Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi masalah kesenjangan baik antar golongan penduduk maupun pembangunan antar wilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya pendapatan dan daya beli, sebagaimana tercermin dari rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan berada dibawah kemiskinan yang dijadikan sebagai ukuran resmi kondisi kemiskinan di Indonesia (Sumodiningrat, 2009 : 5). Berbicara

tentang kemiskinan berarti berbicara tentang nasib umat

manusia. Lebih jauh lagi, kemiskinan merupakan fakta yang sepanjang masa dan dimana saja dapat kita lihat. Berhubung kemiskinan itu semakin nyata, banyak pihak telah menelaahnya.Namun fakta itu pula yang menunjukkan bahwa kemiskinan semakin eksis. Hal itu berarti bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata, dekat dan menyatu dengan kita, namun tidak mudah dipahami secara holistik. Banyak pihak merasa telah memahami kemiskinan itu, namun sesungguhnya belum memahami secara holistik. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan itu merupakan suatu masalah yang sangat sulit dicari dan diaplikasikan langkah-langkah penyelesaiannya. Faktor penyebab kemiskinan jika menitikberatkan kajian pada interaksi antara berbagai elemen yang berkontribusi dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia, maka ada beberapa faktor di

Universitas Sumatera Utara

antaranya adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), lingkungan atau lembaga sosial, kebijakan dan implementasi kebijakan melalui program, perilaku birokrat dan sistem hukum. (Siagian, 2012: 117). Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini, mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan

(http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1867470-pto-

pnpm-mandiri perdesaan: 26/06/2013). Dampak kemiskinan yang tentu dirasakan oleh penderita baik secara individu atau keseluruhan masyarakat meliputi berbagai bidang-bidang yang sangat penting dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi pendidikan, kemiskinan tentunya akan mengarah kepada tingkat pendidikan, keterampilan yang rendah dan angka buta huruf yang tinggi. Dari segi kesehatan, kemiskinan


membatasi akses untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, dan rendahnya angka harapan hidup. Dari segi ekonomi, kemiskinan akan menimbulkan keterbatasan dalam hal finansial baik untuk bertahan hidup maupun untuk memiliki aset dan kepemilikan modal dalam peningkatan kesejahteraan. Dari segi sosial, kemiskinan akan menimbulkan kurangnya penghargaan diri, baik itu status sosial maupun kurangnya sosialisasi dengan dunia luar. Dari segi politik, kemiskinan tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan politik. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2013 sebanyak 1.339.200 orang (10,06 persen), angka ini berkurang sebanyak 39.200 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin September 2012 yang berjumlah 1.378.400 orang (10,41 persen). Selama periode September 2012 - Maret 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 24.000 orang (dari 709.100 orang pada September 2012 menjadi 685.100 orang pada Maret 2013), sedangkan di daerah perkotaan berkurang 15.200 orang (dari 669.300 orang pada September 2012 menjadi 654.100 orang pada Maret 2013). Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 9,98 persen, turun dibanding September 2012 yang sebesar 10,28 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 10,53 persen pada September 2012 turun menjadi 10,13 persen pada Maret 2013.Pada Maret 2013 garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp284.853,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp307.352,- dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp263.061,- per kapita perbulan. Pada periode September 2012 - Maret 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


menunjukkan kecenderungan menurun. P1 turun dari 1,82 pada September 2012 menjadi 1,54 pada Maret 2013, dan P2 turun dari 0,50 pada September 2012 menjadi 0,37 pada Maret 2013. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan

pengeluaran

penduduk

miskin

juga

semakin

menyempit

(http://sumut.bps.go.id : 01/07/2013). Saat ini, ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan.

Adapun

program-program

yang

ditetapkan

dalam

masa

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk penanggulangan kemiskinan adalah : Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Program Asuransi Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan terakhir adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan yang terbaru adalah Program Bantuan Langsung Sementara ( BLSM) yang merupakan program pemerintah untuk rakyat kurang mampu atau miskin sebagai bagian dari dampakkenaikan harga BBM pada tanggal 22 Juli 2013. Program-program pemerintah yang telah diluncurkan tersebut, ada beberapa program yang dilihat mempunyai kompetensi dalam mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut mempunyai kompetensi karena melibatkan masyarakat sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.Program tersebut salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri


(PNPM Mandiri). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pa da

tahun

2007.

Tujuannya

adalah

untuk

meningkatkan

efektivitas

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)

beserta

Pemberdayaan Penanggulangan

program

Masyarakat Kemiskinan

pendukungnya Generasi di

seperti

(PNPM

Program

Generasi)

Perkotaan (P2KP) sebagai

;

Nasional Program

dasar bagi

pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) ; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tersebar di seluruh Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya yang paling banyak dilaksanakan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Alasannya adalah kemiskinan paling banyak ditemui di perdesaan yaitu 18,9 juta atau 63,2 % dari total kemiskinan yang ada di Indonesia (www.bps.go.id :01/07/2013). Lingkup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/ kelompok


yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Jenis kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis kegiatan : 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, 2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat, 3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. 4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP). (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008: Penjelasan IV). Menurut

data

dari

Kementerian

Koordinator

Kesejahteraan

Rakyat

(KEMENKOKESRA) tahun 2012, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriT.A 2012 mencakup 6.680 kecamatan di Indonesia dan dilaksanakan oleh 4 (empat) program utama, yaitu: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mencakup 5.100 kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerkotaan mencakup 1.151 kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Infrastruktur Perdesaan mencakup 187


kecamatan,

dan

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah mencakup 237 kecamatan. Dari 5.100 kecamatan di Indonesia yang tersentuh oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane, S.IP mengharapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dapat berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Karena pelaksanaan PNPM-MP bisa menumbuhkan gairah perekonomian yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Menurutnya penting sekali menumbuhkan jiwa wirausaha di tengah masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Para pelaksana PNPM harus mampu mengubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya wirausaha sebagai pilar ekonomi. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluharan

Kabupaten Labuhanbatu H.Safruddin BA dalam

paparannya menyampaikan, bahwa pada tahun 2010 hanya 3 Kecamatan yang berpartisifasi di PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Labuhanbatu yaitu, Kecamatan Bilah Barat, Bilah Hulu dan Bilah Hilir dan pada tahun 2011 menjadi 6 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bilah Barat, Bilah Hulu, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir. Dijelaskannya juga Alokasi Dana untuk Tahun Anggaran 2012 PNPM-MP Perdesaan di Kab.Labuhanbatu sebesar Rp 9.800.000.000,- (untuk 6 kecamatan) terdiri dari dana APBN Rp 8.820.000.000,dan Cost Sharing dari APBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp 980.000.000,-.


Hambatan dalam rangka penanganan Desa Tertinggal di Labuhanbatu antara lain lokasi desa yang sangat jauh dari ibukota kabupaten dan infrastruktur yang tidak memadai untuk mencapai desa tertinggal, serta umumnya desa tertinggal berada pada daerah pantai, dimana medan menuju lokasi sangat sulit akibat kondisi alam.Sedangkan upaya yang telah dilakukan terhadap desa tertinggal di Labuhanbatu yakni pada tahun anggaran 2012 telah diusulkan dari 10 Desa tertinggal di Kabupaten Labuhanbatu memperoleh dana bantuan program terpadu penanggulangan kemiskinan (GARDUNANGKIS) dari dana APBD Propinsi Sumatera Utara, serta pemberian dana bantuan secara merata dan profesional, yaitu 60 % untuk desa merata dan 40 % untuk desa tertinggal/pantai (http://www.labuhanbatukab.go.id : 02/072013). Berdasarkan latar belakangpermasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana “Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu”.


B.

Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting karena langkah ini

akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada hakikatnya merupakan perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian (Soehartono, 2008: 23). Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu”.

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

C.2

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis a. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.


b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. c. Dapat digunakan sebagai karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Manfaat Praktis a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. b. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya. 3. Manfaat Akademis a. Pengembangan

konsep

dan

teori-teori

yang

berkenaan

dengan

pemberdayaan masyarakat perdesaan. b. Pengembangan kebijakan dan model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP).


D.

Sistematika Penulisan Adapun sistemtika penulisan penelitian ini adalah terdiri dari enam bab

seperti yang diuraikan berikut ini : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional.

BAB III

: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan sejarah singkat gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang turut memperkaya karya ilmiah ini.

BAB V

: ANALISIS DATA Bab ini berisikan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan analisisnya.

BAB VI

: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.


Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents