Universitas Sumatera Utara

BAB II DESKRIPSI KABUPATEN LABUHANBATU 2.1 Sejarah Kabupaten Labuhanbatu 2.1.1. Sebelum Zaman Penjajahan Belanda Sistem pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari-hari (semacam Perdana Menteri). Selanjutnya di bawah Bendahara Sri Paduka Maharaja ada Tumenggung yang menjadi Jaksa merangkap Kepala Polisi. Kemudian ada Laksamana yaitu Panglima Angkatan Laut / Panglima Perang. Di bawah Laksamana ada Hulu Balang atau Panglima Angkatan Darat kemudian ada pula Bantara kanan bertugas sebagai Ajudan Sultan dan Bantara kiri yang menjadi Penghulu Istana dan Penghulu Para Bangsawan. Kesultanan / kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 kesultanan, yaitu: 1. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang 2. Kesultanan Kualah berkedudukan di Tanjung Pasir 3. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama 4. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik Ditambah 1 Half-bestuur, yaitu Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan.

2.1.2. Zaman Penjajahan Belanda Tidak diketahui secara pasti kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan yang dihimpun diperoleh keterangan bahwa Belanda masuk ke Labuhanbatu berkisar Tahun 1825. Namun, pendapat lain ada pula yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (berkisar tahun 1831).

29 Universitas Sumatera Utara

Pada tahun 1862 kesatuan Angkatan Laut Belanda di bawah Pimpinan “Bevel Hebee” datang ke Kampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui Sungai Barumun. Di Kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membuat tempat pendaratan dari batu beton. Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal - kapal yang kemudian menjadi sebuah Kampung (desa) yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Batu”, akhimya nama Pelabuhan Batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama Wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda secara juridis formal menetapkan Gouverment Bisluit Nomor 2 Tahun 1867 tertanggal 30 September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang meliputi 3 Onder Afdeling yaitu: 1. Onder Afdeling Batu Bara dengan Ibu Kota Labuhan Ruku. 2. Onder Afdeling Asahan dengan Ibu Kota Tanjung Balai. 3. Onder Afdeling Labuhanbatu dengan Ibu Kota Kampung Labuhanbatu. Dengan demikian secara administratif pada mulanya Pemerintahan Wilayah Labuhanbatu adalah merupakan bagian dari Wilayah Afdeling Asahan. Pada masa itu, Afdeling dipimpin oleh seorang Asisten Residen (Bupati), sedangkan Onder Afdeling dipimpin oleh seorang Controleur (Wedana). Controleur Labuhanbatu pertama kali berkedudukan di Kampung Labuhanbatu kemudian pada tahun 1895 dipindahkan ke Labuhan Bilik. Tahun 1924 dipindahkan ke Marbau, tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batu dan pada tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapat sampai Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 kedudukan Controleur tetap di Rantauprapat. 2.1.3. Zaman Penjajahan Jepang Pada tahun 1942 bala tentara Dai Nqnpon (Jepang) menduduki seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram). Dari Perupuk sebahagian tentara Jepang


melanjutkan gerakan pasukan untuk merebut Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya Kota Medan. Dan sebagaian lagi bergerak menuju Kota Tanjung Balai yang pada saat itu sebagai Pusat Pemerintahan Afdeling Asahan. Dari Asahan (Tanjung Balai) selanjutrmya ke Wilayah Labuhanbatu untuk merebut Kota Rantauprapat. Pada masa penjajahan Jepang sistem Pemerintahan Hindia Belanda dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan ZeHBestuur dan kekuasaan Sultan/Raja berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk F uku Bumyuco. Di samping itu istilah - istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan diganti dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang, antara lain: 1. Keresidenan diganti dengan Syuu dan Kepalanya disebut dengan Syuucookan. 2. Regenschap (Kabupaten) diganti dengan Ken dan kepalanya disebut Kencoo. 3. Stadgementhe (Pemerintah Kota) diganti dengan Si dan kepalanya disebut Si-coo. 4. Kampung/desa disebut dengan Ku dan Kepalanya disebut Ku-coo.

2.1.4. Setelah Proklamasi Kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya, yaitu Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 telah memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Kemudian dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dicapai kesepakatan pembagian Wilayah Republik Indonesia dalam 8 Provinsi masing - masing, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Bomeo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Provinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai oleh Residen. Gubemur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah, sedanngkan kedudukan Kota (Gemeente) diteruskan. Pada tanggal 2 Oktober 1945, Mr. Teuku Muhammad


Hasan diangkat menjadi Gubemur Sumatera, kemudian pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubemur Sumatera mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh utusan / wakil-wakil daerah. Pada tanggal 16 malam 17 Oktober 1945 bertempat di rumah dinas Kepala PLN Rantauprapat diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah Labuhanbatu dengan susunan Pengirus sebagai berikut: Penasehat

: ABDUL HAMID

Wakil Penasehat

: dr. HIDAYAT

Ketua

: ABDUL RAHMAN

Wakil Ketua

: ABU TOHIR

Anggota : 1. MARDAN 2. AMINURRASYID 3. M. SARIJAN 4. DAHLAN GANAFIAH 5. SUTAN KADIAMAN HTG 6. A. MANAN MALIK 7. M. SIRAIT 8. R. SIHOMBING 9. DJALALUDDIN HATTA 10. M. HASAH 11. MUHAMMAD DIN Dalam rapat tersebut juga ditetapkan bahwa ketua (Abdul Rahman) sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhanbatu, maka Pemerintahan Swapraja di Labuhanbatu yang ada pada waktu itu menjadi berakhir. Tugas dan tanggung jawab pemerintahan diambil alih dan dikuasi oleh Komite Nasional Daerah Labuahanbatu. Dengan demikian pada tanggal 17


Oktober 1945 secara resmi telah dibentuk Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu yang dijalnkan oleh Komite Nasional Daerah Labuhanbatu. Adapun tugas pertama Komite Daerah Labuhanbatu ialah membentuk Tim Penerangan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat di kampung - kampung bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perkembangan berikutnya jalannya Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Daerah sampai dengan awal tahun 1946 kurang dapat berfungsi dengan baik. Hal ini akibat fokus pemikiran pada waktu itu lebih ditujukan untuk mempersiapkan perlawanan tisik kepada penjajah Belanda yang selalu berupaya merebut kembali Negara Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945. Pada bulan Maret 1946 teljadi peristiwa Revolusi Sosial di Sumatera Timur (termasuk Labuhanbatu) yang mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan, keamanan, dan ketertiban di Wilayah Labuhanbatu. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1946, Komite Nasional Daerah Keresidenan Sumatera Timur mengadakan sidang Pleno bertempat di Jalan Sukamulia No. 13 Medan, yang antara lain menetapkan : 1. Komite Nasional Daerah berubah menjadi Dewan (Legislatif) 2. Menetapkan Sumatera Timur menjadi 6 Kabupaten masing-masing : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Asahan, dan Labuhanbatu. Karena situasi yang semakin gawat pada waktu itu (menjelang Agresi Militer I) Ibu Kota Keresidenan Sumatera Timur pindah dari Medan ke Tabing Tinggi. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 1946 Dewan (Legislatif) Keresidenan Sumatera Timur yang bersidang di Pabatu menetapkan antara lain, mengangkat 6 orang Bupati untuk 6 Kabupaten di Keresidenan Sumatera Timur yang baru dibentuk sekaligus pengangkatan para Wedana di wilayah kabupaten tersebut, salah seorang di antara 6 bupati yang diangkat tersebut adalah Gause Gautama, Pimpinan Taman Siswa Kisaran diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu.


Berdasarkan ketetapan Dewan Legislatif Keresidenan Sumatera Timur yang dikukuhkan oleh Surat Keputusan Gubemur Sumatera pada tanggal 26 Juni 1946 ditandatangani di Pematang Siantar dan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1946, maka pemakaian istilah Bupati mulai digunakan di enam kabupaten di Sumatera Timur termasuk Labuhanbatu, sedangkan sekretaris pada waktu itu disebut dengan istilah Komisi Redaktur diangkat Tagor Esra.

Pada tanggal 10 Desember 1984 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu disahkan dengan Keputusan Komisariat Pemerintahan Pusat (KOPEMSUS) Nomor : 89/KOM/U yang wilayahnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sidang Pleno Komite Nasional Daerah Keresidenan Sumatera Utara tanggal 19 Juni 1946. Serta pada tanggal 15 Januari 2009 Kabupaten Labuhanbatu dimekarkan menj adi tiga kabupaten, yakni : 1. Kabupaten Labuhanbatu 2. Kabupaten Labuhanbatu Utara 3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sejak saat itu pula semua kabupaten yang baru tersebut langsung dipimpin oleh masing - masing bupati. Adapun nama - nama bupati yang pemah memerintah Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 17 Oktober 1945 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut : 1. ABDUL RAHMAN (Ketua KND/Kepala Pemerintahan) (17 Oktober 1945 - 30 Juni 1946) 2. GAUSE GAUTAMA (1946 - 1947) 3. SYAHBUDDIN SIREGAR (Pj) ( 1947 - 1948) 4. DJAMALUDDIN TAMBUNAN (1948 - 1951) 5. ABDUL WAHID ER (1951 - 1954) 6. IBNU SAADAN (1951 - 1956) 7. T. BAJDA PURBA (1956 - 1958) 8. FACHRUDDIN NASUTION (1958 - 1959)


9. YAHYA YAKUB (1959 - 1961) 10. H. IDRIS HASIBUAN (1961 - 1966) 11. H. IWAN MAKSUM (1966 - 1974) 12. H. ASROL ADAM (1974 - 1979) 13. H. DJALALUDDIN PANE (1979 - 1984) 14. ABDUL MANAN (1984 - 1989) 15. H. ALI HANAFIAH (1989 - 1994) 16. Drs. HB. ISPENSYAH RAMBE (1994 - 1999) 17. Drs. HR. HADISISWOYO Al Haj (1999 - 2000) 18. H.T. MILWAN (2000 _ 2005) 19. SYAPARUDDIN, SH (2005) 20. H.T MILWAN (2005 - 2010) 21. dr. H. TOGOR PANASUNAN SIREGAR, Sp.PD (2010 - sekarang). 2.2 Keadaan Geografis Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geogratis Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1041’ - 2°50’ Lintang Utara dan 99033, - 100°22’Bujur Timur. Daerah Kabupaten Labuhanbatu dikelilingi oleh 3 kabupaten, 1 provinsi, dan 1 selat. Adapun yang membatasi daerah ini adalah sebagai berikut: •

Sebelah Utara dibatasi oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selat Malaka,

•

Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara,

•

Sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan

•

Sebelah Timur dibatasi oleh Provinsi Riau. Luas daerah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 2.56l,38 Kmz yang terdiri

dari 9 Kecamatan dan 98 Desa/Kelurahan defenitii Seperti umumnya daerahdaerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki dua musim


yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten LUAS

RASIO

NO

KECAMATAN

(HA)

TERHADAP TOTAL%

1

Bilah Barat

20.298

7,92

2

Rantau Utara

11.247

4,39

3

Rantau Selatan

6.432

2,51

4

Bilah Hulu

29.323

1,45

5

Pangkatan

35.547

13,88

6

Bilah Hilir

43.083

16,82

7

Panai Hilir

27.631

10,79

8

Panai Tengah

48.374

18,89

9

Panai Hilir

34.203

13,35

256.138

100,00

JUMLAH

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RIQJMD)

Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015 Dari tabel di atas dapat dilihat, wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Panai Tengah dengan luas wilayah 48.374 Ha (18,89%) dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rantau Selatan dengan luas wilayah 6.432Ha (2,51%).


Tabel 2.2 Jumlah Desa /Kelurahan Per Kecamatan

NO

KECAMATAN

DESA

KELURAHAN

JUMLAH

1

Bilah Barat

10

-

10

2

Rantau Utara

-

10

10

3

Rantau Selatan

-

9

9

4

Bilah Hulu

24

-

24

5

Pangkatan

7

-

7

6

Bilah Hilir

11

2

13

7

Panai Hulu

7

-

7

8

Panai Tengah

9

1

10

9

Panai Hilir

7

1

8

75

23

98

JUMLAH

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu T ahun 2011-2015 Dari 9 (sembilan) kecamatan diatas 4 (empat) kecamatan belum memiliki wilayah kelurahan yaitu Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Panai Hulu.


Tabel 2.3 Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten

NO

KECAMATAN

IBUKOTA KECAMATAN

JARAK IBUKOTA KABUPATEN (Km)

1

Bilah Barat

Janji

6

2

Rantau Utara

Rantauprapat

0

3

Rantau Selatan

Rantau Selatan

0

4

Bilah Hulu

Aek Nabara

19

5

Pangkatan

Pangkatan

30

6

Bilah Hilir

Negeri Lama

56

7

Panai Hulu

Tj.Sarang Elang

91

8

Panai Tengah

Labuhanbilik

95

9

Panai Hilir

Sei Berombang

101

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu T ahun 201 1-2015 Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas Timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju

Sumatera

Barat

dan

Riau,

yang

menghubungkan

pusat-pusat

perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kawasan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan pesisir/pantai dan kawasan perbatasan/pedalaman. Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan pamai dan Kawasan non pantai Kawasan pantai terdapat di wilayah 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hilir, dan Kecamatan Panai Hulu. Sedangkan kawasan non pantai terdapat di wilayah 6 (enam) kecamatan lainya, yaitu Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir.


Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Menurut Jenis Tahun 2009

NO

1

LUAS

PENGGUNAAN LAHAN

(Ha)

Bangunanperumhan

RASIO TERHADAP TOTAL(%)

14.614

5,71

2 25.569

9,98

Persawahan

24.780

96,91

PenanianLahan

789 3

3,18

Perkebunan:

129.667

50,62

Kelapa Sawit

88.763

68,45

Karet

37.061

28,58

Lainnya

3.843

2,96

4

Hutan

45.427

17,74

5

Campuran

6.740

2,63

6

Sungai

9.934

3,88

7

Lainnya

24.187

9,44

256.138

100,00

Perkantoran,Industri, Pendidikan, Jalan, dll 2

Pertanian: • •

Kering 3

Jumlah

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 201 1-2015

Dari tabel diatas, terlihat penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu sebagian besar untuk lahan perkebunan, yaitu seluas 129.667 Ha (50,62%) yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit seluas 88.763 Ha (68,45%), perkebunan karet seluas 37.061 Ha (28,58%) dan perkebunan lainnya seluas 3.843 Ha (2,96%).


2.3. Keadaan Demografi 2.3.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial serta kondisi sosial budaya. Sosial budaya di daerah Labuhanbatu di wamai oleh corak heterogenitas penduduk yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama dengan pola budaya yang berbeda dan hingga saat ini terbina dalam toleransi yang cukup baik, sehingga hubungan kekearabatan berlangsung cukup baik dan harmonis.

Tabel 2.5 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005 – 2009 NO

KECAMATAN

1

PENDUDUK 2005

2006

2007

2008

2009

Bilah Hulu

52.471

54.422

55.527

56.546

57.719

2

Pangkatan

30.152

31.273

31.908

32.504

33.178

3

Bilah Barat

30.744

31.887

32.534

33.258

33.948

4

Bilah Hilir

50.241

52.109

53.165

54.105

55.227

5

Panai Hulu

31.304

32.468

33.127

33.718

34.417

6

Panai Tengah

28.563

29.625

30.226

30.831

31.470

7

PanaiHilir

34.406

35.685

36.408

37.204

37.976

8

Rantau Selatan

47.856

49.635

50.642

51.861

52.937

9

RantauUtara

73.053

75.775

77.313

79.070

80.712

Jumlah

378.790

392.879

400.850 409.097 417.584

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 201 1-2015 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2005 bahwa penyebaran jumlah penduduk terbcsar terdapat pada Kecamatan Rantau Umm dengan jumlah Penduduk sebesar 73.053 jiwa, sampai dengan tahun 2009 jumlah penduduk bertambah sebesar 7.659 jiwa. Sedangkan penyebaran jumlah penduduk terkecil


pada tahun 2005 terdapat pada Kecamatan Panai Tengah. Tetapi pada tahun 2009 penyebaran penduduk terkecil pada tahun 2009 penyebaran penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Panai Tengah sebesar 31.470 jiwa.

2.3.2. Pertumbuhan Penduduk Masalah kependudukan dari tahun ke tahun selalu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada khususnya. Di mana masalah kependudukan ini sangat berkaitan emt dengan pembangunan fasilitas fasilitas publlik diantaranya, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Tabel 2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2007 – 2009 INDIKATOR

SATUAN

2007

2008

2009

Jumlah Rumah Tangga

Kepala Keluarga

87.069

90.031

93.943

Pertumbuhan Penduduk

Persen

2, 15

2,02

2,03

Rumah Tangga Miskin

Kepala Keluarga

25.560

17.453

10.069

Persentase Rumah

Persentase

29,36

19,39

10,72

Angkatan Kerja ≥15 thn

Jiwa

182.696

191.104

199.440

Bekerja

Jiwa

163.641

172.682

181.730

Mencari Kerja

Jiwa

19.055

18.422

17.710

Bukan Angkatan kerja

Jiwa

105.878

103.411

101.181

Tangga Miskin

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 -2015 Berdasarkan hasil Pendafraran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2009 sebanyak 417.584 jiwa dengan pertmnbuhan sebesar 2,03% mengakibatkan kepadatan penduduk daerah Labuhanbatu meningkat dari 159,72 jiwa /Kmz menjadi 163,03 jiwa/Kmz. Komposisi penduduk menurut gender Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 210.358 jiwa penduduk laki - laki (50,38%) dan 207.226


jiwa penduduk perempuan (49,62%). Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 93.943, yang rata - rata 4jiwa per rumah tangga. Anngka sex rasio sebesar 101,5% yang berarti pedcembangan penduduk laki - laki lebih besar dibanding dengan penduduk perempuan. 2.4. Sosial Budaya Penduduk Kabupaten Labuhanbatu mayoritas bersuku batak yaitu sebanyak 187.349 jiwa kemudian diikuti dengan suku jawa sebanyak 166.792 jiwa, suku melayu sebanyak 28.072 jiwa dan suku lainya 26.567 jiwa, suku minang sebanyak 4.478 jiwa, dan suku aceh sebanyak 1.159 jiwa. Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Labuhanbatu mayoritas agama islam sebanyak 345.959 jiwa, kristen protestan sebanyak 49.799 jiwa, kristen katolik sebanyak 9.860 jiwa, budha sebanyak 8.096 jiwa, dan hindu sebanyak 382 jiwa, dan lainya sebanyak 321 jiwa. 2.5. Sarana dan Prasarana Pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu komponen yang sangat penting peranannya dalam sistem pendidikan yang sedang maupun yang akan dilaksanakan. Tensedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan sangat membantu proses penyelenggaraan pendidikan, yang berdampak pada peningkatan

mutu

pendidikan.

Sarana

dan

prasarana

pendidikan

yang

dimaksudkan dalam hal ini adalah guru dan sekolah.


Tabel 2.7 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 NO

Jenjang Pendidikan

Sekolah

Kelas

Guru

Murid

1

PAUD

22

-

13

1792

2

SD

304

2.055

2.559

62.728

3

SMP

107

402

1.812

25.939

4

SMU dan SMK

64

710

887

33.398

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Pada tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa distribusi guru, sekolah, kelas, dan murid pada jenjang pendidikan wajib belajar 12 tahun. Untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, pada tahun 2009 sebanyak 2.559 orang guru di Kabupaten Labuhanbatu harus mengajar 62.728 murid pada 304 sekolah. Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.812 guru harus mengajar 25.939 murid pada 107 sekolah. Sedangkan untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 887 guru harus mengajar 33.398 murid pada 64 sekolah. Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, peran dan partisipasi masyarakat sebagai tenaga pendidik (guru) sangat dibutuhkan. Guru sebagai ujung tombak dalam melaksanakan misi pendidikan di sekolah yang idealnya adalah figur - iigur seorang guru yang bermutu. Kualitas guru dapat dilihat dari banyak faktor, salh satunya adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan KepMen Diknas RI No. 034/U/2003 kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah guru SD minimal tamatan Diploma II, guru SLTP minimal tamatan Diploma III, dan guru SLTA minimal tamatan saxjana. Selain dari pendidikan guru, mutu pendidikan atau mutu pengajaran dapat pula dilihat dari beban guru.


Beban guru secara umum dapat diukur dengan indikator rasio murid – guru dan rasio kelas - guru. Tabel 2.8 Rasio Murid-Sekolah, Murid-Kelas, Murid-Guru, dan Kelas-Guru Tahun Ajaran 2009 Jenjang

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

Pendidikan

Murid - Sekolah

Murid - Kelas

Murid - Guru

Kelas - Guru

1.

PAUD

69 `

-

14

-

2.

SD

235

29

22

0,76

3.

MI

132

-

16

-

4.

SD & MI

225

-

22

-

5.

SLTP

287

34

16

0,47

6.

MTs

211

-

13

-

7.

SLTP & MTs

254

-

15

-

8.

SLTA

421

38

15

0,39

9.

MA

113

-

8

-

10.

SLTA & MA

315

-

13

-

No.

Sumber: Dinas Pendidikan & Depag Kabupaten Labuhanbatu Dari tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa, rasio muris per guru untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 14, artinya setiap guru melayani I4 murid. Rasioa murid per guru untuk tingkat SD/setara sebesar 22, artinya setiap guru mengajar 22 murid. Sodangkan rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP/setara sebesar 15 dan untuk tingkat SLTA/setara sebesar 13. Jika dibandingkan dengan rasio murid terhadap guru yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengenai rasio yang standar atau ideal untuk tingkat pendidikan menengah ke bawah (SD) sebesar 25, untuk SLTP sebesar 16, dan SLTA sebesar 13. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa rasio murid terhadap guru untuk semua tingkat pendidikan setara SD, SLTP, dan SLTA di Kabupaten Labuhanbatu


pada tahun 2009 relatif sudah memenuhi ketentuan yang berlaku selama ini, yaitu bahwa banyaknya murid yang dihadapi oleh seorang guru tidak terlalu besar sehingga perhatian dan konsentrasi guru serta materi pelajaran dapat diberikan dengnan baik kepada setiap murid. Rasio murid guru dapat menentukan pemantauan perkembangan murid dari segi akademik dan non-akademik murid. Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas terhadap jumlah guru. Pada tahun ajaran 2009 beban tugas guru mengajar dari masing masing jenjang pendidikan relatif masih rendah, rata - rata hanya mengajar sebanyak 1 kelas. Salah satu syarat lain agar proses belajar - mengajar dapat dikatakan optimal adalah rasio murid dengan kelas. Jika dalam satu ruang kelas terdapat murid yang tidak sesuai dengan jumlah yang standar tertentu, maka menghambat proses belaiar - mengajar di ruang kelas tersebut, artinya guru di kelas akan lebih sulit untuk mengontrol murid - muridnya jika dalam satu kelas melebihi jumlah yang ideal. Dari tabel 2.8 di atas, rasio murid terhadap kelas untuk SD sebesar 29, artinya setiap kelas diduduki rata - rata sebanyak 29 murid. Begitu juga dengan rasio murid terhadap kelas untuk SLTP sebesar 34, dan SLTA Umum/Kejuruan sebesar 38. Dilihat dari rasio murid dengan kelas pada masing - masing jenjang pendidikan tersebut, pada tahun 2009 di Kabupaten Labuhanbatu telah dapat dikatakan cukup ideal antara jumlah kelas dengan kapasitas murid. Akan tetapi masih terlalu banyak jumlah murid per kelas untuk jenjang pendidikan SLTA.

Disamping guru sebagi tenaga pendidikan, fasilitas pendidikan adalah suatu komponen yang tidak kalah pentingnya, yaitu sekolah. Pada tahun 2009 tercatat bahwa jumlah sekoiah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan Depaxtemen Agama yakni, untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 22 sekolah, untuk tingkat SD/MI sebanyak 304 sekolah, untuk tingkat SLTP/MTs sebanyak 107 sekolah, dan SLTA/MA sebanyak 64 sekolah.


Perkembangan jumlah sekolah PAUD, SLTP/MTS, dan SLTA/MA di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2008 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan yang besar dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.9. Tabel 2.9 Jumlah Sekolah Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2006-2007 dan 2009 (unit) NO.

TAHUN

PAUD

SD/MI

SLTP/MTs

SLTA/MA

1.

2000*

-

773

215

109

2. `

2001*

-

777

224

114

3.

2002*

-

778

226

115

4.

2003*

-

776

222

116

5.

2004*

-

817

235

130

6. `

2005*

35

800

239

135

7.

2006

19

291

93

54

8.

2007

18

287

104

55

9.

2009

22

304

107

64

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Labuhanbatu

Sumber:

dan

Depag

Keterangan: *) = Labuhanbatu Sebelum Pemekaran 2.5.1 Partisipasi Pendidikan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan antara lain diarahkan pada program - program dan upaya perluasan dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Arah dan kebijakan pembangunan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Garis - garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Sejalan dengan itu, implementasi program pembangunan dan upaya tersebut dalam masyrakat dalam kegiatan pendidikan. Sesuai dengan undang - undang Nomor 20 Tahun 2003


tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan juga mencakup pendidikan anak usia dini, yaitu 0-6 tahun. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan dapat diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah pada dasarnya merupakan rasio jumlah penduduk yang bersekolah terhadap seluruh penduduk. Angka Partisipasi Sekolah juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga pendidikan dalam menyerap warga belajar. Semakin tinggi nilai Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Kondisi tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa kemampuan lembaga pendidikan dalam menyerap warga belajar semakin meningkat. 2.5.1.1. Partisipasi Sekolah 2.5.l.1.l. Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Pendidikan Status pendidikan yang dirnaksudkan adalah jenjang pendidikan yang sedang diduduki oleh penduduk Labuhanbatu yang bemmur 10 tahun ke atas. Status pendidikan seseorang adalah jenjang pendidikan formal sesorang yang bermnur 10 tahun ke atas, apakah orang tersebut tidak/belum pemah sekolah, SD/sederajat, SLTP/sederajat, SMU/sederajat, Perguruan Tinggi, dan tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah adalah aktivitas atau tingkat partisipasi pendidikan formal seseorang, apakah orang tersebut tidak/belum pemah sekolah, masih pada jenjang pendidikan atau tidak sekolah lagi. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usai sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Tabel 2.10 akan memperlihatkan bagaimana presentasi penduduk usia 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah tahun 2009. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang tidak/belum pemah sekolah sebesar 2,26 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 21,8 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 75,94 persen. Dengan kata lain, bahwa ini


menunjukkan kesempatan memperoleh pendidikan belum dapat dinikmati semua penduduk. Kebanyakan penduduk usia tua tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah merasa puas dengan pendidikan yang telah dicapainya. Tabel 2.10 Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2009 (persen) No.

Partisipasi Sekolah

Persentase

1.

Tidak/belum Pemah Sekolah

2,26

2.

Masih Sekolah

21,8

3.

Tidak Bersekolah Lagi

75,94

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2009 penduduk Kabupaten Labuhanbatu berumur 10 tahun ke atas yang masih bersekolah sebesar 21,8 persen. Dari presentase tersebut, penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat sebesar 36,47 persen, yang bersekolah SLTP/MTs/sederajat sebesar 38,12 persen, bersekolah di SMU/SMK/MA/sederajat sebesar 22,29 pcrsen, yang kuliah di perguruan tinggi sebesar 3,12 persen. Presentase Penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang masih bersekolah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.1 1 Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009 (persen) No.

Jenjang Pendidikan

Persentase

1.

SD/MI/Sederajat

7,95

2.

SLTP/MTs/Sederajat

8,3 1

3.

SMU/SMK/MA/Sederajat

4,86

4.

Diploma/Sarjana

0,68

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu


2.5.1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur merupakan salah satu inclikator yang biasa digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk pada kelompok umur tertentu. Biasanya kelompok umur tersebut pada anak usia sekolah. Indikator ini bertujuan untuk menyerap anak yang sudah berada pada kelompok usia sekolah. Selain dari pada itu, angka ini dapat juga menggambarkan peran serta masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Tabel 2.12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006-2009 (persen) No.

Kelompok Usia Sekolah (Tahun)

2006*

2007*

2000

2009

1.

7-12

98,05

98,14

98,32

98,1

2.

13-15

86,53

89,46

87,2

85,85

3.

16-18

63,31

60,7

63,56

58,2

4.

19-24

8,8

6,69

8,15

5,41

5.

7-15

94,48

95,22

94,44

94,35

6.

7-24

67,33

64,96

65,76

63,76

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Keterangan: *)= Kabupaten Labuhanbatu Sebelum Pemekaran Dari tabel 2.12 di atas menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok umur dari tahun 2006-2009. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemekaran tahun 2007 sebesar 98,14 persen meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 98,05 dan kemudian setelah pemekaran Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 7-12 tahun Labuhanbatu tahun 2009 meningkat menjadi 98,1 persen.


Pada kelompok penduduk usia 13-I5 tahun APS tahun 2007 sebesar 89,46 persen meningkat dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu sebesar 86,53 persen dan kemudian tahun 2009 menurun dibzmdingkan dengan tahun 2008 menjadi sebesar 85,85 persen. Pada penduduk usia 16-18, APS Labuhanbatu tahun 2008 sebesar 63,56 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum pemekaran yaitu, 63,31 persen pada tahun 2006dan 60,7 persen pada tahun 2007 dan 58,2 pada tahlm 2009. Texjadi penurun yang sangat besar pada kelompok umur 19-24 dari 8,15 persen tahun 2008 menjadi 5,41 persen pada tahun 2009. APS Labuhanbatu tersebut merupakan Angka Partisipasi Sekolah terendah selama empat tahun terakhir. Angka Partisipasi Sekolah Labuhanbatu pada kelompok umur 7-15 dan 7-24 lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi sekolah Labuhanbatu tahun 2008 menurun dibandingkan tahun 2009. Pengaturan tentang pembiayaan pendidikan dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan menjadi tangglmg jawab bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat khususnya warga belajar adalah berupa kewajiban untuk membayar biaya pendidikan yang diperiukan dalm rangka penyelenggaraan proses belajar - mengajar di sekolah. Bagi mayoritas warga belajar yang berasal dari kalangan kurarmg mampu, masalah ini masih merupakan kendala utama yang menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan. 2.5.1.l.3. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia Sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk anak SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Kasar bisa lebih dari 100% karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar


digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Pada tabel 2.13 akan disajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan tahun 2006-2007, dan 2009. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar 2009 meningkat pada jenjang pendidikan SLTP/setara dan SLTA/setara. APK 2009 untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 84,19 persen, kemudian untuk tingkat pendidikan SLTP dan MTS meningkat menjadi 80,28 persen sedangkan APK untuk tingkat pendidikan SLTA dan MA meningkat sangat tajam juga menjadi 119,89 pezsen dan APK untuk SD dengan SLTP menurun menjadi 83 persen. Jenjang pendidikan menengah sangat meningkat. Peningkatan yang terbesar terjadi di tingkat SLTA/sederajat. Ini disebabkan murid yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selatan banyak yang bersekolah di sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dengan begitu, dapat disimpulkan program nasional wajib belajar 9 (sembilan) tahun telah terlaksana dengan hasil yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006-2007 dan 2009 (Persen) No.

Tingkat Pendidikan

2006

2007

2009

1.

SD

87,97

90,25

84,19

2.

SLTP

76,55

76,3

80,28

3.

SLTA/SMK

65,68

64,76

119,89

4.

SD+SLTP

84,52

86,03

83,00

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Secara umum APK Labuhanbatu meningkat yang artinya terjadi peningkatan daya scrap penduduk usia sekolah di masing - masing jenjanng


pendidikan. Jika dilihat menurut jenjang pendidikan texjadi peningkatan APK pada jenjang pendidikan menengah dan menunm pada jenjang pendidikan rendah. Nilai APK SMTA melebihi 100 persen yaitu mencapai 119,89 persen. Hal itu disebabkan karena populasi murid jenjang pada jenjang pendidikan mencakup anak diluar batas usia Sekolah SMTA (16-18 tahun). Sebagai contoh, masih banyak anak - anak usia di bawah 15 tahun sudah sekolah pada SMTA atau usia 18 tahun ke atas masih sekolah pada SMTA. 2.5.2. Hasil Pembangunan Pendidikan Tingkat

pencapaian

program

pembanglman

pendidikan

dalam

meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara umum dapat dilihat melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat yang berhasil dicapai masyarakat pada periode tertentu. Hasil pembangunan pendidikan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator output pendidikan, antara lain angka buta hurufl rata - rata lama sekolah (Mean Years of Schooling), tingkat/jenjang pendidikan yang ditamatkan dan hasil evaluasi belajar tahap akhir nasional. ' 2.5.2.1. Angka Buta Huruf Penduduk buta huruf adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin masing - masing merupakan keterampilan dasar yang diajarkan di kelas - kelas awal jenjang pendidikan dasar. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat penduduk buta huruf adalah angka buta huruf yang merupakan propoxsi jumlah penduduk buta huruf terhadap seluruh penduduk. Angka Buta Huruf menunjukkan ketertinggalan sekelompok penduduk tertentu dalam mencapai pendidikan. Secara konsep Angka Buta Huruf dihitung dari persentase populasi dewasa yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya.

Buta huruf sangat terkait dengan kondisi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, serta ketidakberdayaan masyarakat. Tingginya Angka Buta Huruf di Indonesia disebabkan oleh (BPS, 2010):


1. Tingginya Angka Putus Sekolah Dasar (SD) 2. Beratnya kondisi geografis di Indonesia 3. Munculnya penyandang buta huruf baru 4. Pengaruh faktor sosiologis masyarakat. Tabel 2.14 akan disajikan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis menurut jenis kelamin. Secara umum, di Kabupaten Labuhanbatu, angka buta huruf sudah cukup rendah yaitu sebesar 2,42 persen. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk yang berumur 10 tahun ke atas terdapat 2 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki - laki. Perbedaan angka tersebut terlalu mencolok di mana angka buta huruf perempuan mencapai dua kali lipat angka buta huruf penduduk laki - laki yaitu 3,56 persen berbanding 1,28 persen. Hal ini rnenunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan masih ada di Labuhanbatu. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, persentase penduduk buta huruf tahun 2009 semakin meningkat yaitu sebesar 1,63 pezsen menjadi 2,42 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk buta huruf laki - laki dan perempuan juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2008. Kenaikan persentase penduduk buta hLu'uf perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk buta huruf laki - laki. Hal ini menunjukkan terjadi kemerosotan kualitas pendidikan pada penduduk laki - laki.


Tabel 2.14 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2007-2009 (persen) No

Jenis Kelamin

2007*

2008

2009

1.

Laki - laki

1,48

0,71

1,28

2.

Perempuan

3,29

2,59

3,56

3.

Laki - laki + Perempuan

2,4

1,63

2,42

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Keterangan: *)= Kabupaten Labuhanbatu Sebelum Pemekaran 2.5.2.2. Angka Melek Huruf Kegiatan membaca merupakan proses awal dalam memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kexja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas kehidupan. Kemampuan baca - tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, di mana hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat meynampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca - tulis (BPS, 2010). Angka Melek Huruf adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan.


Indikator Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk: 1. Mengulcur keberhasilan program ~ program pemberantasan buta huruf; terutama di daerah pedesaan di Indonesia di mana jumlah penduduk yang tidak pemah bersekolah atau tidak tamat SD masih tinggi. 2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. 3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secar lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi

perkembangan

intelektual

sekaligus

kontribusi

terhadap

pembangunan daerah. Tabel 2.15 akan disajikan perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu. Angka melek huruf merupakan gambaran dari jumlah penduduk yang bias baca tulis. Pada tahun 2005 angka melek huruf penduduk Kabupaten Labuhanbatu 97.90%, ini berani dari jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu hanya 2,10 % yang masih buta huruf Sampai dengan tahun 2007 angka melek huruf meningkat 0,47 % yaitu sebesar 98,37 %. Kemudian pada pada tahun 2009 angka melek huruf menurun sebesar 0,43 % menjadi 97,94 %.

Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2009 No

TAHUN

ANGKA MELEK HURUF (%)

1

2005

97.90

2

2006

98.40

3

2007

98.37

4

2008

97.92

5

2009

97.94

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu T ahun 2010


2.5.2.3. Rata - Rata Lama Sekolah Rata - rata lama Sekolah (Mean years of Schooling) merupakan indicator yang menunjukkan rata - rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dapat dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misahmya tamat SD/MI adalah 6 tahun, tamat SLTP/MTs adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolahy dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapakn. Rata - rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 2.16 Rata - rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2009 Tahun

Rata - rata Lama Sekolah (tahun)

2005*

8,2

2006*

8,3

2007*

8,3

2008

8,3

2009

8,32

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Keterangan: *)= Kabupaten Labuhanbatu Sebelum Pemekaran 2.5.2.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) yang merupakan modal dasar pembangunan bangsa.


Pendidikan yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapainya. Sejalan dengan itu, pola dan distribusi pendidikan menurut tingkat pendidikan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pendidikan yang semakin membaik. Pada tabel 2.17 nanti akan menyajikan persentase penduduk I0 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan. Dari tabel itu nantinya akan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang menamtakan suatu jenjang pendidikan cenderung semakin kecil dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan. Dalam tabel itu juga akan menunjukkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2009 yang berhsil menamatkan pendidikan SD/sederajat sampai dengan perguruan tinggi sebesar 72,42 persen, selebihnya sekitar 27,58 persen adalah yang berpendidikan belum/tidak tamat SD dan bahkan tidak sekolah. Dilihat perkembangannya dalam dua tahun pada saat sebelum pemekaran, bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan dari SD s/d perguruan tinggi pada tahun 2008 sebesar 72,38 persen lebih tinggi daripada tahun 2007 yang sebesar 72,13 persen. Tabel 2.17 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Labuhanbatu Pada Tahun 2006-2009 (Persen) Ijazah/STTB Tertinggi

2006*

2007*

2008

2009

yang Dimiliki Tidak Punya Ijazah/STTB

23,05

27,87

27,62

27,58

SD

30,81

30,68

30,65

30,64

SLTP

22,36

20,85

20,83

20,76

SLTA

22,23

18,65

18,79

18,19

Diploma 1/11/111

0,9

0,92

1,04

1,45


Diploma IV/S-1, S-2, S-3

0,65

1,03

1,08

1,39

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Keterangan: *)= Kabupaten Labuhanbatu Sebelum Pemekaran Pada tahun 2007 Sebelum pemekaran, dari sejumlah penduduk yang menamatkan pendidikan paling tidak tamatan SD/sederajat ada sekitar 30,68 persen dan yang menamatkan pendidikan tingkat menengah ada sekitar 39,5 persen dan hanya sekitar 1,95 persen tamatan pendidikan perguruan tinggi (D-1 s/d S2). Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 orang penduduk berumur 10 tahun ke atas, hanya sekitar 2 orang diantaranya yang berpendidikan D-1 atau lebih. Sedangkan pada tahun 2009 penduduk Labuhanbatu yang berumur 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan pada tingkat SD sebesar 30,64 persen dan yang menamatkan pendidikan tingkat menengah sebesar 38,95 persen dan hanya sekitar 2,84 persen tamatan pendidikan tingkat perguruan

Secara umum bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pada jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Akan tetapi pada jenjang pendidikan tinggi (Diploma I/II/'III dan Diploma IV/S-1, S-2, S-3) semakin meningkat. 2.5.2.5. Hasil Evaluasi Tahap Akhir Nasional Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Berdasarkan Undang - undang No. 20 Tahun 2004, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki pesena didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Tabel 2.18 menunjukkan hasil evaluasi belajar di sekolah yang ada di Labuhanbatu menurut jenjang pendidikan. Persentase kelulusan siswa pada ujian akhir nasional paling tinggi pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat yaitu sebesar 97,92 persen, artinya dari 100 orang siswa yang ingin menamatkan


jenjang SD/MI/sederajat yang lulus ujian akhir nasional sebanyak 98 siswa. Tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan SLTP/MTs/sederajat adalah sebesar 96,9 persen. Tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan SMU/SMK/MA/sederajat sebesar 96,53 persen. Jika dilihat parbandingan tingkat kelulusan antara tahun 2007 dengan tahun 2009, secara umum ada peningkatan tingkat kelulusan lijian akhir nasional. Tingkat kelulusan SD/MI/sederajat meningkat dari 97,34 persen tahun 2007 menjadi 97,92 persen tahun 2009. Tingkat kelulusan SLTP/MTs/sederajat menurun dari 98,1 persen menjadi 96,9 persen tahun 2009. Tingkat kelulusan SMU/SMK/MA/sederajat meningkat dari 9374 persen tahun 2007 menjadi 96 53 persen tahun 2009. Tabel 2.18 Persentase Tingkat Kelulusan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2007 dan 2009 (persen) No

Jenjang Pendidikan

2007

2009

1.

SD/MI/Sederajat

97,34

97,92

2.

SLTP/MTs/Sederajat

98,1

96,90

3.

SMU/SMK/MA/Sederajat

93,74

96,53

Sumber: Hasil Pengoiahan BPS Kabupaten Labuhanbatu


Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents