UNIVERSITAS INDONESIA PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA SERANG

UNIVERSITAS INDONESIA

PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA SERANG

KARYA AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi

R. HUDAN MUCHTADI 1106121995

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JANUARI 2013 i

Perencanaan strategis ..., R. Hudan Muchtadi, Fasilkom UI, 2013

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: R. Hudan Muchtadi

NPM

: 1106121995

Tanda tangan

:

Tanggal

: 9 Januari 2013

ii

Universitas Indonesia


iii

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Akhir ini diajukan oleh : Nama

: R. Hudan Muchtadi

NPM

: 1106121995

Program Studi

: Magister Teknologi Informasi

Judul Karya Akhir

: Perencanaan Strategis Sistem Informasi dalam Mendukung Pengembangan e-Government pada Pemerintah Kota Serang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing

: Yudho Giri Sucahyo, Ph.D.

( .....................................)

Penguji

: Dana Indra Sensuse, Ph.D.

( .....................................)

Penguji

: Dr. Achmad Nizar Hidayanto

( .....................................)

Ditetapkan di

: Jakarta

Tanggal

: 16 Januari 2013

iii



iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Robbul ‘Izzati, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Karya Akhir ini. Penulisan karya akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Teknologi Informasi pada Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan karya akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: (1) Bapak Yudho Giri Sucahyo, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan karya akhir ini; (2) Bapak Dana Indra Sensuse, Ph.D, dan Bapak Dr. Achmad Nizar Hidayanto, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan demi kemajuan karya akhir ini; (3) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan kesempatan

kepada

penulis

untuk

mengikuti

program

beasiswa

Government Chief Information Officer (GCIO); (4) Para Dosen MTI-UI yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmunya; (5) Tim

Sekretariat

MTI-UI

yang

telah

banyak

membantu

dalam

pengadministrasian dan keberlangsungan KBM selama perkuliahan; (6) Bapak H. Sulhi, SH.,M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kota Serang yang telah membantu dan mendukung penelitian karya akhir ini; (7) Para Pejabat Pemerintah Kota Serang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan; (8) Orang tua, istri dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan iv



v

(9) Rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dalam kesempatan terbatas ini yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan karya akhir ini. Akhir kata, saya berharap Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 9 Januari 2013

Penulis

v



vi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPM Program Studi Fakultas Jenis Karya

: : : : :

R. Hudan Muchtadi 1106121995 Magister Teknologi Informasi Ilmu Komputer Tesis / Karya Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Perencanaan Strategis Sistem Informasi dalam Mendukung Pengembangan e-Government pada Pemerintah Kota Serang. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan karya akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Salemba Pada tanggal : 16 Januari 2013 Yang menyatakan

R. Hudan Muchtadi

vi



vii

ABSTRAK

Nama Program Studi Judul

: R. Hudan Muchtadi : Magister Teknologi Informasi : Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dalam Mendukung Pengembangan e-Government pada Pemerintah Kota Serang

Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada Pemerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik. Kata Kunci :

xvii

+

175

PSSI, metodologi Anita Cassidy, e-government, Pemerintah Kota Serang. halaman;

48

Gambar;

vii

37

Tabel;

24

Lampiran



viii

ABSTRACT

Name Study Program Title

: R. Hudan Muchtadi : Magister Teknologi Informasi : Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dalam Mendukung Pengembangan e-Government pada Pemerintah Kota Serang

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance. Keyword :

xvii

+

SPIS, Anita Cassidy Methodology, e-Government, Pemerintah Kota Serang. 175

halaman;

48

Gambar;

viii

37

Tabel;

24

Lampiran



ix

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iii KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................ vi ABSTRAK ............................................................................................................ vii DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xiii DAFTAR TABEL ................................................................................................ xv DAFTAR ISTILAH .............................................................................................. xvi DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah ..................................................................................... 2 1.2.1 Analisis Fishbone Diagram ............................................................. 4 1.2.2 Pertanyaan Penelitian ....................................................................... 5 1.3. Ruang Lingkup ............................................................................................. 6 1.4. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 6 1.5. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 7 1.6. Sistematika Penulisan................................................................................... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 9 2.1 Organisasi dan Sistem Informasi ................................................................. 9 2.2 Perencanaan Strategis .................................................................................. 10 2.3 Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI)...... .................................... 10 2.4 Kajian Metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi ...................... 12 2.4.1 Metodologi Perencanaan Strategis SI Versi Anita Cassidy ............. 12 2.4.2 Metodologi Perencanaan Strategis SI Versi Price Waterhouse ....... 17 2.4.3 Metodologi Perencanaan Strategis SI Versi Ward dan Peppard...... 19 2.4.4 Metodologi Perencanaan Strategis SI Versi B-Vissta Planning ...... 21 2.5 Perbandingan Metodologi Perencanaan Strategis SI/TI .............................. 23 2.6 Kajian Teknik dan Metode Analisis Perencanaan Strategis SI/TI............... 26 2.6.1 Critical Success Factor (CSF) ......................................................... 26 2.6.2 Value Chain ..................................................................................... 27 2.6.3 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) ................ 29 2.6.4 Political, Economic, Social, Technology (PEST) ............................ 30 2.6.5 McFarlan’s Strategic Grid ............................................................... 31 2.6.6 Model Investasi TI Pemerintahan .................................................... 33 2.6.7 Perbandingan Teknis Analisis ......................................................... 35 2.7 Tinjauan Perencanaan Strategis SI/TI Pemerintah Daerah .......................... 36 ix



x

2.7.1 Pemerintah Kabupaten Jembrana .................................................... 36 2.7.2 Pemerintah Kabupaten Sragen ......................................................... 39 2.7.3 State of Tennessee, USA .................................................................. 41 2.7.4 Perbandingan Perencanaan SI/TI Pemerintah Daerah ..................... 43 2.8 Tinjauan Penelitian Sebelumnya ................................................................. 43 2.8.1 Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pemerintah Kota Medan ....................................................... 44 2.8.2 Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Purwakarta ....................................... 45 2.8.3 Perencanaan Strategis e-Government pada KPDAP Kabupaten Flores Timur .................................................................................... 46 2.8.4 Perbandingan Penelitian .................................................................. 47 2.9 Manajemen Risiko Instansi Pemerintahan .................................................. 47 2.10 Blue Print Sistem Aplikasi e-Government ................................................... 51 2.10.1 Menuju e-Government ..................................................................... 52 2.10.2 Kerangka Arsitektur e-Government ................................................. 54 2.10.3 Tingkatan e-Government ................................................................. 55 2.10.4 Government Function Framework................................................... 55 2.10.5 Peta Solusi Aplikasi e-Government ................................................. 57 2.10.6 Penyusunan Peta Alur (Road Map) ................................................. 59 2.11 Kerangka Pemikiran Perencanaan Strategis SI/TI Pemda Kota Serang ...... 63 BAB III METODOLOGI PENELITIAN........................................................... . 64 3.1 Kerangka Penelitian ..................................................................................... 64 3.2 Alur Penelitian ........................................................................................... 65 3.2.1 Studi Literatur .................................................................................. 66 3.2.2 Pengumpulan Data dan Informasi.................................................... 67 3.2.3 Tahap Analisis Data ......................................................................... 67 3.2.4 Tahap Pemahaman Bisnis dan Situasi SI Saat Ini ........................... 67 3.2.5 Tahap Gap Analisis .......................................................................... 67 3.2.6 Tahap Solusi dan Rekomendasi ....................................................... 67 3.2.7 Tahap Pembuatan Formulasi Rencana Strategis .............................. 68 3.2.8 Tahap Finalisasi ............................................................................... 68 BAB IV PROFIL PEMERINTAH KOTA SERANG ........................................ 69 4.1 Selayang Pandang Kota Serang ................................................................... 69 4.1.1 Sejarah Kota Serang......................................................................... 69 4.1.2 Arti Lambang Daerah ...................................................................... 70 4.1.3 Kondisi Umum / Geografis .............................................................. 70 4.1.4 Kondisi Sosial Demografis .............................................................. 73 4.1.5 Kondisi Sosial Budaya ..................................................................... 74 4.1.6 Kondisi Perekonomian ..................................................................... 76 4.1.7 Produk Unggulan Daerah................................................................. 77 x



xi

4.2 4.3 4.4

Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan ................................................... 78 Visi dan Misi ............................................................................................... 81 Strategi Pembangunan ................................................................................. 82 4.4.1 Permasalahan Pembangunan............................................................ 82 4.4.2 Strategi dan Prioritas Pembangunan ................................................ 83 4.5 Program Strategis......................................................................................... 93 BAB V ANALISIS DAN PERUMUSAN STRATEGI .................................... 94 5.1 Fase Visioning ............................................................................................. 94 5.1.1 Memahami Visi dan Situasi Bisnis .................................................. 94 5.1.2 Dokumentasi dan Korfirmasi Analisis Bisnis .................................. 96 5.1.2.1 Analisis Value Chain ......................................................... 97 5.1.2.2 Analisis CSF ...................................................................... 99 5.1.2.3 Analisis SWOT .................................................................. 106 5.1.2.4 Analisis PEST .................................................................... 109 5.2 Fase Analysis ........................................................................................... 122 5.2.1 Memahami Situasi Sistem Informasi Saat Ini ................................. 122 5.2.1.1 Lingkungan Aplikasi / Sistem Informasi ........................... 122 5.2.1.2 Infrastruktur Teknologi Informasi ..................................... 125 5.2.1.3 Organisasi Sistem Informasi .............................................. 126 5.2.1.4 Proses SI/TI ....................................................................... 128 5.2.1.5 Penganggaran SI/TI ........................................................... 129 5.2.2 Menganalisis Situasi Sistem Informasi Saat Ini .............................. 131 5.2.2.1 Tren TIK Nasional ............................................................. 131 5.2.2.2 Tren Sistem Informasi ....................................................... 130 5.2.2.3 Analisis SWOT Sistem Informasi ..................................... 135 5.2.2.4 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi .............................. 136 5.2.3 Mengembangkan Solusi Alternatif .................................................. 138 5.2.3.1 Solusi Alternatif Sistem Informasi .................................... 139 5.2.3.2 Solusi Pilihan Pengembangan Infrastruktur ...................... 142 5.2.3.3 Solusi Pilihan Pengembangan Organisasi ......................... 144 5.2.3.4 Solusi Pengembangan Proses Sistem Informasi ................ 146 5.3 Fase Direction ............................................................................................. 148 5.3.1 Mengembangkan Arahan dan Visi Sistem Informasi ...................... 148 5.3.2 Mengembangkan Rencana Sistem Informasi ................................. 150 5.3.2.1 Arahan Aplikasi Bisnis ..................................................... 150 5.3.2.2 Arahan Infrastruktur TI...................................................... 152 5.3.2.3 Arahan Organisasi ............................................................. 157 5.3.2.4 Arahan Proses .................................................................... 159 5.3.3 Menentukan Prioritas Sistem Informasi .......................................... 161 5.4 Fase Recommendation ............................................................................... 162 5.4.1 Manajemen Risiko ........................................................................... 163 xi



xii

5.4.1.1 Identifikasi Risiko.............................................................. 163 5.4.1.2 Penilaian Risiko ................................................................. 165 5.4.1.3 Tindakan Terhadap Risiko ................................................. 165 5.4.1.4 Pemantauan dan Pelaporan Risiko .................................... 168 5.4.2 Membangun Peta Alur (roadmap) ................................................... 168 BAB VI PENUTUP ............................................................................................ 172 6.1 Kesimpulan .................................................................................................. 172 6.2 Saran ............................................................................................................ 173 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 174 LAMPIRAN

xii



xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 2.21 Gambar 2.22 Gambar 2.23 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 5.1 Gambar 5.2 Gambar 5.3 Gambar 5.4 Gambar 5.5

Diagram Analisis Fishbone ......................................................... 4 Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI ..... 11 Information System Strategic Planning Methodology ................ 13 Tahapan Metodologi Anita Cassidy ............................................ 13 Tahapan Metodologi PSSI versi Price Waterhouse .................... 17 Model Strategis SI/TI versi Ward dan Peppard .......................... 19 B- Vissta Planning Methodology ................................................ 23 Tujuan dan hubungan CSF .......................................................... 27 Porter’s Value Chain Analysis .................................................... 28 SWOT Analysis .......................................................................... 30 Pendekatan Mc Farlan’s Strategic Grid ...................................... 32 Kerangka berpikir pengembangan e-gov kab. Jembrana ............ 36 Pengembangan e-government Kab. Sragen ................................ 39 Transformasi menuju e-government ........................................... 53 Kerangka Arsitektur e-government ............................................. 54 Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan .................................. 56 Contoh Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan ..................... 56 Peta Solusi Aplikasi e-Government ............................................ 57 Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government ............................... 58 Strategi Matriks ........................................................................... 60 Strategi Spiral .............................................................................. 61 Strategi Neraca F&I .................................................................... 61 Pentahapan pengembangan e-government .................................. 62 Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................... 63 Kerangka Penelitian Perencanaan SI/TI...................................... 65 Alur Penelitian ............................................................................ 66 Lambang Daerah Kota Serang .................................................... 70 Produk Unggulan dan Obyek Wisata Kota Serang ..................... 78 Jumlah PNS Pemerintah Kota Serang ......................................... 79 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Serang ............................. 80 Value Chain Pemerintah Kota Serang......................................... 97 Langkah-langkah pendalaman prioritas pembangunan ............... 102 Infrastruktur TI Pemerintah Kota Serang .................................... 125 Struktur Organisasi Dishubkominfo Kota Serang....................... 126 Komposisi Belanja SI/TI ............................................................. 128

xiii



xiv

Gambar 5.6 Gambar 5.7 Gambar 5.8 Gambar 5.9 Gambar 5.10 Gambar 5.11 Gambar 5.12 Gambar 5.13 Gambar 5.14 Gambar 5.15 Gambar 5.16 Gambar 5.17 Gambar 5.18

Komposisi Belanja Perangkat Keras ........................................... 128 Elemen Utama Model Organisasi SI/TI ...................................... 143 Struktur Utama Organisasi SI/TI ................................................ 144 Langkah Pengembangan Kebijakan ............................................ 145 Arsitektur Aplikasi ...................................................................... 148 Infrastruktur TI Pemerintah Kota Serang .................................... 150 Konfigurasi Jaringan Pemerintah Kota Serang ........................... 152 Skema Jaringan ........................................................................... 153 Jaringan LAN SKPD ................................................................... 154 Arahan Organisasi SI/TI ............................................................. 155 Model Tata Kelola TIK ............................................................... 157 Pilar-pilar Penyusunan Perencanaan SI/TI.................................. 160 Roadmap Pengembangan SI/TI Pemerintah Kota Serang .......... 166

xiv



xv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8 Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11 Tabel 5.12 Tabel 5.13 Tabel 5.14 Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17 Tabel 5.18 Tabel 5.19 Tabel 5.20 Tabel 5.21

Perbandingan Metodologi Perencanaan SI/TI ............................ 24 Faktor Kemungkinan PEST ....................................................... 31 Contoh Kuesioner MITIP Bidang Bisnis .................................... 34 Contoh Kuesioner MITIP Bidang Teknologi .............................. 34 Prioritas Proyek SI/TI dengan Teknik MITIP ............................. 35 Fungsi Model / Tools Analisis .................................................... 35 Kecmatan dan Luas Wilayah ...................................................... 71 Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Ruang Wilayah .......... 72 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 .......................... 73 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 ....... 73 Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP ....................................... 74 Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan ............. 74 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Serang Tahun 2010 ............. 75 Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2010 ...................................... 76 Tenaga Kesehatan Tahun 2010 ................................................... 76 Pertumbuhan PDRB dan Konstan Kota Serang .......................... 77 Analisis SWOT ........................................................................... 101 Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pembangunan Daerah................ 102 Identifikasi Kebutuhan Informasi Organisasi ............................. 109 Aplikasi / Sistem Informasi Pemkot Serang ............................... 122 Mc Farlan Grid Sistem Informasi Saat Ini .................................. 124 Analisis SWOT SI/TI .................................................................. 133 Kebutuhan Aplikasi Berdasarkan Kebutuhan Informasi............. 134 Aplikasi Berdasarkan Value Chain ............................................. 136 Solusi Sistem Informasi .............................................................. 137 Mc Farlan Grid Rekomendasi Sistem Informasi ......................... 139 Analisis Kesenjangan SI/TI......................................................... 140 Pemetaan Aplikasi Terhadap Pengguna ...................................... 148 Peran dan Tanggung Jawab Organisasi SI/TI ............................. 156 Prioritas Proyek SI/TI berdasarkan Metode MITIP .................... 160 Daftar Aset .................................................................................. 161 Daftar Risiko ............................................................................... 162 Penilaian Risiko .......................................................................... 162 Strategi Mitigasi Risiko .............................................................. 163 Matriks Penggolongan Tingkat Risiko........................................ 163 Kontrol Terhadap Risiko ............................................................. 164 Tahapan Program Kerja Pengembangan SI/TI ........................... 167 xv



xvi

xvi



xvii

DAFTAR ISTILAH

Enabler

Pemungkin

SI

Sistem Informasi

TI

Teknologi Informasi

PSSI

Perencanaan Strategis Sistem Informasi

CSF

Critical Success Factor

SWOT

Strength, Weakness, Opportunity, Threat

PEST

Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi

Value Chain

Proses rantai nilai untuk menghasilkan nilai tambah

MITIP

Manajemen Investasi TI Pemerintahan

Ad-hoc

Khusus untuk suatu maksud

Roadmap

Peta Alur

e-Government

Pemerintahan digital yang menjadikan TIK sebagai enabler

Renstra

Rencana Strategis

RPJP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Renja

Rencana Kerja

Pemkot

Pemerintah Kota

Stakeholder

Pemangku kepentingan

xvii



xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A

Hasil Wawancara

Lampiran B

Hasil Kuesioner Prioritas Proyek SI/TI

xviii



BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan terus bergerak eksponensial sehingga telah mengubah cara pandang organisasi dalam berbisnis. Peranan Sistem Informasi / Teknologi Informasi (SI / TI) bukan lagi sebatas unsur pendukung proses bisnis pada sebuah perusahaan / organisasi namun mulai beralih berfungsi sebagai enabler atau pemungkin untuk mewujudkan tujuan perusahaan / organisasi. Teknologi Informasi mengubah proses bisnis menjadi lebih efektif dalam menjalankan misi dan efesien dalam mengelola dan menggunakan sumber daya. 1.1

Latar Belakang Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government merupakan pintu utama yang telah dipersiapkan pemerintah sekaligus momentum bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 11 Tahun 2011 juga mempersyaratkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang tentunya membutuhkan teknologi informasi sebagai pendukung sarana pelayanan publik yang berkualitas. Saat ini, hampir satu dasawarsa sejak lahirnya Inpres tersebut, telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web dan berbagai aplikasi sistem informasi manajemen. Namun pemanfaatan TI belum didayagunakan secara optimal. Masih banyak proses bisnis dilakukan secara manual yang mengakibatkan biaya operasional menjadi lebih tinggi, kualitas layanan yang rendah serta waktu pelayanan yang lama yang pada ujungnya mengakibatkan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

1


2

Pemerintah Kota Serang memiliki 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terdiri dari 2 Sekretariat, 12 Dinas, 6 Kecamatan dan 3 Kantor serta 7 Badan / Lembaga Teknis Lainnya. Kesemuanya diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, tak jauh berbeda dengan keadaaan pemerintahan di Indonesia pada umumnya, pemanfaatan TI pada Pemerintah Kota Serang belum dilakukan secara maksimal. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat sebuah perencanaan strategis sistem informasi dalam mendukung pengembangan e-government pada Pemerintah Kota Serang.

1.2

Perumusan Masalah Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2014 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Serang maka visi pembangunan Kota Serang tahun 2008 2013 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Landasan Kota Serang yang Global dan Berwawasan Lingkungan”. Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008 - 2013 adalah sebagai berikut: Landasan: Kondisi suprastruktur (peraturan perundang-undangan / regulasi daerah), insfrastruktur dan struktur pemerintahan, dan pembangunan daerah Kota Serang dalam berbagai aspek kehidupan (sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan). Global: Kondisi Kota Serang yang mampu tumbuh, berkembang, dan maju secara dinamis mengikuti perkembangan jaman dan sejajar dengan kota-kota maju di Provinsi Banten. Berwawasan: Kondisi Kota Serang yang memiliki lingkungan asri, serasi, lestari, tentram, dan tertib.

Misi pembangunan Kota Serang tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut:



3

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan

pelayanan publik yang prima; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberdayaan masyarakat yang produktif, berbudaya dan agamis; 3. Meningkatkan

dan

mendorong

pertumbuhan

dan

kualitas

perekonomian daerah dan masyarakat; 4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas; 5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, misi pembangunan Kota Serang tahun 2008-2013 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Serang untuk mendukung pencapaian misi pembangunan Provinsi Banten dan misi pembangunan nasional. Kerangka keterpaduan inilah yang diamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dalam pengembangan e-government. Tentunya tanpa dukungan SI / TI yang terintegrasi, misi Pemerintah Kota Serang tersebut akan sulit sekali tercapai. Pada kenyataannya, realisasi e-government di Kota Serang belum menggembirakan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang yang memuat visi, misi, dan rencana strategis tidak memasukkan e-government sebagai prioritas. Berdasarkan sambutan Sekretaris Daerah Kota Serang, H. Sulhi, S.H., M.Si., saat membuka Sosialisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menunjukkan adanya keinginan serius untuk mengoptimalkan penggunaan TIK dan prosesnya dalam mendukung pekerjaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Beliau mengatakan terkait permohonan informasi dari seseorang bernama MHS terkait dana hibah dan bansos yang sampai memasuki tahap mediasi di Komisi Informasi Banten hanya dikarenakan luputnya permohonan informasi yang MHS sampaikan melalui e-mail pada website Kota Serang.



4

Belum lagi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Serang adalah tidak adanya standar prosedur pelayanan serta interoperabilitas aplikasi antar SKPD yang rendah dikarenakan masih berupa pulau-pulau aplikasi sehingga sulit untuk diintegrasikan yang pada akhirnya semakin memperumit permasalahan yang ada. SI / TI yang ada pun masih dilakukan secara ad-hoc. Semua permasalahan tersebut mengindikasikan adanya fenomena ketidak-optimalan pemakaian teknologi informasi (TI) dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan di segala lini termasuk infrastruktur, sistem aplikasi komputer dan proses-proses birokrasi dan ketidakselarasan antara strategi pembangunan daerah dengan strategi TI organisasi. Penyebabnya adalah tidak adanya prosedur standar hasil sebuah perencanaan SI / TI yang baik sehingga kendala-kendala yang tersebut pada paragraf sebelumnya masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Serang. SKPD pada Pemerintah Kota Serang tidak akan maksimal memberikan pelayanan prima kepada publik apabila tidak didukung oleh perencanaan strategis sistem informasi.

1.2.1 Analisis Fishbone Diagram Untuk

membantu

mengidentifikasi,

menganalisis

dan

memecahkan masalah maka digunakanlah diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Sebuah masalah yang menjadi sorotan utama diletakkan disebelah kanan diagram (fish’s head) dan kemungkinankemungkinan penyebab dari masalah tersebut diletakkan sebagai bones yang masing-masing telah dikategorikan. Berikut merupakan analisis fishbone terhadap permasalahan yang ada pada Pemerintah Kota Serang:



5

STAF / SDM

MATERIAL Pulau-pulau aplikasi Aplikasi SI SKPD tidak saling interoperable

Kurang menguasai SI/TI Kurangnya perencanaan SDM TI

Investasi TI tidak memberikan outcome Belum memiliki perencanaan SI/TI

Belum memiliki perencanaan SI/TI

Pengadaan SI tidak memerhatikan kebutuhan bisnis

Infrastruktur TI belum tersedia


Indikasi ketidakoptimalan pemakaian teknologi informasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan


Pengelolaan data dan informasi tidak efektif

Aplikasi SI tidak saling interoperable

Pembagian tugas terkait SI/TI yang kurang jelas METHOD

MESIN

Gambar 1.1 Diagram Analisis Fishbone

Analisis permasalahan : Permasalahan yang muncul di permukaan adalah adanya indikasi ketidakselarasan antara strategi bisnis organisasi dengan strategi TI organisasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) akibatnya muncul masalah-masalah berikutnya seperti proses yang lambat dan tidak menentu, pengolahan data bersifat ad hoc dan tidak terencana dengan baik. Aplikasi SI yang tidak memerhatikan aspek interoperabilitas sehingga data tidak terintegrasi akibat pulau-pulau aplikasi dan belum tersedianya jaringan LAN yang menghubungkan seluruh

SKPD

di

pemerintah

Kota

Serang.

Hal

ini

menyebabkan layanan seringkali lambat akibat pengulangani Universitas Indonesia


6

proses yang seharusnya bisa dihindari dengan aplikasi SI yang terintegrasi dan saling interoperable. Sumber daya manusia yang kurang di bidang SI / TI ikut mengambil bagian dari penyebab permasalahan. Hal ini terjadi karena kurangnya perencanaan terhadap sumber daya SI / TI pada Pemerintah Kota Serang. Pengadaan SI / TI tidak memerhatikan kebutuhan bisnis organisasi. Hal ini terjadi karena tidak adanya rencana strategis SI / TI yang dapat menentukan prioritas portfolio aplikasi yang menjadi key operational, strategic, high potential dan support. Investasi teknologi informasi yang telah dikeluarkan belum menghasilkan outcome yang diinginkan. Hal ini karena pengadaan SI / TI tidak melalui perencanaan SI / TI yang baik.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada serta analisis terhadap akar permasalahan

yang menjadi penyebabnya,

maka didapatkan

pertanyaan penelitian berupa: Bagaimana perencanaan strategis sistem informasi pada Pemerintah Kota Serang dalam mendukung pengembangan egovernment ?

1.3

Ruang Lingkup Pembatasan masalah diperlukan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih fokus dan spesifik terhadap permasalahan yang dijadikan topik. Jangka waktu penelitian yang terbatas juga menjadi pertimbangan sehingga penulis membatasi permasalahan pada: Penelitian dan perencanaan strategis SI / TI hanya melibatkan perangkat yang ada pada Pemerintah Kota Serang; Penyusunan perencanaan strategis berdasarkan kerangka kerja Anita Cassidy (2006) dan kerangka kerja kebijakan dan strategi nasional



7

pengembangan

e-government

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika Republik Indonesia (2003).

1.4

Tujuan Penelitian Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian dapat dirumuskan menjadi dua butir spesifik sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan strategis sistem informasi yang dapat digunakan dalam mengembangkan e-government di Pemerintah Kota Serang sehingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada didalamnya dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. 2. Membuat peta alur (roadmap) dan rencana implementasi. Agar perencanaan strategis sistem informasi membuahkan hasil sesuai keinginan, strategi perlu dituangkan dalam suatu peta alur prioritas dan rencana kerja implementasi bertahap. Hal ini menyesuaikan kondisi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) serta kesiapan sumber daya pengelola teknologi informasi.

1.5

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi berbagai pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: 1.

Manfaat akademis: Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang dapat memperkaya pengetahuan di bidang perencanaan strategis sistem informasi.

2.

Manfaat praktis: Perencanan strategis sistem informasi yang dihasilkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan cetak biru bagi Pemerintah Kota Serang dalam mengembangkan layanan egovernment sebagai tuntutan dari Inpres No.3 Tahun 2003 yang mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah ikut berpartisipasi dalam pengembangan e-government.



8

1.6

Sistematika Penulisan Penulisan ilmiah ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 1.

Bab I:

Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 2.

Bab II: Studi Literatur Bab ini menjelaskan berbagai teori yang relevan dengan penelitian, penelitian/ jurnal / tesis sebelumnya serta teori tentang metodologi penelitian beserta perbandingannya yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat yang kemudian ditutup dengan theoretical framework penelitian ini.

3.

Bab III: Metodologi Penelitian Bab ini menjelaskan alur/ metodologi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitiannya.

4.

Bab IV: Profil Organisasi Bab ini menjelaskan profil organisasi yang dijadikan sebagai objek penelitian, dalam hal ini Pemerintah Kota Serang yang menjadi contoh kasus dalam pembuatan perencanaan strategis sistem informasi.

5.

Bab V: Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas analisis faktor internal dan faktor eksternal sebuah organisasi dengan teknik dan metode yang digunakan sebagaimana tercantum pada Bab II, kemudian dibahas sampai menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada Bab I.

6.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan pada Bab V, serta memuat evaluasi dari seluruh kegiatan penelitian beserta

saran

untuk

pengembangan

lebih

lanjut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat teori serta konsep dasar yang bersumber dari buku-buku acuan yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai panduan dan pemecahan masalah penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.1

Organisasi dan Sistem Informasi Istilah sistem informasi didefinisikan sebagai suatu keterkaitan antar manusia, prosedur, dan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan dan menyajikan informasi yang digunakan oleh sebuah atau lebih proses bisnis dalam organisasi (Laudon and Laudon, 2004). Ada tiga tujuan utama dari penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi, yaitu: 1. Memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi; 2. Meningkatkan efektivitas memenuhi kebutuhan informasi guna mendukung pengambilan keputusan; 3. Memperbaiki daya tawar organisasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif dengan gaya dan cara berbisnis. (Ward and Peppard, 2002) Namun seringkali penerapan SI / TI tersebut tidak dapat memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dapat saja terjadi jika penerapan SI / TI hanya berpusat pada aspek teknologinya saja tanpa menyelaraskannya dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, cara efektif untuk mendapatkan manfaat strategis dari penerapan SI / TI adalah dengan berkonsentrasi pada kaji ulang bisnis (re-thinking business) melalui analisis masalah bisnis saat ini dan perubahan leingkungannya serta mempertimbangkan TI sebagai bagian solusi (Earl, 1992). 9


10

2.2

Perencanaan Strategis Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka, salah satu arti kata strategi berkaitan dengan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan dalam ilmu manajemen, strategi berkaitan dengan lingkungan yang dinamis dan seringkali mengancam proses pencapaian misi dalam pelayanan publik. Perencanaan strategis (strategic planning) merupakan sebuah instrumen manajemen. Sebagaimana instrumen manajemen lainnya, perencanaan strategis digunakan untuk satu tujuan saja yaitu untuk membantu organisasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik, dengan memusatkan perhatian pada sumber daya organisasi, menjamin unsur organisasi bekerja secara sinergis menuju sasaran yang sama, menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam merespon sebuah perubahan lingkungan (Wilopo, 2006). Untuk kepentingan jangka pendek, perencanaan strategis merupakan sebuah usaha yang disiplin untuk menghasilkan keputusan dan aksi mendasar yang akan mempertajam dan memberikan panduan sebuah organisasi terhadap apa yang akan dilakukan untuk dan bagaimana hal tersebut dilakukan dengan berfokus pada masa depan.

2.3

Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) John Ward (2003) mendefinisikan strategi sistem informasi sebagai sebuah proses mengidentifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer untuk menerapkan strategi perusahaan yang baik dan selaras serta memiliki kemampuan untuk menciptakan keuntungan (keunggulan kompetitif) lebih dari pesaing. Keterkaitan antara strategi SI, strategi bisnis, dan strategi TI adalah strategi bisnis merumuskan sasaran, arah, dan kebijakan bisnis organisasi. Karenanya strategi bisnis menjadi acuan bagi arah bisnis yang sedang berjalan. Strategi TI digunakan untuk mendefinisikan pemenuhan kebutuhan organisasi akan sistem dan informasi. Sedangkan strategi SI menentukan aplikasi-aplikasi

sistem

informasi

yang

dibutuhkan

organisasi.

Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut: Universitas Indonesia


11

Industri SI/TI , Bisnis dan Organisasi Dampak Potensial

Strategi Bisnis Keputusan Bisnis Arahan dan Tujuan Perubahan Mendukung bisnis

Arahan bagi binis

Strategi SI Berdasarkan bisnis Orientasi kebutuhan Fokus aplikasi Layanan & Infrastruktur

Kemana arah bisnis dan mengapa?

Apa yang dibutuhkan ?

Kebutuhan & prioritas binis

Strategi TI Berdasarkan aktivitas Orientasi supply Fokus teknologi

Bagaimana melakukannya ?

Gambar 2.1. Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI [Ward and Peppard, 2003] Berbicara organisasi pemerintahan, strategi bisnis dapat dipetakan kedalam strategi pembangunan pemerintahan. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pedoman penataan tata laksana menerjemahkan istilah proses bisnis secara umum sebagai tata laksana kepemerintahan. Beberapa kemungkinan dampak buruk yang terjadi bila sebuah organisasi tidak memiliki perencanaan strategi SI / TI adalah: 1. Sistem aplikasi tidak terintegrasi, masih berupa pulau-pulau aplikasi yang masing-masing tidak memiliki hubungan secara sistem; 2. Kurangnya informasi bagi pengambil keputusan (manajemen); 3. Ketidaksepahaman antara pengguna dengan tenaga ahli TI; 4. Strategi teknologi tidak seragam, sehingga menyulitkan integrasi sistem; 5. Investasi TI yang sektoral menyebabkan tidak efisiennya proses bisnis secara keseluruhan; 6. Penggunaan sistem informasi lebih pendek dari yang diharapkan (Ward and Peppard, 2002) Hal terpenting dalam proses perencanaan strategis SI / TI adalah penggunaan metodologi. Metodologi merupakan kumpulan dari beberapa Universitas Indonesia


12

metode, teknik, dan tools yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategis SI / TI adalah untuk mengurangi risiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak

yang

berkepentingan

(stakeholder)

serta

meminimalkan

ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan. Dalam melakukan perencanaan strategis SI / TI, banyak sekali metodologi yang bisa dan biasa dipakai (best practice). Kita harus menyesuaikan metodologi yang dipakai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Organisasi nirlaba tentu berbeda proses bisnisnya dengan organisasi yang berorientasi pada keuntungan begitupun dengan instansi pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan publik. Pada bagian selanjutnya akan dibahas beberapa metodologi yang biasa dipakai dalam perencanaan strategis SI. 2.4

Kajian Metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada sub bab ini akan dibahas beberapa kajian teori dan metodologi tentang perencanaan strategis sistem informasi berikut masing-masing tahapannya yang dapat dipergunakan untuk merencanakan sebuah strategi sistem informasi untuk pemerintah daerah. Beberapa kajian teori dan metodologi tersebut adalah sebagai berikut: 2.4.1 Metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi Versi Anita Cassidy Perencanaan Strategis Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Anita Cassidy (2006) menjelaskan secara rinci tahapan/ fase yang harus dilalui dalam melakukan perencanaan strategis sistem informasi. Langkah tersebut terbagi dalam empat fase yaitu: Fase Visioning, Fase Analysis, Fase Direction dan Fase Recommendation.



13

Gambar 2.2 Information Systems Strategic Planning Methodology (Anita Cassidy, 2006) Penjelasan dari masing-masing fase yang harus dilalui dalam pembuatan perencanaan strategis sistem informasi sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3 Tahapan Metodologi Anita Cassidy



14

1.

Tahap Penentuan Visi (Visioning) Tahap ini bertujuan untuk menentukan visi dari kegiatan serta

menyusun

rencana

proyek

berikut

proses-proses

yang

ada

didalamnya. Secara detil hal-hal yang dilakukan mencakup pembuatan jadwal pelaksanaan, aktivitas serta bentuk keluaran yang akan dihasilkan. Pada fase ini perlu dilakukan pendalaman pemahaman terhadap kondisi bisnis saat ini serta memahami berbagai dokumen dan alur informasi yang mengalir dalam organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian wawancara, survey atau berinteraksi langsung dengan komponen organisasi. Tahapan turunan dari visioning yaitu: Memulai dan mengelola proyek Tahap awal dimulai dengan kegiatan persiapan dalam membangun

sebuah

proyek

yang

mencakup

sisi

perencanaan, sumber daya dan jadwal. Membuat jadwal dengan hasil yang hendak dicapai. Memahami visi dan situasi bisnis Memahami strategi bisnis berikut proses dan tujuannya. Tahap ini memerlukan inputan berupa dokumen visi bisnis, hasil wawancara mendalam dengan pihak manajemen, sehingga didapat pemahaman mendalam terhadap bisnis organisasi tersebut. Mendokumentasikan dan

mengkonfirmasi hasil analisis

bisnis Dari hasil analisis bisnis didapat bagaimana strategi bisnis menentukan strategi sistem informasi yang pada akhirnya mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2.

Tahap Analisis (Analysis) Setelah memahami kondisi bisnis organisasi dan berbagai

dokumen yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis Universitas Indonesia


15

tentang kondisi SI. Hal ini bertujuan untuk memperjelas posisi SI dan

peranannya

selama

ini.

Juga

sepagai

upaya

unuk

mengkomunikasikan tujuan organisasi dengan kondisi SI sehingga muncul berbagai potensi untuk melakukan transformasi sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Dalam fase ini akan dilakukan gap analysis untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan antara kedua kondisi tersebut sehingga dapat diprediksi besarnya usaha yang diperlukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan organisasi. Tahapan turunan dari analysis adalah: Memahami situasi sistem informasi saat ini Tahapan ini dimulai dengan me-review dokumen SI kemudian melakukan wawancara sehingga menghasilkan dokumen situasi SI saat ini. Menganalisis situasi sistem informasi saat ini Melakukan

perbandingan

mengidentifikasi

tren

dengan

industri

SI,

institusi profil

lain,

kompetitor

kemudian melakukan pengujian / analisis kesenjangan. Membangun rekomendasi dan solusi alternatif Membangun pilihan pengembangan aplikasi bisnis dan rekomendasinya.

Membangun

pilihan

pengembangan

infrastruktur dan rekomendasinya. Membangun pilihan pengembangan Membangun

organisasi pilihan

dan

rekomendasinya.

pengembangan

proses

SI

dan

rekomendasinya. 3. Tahap Arah Pengembangan (Direction) Tahap ini membahas sebuah pernyataan tentang visi misi SI berdasarkan kondisi yang telah dipahami serta tujuan bisnis yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami tujuan bisnis organisasi yang diinterpretasikan kedalam tujuan SI Universitas Indonesia


16

sehingga pada akhirnya tujuan bisnis dan tujuan SI dapat diselaraskan. Fase ini juga disusun sebuah rencana pengembangan SI serta mengidentifikasi berbagai proyek potensial. Sub tahapan arah pengembangan ini adalah: Mengembangkan arahan dan visi sistem informasi Mengembangkan visi dan misi SI termasuk tujuan SI dan strategi SI. Mengembangkan rencana sistem informasi Mengembangkan arahan pengembangan aplikasi bisnis. Mengembangkan Mengembangkan

arahan arahan

pengembangan pengembangan

infrastruktur. organisasi.

Mengembangkan arahan pengembangan proses SI dan mengembangkan prioritas proyek SI / TI yang harus didahulukan.

Menentukan project sistem informasi Menentukan proyek SI / TI (aplikasi bisnis, infrastuktur, organisasi dan proses), membuat prioritas proyek SI / TI dan dan mengidentifikasi keuntungan bisnis setelah penggunaan proyek SI / TI.

4.

Tahap Rekomendasi (Recommendation) Pada fase ini dihasilkan sebuah roadmap secara detail tentang pelaksanaan pengembangan SI untuk beberapa tahun kedepan mencakup ringkasan biaya, waktu pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan. Sub fase rekomendasi adalah: Mengembangkan peta alur (roadmap) Membuat pentahapan dalam melakukan prioritas proyek SI / TI dengan menggunakan strategi Mc Farlan Grid atau teknik lain yang memungkinkan. Mengidentifikasi risiko, dan mitigasi risiko (manajemen risiko). Universitas Indonesia


17

Mengembangkan Business Case Merangkum keuntungan bisnis untuk aksi, Return on Investment (ROI) dan analisis bisnis sebuah proyek.

Mengkomunikasikan rencana Membuat dokumen perencanaan untuk presentasi hasil perencanaan SI / TI kepada dewan pimpinan organisasi.

2.4.2 Metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi Versi Price Waterhouse Price

Waterhouse

sebuah

lembaga

layanan

konsultasi

manajemen kelas dunia memperkenalkan sebuah metodologi yang menjelaskan secara rinci tahapan yang harus dilalui dalam melakukan perencanaan strategis sistem informasi (PWC, 1996). Langkah tersebut terbagi dalam empat tahapan seperti digambarkan pada Gambar 2.4 berikut:

Tahap I : Menentukan Kebutuhan Bisnis dan Informasi

Stage II

: Menentukan Target SI

Stage III : Menentukan dan Memilih Strategi SI

Stage IV : Mengembangkan Rencana Implementasi

Gambar 2.4 Tahapan Metodologi PSSI versi Price Waterhouse

1. Menetapkan bisnis dan kebutuhan informasi Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi untuk mendapatkan proses bisnis dan keadaan SI / TI terkini dari Universitas Indonesia


18

organisasi, kebutuhan bisnis akan datang serta peluang pemanfaatan SI / TI bagi kelangsungan bisnis organisasi. Masukan pada tahap ini adalah rencana bisnis, rencana SI / TI, keadaan persaingan dan perkembangan SI / TI dalam industri. Tahapan ini terbagi dalam sub tahapan seperti: praperencanaan

strategis;

identifikasi

informasi

organisasi;

analisis lingkungan internal bisnis; analisis lingkungan internal SI / TI; analisis lingkungan eksternal bisnis; dan analisis lingkungan eksternal SI / TI. 2. Menentukan target sistem informasi Tahap ini ditentukan peluang dari pemanfaatan SI / TI untuk memenuhi tujuan bisnis organisasi serta kebutuhan aplikasi SI / TI secara mendetil. Rincian kebutuhan itu berupa arsitektur aplikasi, infrastruktur teknologi, manajemen dan kebijakan SI / TI organisasi. Masukan pada tahapan ini adalah indentifikasi kebutuhan bisnis, identifikasi peluang pemanfaatan SI / TI, serta pemenuhan kebutuhan SI / TI saat ini. Tahapan ini terbagi dalam beberapa sub tahapan sebagai berikut : Identifikasi masalah dan solusi internal bisnis; identifikasi peluang bisnis dari eksternal organisasi; membuat landasan kebijakan SI / TI; membuat strategi SI / TI; dan membuat prinsip dasar operasional SI / TI. 3. Menentukan dan memilih strategi sistem informasi Pada tahapan ini, dibuat pilihan prioritas strategi SI / TI. Masukan pada tahapan ini adalah strategis SI / TI dan manajemen SI / TI. Adapun proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah : menggali value bisnis; prioritas dan pemilihan strategi SI / TI dan pendetilan strategi SI / TI.



19

4. Mengembangkan rencana implementasi Tahap

ini

dilakukan

pembuatan

rencana

dan

jadwal

implementasi strategi SI / TI dengan masukan berupa dokumen strategi SI / TI yang telah dihasilkan pada tahapan ketiga. Dalam hal ini perlu dilakukan sub tahapan berupa : membuat rencana pendukung strategi SI / TI; pembuatan jadwal waktu kerja; serfta pembuatan rencana pelaksanaan.

2.4.3 Metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi Versi Ward dan Peppard John Ward dan Joe Peppard memperkenalkan metode atau teori analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi SI / TI dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5. Model Strategis SI / TI [Ward and Peppard, 2002]

Pendekatan metodologi versi Ward dan Peppard ini menurut Wedhasmara dimulai dari kondisi investasi SI / TI dimasa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis organisasi. Hal lainnya adalah untuk menangkap peluang bisnis, serta fenomena meningkatkan keunggulan

kompetitif

suatu

organisasi

karena

mampu



20

memanfaatkan SI / TI dengan maksimal. Sebab utama kurang bermanfaatnya investasi SI / TI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan strategis SI / TI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Metodologi versi ini terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran (Ward & Peppard, 2002). Tahapan masukan terdiri dari: 1.

Analisis lingkungan bisnis internal, yang mencakup aspekaspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi. (metode StrengthWeakness dan Value Chain)

2.

Analisis lingkungan bisnis eksternal, yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi / industri (metode PEST) dan iklim bersaing perusahaan (five Forces competitive model) serta dapat menggunakan OpportunityTreat teknik (model OT).

3.

Analisis lingkungan SI / TI internal, yang mencakup kondisi SI / TI organisasi dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya (maturity), bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SI / TI yang ada saat ini.

4.

Analisis lingkungan SI / TI eksternal, yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SI / TI oleh kompetitor, pelanggan dan pemasok.

Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis SI / TI yang isinya terdiri dari:



21

1. Strategi SI Bisnis, yang mencakup bagaimana setiap unit/fungsi bisnis akan memanfaatkan SI / TI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. 2.

Strategi TI, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SI / TI.

3. Strategi Manajemen SI / TI, yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi, untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI / TI yang dibutuhkan.

Beberapa teknik/ metode analisis yang digunakan dalam perencanaan strategis SI / TI pada metodologi ini, mencakup analisis SWOT, analisis Five Forces Competitive, analisis Value Chain, metode Critical Success Factors, dan McFarlan’s Strategic Grid. Hasil dari Perencanaan Strategis SI / TI ini menjawab permasalahan pemanfaatan SI / TI suatu organisasi, adapun hasil identifikasi dari perencanaan strategis sistem informasi adalah terbentuknya portofolio aplikasi SI / TI. Kemudian dilakukan gap analisis antara portfolio aplikasi SI / TI mendatang dengan portfolio aplikasi SI / TI saat ini dan dilanjutkan dengan pembuatan Roadmap implementasi.

2.4.4 Metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi Versi BVissta Planning Metodologi B-Vissta Planning (BVP) merupakan gabungan dari beberapa metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi versi John Ward, Wetherbe, James Martin, Tozer yang diadopsi tanpa meninggalkan kelebihan dan urutan dasar logisnya serta tambahan modul yang memiliki value sebagai nilai lebihnya.



22

Metodologi BVP mendasarkan kegiatan renstra SI pada beberapa hal: 1.

Menggunakan arah dan tujuan perusahaan yang telah dituangkan dalam rencana bisnis. Segala sesuatu yang menjadi hasil dalam rencana bisnis tersebut diinterpretasikan sebagai kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh divisi SI / TI. Divisi SI / TI tersebut lalu melakukan konsolidasi internal guna mengetahui kemampuan sumber dayanya dan pemenuhan kebutuhan akan informasi bisnis tersebut. Hasil konsolidasi

internal

tersebut

berupa

strategi

sistem,

manajemen, dan teknologi informasi kemudian dibuatkan prioritas pelaksanaan proyek dan jadwal implementasinya. 2.

Menggunakan CSF sebagai salah satu tolok ukur dalam membuat prioritas strategi SI / TI yang dihasilkan. Penggunaan CSF tersebut disebabkan karena CSF mampu merepresentasikan faktor-faktor penting dalam proses bisnis organisasi.

3.

Menggunakan analisis value dan risiko yang tidak hanya memperhitungkan tangible value tetapi juga intangible value. Parameter tangible dan intangible tersebut akan semakin mengungkapkan manfaat proyek SI / TI sebenarnya.

4.

Memanfaatkan pengalaman praktis yang mendukung teori yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan riset/pengalaman praktis seperti TCO dari Gartner Group dan REJ dari Microsoft dengan teori berupa Information Economics dari Parker dan metode renstra SI. (Atmaja, UI 2002)



23

Tahapan yang dilalui dalam perencanaan strategis sistem informasi versi B-Vissta Planning seperti pada Gambar 2.6 berikut:

DETERMINE BUSINESS AND INFORMATIONS NEEDS

Pre Renstra, Identifikasi informasi organisasi, analisis internal/ eksternal bisnis organisasi, analisis internal/ eksternal SI/TI Organisasi DEFINE IS TARGETS

Identifikasi masalah dan solusi bisnis internal, peluang bisnis dari eksternal organisasi, pemanfaatan SI/TI dari lingkungan eksternal organisasi, Analisis Gap kebutuhan informasi, membuat landasan kebijakan SI/TI, Strategi SI/TI, Prinsip dasar landasan bagi operasional strategi SI/TI, strategi manajemen SI/TI DEFINE AND SELECT IS STRATEGY

Menggali value bisnis, Prioritas dan pemilihan strategi SI/TI, pendetilan strategi SI/TI DEVELOP IMPLEMENTATION PLAN

Membuat rencana pendukung strategi SI/TI, Pembuatan jadwal waktu kerja, Pembuatan rencana pelaksanaan

Gambar 2.6. B-Vissta Planning Methodology [Atmaja, 2002]

2.5

Perbandingan Metodologi Perencanaan Strategis SI / TI Berdasarkan kajian beberapa metodologi perencanaan strategis sistem informasi sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.3, maka dapat diidentifikasikan beberapa aktivitas yang sebagai hasil perbandingan setiap metodologi yang telah dibahas tersebut. Perbandingan setiap metodologi seperti tercantum pada Tabel 2.1 berikut:



24

Tabel 2.1 Perbandingan metodologi Perencanaan Strategis SI / TI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aktivitas Analisis dokumen bisnis untuk mengetahui visi, misi dan tujuan bisnis Analisis lingkungan internal bisnis untuk mengetahui proses bisnis organisasi Analisis lingkungan eksternal bisnis untuk mengetahui tekanan/persaingan dari luar organisasi Analisis lingkungan internal SI / TI untuk mengetahui kapabilitas dan sumber daya TI Analisis lingkungan eksternal SI / TI dan peluang pemanfaatannya bagi organisasi Pemanfaatan Value Chain sebagai tools dalam perencanaan strategis SI / TI Analisis untuk menghasilkan CSF organisasi Identifikasi portofolio aplikasi SI beserta analisis pemanfaatannya Analisis kesenjangan antara as-is dan to-be condition Identifikasi masukan dan keluaran SI yang tepat dalam penyusunan strategi SI Identifikasi struktur organisasi dan kebutuhan struktur manajemen SI Identifikasi strategi SI untuk mendukung bisnis organisasi Analisis manajemen risiko dan penanggulangan terhadap bencana/ insiden Menentukan arsitektur Teknologi Informasi Memprioritaskan strategi SI / TI yang hendak dijalankan Analisis business case untuk mengetahui ROI, TCO. Penentuan roadmap implementasi Menentukan program awareness untuk mempublikasikan cetak biru perencanaan strategis SI / TI

Anita PWH Ward

BVP

















































N/A









N/A



































N/A



N/A



N/A



















N/A

N/A

N/A











N/A

N/A

N/A

(Diolah kembali dari Sumber: Rizal Batubara, 2010) Keterangan : Anita Ward N/A

: Anita Cassidy : Ward and Peppard : Not Apparent / tidak tercantum

PWH : Price Waterhouse BVP : B-Vissta Planning  : Tercantum



25

Dari Tabel 2.1 dapat ditarik kesimpulan terhadap metodologi perencanaan SI / TI sebagai berikut: (1) Metodologi Anita Cassidy membahas seluruh aspek perencanaan dari sebelum, ketika dan sesudah perencanaan dilakukan. Misalnya dimulai dengan menganalisis dokumen dilanjutkan proses analisis lingkungan bisnis dan lingkungan SI / TI internal maupun eksternal, menganalisis biaya, pengelolaan risiko / mitigasi bencana dan dampak bisnis, terakhir ditutup dengan program awareness/ sosialisasi cetak biru. Melihat dari kelengkapan dan aspek keamanannya, framework ini dapat pula diterapkan

pada

organisasi

pemerintahan,

tentunya

dengan

menyesuaikan tujuan bisnis lembaga pemerintahan. (2) Metodologi Price Waterhouse menitikberatkan perencanaan pada aspek pemenuhan berbagai kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung rencana bisnis organisasi. Meskipun metodologi ini termasuk yang memilki struktur perencanaan yang komprehensif, namun dibutuhkan orang yang berpengalaman dengan metodologi Price Waterhouse ini untuk menjalankan setiap langkah dan tahapannya. Hal ini dikarenakan metodologi ini merupakan framework internal yang dipakai oleh perusahaan internasional Price Waterhouse Cooper. (3) Metodologi Ward and Peppard merupakan metodologi yang banyak dipelajari dikalangan dunia pendidikan serta dunia industri/ bisnis dikarenakan sifatnya yang aplikatif bagi setiap jenis organisasi. Serupa dengan metodologi Anita Cassidy, walaupun berangkat dari sisi bisnis namun tidak lantas menjadikannya tidak sesuai bagi organisasi nirlaba. Bahkan organisasi pemerintahan pun dapat menggunakannya sebagai framework

dalam

menyusun

perencanaan

strategis

SI

/

TI.

Kelemahannya dibandingkan dengan metodologi Anita Cassidy adalah tidak membahas aspek penanganan keamanan (risk management). (4) Metodologi Be-Vissta Planning merupakan kompilasi dari berbagai metodologi seperti Ward, James Martin, Wheterbee dan Tozer. Kelebihan dari framework ini adalah membahas keuntungan tangible dan intangible dari aspek pemanfaatan SI / TI bagi organisasi. Universitas Indonesia


26

Walaupun struktur perencanaannya termasuk yang lengkap namun belum banyak organisasi yang memanfaatkannya sebagai framework dalam menyusun perencanaan strategis SI / TI.

2.6

Kajian Teknik dan Metode Analisis Perencanaan Strategis SI / TI Pada sub bab ini dibahas beberapa metode/ teknik/ tools yang biasa dipakai dalam perencanaan strategis sistem informasi. Masing-masing teknik memiliki kegunaannya masing-masing. Kajian teknik dan metode analisis perencanaan strategis SI / TI selanjutnya akan dibahas sebagai berikut:

2.6.1 Critical Success Factor (CSF) Critical Success Factor (CSF) diperkenalkan pertama kali oleh John R. Rockart dan MIT Sloan School of Management pada tahun 1979. Teknik ini banyak membantu senior executives dalam menentukan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan serta pengelolaan sebuah organisasi. Faktor kunci dalam CSF yang jika

terpenuhi/

terpuaskan

maka

akan

mengantarkan

pada

keunggulan kompetitif dari organisasi (Rockart 1979). Dalam melakukan analisis CSF, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah: Mendefinisikan ruang lingkup (scope) Mengumpulkan data Menganalisis data Membuat/menentukan CSF Menganalisis CSF (Caralli, 2004).

Penentuan CSF berasal dari document review dan analisis dari tujuan dan strategi yang telah ditetapkan manajemen. Dapat pula dilakukan dengan wawancara sejumlah personil yang kompeten pada bidangnya untuk mengetahui hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari informasi yang terkumpul kemudian dibuat Universitas Indonesia


27

sebuah dokumen hirarki CSF semua level organisasi (industri, organisasi, unit bisnis dan manajer).

Gambar 2.7. Tujuan dan hubungan CSF [Ward and Peppard, 2002]

Dokumen CSF haruslah jelas dan terukur sehingga digunakan untuk menentukan prioritas dan penentuan aplikasi sistem informasi tiap area.

2.6.2 Value Chain Konsep Value Chain Analysis diperkenalkan oleh Michael Porter (1985) yang menggambarkan seluruh aktivitas value organisasi (perencanaan, produksi, pemasaran, penyampaian) untuk mendukung produk baik didalam lingkungan maupun eksternal organisasi dan hubungannya dengan posisi kompetitif sebuah organisasi. Karenanya, teknik ini mengevaluasi setiap bagian dari aktivitas lebih dari hanya sebatas masalah mesin, peralatan, orang ataupun uang. Teknik Value Chain digunakan untuk mengarahkan fokus utama unit organisasi terhadap fungsi dari setiap bagian/ aktivitas Universitas Indonesia


28

dalam pencapaian tujuan dan strategi organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karenanya, teknik ini akan memudahkan pemetaan kebutuhan sistem informasi yang dapat diberikan guna mendukung fokus organisasi. Porter membagi dua aktivitas utama menjadi yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama berhubungan langsung dengan proses menghasilkan sebuah produk atau layanan. Aktivitas utama ini terbagi menjadi lima area : inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing, dan penjualan serta service. Setiap aktivitas utama ini terhubung dengan aktivitas pendukung/ support yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses utama. Ada empat area aktivitas pendukung / support yaitu: procurement, technology development human resource management, dan infrastruktur. Gambar 2.8 menggambarkan model Porter’s Value Chain sebagai berikut:

Gambar 2.8 Porter’s Value Chain Analysis



29

Value Chain Analysis dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu: Internal Value Chain Analysis dan Eksternal Value Chain Analysis Analisis value chain dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dibawah ini: a. Pada kegiatan-kegiatan mana saja sistem informasi sudah memberikan nilai tambah pada organisasi? b. Apakah peran sistem informasi pada kegiatan-kegiatan organisasi sudah optimal atau masih perlu ditingkatkan? c. Pada kegiatan-kegiatan mana saja sistem informasi belum memberikan nilai tambah pada organisasi? d. Apakah sistem informasi dapat diterapkan pada kegiatankegiatan yang belum memanfaatkannya? (Hartono, 2006). 2.6.3 Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analisis

SWOT

(Strenghts,

Weaknesses,

Opportunities,

Threats) adalah metode perencanaan terstruktur yang digunakan untuk mengevaluasi

Kekuatan,

Kelemahan,

Peluang,

dan

Ancaman yang berhubungan dalam sebuah proses bisnis sebuah organisasi. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, yang memimpin konvensi di Stanford Research Institute (sekarang SRI International) pada tahun 1960. Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor

positif yang berasal dari internal organisasi,

kelemahan dan faktor-faktor negatif dari internal organisasi, peluang atau kesempatan dan keuntungan dari faktor eksternal serta ancaman atau risiko yang dipengaruhi oleh faktor eksternal organisasi. Kekuatan: karakteristik bisnis atau tim proyek yang memberikan keuntungan lebih bagi organisasi Kelemahan: adalah karakteristik yang relatif merugikan orang lain atau organisasi



30

Peluang: peluang eksternal untuk meningkatkan kinerja (misalnya membuat keuntungan yang lebih besar) di lingkungan Ancaman: unsur eksternal dalam lingkungan yang dapat menyebabkan masalah untuk usaha atau proyek

Identifikasi SWOT sangat penting karena langkah-langkah berikutnya dalam proses perencanaan untuk pencapaian tujuan yang dipilih mungkin diturunkan dari analisis SWOT.

Gambar 2.9 Analisis SWOT [Bahan Ajar MTI-UI, 2012] Dari gambar di atas kita dapat memadukan antara faktor internal (SW) dengan faktor eksternal (OT) sehingga akan didapatkan strategi S-O, W-O, S-T dan W-T.

2.6.4 Analisis Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi (PEST) Teknik analisis Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi (PEST) merupakan salah satu alat analisis untuk mengetahui faktor eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi perkembangan strategis bisnis. Hasil analisis harus diikuti oleh pertimbangan bagaimana bisnis merespon pengaruh-pengaruh tersebut. Universitas Indonesia


31

Riley (2012) menggambarkan kemungkinan faktor eksternal PEST yang dapat memengaruhi bisnis dari suatu organisasi seperti pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Politik/ Hukum

PEST possible factors (Riley, 2012)

Ekonomi

Sosial Pendistribusian pendapatan

Teknologi

Regulasi dan proteksi lingkungan

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari sektor industri

Perpajakan (perusahaan; konsumen)

Kebijakan moneter (suku Demografi bunga) (Populasi, gender, keluarga, pekerjaan)

Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan teknologi

Regulasi persaingan usaha

Tingkatan dari siklus bisnis (efek jangka pendek dari kinerja bisnis)

Dampak perubahan dari Teknologi informasi

Kesehatan dan kesejahteraan

Belanja Negara dibidang penelitian

Sumber: http://www.tutor2u.net/business/strategy/PEST_analysis.htm

2.6.5 McFarlan’s Strategic Grid Mc Farlan membuat sebuah model pemetaan yang bertujuan untuk menganalisis suatu aplikasi atau sistem informasi pada suatu organisasi berdasarkan keadaan kondisi saat ini, kondisi yang direncanakan serta aplikasi-aplikasi yang dianggap berpotensi dalam menunjang operasional organisasi. Pemetaan tersebut dibagi atas empat kategori sebagai berikut: Kuadran 1 merupakan kuadran Support. Kuadran 2 merupakan kuadran Key Operational. Kuadran 3 merupakan kuadran High Potential. Kuadran 4 merupakan kuadran Strategic. Pemetaan ini mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan untuk menentukan penempatan sebuah sistem informasi di dalam kuadran operasional organisasi serta penentuan ke arah mana sistem

informasi

akan

dipenuhi.

Penempatan

ini

tentunya

disesuaikan dengan kapabilitas serta visi dan misi Organisasi. Universitas Indonesia


32 Pemetaan posisi aplikasi SI / TI kedalam Mc Farlan’s Strategic Grid dijelaskan pada Gambar 2.10 sebagai berikut:

Akan Datang

Saat Ini

STRATEGIC

HIGH POTENTIAL

Aplikasi yang kritikal untuk keberlangsungan strategi bisnis yang akan datang

Aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai kesuksesan di masa akan datang

KEY OPERATIONAL

SUPPORT

Aplikasi yang sekarang digunakan untuk mencapai kesuksesan

Penting

Aplikasi yang penting tetapi tidak kritikal untuk mencapai kesuksesan

Kurang Kritikal

Gambar 2.10 Pendekatan Mc Farlan’s Strategic Grid Kuadran Support, kuadran ini merupakan kuadran yang ditempati oleh sistem informasi yang mendukung aktivitas transaksi bisnis operasional organisasi. Meskipun sistem informasi yang terdapat pada kuadran ini bersifat penting bagi organisasi namun ketergantungan bisnis organisasi terhadap aplikasi sangat kecil. Keberadaan sistem informasi pada kuadran ini tidak memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi kegagalan dan kerusakan pada sistemnya. Pada kuadran Key Operational, sistem informasi yang berada didalamnya sangat memberikan kemudahan atau operasional suatu organisasi. Penggunaan aplikasi/ sistem informasi pada kuadran Key Operational ini hanya untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis internal saja. Pada kuadran High Potential, kebutuhan terhadap SI / TI dianggap

mampu

memberikan

keunggulan

kompetitif

bagi

kelangsungan bisnis organisasi, dengan demikian sistem informasi Universitas Indonesia


33

ini berpotensi terhadap kesuksesan pada kelangsungan bisnis di masa yang akan datang. Integrasi pada kuadran ini tidak hanya dipertimbangkan

namun

sudah

menjadi

kebutuhan

dalam

mendukung kesuksesan bisnis yang sedang dijalankan. Kuadran Strategic, semua sistem informasi yang berada pada kuadran ini merupakan sistem informasi yang dianggap berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan bisnis di masa yang akan datang. Sistem informasi pada kuadran ini sangat menentukan kesuksesan pencapaian sasaran dan tujuan bisnis suatu organisasi serta digunakan

untuk

menentukan

strategi

yang

diambil

dalam

menentukan langkah bisnis dalam mempertahankan kesuksesan di masa yang akan datang.

2.6.6 Model Investasi TI Pemerintahan Analisis dalam menentukan prioritas proyek salah satunya adalah teknik Cost Benefit Analysis (CBA), yaitu dengan membandingkan antara biaya dan dampak bagi organisasi. Namun, dalam institusi pemerintahan tidak mengenal adanya ROI dalam investasi proyek. Proyek dikerjakan karena pada dasarnya sesuai dengan arahan strategis institusi itu. Aspek keuangan pada analisis CBA dihilangkan dari model karena dalam institusi pemerintahan yang

diperhatikan

adalah

masalah

ketersediaan

anggaran.

Selanjutnya model CBA Non-Finansial ini akan dirujuk dengan nama Model Investasi TI Pemerintahan (MITIP). MITIP digunakan untuk memilih proyek-proyek yang akan diprioritaskan untuk dijalankan. Sebelum menggunakan harus sudah ada daftar kandidat proyek-proyek SI / TI misalnya daftar kandidat proyek yang didapat dari tabel analisis kesenjangan (AM. Wibowo, 2010). AM Wibowo membagi komponen MITIP ke dalam dua bagian:



34 •

Bidang bisnis: Strategic Alignment (SA), Management Information (MI), Organizational Risk (OR), Customer Response (CuR), Compliance Response (CoR).

•

Bidang Teknologi: IS Architecture (ISA), IT Infrastucture Architecture (ITA), Technical Availability (TA), Definitional Certainity (DC)

Contoh kuesioner MITIP bidang bisnis sebagaimana terdapat pada Tabel 2.3: Tabel 2.3 Contoh Kuesioner MITIP Bidang Bisnis Kode SA MI OR CuR CoR

Pertanyaan

SS

Skala Sikap S N TS STS

Skor

Proyek ini selaras dengan sasaran strategis Kementerian XYZ Proyek ini dapat membantu pengambilan keputusan dengan baik Proyek ini diperkirakan tidak memiliki masalah/ risiko dalam pengorganisasian proyek Proyek dapat merespon kebutuhan pelayanan masyarakat Proyek dapat merespon kebutuhan peraturan perundang-undangan

SS= Sangat Setuju (5); S=Setuju(4); N=Netral(3); TS=Tidak Setuju(2); STS=Sangat Tidak Setuju(1) Contoh kuesioner MITIP bidang teknologi sebagaimana terdapat pada Tabel 2.4: Tabel 2.4 Contoh Kuesioner MITIP Bidang Teknologi Kode ISA ITA

TA DC

Pertanyaan

SS

Skala Sikap S N TS STS

Skor

Proyek ini selaras dengan cetak biru arsitektur sistem informasi Kementrian/ Lembaga Proyek ini selaras dengan cetak biru arsitektur infrastruktur teknologi informasi Kementrian / Lembaga Proyek ini cukup memanfaatkan infrastruktur (hw, sw dan skill) yang sudah tersedia di Kementrian / Lembaga Kebutuhan (requirement) proyek ini sudah terdefinisi dengan jelas dan disepakati

SS= Sangat Setuju (5); S=Setuju(4); N=Netral(3); TS=Tidak Setuju(2); STS=Sangat Tidak Setuju(1)



35

Sedangkan contoh hasil kalkulasinya untuk mendapatkan prioritas proyek SI / TI seperti pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Prioritas Proyek SI / TI dengan Teknik MITIP Prioritas

Kandidat Proyek SI / TI

Skor

1

Proyek perencanaan aplikasi XYZ tahap 1

4,8

2

Proyek pengadaan WAN dan VPN bersama antar eselon 1

4,1

3

Proyek Pengadaan dan componentware tahap 1

3,5

4

Proyek pembuat aplikasi kebersihan fasilitas gedung

2,2

(Sumber: Bahan Ajar MTI-UI, 2012)

Prioritas proyek yang dihasilkan MITIP tidak bersifat mutlak, tetapi bisa menjadi salah satu dasar utama dalam pemrioritasan proyek. Sekedar untuk catatan, MITIP dibuat dengan tujuan kemudahan penggunaan, jadi memang terjadi simplifikasi yang signifikan dari model asalnya.

2.6.7

Perbandingan Teknik Analisis Dari hasil kajian beberapa analisis teknik / metode yang dipakai di atas, maka dapat disimpulkan kegunaan masing-masing metode sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.6 berikut: Tabel 2.6 Metode Analisis

Fungsi Metode/ Tools Analisis

Internal

Critical Success Factor (CSF)

*

Value Chain

*

SWOT Analysis

*

PEST

Fungsi Analisis Eksternal Prioritas

Keterangan Kebutuhan Informasi Aktivitas Bisnis SW: Internal; OT: Eksternal

* *

Mc Farlan’s Grid

*

MITIP

*

(Diolah kembali dari sumber: Bahan Ajar MTI-UI, 2012)



36

2.7

Tinjauan Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dari beberapa perencanaan strategis sistem informasi dari beberapa pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia dan negara bagian di beberapa negara luar negeri akan didapatkan perbandingan latar belakang dan permasalahan mengapa perencanaan strategis sistem informasi ini perlu disusun. Berikut ringkasan dari beberapa PSSI pemerintah daerah:

2.7.1 Pemerintah Kabupaten Jembrana Proses transformasi pada Pemerintah Kabupaten Jembrana mengacu pada tiga hal, yaitu perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan yang bersumber pada tuntutan layanan publik dan kemajuan teknlogi informasi dan komunikasi. Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat seperti Gambar 2.11 berikut:

Gambar 2.11 Kerangka Berpikir Pengembangan e-Government Kabupaten Jembrana



37

Pengembangan e-Government 1.

Blueprint sumber daya manusia Dokumen cetak biru (blueprint) sumber daya manusia (SDM) e-Government bagi lembaga Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government hanya pada bidang sumber daya

manusia

e-government,

dengan

ruang

lingkup

pemerintahan Kabupaten Jembrana melalui tugas pokok dan fungsi kepemerintahan. Tujuan pembuatan dokumen cetak biru sistem ini adalah: e. Panduan dalam perecanaan pengembangan sumber daya manusia yang mengelola e-Government f. Pedoman

mengenai

ukuran

atau

patokan

tentang

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sumber daya manusia yang mengelola e-Government g. Pedomana dalam pengelolaan jabatan fungsional Pranata Komputer

2.

Blueprint infrastruktur jaringan Dokumen Blueprint infrastruktur jaringan e-Government bagi lembaga Pemerintah Kabupaten Jembrana ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government pada bidang jaringan komputer, dengan ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Jembrana. Tujuan pembuatan dokumen blueprint sistem ini adalah: a. Sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan komputer masing-masing instansi b. Sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem jaringan komputer khususnya keamanan jaringan komputer c. Memberikan

landasan

berpikir

bagi

pengembangan

infrastruktur jaringan e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif Universitas Indonesia


38

3.

Blueprint sistem aplikasi Dokumen cetak biru sistem aplikasi e-Government bagi lembaga Pemerintah Kabupaten Jembrana ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-Government, dengan ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Jembrana. Tujuan pembuatan dokumen cetak biru sistem ini adalah: a. Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory b. Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government c. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif

Solusi Pentahapan 1.

Strategi Pengembangan Prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana diletakkan pada sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli sebagai sektor unggulan (Core Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan.

2.

Tahap Pengembangan a. Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Tahap Pengembangan Infrastruktur Aplikasi c. Tahap Pengembangan Infrastruktur Data dan Informasi d. Tahap Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer e. Tahap Pengembangan Kebijakan.

Rencana Implementasi Rencana implementasi e-Government mengacu pada tahapantahapan pengembangan e-Governmet yang telah disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi e-Government merupakan inisiatifUniversitas Indonesia


39

inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan e-Government Kabupaten Jembrana. Dalam setiap inisiatif e-Government ditentukan tujuan, strategi, waktu, dan tolak ukur dari keberhasilan inisiatif tersebut. Selain itu perlu ditekankan juga obyek layanan dari masing-masing inisiatif, apakah termasuk layanan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) atau Government to Citizen (G2C) sehingga dari seluruh inisiatif yang dilakukan dalam 5 tahun ke depan terjadi proposional layanan, baik untuk internal pemerintahan, kalangan bisnis maupun untuk masyarakat.

2.7.2 Pemerintah Kabupaten Sragen Serupa dengan pemerintah kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Sragen fokus pula pada mekanisme pengembangan egovernment.

Gambar 2.12 Pengembangan e-Government Kabupaten Sragen (Budi Sulihanto, 2010) Strategi Pengembangan Agenda Pembangunan Pemkab Sragen difokuskan pada lima Grand Strategi:



40

1. Menciptakan inovasi kepemerintahan entrepreuneur dengan pelayanan publik yang prima; 2. Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing; 3. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat yang berbasis desa; 4. Memandirikan masyarakat untuk sehat jasmani, rohani dan peduli kelestarian lingkungan; 5. Mendayagunakan inovasi Iptek untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan.

Tahap Pengembangan 1.

e-Government dikembangkan sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi antar SKPD untuk efisiensi dan efektivitas proses kerja.

2.

e-Government

dikembangkan

sebagai

sarana

pelayanan

informasi yang cepat, akurat dan up to date kepada masyarakat umum, pemerintah dan bisnis. 3.

e-government untuk pengembangan ekonomi rakyat berbasis desa.

4.

e-Government sebagai salah satu media penyebarluasan informasi yang selalu mendorong masyarakat untuk peduli akan kesehatan dan lingkungan

5.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder pada lingkup Kabupaten Sragen.

Tahapan pengembangan e-government dijabarkan dalam beberapa komponen yaitu sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, infrastruktur aplikasi, infrastruktur data dan informasi, serta komponen kebijakan. Penyusunan tahapan ini tetap mengacu pada Visi, hasil analisis SWOT, strategi pengembangan e-government Pemkab Sragen dan juga rencana pengembangan e-Government nasional. Universitas Indonesia


41

Perencanaan akan datang haruslah komprehensif dan terpadu mulai dari rencana induk pengembangan e-Government Pemkab Sragen dengan rencana strategis setiap unit kerja dan bupati sebagai integrator wilayah, khususnya dalam rangka menuju visi Pemkab Sragen yaitu “Terwujudnya Sragen Sejahtera didukung Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Hasil Kajian Kegiatan dan Penelitian yang Akurat”. Dengan demikian, rakyat secara langsung merasakan manfaat pembaruan dan perubahan yang senantiasa dilakukan Pemkab Sragen dari berbagai sudut pandang.

2.7.3 State of Tennessee Information Technology Strategic Planning Prinsip panduan dalam perencanaan strategis SI / TI pada Negara Bagian Tennessee adalah menjadikan Teknologi Informasi (TI) bagian integral dari operasi sehari-hari Pemerintah. Upaya mengamankan sumber daya TI, ketersediaan selama 24 jam sehari tujuh hari seminggu merupakan keharusan untuk memberikan pelayanan kepada warga, komunitas bisnis dan badan-badan pemerintah. Dalam pengakuan ketergantungan negara pada TI dan harapan masyarakat untuk pengiriman tepat waktu, layanan pemerintah

dengan

biaya

yang

efektif

dan

efisien,

Arah

pengembangan IT negara telah didefinisikan untuk membimbing inisiatif perencanaan berbagai pemerintahan negara bagian. Rencana TI didorong oleh strategi bisnis lembaga negara, inisiatif administrasi, anggaran pertimbangan serta inovasi dalam industri teknologi. Lembaga negara mengembangkan rencana tiga tahunan Sistem Informasi Rencana (ISP) yang menyediakan informasi penting mengenai kebutuhan bisnis, wawasan dan harapan dari TI. Visi TI State of Tennessee mendefinisikan tanggung jawab organisasi berdasarkan kompetensi keterampilan dalam lembaga dan Kantor Sumber Daya Informasi (Office for Information resources/ OIR) dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan secara efektif Universitas Indonesia


42

dan efisien cara untuk memberikan layanan TI. Adapun tujuan dari perencanaan strategis SI / TI adalah : 1. Menyediakan infrastruktur bersama yang efektif dan efisien. Strategi untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperkuat program manjemen anggaran, salah satu inisiatifnya adalah mengkonsolidasi kesesuaian file server pada pusat data. Strategi selanjutnya adalah memastikan sumber daya informasi telah diamankan dan strategi selanjutnya adalah memperbaiki layanan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan negara bagian. 2. Mempromosikan Pemerintahan yang terintegrasi. Tujuan ini akan dicapai dengan strategi interoperablitas data yang dipakai bersama serta strategi memperbaiki informasi online dan layanan bagi warganya. 3. Menyediakan Pelayanan Prima bagi pelanggan/ masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan proses perbaikan terus-menerus dan membangun komunikasi dua arah antar unit kerja. 4. Daya kerja Teknologi Informasi yang kuat dan efisien Strategi yang dilakukan meliputi: memperkuat kesempatan pembelajaran dan pendidikan dan program kerjasama dengan institusi pendidikan. 5. Meningkatkan Arsitektur Kepemerintahan yang luas Pencapaian tujuan ini dengan melakukan strategi yaitu meyakinkan bahwa solusi TI selaras dengan kebutuhan bisnis.

2.7.4

Perbandingan

Perencanaan

Strategis

Sistem

Informasi

Pemerintah Daerah Perencanaan strategis sistem informasi pada kabupaten Jembrana

dan

kabupaten

Sragen

sama-sama

fokus

pada



43

pengembangan e-government skala pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 tahun 2003 yang mempersiapkan perencanaan e-government untuk lembaga dan pemerintah daerah. Namun yang membedakan antara kedua pemerintah daerah ini adalah penggunaan teknologi jaringan komunikasi di lingkungan masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Jembrana dan pemerintah Kabupaten Sragen

sama-sama menggunakan teknologi

Wireless

LAN

(WLAN) dengan penambahan menara repeater untuk penempatan backbone (perangkat wireless pada kisaran 5,8 Ghz) dan subscriber link (diluar lingkungan setda dengan kisaran frekeunsi 2,4 Ghz). Perencanaan strategis sistem informasi pada negara bagian Tennessee, Amerika Serikat menggunakan SI / TI untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Salah satunya adalah pelayanan publik yang beroperasi 24x7 jam dalam seminggu sehingga memiliki aspek ketersediaan yang sangat tinggi. Perbedaan dari dokumen cetak biru pemerintah daerah antara Negara Bagian Tennessee dengan Pemkab Jembrana dan Pemkab Sragen adalah Tennesse menggunakan teknologi WAN dalam infrastruktur jaringan komunikasinya. Semua pemerintah daerah menggunakan redundansi dari data center berupa disaster recovery center serta melakukan pelayanan yang maksimal untuk semua pemangku kepentingan.

2.8

Tinjauan Penelitian Sebelumnya Pada sub bab ini akan dibahas beberapa kajian terhadap penelitian perencanaan strategis SI / TI yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa kajian mewakili kesamaan metodologi yang dipakai yaitu metodologi Anita Cassidy, kesamaan obyek penelitian dalam hal ini pemerintah daerah, dan kesamaan kerangka menuju e-Government. Adapun kajian tersebut beserta perbandingannya dijelaskan lebih rinci pada sub bab berikutnya. Universitas Indonesia


44

2.8.1

Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi : Studi Kasus PT. Bayumas Jaya Mandiri Masyhur (2010) membuat Karya Akhir berjudul “Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi : Studi Kasus PT. Bayumas Jaya Mandiri” menggunakan metodologi perencanaan strategis SI / TI versi Anita Cassidy. Langkah perencanaannya dimulai dari tahap visioning, dilanjutkan pada tahap analysis, tahap direction kemudian ditutup dengan memberikan rekomendasi berupa roadmap dan rencana implementasinya. Fase Visioning, tahap ini bertujuan untuk menentukan visi dari kegiatan serta menyusun rencana proyek berikut proses-proses yang ada didalamnya. Secara detil hal-hal yang dilakukan mencakup pembuatan jadwal pelaksanaan, aktivitas serta bentuk keluaran yang akan dihasilkan. Pada fase ini dilakukan pendalaman pemahaman terhadap kondisi bisnis PT. Bayumas Jaya Mandiri serta memahami berbagai dokumen dan alur informasi yang mengalir dalam organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan serangkaian wawancara, survey atau berinteraksi langsung dengan komponen organisasi. Setelah memahami kondisi bisnis organisasi dan berbagai dokumen yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tentang kondisi SI. Hal ini bertujuan untuk memperjelas posisi SI dan

peranannya

selama

ini.

Juga

sepagai

upaya

unuk

mengkomunikasikan tujuan organisasi dengan kondisi SI sehingga muncul berbagai potensi untuk melakukan transformasi sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Dalam fase ini akan dilakukan gap analysis untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan antara kedua kondisi tersebut sehingga dapat diprediksi besarnya usaha yang diperlukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan organisasi. Universitas Indonesia


45

Fase direction membahas sebuah pernyataan tentang visi misi SI berdasarkan kondisi yang telah dipahami serta tujuan bisnis yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami tujuan bisnis organisasi yang diinterpretasikan kedalam tujuan SI sehingga pada akhirnya tujuan bisnis dan tujuan SI dapat diselaraskan. Fase ini juga disusun sebuah rencana pengembangan SI serta mengidentifikasi berbagai proyek potensial. Pada fase rekomendasi dihasilkan sebuah roadmap secara detail tentang pelaksanaan pengembangan SI pada PT. Bayumas Jaya Mandiri untuk beberapa tahun kedepan mencakup ringkasan biaya, waktu pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan.

2.8.2

Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Purwakarta Wedhasmara (2008) dalam tesisnya “Perencanaan strategis sistem informasi bagi Pemda Kabupaten Purwakarta” dimulai terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan organisasi yang memuat visi, misi, dan tujuan organisasi, dilanjutkan dengan identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi yang didapatkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Purwakarta, serta identifikasi internal dan eksternal SI / TI di lingkungan SKPD Kabupaten Purwakarta yang didapatkan melalui kuesioner dan peninjauan langsung terhadap keberadaan SI / TI yang memiliki oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hasil atau deliverables dari penyusunan perencanaan strategis sistem

informasi

dengan

menggunakan

metodologi

Price

Waterhouse adalah pada tahap pertama yaitu teridentifikasinya kebutuhan

informasi

organisasi,

tahap

kedua

yaitu

teridentifikasinya portofolio aplikasi dan sistem informasi, tahap ketiga teridentifikasinya strategi sistem informasi, dan tahap keempat menuangkan ke dalam rencana implementasi. Universitas Indonesia


46

Proses menentukan peluang SI / TI dapat dilaksanakan ketika kebutuhan informasi didorong dari tujuan organisasi telah semuanya teridentifikasi. Kebutuhan informasi yang terdientifikasi yaitu: informasi sumber pajak darah, informasi APBN, informasi pendapatan daerah, informasi keamanan daerah, informasi keberhasilan pendidikan, informasi kependudukan, dan infomasi pariwisata. Hasil

dari

penelitian

tesis

menjawab

permasalahan

pemanfaatan SI / TI di lingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta. Adapun hasil identifikasi dari perencanaan strategis SI / TI adalah terbentuknya portofolio aplikasi SI / TI (SI Pendidikan, SI Pariwisata,

SI

Kependudukan,

SI

Keamanan

Daerah,

SI

Pendapatan Daerah, Website Pariwisata, Website Pendidikan, Website

Kependudukan,

Website

Keamanan

Daerah)

dan

manajemen pengelolaan SI / TI di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Keseluruhan tujuan penelitian untuk menyusun perencanaan strategis SI / TI di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mencakup penentuan target atau portofolio aplikasi harus dibangun dan penentuan strategi atau bentuk pengelolaan SI / TI yang tepat untuk diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah terpenuhi.

2.8.3

Perencanaan Strategis e-Government pada Kantor Pusat Data, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Flores Timur Natalis (2012) melakukan penelitian tesis pada Kantor Pengelolaan Data, Arsip dan Perpustakaan (KPDAP) Kabupaten Flores Timur. Kerangka penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kerangka pengembangan e-government berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003. Penelitian ini menghasilkan arsitektur aplikasi pada Kantor PDAP Kabupaten Flores Timur dari 33 Potensi Sistem Informasi. Keseluruhan sistem informasi dikelompokkan menjadi:



47

3. Portofolio Sistem Informasi yang termasuk dalam Aplikasi Key Operational (KO) : 13 Sistem Informasi. 4. Portofolio Sistem Informasi yang termasuk dalam Aplikasi Support (SP) : 13 Sistem Informasi. 5. Portofolio Sistem Informasi yang termasuk dalam Aplikasi High Potensial (HP) : 3 Sistem Informasi. 6. Portofolio Sistem Informasi yang termasuk dalam Aplikasi Strategic (ST): 4 Sistem Informasi. Analisis model portofolio McFarlan di atas hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi yang akan dibangun akan sangat potensial dalam menunjang kinerja organisasi, hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar aplikasi terletak pada kuadran key operational dan support. Pengembangan Sistem Informasi tersebut dilakukan bertahap selama

jangka

waktu

5

tahun,

dengan

prioritas

tahap

pengembangan adalah aplikasi yang bersifat Key Operational, kemudian aplikasi Support, aplikasi High Potential dan tahap terakhir adalah aplikasi yang bersifat Strategic. Dalam

penelitian penyusunan prioritas aplikasi sistem

informasi e-Government ini, penulis belum

menentukan faktor

pemilihan prioritas aplikasi sistem informasi e-Government yang akan dibangun, seperti kemampuan anggaran dan kesiapan aparatur. Penelitian Tesis ini dimulai dengan menganalisis lingkungan internal bisnis menggunakan teknik Strength dan Weakness organisasi mulai lingkup SDM, budaya kerja, dan visi misi. Lingkungan eksternal bisnis dianalisis menggunakan metode PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi) dan teknik Opportunity dan Treat. Kemudian menganalisis lingkungan internal SI / TI menggunakan portofolio aplikasi model Mc Farlan’s Grid untuk mendapatkan existing application, Lingkungan eksternal SI / TI dianalisis menurut tren TIK nasional, Tren Jaringan Komputer, Universitas Indonesia


48

Tren Aplikasi SI dan Tren Pengamanan SI. Keempat proses ini akan menghasilkan sebuah strategi kebutuhan potensial pemerintahan dan aplikasi SI / TI kedepan.

Selanjutnya dengan menggunakan metode gap analysis dilakukan pemetaan kembali aplikasi-aplikasi yang menjadi key operational,

strategic,

high

potential

dan

support

untuk

pengembangan e-government.

2.8.4

Perbandingan Penelitian Masyhur dalam penelitian karya akhirnya menggunakan metodologi Anita Cassidy untuk perusahaan swasta. Wedhasmara menggunakan metodologi Price Waterhouse dalam penyusunan perencanaan strategis SI / TI untuk instansi pemerintah. Sesuai dengan Wedhasmara, Natalis pun mengambil obyek penelitian instansi pemerintah, namun perencanaan strategis yang dipakai menggunakan kerangka pengembangan e-Government.

2.9

Manajemen Risiko Instansi Pemerintahan Nurharyanto (2009) dalam makalahnya yang berjudul “Penciptaan budaya peduli risiko (risk awareness) untuk mendukung implementasi manajemen risiko sektor publik” mendefinisikan manajemen risiko instansi pemerintahan sebagai suatu proses yang sistematik dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan manajemen di seluruh level dan seluruh personil pemerintahan, guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga risiko dimaksud berada dalam batasbatas yang dapat diterima.

Tujuan pokok manajemen risiko antara lain sebagai berikut: Memastikan risiko-risiko yang ada di pemerintah telah diidentifikasi/ dikenali dan dinilai tingkat kepentingannya, serta telah dibuatkan



49

rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Memastikan bahwa jika rencana tindakan dilaksanakan secara efektif, maka tindakan dimaksud dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi serta usulan penanganannya (Nurharyanto, 2009). Selanjutnya Nurharyanto menggunakan COSO framework yang telah disesuaikan dengan kondisi pemerintahan untuk melakukan pengelolaan risikonya. Proses manajemen risiko instansi pemerintah terdiri dari beberapa tahapan antara lain: a. Identifikasi Risiko (Risk Identification); b. Penilaian Risiko (Risk Assessment); c. Penentuan Risk Response; d. Pemantauan dan Pelaporan Risiko.

Tahapan identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah, menyebabkan kerugian atau bahkan merusak reputasi pemerintah. Identifikasi risiko secara menyeluruh yang ada di dalam pemerintah akan menghasilkan suatu daftar risiko (risk register). Seluruh risiko yang telah teridentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu seperti risiko strategis, risiko gangguan operasional, risiko finansial, risiko reputasi, risiko kepegawaian dan lain-lain. Aktivitas identifikasi risiko merupakan tanggung jawab masing-masing pemilik risiko untuk proses dan unit terkait. Tahapan penilaian risiko, merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai besarnya pengaruh dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran risiko akan dilihat dari dua perspektif yaitu kemungkinan keterjadian (likelihood) dan besarnya pengaruh risiko bagi pemerintah (impact). Universitas Indonesia


50

Tahapan penentuan risk response, rencana tindakan/aktivitas yang akan dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk mengurangi, membagi, menghindar dan/atau menerima risiko-risiko tersebut. Setiap risk response terhadap risiko-risiko yang ditetapkan harus mampu membuat tingkat pengaruh (impact) dan tingkat keterjadian (likelihood) dari risikorisiko yang teridentifikasi masuk dalam rentang tingkat risiko yang dapat diterima pemerintah (risk tolerance). Tahapan pemantauan dan pelaporan risiko adalah aktivitas untuk mendapatkan informasi up-to-date dan akurat mengenai risiko pemerintah guna memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaat dari melakukan pemantauan dan pelaporan risiko adalah untuk mendapatkan pemahaman dari sifat dan cakupan risiko-risiko yang ada, untuk mencegah risiko muncul dan untuk menganalisa kerugian historis.

Dalam membangun budaya peduli risiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan budya risk management, diantaranya: •

Risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, jadi jika ditampilkan dikhawatirkan akan memberi kesan buruk. Padahal, jika risiko tersebut benar terjadi, maka dampaknya bisa jadi lebih buruk.

•

Risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya/kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi/memitigasi risiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar.

•

Daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan keuntungan yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Contohnya adalah risiko penunjukkan langsung dalam pemilihan penyedia barang dan jasa mempunyai risiko terjadinya kecurangan yang tinggi, namun justru cara penunjukkan langsung banyak dipilih oleh pembuat keputusan.



51 •

Tata Kelola Pemerintahan yang lemah, karena kontrol dari unit pengawasan baik internal maupun eksternal masih sangat lemah dan mudah dikompromikan.

2.10 Blue Print Sistem Aplikasi e-Government Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati / Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Menurut Inpres No. 3/2003: “Pengembangan

e-government

merupakan

upaya

untuk

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan

pemerintah

dengan

mengoptimasikan

pemanfaatan

teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara”.

Mengingat lingkup e-Government bukan saja Pemerintahan Daerah, tetapi juga nasional, maka diperlukan panduan baku pengembangan sistem e-Government untuk menjamin bahwa sistem tersebut dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan juga dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya (interoperabilitas).



52

Selanjutnya, membangun e-Government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta-data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

2.10.1 Menuju e-Government Tujuan implementasi e-government adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, 2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, 3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Sasaran pembangunan e-government sebagai berikut: 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, 2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi

perubahan

dan

persaingan

perdagangan

internasional, 3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas

bagi partisipasi masyarakat dalam

proses kepemerintahan, 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Gambar

2.13

menjelaskan

pola

transformasi

dari

pemerintah manual menuju pemerintahan berbasis TIK.



53

Gambar 2.13. Transformasi Menuju e-government (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005) Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi informasi. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik lebih optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. Beberapa

contoh

fungsi

kepemerintahan

yang

penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah: 1. Pelayanan Masyarakat 2. Kepegawaian 3. Keuangan Daerah 4. Pengelolaan Aset, dan sebagainya.



54

2.10.2 Kerangka Arsitektur e-Government Salah satu kata kuci e-Government adalah pemanfaatan TI. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur TI seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar Penggunaan

tentang

pemanfaatan

Internet;

TI

Penggunaan

ini

berkaitan

Infrastruktur

dengan:

Telematika;

Penggunaan Sistem Aplikasi; Standarisasi Metadata; Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik; Sistem Dokumentasi Elektronik.

Gambar 2.14. Kerangka Arsitektur e-Government (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005) Kerangka arsitektur e-government, seperti diilustrasikan dalam Gambar 2.14 menjamin keterpaduan serta interoperabilitas antar komponen dalam sistem e-Government dan juga antar sistem eGovernment itu sendiri, maka perencanaan dan pengembangan eGovernment perlu dirumuskan dalam kerangka tersebut.



55

2.10.3 Tingkatan e-Government Untuk membangun e-Government, Inpres No. 3/2003 juga menjelaskan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu

diantaranya

adalah

membangan

e-government

secara

sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui empat

tingkatan.

Semakin

tinggi

tingkatannya,

diperlukan

dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai, berpotensi untuk mengalami kegagalan. Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi

publik

interaktif,

dan

pembuatan

antar

muka

keterhubungan dengan lembaga lain Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

2.10.4 Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen modul) disusun dalam sebuah bagan fungsi yang selanjutnya dalam dokumen blueprint ini disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan.



56

Gambar 2.15 Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005) Kerangka fungsi sistem kepemerintahan yang digambarkan pada Gambar 2.16 berikut:

Gambar 2.16 Contoh Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005) Universitas Indonesia


57

2.10.5 Peta Solusi Aplikasi E-Government Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan

tujuan

untuk

memenuhi

kebutuhan

fungsi

kepemerintahanseperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut di atas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen blueprint ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government.

Gambar 2.17 Peta Solusi Aplikasi e-government (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005)

Contoh peta solusi aplikasi untuk mendukung e-Government adalah seperti pada gambar berikut:



58

Gambar 2.18 Contoh Peta Solusi Aplikasi e-government (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005)

Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 1.

Kelompok sistem aplikasi

yang orientasi

fungsinya

langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office) 2.

Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsifungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).

3.

Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.



59

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut: 1.

Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)

2.

Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)

3.

Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya

melayani

kebutuhan

internal

lembaga

kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)

Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.

2.10.6 Penyusunan Peta Alur (Road Map) Pemerintah daerah perlu menyusun rencana pembangunan eGovernment

dalam

beberapa

tahapan

pembangunan

yang

komprehensif, realistik dan terukur. Selanjutnya pemerintah daerah perlu menyusun strategi pentahapan dan menentukan prioritas pembangunan di setiap tahapan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara garis besar ada tiga strategi yang patut dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pembangunan aplikasi sebagai berikut:



60

1.

Strategi Matriks

Gambar 2.19 Strategi Matriks (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005)

Membangun sistem aplikasi e-Government dengan strategi matrik, artinya membangun dari semua kategori sistem aplikasi pada satu tahapan (G2G, G2C, G2B, Front Office, Back Office dan aplikasi umum), tetapi dengan memilah dan memilih jenisnya berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah, sesuai kebijakan, visi dan misi pemerintah daerah masing-masing.

2.

Strategi Spiral Strategi ini memprioritaskan pembangunan sistem aplikasi e-

Government secara lengkap terlebih dahulu untuk ruang lingkup internal pemerintah daerah dan legislatif, baru secara bertahap pengembangan diperluas ke lingkup yang lebih besar seperti kecamatan, kelurahan, instansi vertikal dan bidang lainnya. Strategi ini juga memprioritaskan untuk membuat (dalam skala kecil) prototipe jaringan Sistem Informasi Kepemerintahan lengkap dari kelurahan sampai dengan pemda.



61

Gambar 2.20 Strategi Spiral (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005)

3.

Strategi Neraca F&I Strategi ini dilakukan melalui analisis Feasibility vs Impact.

Feasible artinya memprioritaskan pembangunan pada aplikasi yang tergolong

mudah

dan

sederhana

untuk

diimplementasikan.

Sedangkan Impact artinya memprioritaskan pembangunan pada aplikasi yang manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya (seluasluasnya) oleh masyarakat umum.

Gambar 2.21 Strategi Neraca F&I (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005)



62

Contoh beberapa kebijakan umum

yang disarankan,

khususnya untuk pemerintah daerah yang belum atau baru akan mengimplementasikan e-Government adalah: Pembangunan e-Government disusun dalam lima tahapan, tiap tahapan direncanakan selama satu tahun, disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang lazim berlaku di Pemerintah Daerah, seperti RKPD, RENSTRADA, dan lain-lain. 

Disetiap tahapan dilaksanakan pengembangan aplikasi dari semua

kategori.

Untuk

kategori

pemerintahan

(G2G),

ditekankan pada pembangunan aplikasi untuk lingkup internal Pemda dan Legislatif, baru diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Meskipun begitu, di tahap awal sebaiknya juga dibangun satu prototipe jaringan sistem informasi yang utuh dari kelurahan sampai ke pusat. 

Untuk kategori bisnis (G2B), diprioritaskan pada sistem aplikasi untuk pelayanan UKM dan BUMN/BUMD, termasuk RSUD.



Sedangkan untuk kategori umum diprioritaskan pada aplikasi e-Gov

Portal

dan

aplikasi-aplikasi

pendukung

seperti

kolaborasi dan koordinasi, dan sistem pendukung keputusan.

Gambar 2.22 Pentahapan pengembangan e-government (Sumber: Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2005)



63

2.11 Kerangka Pemikiran Perencanaan Strategis SI / TI Pemerintah Kota Serang Setelah menganalisis beberapa teori, penelitian sebelumnya serta metodologi yang bersesuaian dengan topik, didapat kerangka pemikiran perencanaan strategis SI / TI untuk Pemerintah Kota Serang. Adapun kerangka pemikiran (theoretical framework) sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Manual (Government)

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK (e-Government)

TRANSFORMASI

Perencanaan Strategis SI/TI Pemda Kota Serang Visi Bisnis & Proses Teknik / Analisis / Metode

Proses / Metodologi

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government

- Anita Cassidy, 2006

Kondisi SI/TI Peningkatan kualitas pelayanan publik - Permenpan&RB, No.11/2011

- Inpres No. 3/2003

Gambar 2.23 Kerangka Pemikiran

. Kerangka pengembangan e-government pemerintah daerah (Inpres No.3/2003)

dan

kesadaran

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

(Permenpan&RB NO. 11/2011) menjadi dasar dalam proses pengambangan rencana SI / TI. Metodologi Anita cassidy dipilih sebagai metodologi dalam pengembangan perencanaan SI / TI dengan menggunakan beberapa teknik/tools yang cukup dikenal oleh penulis dan masukan berupa visi bisnis, proses bisnis (tata laksana) dan kondisi SI / TI pemerintahan. Perencanaan Strategis SI / TI yang dihasilkan nantinya merupakan bagian transformasi dari perubahan pemerintahan manual menuju pemerintahan berbasis TIK (e-Government).



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2012), “metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Sedangkan menurut Bakker (2010), “metodologi penelitian adalah cara-cara yang mengatur prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, sekaligus pelaksanaannya terhadap masingmasing ilmu secara khusus”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah prosedur secara ilmiah untuk mendapatkan data sehingga memenuhi tujuan penelitian. Bab ini membahas tentang kerangka penelitian dan alur penelitian yang akan dilakukan dalam membuat perencanaan strategis SI / TI pada pemerintah Kota Serang. Metodologi penelitian yang digunakan mengacu pada metodologi yang diperkenalkan oleh Anita Cassidy yang dimulai dari fase visioning, fase analysis, fase direction, kemudian dilanjutkan sampai fase recommendation. Penjelasan dari kerangka dan alur penelitian lebih lanjut pada sub bab berikut ini.

3.1

Kerangka Penelitian Metodologi yang dipakai telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah. Sub tahapan menginisiasi dan mengelola proyek pada fase visioning dihilangkan, karena tujuan utama dari sub tahapan ini mengelola perencanaan strategis SI / TI sebagai sebuah project. Sub tahapan mengembangkan business case dan mengkomunikasikan rencana pada fase recommendation pun dihilangkan, karena tidak diperlukan pada penelitian karya akhir ini. Business case membahas lebih dalam analisis ekonomis salah satu project SI / TI prioritas untuk dijadikan project pertama yang segera dilakukan dengan menganalisis return on investment (ROI) dan analisis dampak dan manfaatnya bagi organisasi. Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian karya akhir ini seperti pada Gambar 3.1 berikut:

64


65

INPUT : Dokumen Visi, Misi, Renstra, Wawancara

VISIONING PHASE Memahami Visi dan Situasi Bisnis

Tools : SW-OT, PEST, CSF, Value Chain, Studi literatur

Dokumentasi dan Konfirmasi Analisis bisnis

ANALYSIS PHASE INPUT : Proses Bisnis, Dokumen SI

Memahami Situasi SI

Tools : Gap Analisis, Mc Farlan Grid, SWOT SI/TI

Gap Analisis

Menganalisis Situasi SI

Membangun Solusi Alternatif SI/TI

DIRECTION PHASE

INPUT : Solusi Alternatif SI/ TI,

Visi dan Arah SI/TI

Tools : CSF, Kerangka Nasional e-Gov,

Rencana SI/TI

Proyek SI/TI

Output : Dokumen Proses Bisnis,

Output : Solusi Alternatif SI (Portofolio Aplikasi), TI, Organisasi/ Manajemen SI, Kebutuhan Informasi

Output : Aplikasi, Infrastruktur, Organisasi/ SDM, Proses SI, Prioritasi SI/TI

RECOMMENDATION PHASE Road map

Tahapan pengembangan

Risk Management

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian Perencanaan SI / TI

3.2

Alur Penelitian Alur penelitian dalam penelitian karya akhir ini memiliki tahapan yang harus dilalui dan tidak bisa lompat pada langkah lain sebelum langkah selanjutnya telah dilakukan. Alur penelitian dijelaskan pada Gambar 3.2 sebagai berikut:



66

Tahap Pendahuluan, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan

Studi Literatur

Kondisi Pemkot Serang

Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam pembuatan rencana strategis egovernment. Primer : Depth Interview, Sekunder : Observasi (RPJMD)

Tahap Analisis Data Analisis SWOT

Tahap Pemahaman Bisnis dan SI Saat Ini, Menganalisis dan memahami kondisi yang ada saat ini dan menginterpretasikan kebutuhan mendatang dengan analisis PEST, CSF, Value Chain Memahami Visi Bisnis dan Konfirmasi analisis

Memahami Situasi SI dan analisis SI/TI

Tahap Gap Analisis, Strategic Grid

Tahap Solusi dan Rekomendasi, Visi, Misi SI/TI, Solusi SI, TI, Organisasi, Proses dan Prioritasi

Tahap Formulasi Rencana Strategis e-Governmnet Roadmap

Tahapan pengembangan

Manajemen risiko

Tahap Finalisasi, Cetak Biru

Gambar 3.2 Alur Penelitian Perencanaan SI / TI 3.2.1 Studi Literatur Tinjauan literatur dilakukan untuk mempelajari berbagai teori yang sesuai dengan kerangka pikir metodologi penelitian dalam memecahkan masalah. Studi literatur yang digunakan berhubungan dengan studi kasus perencanaan infrastruktur teknologi informasi di Universitas Indonesia


67

lingkungan pemerintah daerah tempat penulis bekerja. Teori-teori perencanaan infrastruktur teknologi informasi diambil dari bahan pustaka, bahan ajar kuliah, internet, jurnal ilmiah dan peraturan, prosedur, dokumen/referensi terkait organisasi pemerintahan daerah. 3.2.2 Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu: Metode Wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian; Observasi dengan mengamati proses bisnis dalam lingkungan Pemerintah Kota Serang dan review dokumen RPJMD, Renstra SKPD. 3.2.3 Tahap Analisis Data Hasil wawancara dianalisis untuk mencari maksud utama dari sebuah ide. Kemudian dibandingkan untuk mendapatkan keterkaitan dengan ide utama. 3.2.4 Tahap Pemahaman Bisnis dan Situasi SI Saat Ini Menganalisis Lingkungan internal bisnis, Lingkungan eksternal bisnis, lingkungan internal SI / TI, lingkungan eksternal SI / TI menggunakan teknik SW-OT, Value Chain, CSF, PEST, Tren SI, Tren TIK nasional. 3.2.5 Tahap Gap Analisis Gap analisis antara portofolio aplikasi saat ini dan portofolio aplikasi ke depan menggunakan Mc Farlan’s Grid.

3.2.6 Tahap Solusi dan Rekomendasi Dari SWOT SI / TI didapat visi, misi SI / TI, dari analisis CSF, Value chain, SWOT Organisasi dan hasil analisis kesenjangan didapat solusi kebutuhan mendatang.



68

3.2.7 Tahap Pembuatan Formulasi Rencana Strategis Menggunakan model matriks dari kerangka pengembangan egovernment. Kemudian dilakukan pentahapan dalam implementasinya (road map) sekaligus melakukan mitigasi risiko aset pemerintahan. 3.2.8 Tahap Finalisasi Cetak biru perencanaan strategis SI / TI dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan SI / TI pemerintah Kota Serang.



BAB IV PROFIL PEMERINTAH KOTA SERANG

Pada bab ini akan dibahas profil pemerintah Kota Serang untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan analisis proses pada bab selanjutnya. Profil ini merupakan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi Kota Serang mulai dari tata pemerintahan, keadaan geografis, keadaan kultur masyarakat, budaya, pendidikan, kesehatan, potensi ekonomi, dan produk unggulan daerah. 4.1

Selayang Pandang Kota Serang Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007, Kota Serang terbentuk dengan luas wilayah 266,74 Km2 yang terdiri dari enam kecamatan yaitu: Serang, Kasemen, Taktakan, Walantaka, Cipocok Jaya dan Curug. 4.1.1 Sejarah Kota Serang Peresmian Kota Serang ini ditandai dengan pelantikan penjabat Walikota Serang Asmudji HW, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Gedung Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 2 November 2007. Pada tanggal 22 November 2007, Mendagri menyetujui pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Serang berdasarkan SK Mendagri Nomor 060/2840/SJ tertanggal 22 November 2007. Pada tanggal 5 Desember 2008 melalui pemilihan kepala daerah langsung dilantiklah walikota dan wakil walikota serang definitif. Sejak saat itu hingga lima tahun kedepan Kota Serang dipimpin oleh H. Bunyamin, MBA sebagai walikota dan H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc. sebagai wakil walikotanya. Namun pada tanggal 1 Maret 2011, Walikota Serang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian posisi walikota diganti oleh wakilnya yaitu H. Tb. Haerul Jaman, SE yang dilantik oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah pada tanggal 25 Maret 2011. dan H. Nana Suryana, M.Si sebagai wakil walikota Serang sampai sekarang. 69


70

4.1.2 Arti Lambang Daerah Lambang Kota Serang berbentuk persegi enam pentagonal dengan gambar utama gerbang Istana Kaibon dan satu bintang. Sedangkan pada pitanya tertulis motto atau semboyan ‘Kota Serang Madani’.

Gambar 4.1 Lambang Daerah Kota Serang

Secara filosofis madani merupakan bentuk kemandirian suatu daerah.

Madani

memberikan

arti

luas

untuk

pengayoman

masyarakat, civil society yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta berbudaya.

4.1.3 Kondisi Umum / Geografis Kota Serang merupakan salah satu dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan batas-batas wilayah Kota Serang adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikuesal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang



71

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2007, tanggal 2 November 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, Kota Serang memiliki wilayah seluas 266,74 km2 yang terdiri dari enam kecamatan, 46 desa dan 20 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini: Tabel 4.1 Kecamatan dan Luas Wilayah

Sumber: Bappeda Kota Serang Menurut analisis kesesuaian lahan kawasan Kota Serang terbagi menjadi tiga karakteristik kawasan, yaitu: • Dataran dengan kemiringan 0 – 5 % • Perbukitan landai dengan kemiringan 5–15 % • Perbukitan terjal dengan kemiringan >15% Tabel 4.2 Rekomendasi Pengembangan Kapasitas RuangWilayah Kota Serang

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Serang 2010-2030



72

Ditinjau dari penggunaan tanahnya, sebagian besar lahan Kota Serang direkomendasikan untuk kawasan hutan lindung dan permukiman. Wilayah kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata tiap bulan 27,07 ºC, suhu terendah 23,3 ºC dan tertinggi 33,2 ºC. Kelembaban udara 84%, rata-rata curah hujan 9,4 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Januari dan Desember. Akses langsung menuju Kota Serang dapat melalui darat dan laut. Akses darat dapat dicapai dengan melintasi jalan tol lintas Jakarta-Merak keluar di Serang Timur dan Serang Barat, akses laut dapat dicapai secara langsung melalui Pelabuhan Karangantu. 4.1.4 Kondisi Sosial Demografis a.

Penduduk Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk

Kota Serang berjumlah 577.785 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.166 jiwa/km2.

Tabel 4.3 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010

Sumber: BPS Kota Serang Diantara enam kecamatan yang ada di Kota Serang, Kecamatan Serang merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 8.038 jiwa/km2 sedangkan yang terjarang penduduknya adalah kecamatan Curug dengan kepadatan penduduk sebesar 954 jiwa/km2. Universitas Indonesia


73

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010

Sumber: BPS Kota Serang

Kalau dilihat dari komposisinya, penduduk Kota Serang lebih banyak laki-laki daripada perempuan, yaitu terdiri dari 297.187 orang laki-laki dan 280.598 orang perempuan. Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP per Oktober 2011

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Serang sebesar 208.017 orang dan yang terendah terdapat di Kecamatan Kasemen yaitu sebesar 87.674 orang. b. Tenaga Kerja Jumlah Pencari kerja pada akhir tahun 2010 sebanyak 28 orang. Tingkat pendidikan pencari kerja di Kota Serang terbanyak adalah Universitas Indonesia


74

lulusan SMA yaitu sebesar 60,71 persen. Yang ditempatkan tahun ini sebanyak 766 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel berikut: Tabel 4.6 Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Serang Tahun 2010

Sumber: Disnaker Kota Serang 4.1.5 Kondisi Sosial Budaya a. Pendidikan Pada tahun 2010 di Kota Serang terdapat sekolah dasar sebanyak 238 unit, dengan jumlah guru sebanyak 3.067 orang dan siswanya berjumlah 79.009 orang. Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Serang Tahun 2010

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Serang Jumlah sekolah menengah pertama sebanyak 64 unit dengan jumlah guru 1.376 orang dan 23.974 orang siswanya.Sedangkan jumlah sekolah setingkat SLTA berjumlah 53 unit dengan jumlah guru 1.712 orang dan murid 26.409 orang. Universitas Indonesia


75

b. Kesehatan Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup.Pada tahun 2010 di Kota Serang terdapat 6 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit pemerintah, 1 rumah sakit tentara dan 4 rumah sakit swasta. Sedangkan puskes-mas berjumlah 11 puskesmas umum, 14 puskesmas pembantu dan 11 puskesmas keliling. Tabel 4.8 Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2010

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang (2010)

Tenaga kerja kesehatan yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Serang yang terdiri dari dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan paramedis dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 4.9 Tenaga Kesehatan Tahun 2010

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang (2010) Universitas Indonesia


76

4.1.6 Kondisi Perekonomian Ditinjau dari penghitungan atas dasar harga berlaku, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Kota Serang meningkat 12,77 persen yaitu dari 4.806,52 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 5.420,25 miliar rupiah pada tahun 2010. Sedangkan menurut penghitungan atas dasar harga konstan 2000, PDRB Kota Serang meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,63 persen. PDRB perkapita Kota Serang juga mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebesar 8.514.055 rupiah dan pada tahun 2010 sebesar 9.381.081 rupiah. Sementara PDRB per kapita Provinsi Banten pada tahun 2009 sebesar 12.826.000 rupiah dan tahun 2010 juga mengalami peningkatan menjadi 14.012.000 rupiah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang. Tabel 4.10 Pertumbuhan PDRB Berlaku dan Konstan Kota Serang dan Provinsi Banten, Tahun 2009-2010 (%)

Sumber: BPS Kota Serang

Kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku Kota Serang menurut lapangan usaha pada tahun 2010 diberikan oleh lapangan usaha Jasa-Jasa sebesar 24,38% dari total PDRB, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,00%, selanjutnya lapangan usaha Bangunan sebesar 20,26%, kemudian lapangan usaha Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaansebesar 10,03%, lapangan usaha Pertanian sebesar Universitas Indonesia


77

8,68%, lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,62%, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,48%, lapangan usaha Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1,53% dan terakhir lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,02% dari total PDRB. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat laju pertumbuhan ekonominya.

4.1.7 Produk Unggulan Daerah Kota Serang memiliki beberapa produk unggulan asli daerah yang patut dibanggakan dari sektor industri Pengolahan, Lima produk unggulan tersebut yaitu: Kue Satu, Sate Bandeng, Emping, Baso Ikan Kering, dan Batik Banten (Sumber : Disperindagkop, Agustus 2011). Beberapa produk daerah lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan meliputi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan berupa: Dendeng daging, Jambu Citra, Melon, Jagung, Padi, Kacang Tanah. Sektor Industri Pengolahan berupa: Baso Ikan Kering. Obyek Wisata seperti: Mesjid Agung Banten, Kraton Surosowan, Kraton Kaibon, Benteng Spelwijk, Museum Banten Lama, Pulau Burung, Padepokan Debus Surosowan, Permata Agro Curug Manis, Rumah Hutan Cidampit, Wisata Agro, Water Boom Tembong Jaya, Agrowisata Tanaman.

Gambar 4.2 Produk unggulan dan obyek wisata Kota Serang



78

4.2

Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Secara organisatoris kepemerintahan, Pemerintah Kota Serang terdiri atas seorang Sekretaris Daerah, tiga orang Asisten Daerah, satu orang Sekretarias DPRD, dan terdiri dari enam Badan, satu Inspektorat daerah, dua belas Dinas, dan tiga Kantor. Pendanaan pembangunan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi APBN untuk Kota Serang melalui dana perimbangan pada tahun 2010 mencapai 410.703 trilyun rupiah. Alokasi APBD Provinsi Banten untuk Kota Serang melalui lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 89,134 trilyun rupiah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kota Serang mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah memperlihatkan angka sebesar 3,90 persen saja.Walaupun secara nominal menunjukan kenaikan. Hingga akhir 2010, ada 5.221 pegawai negeri sipil (PNS) bekerja di pemerintahan Kota Serang, dibagi menurut golongan yaitu 63 pegawai golongan I; 1.286 pegawai golongan II; 2.325 golongan III dan sebanyak 1.547 pegawai golongan IV.

Gambar 4.3 Jumlah PNS Pemerintah Kota Serang menurut Golongan Tahun 2010 (Sumber: BKDl Kota Serang) Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD)

Kota

Serang

beranggotakan sebanyak 45 orang, yang terbagi menjadi 4 badan yaitu Universitas Indonesia


79

Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan badan kehormatan. Selain badan DPRD Kota Serang juga dibagi menjadi 4 komisi, yaitu Komisi I (hukum dan pemerintahan), Komisi II (Ekonomi dan Kesra), Komisi III (Keuangan dan Aset Daerah) serta Komisi IV (Pembangunan).



80

Susunan Organisasi dan Tata Kerja lingkup Pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut : Walikota / Wakil Walikota

DPRD

Sekretaris Daerah (Sekda)

Staf Ahli Walikota

12 Kepala Dinas

Asisten Bid. Pemerintahan

Asisten Bid. Ekbang & Kesra

Asisten Bid. Adm. Umum

Sekretaris Dewan (Sekwan)

3 Kabag

3 Kabag

3 Kabag

3 Kabag

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

Kepala Seksi

6 Camat

6 Kepala Badan

1 Inspektorat

3 Kepala Kantor

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Kepala Bidang

Inspektur Pembantu

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Kasubag TU

Kepala Seksi/UPT

Kepala Seksi

Kepala SubBidang

Kepala Kelurahan

Kepala Seksi

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Serang Universitas Indonesia



81

4.3

Visi dan Misi Berpijak pada kondisi saat ini, dan tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2014 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Serang maka visi pembangunan Kota Serang tahun 2008 2013 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Landasan Kota Serang Yang Global dan Berwawasan Lingkungan”. Visi pembangunan Kota Serang tahun 2008-2013 tersebut diharapkan menjadi landasan pencapaian visi pembangunan Kota Serang tahun 20082025, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025 yaitu: “Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025”. Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Serang tahun 2008-2013 adalah terwujudnya perangkat dasar berupa suprastruktur infrastruktur

(peraturan (prasarana)

perundang-undangan/ dan

struktur

regulasi

(sarana)

daerah),

pemerintahan

dan

pembangunan daerah dalam berbagai aspek kehidupan menuju Kota Serang yang dinamis dan maju serta berwawasan lingkungan. Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008-2013 adalah sebagai berikut: Landasan: Kondisi suprastruktur (peraturan perundang-undangan / regulasi daerah), insfrastruktur dan struktur pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Serang dalam berbagai aspek kehidupan (sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan). Global: Kondisi Kota Serang yang mampu tumbuh, berkembang dan maju secara dinamis mengikuti perkembangan jaman dan sejajar dengan kota-kota maju di Provinsi Banten. Berwawasan: Kondisi Kota Serang yang memiliki lingkungan asri, serasi, lestari, tentram dan tertib.



82

Sedangkan Misi pembangunan Kota Serang tahun 2008 - 2013 dirumuskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan

pelayanan publik yang prima; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberdayaan masyarakat yang produktif, berbudaya dan agamis; 3. Meningkatkan

dan

mendorong

pertumbuhan

dan

kualitas

perekonomian daerah dan masyarakat; 4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas; 5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, misi pembangunan Kota Serang tahun 2008 - 2013 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Serang untuk mendukung pencapaian misi pembangunan Provinsi Banten dan misi pembangunan nasional.

4.4

Strategi Pembangunan 4.4.1 Permasalahan Pembangunan Identifikasi permasalahan pembangunan bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2011 dan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2008 - 2013. Penentuan tiap permasalahan kemudian dikaitkan ke dalam kerangka logis dengan menganalisis sasaran dalam tiap permasalahan tersebut. Permasalahan dengan sasaran jangka panjang maka dapat direlasikan dengan Goals. Sementara itu permasalahan dengan sasaran pada dampak yang ingin dicapai maka dapat direlasikan ke dalam outcome, Permasalahan dengan sasaran pada apa (produk/jasa) yang ingin dicapai maka dapat direlasikan ke dalam output. Dan permasalahan yang memiliki sasaran teknis untuk Universitas Indonesia


83

pencapaian outcome dan mendukung pelaksanaan output maka dapat direlasikan ke dalam komponen aktivitas. Setiap poin permasalahan cendrung direlasikan kepada outcome dan output. Outcome merupakan dampak yang ingin dicapai dari sebuah sasaran, sedangkan output merupakan komponen yang lebih teknis. Berdasarkan sumber LKPJ Kota Serang tahun 2011, terdapat dua permasalahan pembangunan, yaitu: 1.

Pada tahun 2009, LPE Kota Serang berada pada angka 5,44 %, laju ini pada tahun 2010 berdasarkan hasil data yang diolah Bappeda diprediksi tidak mengalami kenaikan secara signifikan (5,44% - 5,50 %)

2.

Sektor perdagangan dan jasa masih banyak yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan

Untuk poin pertama, permasalahan angka laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang yang tidak mengalami peningkatan, dianalisis bahwa permasalahan ini terkait pada outcome atau hasil. Identifikasi atas permasalahan ini dikaitkan pada outcome atau hasil terkait dengan sasaran pada dampak yang ingin dicapai. Jika dilihat berdasarkan sumber RPJMD, ditemukan 49 permasalahan pembangunan, dimana terbagi menjadi lima aspek, yaitu aspek pemerintahan, aspek sosial budaya, aspek perekonomian, aspek prasarana dan sarana, serta aspek tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4.4.2 Strategi dan Prioritas Pembangunan Dalam menentukan program pembangunan daerah, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dijadikan dasar bagi para SKPD untuk dapat memperoleh rumusan pembangunan yang lebih teknis. Oleh karenanya maka perlu disusun strategi dan kebijakan berdasarkan prioritas daerah Kota Serang sebagai berikut: Universitas Indonesia


84

Prioritas 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dalam

rangka

melaksanakan

prioritas

daerah,

yaitu

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Kota Serang melihat pencapaiannya dari beberapa bidang yaitu tata kelola, SDM aparatur pemerintah, hukum dan politik. Terkait tata kelola itu sendiri, terdapat empat strategi terkait prioritas pertama ini, yaitu: 1.

Pemenuhan

Daya

Dukung

Administrasi,

Sarana

dan

Prasarana Kelembagaan Pemerintahan Daerah 2.

Optimalisasi Pengelolaan

Pendapatan Keuangan

dan Daerah

Penataan yang

Administrasi

Transparan

dan

AkunTabel 3.

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah yang akunTabel berdasarkan peraturan terkait

4.

Penataan dan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Berdasarkan ketiga strategi tersebut, maka arah kebijakan yang disusun adalah sebagai berikut: 1.

Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pemerintahan Daerah

2.

Meningkatkan Pengelolaan

Pendapatan Keuangan

dan

Daerah

Penataan yang

Administrasi

Transparan

dan

AkunTabel 3.

Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah sehingga kesalahan-kesalahan yang ditemukan dapat diminimalisir

4.

Menata dan Memantapkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Sedangkan, jika dikaitkan dengan SDM aparatur, Pemerintah

Kota Serang memiliki beberapa poin yang dijadikan strategi untuk mencapai visi misi Kota Serang, yaitu: 1.

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Disiplin Aparatur Universitas Indonesia


85

2.

Penataan dan Pemantapan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD

3.

Penataan

dan

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.

Penataan dan Pemantapan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

5.

Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah

6.

Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

7.

Penataan, Pemutakhiran dan Pemasyarakatan Informasi

8.

Penataan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Pertanahan dan Perizinan Kedelapan strategi tersebut dipertajam lagi dengan arah

kebijakan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Kualitas SDM dan Disipiln Kerja Aparatur

2.

Menata

dan

Memantapkan

Kualitas

Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD 3.

Menata dan Meningkatkan Kualitas Data/Informasi, Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4.

Menata dan Memantapkan Sistem, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

5.

Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah

6.

Meningkatkan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

7.

Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa

8.

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Pertanahan dan Perizinan



86

Sementara itu, untuk bidang hukum, Pemerintah Kota Serang melakukan strategi dengan pembinaan kerukunan hidup beragama dan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan hukum. Strategi ini dipertajam dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan toleransi kehidupan beragama, kesadaran demokrasi dan hukum yang bertanggungjawab.

Prioritas 2: Pemantapan Kualitas Kehidupan yang Religius dan Berbudaya Luhur Pemerintah Kota Serang melakukan strategi pembangunan daerahnya dalam rangka pemantapan kualitas kehidupan yang religius dan berbudi luhur adalah dengan dua langkah berikut: 1.

Peningkatan

Kapasitas

Masyarakat

dalam

Kelembagaan

Pengembangan

dan dan

Partisipasi Pengelolaan

Keragaman dan Kebudayaan 2.

Peningkatan Kesadaran Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Kedua langkah strategi tersebut memiliki arah kebijakan yaitu dengan: 1.

Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman dan Kebudayaan

2.

Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam

Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan Pencapaian visi misi Kota Serang dalam koridor prioritas daerah ketiga, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, dapat disusun strategi yaitu dengan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Agar strategi tersebut dapat terimplementasi dengan baik maka dibutuhkan arah kebijakan sebagai berikut: Universitas Indonesia


87

1.

Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Menengah yang Bermutu dan Terjangkau

2.

Meningkatkan Perluasan Pendidikan Non Formal dan Minat Baca Masyarakat

3.

Meningkatkan

Kualitas

SDM

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan serta Manajemen Pelayanan Pendidikan

Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Kesehatan juga menjadi salah satu prioritas daerah Kota Serang dalam rangka terselenggaranya pembangunan daerah. Dengan

demikian,

strategi

yang

dibutuhkan

untuk

dapat

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatatan

Akses

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau serta Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan 2.

Pembinaan dan Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Arah kebijakan untuk dapat menjalankan stratagi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Kapasitas Fasilitas dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta SDM Tenaga Kesehatan

2.

Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit

3.

Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera



88

Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur Terdapat enam bidang untuk dapat melihat pencapaian pelaksanaan prioritas daerah Pemerintah Kota Serang yang kelima, yaitu peningkatan infrastruktur. Keenam bidang tersebut adalah tata ruang, sumber daya air, drainase, perumahan dan permukiman, ruang terbuka hijau, dan transportasi. Masing-masing bidang tersebut memiliki strategi yang terangkum sebagai berikut: 1.

Penataan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Perdesaan

2.

Peningkatan Kapasitas Kebijakan, Peraturan, Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penatataan Ruang

3.

Penataan dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

4.

Peningkatan Daya Dukung Drainase dan Pengendalian Banjir

5.

Penataan dan Pengembangan Perumahan dan Fasiliats Permukiman

6.

Peningkatan

Partisipasi

Aktif

Masyarakat

dalam

Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7.

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

dan

Partisipasi

Masyarakat dalam Lingkungan Hidup 8.

Peningkatan Kelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

9.

Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

10. Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Jalan dan Jembatan 11. Pembangunan,

Pemeliharaan

dan

Rehabilitasi

Sarana

Angkutan Umum dan Fasilitas Lalu Lintas 12. Peningkatan Disiplin Tertib Transportasi



89

Tiap strategi tersebut, memiliki arah kebijakan sebagai pedoman terimplementasinya langkah-langkah pembangunan daerah. Arah kebijakan tersebut adalah: 1.

Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Kawasan Strategis dan Perdesaan

2.

Meningkatkan Perencanaan, Pemanfataan dan Pengendalian Pemanfataan Ruang

3.

Meningkatkan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pengembangan Daya Dukung dan Kualitas Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

4.

Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Daya Dukung Drainase dan Pengendalian Banjir

5.

Meningkatnya Daya Dukung Perumahan dan Fasilitas Permukiman

6.

Menjaga, Memelihara dan Memantapkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

7.

Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

8.

Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

serta

Perlindungan,

Konservasi,

Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam 9.

Meningkatkan Rehabilitasi dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

10. Mengembangkan dan Meningkatkan Daya Dukung Ruang Terbuka Hijau 11. Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan 12. Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Sistem Jaringan Angkutan Umum dan Sarana Transportasi 13. Meningkatkan Pembinaan Disipilin Tertib Transportasi



90

Prioritas

6:

Penguatan

KUKM,

Jasa,

Perdagangan,

dan

Revitalisasi Pertanian Dalam rangka melaksanakan prioritas daerah yang keenam, yaitu penguatan KUKM, jasa, perdagangan, dan revitalisasi pertanian, Pemerintah Kota Serang menyusun strategi dan arah kebijakan dari beberapa bidang yaitu perdagangan dan jasa, UKM dan koperasi, pertanian/nelayan, ketenagakerjaan, investasi, serta industri. Adapun strategi pembangunan daerah nya adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan Produktiviatas Perdagangan

2.

Pembinaan dan Peningkatan Akses UKM Terhadap Sumber Daya

Produktif

(SDM,

Manajemen,

Pasar,

Modal,

Keterampilan Usaha) 3.

Meningkatkan Produktivitas Industri Kecil dan Menengah

4.

Peningkatan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

5.

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

6.

Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

7.

Pengembangan dan Peningkatan Investasi

8.

Peningkatan hubungan kerjasama antar pelaku usaha

Tiap strategi memiliki arah kebijakannya masing-masing, sehingga dapat dirangkum arah kebijakan adalah sebagai berikut: 1.

Mengembangkan dan Meningkatkan Kerjasama Perdagangan

2.

Menata dan Membina Usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan

3.

Mengembangkan

dan

Meningkatkan

Kapasitas

dan

Produktivitas UKM dan Iklim Kewirausahaan 4.

Memfasilitasi Hubungan Kerjasama Antara IKM dan Pelaku Usaha Lainnya Universitas Indonesia


91

5.

Meningkatkan Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

6.

Meningkatkan Produktiviatas dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

7.

Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan

8.

Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

9.

Mengembangkan

dan

Meningkatkan

Lapangan

Kerja,

Kesempatan Kerja, Keterampilan dan Keahlian Tenaga kerja 10. Meningkatkan Iklim yang Kondusif Bagi Investasi 11. Memfasilitasi Hubungan Kerjasama Antara IKM dan Pelaku Usaha Lainnya

Prioritas 7: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam rangka pencapaian visi misi Kota Serang dalam prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Serang menyusun strategi dengan adanya peningkatatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Strategi tersebut menjadi lebih terarah jika ada kebijakan dari Pemerintah Daerah seperti dengan meningkatkan kapasitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial

serta

pembinaan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Prioritas

8:

Kepariwisataan,

Olah

Raga,

Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak Prioritas daerah terakhir yang menjadi fokus Pemerintah Kota Serang untuk mencapai visi misi adalah melalui kepariwisataan, olah raga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Strategi implementasi prioritas ini dilihat dari tiga bidang, yaitu bidang pariwisata dan budaya serta pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan olah raga, yaitu sebagai berikut: 1.

Pengembangan dan Peningkatan Kemitraan Pariwisata Universitas Indonesia


92

2.

Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kepemudaan dan Prestasi Keolahragaan

Strategi tersebut dipertajam dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1.

Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas Manajemen, Pemasaran, SDM, Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata

2.

Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.

Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan

4.

Meningkatkan

Prasarana,

Sarana,

Manajemen

dan

Pemasyarakatan Olahraga

Berdasarkan pemaparan tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Serang dalam lima tahun ini, maka berikut adalah Tabel rangkuman dari uraian strategi dan arah kebijakan Kota Serang:

4.5

Program Strategis Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut atau hasil dari perumusan visi misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Serang. Untuk itu maka perumusan program, kegiatan dan indikatornya memiliki keterkaitan dan kontribusinya terhadap pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Serang. Program dan kegiatan dalam hal ini merupakan langkah strategis yang disusun oleh RPJMD Kota Serang demi pencapaian tersebut. Indikator dari program dan kegiatan dibutuhkan agar dapat diketahui capaian yang terukur. Indikator terdiri dari beberapa level indikator yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Masing-masing indikator tersebut memiliki level penggunaan yang berbeda berdasarkan tingkatannya dan Universitas Indonesia


93

harus memiliki keterkaitan pada setiap level indikator. Indikator masukan (input) dan keluaran (output) digunakan pada level kegiatan; kemudian indikator hasil (outcome) digunakan sebagai indikator program yang melingkupi beberapa kegiatan; sedangkan untuk indikator sasaran digunakan indikator dampak yang merupakan komposit dari indikatorindikator program. Pada dokumen Renstra RPJMD Kota Serang level indikator yang digunakan adalah indikator dampak untuk sasaran dan indikator hasil (outcome) untuk program.



BAB V ANALISIS DAN PERUMUSAN STRATEGI

Bab ini membahas setiap tahapan metodologi versi Anita Cassidy mulai dari fase visioning, fase analysis, fase directing, dan fase recommendation. Analisis yang dilakukan kemudian dibahas sampai menjawab pertanyaan penelitian untuk menghasilkan sebuah perumusan perencanaan strategis sistem informasi. Teknik dan metode yang digunakan seperti: analisis SWOT untuk mendapatkan strategi yang diperlukan ; analisis CSF untuk mendapatkan kebutuhan informasi dalam memenuhi faktor kunci keberhasilan dari misi dan tujuan organisasi; analisis value chain untuk mendapatkan aktivitas-aktivitas utama dan pendukung dalam memenuhi visi dan misi pemerintah Kota Serang; analisis Political-Economic-Social-Technology, analisis Mc Farlan Strategic grid. Semua teknik yang digunakan beserta analisis setiap fase dijelaskan secara rinci pada sub bab selanjutnya. 5.1 Fase Visioning Fase visioning bertujuan untuk medapatkan pemahaman situasi bisnis organisasi. Pemahaman ini didapat melalui analisis dari pemetaan lingkungan internal bisnis dan eksternal bisnis yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi sistem informasi. 5.1.1

Memahami visi dan situasi bisnis Pemahaman visi dan situasi bisnis pada sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan strategis sistem informasi karena menentukan landasan perumusan dan ruang lingkup pembuatan perencanaan strategis sistem informasi. Dalam kata lain, penggunaan dan pemenuhan kebutuhan SI / TI nantinya harus mendukung strategi bisnis yang sedang berjalan dan yang akan datang dari sebuah organisasi. 94


95

Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan bahan wawancara sebagai pendalaman dan konfirmasi terhadap dokumen.

Visi “Terwujudnya Landasan Kota Serang Yang Global Dan Berwawasan Lingkungan”. Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008 2013 adalah sebagai berikut: Landasan: Kondisi suprastruktur

(peraturan perundang-

undangan / regulasi daerah), insfrastruktur dan struktur pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Serang dalam berbagai aspek kehidupan (sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan). Global:

Kondisi

berkembang

dan

Kota

Serang

maju

yang

secara

mampu

dinamis

tumbuh, mengikuti

perkembangan jaman dan sejajar dengan kota-kota maju di Provinsi Banten. Berwawasan: Kondisi Kota Serang yang memiliki lingkungan asri, serasi, lestari, tentram dan tertib. Misi 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberdayaan masyarakat yang produktif, berbudaya dan agamis; 3. Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat; 4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas; 5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang menunjang pembangunan berkelanjutan



96

Bahan wawancara dibuat berdasarkan kebutuhan informasi Bisnis, Sistem informasi, sumber daya manusia, proses dan penganggaran. Klasifikasi responden yang diwawancarai juga bervariasi, didalamnya termasuk berbagai pihak yang mewakili antara lain: Manajemen puncak, dalam hal ini pihak yang diwawancarai merupakan top level management seperti: Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah. Pada tingkat ini, hasil yang ingin dicapai adalah mendapatkan pemahaman dan arahan yang bersifat strategis. Manajemen dibawah langsung manajemen puncak, seperti: Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Sekretaris atau SKPD lainnya yang mengurusi langsung pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Pada tingkat ini, hasil yang ingin dicapai adalah mendapatkan gambaran proses pelaksanaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pejabat fungsional/ pelaksana teknis yang menguasai langsung urusan teknis pengelolaan. Hasil yang ingin dicapai pada tingkat ini adalah pemahaman tentang kondisi nyata yang terjadi di lapangan beserta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Bahan dan transkrip naskah wawancara dapat dilihat pada lampiran Karya Akhir ini.

5.1.2 Dokumentasi dan Konfirmasi Analisis Bisnis Pada tahapan ini, pemahaman terhadap bisnis dengan masukan dalam kegiatan analisis ini berupa: 1. Kajian terhadap dokumen Renstra yang memuat visi, misi dan strategi pembangunan pemerintah Kota Serang yang tertuang dalam RPJMD pemerintah Kota Serang; 2. Hasil wawancara tingkat manajemen puncak mengenai visi, misi dan strategi pembangunan pemerintah Kota Serang; Universitas Indonesia


97

3. Hasil pengamatan proses kerja dan kondisi internal Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Selanjutnya setelah memahami situasi bisnis melalui langkahlangkah di atas, kemudian melakukan analisa menggunakan teknik/ metode untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh yang menjadi bahan dalam penentuan langkah perencanaan selanjutnya. 5.1.2.1 Analisis Value Chain Hasil pemetaan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang didapat aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang dikumpulkan dalam value chain Organisasi. Analisis value chain dilakukan untuk merinci suatu rangkaian dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan menjadi kegiatan strategi yang relevan untuk memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Analisis value chain terhadap Pemerintah Kota Serang sperti pada Gambar 5.1 berikut:

Gambar 5.1 Value Chain Pemda Kota Serang

Aktivitas utama yang terdapat pada value chain pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut: Universitas Indonesia


98

1. Perencanaan; Termasuk didalam aktivitas perencanaan adalah penyusunan rancangan peraturan/ kebijakan (VC1); dan Perencanaan RKPD serta Program dan Kegiatan SKPD (VC2); 2. Monitoring dan Pelaporan; Termasuk dalam aktivitas ini adalah rekonsiliasasi program, anggaran dan aset daerah per triwulan dan per semester (VC3); dan pengawasan pembangunan internal (VC4); 3. Pelayanan Stakeholder; Termasuk dalam aktivitas ini adalah pelayanan bidang pendidikan (VC5); Pelayanan bidang kesehatan (VC6); Pelayanan bidang tenaga kerja (VC7); Pelayanan bidang keluarga berencana (VC8); Pelayanan bidang perijinan dan investasi (VC9); Pelayanan bidang kependudukan (VC10); 4. Kehumasan; Termasuk dalam aktivitas ini adalah publikasi dan informasi pembangunan kepada masyarakat (VC11); 5. Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan; Termasuk aktivitas seperti penyusunan laporan keuangan semester

dan

akhir

tahun

(VC12).

Dan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (VC13) untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan pembangunan;

Aktivitas pendukung yang terdapat pada Value Chain Pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut: 1. Keuangan (VC14); 2. Tata Usaha (VC15); 3. Kearsipan (VC16); 4. Kepegawaian (VC17); 5. Pengadaan Barang dan Jasa (VC18); 6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan (VC19); 7. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (VC20). Universitas Indonesia


99

5.1.2.2 Analisis CSF Dari hasil pendalaman visi, misi serta prioritas pembangunan daerah kemudian akan diaplikasikan menggunakan Analisis CSF lingkup organisasi untuk mendapatkan kebutuhan informasi dari pemerintah Kota Serang. Langkah-langkah pendalaman tersebut sebagai berikut: Tujuan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Organisasi

Critical Success Factor

Kebutuhan Informasi

Gambar 5.2 Langkah-langkah pendalaman prioritas pembangunan (Wedhasmara, 2008) Prioritas pembangunan daerah Kota Serang tertuang dalam “Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pembangunan” yang dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut: Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Kebijakan pembangunan Daerah Sasaran Pencapaian / CSF Prioritas 1: Mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang Baik Meningkatkan Tersedianya kebutuhan kepuasan publik pokok masyarakat Tujuan

Menyusun dan mengimplementasi SPM

Bidang Tata Kelola

Peningkatan pelaksanaan prinsipprinsip “good governance”

Menurunnya persentase penduduk miskin

a. Terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal yang efektif

Persentase pelaksanaan SPM sesuai target

a. Peningkatan Kapasitas kelembagaan daerah

Setiap lembaga atau SKPD telah mengimplementasik an SOP penataan kelembagaan

b. Peningkatan Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan

100% tidak ada masalah dalam laporan keuangan pemerintah daerah

c. Penataan Aset Daerah yang Akuntabel, Tertib dan Teratur Mewujudkan ruang

Indikator Kinerja / Prime Measure

Tiap SDM menjalankan sesuai tugas dan fungsinya

Berjalannya proses Universitas Indonesia


100

Tujuan partisipasi publik

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antar dinas /instansi

Meningkatkan kinerja birokrasi dan pengawasan terhadap kinerja aparatur.

Sasaran Pencapaian / CSF partisipasi publik terhadap proses pembangunan

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Bidang SDM Aparatur Pemerintah

Bidang Hukum, Politik

Tersusunnya program kegiatan yang berpihak pada pelayanan masyarakat

Tersusunnya kebijakan-kebijakan daerah yang konsisten

a. Tertatanya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Program, Kegiatan dan Anggaran Kota Serang

Tersusunnya kebijakan-kebijakan daerah yang konsisten

b. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

80 % SKPD dilakukan pengawasan sesuai SOP

c. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya rasio yang ideal antara jumlah, kualitas dan beban kerja

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi


b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Perizinan Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Peningkatan Kualitas Kearsipan Daerah

Meningkatkan Kualitas Produk hukum daerah

Berfungsinya produk hukum daerah secara efektif

Menurunnya persentase keluhan masyarakat Tersebarnya informasi pelayanan masyarakat di setiap sarana medina komunikasi Berkurangnya persentase masalah perijinan dan pelayanan urusan pertanahan. Adanya data-data daerah lengkap sejak berdirinya otonomi daerah 100% produk hukum menjadi landasan pelaksanaan pembangunan di setiap bidang atau urusan



101

Tujuan Mengembangkan budaya politik santun

Sasaran Pencapaian / CSF Terciptanya komunikasi politik yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja / Prime Measure 100% aparatur level bawah mendapat informasi

Terciptanya sinergitas Menjaga keserasian Tersusunnya dalam memutuskan antara Pemerintah kebijakan daerah kebijakan daerah Pusat, Propinsi dan yang berpihak pada Kota rakyat Prioritas 2: Pemantapan Kualitas Kehidupan yang Religius dan Berbudaya Luhur a. Meningkatnya Ketentraman, Berkurangnya angka Ketertiban, Keamanan Pemantapan kriminalitas dan Kenyamanan kerukunan hidup Lingkungan beragama, saling percaya dan harmonis b. Peningkatan Kualitas Adanya kegiatan antar kelompok pelayanan Kepemudaan dan masyarakat rutin Keolahragaan Bidang setiap bulan oleh Masyarakat Keagamaan para pemuda dan Budaya Peningkatan peran & a. Peningkatan Kualitas luhur Tidak adanya fungsi sarana ibadah Kehidupan Beragama, sebagai pusat Demokrasi, Hukum dan jumlah konflik antar agama kegiatan belajar, HAM pertumbuhan olah fikir, pengembangan b. Berkembangnya Secara Berkurangnya produktivitas dan Cerdas Nilai-nilai kasus-kasus di penanaman nilai-nilai Agamis, Budaya dan masyarakat agama dan budaya Kearifan Lokal sejak usia dini Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Peningkatan Akses aksesibilitas dan Masyarakat Terhadap Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Angka Partisipasi kualitas pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah (APS) Masyarakat Peningkatan hak Meratanya tingkat Terpenuhinya sarana dasar masyarakat pendidikan baik di desa pendukung dalam memperoleh maupun di kota pendidikan di setiap pendidikan sekolah Bidang Pendidikan Peningkatan Tersedianya fasilitas Terpenuhinya sarana sarana/prasarana lengkap yang menunjang dan prasarana pada pendidikan, pemuda, terlaksananya pendidikan setiap kegiatan yang olah raga dan yang efektif dan efisien dilakukan pramuka Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik

Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik

Terpenuhinya target jumlah tenaga pendidik

Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan a. Adanya Dukungan Meningkatnya Bidang Peningkatan Derajat profesionalisme Angka Harapan Kesehatan Kesehatan aparatur kesehatan Hidup (AHH) Universitas Indonesia


102

Tujuan masyarakat

Bidang Keluarga Berencana

Partisipasi masyarakat dalam ber-KB

Sasaran Pencapaian / CSF b. Peningkatan Sarana/ prasarana kesehatan yang memadai sesuai SPM c. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu d. Pengembangan layanan sistem kesehatan masyarakat e. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja / Prime Measure Kuantitas dan kualitas sarana dan prasaran sesuai spesifikasi

f. Pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan

Setiap bagian di bidang kesehatan mengimplementasik an SOP

Peningkatan Kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Menurunnya angka perceraian

Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur a. Terciptanya Penataan Kota yang Baik dan Penghijauan b. Peningkatan Daya Bidang Tersedianya dasar Dukung Infrastruktur Tata hukum Penciptaan Kawasan Strategis dan Ruang struktur dan pola tata Perdesaan ruang c. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air

Bidang Drainase

Kajian potensi sumber dan penetapan dasar hukum pemanfaatannya Desain dan pembangunan bertahap sistem drainase dari hulu ke hilir Peningkatan Kualitas Penataan Ruang

Pelayanan kesehatan dapat mencakup 80% dari jumlah penduduk Berfungsinya sistem pelayanan kesehatan di setiap bagian Setiap kecamatan terdapat pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Setiap Pembangunan disertai dengan Penghijauan Jenis dan jumlah infrastuktur dibangun sesuai kebutuhan Berfungsinya tata ruang wilayah menurut aspeknya

Peningkatan daya dukung jaringan irigasi dan sumber daya air

Persentase debit air di kawasan pertanian

Terimplementasinya sistem drainase dengan efektif.

Tidak ada banjir dan genangan sepanjang jalan

a. Peningkatan Daya Dukung Perumahan dan Fasilitas Permukiman

Bidang Perumahan dan Pemenuhan Pemukiman b. Adanya lingkungan kebutuhan ruang pemukiman yang aman interaksi sosial yang dan tentram bagi sehat bagi masyarakat

Pembangunan perumahan dan fasilitas yang memadai dan sesuai prosedur Tidak ada bentuk kriminalitas yang meresahkan



103

Tujuan

Bidang Ruang Terbuka Hijau

Bidang Transportasi

memperbaiki dan mengoptimalkan konsidi jalan untuk dapat lebih bermanfaat.

Peningkatan sarana dan prasarana tranportasi

Sasaran Pencapaian / CSF masyarakat


a. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup

Setiap pembangunan disertai dengan pemeliharaan lingkungan hidup

b. Peningkatan daya dukung ruang terbuka hijau

Tingkat polusi udara dan intensitas kejadian banjir

a. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi

Ketersediaan Prasarana Transportasi yang memadai

b. Peningkatan pelayanan sarana transportasi

Angka kecelakaan pejalan raya

c. Peningkatan penertiban transportasi

Intensitas kemacetan dan pelanggaran lalu lintas menurun

Prioritas 6: Penguatan KUKM, Jasa, Perdagangan, dan Revitalisasi Pertanian a. Peningkatan Meningkatkan Tiap wilayah Pemerataan dan kontribusi memberikan Pertumbuhan sumberdaya persentase Perekonomian Daerah perdagangan kontribusi PDRB di dan Masyarakat setiap sektor Bidang Perdagang an dan Jasa

Peningkatan diversifikasi produk perdagangan

b. Adanya produk perdagangan yang terdiversifikasi

Data produk perdagangan lokal

Peningkatan informasi kebutuhan produk, akses pasar, harga, kualitas produk, packing, labeling

c. Peningkatan Kinerja Perdagangan dalam Perekonomian

Meningkatnya persentase kontribusi daerah

a. Peningkatan kinerja Usaha Kecil dan Menengah sebagai penggerak perekonomian masyarakat

Persentase kontribusi KUKM terhadap perekonomian daerah

Pembentukan sentra UKM di tiap Kecamatan

b. Peningkatan kinerja Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian

Menurunnya angka kemiskinan daerah

Kemitraan UMKM dengan lembaga Keuangan

c. Terjalinnya hubungan kerja sama kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan.

Meningkatnya akses modal

Pembinaan usaha mikro

Bidang UKM dan Koperasi



104

Sasaran Pencapaian / CSF Revitalisasi/ perkuatan a. Tersedianya sarana sarana/prasarana dan prasarana pertanian penunjang pertanian Tujuan

Bidang Pertanian/ Nelayan

Penguatan lembaga/organisasi di tingkat petani Peningkatan SDM petani akses terhadap informasi dan permodalan

Meningkatkan keberdayaan Petani Memperkuat ekonomi masyarakat menengah kebawah Menemukan potensi ekonomi dan meningkatkan daya saing produk UKM Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Investasi

Bidang Industri

Kesesuaian dengan spesifikasi standar

b. Berfungsinya lembaga/organisasi tingkat petani

Meningkatnya kinerja sektor pertanian

c. Terciptanya aksesibilitas yang mudah bagi SDM petani terhadap informasi dan permodalan

Persentase output produksi pertanian

d. Peningkatan kualitas SDM petani di bidangnya

Menurunnya angka kegagalan panen

e. Peningkatan daya dukung perikanan dan kelautan dalam perekonomian

Output perikanan dan kelautan yang meningkat dari tahun ke tahun

f. Peningkatan ketahanan pangan dan kinerja pertanian dalam perekonomian

Output produksi yang meningkat setiap tahun

Menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru

Peningkatan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan kualitas tenaga kerja.

Peningkatan investasi PMDN/PMA untuk berbagai sektor jasa, perdagangan dan wisata

a. Adanya peningkatan investasi PMDN/PMA di sektor jasa, perdagangan dan wisata

Penyederhanaan birokrasi investasi

b. Terciptanya birokrasi investasi yang efektif dan efisien

Menciptakan iklim investasi yang kondusif

c. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Meningkatkan daya saing daerah

d. Bertambah kuatnya daya saing daerah dalam pembangunan

Membangun kemitraan industri besar dengan indsutri kecil yang saling menguntungkan


Persentase angka pengangguran

Adanya kekhususan wilayah untuk bisnis, kuliner dan pariwisata Setiap SDM menjalankan fungsi dan perannya masing-masing Angka kriminalitas yang menurun

a. Terciptanya kerjasama antara industri besar dengan industri kecil yang mendukung perekonomian daerah

Munculnya potensipotensi baru di daerah Adanya peningkatan persentase output industri besar dan kecil



105

Tujuan Instalasi dan aplikasi teknologi informasi

Sasaran Pencapaian / CSF b. Terimplementasinya teknologi informasi pada sektor industri

Prioritas 7: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat a. Adanya upaya penanggulangan angka kemiskinan secara efektif Penanggulangan kemiskinan b. Peningkatan keberdayaan dan Peningkatan pelayanaan kesejahteraan kesejahteraan sosial masyarakat masyarakat Penurunan pengangguran

c. Berkurangnya tingkat pengangguran di daerah

Indikator Kinerja / Prime Measure Rasio waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu output produksi

Jumlah RTS yang semakin berkurang

Menurunnya jumlah PMKS di daerah

Persentase tingkat pengangguran

Prioritas 8: Kepariwisataan, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak a. Peningkatan Kinerja Revitalisasi Banten Pariwisata Membuka Jumlah wisatawan Lama Akses Pariwisata lokal dan Seluas-luasnya Bagi mancanegara Masyarakat

Bidang Pariwisata dan Budaya

Optimalisasi wisata kuliner

b. Peningkatan tempattempat sebagai lokasi wisata kuliner

Jumlah Wisatawan meningkat

Pengembangan wisata bahari

c. Pemanfaatan wisata bahari sebagai pendongkrak perekonomian

100% sarana dan prasarana terpenuhi

Memperbaiki dan mengoptimalkan kondisi jalan untuk dapat lebih bermanfaat Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindung an anak

Menjadikan perempuan dan anak sebagai aset penting yang mendukung pembangunan.

d. Optimalnya sarana pendukung jalan sebagai faktor utama dalam pariwisata

Peningkatan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berkurangnya angka kerusakan jalan setiap tahun

Berkurangnya angka eksploitasi terhadap perempuan dan anak



106

5.1.2.3 Analisis SWOT Berdasarkan hasil pengamatan proses kerja satuan kerja dan hasil wawancara mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi, didapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan organisasi dan faktor-faktor yang menjadi kelemahan organisasi. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan organisasi (Strength) adalah sebagai berikut: 1. Legalisasi pemerintah daerah berupa Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten sebagai daerah otonomi baru; 2. Adanya tupoksi di setiap SKPD sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan; 3. Tupoksi SKPD yang selaras dengan visi dan misi serta tujuan pemerintah daerah; 4. Kekayaan budaya, masyarakat yang relijius dan tempat tujuan wisata ziarah. Faktor-faktor yang menjadi kelemahan organisasi (Weakness) adalah sebagai berikut: 1. Keterbatasan anggaran untuk bidang pengembangan dan penelitian termasuk pengembangan SI / TI; 2. Masalah kesehatan dan sosial yang belum terselesaikan; 3. Belum memiliki cetak biru perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi; 4. Belum memiliki sistem tata kelola TI yang melembaga; 5. Koordinasi antar SKPD yang kurang intensif; Secara umum lingkungan eksternal organisasi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT pada aspek Opportunity dan Threat serta analisa politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

Faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang bagi pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut: Universitas Indonesia


107

1. Pusat pemerintahan provinsi Banten yang berada di Kota Serang dan dekat dengan Ibukota Negara; 2. Wisatawan

dan peziarah luar daerah yang berkunjung ke

kawasan Banten Lama yang menjadi bagian wisata ziarah Walisongo; 3. Kapal-kapal perdagangan internasional yang melewati jalur laut Kota Serang; 4. Pengguna jalan yang melewati jalur darat utama Kota Serang yang menghubungkan antara pulau Jawa dan pulau Sumatera; Faktor-faktor yang dapat menjadi ancaman bagi pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut: 1. Kondisi Politik Nasional; 2. Kondisi Ekonomi Nasional; 3. Pengaruh Urbanisasi yang dapat menyebabkan hilangnya kebudayaan asli masyarakat Kota Serang; 4. Ancaman sesama Pemda yang menarik investor masuk ke daerahnya;

Berdasarkan analisis strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, dapat ditarik kesimpulan yang akan diformulasikan ke dalam matriks SWOT. Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:



108

Tabel 5.1 Analisis SWOT

Peluang (O) 1. Kedudukan Kota Serang sebagai pusat pemerintahan provinsi Banten dan letak yang dekat dengan ibukota negara; 2. Wisatawan dan peziarah luar daerah yang berkunjung ke kawasan Banten Lama yang menjadi bagian wisata ziarah Walisongo; 3. Kapal-kapal perdagangan internasional yang melewati jalur laut Kota Serang; 4. Pengguna jalan yang melewati jalur darat utama Kota Serang yang menghubungkan antara pulau Jawa dan pulau Sumatera; Ancaman (T) 1. Kondisi Politik Nasional; 2. Kondisi Ekonomi Nasional; 3. Pengaruh urbanisasi yang dapat menyebabkan hilangnya kebudayan asli masyarakat Kota Serang; 4. Ancaman sesama Pemda yang menarik investor masuk ke daerahnya;

Kekuatan (S) 1. Legalisasi pemerintah daerah berupa Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten sebagai daerah otonomi baru; 2. Adanya tupoksi di setiap SKPD sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan; 3. Tupoksi SKPD yang selaras dengan Visi dan Misi serta tujuan pemerintah daerah; 4. Kekayaan budaya, masyarakat yang relijius dan tempat tujuan wisata ziarah. Upaya memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) 1. Peningkatan ekonomi daerah dengan mendapatkan keuntungan disektor industri, perdagangan, perikanan, jasa dan pariwisata (SO1); 2. Promosi sumber daya daerah (SO2); 3. Promosi wisata (SO3); 4. Promosi hasil-hasil daerah (SO4); 5. Menjadikan serang sebagai “water front city” untuk memudahkan investasi (SO5).

Upaya memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman (ST) 1. Peningkatan pelayanan dan perijinan dengan mempermudah birokrasi (ST1); 2. Menjaga stabilitas sosial dan politik daerah (ST2); 3. Memperkuat dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat (ST3); 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (ST4)

Kelemahan (W) 1. Keterbatasan anggaran untuk bidang pengembangan dan penelitian termasuk pengembangan SI / TI; 2. Masalah kesehatan dan sosial yang belum terselesaikan; 3. Belum memiliki cetak biru perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi; 4. Belum memiliki sistem tata kelola TI yang melembaga; 5. Koordinasi antar SKPD yang kurang intensif; Upaya menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO) 6. Membangkitkan industri menengah dan kecil (WO1); 7. Implementasi pemanfaatan Teknologi SI / TI (WO2); 8. Pengelolaan dan peningkatan kapasitas SDM (WO3) 9. Pengelolaan SI / TI melalui kerjasama dengan Univeritas terkemuka di Ibukota Negara (WO4); 10. Penyediaan infrastruktur SI / TI (WO5)

Upaya memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman (WT) 1. Koordinasi antar SKPD lebih intensif (WT1); 2. Penyelesaian masalahmasalah kesehatan dan sosial (WT2) 3. Pemanfaatan Teknologi SI / TI (WT3); 4. Prioritas penganggaran untuk infrastruktur SI / TI (WT4);



109

5.1.2.4 Analisis PEST Analisis Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi digunakan untuk menentukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis organisasi, meliputi: Aspek Politik Pemerintah Kota Serang melakukan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan melalui Gubernur sekali dalam setahun serta memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada DPRD serta disebarluaskan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Aspek Ekonomi Pemerintah Kota Serang sebagai lembaga pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik non profit memerlukan anggaran yang

diberikan

oleh

pemerintah

pusat

melalui

mekanisme

perimbangan dana keuangan daerah dan pusat. Sumber anggaran yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mencukupi untuk melakukan kebijakan radikal dalam pembangunan daerah. Sebagai daerah otonom baru banyak investor yang melirik Kota Serang untuk

dijadikan lahan

investasi

mulai

dari industri

perdagangan (grosir maupun retail). Dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan adanya peluang di bidang ekonomi untuk mendukung pembangunan di pemerintah Kota Serang sebagai berikut: Banyaknya

investor

yang

tertarik

untuk

menanamkan

modalnya di Kota Serang (E1); Aspek Sosial Kota Serang pernah menjadi kawasan utama pemerintahan pada zaman kerajaan Islam Kaibon di Banten dengan Sultan Hasanudin (Syarif Hidayatullah) sebagai rajanya. Hal inilah yang menjadikan kultur masyarakat Banten khususnya Kota Serang sebagai masyarakat yang relijius dan memiliki warisan kebudayaan yang tinggi. Sebagai Universitas Indonesia


110

daerah perlintasan pulau Jawa dan pulau Sumatera, maka banyaknya pendatang yang mukim sementara maupun tetap menambah khasanah sosial yang dapat dijadikan modal dalam pembangunan daerah. Dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan adanya peluang di bidang sosial untuk mendukung pembangunan di pemerintah Kota Serang sebagai berikut: Wisata budaya dan wisata ziarah (S1); Kultur masyarakat Kota Serang yang menjadi daerah urbanisasi (S2) Sedangkan tantangan maupun ancaman di bidang sosial adalah: Lunturnya nilai budaya masyarakat Banten sebagai dampak urbanisasi (S3). Aspek Teknologi Teknologi yang berkembang sangat pesat sangat memberi dampak bagi pembangunan Kota Serang. Kemajuan teknologi dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan pelayanan publiknya. Sebagai contoh penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat menghemat penggunaan kertas dan dokumen fisik lainnya. Dalam laporannya, LKPP sebagai pemilik SPSE pusat melaporkan penghematan sebesar 10,5 trilyun selama setahun anggaran dalam skala nasional (LKPP, 2012). Dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan adanya peluang di bidang Teknologi untuk mendukung pembangunan di pemerintah Kota Serang sebagai berikut: Pemanfaatan Teknologi Informasi (T1); Penghematan Anggaran yang dapat memberikan tambahan keuangan selain PAD (T2). Sedangkan tantangan maupun ancaman di bidang teknologi sebagai berikut: Belum melembaganya kebutuhan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tupoksi SKPD (T3). Universitas Indonesia


111

Selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan informasi yang mendukung kebutuhan bisnis organisasi perlu dilakukan pendalaman lagi terhadap CSF organisasi dengan menentukan Key Decision yang berhubungan dengan CSF tersebut, kemudian dari key decision dipetakan ke dalam value chain serta analisis SWOT untuk mendapatkan kebutuhan informasi bagi organisasi. Hasil pendalaman untuk mendapatkan kebutuhan informasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut:



112

Tabel 5.3 Identifikasi Kebutuhan Informasi Organisasi dengan metode pemetaan CSF, SWOT, dan Value Chain Tujuan

Sasaran Pencapaian / CSF

Prioritas 1: Mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang Baik Meningkatkan Tersedianya kebutuhan kepuasan publik pokok masyart

SWOT

Value Chain

Kebutuhan Informasi

Menurunnya persentase penduduk miskin

SO1, WO1, VC7 WT1

Data Kependudukan

Terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal yang efektif

Persentase pelaksanaan SPM sesuai target

ST1

VC12

Informasi pelaksanaan SPM

Peningkatan Kapasitas kelembagaan daerah

Setiap lembaga atau SKPD telah mengimplementasikan SOP penataan kelembagaan

WT1

VC12

Informasi Implementasi SOP penataan kelembagaan

Peningkatan Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan

100% tidak ada masalah dalam laporan keuangan pemerintah daerah

SO1, SO2,SO3, SO4, ST4

VC4, VC14

Data laporan keuangan

Penataan Aset Daerah yang Akuntabel, Tertib dan Teratur

Tiap SDM menjalankan sesuai tugas dan fungsinya

WO3

VC17

Informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Mewujudkan ruang partisipasi publik

Berjalannya proses partisipasi publik terhadap proses pembangunan

Tersusunnya program kegiatan yang berpihak pada pelayanan masyarakat

ST1, ST2

VC1, VC11

Informasi kegiatan pelayanan masyarakat

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antar dinas /instansi

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Menyusun dan mengimplementasi SPM

Bidang Tata Kelola


Peningkatan pelaksanaan prinsipprinsip “good governance”

Informasi kebijakan daerah Tersusunnya kebijakankebijakan daerah yang konsisten

WT1

VC1

Universitas Indonesia Universitas Indonesia


113

Tujuan

Meningkatkan kinerja birokrasi dan pengawasan terhadap kinerja aparatur.

Bidang SDM Aparatur Pemerintah

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi

Meningkatkan Kualitas Produk hukum daerah


SWOT

Value Chain

Kebutuhan Informasi

Tertatanya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Program, Kegiatan dan Anggaran Kota Serang

Tersusunnya kebijakankebijakan daerah yang konsisten

WT1

VC1

Informasi kebijakan daerah

Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

80 % SKPD dilakukan pengawasan sesuai SOP

WO3

VC3, VC4

Data LHP pengawasan reguler

Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya rasio yang ideal antara jumlah, kualitas dan beban kerja

VC17

Data kepegawaian, Informasi beban kerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurunnya persentase keluhan masyarakat

ST1

VC5, VC6, VC7, VC8, VC9, VC10

Informasi keluhan masyarakat

WO5, WT3, WT4

VC11


ST1

VC9

Data perijinan, Data pertanahan

ST3, WT3

VC16

Data arsip daerah

VC1

Informasi pelaksanaan pembangunan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Perizinan

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Bidang Hukum, Politik


Tersebarnya informasi pelayanan masyarakat di setiap sarana media komunikasi Berkurangnya persentase masalah perijinan dan pelayanan urusan pertanahan. Adanya data-data daerah lengkap sejak berdirinya otonomi daerah

Peningkatan Kualitas Kearsipan Daerah Berfungsinya produk hukum daerah secara efektif

100% produk hukum menjadi landasan pelaksanaan pembangunan




114

Tujuan

Mengembangkan budaya politik santun


Terciptanya komunikasi politik yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja / Prime Measure di setiap bidang atau urusan

100% aparatur level bawah mendapat informasi

Terciptanya sinergitas dalam Menjaga keserasian Tersusunnya kebijakan memutuskan kebijakan antara Pemerintah daerah yang berpihak pada daerah Pusat, Propinsi dan rakyat Kota Prioritas 2: Pemantapan Kualitas Kehidupan yang Religius dan Berbudaya Luhur

Pemantapan kerukunan hidup beragama, saling percaya dan harmonis antar kelompok Bidang Keagamaan dan Budaya luhur

Peningkatan peran & fungsi sarana ibadah sebagai pusat kegiatan belajar, pertumbuhan olah fikir, pengembangan produktivitas dan penanaman nilai-nilai agama dan budaya sejak usia dini

SWOT

Value Chain

Kebutuhan Informasi

WT1

VC11


WT1

VC1

Informasi kebijakan daerah

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Berkurangnya angka kriminalitas

ST3

VC13

Data kriminalitas

Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan Masyarakat

Adanya kegiatan pelayanan masyarakat rutin setiap bulan oleh para pemuda

ST3

VC13


Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Demokrasi, Hukum dan HAM

Tidak adanya jumlah konflik antar agama

ST2, ST3

VC13

Data keamanan dan ketertiban

Berkembangnya Secara Cerdas Nilai-nilai Agamis, Budaya dan Kearifan Lokal

Data keamanan dan ketertiban Berkurangnya kasus-kasus di masyarakat

ST2, ST3, WT2

VC13



115

Tujuan


Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Peningkatan Akses aksesibilitas dan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan dan kualitas pendidikan Mutu Pendidikan Masyarakat Peningkatan hak Meratanya tingkat dasar masyarakat pendidikan baik di desa dalam memperoleh maupun di kota pendidikan Bidang Pendidikan Peningkatan Tersedianya fasilitas lengkap sarana/prasarana yang menunjang pendidikan, pemuda, terlaksananya pendidikan olah raga dan yang efektif dan efisien pramuka


SWOT

Value Chain

Kebutuhan Informasi

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)

WO3

VC5

Data jumlah anak usia sekolah, Data siswa

Terpenuhinya sarana pendukung pendidikan di setiap sekolah

WO3

VC5, VC18, VC19

Data sarana dan prasarana pendidikan

Terpenuhinya sarana dan prasarana pada setiap kegiatan yang dilakukan

WO5, WT3

VC5, VC18, VC19

Data sarana dan prasarana pendidikan

WO3

VC17

Data Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

WT2

VC6

Data kependudukan

VC6

Data sarana dan prasarana kesehatan

Peningkatan Peningkatan kualitas dan Terpenuhinya target jumlah kualifikasi tenaga kapasitas tenaga pendidik tenaga pendidik pendidik Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Adanya Dukungan Meningkatnya Angka profesionalisme aparatur Harapan Hidup (AHH) Peningkatan Derajat kesehatan Bidang Kesehatan Peningkatan Sarana/ Kesehatan Kuantitas dan kualitas masyarakat prasarana kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai memadai sesuai SPM spesifikasi

WT2



116

Tujuan

Sasaran Pencapaian / CSF Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengembangan layanan sistem kesehatan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam ber-KB

SWOT

Pelayanan kesehatan dapat mencakup 80% dari jumlah penduduk

Value Chain

Kebutuhan Informasi

VC6

Informasi pelayanan kesehatan

WO2, WO5, WT3

VC6, VC20


WT2

VC6

Data puskesmas

WT1

VC4, VC12


Pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan

Berfungsinya sistem pelayanan kesehatan di setiap bagian Setiap kecamatan terdapat pelayanan kesehatan kepada masyarakat Setiap bagian di bidang kesehatan mengimplementasikan SOP

Peningkatan Kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Menurunnya angka perceraian

ST3

VC8

Data kependudukan

Setiap Pembangunan disertai dengan Penghijauan

SO5

VC9

Informasi tata ruang dan lingkungan hidup

Jenis dan jumlah infrastuktur dibangun sesuai kebutuhan

WT4, WO2, WT3

VC2, VC8

Data infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial

Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan

Bidang Keluarga Berencana


Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur Terciptanya Penataan Kota yang Baik dan Penghijauan

Bidang Tata Ruang

Tersedianya dasar hukum Penciptaan struktur dan pola tata ruang

Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Kawasan Strategis dan Perdesaan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang

Berfungsinya tata ruang wilayah menurut aspeknya

VC9

Informasi tata ruang dan lingkungan hidup



117

Tujuan Bidang Sumber Daya Air

Bidang Drainase

Bidang Perumahan dan Pemukiman


Bidang Transportasi

Kajian potensi sumber dan penetapan dasar hukum pemanfaatannya Desain dan pembangunan bertahap sistem drainase dari hulu ke hilir



Peningkatan daya dukung jaringan irigasi dan sumber daya air

Persentase debit air di kawasan pertanian

Terimplementasinya sistem drainase dengan efektif.

Tidak ada banjir dan genangan sepanjang jalan

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang

Peningkatan Daya Dukung Perumahan dan Fasilitas Permukiman

Pembangunan perumahan dan fasilitas yang memadai dan sesuai prosedur

Pemenuhan kebutuhan ruang interaksi sosial yang sehat bagi masyarakat

Adanya lingkungan pemukiman yang aman dan tentram bagi masyarakat

Tidak ada bentuk kriminalitas yang meresahkan

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup

memperbaiki dan mengoptimalkan konsidi jalan untuk dapat lebih bermanfaat.

Peningkatan sarana dan prasarana tranportasi

SWOT

Value Chain

Kebutuhan Informasi

VC13

Data sarana dan prasarana pertanian

VC13

Informasi lingkungan

VC10

Informasi lahan perumahan

ST2

VC8

Data kriminalitas

Setiap pembangunan disertai dengan pemeliharaan lingkungan hidup

SO5

VC9

Informasi lingkungan hidup

Peningkatan daya dukung ruang terbuka hijau

Tingkat polusi udara dan intensitas kejadian banjir

SO5

VC9

Informasi lingkungan hidup

Peningkatan pelayanan prasarana transportasi Peningkatan pelayanan sarana transportasi Peningkatan penertiban transportasi

Ketersediaan Prasarana Transportasi yang memadai Angka kecelakaan pejalan raya Intensitas kemacetan dan pelanggaran lalu lintas

VC13

Data sarana dan prasarana transportasi

VC11, VC13

Data kecelakaan jalan raya

WT2

VC13

Data pelanggaran



118

Tujuan


Indikator Kinerja / Prime Measure menurun

SWOT

Value Chain

Kebutuhan Informasi

Prioritas 6: Penguatan KUKM, Jasa, Perdagangan, dan Revitalisasi Pertanian Meningkatkan kontribusi sumberdaya perdagangan

Bidang Perdagangan dan Jasa

Peningkatan diversifikasi produk perdagangan Peningkatan informasi kebutuhan produk, akses pasar, harga, kualitas produk, packing, labeling Pembinaan usaha mikro

Bidang UKM dan Koperasi Pembentukan sentra UKM di tiap Kecamatan

Peningkatan Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Masyarakat

Tiap wilayah memberikan persentase kontribusi PDRB di setiap sektor

SO1, SO4, WO1, ST4

VC9

Data perekonomian

Adanya produk perdagangan yang terdiversifikasi

jumlah produk perdagangan lokal

SO1, SO2, SO2, SO3, SO4, WO1

VC9

Data produk perdagangan lokal

Peningkatan Kinerja Perdagangan dalam Perekonomian

Meningkatnya persentase kontribusi daerah

WO1

VC9

Data pendapatan daerah

Peningkatan kinerja Usaha Kecil dan Menengah sebagai penggerak perekonomian masyarakat

Persentase kontribusi KUKM terhadap perekonomian daerah

WO1

VC7

Data pendapatan daerah

Peningkatan kinerja Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian

Menurunnya angka kemiskinan daerah

Data perekonomian SO1, ST4

VC7



119

Tujuan

Bidang Pertanian/ Nelayan

Kemitraan UMKM dengan lembaga Keuangan

Terjalinnya hubungan kerja sama kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan.

Revitalisasi/ perkuatan sarana/prasarana pertanian Penguatan lembaga/organisasi di tingkat petani

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pertanian Berfungsinya lembaga/organisasi tingkat petani

Peningkatan SDM petani akses terhadap informasi dan permodalan Meningkatkan keberdayaan Petani


Meningkatnya akses modal

SWOT

ST1, SO5

Kesesuaian dengan spesifikasi standar

Value Chain

Kebutuhan Informasi

VC9

Informasi penanaman modal dan investasi

VC2, VC3


Meningkatnya kinerja sektor pertanian

SO4

VC 11, VC13

Informasi pertanian

Terciptanya aksesibilitas yang mudah bagi SDM petani terhadap informasi dan permodalan

Persentase output produksi pertanian

SO4

VC12

Informasi pertanian

Peningkatan kualitas SDM petani di bidangnya

Menurunnya angka kegagalan panen

WO3

VC13

Informasi pertanian

Peningkatan daya dukung perikanan dan kelautan dalam perekonomian

Output perikanan dan kelautan yang meningkat dari tahun ke tahun

SO2

VC13

Informasi perikanan dan kelautan

Menemukan potensi ekonomi dan meningkatkan daya saing produk UKM

Peningkatan ketahanan pangan dan kinerja pertanian dalam perekonomian

Output produksi yang meningkat setiap tahun

WO3

VC13

Data perekonomian

Menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru

Peningkatan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan kualitas tenaga kerja.

SO1, WO3

VC7

Memperkuat ekonomi masyarakat menengah kebawah

Bidang Ketenagakerjaan


Persentase angka pengangguran

Data tenaga kerja



120

Tujuan Peningkatan investasi PMDN/PMA untuk berbagai sektor jasa, perdagangan dan wisata

Bidang Investasi

Penyederhanaan birokrasi investasi Menciptakan iklim investasi yang kondusif Meningkatkan daya saing daerah

Bidang Industri



SWOT

Adanya peningkatan investasi PMDN/PMA di sektor jasa, perdagangan dan wisata

Adanya kekhususan wilayah untuk bisnis, kuliner dan pariwisata

SO2, SO3, WT3, SO5

VC11

Informasi pariwisata

Setiap SDM menjalankan fungsi dan perannya masingmasing

WO3, WT1

VC17

Informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Angka kriminalitas yang menurun

ST2

VC13

Data kriminalitas

Bertambah kuatnya daya saing daerah dalam pembangunan

Munculnya potensi-potensi baru di daerah

SO2, SO4

VC13

Data perekonomian

Adanya peningkatan persentase output industri besar dan kecil

WO1, SO1

VC13

Data perekonomian

Rasio waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu output produksi

WO2, WT3, WO5, WT4

VC20

Data perekonomian

Terciptanya birokrasi investasi yang efektif dan efisien

Terciptanya kerjasama Membangun kemitraan antara industri besar dengan industri besar dengan industri kecil yang indsutri kecil yang mendukung perekonomian saling menguntungkan daerah Instalasi dan aplikasi teknologi informasi

Terimplementasinya teknologi informasi pada sektor industri

Prioritas 7: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adanya upaya Peningkatan Penanggulangan penanggulangan angka kesejahteraan kemiskinan kemiskinan secara efektif masyarakat

Value Chain

Kebutuhan Informasi

Data kependudukan Jumlah RTS yang semakin berkurang

WT2

VC8



121

Tujuan

Penurunan pengangguran



SWOT

Value Chain

Kebutuhan Informasi

Peningkatan keberdayaan dan pelayanaan kesejahteraan sosial masyarakat

Menurunnya jumlah PMKS di daerah

WT2

VC8

Data kependudukan

Berkurangnya tingkat pengangguran di daerah

Persentase tingkat pengangguran

WO3

VC7

Data tenaga kerja

Prioritas 8: Kepariwisataan, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Peningkatan Kinerja Pariwisata Membuka Akses Pariwisata Seluas-luasnya Bagi Masyarakat

Jumlah wisatawan lokal dan mancanegara

SO3, SO5

VC11

Data wisatawan, Informasi pariwisata

Optimalisasi wisata kuliner

Peningkatan tempat-tempat sebagai lokasi wisata kuliner

Jumlah Wisatawan meningkat

SO2, SO3, SO4

VC20

Data wisatawan, Informasi pariwisata

Pengembangan wisata bahari

Pemanfaatan wisata bahari sebagai pendongkrak perekonomian

100% sarana dan prasarana terpenuhi

SO5

VC13

Data sarana dan prasarana pariwisata

VC18, VC19

Data sarana dan prasarana perkotaan

VC8

Data kriminalitas

Revitalisasi Banten Lama

Bidang Pariwisata dan Budaya

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Memperbaiki dan mengoptimalkan kondisi jalan untuk dapat lebih bermanfaat Menjadikan perempuan dan anak sebagai aset penting yang mendukung pembangunan.

Optimalnya sarana pendukung jalan sebagai faktor utama dalam pariwisata

Berkurangnya angka kerusakan jalan setiap tahun

Peningkatan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berkurangnya angka eksploitasi terhadap perempuan dan anak

WT2




122

5.2

Fase Analysis Setelah memahami situasi bisnis dan arahannya, tahap selanjutnya adalah analisis terhadap sistem informasi. Pada tahapan analisis ini akan dibahas bagaimana pemahaman atas lingkungan sistem informasi saat ini dalam

memenuhi

kebutuhan

bisnis

kemudian

dilanjutkan

dengan

pengembangan dan arahan sistem informasi serta rekomendasi dan solusi alternatif yang dianggap perlu untuk pengembangan sistem informasi kedepannya.

5.2.1 Memahami Situasi Sistem Informasi Saat Ini Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem informasi yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan tupoksinya sehari-hari, infrastruktur teknologi informasi saat ini (hardware dan network), dan sumber daya manusia yang ada saat ini (Organisasi Sistem Informasi). Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan responden berasal dari manajemen menengah dan fungsional pranata komputer pada beberapa SKPD.

5.2.1.1 Lingkungan Aplikasi / Sistem Informasi Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru, masih dalam tahap pengembangan dalam setiap bidang pembangunannya. Aplikasi Bisnis/ Sistem informasi yang dipakai untuk menunjang proses bisnis/ pelayanan publik banyak bersifat support dan bersifat key operational. Beberapa aplikasi key operational merupakan sistem informasi milik instansi vertikal yang memberikan hak user bagi pemerintah Kota Serang. Aplikasi yang belum go live dimasukkan kedalam high potential karena baru mulai dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk aplikasi/ sistem informasi yang berada di area support lebih banyak digunakan untuk keperluan internal SKPD yang mendukung core business dari SKPD tersebut. Universitas Indonesia


123

Penggunaan

sistem

informasi

di

setiap

SKPD

berikut

kegunaannya dapat dilihat pada Tabel 5.43 berikut ini: Tabel 5.4 Aplikasi/ Sistem Informasi pada Pemkot Serang No.

Nama Aplikasi

1

Website pemda Kota Serang

2

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

3

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan)

4

Sistem Informasi Penggajian (Simda Gaji)

Pemanfaatan www.serangkota.go.id sebagai sarana layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi seputar pemerintahan Kota Serang Layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Serang Pengelolaan keuangan daerah meliputi: penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi pelaporan. Pengelolaan pembayaran gaji PNS

Tools dan Database

Platform

SKPD Pengelola

Web base

Php + mysql

Bappeda

Web base

Php + mysql

Sekretariat Daerah

Local host

Foxpro + dbase

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Local host

Foxpro + dbase

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah

Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD) Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pengelolaan barang inventaris dan barang habis pakai, meliputi: perencanaan dan pelaporan

Local host

Power Builder + mysql

Pengelolaan perencanaan dan pembangunan

Belum Go live

.net + MsSql

7

Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (Simtap)

Pengelolaan Perijinan Usaha dan Non Usaha terpadu satu atap

Local host

.net + MsSql

8

Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Pengelolaan Investasi/ Penanaman Modal

Web base (belum Go)

Java + Oracle 11G

BPTPM (hak user dari BKPM)

9

Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (Siduga)

Pengelolaan data, statistik kependudukan dan keluarga berencana

Web base

Java + Oracle 11G

Badan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan KB (hak user dari BKKBN)

10

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi: kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun

Web base

Java + Oracle 11G

Badan Kepegawaian Daerah (hak user dari BKN)

5

6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)



124

Nama Aplikasi

11

Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)

Pengelolaan data dan informasi kepegawaian

12

Sistem informasi Kepangkatan (Simkap)

Pengelolaan kenaikan pangkat PNS

13

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil

Local host

.net + MsSql

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)

14

e-KTP

Pengelolaan KTP elektronik

Local host

Java + Oracle 11G

Kecamatan

15

Mypustaka

Layanan perpustakaan online

Belum Go live

Php + mysql

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

16

Dapodik

Data nomor induk siswa

Web base

Php + mysql

Dinas Pendidikan

17

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Data nomor unik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Web base

Php + mysql

18

Sistem Informasi Ujian Nasional (SimUN)

Administrasi peserta ujian nasional

Web base

Php + mysql

Web base

Php + mysql

Local host

-

Semua SKPD

Local host

PB + mysql

Dinas Kesehatan

19

e-Audit

20

MS-Office

21

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

Pemanfaatan

Tools dan SKPD Database Pengelola Power Badan Builder Local host Kepegawaian + Daerah mysql

No.

Sistem informasi manajemen untuk pengelolaan pengawasan pembangunan Pendukung administrasi sehari-hari Pengelolaan layanan pusat kesehatan masyarakat

Platform

Badan Microsoft Kepegawaian Access Daerah

Local host

Dinas Pendidikan (mendapatkan hak user dari LPMP) Dinas Pendidikan (mendapatkan hak user dari Kemdiknas) Inspektorat (mendapatkan hak user dari BPK)

Sumber: wawancara dan observasi

Semua Sistem Informasi yang ada kemudian dipetakan ke dalam Matriks McFarlan’s Grid untuk dijadikan portofolio internal sistem informasi yang ada sekarang.



125

Tabel 5.5 Mc Farlan Grid Sistem Informasi saat ini Strategic

High Potential SPIPISE Simrenbangda Mypustaka

Tidak ada

Website Kota Serang SPSE Simtap e-KTP SAPK SIAK e-Audit Siduga SimUN Simpus

MS-Office (word, excel, Powerpoint) Simpeg SimKP Simda Keuangan Simda Barang Simda Gaji NUPTK Dapodik

Key Operational

Support

5.2.1.2 Infrastruktur Teknologi Informasi Pemahaman infrastruktur teknologi informasi saat ini mencakup perangkat keras (hardware) dan jaringan (network). Keadaan perangkat

keras

SI / TI

yang ada saat

ini

di

lingkungan

pemerintah Kota Serang, semuanya tersebar di seluruh SKPD. Perangkat komputer

yang

dioperasikan

bervariasi dari tingkat

kecanggihan teknologinya. Dilihat dari segi kuantitas, perangkat keras yang dimiliki SKPD belum mencukupi untuk menanggung beban kerja yang ada. Perangkat keras penyedia layanan pun (server) hanya dimiliki oleh beberapa SKPD saja, tidak semuanya memiliki server. Fungsi server belum dibedakan menurut fungsi khususnya (dedicated), tidak ada pemisahan fungsi server sebagai web server, Aplikasi server, mail server, dan sebagainya. Semuanya dilakukan oleh satu jenis server saja. Dalam lingkup pemerintah Kota Serang, belum ada lokasi khusus untuk menyatukan seluruh server yang tersebar di beberapa SKPD.



126

Gambar 5.3 Infrastruktur TI Pemerintah Kota Serang

Gambar 5.3 menjelaskan keadaan infrastruktur yang digunakan saat ini oleh seluruh SKPD pada pemerintah Kota Serang. Pada gambar infrastruktur jaringan TI, belum ada jaringan yang menghubungkan antar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Serang.

5.2.1.3 Organisasi SI / TI Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang serta Peraturan Walikota Serang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi berada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Adapun susunan organisasinya adalah seperti digambarkan pada gambar 5.4 berikut ini:



127

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sekretaris

Kasubag Keuangan

Bidang Teknik Sarana & Prasarana

Kasubag Umum & Kepegawaian

Bidang komunikasi dan Informatika

Kasubag Program & Evalap

Bidang Lalulintas & Angkutan

Seksi Pengujian Kendaraan Mtr

Seksi Pos dan Telekomunikasi

Seksi Lalulintas

Seksi Keselamatan

Seksi Komunikasi

Seksi Angkutan

Seksi Perparkiran & Terminal

Seksi Sandi Telekomunikasi

Seksi Perhubungan Laut

UPT Parkir

UPT Terminal

Subag Tata Usaha

Subag Tata Usaha

Gambar 5.4 Struktur Organisasi Dishubkominfo Kota Serang

Personil yang menangani sistem informasi merupakan jabatan fungsional pranata komputer yang tersebar disemua unit kerja namun belum semuanya terisi. Walaupun telah ada satu unit kerja/ SKPD yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi, namun posisi unit kerja ini berada pada tingkat eselon IV. Hal ini menyebabkan kewenangan unit TI ini menjadi terbatas. Komposisi PNS pada Bidang Komunikasi dan Informatika berjumlah lima orang. Satu orang Kepala Bidang dan tiga orang Kepala Seksi dengan

unsur pelaksana hanya seorang Universitas Indonesia


128

merangkap teknis maupun non teknis untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Latar belakang pendidikan SI / TI hanya satu orang yaitu Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi, lainnya berlatar pendidikan administrasi. Hal ini menunjukkan kuantitas dan kualitas SDM SI / TI yang mengelola urusan SI / TI setingkat Kota Serang masih belum memadai (Data Kepegawaian Dishubkominfo, 2012).

5.2.1.4

Proses SI / TI

Kaitan proses SI / TI berhubungan dengan manajemen dan tata kelola SI / TI yang berbentuk kebijakan formal (peraturan daerah) atau Standar Operating Procedure (SOP) berupa keputusan kepala SKPD (juklak, juknis). Namun kenyataannya sangat minim sekali kebijakan atau SOP yang berkaitan dengan pengelolaan SI / TI. Area yang dipetakan dari proses SI / TI adalah pengelolaan infrastruktur TI, pengelolaan aplikasi bisnis dan pengelolaan sumber daya (Cassidy, 2006). Dari hasil wawancara didapatkan beberapa kondisi proses terkait aspek tersebut di atas: a. Pengelolaan Infrastruktur TI 1. Manajemen penyimpanan, belum ada pengelolaan terkait penyimpanan database yang terpusat. 2. Manajemen

ketersediaan,

belum

ada

pengelolaan

bagaimana jaminan ketersediaan setiap aplikasi layanan pemerintahan dan layanan masyarakat dikarenakan belum adanya Business Continuity Plan (BCP). 3. Manajemen perubahan, belum ada pengelolaan terhadap perubahan yang akan terjadi sebagai dampak pengunaan SI / TI. 4. Manajemen pemulihan bencana, belum ada Disaster Recovery Plan (DRP) dan Data Recovery Center (DRC) 5. Manajemen konfigurasi dan instalasi, belum ada cetak biru infrastruktur TI. Universitas Indonesia


129

6. Manejemen keamanan, belum ada kebijakan tentang keamanan data dan informasi. 7. Manajemen aset dan inventaris, telah ada tupoksi ini pada bagian aset Sekretariat Daerah Kota Serang.

b. Pengelolaan Aplikasi Bisnis 1. Rancangan

solusi

aplikasi,

sistem

informasi

masih

dibangun di masing-masing SKPD tanpa upaya integrasi. 2. Pembangunan

aplikasi,

pembangunan

aplikasi

menggunakan pihak ketiga, source code masih berada di pihak ketiga sehingga menimbulkan kerawanan dalam keamanan data dan informasi. 3. Pemeliharaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi dilakukan pihak ketiga.

c. Pengelolaan Sumber daya 1. Manajemen terkendala

keuangan, PAD

pengelolaan

relatif

kecil

keuangan

dan

skala

masih prioritas

penganggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik. 2. Manajemen vendor, masih terkendala jumlah pejabat pengadaan yang kompeten. 3. Manajemen sumber daya manusia, masih mengalami kendala jumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi.

5.2.1.5

Penganggaran SI / TI

Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tupoksi dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, didapatkan data penganggaran belanja Tahun

Anggaran

2012

dengan

total

anggaran

sebesar



130

Rp 5.609.021.000,- melingkupi sistem informasi dan teknologi informasi berupa: Anggaran

Belanja

Modal

Perangkat

Keras,

sebesar

Rp 3.397.732.000,Anggaran Belanja Sistem Informasi / perangkat lunak sebesar Rp 526.179.000,Anggaran Pemeliharaan dan Jaringan sebesar Rp 1.685.110.000

Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat membandingkan belanja SI / TI dengan total belanja langsung lainnya, belanja sarana dan prasarana SI / TI tidak lebih dari

2% dalam setahun anggaran.

Ditambah lagi permasalahan belum terencananya komposisi belanja SI / TI mencakup belanja perangkat lunak, aplikasi SI dan belanja pemeliharaan jaringan.

Gambar 5.5 Komposisi Belanja SI / TI Dari Gambar 5.5 terlihat bahawa 61% anggaran belanja SI / TI untuk keperluan peraangkat keras, tetapi hanya 7% dari belanja perangkat keras tersebut (Gambar 5.6) yang diperuntukkan untuk belanja mainframe (server), sisanya merupakan belanja komputer desktop dan notebook. Hal ini menunjukkan lemahnya visi interoperabilitas antar SKPD.



131

Gambar 5.6 Komposisi Belanja Perangkat Keras Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pemanfaatan SI / TI dalam proses bisnis (tata laksana) pemerintah Kota Serang belum menjadi prioritas (Ringkasan APBD Kota Serang, 2012). 5.2.2 Menganalisis Situasi Sistem Informasi saat ini Pada sub bab ini dilakukan analisis situasi sistem informasi saat ini dibandingkan dengan situasi eksternal sistem informasi dan arahan bisnis untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap analysis). Situasi eksternal sistem informasi berguna untuk mengetahui perkembangan terkini industri SI / TI yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi bisnis di masa yang akan datang. 5.2.2.1 Tren TIK Nasional Pembentukan Dewan TIK Nasional (DeTIKNas) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 yang memiliki tugas merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan TIK. Pembentukan DeTIKNas ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ICT di Indonesia, yang pada ujungnya mampu mendongkrak perekonomian nasional. DeTIKNas diketuai langsung oleh Presiden dengan wakil Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko EKUIN). Pengurus harian diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan beranggotakan sembilan menteri lainnya yaitu: Menteri

Hukum

dan

HAM,

Menteri

Perindustrian,

Menteri



132

Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara (sekarang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Sekretaris Kabinet. Tugas pokok DeTIKNas adalah memberi rekomendasi kebijakan pengembangan yang efektif dan efisien. Sebagai program unggulan, DeTIKNas telah meluncurkan inisiatif yang bernama “7 Flagship Program: e-procurement, e-Anggaran, National Single Window (NSW), e-Education, Palapa Ring, Legalisasi Software Pemerintah dan Nomor Identititas Nasional (NIN)”. Istilah lain yang cukup terkenal dalam konsep ICT economic adalah “Less Capex (capital expenditure), more Opex (operational expenditure)”. Hal nyata yang telah dirasakan adalah untuk beberapa fungsi layanan pemerintahan, pemerintah daerah telah merasakan manfaatnya berupa hak akses untuk sistem informasi manajemen yang dikeluarkan instansi vertikal dan kementerian dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya dalam hal kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dimana setiap pemerintah daerah menggunakannya. Hal ini sangat menguntungkan berbagai pihak, Instansi vertikal dapat memutakhirkan basis datanya secara online, pihak pemda dapat menggunakan

aplikasi

sistem

informasi

untuk

meningkatkan

pelayanan publik tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk instalasi sistem informasi.

5.2.2.2

Tren Sistem Informasi

Perkembangan industri sistem informasi dapat bermanfaat guna memastikan penerapan tata kelola pemrintahan yang baik (good governance). Beberapa teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan



133

oleh pemerintah Kota Serang untuk memanfaatkan sistem informasi yang terdepan dan akurat adalah: Datawarehouse dan Business Intelligence (DWBI) DWBI dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Serang sebagai data acuan yang dapat digunakan oleh level pimpinan (Kepala Daerah, dan Pejabat Eselon) untuk menentukan kebijakan dan kondisi masyarakat terkini dalam bentuk portal Executive Information System. Executive Information System EIS mampu menggambarkan kinerja pemerintahan dalam bentuk grafik untuk mendukung pengambilan keputusan. Datamining Datamining dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Serang untuk mendapatkan pola perilaku pelanggan dalam penggunaan ecommerce. Contoh penggunaan Datamining adalah untuk mengetahui tren produk yang sedang digemari pelanggan. Web Services Web service dapat digunakan sebagai pendekatan internal dan eksternal untuk pengintegrasian aplikasi. Tren Web 2.0 dapat menjadi pertimbangan E-procurement e-procurement merupakan proses permintaan dan pemenuhan kebutuhan melalui teknologi internet. Teknologi ini dapat mengurangi personil, biaya dan waktu. Document Management Pengelolaan dokumen termasuk didalamnya retensi, penyimpanan dan pemutakhiran. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk kepentingan penelitian.

Beberapa tren teknologi jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Serang yang dapat mendukung kemajuan teknologi informasi adalah: Universitas Indonesia


134

Network Protection Teknologi ini melindungi jaringan dari serangan virus, worms, dan malicious program lainnya. Voice-over-IP (VoIP) Teknologi ini akan menggantikan fungsi telepon tradisional yang memerlukan biaya tambahan. Dengan menggunakan VoIP kita dpat memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi antar SKPD secara “gratis” (komponen biaya satu paket dengan bandwidth internet). Internet Peningkatan penggunaan internet untuk keperluan komunikasi antar SKPD sehingga dapat mengurangi beban anggaran. Bekerjasama dengan ISP untuk pemanfaatan internet ini. Grid/ Cloud Computing Teknologi ini menggunakan jaringan internet dan server yang disediakan oleh penyedia layanan untuk mengelola data dan aplikasi. Cloud computing dapat membantu pemerintah Kota Serang untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi dan mengakses data yang diperlukan dengan memanfaatkan Software as a Service (SaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS) pada Cloud Computing. Data Center dan Data Recovery Center Data

center

adalah

suatu fasilitas yang

menempatkan sistem komputer dan

digunakan

untuk

komponen terkait, seperti

sistem telekomunikasi dan penyimpanan

data.

Fasilitas

ini

biasanya mencakup juga catu daya cadangan, koneksi,

Air

Conditioning (AC), pencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisik. Data recovery center merupakan co-location dari data center sebagai antisipasi bila terjadi gangguan pada data center.



135

5.2.2.3

SWOT Sistem Informasi

Analisis SWOT pada lingkungan SI / TI dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi strategi SI / TI. Tabel 5.5 Analisis SWOT SI / TI 1

2 3

Peluang (O) 1

2

3

Pemanfaatan SI / TI dapat memperbaiki kinerja organisasi Peningkatan jumlah tenaga SI / TI Harga produk SI / TI cenderung turun

Ancaman (T) 1

2

Kejahatan di bidang Teknologi Informasi Besarnya biaya penyediaan infrastruktur jaringan

Kekuatan (S) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment Flagship program DeTIKNas Beberapa aplikasi yang bersifat key operational telah digunakan

Upaya memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O) 1. Pemanfaatan SI / TI yang terintegrasi di seluruh SKPD sebagai enabler dalam pencapaian visi misi organisasi 2. Pemanfaatan Business Intelligence sebagai alat utama dalam perencanaan dan pembuatan keputusan 3. Mengkoordinasikan perencanaan, pengadaan dan pegembangan SI / TI

Upaya memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman (S-T) 1. Sosialisasi dan awareness tentang keamanan teknologi informasi 2. Memanfaatkan kemudahan program 7 flagship DeTIKNas untuk mengurangi biaya instalasi penyediaan infrstruktur SI / TI

Kelemahan (W) Pengelolaan SI / TI masih berada pada level eselon 3 2 Belum tersedianya data center untuk integrasi database 3 Pulau-pulau aplikasi (tidak interoperabilitas) 4 Anggaran pengembangan SI / TI belum menjadi prioritas 5 Penggunaan SI / TI hanya sebatas pendukung 6 Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM SI / TI 7 Belum memiliki legalisasi hukum perencanaan strategis sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi Upaya menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-O) 1. Sosialisasi untuk mendapatkan dukungan eksekutif dalam pemanfaatan SI / TI untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi 2. Peningkatan tugas dan tanggung jawab manajemen SI / TI 3. Pemanfaatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan SI / TI 4. Peningkatan kualitas SDM SI / TI melalui bimtek dan diklat fungsional Upaya memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman (W-T) 1. Pemanfaatan SI / TI yang terintegrasi di seluruh SKPD 2. Menerbitkan kebijakan dan prosedur formal mengenai tata kelola TI 1



136

5.2.2.4

Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

Hasil pendalaman untuk mendapatkan kebutuhan informasi pada tahapan visioning, kemudian dipetakan ke dalam blok fungsi aplikasi e-Government untuk mendapatkan solusi sistem informasi. Hasil pemetaan Solusi SI berdasarkan kebutuhan informasi sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.7 berikut: Tabel 5.7 Solusi Aplikasi Berdasarkan Kebutuhan Informasi Prioritas Kebutuhan Informasi Pembangunan I. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Bidang Tata Kelola

Data Kependudukan Informasi Pelaksanaan SPM Informasi Implementasi SOP penataan kelembagaan Data Laporan Keuangan Informasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Informasi kegiatan pelayanan masyarakat Informasi Kebijakan Daerah Data LHP Pengawasan Reguler Data Kepegawaian Informasi Beban Kerja

Solusi SI SI Administrasi Kependudukan (SIAK) SI Regulasi SI Keuangan SI Pelaporan Pemerintahan SI Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Website Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan SI Audit SI Kepegawaian SI Penilaian Kinerja PNS

SI Pengaduan Masyarakat SI Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan SI Pendaftaran dan Perijinan SI Dokumen Elektronik Bidang Hukum dan SI Manajemen Data dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Politik Pembangunan II. Pemantapan Kualitas Kehidupan Relijius dan Berbudaya Luhur Data Kriminalitas SI Jaring Pengaman Sosial Bidang kehidupan Informasi Kegiatan Pelayanan SI Publikasi Informasi relijius dan Masyarakat Umum dan Kepemerintahan berbudaya luhur Data Keamanan dan Ketertiban III. Peningkatan Kualitas Pendidikan Data jumlah anak usia sekolah SI Kependudukan Data siswa SI Pendidikan Bidang Pendidikan Data saran dan prasarana pendidikan SPSE Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan IV. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Data kependudukan SI Kependudukan Data sarana dan prasarana kesehatan SI Kesehatan Bidang Kesehatan Informasi pelayanan kesehatan SPSE Data puskesmas Bidang Keluarga SI Kependudukan Data kependudukan Berencana V. Peningkatan Infrastruktur Bidang SDM Aparatur Pemerintah

Informasi Keluhan Masyarakat Informasi Kegiatan Masyarakat Data Perijinan Data Pertanahan Data Arsip Daerah



137

Bidang Tata Ruang

Infromasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Data infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial

Bidang daya air


Sumber

Bidang Drainase

Informasi Lingkungan Hidup

Bidang Perumahan dan Pemukiman

Informasi lahan perumahan Data kriminalitas


Informasi Lingkungan Hidup

SI Tata Ruang dan Lingkungan Hidup SI Sarana Umum SPSE SI pertanian, peternakan dan perkebunan SI Jalan dan Jembatan SI Sarana Umum SPSE SI Tata Ruang dan Lingkungan Hidup SI Jaring Pengaman Sosial SI Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

SI Transportasi SI Jalan dan Jembatan SPSE VI. Penguatan KUKM, Jasa, Perdagangan, dan Revitalisasi Pertanian SI Keuangan Data perekonomian Bidang SI Industri dan Perdagangan Perdagangan dan Data produk perdagangan lokal SI Pengelolaan Pendapatan Jasa Daerah Data pendapatan daerah SPSE Data pendapatan daerah SI Pengelolaan Pendapatan Daerah Data perekonomian UKM dan Koperasi SI Potensi Daerah Informasi penanaman modal dan investasi SI Industri Kecil dan Menengah SI pertanian, peternakan dan Data sarana dan prasarana pertanian perkebunan Informasi Pertanian Pertanian/Nelayan SI Perikanan dan Kelautan Informasi perikanan dan Kelautan SI Pengelolaan Pendapatan Data perekonomian Daerah Ketenagakerjaan Data Tenaga Kerja SI Ketenagakerjaan Informasi Pariwisata SI Pariwisata Informasi Pelaksanaan tugas dan SI Penilaian Kinerja PNS Investasi fungsi SI Jaring Pengaman Sosial Data kriminalitas SI Pengelolaan Pendapatan Data perekonomian Daerah Industri Data perekonomian SI Industri dan Perdagangan VII. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Data kependudukan SI Kependudukan Kesejahteraan Data tenaga kerja SI Ketenagakerjaan Masyarakat VIII. Kepariwisataan, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SI Pariwisata Data wisatawan SI Potensi Daerah Bidang Pariwisata Informasi pariwisata SI Sarana Umum dan Budaya Data sarana dan prasarana pariwisata SI Jalan dan Jembatan Data sarana dan prasarana perkotaan SPSE Bidang Pemberdayaan Data kriminalitas SI Jaring Pengmaan Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Transportasi

Data sarana dan prasarana transportasi



138

Sedangkan kebutuhan Sistem Informasi berdasarkan value chain organisasi, didapat beberapa solusi SI sebagai berikut:

Tabel 5.8 Aplikasi Berdasarkan Value Chain Value Chain

Aktivitas

SKPD Pengelola

Kebutuhan Sistem Informasi

Inbound Logistic

Perencanaan

Bappeda, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, DPKD

Simrenbangda Simda Keuangan

Operation

Monitoring dan Pelaporan

Bappeda, Sekretariat Daerah, Inspektorat, DPKD

Simrenbangda, Simda Keuangan, e-Audit

Pelayanan Stakeholder

Semua SKPD yang memiliki tupoksi pelayanan

SIAK, Simpus, Simtap, e-KTP, SimUN, Dapodik, Siduga, SPIPISE SI Publikasi, Website, Content Management System

Outbound Logistisc

Marketing & Sales

Kehumasan

Sekretariat Daerah

Service

Penelitian dan Pengembangan

Bappeda

Administration & Infrastructure

Keuangan, Tata Usaha dan Kearsipan

Seluruh SKPD, KPAD

Simda Keuangan, Knowledge Management System

Human Resources Mangement/

Kepangkatan, Diklat, Mutasi, Disiplin, Karir

Seluruh SKPD, BKD

SAPK, SI Baperjakat

Product & Technology Development /

Sistem informasi dan Teknologi Informasi

Seluruh SKPD, Dishubkominfo

Website

Procurement

Pengadaan SDM, Barang jasa dan pemeliharaan perlengkpan

Seluruh SKPD, Setda, BKD

SPSE, SAPK, Simda Barang

5.2.3

Simrenbangda

Mengembangkan Solusi Alternatif Berdasarkan dari kelemahan yang teridentifikasi pada bagian sebelumnya, diperlukan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dan gap sistem informasi yang digunakan pada proses bisnis. Solusi tersebut mencakup: Universitas Indonesia


139

5.2.3.1 Solusi Alternatif SI Berdasarkan hasil pemetaan tujuan organisasi, kebutuhan sistem informasi, maka dapat dikelompokkan sesuai fungsi kebutuhan menjadi daftar aplikasi seperti

pada Tabel 5.9 sesuai dengan

fungsinya pada analisis value chain: Tabel 5.9 Solusi Sistem Informasi No.

Sistem Informasi

Modul

Fungsi

Knowledge Management System (KMS)

Knowledge Management System

Berfungsi untuk menyimpan aset pengetahuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang

2

Sistem Informasi Keuangan (SIK)

Sistem Akuntansi Sistem Anggaran Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Simda Barang Simda Gaji

Sistem Informasi Keuangan berfungsi untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan bagian keuangan

3

Content Management System (CMS)

Content Management System

Berfungsi untuk membantu tim content dalam memasukkan content untuk ditampilkan di website

4

Website Kota Serang

Konten seluruh SKPD Sistem Regulasi Sistem Pelaporan Pemerintahan Sistem Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Sistem Pengaduan Masyarakat Sistem Publikasi Informasi umum dan Kepemerintahan

Konten SKPD, Layanan Masyarakat, Publikasi, Regulasi, Hukum dan perundang-undangan

5

Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE)

Pelelangan Sistem manajemen pihak ketiga

Berfungsi untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa di setiap SKPD

1

6

Sistem Informasi Kepegawaian (Sipeg)

7

Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Siketan)

Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Baperjakat SAPK Simpeg

Sistem Jaring Pengaman Sosial

Berfungsi untuk membantu pengelola kepegawaian dalam melakukan aktivitas pengadaan CPNS, Kenaikan Pangkat PNS, Mutasi PNS, Pengembangan karir dan Disiplin PNS Informasi ketenagakerjaan, ketentraman dan ketertiban



140

No.

Sistem Informasi

Modul

Fungsi

Sistem Informasi Kesehatan (Sikes)

Sistem Puskesmas (Simpus) Sarana dan Prasarana Kesehatan Sistem Posyandu Sistem Keluarga Berencana (Siduga)

Layanan kesehatan masyarakat, posyandu dan keluarga berencana

9

Sistem Informasi Pendidikan (Sipen)

Dapodik NUPTK SimUN Darana dan Prasarana Pendidikan

Layanan pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, data peserta didik

10

Sistem Informasi Perijinan (SIP)

Sistem Pelayanan Terpadu (Simtap) SPIPISE

Layanan perijinan satu atap, perijinan usaha, non usaha dan investasi

11

Sistem Informasi Audit (SI Audit)

E-Audit

Pengawasan internal oleh Inspektorat

12

Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)

e-KTP SIAK

Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

13

Sistem Informasi Potensi Daerah (Sipoda)

Sistem Industri dan Perdagangan Sistem Industri Kecil dan Menengah Si Perikanan dan Kelautan Sistem Pertanian dan Perkebunan SI Pariwisata

Informasi perdagangan, industri, UKM, pertanian, perkebunan, Kelautan dan Pariwisata

14

Sistem Informasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (Sitarling)

Sistem Sarana umum Sistem Jalan dan Jembatan Sistem Transportasi

Berfungsi menyiapkan data dan informasi sarana umum, jalan, jembatan, dan transportasi

15

Sistem Informasi Perencanaan (Siren)

8

Solusi kebutuhan

Sistem Perencanaan dan Informasi perencanaan Pembangunan pembangunan daerah, (Simrenbangda) database elektronik dan manajemen data Sistem Dokumen Elektronik Sistem Manajemen data dan Pembangunan sistem informasi dipetakan berdasarkan fungsi

setiap sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tupoksi pemerintah Kota Serang ke dalam matrik strategic, high potential, key operational, dan support menurut matriks Mc Farlan’s grid.



141

Tabel 5.10 Mc Farlan Grid Rekomendasi Sistem Informasi Strategic SI Pendidikan SI Kesehatan Knowledge Management System SI Pendaftaran dan Perijinan SI Kependudukan (SIAK) SI Tata Ruang dan Lingkungan Hidup SI Ketenagakerjaan SPSE

Key Operational

High Potential Website Kota Serang SI Potensi Daerah

Content Management System SI Kepegawaian SI Audit SI Perencanaan SI Keuangan

Support

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi rekomendasi portofolio aplikasi mendatang yang diusulkan. Pemetaan ini bertujuan untuk membuat prioritas dalam pengembangan sistem informasi. Solusi kebutuhan SI yang sudah dipetakan ke dalam matriks Mc Farlan’s grid selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan. Hal ini dilakukan untuk menentukan sistem informasi apa saja yang akan dibuat, tetap, diganti, di-upgrade, dan dihilangkan. Pembuatan baru artinya aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang akan dibangun kedepannyaa. Aplikasi yang tetap adalah kondisi sistem informasi saat ini yang tetap dipertahankan sampai kebutuhan sistem informasi akan datang. Aplikasi yang di update adalah aplikasi yang akan menjadi modul (bagian) dari sistem informai yang tetap atau akan dibangun baru. Aplikasi yang dihapus atau dihilangkan adalah aplikasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan bisnis akan datang. Analisis kesenjangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut:



142

Website SPSE Simtap SPIPISE e-KTP SIAK SAPK e-Audit Simrenbangda Siduga SimUN SimNUPTK Dapodik MS-Office Simpeg SimKP Simda Keuangan Simda Barang Simda Gaji

Hapus

Siren

Siketan

Sitarling

Sipoda

SIAK

SI Audit

SI Perijinan

Sipen

SIkes

U T U T U T T T U U U U U H U H U U U

Simpus Baru

Analisis Kesenjangan SI / TI

Sipeg

SPSE

website

SI Saat ini

CMS

KMS

Solusi SI

SI Keuangan

Tabel 5.11

U B

B

Keterangan:

Penyusunan

U: Upgrade, B: Baru, H: Hapus, T: Tetap

solusi

sistem

informasi

dan

layanannya

dikelompokkan dalam sebuah kerangka Peta Solusi Aplikasi eGovernment.

5.2.3.2 Solusi Pilihan Pengembangan Infrastruktur Berdasarkan analisis kondisi organisasi saat ini dapat dilihat bahwa lokasi SKPD yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Serang. Pengelolaan TI-nya pun tersebar pada masing-masing SKPD, baik pengelolaan sistem aplikasi hingga pengelolaan infrastruktur hardware dan jaringan. Untuk meningkatkan tingkat managebility, realibility dan integrity dari data dan layanan informasi maka arah pengembangan infrastruktur TI hendaknya dapat mengikuti prinsip berikut :



143

1.

Pengembangan dilakukan secara terpusat;

2.

Pemilihan seluruh komponen infrastruktur teknologi dilakukan secara terpusat;

3.

Standar spesifikasi infrastruktur teknologi informasi dilakukan secara terpusat;

4.

Setiap user sistem

aplikasi harus memiliki username dan

password.

Arah pengembangan infrastruktur TI adalah untuk meningkatkan : a. Availability yang termasuk : - Manageability:

kemampuan

untuk

memonitor

dan

mengontrol resource. - Serviceability : kemampuan untuk mengenali masalah dan melakukan perbaikan. - Performance

:

kemampuan

sebuah

komponen

untuk

melakukan tugasnya - Reliability: kemampuan untuk bertahan terhadap failures. - Recoverability: kemampuan untuk menyimpan sistem supaya kembali bekerja setelah terjadi interupsi. - Assurance: kemampuan untuk memberikan

protection,

integrity, dan ketepatan informasi. b. Adaptability, kemampuan untuk mensupport sistem yang memiliki environment yang berbeda. - Interoperability:

kemampuan

untuk

beroperasi

lintas

platforms dan sistem. - Scalability:

kemampuan

untuk

mengembangkan

memperluas, atau meningkatkan kinerja dan kapasitas sesuai kebutuhan. - Portability:

kemampuan

untuk

memindahkan

data,

komponen, aplikasi, atau sumber daya lainnya. c.

Extendability, kemampuan untuk menambahkan fungsionalitas atau menawarkan layanan baru. Universitas Indonesia


144

Untuk mencapai tujuan di atas maka dapat dirumuskan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Menggunakan platform yang bersifat open standard, dengan tujuan untuk membangun tingkat adaptability dan extendability. 2. Menggunakan pattern-pattern

yang telah terbukti powerfull

untuk mengatasi masalah bisnis seperti n-tier pattern, store and forward pattern dan lain-lain. 3. Melakukan

perubahan

terhadap

infrastruktur

TI

untuk

mengintegrasikan semua aplikasi dengan menambahkan layer integration. 4. Melakukan redundansi dan restrukturisasi jaringan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan dalam mengelola. 5. Mengadakan data center sekaligus disaster recovery center bekerjasama

dengan

Kemenkominfo

sebagai

bentuk

penghematan anggaran. 6. Memanfaatkan Teknologi Cloud Computing untuk beberapa software aplikasi (Software as a Service) yang digunakan secara masal sehingga dapat menghemat dana dengan hanya membeli satu buah lisensi. 7. Menggunakan teknologi Vitual Private Server, untuk beberapa aplikasi digabungkan dalam satu server sehingga dapat menghemat dana dengan hanya perlu satu server untuk beberapa aplikasi.

5.2.3.3 Solusi Pilihan Pengembangan Organisasi Dalam

buku

lima

dimensi

Pemeringkatan

e-Government

Indonesia (PeGI) yang dikeluarkan Departemen Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika), pada aspek dimensi kelembagaan diarahkan untuk mengakomodir elemen utama pembentukan organisasi. Elemen-elemen yang perlu dikandung pada umumnya adalah:



145

1.

Sumber daya manusia

2.

Hukum (regulasi, standar)

3.

Keuangan

4.

Layanan

5.

Pengembangan

6.

Operasional

7.

Kualitas (Quality Assurance)

8.

Manajemen Risiko

Gambar 5.7

Menggambarkan elemen utama yang perlu ada

dalam organisasi SI / TI seperti dibawah ini:

Gambar 5.7 Elemen Utama Model Organsiasi SI / TI (DP Harshman-www.fromtheranks.com)

Solusi

organisasi

SI

dapat

pula

mengikuti

pola

yang

diperkenalkan oleh Anita Cassidy dengan susunan seperti pada Gambar 5.8.



146

CIO Perencanaan strategis Memastikan keselarasan SI dan bisnis Mengkomunikasian SI dan bisnis Mengelola anggaran keuangan Mengelola sumber daya manusia Mengelola unjuk kinerja

Infrastruktur Memelihara jaringan Memelihara server & hardware Mengelola keamanan Sistem cadangan Administrasi database Remote connectivity Pengelolaan data kontrak

Aplikasi

Layanan Pelanggan

Memahami kebutuhan bisnis Improve proses bisnis Integrasi, dukungan, upgrade aplikasi bisnis Mendisain, membangun, menguji solusi SI Mendukung kegiatan adhoc

Mengoperasikan helpdesk Pelatihan pengguna Instalasi dan upgrade software dan hardware Mendukung layanan web Mengelola persediaan, lisensi software, dokumen kontrak

Gambar 5.8 Struktur Utama Organisasi SI / TI (Cassidy, 2006) Beberapa elemen dapat disediakan pada tingkat organisasi lebih tinggi atau digabungkan pada elemen lain sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan prioritas dari masing-masing pemerintah daerah. 5.2.3.4 Solusi Pengembangan Proses SI Mengikuti buku panduan pemeringkatan e-Government Indonesia dari aspek kebijakan, ditentukan bahwa kebijakan TIK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Kebijakan TI menentukan harapan atas perilaku pengguna dan penyedia TI; Kebijakan TI menentukan perilkau yang diharapkan dan tepat; Pegawai menggunakan kebijakan untuk memandu keputusan yang berpengaruh ke organisasi; Arsitektur kebijakan melihat risiko dalam kebijakan bisnis sebelum menghasilkan kebijakan.



147

Adapun proses dalam pengembangan kebijakan TIK berupa: Menentukan kebijakan pemerintahan Mengkomunikasikan kebijakan ke pegawai Mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan

Gambar 5.9 Langkah pengembangan kebiijakan (Willet, 2008)

Kebutuhan adalah panduan untuk pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan nilai dan kepentingan. Kebijakan menyatakan apa yang harus atau tidak harus dilakukan pihak tertentu. Sifatnya wajib, berubahnya lambat, singkat dalam tata bahasa dan sederhana juga memiliki

sedikit

pengecualian.

Standar

memberikan

kriteria

konsistensi. Sifatnya dapat diukur, terdapat titik pengecekan dan divalidasi melalui proses review. Prosedur mendokumentasikan bagaimana melakukan sesuatu. Sifatnya merupakan implementasi rinci dari kebijakan. Petunjuk adalah rekomendasi dan bersifat opsional, lebih dapat diubah dan sering kompleks, juga terdapat banyak pengecualian.



148

5.3

Fase Direction Pada tahap ini akan ditentukan arahan manajemen puncak serta rencana pengembangan

sistem

informasi

berdasarkaan

rekomendasi

sistem

informasi pada bagian sebelumnya. Tahap ini terbagi menjadi tiga sub tahap yaitu: mengembangkan arahan dan visi sistem informasi, mengembangkan perencanaan sistem informasi dan menentukan prioritasi sistem informasi yang akan dikembangkan.

5.3.1 Mengembangkan Arahan dan Visi Sistem Informasi Menggunakan panduan yang telah disediakan oleh Anita Cassidy yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah Kota Serang yang diturunkan dari analisis SWOT Sistem Informasi, maka didapat visi dan misi SI / TI sebagai berikut:

Visi Sistem Informasi Menjadikan Kota Serang sebagai kota digital yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi demi mewujudkan landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan.

Misi Sistem Informasi Mendorong pengelolaan pemerintahan yang: 1. Mengimplementasikan teknologi yang memenuhi kebutuhan pelayanan

publik

yang

prima

dan

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik; 2. Menyiapkan informasi, tools, dan metode untuk meneruskan pembanguan berkelanjutan; 3. Menyiapkan kemudahan akses bagi produk daerah melalui sistem informasi yang handal dan efisien; 4. Mengembangkan

kehidupan

ramah

lingkungan

dengan

pemanfaatan “green solution” teknologi informasi.



149

Tujuan Sistem Informasi: Fokus kepada masyarakat dan pemangku kepentingan: Pemungkin Teknologi: layanan, informasi dan proses akan terdigitalisasi dan menjadi mungkin dengan pemanfaatan teknologi. Proaktif: pelayanan publik proaktif menempatkan layanan langsung kepada masyarakat. Profesionalisme: sistem informasi akan mengurusi pelanggan dengan kejujuran, integritas, sopan dan penghormatan. Komitmen: kami bangga dan berantusias untuk menjaga komitmen dalam pelayanan.

Strategi Sistem Informasi Diambil dari hasil pemetaan analisis SWOT SI, didapat strategi SI sebagai berikut: Mengkoordinasikan perencanaan, pengadaan dan pegembangan SI / TI, Sosialisasi untuk mendapatkan dukungan eksekutif dalam pemanfaatan SI / TI untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi Peningkatan tugas dan tanggung jawab manajemen SI / TI Pemanfaatan

kerjasama

dengan

pihak

swasta

untuk

pengembangan SI / TI Peningkatan kualitas SDM SI / TI melalui bimtek dan diklat fungsional Sosialisasi dan awareness tentang keamanan teknologi informasi Memanfaatkan kemudahan program “7 flagship DeTIKNas” untuk mengurangi biaya instalasi penyediaan infrstruktur SI / TI Pemanfaatan SI / TI yang terintegrasi di seluruh SKPD Menerbitkan kebijakan dan prosedur formal mengenai tata kelola TI.



150

5.3.2 Mengembangkan Rencana Sistem Informasi Pada bagian ini akan dirinci arahan yang akan digunakan dalam perencanaan strategis SI / TI meliputi aspek aplikasi bisnis, infrastruktur teknologi informasi, organisasi SI / TI, dan proses tata kelola SI / TI. 5.3.2.1

Arahan Aplikasi Bisnis

Pada bagian solusi SI telah dipaparkan usulan aplikasi-aplikasi yang mendukung kinerja pemerintah Kota Serang. Secara ringkas arsitektur aplikasi dipetakan pada Gambar 5.10:

Website Kota Serang Content Management System Knowledge Management System Public Service Broker SI Potensi Daerah SI Perijinan SPSE

SI Kepegawaian SI Audit SI Perencanaan SI Keuangan

Basis data industri Basis dataGeografis

Basis Data Keuangan Basis Data Pegawai

Firewall, Proxy Sekuriti, enkripsi

SI Kependudukan SI Kesehatan SI Pendidikan SI Ketenagakerjaan SI Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Basis data Penduduk Dapodik

Sistem Dokumen Elektronik

Gambar 5.10 Arsitektur Aplikasi Pemerintah Kota Serang

Selanjutnya dipetakan aplikasi-aplikasi yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna (SKPD). Setiap SKPD yang memiliki tupoksi yang beriringan dan bersinergi, maka mereka memiliki hak penuh

untuk

dapat

mengubah,

menghapus,

menambah

atau

mengurangi. Sedangkan bagi SKPD yang tidak memiliki tupoksi yang berkaitan, maka hak akses hanya untuk melihat saja. Berikut merupakan tabel pemetaan aplikasi terhadap kebutuhan SKPD pengguna pada pemerintah Kota Serang:



151

Setda DPRD Dindik Dinkes Bappeda BPTPM Inspektorat BPMPKB BKD Dispora DPKD Dinas PU Dinas Tata Kota Disdukcapil Disnaker Dsiperindag Dispora Dishubkominfo Dinas Pertanian KPAD Kesbangpollinmas Kanotr LH Kecamatan BPBD Ban Pol PP

Tabel 5.20 Pemetaan Aplikasi terhadap Pengguna

Knowledge Management System (KMS)

R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R

Sistem Informasi Keuangan (SIK)

R

R R R R R A R R R A R R R R R R R R R R R C R R

Content Management System (CMS)

R

R R R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R

Website Kota Serang

A

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE)

A

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Sistem Informasi Kepegawaian (Sipeg)

R

R R R R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R

Sistem Informasi Kesehatan (Sikes)

R

R R A R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R

Sistem Informasi Pendidikan (Sipen)

R

R A R R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R R

Sistem Informasi Perijinan (SIP)

R

R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Sistem Informasi Audit (SI Audit)

R

R R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)

R

R R R R R R R R R R R R A R R R R R R A R A R R

Sistem Informasi Potensi Daerah (Sipoda)

R

R R R R R R R R R R R R R R A R R A R R R C R R

Sistem Informasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (Sitarling)

R

R R R R R R R R R R A A R R R R R R R R R C A R

Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Siketan)

R

R R R R R R R R R R R R R A R R R R R A R R R A

Sistem Informasi Perencanaan (Siren)

R

R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Keterangan : C=Create; R=Read;

U=Update;

D=Delete;

A=All(CRUD)




152

5.3.2.2

Arahan Infrastruktur TI

Untuk mendukung aplikasi dan sistem informasi pemerintah Kota Serang, diperlukan infrastuktur yang baik. Arahan arsitektur TI terdiri dari sembilan komponen utama seperti digambarkan pada Gambar 5.11:

Gambar 5.11 Infrastruktur TI pemerintah Kota Serang

1) API, Application Programming Interface (API) dibuat untuk komunikasi antara suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya dengan tujuan untuk integrasi sehingga setiap aplikasi dapat saling bertukar data. 2) Presentation, Pada presentation layer ini berupa: web server, terminal server, email. 3) Application Server, Application server digunakan adalah apche karena pengembangan sistem aplikasi menggunakan open source software. Teknologi ini dipilih, karena merupakan teknologi yang bersifat open stadard, sehingga lebih mudah dalam melakukan maintenance.



153

4) Integration Server, Integration layer menggunakan LDAP karena sebagian besar server menggunakan sistem operasi open source, sehingga lebih terjamin kompatibilitasnya. 5) Database, Kondisi basis data saat ini masih terpisah-pisah pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan prinsip infrastruktur TI yang sudah ditetapkan, maka database pada seluruh SKPD akan disatukan. Hal ini juga akan mendukung rencana pengembangan data warehouse dan business intelligence kedepan. 6) Server Hardware/Operating System, Server dan sistem operasi yang digunakan saat ini sangat beragam. Ada yang menggunakan produk microsoft maupun open source. Hal ini sangat tergantung dari vendor ataupun pengembang internal yang mengembangkan sistem ini. Selanjutnya diharapkan dapat melakukan standarisasi baik terhadap server hardware maupun sistem operasi yang digunakan, sehingga memudahkan dari sisi perawatannya. 7) Storage, Saat ini pemerintah Kota Serang belum memiliki system storage tersendiri, terkait dengan hal tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dari spesifikasi infrastruktur maka perlu menambahkan NAS dan SAN sebagai storage. 8) Security Layer, untuk menjaga keamanan jaringan dan data maka digunakanlah firewall. Sedangkan untuk menjaga ketersediaan data perlu dibuat

redundan dari data center yaitu disaster

recovery center (DRC). 9) Network Layer, Network layer merupakan hal yang sangat penting dalam lau lintas data. Untuk keperluan internal SKPD digunakan

Local

Area

Network,

sedangkan

untuk

menghubungkan setiap SKPD yang tersebar di Kota Serang dapat menggunakan Wireless LAN (WLAN).

Secara mendasar, sebuah jaringan komputer dapat dibagi menjadi tiga: Kelompok jaringan eksternal (Internet atau pihak luar), kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan diantaranya atau Universitas Indonesia


154

yang biasa disebut sebagai De-Militarized Zone (DMZ). Komputerkomputer pada jaringan DMZ harus dipersiapkan secara khusus, karena mereka akan terbuka dari pihak luar. Aplikasi yang dipergunakan pada host-host pada DMZ harus merupakan aplikasi yang aman, terus menerus dipantau dan dilakukan update secara reguler. Aturan-aturan yang berlaku adalah sebagai berikut : Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada jaringan DMZ, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Secara default pihak luar tidak bisa melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan DMZ. Host-host pada jaringan DMZ secara default tidak dapat melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Host-host pada jaringan internal dapat melakukan koneksi secara bebas baik ke jaringan luar maupun ke jaringan DMZ.

E-Gov /VPN

Server Switch

VPN

Taktakan

DRC / Kemenkominfo (Batam)

ISP/ Internet

Switch

DMZ Firewall

Firewall

Main-BGP

VPN

DNS

Monitor Server

VPN

Application Server

Server

Kampus Cisco-Switch

Pusat Layanan Masyarakat

KPDE& Infokom

Monitor Server

Mail Server

DB Server1

DB Server2

Switch

Server

Curug

Router

Router Server

Server

Server

Kasemen

FTP Server

Server Farm

Router

Router Switch

Cipocok Jaya

Proxy Server

Switch Web Server Server

Server

Switch

Cisco-Switch Firewall

Server

Serang

SKPD Lainnya

Switch

Switch Server

SKPD 4

Switch Server

SKPD 3

Server

Walantaka

Layanan lainnya

Backbone FO Fast Ethernet Radio

Gambar 5.12 Konfigurasi Jaringan Pemerintah Kota Serang Universitas Indonesia


155

Skema jaringan yang menghubungkan antar kecamatan dan SKPD yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Kasemen

Taktakan

Kantor Walikota

Serang Cipocok Jaya

Walantaka Curug

FO Backbone

Gambar 5.13 Skema Jaringan

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer di Pemerintah Kota Serang menggunakan konsep DMZ, dengan server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua firewall. Firewall pertama merupakan firewall terluar yang menggunakan perangkat bridge firewall (diletakkan pada NOC). Pada gateway diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network ) untuk menjaga kerahasiaan pengiriman data atau voice dari dan keluar jaringan Pemerintah Kota Serang sedangkan dari sisi komputer client diberi perangkat lunak VPN Client. Firewall kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan VPN server yang dipasang pada router. Server farm berisi server-server seperti bridge, web server utama, web server kedua, DNS server, mail server, proxy server dan



156

aplication server. Server-server di NOC menggunakan sistem opersi Linux/ Unix. Jaringan Local Area Network (LAN) yaitu jaringan internal/ intranet milik setiap SKPD yang memiliki rentang jarak yang terbatas. Rancangan jaringan LAN yang dimaksud meupakan kerangka jaringan secara umum yang harus ada di setiap SKPD.

Gambar 5.14 Jaringan LAN SKPD

Untuk jaringan yang menghubungkan antar SKPD menggunakan teknologi Wireless LAN (WLAN). Spesifikasi WLAN yang dapat digunakan antara sisi NOC dan client: WLAN dengan frekuensi 5.3 GHz s.d 5.8 GHz penggunaan frekuensi ini bertujuan agar interferensi antar pengguna perangkat wireless tidak banyak terjadi karena frekuensi 2.4 GHz sudah terlalu rapat dan gangguan yang terjadi sangat besar. Selain itu frekuensi 5GHz sebelum dipasang harus mendapat ijin dari Departemen yang terkait. Penggunaan kabel serat optik sebagai backbone dan jaringan yang menghubungkan antar SKPD. Menggunakan metode enkripsi WPA atau WEP pada perangkat radio yang tersedia baik antara NOC dan client maupun antar client sendiri. Fungsi WPA/WEP untuk menjamin tingkat keamanan transmisi data selain adanya VPN antara NOC dan client.



157

Jaringan eksternal atau akses internet yaitu jaringan yang menghubungkan jaringan internal pemkot serang dengan jaringan internet melalui penyedia jasa internet (ISP).

5.3.2.3

Arahan Organisasi SI

Struktur organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan SI / TI level pemerintah Kota Serang diarahkan sebagai sebuah unit kerja mandiri atau menjadi sebuah SKPD baru. Bidang Komunikasi dan Informatika dan turunan dibawahnya pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

(Dishubkominfo)

dikeluarkan menjadi satu unit kerja sendiri kemudian dikompilasi dengan solusi organisasi SI mengikuti pola struktur CIO Anita Cassidy. Pada akhirnya nomenklatur Dishubkominfo berubah menjadi Dinas Perhubungan dan satu buah SKPD baru yaitu Kantor Pusat Data Elektronik, Informasi dan Komunikasi yang merupakan pecahan dari Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun susunan arahan organisasi SI / TI level SKPD di lingkungan pemerintah Kota Serang seperti digambakan pada Gambar 5.15 berikut: Kepala Pusat Data Elektronik, Informasi dan Komunikasi

Kasubag Tata Usaha

Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Sanditel Network admin System admin

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Telematika dan Pos Telekomunikasi System analyst Programmer

Kepala Seksi Layanan Data, Informasi dan Komunikasi

Operator/ end user Database admin

Gambar 5.15 Arahan Organisasi SI / TI



158

Tugas dan tanggung jawab masing-masing personel merupakan tugas pokok dan fungsi lama saat masih bergabung dengan Dishubkominfo, ditambah dengan tugas pengelolaan SI / TI dengan rincian: Tabel 5.13 Peran dan Tanggung Jawab Organisasi SI / TI No

Nama Jabatan

Deskripsi Tugas

1

Kepala Pusat Data Elektronik, Informasi dan Komunikasi

2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3

Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Sandi Telekomunikasi

4

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Telematika, Pos dan Telekomunikasi

Melaksanakan perencanaan dan pengembangan SI / TI sesuai kebutuhan proses bisnis, pengelolaan integrasi aplikasi.

5

Kepala Seksi Layanan Data, Informasi dan Komunikasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan diseminasi informasi, pendidikan pelatihan TIK, mengelola layanan website

Network administrator

Membuat perencanaan infrastruktur telekomunikasi, mengimplementasikan perencanaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan perawatan terhadap infrastrukturntelekomunikasi antara lain menjamin komunikasi data fungsional serta backup dilakukan dan berjalan lancar.

Sistem administrator

Mengelola pembelian perangkat keras dan lunak serta instalasinya sesuai prosedur, menambah workstation baru dan konfigurasinya, menginstall perangkat lunak sistem. mengelola user accounts, mencegah virus komputer, mengalokasikan storage device

8

Sistem analis

Mempelajari permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi, memberikan rekomendasi bagaimana sumber daya informasi dapat meningkatkan kinerja organisasi.

9

Programmer

Mengembangkan aplikasi komputer, melakukan pengujian terhadap aplikasi.

10

Operator/ end user

Mengoperasikan sistem informasi dan aplikasi komputer, melakukan data entry.

6

7

Mengelola perencanaan, program, memastikan keselarasan SI / TI dengan tujuan pembangunan daerah, komunikasi dengan pejabat lainnya. Mengelola anggaran dan keuangan, mengelola sumber daya manusia, monitoring program kerja, evaluasi dan pelaporan Melaksanakan pemeliharaan dan dukungan teknis SI / TI (jaringan, hardware, telekomunikasi), administrasi database, mengelola keamanan informasi, mengelola back up database.



159

Nama Jabatan

Deskripsi Tugas

Database Administrator

Membuat rancangan basisdata dan data definition, Ikut mengamankan basisdata, melakukan perawatan data, memonitor penggunaan basisdata dan statistik kinerja, melakukan perfomance tuning, Ikut dalam penentuan dan prosedur backup and recovery dan implementasinya, membantu programmer terutama mengenai data dan strukturnya.

No

11

Kebutuhan sumber daya manusia SI / TI untuk mengisi organisasi Kantor Pusat Data Elektronik, Informasi dan Komunikasi dengan prasyarat minimal keahlian Sarjana Komputer/ Teknik Informatika atau lebih tinggi.

5.3.2.4

Arahan Proses

Proses Tata Kelola yaitu proses-proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan utama tata kelola dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya, dan manajemen risiko. Gambar 5. menunjukkan model tata kelola TIK yang diperkenalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Gambar 5.16 Model Tata Kelola TIK (Kemenkominfo RI). Universitas Indonesia


160

Mekanisme Proses Tata Kelola berupa: Kebijakan Umum; Proses ini ditetapkan untuk mendapatkan tujuan dan batasan atas proses TIK untuk memenuhi kebijakan yang ditetapkan. Monitoring

&

Evaluasi;

Proses

ini

ditetapkan

untuk

memastikan umpan balik atas pengelolaan TIK berupa ketercapaian kinerja yang diharapkan. Kriteria keberhasilan digunakan untuk mendapatkan deskripsi kinerja setiap proses TIK. Kriteria inilah yang digunakan oleh manajemen atau auditor, untuk mengetahui sebuah proses TIK telah dilakukan sesuai arahan yang telah ditetapkan.

Lingkup proses tata kelola TIK yang dimaksud meliputi: Perencanaan Sistem; Proses penanganan identifikasi kebutuhan organisasi dan formulasi berbagai inisiatif TIK yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Manajemen

Belanja/

Investasi;

Proses

ini

menangani

pengelolaan investasi/ belanja TIK. Realisasi Sistem; Proses ini menangani pemilihan, penetapan, pengembangan/akuisisi sistem TIK, serta manajemen proyek TIK. Pengoperasian Sistem; Proses ini menangani operasi TIK yang memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem TIK yang dioperasikan. Pemeliharaan Sistem; Proses ini menangani pemeliharaan asetaset TIK untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal (Kemenkominfo).



161

5.3.3 Menentukan Prioritas Sistem Informasi Pembangunan SI / TI pemerintah Kota Serang tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang bersamaan karena berbagai kendala antara lain: Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Kota Serang. Keterbatasan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia menghadapi perubahan pola kerja yang memanfaatkan SI / TI. Belum adanya kejelasan organisasi yang akan mengelola masing-masing komponen dalam sistem yang baru.

Bercermin pada berbagai kendala di atas, maka pembangunan sistem harus dilakukan secara bertahap. Dalam menentukan tahapan pengembangan SI / TI pemerintah Kota Serang, perlu diperhatikan faktor-faktor berikut: Menyelaraskan dengan program kegiatan Pemerintah Kota Serang periode 2013 – 2018. Menggunakan sistem informasi yang ada saat ini sebagai acuan pengadaan sistem yang baru. Tingkat kebutuhan akan suatu aplikasi sesuai fungsi dan kedudukan sistem berdasarkan arah strategi pemerintah Kota Serang secara umum. Dampak yang akan dirasakan dari sisi teknis maupun dari sisi sosial terhadap komponen sistem yang akan dibangun.

Teknik Model Investasi TI Pemerintah (MITIP) dilakukan untuk menentukan prioritas proyek SI / TI yang akan dijalankan. Teknik ini banyak digunakan pada instansi pemerintahan dan BUMN dalam menentukan prioritas proyek SI / TI (AM. Wibowo, 2010). Oleh karenanya, penulis menggunakan teknik MITIP ini untuk menentukan prioritas proyek SI / TI. Kandidat prioritas proyek SI / TI didapat Universitas Indonesia


162

setelah mendapatkan hasil kuesioner dan dilakukan penghitungan (scoring) menggunakan metode MITIP, seperti tercantum pada Tabel 5.14 (rincian perhitungan terdapat pada lampiran).

Tabel 5.14 Prioritas Proyek SI / TI berdasarkan metode MITIP Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kandidat Proyek SI / TI

Skor

SI Pendidikan SI Kesehatan Website SI Potensi Daerah SI Keuangan SI Audit SI Pendaftaran dan Perijinan SI Kependudukan SI Tata Ruang dan Lingkungan Hidup SI Ketenagakerjaan SI Kepegawaian SPSE SI Perencanaan Knowledge Management System Content Management System

4,28 4,11 4,06 3,56 3,56 3,50 3,44 3,44 3,39 3,33 3,33 3,33 3,28 3,28 3,22

Urutan prioritas proyek SI / TI tidak bersifat mutlak, masih dapat dikondisikan sesuai kebutuhan dan penganggaran dalam APBD. 5.4

Fase Recommendation Fase rekomendasi merupakan tahapan yang penting, yaitu menentukan rencana implementasi berupa roadmap kedepan dan urutan pelaksanaan strategi SI / TI, manajemen SI / TI dan Proses SI / TI untuk mendukung pencapaian visi, misi dan prioritas pembangunan pemerintah Kota Serang. Berikut pilar-pilar yang menunjukan keterkaitan antara visi, misi, tujuan serta faktor-faktor SI / TI yang mendukung pencapaian dan bersinergi dengan strategi pembangunan daerah.



163

Budaya Organisasi

Daerah Objek Wisata

Penigkatan Kesejahteraan

Penguatan sektor riil

Peningkatan Infrastruktur

Kesehatan berkualitas

Pendidikan Berkualitas

Kulaitas Hidup relijius dan berbudaya luhur

Tata Kelola Pemerintahan yg baik

Manajemen Perubahan

Terwujudnya Landasan Kota Serang yang Global dan Berwawasan Lingkungan

Kebijakan dan Peraturan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi dan Database Infrastruktur TIK

Gambar 5.17 Pilar-pilar Penyusunan Perencanaan Strategis SI / TI

5.4.1 Manajemen Risiko Langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen risiko instansi pemerintah adalah : 4. Identifikasi risiko (risk identification), membuat daftar aset dan daftar risiko yang mungkin terjadi. 5. Penilaian risiko (risk assesment), membuat matriks penilaian risiko dengan mengetahui kecenderungan dan dampak sebuah risiko terhadap nilai aset. 6. Penanggulangan risiko (risk response), melakukan strategi mitigasi risiko sehingga nilai risiko dapat diturunkan. 7. Pemantauan dan pelaporan risiko (risk monitoring), melakukan pemantauan agar risiko dapat senantiasa teratasi dan pelaporan untuk mendapatkan pengetahuan di masa mendatang terhadap penanggulangan risiko.

5.4.1.1 Identifikasi risiko Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah menentukan daftar aset yang harus dilindungi dan daftar risiko yang mungkin terjadi.



164

Tabel 5.15 Daftar Aset Kode Aset

Nama Aset

Lokasi

Dampak terhadap Proses Bisnis Ruangan kritikal bagi bisnis

T1

Ruang Server Farm

Data Center

TK2

Ruang Administrasi

Data Center

TK3

Proxy Server

TK4

Web Server

TK5

DB Server

TK6

Server SKPD

SKPD

TK7

Firewall

Data Center

Kritikal bagi bisnis Penting bagi bisnis Kritikal bagi bisnis Penting bagi bisnis Kritikal bagi bisnis

TK8

Kabel FO Backbone

Data Center

Kritikal bagi bisnis

TK9

Kabel FO Antar SKPD

SKPD


C

I

A

Nilai Aset

Legalisasi kontrol masuk

4

2

5

4

1

2

5

3

4

2

5

4

1

4

1

2

5

5

3

4

1

1

1

1

1

2

5

3

3

5

2

3

2

5

1

3

2

5

4

4

1

3

2

2

1

5

4

4

1

3

4

3

1

3

4

3

3

5

3

4

3

3

3

3

Legalisasi Keamanan dan Keselamatan Kerja Pengamanan Password Pengamanan Password Pengamanan Password Pengamanan Password Pengamanan Password Legalisasi Kontrol Lingkungan Legalisasi Kontrol Lingkungan Pengamanan Password Pengamanan Password Legalisasi hak akses

OR1

CIO

Data Center

Kritikal bagi bisnis Penting bagi bisnis Penting bagi bisnis

OR2

Administrator (network, Sistem, DB)

Data Center

Penting bagi bisnis

Legalisasi hak akses

OR3

Operator

Data Center

PS1

Tata Kelola TI

Setda

Sekunder bagi bisnis Kritikal bagi bisnis

PS2

SOP Kemanan dan Keselamatan Kerja

Data Center

Legalisasi hak akses Legalisasi Perda Tata Kelola TI Legalisasi Peraturan Walikota tentang Prosedur Kerja

TK10 TK11

Aplikasi Layanan Publik Aplikasi Adminstratif

Data Center Data Center Data Center

Ruangan kritikal bagi bisnis

Tindakan hukum yang diperlukan

SKPD SKPD


Sedangkan untuk daftar risiko seperti pada tabel berikut: Tabel 5.16 Daftar Risiko (Risk Register) Risiko

Gempa bumi Kebakaran Hacker/ Cracker Virus / Trojan Fraud / Computer Crime Teroris

Kemungkinan / Kecenderungan

Tidak mungkin gempa besar terjadi Ada Kemungkinan terjadi kebakaran Kemungkina besar terjadi penyusupan Kemungkina besar tejadi serangan Kemungkinan besar terjadi Hampir tidak mungkin terjadi

Dampak

Kerusakan gedung Kerusakan gedung Data dicuri Kerusakan aplikasi Kerugian Operasional Kerusakan gedung



165

5.4.1.2 Penilaian Risiko (Risk Assesment) Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian risiko seperti pada Tabel 5.17 berikut: Tabel 5.17 Penilaian risiko Kemungkinan / Kecenderungan Tidak mungkin terjadi Gempa bumi gempa besar Ada Kemungkinan Kebakaran terjadi kebakaran Kemungkina besar Hacker/ Cracker terjadi penyusupan Kemungkina besar Virus / Trojan tejadi serangan virus Fraud / Computer Kemungkinan besar Crime terjadi Hampir tidak mungkin Teroris terjadi Risiko

Nilai

Dampak

Nilai

Nilai Risiko

Ref

1

Kerusakan gedung

4

4

R1

3

Kerusakan gedung

4

12

R2

4

Data dicuri

4

16

R3

4

Kerusakan aplikasi

4

16

R4

4

Kerugian Operasional

3

12

R5

2

Kerusakan gedung

5

10

R6

5.4.1.3 Tindakan terhadap Risiko (risk response) Tabel 5.18 berikut menunjukkan nilai risiko dan strategi penanggulangannya: Tabel 5.18 Strategi Mitigasi Risiko Kecenderungan

High

Reduce/ Transfer

Low

Ignore Low

Accept Reduce/ Transfer High

Dampak

Tingkat penerimaan risiko didapatkan dengan mengetahui nilai dampak dan kecenderungan risiko tersebut terjadi. Dengan skala nilai dampak dari 1-5, dan nilai kecenderungan dari 1-5, maka nilai penerimaan risiko minimal 12. Artinya risiko dengan nilai 12 keatas tidak dapat ditolerir sehingga harus dilakukan strategi mitigasi, sedangkan nilai risiko dibawah 12 dapat diabaikan atau bila perlu ditransfer kepada pihak ketiga untuk ditanggulangi.



166

Tabel 5.19 Matriks Penggolongan Tingkat Risiko Nilai Aset Sekunder

Kurang Penting

Penting

Sangat Penting

Kritikal

5

20

45

80

125

4

16

36

64

100

3

12

27

48

75

Kadang Terjadi

2

8

18

32

50

Hampir tidak mungkin terjadi

1

4

9

16

25

Dampak kecil

Dampak kecil pada biaya, waktu dan kualitas

Dampak sedang pada waktu dan kualitas

Dampak substansial pada biaya, waktu dan kualitas

Mengancam kesuksesan proyek

Kecenderungan

Hampir Pasti terjadi Sangat Mungkin Terjadi Ada Kemungkinan Terjadi

Konsekuensi/ Dampak

Respon terhadap risiko dapat dilakukan sebagai berikut: Ignore, Risiko yang diterima sebagai bagian dari aktivitas bisnis karena dampaknya yang tidak mengganggu proses bisnis. Risiko ini dapat diabaikan sehingga tidak perlu dilakukan kontrol terhadap risiko ini. Accept, Risiko yang harus dihadapi dan ditanggulangi agar proses bisnis tetap berjalan. Kontrol terhadap risiko ini harus dilakukan agar nilai risiko berkurang. Reduce/ Transfer, risiko yang tidak terlalu tinggi namun memiliki dampak bagi proses bisnis. Kontrol terhadap risiko ini dapat ditanggulangi sendiri atau ditransfer kepada pihak ketiga agar nilai risiko menjadi lebih kecil.

Tabel 5.20 memperlihatkan hasil penilaian risiko dan respon/ kontrol yang diberikan agar nilai risiko dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan agar risiko menjadi sesuatu yang dapat diterima



167

keberadaannya dan dapat ditolerir sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik.

Tabel 5.20 Kontrol Terhadap risiko Daftar Aset

Nilai Aset

Ruang Server Farm

4

Ruang Adminis trasi

Aplikasi Layanan Publik\

CIO

Tata Kelola TI

3

4

4

4

Risiko

Nilai Nilai Inherent Frekuen Dampak Risk

Gempa Bumi

1

4

16

Kebakaran

3

4

48

Hacker/ Cracker Virus/ Trojan

4 4

4 4

64 64

Fraud

4

3

48

Teroris

2

5

40

Gempa Bumi

1

4

12

Kebakaran

3

4

36

Hacker/ Cracker Virus/ Trojan

4 4

4 4

48 48

Fraud

4

3

36

Teroris

2

5

30

Gempa Bumi

1

4

16

Kebakaran

3

4

48

Hacker/ Cracker Virus/ Trojan Fraud

4 4 4

4 4 3

64 64 48

Teroris

2

5

40

Gempa Bumi

1

4

16

Kebakaran

3

4

48

Hacker/ Cracker

4

4

64

Virus/ Trojan

4

4

64

Fraud

4

3

48

Teroris Gempa Bumi Kebakaran Hacker/ Cracker

2 1 3 4

5 4 4 4

40 16 48 64

Virus/ Trojan

4

4

64

Fraud Teroris

4 2

3 5

48 40

Kontrol Diterima sebagai bagian risiko aktivitas bisnis Memasang fire alarm dan nozle Memasang IPS, IDS Memasang antivirus Kontrol akses room dan password aplikasi, CCTV Diterima sebagai bagian risiko aktivitas bisnis Diterima sebagai bagian risiko aktivitas bisnis Memasang fire alarm dan nozle Memasang IPS, IDS Memasang antivirus Kontrol akses room dan password aplikasi Diterima sebagai bagian risiko aktivitas bisnis Membangun DRC, Contingency Plan Membangun DRC, Contingency Plan Memasang IPS, IDS Memasang IPS, IDS Update Password berkala Membangun DRC, Contingency Plan Rotation of Duty, Separation of Duty Memasang fire alarm dan nozle Training kompetensi, event viewer Training kompetensi, event viewer Rotation of Duty, Separation of Duty Legal awareness Contingency Plan Contingency Plan Legal awareness Membentuk Incident Response Team Legal awareness Legal awareness

Risk Residual reduced Risk -

-

12

36

32 32

32 32

16

32

-

-

-

-

9

27

24 24

24 24

12

24

-

-

12

4

36

12

32 32 16

32 32 32

32

8

8

8

12

36

16

48

16

48

32

16

24 12 36 32

16 4 12 32

32

32

32 16

16 24



168

5.4.1.4 Pemantauan dan Pelaporan Risiko (risk monitoring) Aktivitas untuk mendapatkan informasi up to date dan akurat mengenai risiko pemerintah guna memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Seluruh informasi yang relevan dengan proses

manajemen

risiko

Pemerintah

dikumpulkan

dan

dikomunikasikan dalam format dan waktu yang tepat melalui mekanisme pelaporan risiko yang efektif kepada risk owner terkait. Hasil manajemen risiko ini dapat membantu mengetahui setiap area yang harus dipersiapkan sebelum proyek besar dijalankan atau dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah tertentu yang perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko (Cassidy, 2006).

5.4.2 Membangun Peta Alur (roadmap) Dokumen rinci roadmap sesuai dengan panduan e-goverment untuk pemerintah daerah sesuai Gambar 5.18

Gambar 5.18 Roadmap Pengembangan SI / TI Pemerintah Kota Serang

Tahun

Pertama,

fokus

pada

pengembangan

kebijakan,

kelembagaan, sarana dan infrastruktur Teknologi Informasi. Tahun Universitas Indonesia


169

Kedua, fokus pada pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi. Tahun Ketiga, fokus pada integrasi sistem informasi dan pengayaan sistem informasi. Tahun Keempat, fokus pada pengayaan content sistem informasi. Tahun Kelima, fokus pada pemanfaatan sistem informasi. Pentahapan pengembangan SI / TI dijelaskan secara rinci ke dalam bentuk rencana aksi sesuai Tabel 5.21

Tabel 5.21 Tahapan Program Kerja Pengembangan SI / TI Tahun keNO

Program Kerja

Indikator Keberhasilan

A

Kelembagaan dan Tata Laksana

A.1

Pengembangan Tata Kelola TIK

A.2

Pembentukan Unit Kerja TIK

B

Sumber Daya Manusia SI / TI

B.1

Pengembangan SDM Pengelola TIK

Peningkatan kualitas SDM Pengelola TIK

B.2

Pengembangan SDM Pengguna TIK

Peningkatan kualitas SDM Pengguna TIK

C C.1

C.2 C.3 C.4

C.5

C.6

C.7

Adanya pedoman pengelolaan TIK Pemerintah Kota Serang Adanya Unit TI yang secara strategis mengelola TIK Pemerintah Kota Serang

Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Tersedianya SI Sistem Informasi Pendidikan Pendidikan Pengembangan Tersedianya SI Sistem Informasi Kesehatan Kesehatan Pengembangan Tersedianya Website Website Kota Serang Kota Serang Pengembangan Tersedianya Si Potensi Sistem Informasi Daerah Potensi Daerah Pengembangan Knowledge Tersedianya KMS Management System Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya SI Perijinan Perijinan Pengembangan Tersedianya SI Sistem Informasi Kependudukan Kependudukan

Prioritasi

I

II

III

IV

Sangat Mendesak Sangat Mendesak

Sangat Mendesak Sangat Mendesak

Sangat Mendesak Sangat mendesak Mendesak Mendesak Kurang Mendesak Sangat Mendesak



V

170

Tahun keNO

C.8

C.9

C.10

C.11

C.12

C.13

C.14

C.15 D D.1

Program Kerja Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pengeembangan Content Management System Pengembangan Sistem Informasi Audit Pengembangan Sistem Pelelangan Secara Elektronik Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Infrastruktur TI Pengembangan dan Penyempurnaan Data Center

Indikator Keberhasilan

Prioritasi

I

II

III

IV

Tersedianya SI Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tersedianya SI Ketenagakerjaan Tersedianya SI Kepegawaian Tersedainya CMS

Tersedianya SI Audit

Tersedianya SPSE Tersedianya SI Perencanaan Tersedianya SI Keuangan

Tersedianya Perangkat Data Center

Sangat Mendesak

Mendesak Sangat Mendesak, Berkesinamb ungan

D.2

Pembangunan DRC

Terbangunnya DRC sebagai alternatif operasional ketika terjadi disaster

D.3

Pemeliharaan Operasional DC dan DRC

Terpeliharanya perangkat DC dan DRC

E

Perencanaan Anggaran

E.1

Anggaran Pengembangan Infrastruktur

Tersedianya anggaran Pengembangan Infrastruktur

E.2

Anggaran Pengembangan Aplikasi

Tersedianya anggaran Pengembangan Aplikasi

E.3

Anggaran Pengembangan Manajemen TI

Tersedianya anggaran Pengembangan Manajemen TI

Sangat Mendesak, Berkesinamb ungan Sangat Mendesak, Berkesinamb ungan Sangat Mendesak, Berkesinamb ungan



V

171

Tahap implementasi ini mempertimbangkan aspek tata kelola, aspek sumber daya manusia, aspek prioritas SI / TI yang hendak dibangun, dan aspek penganggaran. Namun yang tak kalah penting adalah dukungan jajaran pimpinan daerah untuk melaksanakan tahapan implementasi tersebut.



BAB VI PENUTUP

6.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil

analisis

dan

penyusunan strategi

mengenai

perencanaan strategis sistem informasi yang telah dilakukan pada pemerintah Kota Serang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 1.

Penelitian ini menjadi cetak biru perencanaan strategis SI / TI sebagai solusi atas permasalahan belum terintegrasinya keseluruhan sistem informasi di lingkungan pemerintah Kota Serang.

2.

Perencanaan strategis SI / TI ini dapat menciptakan strategi SI / TI yang selaras dengan strategi pemerintah Kota Serang untuk mencapai tujuan strategis pemerintah Kota Serang.

3.

Adanya keterbatasan jumlah dan keahlian sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran pada pemerintah Kota Serang saat ini sehingga perlu

diterapkan

strategi

pemanfaatan

program

“7

flagship

DeTIKNas” dan strategi outsourcing untuk menerapkan perencanaan strategis sistem informasi ini. 4.

Penambahan unit kerja: Kantor Pusat Data Elektronik, Informasi dan Komunikasi setingkat SKPD (unit kerja mandiri) yang dapat melakukan tugas dan fungsi strategis pengelolaan SI / TI level pemerintah Kota Serang. Kepala Kantor merangkap tugas Chief Information Officer (CIO) minimal berada pada level eselon III.

5.

Solusi kebutuhan sistem informasi berdasarkan hasil analisis terdapat lima belas sistem informasi baru yang diintegrasikan dengan sistem informasi saat ini dan beberapa solusi sistem informasi yang akan dikembangkan dalam sebuah modul. Penetapan setiap modul berdasarkan kesamaan fungsionalitas untuk aplikasi pelayanan.

Arsitektur Aplikasi yang diusulkan memiliki 15 sistem aplikasi yang diintegrasikan melalui integration layer. Hal ini juga diusulkan guna mendapatkan data yang komprehensif dari seluruh unit bisnis yang ada 172


173

untuk keperluan monitoring dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

6.2

Saran Dari kesimpulan tersebut di atas maka dapat diberikan saran-saran bagi perbaikan SI / TI pada pemerintah Kota Serang sebagai berikut : 1. Perencanaan strategis SI / TI haruslah mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah agar tercipta budaya organisasi dan manajemen perubahan yang optimal menuju Kota Serang Digital. 2. Pemerintah Kota Serang perlu menyusun panduan pemakaian/ SOP yang memberikan penjelasan rinci setiap tahapan kegiatan dalam proses implementasi perencanaan strategis sistem informasi. 3. Cetak biru perencanaan strategis SI / TI yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti dengan merencanakan kegiatan/proyek pengadaan dan pengembangan SI / TI berdasarkan portofolio yang telah dibuat untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. 4. Kesiapan sumber daya manusia perlu dipertimbangkan kualitas dan kuantitasnya. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai hampir dapat dipastikan perencanaan strategis SI / TI hanya sebatas dokumen tanpa pelaksanaan.



174



DAFTAR PUSTAKA

Cassidy, Anita, A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, Second Edition, Auerbach Publications, 2005. Ward, John and Peppard, Joe, Strategic Planning for Information System, Third Edition, John Wiley & Sons, England, 2002. Tesis, Simbolon, Natalis S., Perencanaan Strategis E-Government Berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 pada Kantor Pusat Data, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, Program Studi Magister Teknologi Informatika, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya, 2012. Tesis, Wedhasmara, Ari, Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Organisasi Pemerintah Daerah Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, 2008 Karya Akhir, Batubara, F. Rizal, Perencanaan Strategis Sistem Infromasi Pada Pemerintah Daerah : Studi Kasus Pemerintah Kota Medan, Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, 2009. Panduan Pentahapan Pengembangan e-Government Pemerintah Daerah/ Propinsi dan Kabupaten/ Kota, Depkominfo, 2004 Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2004 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government, 2003 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, 2011 Selayang Pandang Kota Serang, Bappeda Kota Serang, 2012

Review RPJMD Kota Serang, Bappeda Kota Serang, 2012

Bahan Ajar MTI-UI, Perencanaan Strategis Sistem Informasi, 2012

175


176

http://www.tutor2u.net/business/strategy/PEST_analysis.htm, diakses tanggal 20 November 2012 www.lan.go.id/kajian/abstak%20kajian%20PB.pdf diakses tanggal 23 Desember 2012 Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Jembrana 2009-2013, Dinas Informasi Komunikasi Pelayanan Umum Perhubungan dan Data Pemkab Jembrana, 2008 Sulihanto, Budi, Penerapan e-Government di Kabupaten Sragen, Bahan Slide Bupati Sragen, 2009 Bengel, Mark, 2007-2008 State of Tennessee Information Technology Strategic Plan, State of Tennessee, 2007 Wilopo, Perencanaan Strategik Pembangunan Daerah, Bahan Kursus Singkat Capacity Building untuk DPRD, Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian, 2006 Nurharyanto, Penciptaan Budaya Peduli Risiko (risk awareness) untuk Mendukung Implementasi Manajemen Risiko Sektor Publik, Pusdiklatwas BPKP, 2009 Gates, Parker Linda, Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios: An Integrated Strategic Planning Framework, Research Showcase, Carnegie Mellon University, 2010 Kindangen, Jantje G. , dan Bahtiar, Penerapan Analisis Rantai Nilai (Value Chain Analysis) Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Sektor Pertanian di Sulawesi Utara, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA SERANG

Recommend Documents