UNIVERSITAS INDONESIA DAMPAK STIMULUS FISKAL 2009 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN SISTIM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE) TESIS

UNIVERSITAS INDONESIA

DAMPAK STIMULUS FISKAL 2009 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN SISTIM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE)

TESIS

SAFIANTY ANWAR 0706306283

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK JAKARTA JULI 2012

Dampak stimulus..., Safianty Anwar, FE UI, 2012.

UNIVERSITAS INDONESIA

DAMPAK STIMULUS FISKAL 2009 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN SISTIM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

SAFIANTY ANWAR 0706306283

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN JAKARTA JULI 2012 i Dampak stimulus..., Safianty Anwar, FE UI, 2012.

Universitas Indonesia

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Juli 2012

(Safianty Anwar)

ii



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

:

Safianty Anwar

NPM

:

0706306283

Tanda Tangan :

……………

Tanggal

:

Juli 2010

iii



HALAMAN PENGESAHAN Tesis ini diajukan oleh Nama NPM Program Studi Judul Tesis

: : : : :

Safianty Anwar 0706306283 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Dampak Stimulus Fiskal 2009 Terhadap Perekonomian Indonesia Berdasarkan Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing

: Nurkholis, MSE.

(…...……………)

Penguji

: Prof. Dr. Sulastri Surono

(…………………)

Penguji

: Aris Yunanto MSE

(…………………)

Ditetapkan di : Tanggal :

iv



KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-NYA saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuandan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkukuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini, Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada : (1) Bapak Nurkholis, SE, MSc, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. (2) Badan Pusat Statistik yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan. (3) Pak Setianto yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan. (4) Mama, Mama Mertua, Suami, dan anak-anak yang telah memberikan dukungan moral dan material hingga bisa selesai tesis ini. (5) Pak Delfiendra yang telah memberikan keleluasaan waktu dan memberikan dukungan moral hingga bisa selesai tesis ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, Juli 2012

Penulis

v



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Safianty Anwar

NPM

: 0706306283

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas

: Ekonomi

Jenis karya

: Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetuji untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : DAMPAK STIMULUS FISKAL 2009 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA ANALISA SISTIM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

:

Pada Tanggal : Yang menyatakan,

(Safianty Anwar)

vi



ABSTRAK Nama NPM Program Studi Judul

: : : :

Safianty Anwar 0706306283 Magister Perencanaan Kebijakan Publik Dampak Stimulus Fiskal 2009 Terhadap Perekonomian Indonesia Analisa Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemberian stimulus fiskal tahun 2009 terhadap perekonomian Indonesia khususnya terhadap sektor produksi, faktor produksi dan pendapatan rumah tangga serta menganalisis dan mengidentifikasi jenis stimulus fiskal yang paling baik dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Nasional tahun 2008 . Skenario kebijakan yang dilakukan terdiri dari 4 simulasi yakni simulasi dengan menggunakan data stimulus fiskal tahun 2009 sebagai injeksi (shock) terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma), simulasi dengan menggunakan alokasi pengalihan insentif pajak ke sektor produksi sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009, simulasi dengan alokasi seluruh nilai stimulus fiskal ke angka pengganda sektor produksi sesuai proporsinya dan simulasi alokasi stimulus ke insentif pajak sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa stimulus fiskal 2009 memberikan dampak yang positif bagi penerimaan sektor produksi/output, nilai tambah tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga. Namun berdasarkan simulasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa walaupun memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, pemberian stimulus fiskal 2009 tidak efektif dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Dengan profil perekonomian Indonesia berdasarkan SNSE Nasional 2008, pemberian stimulus fiskal dengan memprioritaskan alokasi stimulus fiskal ke belanja pemerintah dengan proporsi angka pengganda pada sektor produksi menghasilkan hasil yang paling baik dalam tujuan untuk meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Kata Kunci : Stimulus fiskal, SNSE, Angka Pertumbuhan Nasional, Sektor Produksi, Faktor Produksi, Pendapatan Rumah Tangga, Angka Pengganda.

vii



ABSTRACT Nama NPM Program Studi Judul

: : : :

Safianty Anwar 0706306283 Master of Planning and Public Policy Effect of Fiscal Stimulus 2009 on Indonesian Economy Based on Social Accounting Matrix Analysis (SAM).

This study aims to analyze the impact of fiscal stimulus to the economy of Indonesia in 2009 specifically for the production sectors, factors of production and household income as well as analyze and identify the type of fiscal stimulus is best in enhancing the national growth rate. The data used to perform system analysis is the Social Accounting Matrix (SAM) of the National in 2008 Policy scenarios that consisted of four simulations with the simulation using the data of fiscal stimulus in 2009 as an injection (shock) on the balance sheet matrix multiplier (Ma), simulated by using tax incentives to transfer the allocation of production sectors in proportion to the stimulus of fiscal 2009, the simulation with allocation throughout the fiscal stimulus to the production sector multiplier corresponding simulated proportions and stimulus allocations in proportion to the tax incentives on the 2009 fiscal stimulus. The analysis showed that the 2009 fiscal stimulus provide a positive impact on the production sector revenue / output, value-added employment and household income. However, based on simulations performed can be concluded that although a positive impact on the economy of Indonesia, the provision of the 2009 fiscal stimulus is not effective in enhancing the national growth rate. With Indonesia's economic profile based on the 2008 National SNSE, providing fiscal stimulus to prioritize the allocation of fiscal stimulus to the proportion of government spending multiplier on the production sector produces the best results in order to enhance national growth rate. Keywords: fiscal stimulus, Social Accounting Matrix, Growth, Production Sector, Production Factors, Household Income, Accounting Multiplier.

viii



DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.......................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii KATA PENGANTAR .................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ....................................... v ABSTRAK ...................................................................................................... vi DAFTAR ISI ................................................................................................... viii DAFTAR TABEL........................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. x 1.

2.

3.

Pendahuluan .......................................................................................... 1.1 Latar Belakang Penelitian ........................................................... 1.2 Perumusan Masalah .................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................ 1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................... 1.5 Hipotesis Penelitian .................................................................... 1.6 Metode Penelitian ....................................................................... 1.7 Sistematika Penulisan ................................................................. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 2.1 Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi ........................... 2.1.1. Definisi ......................................................................... 2.1.2. Stimulus Fiskal ............................................................. 2.1.3. Teori Yang Relevan ...................................................... 2.1.4. Studi Empiris ................................................................ 2.1.5. Kontribusi Penelitian .................................................... 2.2 Stimulus Fiskal 2009 .................................................................. 2.2.1. Latar Belakang .............................................................. 2.2.2. Landasan Hukum .......................................................... 2.2.3 Paket Stimulus Fiskal 2009 .......................................... 2.3. Pengaruh Stimulus Fiskal pada Sektor Produksi, Faktor Produksi dan Institusi Rumah Tangga ....................................................... 2.3.1. Pengaruh Terhadap Sektor Produksi ............................ 2.3.2. Pengaruh Terhadap Faktor Produksi ............................ 2.3.3. Pengaruh Terhadap Institusi Rumah Tangga ................ 2.3.4. Pengaruh Terhadap Perekonomian ............................... Metodologi Penelitian ........................................................................... 3.1 Dasar Penggunaan Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) ....... 3.2 Kerangka Dasar SNSE ................................................................ 3.3 Model Pengganda Neraca ........................................................... 3.4 Metode Simulasi ......................................................................... 3.5 Kerangka Pemikiran Teoritis ...................................................... 3.6 Jenis dan Sumber Data ................................................................ 3.7 Definisi atau Istilah yang Digunakan..........................................

ix Dampak stimulus..., Safianty Anwar, FE UI, 2012.

1 7 7 8 8 8 10 11 11 13 15 19 22 27 27 27 27 29 36 36 36 36 37 39 39 40 48 51 52 55 56


4.

Persiapan Data SNSE ........................................................................... 59 4.1 Gambaran struktur perekonomian Indonesia menurut SNSE Nasional 2008 ............................................................................. 58 4.2. Tahap Pengolahan Data .............................................................. 63 4.3 Memetakan (Mapping) Jenis-jenis Stimulus Fiskal 2009 ke dalam SNSE 2008 ................................................................................. 68 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan ....................................................... 82 5.1 Analisis Multiplier/pengganda .................................................... 82 5.1.1 Koefisien Pengganda Nilai Tambah ............................... 82 5.1.2. Koefisien Pengganda Pendapatan ................................... 84 5.1.3 Koefisien Pengganda Output .......................................... 85 5.2. Analisis Dampak Stimulus Fiskal 2009 Terhadap Perkonomian 86 5.2.1. Simulasi 1........................................................................ 86 5.2.2. Simulasi 2........................................................................ 90 5.2.3. Simulasi 3........................................................................ 93 5.2.4. Simulasi 4........................................................................ 97 5.3. Keterbatasan Penelitian............................................................... 100 5.4. Keterbatasan Penelitian............................................................... 103 6. Kesimpulan dan Saran ......................................................................... 104 6.1 Kesimpulan ................................................................................. 104 6.2 Saran ........................................................................................... 104 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 106 LAMPIRAN

x Dampak stimulus..., Safianty Anwar, FE UI, 2012.


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian Sejarah ekonomi mencatat, krisis ekonomi dunia sudah beberapa kali terjadi. Pemicu krisis ekonomi dunia sering terjadi dimulai dari negara negara yang menerapkan sistem kapitalisme sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1998, 2001 dan 2009. Pada tahun 2009 terjadi krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis finansial di Amerika Serikat. Bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun serta kasus subprime mortgage 1 tidak saja berdampak bagi perekonomian Amerika Serikat tetapi juga terhadap bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan 7% sampai dengan 10%. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Di Amerika Serikat, para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar. Surat kabar New York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001. Indeks Nikken di Jepang jatuh lebih dari 9%. Hampir semua pasar keuangan dunia terimbas krisis finansial Amerika Serikat tersebut. Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis finansial global. Terjadinya krisis finansial di sektor moneter berdampak pada pasar barang dan jasa atau sektor riil. Kondisi di sektor riil

sangat cepat berubah karena

dominasi sektor riil di pasar dunia yang cukup kecil. Sebagai perbandingan, besaran transaksi yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah 1,5 triliun dolar AS dalam sehari. Sebaliknya, besaran transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya 6 triliun dolar AS setiap tahunnya. Jadi, perbandingannya adalah 500 : 6. Dengan kata lain, transaksi di sektor riil hanya sekitar 1% sampai dengan 2% dari sektor keuangan (Agustianto, 2007). Kondisi ini semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa para emiten yang berada di pasar uang memiliki modal yang

1

Subprime mortgage merupakan istilah untuk kredit perumahan (mortgage) yang diberikan kepada debitor dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Penyaluran subprime mortgage di AS mengalami peningkatan pesat yakni sebesar US$ 200 miliar pada 2002 menjadi US$ 500 miliar pada 2005.

1



2

hanya berputar di pasar uang saja, Mereka tidak atau enggan berinvestasi di sektor riil. Salah satu indikator yang menggambarkan pengaruh krisis finansial global tahun 2009 terhadap sektor riil adalah menurunnya angka pertumbuhan di beberapa negara di dunia. Angka pertumbuhan yang menurun di beberapa negara di dunia selama tahun 2009 dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar. 1.1. Pertumbuhan ekonomi triwulanan 7 negara tahun 2009

Sumber : www.bi.go.id

Indikator lain di sektor riil yang menggambarkan pengaruh krisis finansial global tahun 2009 adalah menurunnya volume perdagangan dunia. Trend menurunnya volume perdagangan dunia ini juga menggambarkan melemahnya perekonomian dunia. Berdasarkan data volume perdagangan dunia dalam periode 2007 hingga 2010 menunjukkan dampak tekanan krisis di tahun 2009. Pertumbuhan volume perdagangan dunia yang mencapai 7,5 persen di tahun 2007 mulai melambat hingga hanya tumbuh 2,7 persen di tahun 2008. Dampak krisis global signifikan terjadi di tahun 2009, menyebabkan penurunan permintaan dan daya beli global secara signifikan hingga menyebabkan laju pertumbuhan volume perdagangan ke tingkat minus 10,9 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh ekspor seperti Cina, Jepang, Korea dan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Bagi negara-negara berkembang dan emerging markets, situasi ini juga merusak fundamental perekonomian dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak negara yang

Universitas Indonesia Dampak stimulus..., Safianty Anwar, FE UI, 2012.

3

meminta bantuan lembaga keuangan internasional untuk menyediakan likuiditas guna menyelamatkan perekonomian negara tersebut akibat krisis ekonomi, seperti Turki, Pakistan, Islandia, dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Lembaga keuangan dan ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia melakukan koreksi terhadap proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009. Proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika perekonomian dunia yang terus berubah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 yang dikeluarkan IMF pada Januari 2008 adalah sebesar 4.4%. Pada Oktober 2008 dikoreksi menjadi 3% dan Januari 2009 dikoreksi kembali menjadi 0.5% (lihat tabel 1.1). Proyeksi IMF tersebut juga menunjukkan bahwa berdasarkan proyeksi yang dikeluarkan pada November 2008 dan Januari 2009 pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia seperti USA, Eropa, Jepang selama tahun 2009 diperkirakan negatif.

Tabel 1.1 Perkiraan pertumbuhan PDB negara-negara di dunia tahun 2009 (dalam %) Negara

Jan 2008

April

Okt 2008 Nov 2008 Jan 2009

Dunia

4.4

3.82008

3.0

2.2

0.5

USA

1.8

0.5

0.1

-0.7

-1.6

Eropa

1.9

1.2

0.2

-0.7

-2.0

Jepang

1.7

1.5

0.5

-0.2

-2.6

China

10.0

9.5

9.3

8.5

6.7

India

8.2

8.0

6.9

6.3

5.1

ASEAN-5

6.2

6.0

4.9

4.2

2.7

Sumber : IMF dalam Kemenkeu, 2009

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia juga terkena dampak krisis ekonomi tersebut. Di sektor moneter, IHSG turun mencapai 50%, membuat pemerintah menghentikan (suspen) kegiatan pasar modal beberapa hari. Di sektor riil, terjadi penurunan kapasitas produksi, pertumbuhan ekonomi melambat dan angka pengangguran meningkat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008


4

hanya mencapai 6.2%. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2007 sebesar 6.3%. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi pada industri-industri yang berorientasi ekspor, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan kertas serta industri perkayuan dan perkebunan. Selain itu, krisis finansial global juga mengakibatkan PHK atas sebagian dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini tidak hanya menambah tekanan berat pada pasar tenaga kerja di Indonesia tetapi juga mengurangi pendapatan devisa dari penghasilan para tenaga kerja tersebut di luar negeri. Berikut data proyeksi pertumbuhan Indonesia dari beberapa lembaga di Dunia.

Tabel 1.2. Proyeksi angka pertumbuhan Indonesia Lembaga

2008

2009

ADB

6,0

4,4

World Bank

6,0

4,5

IMF

6,0

4,5

Economist

6,0

3,3

Deutsche Bank

6,0

4,5

Danamon

6,2

5,0

Danareksa Investasi

6,2

5,8

Bank Indonesia

6,2

4,9

Sumber : Badan Pusat Statistik

Neraca perdagangan Indonesia juga mengalami penurunan nilai pada tahun 2009, walaupun selisih antara ekspor dan impor masih surplus. Gambar 1.3 menjelaskan tentang neraca perdagangan Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.


5

Gambar 1.2. Neraca perdagangan Indonesia tahun 2003 – 2009 Dalam rangka memperkecil dampak krisis finansial global, pemerintah sebagai penentu kebijakan fiskal dalam perannya sebagai pelindung masyarakat melakukan kebijakan untuk antisipasi dampak akibat krisis finansial global dengan melakukan langkah – langkah penyesuaian di bidang fiskal guna menyelamatkan perekonomian nasional tahun 2009. Dalam implementasinya menjalankan peran sebagai stabilisator ekonomi, pemerintah melakukan Counter Cyclical Policy yaitu dengan program kebijakan fiskal ekspansif. Saat ini di banyak negara termasuk Indonesia program kebijakan fiskal ekspansif yang dipilih sebagai jenis kebijakan fiskal yang paling mampu mengembalikan kondisi akibat krisis keuangan global yang terjadi. Dengan kebijakan fiskal ekspansif akan mendorong agregat demand sehingga pada akhirnya akan menaikan angka pertumbuhan. Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan pemerintah yaitu program kebijakan fiskal berupa stimulus fiskal. Secara umum, kebijakan stimulus fiskal dilakukan dengan tujuan : 1) mempertahankan dan atau meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat menjaga laju pertumbuhan, 2) mencegah PHK dan meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha menghadapi krisis ekonomi dunia dan 3) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan belanja infrastruktur padat karya. Kebijakan stimulus fiskal di tahun 2009 diimplementasikan melalui perluasan program stimulus ekonomi pada APBN 2009. Program stimulus ini dikenal dengan paket stimulus fiskal 2009. Secara spesifik paket stimulus fiskal 2009 bertujuan membantu perekonomian nasional dari dampak buruk akibat krisis


6

ekonomi yang terjadi, antara lain dengan mempertahankan pertumbuhan nasional di angka 6% (Direktif Presiden, 2008), meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pendapatan faktor produksi. Paket kebijakan stimulus fiskal 2009 yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp. 73.259,3 miliar. Paket stimulus ini terdiri dari penurunan beban pajak bagi wajib pajak (tax saving/tax incentive) dan alokasi belanja (government spending), khususnya belanja subsidi kepada rumahtangga dan belanja infrastruktur, dengan komposisi Rp 56,3 triliun (76,85 %) untuk tax saving dan Rp. 16,959 triliun (23, 15 %) untuk government spending. Dari komposisi Stimulus fiskal 2009 tersebut terlihat bahwa nilai stimulus fiskal 2009 untuk Tax Saving sangat dominan dibandingkan dengan nilai stimulus untuk Government Spending. Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa langkah antisipatif dalam hal kebijakan fiskal yaitu dengan melakukan perubahan terhadap beberapa asumsi ekonomi makro yang sudah tidak realistis dengan perubahan-perubahan eksternal yang terjadi akibat krisis ekonomi global, penyesuaian besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit serta pembiayaan negara. penyesuaian besaran asumsi makro sebagaimana disajikan pada tabel 1.3. Tabel 1.3. Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia tahun 2007- 2009 Indikator Ekonomi Makro

2007

2008 Target

2009

Realisasi

APBN

Proyeksi

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,3

6,4

6,2

6,0

4,5

Inflasi (%)

6,6

6,5

11,1

6,2

6,0

Suku Bunga SBI 3 bulan (%)

8,0

7,5

9,3

7,5

7,5

Nilai Tukar (Rp/USD)

9.140

9.100

9.692

9.400

11.000

Harga Minyak ICP (USD/Barel)

72,3

95,0

96,8

80,0

45,0

Lifting Minyak (MBCD)

0,899

0,927

0,931

0,96

0,96

Sumber : Kemenkeu, 2009


7

Program kebijakan pemerintah dalam bentuk paket stimulus fiskal 2009 ini diharapkan bisa memberikan multiplier effect

2

bagi tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan. 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam studi ini adalah: 1.

Bagaimanakah dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap penerimaan sektor produksi?

2.

Bagaimanakah dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap pendapatan rumah tangga?

3.

Bagaimanakah dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap nilai tambah tenaga kerja?

4.

Bagaimana desain kebijakan stimulus fiskal yang sebaiknya diterapkan agar dampaknya optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1.

Mengetahui dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap penerimaan sektor produksi.

2.

Mengetahui dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap pendapatan rumah tangga.

3.

Mengetahui dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap nilai tambah tenaga kerja.

4.

Menyusun desain kebijakan stimulus fiskal untuk perbaikan di masa mendatang dalam rangka mengoptimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2

Multiplier effect adalah proses yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional, pendapatan institusi dan faktor produksi akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Untuk dapat mengetahui multiplier effect dari pendapatan nasional, faktor produksi maupun pendapatan rumah tangga digunakan model keseimbangan umum yang juga merupakan data yang dikenal dengan Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).


8

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 1. Menambah rujukan baru tentang data atau informasi perekonomian di Indonesia pad tahun 2009 berdasarkan kerangka SNSE 2008, khususnya untuk sektor produksi, faktor produksi dan institusi rumah tangga. 2. Sebagai referensi bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia terutama dalam perumusan kebijakan fiskal jika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif dalam perannya sebagai stabilisator ekonomi di masa yang akan datang. 3. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dalam ruang lingkup yang berbeda. 1.5. Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 1.

Kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 memberikan pengaruh positif bagi penerimaan sektor produksi.

2.

Kebijakan stimulus fiskal memberikan pengaruh positif bagi pendapatan rumah tangga.

3.

Kebijakan stimulus fiskal memberikan pengaruh positif bagi nilai tambah tenaga kerja.

4. Desain kebijakan stimulus fiskal yang optimal untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan kerangka SNSE adalah dengan memberikan komposisi belanja pemerintah lebih besar dibandingkan dengan insentif pajak. 1.6. Metode Penelitian Metode penelitian dimaksudkan sebagai langkah yang sistematis untuk mengumpulkan bahan dan fakta yang akan dianalisis dan sebagai pembuat kesimpulan atas objek penelitian. Metode penelitian dibutuhkan agar langkahlangkah menuju pemecahan masalah dalam penelitian dapat dilakukan secara


9

terarah dan jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. 1.6.1 Alat Analisis. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa matriks Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dari matriks SNSE dapat dihitung angka pengganda (multiplier effect ) berdasarkan matriks pengganda yang diturunkan dari matriks SNSE. Alasan menggunakan alat analisis ini adalah : (1) SNSE mampu menggambarkan secara komprehensif struktur perekonomian suatu daerah atau negara, keterkaitan di antara aktivitas produksi, konsumsi barang dan jasa, tabungan dan investasi, perdagangan luar negeri dan distribusi pendapatan, (2) SNSE memberikan suatu kerangka kerja yang dapat menyatukan dan menyajikan seluruh data perekonomian wilayah, (3) melalui SNSE dapat dihitung multiplier perekonomian untuk mengukur dampak dari pembangunan sektor-sektor ekonomi. multiplier effect analysis Analisis angka pengganda dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan permintaan akhir (variabel eksogen) pada suatu sektor terhadap variabel-variabel endogen. Dari model SNSE, multiplier effect analysis dibagi dalam dua bagian besar yaitu : analisis pengganda neraca (accounting multiplier analysis ) dan analisis pengganda harga tetap (fix price multiplier analysis ). Peningkatan output dalam SNSE diketahui melalui analisis accounting multiplier effect, yaitu: menganalisis efek dari perubahan variabel eksogen terhadap output sektor-sektor produksi. Perubahan variabel eksogen tersebut membuat output sektor yang diinjeksi meningkat untuk pertama kali sebesar nilai injeksi itu. Injeksi pada dasarnya merupakan efek langsung (direct effect) dan koefisien multiplier merupakan penjumlahan dari efek langsung (direct effect)

dan efek tidak

langsung (indirect effect). Pengolahan data Pengolahan data didasarkan pada SNSE Indonesia tahun 2008 dan menggunakan Multiplier Effect Analysis kemudian disimulasikan melalui 2 skenario berdasarkan asumsi sebagai pendekatan empirik sesuai dengan tujuan penelitian.


10

1.7. Sistematika Penulisan Tesis ini tersusun dalam 6 bab dengan uraian sebagai berikut : 1.

BAB I. PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

2.

BAB II. LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan literatur, terminologi kebijakan stimulus fiskal, SNSE, keterkaitan stimulus fiskal dengan sektor-sektor yang terdapat dalam kerangka SNSE, teori ekonomi Keynes, teori pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah sebagai stabilisator ekonomi dalam hubungannya dengan counter cyclical policy dalam bussines cycle, penelitian/studi empiris dan tulisan-tulisan yang relevan.

3.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar penggunaan alat analisis berupa matriks SNSE untuk menghitung besarnya angka pengganda yang dihasilkan oleh pemberian stimulus fiskal oleh pemerintah terhadap sektor produksi, pendapatan institusi dan penerimaan pada faktor produksi, kerangka dasar SNSE, model pengganda neraca , kerangka pemikiran teoritis, jenis dan sumber data serta istilah-istilah yang digunakan dalam matriks SNSE.

4.

BAB IV. PERSIAPAN DATA SNSE UNTUK SIMULASI Bab ini memuat tahapan – tahapan persiapan sebelum melakukan olah data yaitu proses agregasi dan disagregasi SNSE 2008 matriks 105 X 105 sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Bab ini memuat penjelasan pemilihan simulasi yang idbuat dengan formula tertantu untuk mendukung tujuan penelitian ini. Bab ini juga memuat proses pemetaan (mapping) yaitu proses penempatan nilai stimulus fiskal yang merupakan faktor eksogen berdasarkan skenario kebijkan berupa simulasi-simulasi yang akan dishock ke dalam sel-sel dalam faktor endogen dalam matriks SNSE 2008.


11

5.

BAB V. HASIL PEMBAHASAN ANALISA HASIL PENELITIAN Dalam bab ini akan diuraikan olah data SNSE berdasarkan data SNSE 2008. Olah data awal ini akan menghasilkan angka pengganda sebagai basis untuk perhitungan shock berdasarkan faktor eksogen berupa skenario kebijakan. Kemudian dilakukan simulasi yaitu dengan melakukan injeksi (shock) berdasarkan skenario kebijakan yang telah dirancang dengan pendekatan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian. Bab ini juga membahas/menganalisis hasil olah data SNSE berdasarkan frame analisis di atas.

6.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta rekomendasi untuk kebijakan fiskal khususnya jenis stimulus fiskal yang menghasilkan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi terbesar bagi perekonomian Indonesia berdasarkan kerangka SNSE.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Kebijakan fiskal merupakan bagian dari peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian negara. Dalam sistim perekonomian negara Indonesia, peranan pemerintah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 sebagai berikut : Ayat 2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” Ayat 3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Secara umum dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Hal ini dapat tergambar dalam berbagai bentuk kegiatan pemerintah yang terjadi dalam perekonomian. Kebijakan Fiskal merupakan intervensi pemerintah dalam perekonomian negara dengan maksud untuk mempengaruhi indikator – indikator ekonomi yang ditargetkan tercapai atau menjadi lebih baik dari yang ditargetkan. Intervensi tersebut merupakan salah satu contoh peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) yang berupa inefisiensi karena monopoli barang publik, ketidak merataan pembagian pendapatan dan kekayaan serta untuk menangani problem makro antara lain : inflasi dan pengangguran yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi

yang

meningkatkan

rendah/lambat. efisiensi

dengan

Intervensi

pemerintah

menciptakan

lainnya

kompetisi,

adalah:

pengendalian

eksternalitas, dan penyediaan barang publik, meningkatkan pemerataan dengan perpajakan dan pengeluaran (redistribusi). Secara umum, peran pemerintah dalam menjalankan fungsi kebijakan fiskal adalah menjamin tercapainya stabilitas makro.

12



13

Dilihat dari fungsi pemerintah di bidang ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut : - Fungsi stabilisatif, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Fungsi pemerintah ini diartikan sebagai stabilisator perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. - Fungsi alokatif , yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannnya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Atau dengan kata lain fungsi pemerintah ini adalah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. - Fungsi distributif, yaitu fungsi pemerintah dalam hal distribusi pendapatan masyarakat, yakni peranan pemerintah dalam pemerataan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. - Fungsi dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

2.1.1. Definisi Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dengan menggunakan instrumeninstrumen fiskal seperti pajak (tax), transfer, atau belanja pemerintah (government


14

spending/purchase) yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan terhadap anggaran pemerintah yang berpengaruh terhadap profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan. Kebijakan tersebut dibagi atas 3 kelompok, yaitu : -

Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

-

Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif Anggaran

surplus

adalah

kebijakan

pemerintah

untuk

membuat

pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. -

Anggaran Berimbang (Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Sebagai piranti kebijakan fiskal, APBN yang merupakan rencana kerja dan

keuangan pemerintah dalam waktu 1 tahun mengemban fungsi : 1) Otorisasi yaitu: sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara, 2) Perencanaan yaitu sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan dan 3) Pengawasan yaitu sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan keentuan. Secara umum, kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan ekonomi makro dari pemerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri (domestic goods), rumah tangga, ataupun perusahaan/ swasta/ pengusaha.


15

2.1.2. Stimulus Fiskal Stimulus fiskal (fiscal stimulus) adalah bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya diharapkan akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek. Pada umumnya, Stimulus Fiskal diberikan ketika perekonomian berada pada level terendah di mana angka pertumbuhan cenderung mengalami penurunan secara terus menerus. Stimulus fiskal dimaksudkan untuk meminimilasir dampak dari gejolak akibat krisis ekonomi yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Stimulus fiskal bekerja seperti mekanisme countercyclical dalam siklus perekonomian yang terjadi dalam perekonomian nasional. Stimulus fiskal sebagai countercyclical dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2.1. Stimulus fiskal di siklus perekonomian Sumber : Cyber Economic, 2011

Ada dua bentuk instrumen fiskal yang digunakan, yaitu: 1. Pemotongan pajak (tax cut) 2. Menaikkan besarnya belanja pemerintah Secara teoritis, stimulus fiskal bekerja dalam jangka pendek. Artinya, stimulus fiskal lebih cepat mempengaruhi komponen-komponen permintaan agregat sehingga akan lebih cepat pula mendorong laju pertumbuhan output dari sektor usaha. Sesuai dengan konsepnya pula, kebijakan stimulus fiskal dirancang


16

sedemikian rupa dengan menentukan sasaran-sasaran maupun mekanisme pelaksanaannya agar lebih tepat mengenai sasaran dan lebih cepat pula menggerakkan pertumbuhan di sektor riil. Sesuai dengan konsepnya, stimulus fiskal apabila tepat mengenai sasaran, selain waktu penyesuaian lebih pendek, juga akan menahan (sementara) merosotnya angka pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, permintaan agregat hanyalah sasaran antara. Sementara itu, sasaran yang sesungguhnya adalah untuk mengurangi atau menahan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi besarnya gelombang PHK. Oleh karena itu, apabila penentuan sasaran dalam Stimulus Fiskal bisa tepat atau efektif, maka akan semakin cepat pengaruhnya untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya pula menahan laju gelombang PHK. a.

Mekanisme Stimulus Fiskal Seperti yang telah diuraikan di atas, Stimulus Fiskal bekerja melalui

sasaran antara (intermediate targeting), yaitu permintaan agregat. Berdasarkan dua bentuk instrumen fiskal, maka mekanisme bekerjanya Stimulus Fiskal adalah: -

Pemotongan Pajak Pemotongan pajak seperti pajak penghasilan (PPh) akan mengurangi beban

pendapatan sehingga pihak yang menerima beban pajak akan menaikkan kapasitas konsumsinya. Ada dua jenis pajak yang dimaksudkan menjadi sasaran dalam Stimulus Fiskal, yaitu pajak yang dikenakan kepada rumah tangga dan pajak yang dikenakan pengusaha (swasta). Bagi pengusaha, pemotongan pajak (tax cut) akan mengurangi beban biaya operasional sehingga akan lebih mampu untuk mempertahankan kapasitas produksinya, termasuk di antaranya mengurangi pilihan untuk melakukan PHK. -

Menaikkan Belanja Pemerintah Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan kapasitas operasionalnya

seperti menaikkan gaji pegawai atau dapat pula dengan menambah pembelian terhadap barang-barang kebutuhan operasional. Menaikkan gaji pegawai akan diikuti dengan meningkatnya permintaan agregat sebagai akibat tambahan permintaan barang dan jasa dari sektor pemerintah. Perputaran perekonomian dari sisi pengaruh pemerintah ini selanjutnya akan diikuti dengan perputaran perekonomian dari keseluruhan rumah tangga. Jika instrumen Stimulus Fiskal


17

dilakukan

dengan

menambah

belanja

pemerintah

(government

spending/purchase), maka akan mendorong laju pertumbuhan output yang selanjutnya akan berpengaruh mengurangi pilihan pengusaha untuk melakukan PHK. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. b.

Stimulus fiskal di beberapa negara Ada berbagai jenis kebijakan fiskal yang diterapkan negara negara di dunia

dengan besaran yang berbeda beda. Korea Selatan misalnya menyediakan dana 0,9% dari PDB, India 0,9% PDB, Thailand 1,8%, China 0,6%, India (0,9%),sedangkan Malaysia mematok 4,4% PDB atau tertinggi di antara negaranegara Asia lainnya. Contoh kebijakan fiskal dalam bentuk stimulus fiskal yang diterapkan oleh beberapa negara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.2.1. Stimulus fiskal di beberapa negara Stimulus Fiskal Insentif

Bentuk

Negara

1. Penurunan tarif PPh Badan

Brazil, Australia, China, Jepang, Kanada, Prancis, Indonesia,

Perpajakan

Jerman, Italia, Inggris, Rusia, Argentina, Belanda, Amerika Serikat. 2.Penurunan tarif PPh Orang Pribadi

Brazil, Australia, China, Jepang, Kanada, Prancis, Indonesia, Jerman, Italia, Inggris, Rusia, Argentina, Amerika Serikat.

3. Penghapusan Pajak Ekspor

Indonesia, Argentina, China,Jerman.

4.Penurunan Tarif Pajak

Argentina, China,Jerman

Kendaraan

Belanja

5. Fasilitas PPh UKM

Indonesia, Inggris.

6. Penurunan Tarif PPN

Inggris, China, Italia.

1.Belanja Infrastruktur

Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Argentina, China, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Mexico, Taiwan, Swiss, Thailand, Singapura Tabel.2.1) (Sambungan

2. Subsidi Industri

Rusia, Brazil

3. Subsidi BBm dan Energi

Indonesia, Malaysia,Mexico, Swiss, China


18

(sambungan Tabel.2.1) 4. Subsidi Property

China, India, Australia, Inggris,

5.Tunjangan Rumah Tangga

Australia, Jepang, Italia, China, Indonesia.

(cash) 6. Tunjangan PHK, BLK

Jepang, Indonesia.

7.Subsidi Listrik, Air,

Thailand

Pariwisata, Transportasi 8. Konservasi Energi

China

9. Subsidi Kredit UKM

Korea Selatan Hungaria, Jerman, Inggris.

10.Subsidi Pendidikan dan

Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Indonesia

Kesehatan

Menurut studi empiris, volume stimulus fiskal setara dengan 1% dari PDB di masing masing negara akan meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,1-0,2 % sehingga diharapkan mampu menahan laju perlambatan ekonomi. Gambar 1.4. menunjukkan besaran yang berbeda dari tiap negara dalam menjalankan program stimulus fiskal, tergantung dari kepentingan dan karakter perekonomian negara tersebut.

c.

Sumber : Global Intelligance Alliance, 2009

Gambar 2.2. Stimulus fiskal di beberapa negara tahun 2009


19

2.1.3. Teori Yang Relevan a.

Teori Keynes

- Permintaan agregat Kebijakan

makro

Keynes

menjelaskan

bahwa

pemerintah

bisa

mempengaruhi permintaan agregat agar mendekati posisi Full Employment. Permintaan Agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun.

AS LMo

i2

P1

i1

Po

io

AD1

IS1

ADo

ISo Yo

Y1

Yo

Y1

Sumber : Cyber Economics, 2011

Gambar 2.3. Ekspansi fiskal dan agregat demand Jika pendapatan berada di bawah titik yang dibutuhkan untuk mencapai full employment, maka G dapat digunakan untuk mencapai tingkat tersebut. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari unsur: 1). Pengeluaran Konsumsi oleh Rumah Tangga (C), 2). Pengeluaran Investasi oleh Perusahaan (I), dan 3). Pengeluaran Pemerintah (G)

Y=C+I+G Masing-masing unsur permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsinya (marginal propencity to consume). Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan (marginal efficiency of capital) dan biaya dana (tingkat bunga). Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori makro disebut sebagai faktor eksogen.


20

Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi.

- Fungsi konsumsi Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (average propensity to consume) turun ketika pendapatan naik. Orang dengan penghasilan yang tinggi akan lebih memilih menabung dengan proporsi yang lebih tinggi. Hal ini menyimpulkan postulat bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal turun ketika pendapatan naik. Fungsi konsumsi Keynes sering ditulis sebagai C  C  cY ,

C  0,

0  c  1,

Di mana C adalah konsumsi, Y adalah pendapatan disposibel, C adalah konstanta, dan c adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal. Dalam fungsi konsumsi tersebut kecenderungan mengkonsumsi marjinal c adalah antara nol dan satu. Dari fungsi konsumsi Keynes diperoleh kecenderungan mengkonsumsi rata-rata APC adalah APC  C / Y  C / Y  c

Ketika Y meningkat, C / Y turun, dan begitu pula kecenderungan mengkonsumsi rata-rata C/Y turun. Dalam fungsi konsumsi ini tingkat bunga tidak dimasukkan dalam persamaan ini sebagai determinan konsumsi. - Multiplier Effect. Multiplier effect adalah angka pengganda dari suatu variabel untuk menghasilkan besarnya perubahan variabel permintaan agregat. Misalnya perubahan investasi sebesar ∆I akan menghasilkan perubahan pendapatan nasional sebesar ∆Z.

Z 

1 I 1  MPC

Karena o < MPC < 1, maka 1 / 1-MPC > 1. jadi ∆I akhirnya mengakibatkan ∆Z > ∆I.


21

Dalam General Theory of Money, Interest and Employment (1936), Keynes menyatakan bahwa jika pendapatan berada di bawah titik yang dibutuhkan untuk mencapai full employment, maka G dapat digunakan untuk mencapai tingkat tersebut. Implementasi dari teori keynes ini adalah produk kebijakan fiskal ekspansif yang dilaksanakan pemerintah sebagai wujud dari peran pemerintah sebagai stabilisator ekonomi nasional. Salah satu kebijakan fiskal ekspansif adalah pemberian stimulus fiskal terhadap belanja pemerintah yang diyakini mampu mendorong naiknya pendapatan nasional Pengaruh Belanja Pemerintah thd Output Pengeluaran C+I+G C+I C

G I Y1

Y2

Pendapatan

Sumber : Cyber Economics, 2011

Gambar 2.4. Pengaruh belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional Dari gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa akibat pemberian belanja pemerintah (G) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Ekuilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah (G).

Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki

dampak pengganda (multiplier effect) pada pendapatan nasional. b.

Model Input-Output Leontief Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan

antar industri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran


22

hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

2.1.4. Studi Empiris a.

Studi Empiris Tentang Kebijakan Fiskal Arthur Goldsmith (2008) dalam penelitiannya mengenai teori pengeluaran

pemerintah menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat memperluas permintaan agregat dalam jangka pendek tetapi juga dapat meningkatkan tingkat suku bunga sehingga akan menurunkan investasi swasta dalam jangka panjang. Belanja pemerintah dibagi menjadi dua komponen : konsumsi masyarakat dan investasi publik. Efek jangka pendek dari peningkatan belanja pemerintah adalah sama untuk kedua komponen tetapi berbeda untuk efek jangka panjang. Dampak pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang terhadap kinerja agregat ekonomi tergantung pada kinerja pemerintah. Dalam jangka pendek belanja pemerintah akan memperluas permintaan agregat tetapi peningkatan belanja pemerintah atas biaya dana pinjaman akan menyempitkan beberapa investasi swasta dan menghambat pertumbuhan permintaan agregat. Crowding Out akhirnya dapat menurunkan stok modal swasta, dan pada gilirannya dalam jangka panjang akan menurunkan produktivitas sehingga akan mengurangi output dan kapasitas produksi. Diperlukan pengaturan ketidakseimbangan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah secara terpisah antara pengeluaran untuk konsumsi dan investasi. Pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan dengan megubah komposisi pengeluaran ke dalam kegiatan berbasis produktivitas, tanpa mengubah tingkat pengeluaran atau pajak penghasilan. Pendekatan pasar modal dan obligasi digunakan untuk menggambarkan pengeluaran pemerintah (kebijakan moneter), selain dengan kebijakan fiskal (pada pasar barang). Di pasar modal, terdapat orang yang memiliki dana dan orang yang meminjam untuk investasi. Ekspektasi keuntungan akan meningkatkan investasi sektor swasta (IP). Produktifitas tergantung pada modal swata (KP) dan modal publik atau pemerintah (KG), Tabungan oleh rumah tangga dan perusahaan (SP), tabungan oleh pemerintah (SG) sehingga S = SP + SG, SG = T – G, dnegan T =


23

Pendapatan pajak dan G = belanja pemerintah. Model penawaran dan permintaan agregat digunakan untuk menentuka output riil (Y) dan harga (P). Dengan memahami AD = AD (C, IP, GC, GI), tingkat permintaan agregat ditentukan oleh belanja konsumsi rumah tangga (C), belanja investasi sektor swasta (IP) dan belanja pemerintah (G) yang dipisah menjadi belanja konsumsi (GC) dan belanja investasi (GI). Kurva penawaran agregat jangka panjang (AS) menunjukkan hubungan antara tingkat harga agregat dan output agregat yang didukung oleh semua faktor (KP) dan (KG). Pengeluaran investasi pemerintah untuk modal publik juga akan meningkatkan penawaran agregat. Pertumbuhan produktivitas merupakan kunci penentu peningkatan standar hidup. Jika pengambil kebijakan ingin

mendorong

pertumbuhan

standar

hidup,

maka

harus

bertujuan

meningkatkan kemampuan produksi nasional dengan mendorong lebih cepat akumulasi faktor produksi. Dalam jangka panjang, implikasi belanja publik sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kinerja perekonomian jangka panjang. Menurut Arthur Goldsmith bahwa dalam jangka pendek belanja pemerintah akan menaikkan permintaan agregat, mendorong konsumsi dan investasi sehingga mampu menaikan angka pertumbuhan nasional. (dikutip dari Arthur Goldsmith, Rethinking The Relation Between Government Spending and Economic Growth : A Composition Approach to Fiscal Policy instruction for Principle Students. Journal of Economics Education, Spring 2008). Menurut Young Lee and Taeyoon Sung (2007) dalam penelitiannya berjudul „Fiscal Policy, Business Cycles and Economic Stabilisation: Evidence from Industrialised and Developing Countries‟ mengatakan bahwa kebijakan fiskal dapat efektif mengurangi fluktuasi ekonomi dalam siklus bisnis. Young Lee and Taeyoon Sung menjelaskan bahwa kebijakan fiskal berupa belanja pemerintah jangka pendek dan transfer (dalam bentuk jaminan sosial) serta subsidi dapat menekan fluktuasi ekonomi ke arah garis stabilisasi ekonomi. Sebaliknya, pajak dan belanja modal justru akan bergerak searah dengan fluktuasi ekonomi menjauhi garis stabilitas ekonomi. Selanjutnya dijelaskan, skala pemerintah juga berpengaruh dalam eksistensi fluktuasi ekonomi yang terjadi. Menurut Young Lee and Taeyoon Sung, semakin besar ukuran pemerintah semakin kecil volatilitas fluktuasi ekonomi yang terjadi. Bisa diartikan bahwa suatu pemerintahan dengan


24

ukuran/skala yang besar dapat mengurangi terjadinya fluktuasi ekonomi di lingkaran bisnis. Ukuran pemerintah yang besar terdiri dari perangkat pemerintah yang komprehensif dilihat dari perangkat dan kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan

yang

dihasilkan

lebih

terencana

sehingga

antisipasi

untuk

meminimalisir terjadinya fluktuasi ekonomi dapat dilakukan. Ashauer (1989) menguji demand side hipotesis bahwa tingginya marginal productivity of government spending akan menghasilkan multiple ekspansion. Pengaruh pendapatan yang timbul dari pengeluaran pemerintah dalam Hukum Wagner ditujukan kepada elastisitas pendapatan dari barang publik. Wagner

Cashin

(1995)

menemukan

bahwa

pajak

distortionary

menghambat pertumbuhan ketika transfer publik dan pengeluaran modal (input pelengkap pada fungsi produksi swasta) adalah memacu pertumbuhan. Musgrave dan Rostow (2003) menyatakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi,

pengeluaran

pemerintah

tetap

diperlukan,

utamanya

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb. Wagner menyatakan berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll. (Dornbusch et al, 2001) menyatakan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output nasional. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan ouput agregat. Defisit anggaran pemerintah merupakan hal


25

yang normal. Yang penting adalah seberapa lama anggaran pemerintah akan menjadi surplus kembali. Secara umum sedikit surplus akan dicapai pada tahuntahun boom dan sedikit defisit dapat terjadi pada tahun-tahun resesi. Ketika perekonomian mengalami resesi atau tumbuh lambat, mungkin pajak dapat dikurangi dan pengeluaran pemerintah ditambah agar dapat meningkatkan output. Namun di sisi lain, kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menghambat laju invetasi. Crowding Out terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansioner menyebabkan suku bunga naik hingga mengurangi pengeluaran swasta terutama investasi swasta. Dornbush mengajukan tiga point penting dalam menghadapi crowding out. Pertama, pada kondisi ekspansi fiskal yang meningkatkan permintaan, maka perusahaan dapat diminta merekrut lebih banyak pekerja untuk meningkatkan output mereka. Kedua kenaikan permintaan agregat akan menaikkan pendapatan dan selanjutnya dapat meningkatkan tabungan. Ekspansi tabungan ini dapat membiayai defisit anggaran tanpa menyentuh pengeluaran swasta. b.

Studi Empiris Tentang Stimulus Fiskal Abimanyu (2005) melakukan simulasi dengan menggunakan model

MODFI (MODFI atau Macro Economic Models for Ministry of Finance) atau Model Ekonomi Makro

Departemen Keuangan adalah suatu model yang

digunakan untuk melakukan prakiraan variabel ekonomi makro jangka pendek dan menengah serta untuk analisis simulasi kebijakan dan CGE (Computable General Equilibrium)-INDORANI (INDORANI adalah suatu model tingkat sektoral perekonomian Indonesia yang diturunkan dari model CGE ORANI Australia yang dikembangkan lebih lanjut disesuaikan dengan struktur perekonomian Indonesia, serta menggunakan data APBN tahun 2003 dan data Input Output Indonesia tahun 2000 untuk menganalisis dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap perekonomian Indonesia. Hasil temuan empirisnya menyatakan bahwa kebijakan stimulus fiskal melalui penurunan tarif perpajakan dan peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 0.4% PDB akan menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.4% hingga 0.8% (atau pengganda pengeluaran pemerintah sekitar 1.0 hingga 2.0 kali). Spilimbergo, Symansky, Blanchaerd dan Cottarelli (2008) menyatakan bahwa dari hasil pengamatan di beberapa negara diketahui terdapat keterbatasan


26

ruang bagi kebijakan fiskal strategis dalam jangka panjang bahkan di negaranegara yang posisi fiskalnya kuat. Fokus perhatian kemudian bergeser dari kebijakan fiskal yang countercyclical menuju ke kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Freedman, Kumhof, Laxton dan Lee (2009) menganalisis stimulus fiskal global dengan menggunakan model Global Integrated Monetary and Fiscal (GIMF) yang dikembangkan oleh IMF. GIMF adalah suatu model struktural berdasarkan optimalisasi perilaku rumah tangga dan perusahaan di lima wilayah perekonomian yaitu : Amerika, Eropa, Jepang, Asia dan negara-negara lain. Hasil temuan empirisnya menyatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif jika dikombinasikan dengan kebijakan moneter akomodatif akan menghasilkan dampak pengganda yang signifikan terhadap perekonomian dunia. Coenen et al (2010) menganalisis dampak stimulus dalam model struktural. Simulasi model struktural tersebut menguji perubahan tujuh instrumen fiskal, yaitu peningkatan pengeluaran investasi pemerintah, peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah, peningkatan general lump sum transfer, peningkatan lump transfer yang ditujukan kepada hand-to-mouth households (definisi hand-to-mouth households adalah agen yang benar-benar tidak mampu meminjam atau memberi), penurunan tingkat pajak penghasilan buruh, penurunan tingkat pajak konsumsi dan penurunan tingkat pajak penghasilan perusahaan. Enam dari model tersebut adalah model Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) dan satu model Polynomial Adjustment Cost (PAC). Berdasarkan hasil simulasi disimpulkan bahwa :1) terdapat temuan yang kuat di semua model bahwa kebijakan fiskal memiliki angka pengganda output yang cukup besar terutama untuk belanja dan transfer; 2) efektifitas kebijakan fiskal akan semakin besar jika kebijakan moneter turut mendukung dengan menahan tingkat bunga agar tetap konstan selama beberapa waktu;3) stimulus yang berlangsung terus-menerus , apabila tambahan stimulus diukur dengan tahun bukan dekade, akan lebih efektif jika ditunjang kebijakan moneter yang akomodatif; dan 4) stimulus fiskal yang permanenmemiliki pengganda yang secara signifikan lebih rendah pada awalnya dan memiliki dampak output negatif dalam jangka panjang.


27

2.1.5. Kontribusi Penelitian Berikut adalah kontribusi yang dihasilkan dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian empiris sebelumnya ; - Penelitian ini mampu menganalisis jenis kebijakan fiskal yang paling besar menghasilkan peningkatan output, faktor produksi dan pendapatan rumah tangga. - Penelitian ini mampu menganalisis jenis kebijakan fiskal yang paling optimal dalam menghasilkan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional. - Penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang efektifitas kebijakan stimulus fiskal 2009 dengan menggunakan analisis keterbandingan berdasarkan skenario yang dibuat. - Penelitian ini memberi kontribusi terutama kepada pemerintah sebagai instrumen awal dalam merumuskan kebijakan fiskal khususnya kebijakan fiskal ekspansif berdasarkan kerangka SNSE.

2.2. Stimulus Fiskal 2009 2.2.1. Latar Belakang Untuk memperkecil dampak dari krisis keuangan global, pemerintah dan DPR khususnya panitia anggaran sepakat untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal guna menyelamatkan perekonomian nasional tahun 2009 dari krisis global antara lain dengan program stimulus fiskal .

2.2.2. Landasan Hukum Untuk mengantisipasi krisis keuangan global yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya tanggal 06 Oktober 2008 menetapkan 10 Direktif Presiden. 10 direktif atau arahan ini dimaksudkan untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis keuangan global. Arahan presiden poin (2) menyatakan : “Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, serta dengan kerja keras dan upaya maksimal, nilai pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan sebesar 6 persen. Komponen yang perlu dijaga antara lain: konsumsi, belanja pemerintah, investasi,


28

ekspor, dan impor. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan perekonomian domestik dan mengambil pelajaran dari krisis 1998, di mana sabuk pengaman perekonomian domestik adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor informal”. Sesuai dengan Arahan Presiden RI tersebut, telah disusun strategi kebijakan dalam upaya mencegah serta mengantisipasi dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia, baik berupa kebijakan moneter dan perbankan, kebijakan fiskal, maupun kebijakan penguatan sektor riil. Sejalan dengan arahan (direktif) Presiden kemudian dirumuskan APBN dengan mengakomodir arahan presiden khususnya poin 2) tersebut yang tertuang pada pasal 23 Undang- Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang APBN. Pasal 23 antara lain menyatakan bahwa jika dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asurnsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah: pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2009 dan pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu kementerian negara/lembaga dan/atau antar kementerian Negara/ lembaga. Terkait dengan kebijakan strategis yang dirumuskan dalam pasal 23 Undang –Undang Nomor 41 tahun 2008, rincian anggaran pemerintah pusat terkait anggaran belanja berdasarkan program dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor Nomor 72 tahun 2008 tanggal 29 November 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009 pada lampiran III Rincian Anggaran Pemerintah Pusat Menurut Program, Kegiatan dan Jenis Belanja. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2009 telah dicapai kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR tentang persetujuan pelaksanaan stimulus fiskal 2009 sebesar Rp.73.259,3 triliun. Dari Rp.73.259,3 triliun tersebut, Rp. 61,1 triliun


29

diantaranya merupakan program yang sudah ada dalam APBN 2009. Hanya 12,2 triliun yang merupakan program tambahan baru. Sebagai program baru, stimulus fiskal Rp 12,2 triliun itu hanya bisa dicairkan melalui penerbitan DIPA. Untuk itu, pemerintah perlu menerbitkan

Surat Edaran

Menteri Keuangan No.

812/MK.02/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat dalam rangka Stimulus Fiskal 2009 yang kemudian direvisi lagi dengan Surat Edaran Menteri Keuangan No 883/MK.02/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Keuangan No. 812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat dalam rangka Stimulus Fiskal 2009. Surat edaran ini berisi tentang tambahan stimulus fiskal 2009 untuk tambahan stimulus infrastruktur dan sejenisnya sebesar Rp. 12,2 triliun. Menyusul kemudian sebagai dasar hukum pencairan dana diterbitkan DIPA Stimulus Fiskal No. 0958.0/.SP/026-13.4/-/2009.

2.2.3. Paket Stimulus Fiskal 2009 Kebijakan fiskal pemerintah ditujukan dalam rangka antisipasi krisis global yang terjadi pada tahun 2009. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat dibedakan atas 4 kelompok kebijakan fiskal yaitu kelompok pertama adalah kebijakan berupa penurunan tarif PPh yang ditujukan kepada dunia usaha (perusahaan) dan rumah tangga. Kebijakan kelompok pertama berupa kebijakan penurunan tarif PPh Badan dan Perusahaan masuk bursa dan kebijakan PPh Panas Bumi. Kebijakan yang ditujukan kepada rumah tangga berupa penurunan tarif PPh OP dan perluasan lapisan tarif. Kedua adalah kelompok kebijakan berupa keringanan pajak usaha (value added tax/VAT). Ada dua jenis kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu pajak tidak langsung dan subsidi. Kebijakan ini antara lain berupa keringanan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditujukan kepada komoditas minyak goreng, bahan bakar nabati, dan PPN eksplorasi Migas. Sementara penurunan subsidi terdiri dari penurunan subsidi terhadap industri kimia (BBM solar dan minyak nabati) dan penurunan Subsidi Listrik Gas dan Air. Selanjutnya, kelompok kebijakan ketiga adalah kegiatan stimulus yang ditujukan kepada infrastruktur, pergudangan (revitalisasi


30

dan rehabilitasi pergudangan), bank dan asuransi (PMN Jamkrindo dan Askrindo), Jasa perorangan (PNPM) serta upaya meningkatkan pasokan bahan baku dan barang modal yang berasal dari impor berupa kebijakan penurunan bea masuk komoditas impor (bahan baku dan barang modal). Tabel berikut merupakan detail stimulus fiskal 2009;

Tabel. 2.2. Stimulus Fiskal Tahun 2009 (Miliar Rupiah) Program

Alokasi

A Penghematan Pembayaran Pajak

43.000,0

1. Penurunan tarif PPh OP dan perluasan lapisan tarif

13.500,0

2. Peningkatan PTKP

11.000,0

3. Penurunan tarif PPh Badan dan Perusahaan masuk bursa

18.500,0

B Subsidi Pajak-BM/DTP kepada Dunia Usaha/RTS

13.300,0

1. PPN minyak goreng

800,0

2. PPN bahan bakar nabati

200,0

3. Bea masuk bahan baku dan barang modal

2.500,0

4. PPN eksplorasi migas

2.500,0

5. PPh panas bumi

800,0

6. PPh pasal 21

6.500,0

C Subsidi Non Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan pada Dunia

16.959,3

Usaha/ Lapangan Kerja 1. Penurunan harga solar Rp300/liter

2.779,9

2. Diskon tarif listrik untuk industri

1.377,9

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

601,5

4. Tambahan stimulus

12.200,0

a.

Subsidi bunga untuk perusahaan air bersih

15,0

b.

Subsidi obat generik

350,0

c.

Revitalisasi dan rehabilitasi gudang komoditi primer

120,0

d.

Belanja stimulus infrastruktur

e.

PMN untuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (KUR)

11.215,0 500,0

Jumlah Stimulus (A + B + C)

73.259,3

Sumber: Kementerian Keuangan (2009)


31

Penjelasan tentang paket Stimulus Fiskal 2009 dapat diuraikan sebagai berikut : Penghematan pembayaran pajak sebesar Rp. 43 Triliun, yang terdiri dari : a.

Penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan perluasan lapisan tarif : Rp.13,5 Triliun. Stimulus ini diberikan kepada angkatan kerja Indonesia yang wajib membayar pajak penghasilan orang pribadi menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

b.

Peningkatan PTKP : Rp.11 Triliun. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengatur tentang tidak dikenakannya pajak penghasilan orang pribadi terhadap besaran penghasilan tertentu dengan persyaratan tertentu. Stimulus fiskal yang diberikan untuk peningkatan PTKP ini bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat karena insentif pajak berupa pembebasan terhadap pengenaan pajak atas penghasilan orang pribadi.

c.

Penurunan tarif PPh Badan dan Perusahaan masuk bursa:Rp.18,5 Triliun. Stimulus fiskal ini ditujukan kepada WP Badan dan perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan masuk bursa dengan persyaratan tertentu seperti alokasi kepemilikan saham oleh masyarakat Indonesia dengan angka minimal 40 %. Dengan stimulus fiskal berupa penurunan tarif PPh Badan dan Perusahaan masuk bursa ini diharapkan pengusaha bisa memiliki daya saing yang tinggi di bidang usahanya.

Subsidi Pajak-BM/DTP kepada Dunia Usaha/RTS : Rp.13,3 Triliun, yang terdiri dari : a.

PPN minyak goreng : Rp. 800 Miliar. Subsidi PPN (DTP) atas minyak goreng merupakan lanjutan dari fasilitas PPN DTP pada tahun 2008. Dalam tahun 2009, subsidi PPN tersebut ditujukan bagi penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana dengan menggunakan merek generik milik Pemerintah, yaitu “Minyakita”. Dengan stimulus fiskal berupa Subsidi PPN (DTP) atas minyak


32

goreng diharapkan akan mampu mendorong daya beli masyarakat terutama dalam mengantisipasi efek dari krisis ekonomi yang terjadi. b.

PPN bahan bakar nabati : Rp. 200 Miliar. Subsidi PPN untuk bahan bakar nabati (BBN) ditujukan agar harga BBN lebih murah dan dapat bersaing dengan harga bahan bakar minyak (BBM) dari fosil yang tidak terbaharukan. Dengan pemberian subsidi ini, diharapkan produksi BBN akan dapat terus meningkat di kemudian hari, sehingga mengurangi ketergantungan akan BBM dari fosil.

c.

Bea masuk bahan baku dan barang modal : Rp. 2,5 Triliun. Dalam APBN 2009, Pemerintah telah mengalokasikan fasilitas bea masuk DiTanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp. 2,5 triliun, dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, mendorong sektor riil dan meningkatkan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Insentif subsidi bea masuk tersebut diberikan untuk empat belas sektor, yaitu antara lain bahan baku dan komponen industri alat berat, bahan baku dan komponen untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kapasitas kecil, bahan baku susu (skim milk dan full cream), bahan baku dan komponen industri otomotif, komponen elektronika, bahan baku dan komponen kapal, serta pesawat terbang.

d.

PPN eksplorasi migas : Rp. 2,5 Triliun. Subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka impor diberikan kepada perusahaan yang melaksanakan eksplorasi minyak dan gas bumi. Dengan adanya subsidi PPN untuk Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tersebut diharapkan semakin banyak perusahaan yang berinvestasi di industri minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan produksi minyak dan gas bumi tersebut semakin meningkat pada masa mendatang.

e.

PPh panas bumi : Rp. 800 Miliar. Insentif PPh pajak ditanggung Pemerintah untuk panas bumi diberikan Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik dalam memenuhi permintaan energi/listrik yang semakin meningkat.


33

f.

PPh pasal 21 : Rp. 6,5 Miliar. Subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditujukan untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan oleh perusahaan. Pajak yang dipungut oleh perusahaan dari karyawan tetap tidak disetor ke Kas Negara, melainkan pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah, sehingga pajak yang dipungut tersebut dapat digunakan untuk menambah modal kerja maupun untuk membiayai operasional perusahaan.

Subsidi Non Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan pada Dunia Usaha/ Lapangan Kerja : Rp. 16.959,3 Miliar yang terdiri dari : a.

Penurunan harga solar Rp300/liter : Rp. 2.779,9 Miliar Dalam rangka menurunkan beban masyarakat khususnya biaya transportasi, Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga solar bersubsidi sebesar Rp300/liter dari Rp. 4.800/liter menjadi Rp. 4.500/liter mulai tanggal 15 Januari 2009, sehingga harga solar bersubsidi secara akumulatif telah turun 18,2 persen (dari Rp. 5.500/liter menjadi Rp.4.500/liter) sejak pertengahan Desember 2008. Dengan penurunan harga solar tersebut diharapkan akan menurunkan tarif angkutan sekitar 10 persen.

b.

Diskon tarif listrik untuk industri : Rp. 1.377,9 Miliar. Untuk menurunkan biaya produksi, Pemerintah juga memberikan potongan tarif listrik untuk industri, yaitu industri kelompok I-3 dengan daya sambung 20 kilo volt ampere (KVA) – 30 KVA, dan kelompok I-4 dengan daya sambung di atas 30 KVA. Pada beban puncak, tarif daya maksimal diturunkan dari empat kali menjadi tiga kali dari tarif listrik biasa.

c.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) : Rp. 601,5 Miliar Program ini dimaksudkan untuk

memberdayakan masyarakat melalui

penciptaan lapangan kerja dan industri/perdagangan bahan bangunan lokal terkait program KPR/KPRS Mikro Bersubsidi sejalan dengan PNPM Mandiri.


34

d.

Tambahan stimulus : Rp. 12.200,00 Miliar Subsidi bunga untuk perusahaan air bersih : Rp. 15 Miliar. Pemerintah memberikan subsidi bunga bagi perusahaan air bersih dalam memperoleh pinjaman dari perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan air bersih dalam rangka menambah 10 juta sambungan rumah (SR) air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Subsidi obat generik : Rp. 350 Miliar. Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat di seluruh daerah sebagai antisipasi apabila terjadi resesi ekonomi, Pemerintah memberikan subsidi harga obat generik atau Obat Generik Bersubsidi (OGS) sebesar Rp. 350 miliar. Subsidi tersebut diberikan untuk obat-obatan yang paling dibutuhkan masyarakat (fast moving) dan obatobatan untuk menyelamatkan nyawa (life saving). Subsidi juga diberikan bagi obat esensial, obat program kesehatan, dan obat yang tidak bernilai ekonomis tetapi sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Revitalisasi dan rehabilitasi gudang komoditi primer : Rp. 120 Miliar. Pemerintah bermaksud memberikan stimulus ini untuk membantu para petani dalam upaya memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan komoditi pangan pasca panen. Belanja stimulus infrastruktur : Rp. 11.215 Miliar. Dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan dampak PHK, Pemerintah akan mengalokasikan stimulus fiskal sebesar Rp.11.335,0 miliar dalam tahun 2009, yang akan digunakan untuk belanja infrastruktur. Alokasi tambahan dana stimulus untuk penciptaan kesempatan kerja diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan infrastuktur padat karya di berbagai bidang. Bidang-bidang yang akan memperoleh alokasi dana tersebut antara lain adalah bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat. Secara lebih rinci, kegiatan yang akan memperoleh alokasi tambahan dana belanja. Infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut: 1.

pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum Rp. 6,601 triliun;

2.

pembangunan infrastruktur bidang perhubungan Rp. 2,199 triliun;


35

3.

pembangunan infrastruktur bidang energi Rp. 500 miliar;

4.

pembangunan infrastruktur bidang perumahan rakyat Rp. 400 miliar;

5.

pembangunan infrastruktur dan perumahan khusus Rp. 100 miliar;

6.

pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan usaha tani dan irigasi tingkat usaha tani Rp. 650 miliar;

7.

pembangunan infrastruktur pasar Rp. 315 miliar;

8.

peningkatan pelatihan bidang ketenagakerjaan Rp. 300 miliar;

9.

pembangunan infrastruktur bidang kesehatan Rp. 150 miliar

Alokasi anggaran bagi program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut (1) penanganan bencana (termasuk banjir Bengawan Solo); (2) perluasan jaringan distribusi dan pembangunan instalasi pengelolaan air minum; (3) percepatan penyelesaian infrastruktur lanjutan; (4) jalan inspeksi dan irigasi sentra produksi tambak; (5) rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan; (6) jalan, jembatan dan irigasi; dan (7) pengembangan infrastruktur permukiman. PMN untuk Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo (KUR) : Rp. 500 Miliar Pemberian stimulus fiskal juga dilakukan melalui pemberian PMN kepada Jamkrindo dan Askrindo dalam rangka penambahan dana penjaminan untuk KUR sebesar Rp. 500 Miliar. Penjaminan KUR tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, melalui PMN tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas penjaminan KUR sehingga semakin banyak usaha kecil, mikro dan menengah yang dapat memperoleh kredit usaha rakyat tersebut.


36

2.3. Pengaruh Stimulus Fiskal pada Sektor Produksi, Faktor Produksi dan Institusi Rumah Tangga. 2.3.1. Pengaruh terhadap Sektor Produksi Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Stimulus fiskal yang merupakan kebijakan fiskal ekspansif berpengaruh pada neraca perekonomian Indonesia yang bisa dilihat pada matriks SNSE. Stimulus fiskal sebagai faktor eksogen dalam matriks SNSE memberikan pengaruh langsung terutama terhadap blok sektor produksi, blok faktor produksi dan blok institusi yang merupakan faktor endogen. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa stimulus fiskal merupakan tambahan pendapatan atau penerimaan bagi faktor endogen. Blok sektor produksi yang merupakan data penerimaan sektor – sektor perekonomian nasional sesungguhnya adalah nilai output atau pendapatan nasional. Artinya, dapat dikatakan bahwa pemberian stimulus fiskal akan memberikan tambahan pendapatan bagi sektor – sektor perekonomian nasional. Atau secara kumulatif stimulus fiskal akan menaikkan angka output nasional. 2.3.2. Pengaruh terhadap Faktor Produksi Di blok faktor produksi, pemberian stimulus fiskal juga berpengaruh terhadap neraca faktor produksi yang merupakan gambaran perekonomian nasional dari sisi tenaga kerja dan modal. Tambahan dana akibat injeksi stimulus fiskal yang berhubungan langsung dengan kegiatan di faktor produksi juga memberikan tambahan modal dan penyerapan tenaga kerja yang sangat membantu mengatasi pengangguran dalam jangka pendek. 2.3.3. Pengaruh terhadap Institusi Rumah Tangga Di blok institusi terutama institusi rumah tangga, pemberian stimulus fiskal juga berpengaruh langsung terhadap pendapatan rumah tangga. Adanya injeksi (shock) yang berkaitan langsung dengan balas jasa atau upah terhadap institusi rumah tangga akan menambah pendapatan blok ini. Dapat dikatakan


37

bahwa secara teoritis pemberian stimulus fiskal akan berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga. 2.3.4. Pengaruh terhadap Perekonomian Dalam kegiatan ekonomi tiga sektor, pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat selain dari rumah tangga dan perusahaan, diperlihatkan juga peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan perekonomian.

Gambar 2.5 Circular Flow Perekonomian Circular Flow Diagram dimulai dari pihak Rumah tangga. Pada pihak rumah tangga, disediakan faktor-faktor produksi salah satunya yaitu tenaga kerja yang kemudian disalurkan ke Pasar Tenaga kerja. Pasar tenaga kerja kemudian disalurkan ke Perusahaan dikarenakan perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan proses produksi sehingga terciptalah barang dan jasa. Sebagai imbalannya, tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji dari pihak perusahaan dan juga pihak rumah tangga mendapatkan pemasukkan. Kelebihan uang yang dibelanjakan oleh pihak rumah tangga kemudian dialirkan ke pihak Pasar uang dan Lembaga keuangan. Dana yang terhimpun pada pihak pasar uang dan lembaga keuangan kemudian di putar atau dialirkan kepada pihak perusahaan untuk mendukung proses produksi dan memberikan insentif juga. Sebagai balasannya, pihak perusahaan membayar biaya pinjaman atau insentif itu beserta bunganya kepada pihak pasar uang dan lembaga keuangan kemudian pihak pasar


38

uang dan lembaga keuangan pun membayarkan deviden berupa bunga kepada pihak rumah tangga atas uang yang sudah di simpan pada pihak pasar uang dan lembaga keuangan. Pihak perusahaan setelah melakukan proses produksi kemudian mendistribusikan barang atau jasa kepada pihak Pasar barang bila terjual maka akan menghasilkan income untuk pihak perusahaan. Pada pihak Pasar Barang, barang dan jasa yang masuk kemudian di jual kepada pihak Pemerintah seperti alat tulis kantor atau keperluan lainnya dan kepada pihak Luat negeri seperti hasil rempah-rempah atau kerjinan dan lain-lain. Pihak pemerintah dan pihak luar negeri membayar atas barang dan jasa kepada pasar barang sehingga menjadi income bagi pihak perusahaan. Pada pihak pasar luar negeri kemudian melakukan perdagangan dengan negara-negara internasional sehingga menghasilkan income untuk pihak pasar luar negeri dan dapat membayar kepada pihak pasar barang. Pihak pemerintah melakukan kegiatan ekonomi kepada pihak perusahaan berupa proyek-proyek atau pekerjaan yang dapat di kerjakan oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan memberikan jasa dengan harga yang rendah untuk hasil yang memuaskan.


BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Dasar Penggunaan Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE) atau disebut juga Social Accounting Matrix (SAM). SNSE atau SAM dapat digunakan sebagai alat pendataan ekonomi sekaligus sebagai alat analisis dampak shock terhadap perekonomian suatu negara. Sebagai alat pendataan SNSE dapat merangkum seluruh kegiatan transaksi ekonomi yag terjadi di suatu perekonomian dalam waktu tertentu dan dapat memotret struktur sosialekonomi dalam suatu poerekonomian. Dalam analisis ekonomi, SNSE dapat menunjukan dengan baik dampak dari suatu kebijakan ekonomi (sebagai salah satu bentuk shock) terhadap seluruh sektor dalam perekonomian yang dibagi dalam tiga blok yaitu : blok faktor produksi,blok institusi dan blok produksi, dan selanjutnya tiap-tiap blok dikelompokkan menjadi sektor-sektor. Defourny dan Thorbecke (1984) mendefinisikan SAM sebagai suatu sistem data komprehensif yang pada dasarnya adalah keseimbangan umum, seluruh jaringan melalui transmisi pengaruh yang dapat diidentifikasi dan ditentukan melalui analisis jalur struktural. SAM dapat memotret karateristik saling ketergantungan yang berputar dari suatu sistem ekonomi antar produksi, distribusi pendapatan faktorial (misalnya distibusi nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap kegiatan produksi ke berbagai macam faktor) dan distribusi pendapatan antara antar institusi dan terutama antar kelompok rumah tangga yang berbeda sosio-ekonomi. Hartono dan Resosudarno (1998) menjelaskan bahwa SNSE atau SAM merupakan salah satu sistem pendataan dan juga alat analisis penting yang dikembangkan untuk memantau dan menganalisis berbagai masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan di berbagai negara.

39 Dampak stimulus..., Safianty Anwar, FE UI, 2012.


40

SNSE merupakan bentuk keseimbangan umum yang mampu melihat keterkaitan antar sektor perekonomian dalam blok dan juga mampu menganalisis pengaruh terhadap sektor-sektor tersebut jika adanya suatu shock/injeksi/kebijakan. Karena merupakan suatu bentuk keseimbangan umum, analisis SNSE adalah komprehensif dengan melihat sisi penerimaan dan pengeluaran sektor-sektor perekonomian. Dari kegunaan SNSE di atas, dapat diaplikasikan untuk menganalisa dampak dari kebijakan fiskal berupa pemberian stimulus fiskal 2009 (yang merupakan shock) yang terjadi pada sektor-sektor tertentu dalam suatu blok sesuai dengan komposisi yang ditentukan dalam paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap seluruh sektor dalam perekonomian. Demikian juga dengan dampak shock tersebut dalam mempengaruhi sektor lain dalam blok yang sama atau blok yang berbeda.

3.2. Kerangka Dasar SNSE SNSE adalah sebuah sistem data yang bersifat komprehensif, terinci dan konsisten yang menangkap keterkaitan yang terjadi dalam sistem sosial-ekonomi dan bergantung pada skenario klasifikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi dan tingkat disagregasi.

SNSE mampu menyediakan informasi berguna mengenai

persoalan kunci seperti keterkaitan sektoral (intersectoral linkage), arus perdagangan antardaerah dalam suatu perekonomian (interregional flows), penentuan distribusi pendapatan antar kelompok sosial-ekonomi pada struktur dan teknologi produksi tertentu dan sumberdaya tertentu yang dimiliki oleh masing-masing kelompok dan hubungan antara suatu perekonomian regional tertentu dan regional lainnya dalam suatu negara dan dengan luar negeri (rest of the world). SNSE merupakan sebuah matriks yang merangkum neraca sosial dan ekonomi menyeluruh. Kumpulan-kumpulan necara (account) tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok neraca endogen dan kelompok neraca eksogen. Secara garis besar kelompok neraca endogen dibagi ke dalam tiga blok, yaitu blok neraca faktor produksi, blok neraca institusi dan blok neraca kegiatan produksi. Untuk menyingkat penulisan ketiga blok tsb selanjutnya akan disebut blok


41

Faktor Produksi, Blok Institusi dan Blok Produksi. Transaksi eksogen terdiri dari transaksi-transaksi lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam transaksi endogen atau yang dikeluarkan dari endogen. Yang termasuk ke dalam transaksi eksogen adalah ekspor, impor, investasi, pengeluaran pemerintah, dan lain-lain. Setiap blok neraca menerima pendapatan. Pendapatan neraca faktor produksi adalah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yakni tenaga kerja memperoleh upah; kewirausahaan memperoleh keuntungan (profit); kapital atau barang modal memperoleh sewa dan bunga (interest), dan lain-lain faktor. Kemudian yang termasuk ke dalam transaksi institusi adalah rumah tangga yang dikelompokkan ke dalam kelas sosial-ekonomi; perusahaan dan pemerintah. Dan yang termasuk ke dalam transaksi aktifitas produksi adalah pengelompokan kegiatan

produksi

ke

dalam

sektor-sektor

industri.

Sektor-sektor

industri

dikelompokkan sejalan dengan yang ada dalam tabel IO. Namun dalam model SAM pengelompokan industri tidak serinci seperti yang ada dalam model tabel IO. Thorbecke (2001) mengembangkan neraca-neraca dalam SAM menjadi enam tipe neraca, yakni: (1) neraca aktivitas produksi, (2) neraca komoditas, (3) neraca faktor produksi, (4) neraca institusi, (5) neraca modal (kapital), dan (6) neraca Rest of The World. Neraca aktivitas produksi merupakan neraca yang berkaitan dengan transaksi pembelian raw material, intermediate goods, dan sewa faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (komoditas). Pada baris neraca aktivitas meliputi hasil penjualan komoditas pada pasar domestik dan pasar luar negeri, serta penerimaan subsidi ekspor dari pemerintah. Kolom neraca aktivitas (pengeluaran aktivitas) meliputi pengeluaran untuk impor, biaya-biaya dari jasa perdagangan, dan pembayaran pajak tidak langsung. Neraca institusi oleh Thorbecke (2001) dipecah lagi menjadi tiga neraca, yaitu: (1) rumahtangga, (2) perusahaan, dan (3) pemerintah. Baris neraca rumahtangga meliputi penerimaan atas kompensasi tenaga kerja, keuntungan atas modal, transfer antara rumahtangga, penerimaan transfer dari perusahaan (berupa asuransi), transfer dari pemerintah, dan transfer luar negeri. Sedangkan kolom neraca rumahtangga meliputi pengeluaran konsumsi, transfer antar


42

rumahtangga, transfer kepada perusahaan, pembayaran pajak langsung, dan tabungan pada neraca modal. Selanjutnya, baris neraca perusahaan (penerimaan perusahaan) meliputi laba yang ditahan, transfer dari rumahtangga, dan transfer pemerintah. Sedangkan kolom neraca perusahaan (pengeluaran perusahaan) meliputi transfer kepada rumahtangga, pembayaran pajak, dan tabungan perusahaan pada neraca kapital. Baris neraca pemerintah meliputi semua penerimaan pajak, yakni pajak nilai tambah, pajak tidak langsung, pajak pendapatan, pajak langsung, dan pajak.

Kebutuhan Dasar

Pengeluaran Rumah Tangga

Investasi

Permintaan Akhir

Konsumsi Pemerintah Ekspor, Impor dan Neraca Pembayaran

Distribusi Pendapatan Rumah tangga

Pemerintah

PDB dan Distribusi Pendapatan

Kegiatan Produksi

Gambar 3.1. Diagram modular SNSE Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ada tiga bentuk hubungan antara sub-sistem dalam menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga beserta aspek-aspeknya. Bentuk pertama adalah struktur produksi dirinci menurut kegiatan atau sektor – sektor ekonomi. Kedua, pendapatan (nilai tambah) dari setiap sektor dirinci menurut balas jasa yang dibayarkan kepada masing-masing faktor produksi.


43

Ketiga, distribusi pendapatan rumah tangga yang dianalisis melalui pemilikan faktor – faktor produksi oleh berbagai kelompok rumah tangga serta distribusi laba yang dibagikan serta transfer dari pemerintah kepada rumah tangga. Setiap neraca dalam SNSE disusun dalam bentuk baris dan kolom. Vektor baris menunjukkan perincian pengeluaran. Untuk kegiatan yang sama, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dengan kata lain jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran. Susunan SNSE secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 3.1. Struktur dasar SNSE Pengeluaran Neraca Endogen

Faktor Produksi Neraca Endogen

Penerimaan

2

Total

Faktor Produksi

Institusi

Kegiatan Produksi

1

2

3

4

5

0

0

T13

X1

Y1

Distribusi Nilai Tambah

Pendapatan Eksogen Faktor Prod.

Jumlah Pendapatan Fakt Prod.

0

X2

Y2

Pendapatan Institusi dari Eksogen

Jumlah Pendapatan Institusi

1

Institusi

Neraca Eksogen

T21

T22

Pendapatan Institusi dari Faktor Produksi

Transfer antar Institusi


44

(sambungan Tabel.3.1) 0

T32

T33

X3

Y3

Permintaan Akhir Domestik

Transaksi Antar Kegiatan Produksi (I-O)

Ekspor dan Investasi

Jumlah Output Kegiatan Produksi

L1

L2

L3

R

Pengeluaran Eksogen Fakt Produksi

Tabungan

Impor dan Pajak Tak Langsung

Transaksi antar Eskogen

Y1

Y2

Y3

Jumlah Pengeluaran Faktor Prod.

Jumlah Pengeluaran Institusi

Jumlah Pengeluar an Kegiatan Prod.

Kegiatan Produksi 3

Neraca Eksogen

Jumlah

4

5

Jumlah Pendapatan Eksogen

Jumlah Pengeluaran Eksogen

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Untuk setiap baris, kolom 5 merupakan penjumlahan kolom 1, 2, 3, dan 4. Demikian pula setiap kolom, baris 5 merupakan penjumlahan dari baris 1,2, 3, dan 4. Karena jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran, maka baris 5 merupakan transpose dari kolom 5. Di dalam tabel SNSE di atas, terdapat beberapa matriks. Matriks T merupakan matriks antar blok dalam Neraca Endogen. Hubungan-hubungan yang terjadi antar transaksi disimbolkan oleh Tij dan jika tidak terjadi hubungan dicatat dengan 0, seperti terlihat pada Tabel di atas. Maksud simbol T ij adalah: T13 = sub-matriks yang menyatakan besarnya nilai tambah atau balas jasa yang dibayarkan sektor produksi kepada pemilik faktor. T21 = sub-matriks yang menyatakan alokasi balas jasa faktor produksi menuju institusi


45

T22 = sub-matriks yang menyatakan transfer antar institusi T32 = sub-matriks yang menyatakan permintaan akhir yang dilakukan institusi terhadap output sektor produksi. T33 = sub-matriks yang menyatakan pengeluaran sektor produksi akan intermediate goods . Blok ini adalah transaksi input antara model Input-Output. Matriks X menunjukkan pendapatan Neraca Eksogen, disebut juga leakages (kebocoran). Matriks Y merupakan pendapatan total Neraca Endogen. Sedangkan Y’ merupakan pengeluaran total dari neraca endogen. Dari Tabel SNSE tsb, distribusi pendapatan Neraca Endogen dapat dirinci menjadi: 1. Jumlah pendaptan Faktor Produksi

: Y1 = T13 + X1

2. Jumlah Pendapatan Institusi

: Y2 = T21 + T22+ X2

3. Jumlah Pendapatan Kegiatan Produksi: Y3=T32 + T33 + X3 Sedangkan distribusi pengeluaran Neraca Endogen dapat dirinci menjadi: 4. Jumlah Pengeluaran Faktor Produksi: Y1=T21 + L1 5. Jumlah Pengeluaran Institusi

: Y2 = T22 + T32 + L2

6. Jumlah Pengeluaran Kegiatan Produksi: Y3 = T13 + T33 + L3 Matriks T sebagai matriks transaksi antar blok di dalam Neraca Endogen dapat ditulis sebagai berikut: 0 T13   0  T   T21 T22 0   0 T T33  32 

Sebagai salah satu submatriks dari SNSE, matriks T juga menggambarkan transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan lingkup yang lebih sempit, yakni dalam cakupan Neraca Endogen. Jika dibaca per baris, matriks T menunjukkan penenerimaan salah satu blok neraca endogen dari blok neraca endogen yang lain. Pada baris satu, T 13 menunjukkan penerimaan Faktor Produksi dari Kegiatan Produksi. Pada baris 2, T21 menunjukkan penerimaan Faktor Institusi dari Faktor Produksi. Submatriks T22 menunjukkan penerimaan Faktor Institusi dari Faktor Institusi sendiri atau kita sebut


46

sebagai mekanisme transfer antar institusi.

Pada baris 3, T32 menunjukkan

penerimaan Kegiatan Produksi dari faktor Institusi, dan T33 menunjukkan penerimaan Kegiartan Produksi dari Kegiatan Produksi sendiri. Jika

dibaca per kolom, matriks T menunjukkan pengeluaran suatu blok

neraca endogen untuk blok neraca endogen lain. Pada kolom 1, T21 menunjukkan pengeluaran Faktor Produksi untuk Faktor Institusi. Kemudian pada Kolom 2, T22 menunjukkan pengeluaran Faktor Institusi untuk Faktor Insitusi. Kemudian T32, menunjukkan pengeluaran Faktor Institusi untuk Kegiatan Produksi. Selanjutnya pada kolom 3, T13 menunjukkan pengeluaran Kegiatan Produksi untuk Faktor Produksi, dan T33 menunjukkan pengeluaran Kegiatan Produksi untuk Kegiatan Produksi itu sendiri. Ditinjau dari sama tidaknya blok yang bertransaksi, maka di dalam matriks transaksi T di atas terdapat transaksi yang terjadi antar blok yang berbeda seperti T13, T21, T32 dan yang terjadi di dalam blok yang sama seperti T22 dan T33.

Tabel 3.2. Pengklasifikasian menurut blok pada SNSE Indonesia (matriks 32X 32)

Uraian

Kode

Penerima Upah dan Gaji

1

Bukan Penerima Upah dan Gaji

2


3


4


5


6

Tenagakerja

Faktor Produksi

Pertanian

Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual (buruh kasar)

Tata Usaha, Penjualan, Jasa-Jasa


47 (sambungan tabel 3.2)

Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, Teknisi

Bukan Tenagakerja


7


8

Modal Swasta Dalam Negeri

9

Modal Pemerintah dan Asing

10 Buruh

11

Pengusaha

12

Golongan Rendah

13

Golongan Atas

14

Golongan Rendah

15

Golongan Atas

16

Pertanian

Institusi

Rumahtangga

Sektor Produksi

Komoditi Impor

Pedesaan

Kota

Perusahaan

17

Pemerintah

18

Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Industri Makanan

19

Pertanian Tanaman Lainnya, Kehutanan dan Perburuan

20

Pertambangan, Industri Pengolahan kecuali Makanan, Listrik, Gas dan Air Minum

21

Perdagangan, Restoran & Perhotelan, Pengangkutan & Komunikasi, Jasa Perseorangan dan RT

22

Lembaga Keuangan, Real Estate, Pemerintah, Jasa Sosial dan Kebudayaan, Jasa Hiburan

23

Margin Perdagangan dan Pengangkutan

24

Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Industri Makanan

25

Pertanian Tanaman Lainnya, Kehutanan dan Perburuan

26

Pertambangan, Industri Pengolahan kecuali Makanan, Listrik, Gas dan Air Minum

27

Perdagangan, Restoran & Perhotelan, Pengangkutan & Komunikasi, Jasa Perseorangan dan RT

28

Lembaga Keuangan, Real Estate, Pemerintah, Jasa Sosial dan Kebudayaan, Jasa Hiburan

29


48 (sambungan tabel 3.2) Neraca Kapital

30

Pajak Tidak Langsung Minus Subsidi

31

Luar Negeri

32


Kegunaan SNSE Perangkat SNSE dapat digunakan sebagai kerangka data sosial ekonomi yang menjelaskan mengenai : a. Kinerja pembangunan ekonomi suatu Negara, seperti distribusi produk domestic bruto (PDB), konsumsi tabungan, dan sebagainya. b. Distribusi pendapatan faktorial, yaitu distribusi pendapatan yang dirinci menurut faktor-faktor produksi diantaranya seperti tenaga kerja dan modal. c. Distribusi pendapatan rumah tangga yang dirinci menurut berbagai golongan rumah tangga. d. Pola pengeluaran rumah tangga (house hold expenditure pattern) e. Distribusi tenaga kerja menurut sektor atau lapangan usaha tempat mereka bekerja, termasuk distribusi pendapatan tenaga kerja yang mereka peroleh sebagai kompensasi atas keterlibatannya dalam proses produksi. SNSE juga merupakan suatu sistem kerangka data yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu model ekonomi dan juga sebagai dasar analisis baik untuk analisis parsial (partial equilibrium) dan analisi keseimbangan umum (general equilibrium) dalam melakukan analisis kebijakan. 3.3. Model Pengganda Neraca Perhitungan matriks pengganda dan dekomposisi matriks pengganda dari suatu SNSE merupakan suatu teknik/langkah penting dalam melakukan analisis dengan menggunakan metode SNSE. Dampak dari suatu kebijakan terhadap berbagai sektor dalam suatu perekonomian termasuk di dalamnya dampak sebuah kebijakan terhadap pendapatan masyarakat , dapat dilihat melalui matriks pengganda SNSE (Hartono dan Resosudarmo, 1998).


49

Perhitungan matriks pengganda dan dekomposisi matriks pengganda pada penelitian ini berpedoman pada cara yang digunakan oleh Hulu (2006). Matriks T sebagai matriks transaksi antar blok dalam neraca endogen pada tabel...(kerangka dasar SAM) dapat ditulis sebagai berikut : 0 T13   0 T   T21 T22 0   0 T T33  32 

(3.1)

Berdasarkan tabel....(kerangka dasar SNSE) dapat disusun matriks A sebagai berikut :

 0  A   A21  0 

0 A22 A32

A13   0  A33 

(3.2)

Semua elemen pada setiap submatriks Aij diperoleh dengan cara membagi masingmasing elemen dari setiap submatriks Tij dengan nilai total kolom ke-j pada matriks T sehingga diperoleh nilai kecenderungan pengeluaran rata-rata (average expenditure propensity) yang dinyatakan dalam proporsi atau perbandingan. Elemen Aij dapat ditulis sebagai berikut : Aij = TijYj-1 atau Tij = AijYj

(3.3)

Dimana : Aij

adalah submatriks A pada baris ke-i dan kolom ke-j

Tij

adalah submatriks T untuk neraca endogen pada baris ke-i dan kolom ke-j

Yj-1

adalah matriks diagonal yang elemen-elemennya merupakan nilai-nilai total kolom yang terdapat pada vektor kolom Yj’. Berdasarkan tabel (kerangka dasar SNSE) dapat disusun persamaan dalam bentuk matriks sebagai berikut :


50

0 T13   Y1   0  X1       Y 2    T21 T22 0  +  X 2  Y3   0 T  X3 T33  32    

    

(3.4)

Jika persamaan (3.3) disubtitusikan ke dalam (3.4) maka diperoleh :

 Y1     0   Y2    A21  Y3     0 

0 A22 A32

A13   0  A33 

 Y1     Y2   Y3   

+

 X1     X2   X3   

(3.5) Persamaan (3.5) dapat ditulis kembali dalam bentuk : Y = Ay + x

(3.6)

Dimana :

Y=

x =

 Y1     Y2   Y3   

 0  ; A   A21  0 

0 A22 A32

A13   0  A33 

Jika matriks (I – A) memiliki invers, maka persamaan (3.6) dapat ditulis sebagai berikut :

Y = Ay + x y = (I – A) -1 x  y = Max

(3.7)

Dalam hal ini A berisi koefisien-koefisien yang menunjukan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya. Adapun Ma disebut matriks pengganda yang menunjukan pengaruh global dari perubahan pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan sistem dalam SNSE. Persamaan (3.7) menjelaskan bahwa pendapatan neraca endogen yang terdiri dari blok faktor produksi, blok institusi dan blok kegiatan produksi akan berubah sebesar Ma akibat perubahan 1 unit neraca eksogen, dengan


51

asumsi bahwa variabel harga diperlakukan secara tetap dan elastisitas pendapatan (pengeluaran) diasumsikan sama dengan satu. Secara singkat mekanisme transmisinya adalah semula sektor eksogen memberikan pengaruh pada satu atau beberapa faktor endogen. Pada putaran selanjutnya sektor yang berpengaruh oleh sektor eksogen tersebut memberikan pengaruh pada sektor-sektor endogen lainnya, demikian seterusnya sehingga terjadi rangkaian pengaruh dalam beberapa putaran sampai terjadi titik keseimbangan baru. Rangkaian pengaruh dari putaran pertama sampai terjadi titik keseimbangan baru inilah yang disebut pengganda dan digambarkan oleh matriks Ma.

3.4. Metode Simulasi Simulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dibagi dalam 4 kelompok, yaitu : - Simulasi 1 Dalam simulasi 1 ini faktor eksogen yang akan diinjeksi/shock adalah stimulus fiskal 2009. Nilai nilai stimulus fiskal 2009 dimapping sesuai dengan klasifikasi dalam matriks SNSE kemudian dishock/ dinjeksi. -

Simulasi 2 Dalam simulasi 2 ini faktor eksogen yang akan diinjeksi/shock adalah alokasi nilai stimulus fiskal dengan merubah atau mengalihkan insentif pajak ke sektor produksi sesuai dengan proporsi alokasi sektor pada stimulus fiskal 2009. Nilai awal dari alokasi stimulus fiskal 2009 untuk sektor tidak berubah. Nilai dari jenis-jenis stimulus fiskal dimapping sesuai dengan klasifikasi dalam matriks SNSE kemudian dishock/ diinjeksi.

-

Simulasi 3 Dalam simulasi 3 ini faktor eksogen yang akan diinjeksi/shock adalah dengan mengalihkan seluruh alokasi stimulus fiskal 2009 ke sektor produksi sesuai pengganda outputnya. Nilai dari jenis-jenis stimulus fiskal dimapping sesuai dengan klasifikasi dalam matriks SNSE kemudian dishock/ diinjeksi.

-

Simulasi 4


52

Dalam simulasi 4 ini faktor eksogen yang akan diinjeksi/shock adalah dengan mengalihkan seluruh alokasi stimulus fiskal 2009 ke insentif pajak sesuai proporsi pada paket stimulus fiskal 2009. Nilai dari jenis-jenis stimulus fiskal dimapping sesuai dengan klasifikasi dalam matriks SNSE kemudian dishock/ diinjeksi. Dasar menggunakan keempat simulasi di atas adalah berdasarkan kepada tujuan penelitian ini yaitu : -

Untuk menganalisis dampak stimulus fiskal 2009 simulasi yang digunakan yaitu dengan menginjeksi angka stimulus fiskal 2009 ke dalam matriks SNSE.

-

Untuk mendesign stimulus fiskal yang mampu memberikan dampak optimal terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan aktifitas perekonomian yang dapat dilihat pada matriks SNSE, maka skenario yang digunakan adalah simulasi 2, 3 dan 4. Dengan membuat formula dalam simulasi 2, 3 dan 4 dapat dilihat peranan masing-masing blok dalam SNSE dalam menyumbang kenaikan output, nilai tambah dan pendapatan rumah tangga.

3.5. Kerangka Pemikiran Teoritis Akibat krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2009, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina dan negara-negara di Eropa mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jepang dan Amerika Serikat bahkan tercatat minus angka pertumbuhan ekonominya. Indonesia dengan sistim perekonomian terbuka juga terkena dampak dari perlambatan ekonomi dunia karena krisis finansial. Karena pasar-pasar ekspor Indonesia adalah negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, neraca pembayaran luar negeri Indonesia sangat tergantung pada kestabilan perekonomian negara tersebut. Secara umum peran pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai masalah termasuk

ketidakstabilan

ekonomi.

Peran

pemerintah

sebagai

stabilisator

perekonomian adalah peran dalam usaha menghilangkan dan/atau meminimalisir akibat dari ketidakstabilan ekonomi yang terjadi. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang efektif untuk menekan ketidakstabilan ekonomi (counter cyclical policy)


53

di siklus usaha yang dijalankan oleh pemerintah adalah memberikan stimulus fiskal. Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2009 merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal untuk mengurangi dampak krisis ekonomi global tahun 2008 s.d 2009 terhadap perekonomian Indonesia. Paket kebijakan stimulus fiskal 2009 yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp.73.259,3 triliun. Paket stimulus ini dalam bentuk penurunan beban pajak bagi wajib pajak (tax saving) dan alokasi belanja (government spending), khususnya belanja subsidi kepada rumah tangga dan belanja infrastruktur, dengan rincian : Rp 56,3 triliun (76,85 %) untuk tax saving dan Rp. 16,959 triliun (23, 15 %) untuk government spending. Ekonom Keynes dalam teori pertumbuhan menggunakan analisa dampak pengganda untuk melihat efektifitas pemberian stimulus fiskal. Menurut Keynes, angka pertumbuhan nasional lebih besar jika stimulus fiskal diberikan ke belanja pemerintah (Government Spending).


54

Gambar. 3.2. Kerangka pemikiran teoritis Harapan:

Gap:

Fakta: Perlambatan ekonomi dunia>Nilai tukar terdepresiasi, pengangguran, angka pertumbuhan menurun.

Kebijakan stimulus fiskal yang tidak efektif.

Instrumen kebijakan fiskal efektif sebagai counter cyclical policy di bussines cycle.

Permasalahan : stimulus fiskal 2009 sebagian besar ditujukan untuk insentif pajak • Komposisi Asumsi Makro berubah berupa pengurangan besaran pajak PPh dan PPN (Tax Cut/ Tax Saving) sebesar : 78,962 %. Tujuan : 1. Menganalisis dampak kebijakan stimulus fiskal 2009 terhadap pertumbuhan nasional, faktor produksi dan pendapatan rumah tangga. 2. Mengidentifikasi desain kebijakan stimulus fiskal yang dapat menghasilkan peningkatan angka pertumbuhan akonomi nasional yang paling besar. Fokus : Teknik Pengumpulan Data: Studi Kepustakaan (Library Research) Jenis Data: Sekunder

Metode: 1. Analisis angka pengganda 2. Stimulus Fiskal Tahun 2009 3. Skenario kebijakan Hasil Penelitian dan Analisis

Deskriptif Kuantitatif menggunakan SNSE Analisis angka pengganda untuk sektor produksi, faktor produksi dan institusi rumah tangga dan analisis dampak berdasarkan shock

Kesimpulan, Rekomendasi, Keterbatasan penelitian


55

3.6. Jenis dan Sumber Data Jenis data adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data : -

Stimulus fiskal tahun 2009 sebesar Rp. 73.259,3 miliar sesuai dengan yang terdapat pada Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. yang dikeluarkan oleh Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah di bidang fiskal untuk meminimalisir dampak kerlambatan ekonomi di Indonesia akibat krisis ekonomi global.

-

SNSE Nasional tahun 2008, yaitu suatu data perekonomian Indonesia berupa kerangka data yang disusun dalam bentuk matriks yang merangkum berbagai variabel sosial dan ekonomi yang terintegrasi sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai perekonomian suatu negara dan keterkaitan antar variabel-variabel ekonomi dan sosial pada kurun waktu 2008.

-

Data PDB menurut penggunaan 2009, adalah data PDB tahun 2009 yang terdiri atas : Konsumsi Rumah Tangga, Data Konsumsi Pemerintah, Data Investasi (PMTB – Inventori), Data Ekspor dan Data Impor.

-

Data PDB menurut sektoral 2009, adalah data PDB tahun 2009 yang terdiri atas data : Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian tanaman pangan lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perburuan, Perikanan, Pertambangan Batubara Biji Logam dan Minyak, Pertambangan dan Penggalian lainnya, Industri Makanan Minuman dan Tembakau, Industri Pemintalan Tekstil Pakaian dan Kulit, Industri Kayu dan Barang dari Kayu, Industri Kertas Percetakan, Industri Kimia Pupuk dan Hasil dari Tanah Liat, Listrik Gas dan Air Minum, Konstruksi, Perdagangan, Restoran, Perhotelan, Angkutan Darat, Angkutan Udara Air dan Komunikasi, Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan, Bank dan Asuransi, Real Estate dan Jasa Perusahaan, Pemerintahan dan Pertahanan serta Pendidikan, dan Jasa Perseorangan Rumah Tangga dan Jasa.

-

Neraca Pemerintah 2009, merupakan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Data yang diambil sesuai dengan kebutuhan penelitian ini


56

yaitu data Subsidi dan Pajak Tidak Langsung yang terdapat dalam Neraca Pemerintah 2009. -

Data Tenaga Kerja ( Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010)

3.7. Istilah dan klasifikasi yang digunakan dalam SNSE Untuk lebih memahami perubahan – perubahan yang terjadi di matriks SNSE, penting untuk mengetahui pengertian dari beberapa istilah berikut ini :

Sektor Produksi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha, merupakan nilai tambah atau pendapatan yang diciptakan oleh berbagai unit (sektor) ekonomi produksi. Faktor Produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari tenaga kerja dan modal. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan, baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah & gaji, keuntungan, bonus, dll), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dll) dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Rumah tangga golongan rendah adalah golongan rumah tangga bukan pertanian yang kepala rumah tangganya atau penerima pendapatan terbesar bekerja sebagai pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha golongan rendah, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan (seperti supir bis, kondektur bis), pekerja bebas sektor jasa perorangan, atau pekerja kasar. Golongan rumah tangga ini dirinci lagi menjadi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan dan di kota.


57

Rumah tangga bukan angkatan kerja adalah golongan rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang sudah tidak bekerja lagi (penerima pensiun) atau pendapatan terbesarnya berasal dari transfer (penerimaan tanpa balas). Golongan rumah tangga ini dirinci lagi menjadi mereka yang berdomisili di perdesaan dan di kota. Rumah tangga golongan atas adalah golongan rumah tangga bukan pertanian yang kepala rumah tangganya atau penerima pendapatan terbesarnya bekerja sebagai pengusaha bebas (bukan pertanian) golongan atas, manajer, profesional (seperti akuntan, dokter), militer, guru/dosen/guru besar, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas. Golongan rumah tangga ini dirinci lagi menjadi mereka yang berdomisili di perdesaan dan di kota

Tabel 3.3. Klasifikasi Rumah Tangga Berdasarkan SNSE 2008 Klasifikasi SNSE

Deskripsi

Buruh Tani

-

Petani yang tidak memiliki lahan dan menggarap lahan yang bukan miliknya

Pengusaha Pertanian

-

Pemilik lahan pertanian yang bekerja sendiri maupun yang mempekerjakan orang lain

Golongan Rendah

-

Pengusaha konstruksi skala kecil, pekerja klerikal bergaji rendah, buruh konstruksi Pengusaha kecil, pekerja klerikal bergaji rendah, dan buruh di sektor yang menyediakan input bagi sektor konstruksi

-

Bukan Angkatan Kerja (BAK)

-

Mereka yang tidak jelas pekerjaannya

Sumber: Badan Pusat Stastistik, 2010


58

Tabel 3.4. Klasifikasi Tenaga Kerja Menurut SNSE 2008 Klasifikasi SNSE

Deskripsi

Pertanian

-

Buruh tani dan petani pemilik lahan

Tata Usaha (TU)

-

Pekerja klerikal di perusahaan konstruksi Pekerja klerikal pada sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor konstruksi Penjual bahan baku konstruksi

-

Produksi

-

Operator alat berat, tukang batu, tukang kayu Operator dan buruh kasar pada sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor konstruksi

Kepemimpinan

-

Manajer pada perusahaan konstruksi, arsitek, insinyur sipil, teknisi Manajer, profesional, dan teknisi pada sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor konstruksi

-

Sumber: Badan Pusat Stastistik, 2010


BAB 4 PERSIAPAN DATA

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum struktur perekonomian Indonesia menurut SNSE Nasional tahun 2008, tahapan pengolahan data, persiapan data SNSE yang akan digunakan sebagai alat sekaligus data analisis dalam penelitian ini serta mapping/pemetaan faktor eksogen berupa stimulus fiskal yang akan dishock ke matriks SNSE. Persiapan data SNSE perlu dilakukan sebelum dilakukan injeksi/shock ke matriks SNSE karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1.

Mapping dilakukan terhadap neraca eksogen yang akan diinjeksi ke dalam matriks SNSE dengan maksud untuk penentuan tempat yang tepat sesuai dengan peruntukan kebijakan dimaksud yang terkait dengan neraca endogen tertentu sehingga nantinya analisa yang akan dilakukan terhadap hasil simulasi atau injeksi tadi bisa tepat dan bermanfaat.

2.

Membuat Matriks pengganda (Ma) merupakan bagian dari persiapan data sebelum dilakukan simulasi karena matriks pengganda ini nantinya akan dikalikan dengan vektor yang berupa neraca eksogen (proses injeksi) sehingga bisa diperoleh nilai neraca endogen untuk masing-masing blok setelah mengalami proses injeksi.

4.1 Gambaran Struktur perekonomian Indonesia menurut SNSE Nasional 2008. Dalam penelitian ini perekonomian Indonesia dibagi dalam 24 sektor produksi atau lapangan usaha. Dari tabel 4.1 diperoleh data bahwa sektor perdagangan, konstruksi, Industri kimia, Pupuk dsj (termasuk pengilangan minyak dan gas bumi) dan pertambangan |Batu bara, Biji pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi relatif besar dibandingkan sektor lainnya. Masing masing sektor tersebut berkontribusi sebesar 10,13 persen untuk sektor perdagangan, 9,76 persen sektor konstruksi dan 8,95 persen untuk sektor Industri Kimia, Pupuk dsj serta pertambangan batu Bara, Biji Logam dan Migas sebesar 8,92 persen dan pertanian Tanaman Pangan sebesar 7,59 persen (Tabel 4.1).

59



60

Tabel 4.1. Peranan NTB atas Biaya faktor Produksi dalam Perekonomian Menurut Sektor Sektor (1) Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Tanaman Lainnya Peternakan dan Hasil-hasilnya Kehutanan dan Perburuan Perikanan Pertambangan batu Bara Biji logam dan Migas Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Makanan minuman dan tembakau Industri Pemintalan tekstil, Pakaian dan Kulit Industri Kayu dan barang dari kayu Industri Kertas, Peretakan, Alat Angkutan dan barang dari Logam dan Ind. Logam Lainnya Industri Kimia, Pupuk, hasil dari tanah Liat dan semen Listrik, Gas dan Air minum Konstruksi Perdagangan Restoran Perhotelan Angkutan Darat Angkutan Udara,Air dan Komunikasi Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan Bank dan Asuransi Real Estate dan Jasa Perusahaan Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, kesehatanFilm dan Jasa Sosial lainnya Jasa Perorangan, Rumah tangga dan jasa Lainnya Total

NTB atas biaya faktor (Rp. Miliar) (2) 412081.27 107170.39 102098.52 43138.85 175194.90 483870.22 80012.53 358373.63 108338.43 78250.30

Persen (3) 7,59 1,97 1,88 0,79 3,23 8,92 1,47 6,60 2,00 1,44

381276.03 485436.54 100197.29 529687.24 549915.52 10679.13 134461.85 97608.76 206393.35 27949.81 180593.28 210711.12

7,03 8,95 1,85 9,76 10,13 0,20 2,48 1,80 3,80 0,52 3,33 3,88

314959.62 248341.28

5,80 4,58 100


Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah untuk redistribusi pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan menjalankan fungsi pemerintah lainnya maka pemerintah diharapkan dapat memeratakan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain dengan memungut pajak berupa pajak penghasilan maupun pajak yang dipungut secara tidak langsung (VAT) atau melakukan intervensi terhadap perekonomian melalui pemberian subsidi atau intervensi langsung kepada sektor produksi. Penerimaan terbesar pemerintah dari hasil pajak tak langsung adalah berasal dari Industri Makanan dan Minuman (20,31 persen) dan perdagangan sebesar 15,40 persen. Sedangkan tarif Impor sebagian besar berasal dari sektor Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan barang dari Logam dan Industri


61

Logam Lainnya. Sementara tarif impor yang berasal dari Industri Kimia, Pupuk, hasil dari tanah Liat dan semen sebesar 42,00 persen.

Tabel 4.2. Share PTL, Tarif impor Subsidi, dan NTB menurut sektor Sektor (1) Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Tanaman Lainnya Peternakan dan Hasil-hasilnya Kehutanan dan Perburuan Perikanan Pertambangan batu Bara Biji logam dan Migas Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Makanan minuman dan tembakau Industri Pemintalan tekstil, Pakaian dan Kulit Industri Kayu dan barang dari kayu Industri Kertas, Peretakan, Alat Angkutan dan barang dari Logam dan Ind. Logam Lainnya Industri Kimia, Pupuk, hasil dari tanah Liat dan semen Listrik, Gas dan Air minum Konstruksi Perdagangan Restoran Perhotelan Angkutan Darat Angkutan Udara,Air dan Komunikasi Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan Bank dan Asuransi Real Estate dan Jasa Perusahaan Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, kesehatanFilm dan Jasa Sosial lainnya Jasa Perorangan, Rumah tangga dan jasa Lainnya Total

PTL (2) 2,60 1,10 1,53 0,76 1,06 8,29 0,90 20,31 1,84 1,10

NTB Tarif Impor (3) 3,32 2,13 0,38 0,04 0,02 0,49 0,76 7,91 4,89 0,26

Subsidi (4) 0,44 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,22 5,73 0,85 9,02 15,40 3,32 1,07 2,98 4,09 1,01 1,38 3,56

55,41 24,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 56,64 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,50 0,00 0,00 0,00

1,35 2,53 100

0,00 0,00 100

0,02 0,00 100


Struktur pendapatan dan distribusi pendapatan menurut rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan RT Indonesia berasal dari upah dan gaji 71,23 persen (termasuk balas jasa unpaid worker). Sementara sebagian besar pendapatan rumah tangga tersebut digunakan untuk konsumsi akhir (85,01 persen). Namun demikian rumah tangga masih menyisakan penerimaannnya setelah dikurangi konsumsi pembayaran tansfer dan pajak berupa tabungan (saving rate) sebesar 85,01 persen.


62

Tabel. 4.3. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran menurut kelompok RT (Rp. Miliar) Rumah tangga (Rp Miliar) RT 1

RT 2

(1) (2) Sumber penerimaan

RT3

(3)

RT 4

(4)

(5)

RT 5

RT 6

(6)

(7)

RT 7

RT 8

RT 8

(8)

(9)

(10)

1. Upah dan gaji

109859,58

538878,01

346023,93

115800,36

324215,72

542028,19

178672,62

645765,42

2801243,84

2. Kapital

12.115,35

140.670,14

97.071,40

39.139,45

150.548,50

138.780,01

56.110,91

203.799,08

838234,85

3. Transfer

59764,90

68911,11

64018,34

23018,45

6054,64

51120,10

13171,15

7082,36

293141,04

164.546,25

645.995,07

455.689,22

159.946,31

386.792,56

640.677,93

213.353,32

676.204,46

3343205,11

4.800,33

28.018,32

16.620,71

5.274,57

29.674,39

40.534,02

10.294,11

51.396,81

186613,26

2.746,49

13.471,95

8.650,60

2.895,01

8.105,39

13.550,70

4.466,82

16.144,14

70031,10

Sumber pengeluaran 4. Konsumsi 5. Pengeluaran Transfer 6. pajak Penghasilan 7. Tabungan Jumlah Penerimaan Pengeluaran

9.156,88 =

61.117,49

181739,83

25.773,18

748459,26

9.568,35

507113,66

55.789,62

177958,27

480818,87

37.682,37

19.891,73

731928,31

247954,68

332770,27

113.790,65 856646,87

3932619,74


Tabel 4.4. Struktur Pemerimaan dan Pengeluaran menurut kelompok RT (Rp Miliar) (1)

RT 1

RT 2

RT3

RT 4

RT 5

RT 6

RT 7

RT 8

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Sumber penerimaan 1. Upah dan gaji 2. Kapital

60,45

72,00

68,23

65,07

67,43

74,05

72,06

75,38

71,23

6,67

18,79

19,14

21,99

31,31

18,96

22,63

23,79

21,31

3. Transfer

32,88

9,21

12,62

12,93

1,26

6,98

5,31

0,83

7,45

90,54

86,31

89,86

89,88

80,44

87,53

86,05

78,94

85,01

2,64

3,74

3,28

2,96

6,17

5,54

4,15

6,00

4,75

1,51

1,80

1,71

1,63

1,69

1,85

1,80

1,88

1,78

5,04

8,17

5,08

5,38

11,60

5,15

8,02

13,28

8,46

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber pengeluaran 4. Konsumsi 5.Pengeluaran Transfer 6. Pajak Penghasilan 7. Tabungan Jumlah Penerimaan= Pengeluaran


Derajat penyebaran menjelaskan kemampuan suatu sektor mempengaruhi sektor lain apabila sektor tersebut tumbuh sementara derajat kepekaan adalah kemampuan sektor tersebut untuk bereaksi akibat perubahan sektor lainnya selain sektor tersebut.


63

Tabel 4.5 . Derajat penyebaran dan Derajat Kepekaan Sektor (1) Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Tanaman Lainnya Peternakan dan Hasil-hasilnya Kehutanan dan Perburuan Perikanan Pertambangan batu Bara Biji logam dan Migas Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Makanan minuman dan tembakau Industri Pemintalan tekstil, Pakaian dan Kulit Industri Kayu dan barang dari kayu Industri Kertas, Perekatan, Alat Angkutan dan barang dari Logam dan Ind. Logam Lainnya Industri Kimia, Pupuk, hasil dari tanah Liat dan semen Listrik, Gas dan Air minum Konstruksi Perdagangan Restoran Perhotelan Angkutan Darat Angkutan Udara,Air dan Komunikasi Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan Bank dan Asuransi Real Estate dan Jasa Perusahaan Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, kesehatan Film dan Jasa Sosial lainnya Jasa Perorangan, Rumah tangga dan jasa Lainnya

Derajat kepekaan (2) 3.3414 3.2214 3.6707 2.2941 2.4288 1.6105 2.8913 3.5082 3.0666 3.0265

Derajat Penyebaran (3) 5.2166 1.8726 3.1448 0.3839 2.5866 2.6714 0.2751 10.9862 1.8175 0.8961

2.7082 2.3313 1.9991 2.8920 3.1475 4.0261 2.9100 3.1543 2.4572 3.0776 2.2291 2.1684

6.7886 8.3908 0.9237 1.1430 6.2449 0.3663 0.6623 1.5118 2.5055 0.4602 2.1623 2.2919

3.2407 2.7751

1.7991 3.0750


Dari tabel 4.5. dapat dijelaskan bahwa sektor peternakan dan hasil-hasilnya memiliki derajat kepekaan 3.6707 dan merupakan derajat kepekaan terbesar dibandingkan sektor lainnya. Ini berarti sektor peternakan dan hasil-hasilnya sangat reaktif jika terjadi perubahan pada sektor lain. Dapat juga diartikan bahwa sektor peternakan dan hasil-hasilnya memiliki volatilitas tinggi karena memiliki derajat kepekaan tinggi. Sedangkan sektor industri makanan minuman dan tembakau memiliki derajat penyebaran tertinggi yaitu 10.9862. kemudian sektor Industri Kimia, Pupuk, hasil dari tanah Liat dan semen 8.3908 dan sektor Industri Kertas, Perekatan, Alat Angkutan dan barang dari logam dan Industri logam lainnya 6.7886. Hal ini menunjukan jika terjadi perubahan pada sektor industri secara umum akan sangat mempengaruhi sektor lain.

4.2 Tahap Pengolahan Data Persiapan data SNSE perlu dilakukan sebelum dilakukan injeksi/shock ke matriks SNSE karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :


64

1.

Mapping dilakukan terhadap neraca eksogen yang akan diinjeksi ke dalam matriks SNSE dengan maksud untuk penentuan tempat yang tepat sesuai dengan peruntukan kebijakan dimaksud yang terkait dengan neraca endogen tertentu sehingga nantinya analisa yang akan dilakukan terhadap hasil simulasi atau injeksi tadi bisa tepat dan bermanfaat.

2.

Membuat Matriks pengganda (Ma) merupakan bagian dari persiapan data sebelum dilakukan simulasi karena matriks pengganda ini nantinya akan dikalikan dengan vektor yang berupa neraca eksogen (proses injeksi) sehingga bisa diperoleh nilai neraca endogen untuk masing-masing blok setelah mengalami proses injeksi

Adapun

tahapan –tahapan pengolahan data dalam penelitian adalah sebagai

berikut : 1.

Tahap pertama menganalisis data SNSE Nasional tahun 2008 matriks 105 X 105, pada blok faktor produksi, blok institusi rumah tangga dan blok kegiatan sektor produksi. Nilai yang ada pada blok tersebut merupakan nilai dasar (base value) yang nanti akan dibandingkan.

2.

Tahap kedua membuat matriks pengganda (Ma) yang berasal dari data dasar SNSE Nasional 2008 matriks 105 X 105.

3.

Tahap ketiga melakukan simulasi tekanan (shock) dengan mengkalikan matriks pengganda dengan vektor yang berisi nilai stimulus fiskal 2009 (simulasi 1) dan menganalisis hasil shock dari simulasi tersebut.

4.

Tahap keempat melakukan simulasi tekanan (shock) dengan mengkalikan matriks pengganda dengan vektor yang berisi nilai hasil alokasi nilai stimulus fiskal tahun 2009 dengan pengalihan dari insentif pajak ke sektor produksi secara merata (simulasi 2) dan menganalisis hasil shock dari simulasi tersebut.

5.

Tahap kelima melakukan simulasi tekanan (shock) dengan mengkalikan matriks pengganda dengan vektor yang berisi nilai hasil alokasi nilai stimulus fiskal tahun 2009 ang dialihkan ke sektor produksi sesuai pengganda outputnya (simulasi 3) dan menganalisis hasil shock dari simulasi tersebut.


65

6.

Tahap keenam melakukan simulasi tekanan (shock) dengan mengkalikan matriks pengganda dengan vektor yang berisi nilai hasil alokasi nilai stimulus fiskal tahun 2009 yang dialihkan ke insentif pajak sesuai proporsi alokasinya (simulasi 4) dan menganalisis hasil shock dari simulasi tersebut.

7.

Tahap ketujuh menganalisis hasil simulasi dengan shock kebijakan stimulus fiskal 2009 dengan nilai aktual yg ditentukan dalam program pemberian stimulus fiskal tahun 2009 (dampaknya terhadap output, pendapatan faktor produksi dan pendapatan rumah tangga) dan menganalisis hasil shock dari simulasi tersebut. Kesimpulan.

Tabel. 4.6 SNSE 2008 matriks 105 X 105 Penerima Upah dan Gaji Pertanian

Faktor Produksi

Bukan Penerima Upah dan Gaji Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar Tenaga kerja

Tata Usaha, Penjualan, Jasa-Jasa Kepemimpi nan, Ketatalaksa naan, Militer, Profesional dan Teknisi



Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa

2 3 4 5 6 7

8

Penerima Upah dan Gaji Bukan Penerima Upah dan Gaji Penerima Upah dan Gaji


Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa

9 10 11 12 13 14 15

Kota 16 17

Pertanian Rumah tangga

1

Kota

Bukan tenaga kerja

Institusi

8.

Bukan Pertanian

Buruh Pengusaha Pertanian

Pedesaan

18 19

Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar

20

Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas

21



Perkotaan

Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas

Perusahaan Pemerintah

Sektor Produksi

23 24

25 26 27

Pertanian Tanaman Pangan

28

Pertanian Tanaman Lainnya

29

Peternakan dan Hasil-hasilnya

30

Kehutanan dan Perburuan

31

Perikanan

32

Pertambangan Batubara, Biji Logam dan Minyak Bumi

33

Pertambangan dan Penggalian Lainnya

34

Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

35

Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit

36

Industri Kayu & Barang Dari Kayu

37

Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri

38

Industri Kimia, Pupuk, Hasil Dari Tanah Liat, Semen

39

Listrik, Gas Dan Air Minum

40

Konstruksi

41

Perdagangan

42

Restoran

43

Perhotelan

44

Angkutan Darat

45

Angkutan Udara, Air dan Komunikasi

46

Jasa Penunjang Angkutan, dan Pergudangan

47

Bank dan Asuransi

48

Real Estate dan Jasa Perusahaan

49

Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya

50

Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya

51

Margin perdagangan Margin pengangkutan Komoditi Domestik

22

52 53 Pertanian Tanaman Pangan

54


55



Komoditi Impor


56


57

Perikanan

58


59


60


61


62


63


64


65


66

Konstruksi

67

Perdagangan

68

Restoran

69

Perhotelan

70

Angkutan Darat

71


72


73

Bank dan Asuransi

74


75


76


77


78


79


80


81

Perikanan

82


83


84


85


86


87


88


89


90

Konstruksi

91

Perdagangan

92

Restoran

93

Perhotelan

94

Angkutan Darat

95


96


97

Bank dan Asuransi

98


99


100


101



444.6)4.63.2)

Neraca Kapital Pajak Tidak Langsung Subsidi Luar Negeri Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011

102 103 104 105

4.3. Memetakan (Mapping) Stimulus Fiskal ke dalam SNSE Nasional 2008 Mapping dilakukan terhadap neraca eksogen yang akan diinjeksi ke dalam matriks SNSE dengan maksud untuk penentuan tempat yang tepat sesuai dengan peruntukan kebijakan dimaksud yang terkait dengan neraca endogen tertentu sehingga analisa yang akan dilakukan terhadap hasil simulasi atau injeksi bisa tepat dan bermanfaat. Nilai yang digunakan untuk simulasi 1 sampai dengan simulasi 4 adalah sama yaitu menggunakan nilai paket stimulus fiskal 2009 sebesar 73.259,3 miliar rupiah.

4.3.1. Simulasi 1; Paket Stimulus Fiskal 2009 Mapping dilakukan untuk persiapan simulasi terhadap stimulus fiskal 2009 yang terdiri dari 2 jenis stimulus yaitu stimulus pajak berupa tax cut/tax incentive dan belanja pemerintah. Paket stimulus fiskal 2009 tersebut merupakan faktor eksternal (eksogen) yang akan dishock pada SNSE 2008. Desain simulasi yang akan diterapkan dalam penelitian ini khususnya simulasi 1 adalah dengan melakukan simulasi terhadap kebijakan stimulus fiskal 2009 yang bersifat transfer berupa pengurangan tarif pajak penghasilan atas perusahaan dan rumah tangga, simulasi yang mengarah kepada jenis komoditas tertentu (pengurangan tarif PPN minyak goreng, bahan bakar nabati, eksplorasi minyak dan gas bumi) pengurangan tarif komoditas impor berupa bahan baku dan barang modal) dan simulasi subsidi (penurunan harga solar, penurunan tarif listrik dan obat generik) serta simulasi mengenai kebijakan yang langsung berdampak kepada aktivitas sektor produksi seperti sektor konstruksi berupa stimulus konstruksi, sektor pergudangan berupa revitalisasi dan rehabilitasi gudang, sektor asuransi berupa PMN untuk Jamkrindo dan Askrindo dan sektor perorangan dan jasa kemasyarakatan berupa PNPM.


69

Mapping dengan paket Stimulus Fiskal 2009 sebagai faktor eksogen dapat diuraikan sebagai berikut : 1.1. Penghematan pembayaran pajak sebesar Rp. 43 Triliun, yang terdiri dari : a. Penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan perluasan lapisan tarif : Rp.13,5 Triliun. Simulasi yang akan dilakukan untuk stimulus fiskal berupa penghematan pembayaran pajak sebesar Rp. 43 Triliun sebagai faktor eksogen yang akan dishock dengan sasaran kebijakan pada institusi

rumah tangga yang

mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini. (lihat tabel 4.2). b. Peningkatan PTKP : Rp.11 Triliun. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock)berupa stimulus fiskal dalam bentuk peningkatan PTKP dengan sasaran kebijakan pada institusi rumah tangga yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini. (lihat tabel 4.2). c. Penurunan tarif PPh Badan dan Perusahaan masuk bursa:Rp.18,5 Triliun. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa penurunan tarif PPh Badan dan perusahaan masuk bursa merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada institusi perusahaan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini. (lihat tabel 4.2). 1.2. Subsidi Pajak-BM/DTP kepada Dunia Usaha/RTS : Rp.13,3 Triliun, yang terdiri dari : a. PPN minyak goreng : Rp. 800 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa Subsidi PPN (DTP) atas minyak goreng merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor industri makanan, minuman dan tembakau yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2).


70

b. PPN bahan bakar nabati : Rp. 200 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa Subsidi PPN untuk bahan bakar nabati (BBN) merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor Industri Kimia, Pupuk, Hasil Dari Tanah Liat, Semen yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). c. Bea masuk bahan baku dan barang modal : Rp. 2,5 Triliun. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa bea masuk DTP untuk bahan baku dan barang modal merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). d. PPN eksplorasi migas : Rp. 2,5 Triliun. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka impor merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor pertambangan minyak dan gas yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). e. PPh panas bumi : Rp. 800 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa Insentif PPh pajak ditanggung Pemerintah untuk panas bumi merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada institusi perusahaan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). f. PPh pasal 21 : Rp. 6,5 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa Subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada institusi rumah tangga yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2).


71

1.3. Subsidi Non Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan pada Dunia Usaha/ Lapangan Kerja : Rp. 16.959,3 Miliar yang terdiri dari : a. Penurunan harga solar Rp300/liter : Rp. 2.779,9 Miliar Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa subsidi harga solar sebesar Rp300/liter merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor industri pengilangan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). b. Diskon tarif listrik untuk industri : Rp. 1.377,9 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa diskon/potongan tarif listrik untuk industri merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor listrik, gas dan air bersih yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) : Rp. 601,5 Miliar Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa PNPM merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor jasa perorangan dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). d. Tambahan stimulus : Rp. 12.200,00 Miliar Subsidi bunga untuk perusahaan air bersih : Rp. 15 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa subsidi bunga bagi perusahaan air bersih merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor listrik, gas dan air bersih yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). Subsidi obat generik : Rp. 350 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa subsidi obat generik merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor industri pengilangan, obat-obatan dan kimia lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2).


72

Revitalisasi dan rehabilitasi gudang komoditi primer : Rp. 120 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa revitalisasi dan rehabilitasi gudang komoditi primer merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor jasa penunjang angkutan dan pergudangan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). Belanja stimulus infrastruktur : Rp. 11.215 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa belanja stimulus infrastruktur merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor konstruksi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini (lihat tabel 4.2). PMN untuk Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo (KUR) : Rp. 500 Miliar. Simulasi yang akan dilakukan untuk faktor eksogen (shock) berupa PMN kepada Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo merupakan simulasi dengan sasaran kebijakan pada sektor Bank dan Asuransi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemberian stimulus fiskal jenis ini Dasar penggunaan simulasi 1 ini bertujuan untuk menganalisa dampak produk kebijakan pemerintah yaitu paket stimuls fiskal 2009

terhadap

peningkatan angka pertumbuhan nasional dari sisi sektor produksi, nilai tambah faktor produksi maupun pendapatan rumah tangga. Mapping dengan alokasi sesuai paket stimulus fiskal 2009 dalam kerangka SNSE 2008 sebagai faktor eksogen dapat diuraikan sebagai berikut :


73

Tabel 4.7. Mapping Shock simulasi 1

Sasaran kebijakan

Penurunan PPh

Simulasi Pajak tidak langsung dan subsidi Intervensi Pajak tdk langsung sektor langsung Subsidi (PPN)

Stimulus terhadap pajak PPh Rumah tangga PPh 21, PPh OP dan PTKP 1,432.00 PPh 21, PPh OP dan PTKP 5,926.77 PPh 21, PPh OP dan PTKP 4,004.05 PPh 21, PPh OP dan PTKP 1,402.79 PPh 21, PPh OP dan PTKP 3,795.19 PPh 21, PPh OP dan PTKP PPh 21, PPh OP dan PTKP 1,976.00 PPh 21, PPh OP dan PTKP 6,707.11 Perusahaan PPh Badan 19,300.00

Bentuk Simulasi

PPh 21, PPh OP dan PTKP 1,432.00 PPh 21, PPh OP dan PTKP 5,926.77 PPh 21, PPh OP dan PTKP 4,004.05 PPh 21, PPh OP dan PTKP 1,402.79 PPh 21, PPh OP dan PTKP 3,795.19 PPh 21, PPh OP dan PTKP 5,756.09 PPh 21, PPh OP dan PTKP 1,976.00 PPh 21, PPh OP dan PTKP 6,707.11 PPh Badan 19,300.00

Stimulus terhadap pajak tidak langsung dan subsidi Pertambangan PPN Migas Batubara, Biji Logam dan Minyak Bumi Industri makanan, PPN minuman dan minyak tembakau goreng Industri Kimia, PPN bahan Pupuk, Hasil Dari bakar Tanah Liat, Semen nabati Penurunan harga solar 2779.9 Penurunan harga obat generik 350 Listrik, gas dan Air Diskon tarif bersih listrik 1377.9 Subsidi air bersih 15 Industri Kertas, Bea Percetakan, Alat masuk Angkutan dan Bhn Barang Dari Baku Logam dan dan Industri barang modal

Penurunan PPN eksplorasi Migas sebesar Rp 2500 miliar Penurunan PPN sebesar Rp 800 miliar Penurunan PPN sebesar Rp 200 miliar Penambahan subsidi solar dan obat generik sebesar Rp 3129,9 miliar Penambahan subsidi listrik dan air bersih sebesar Rp 1392,9 miliat Penurunan tarif Bea masuk Bhn Baku dan barang modal sebesar Rp 2500 miliar


74 (sambungan tabel 4.7 Simulasi Pajak tidak langsung dan subsidi Sasaran kebijakan Bentuk Simulasi Penurunan Intervensi Pajak tdk PPh langsung sektor langsung Subsidi (PPN) Stimulus berupa intervensi langsung Konstruksi Stimulus Stimulus infrastruktur infrastruktur sebesar Rp 11215.0 miliar Jasa penunjang Revitalisasi Stimulus gudang angkutan dan dan Rp 120 miliar pergudangan rehabilitasi gudang Bank dan PMN Stimulus bank dan Asuransi jamkrindo asuransi sebesar dan Askrindo Rp. 500 miliar Jasa perorangan PNPM Stimulus jasa dan kemasyarakatan kemasyarakatan sebesar Rp 601.5

Sumber : Pengolahan Data Penulis, 2012

4.3.2. Simulasi 2 ; insentif pajak dialihkan ke sektor produksi sesuai alokasi proporsi paket stimulus fiskal 2009 dalam kerangka SNSE 2008 Mapping dilakukan untuk persiapan simulasi terhadap stimulus fiskal belanja pemerintah berupa subsidi dan intervensi langsung di sektor produksi. Paket stimulus fiskal simulasi 2 ini merupakan faktor eksternal (eksogen) yang akan dishock pada SNSE 2008. Desain simulasi yang akan diterapkan dalam penelitian ini khususnya simulasi 2 adalah dengan mengalihkan insentif berupa pengurangan tarif pajak penghasilan atas perusahaan dan rumah tangga ke belanja pemerintah untuk sektor – sektor produksi yang menerima stimulus berdasarkan proporsi stimulus fiskal 2009 baik yang berasal dari subsidi maupun intervensi langsung sektor. Belanja pemerintah dimaksud terkait dengan pengurangan pajak tidak langsung kepada komoditas tertentu (pengurangan tarif PPN minyak goreng, bahan bakar nabati, eksplorasi minyak dan gas bumi) pengurangan tarif komoditas impor berupa bahan baku dan barang modal) dan subsidi (penurunan harga solar, penurunan tarif listrik dan obat generik) serta yang langsung berdampak kepada aktivitas sektor produksi seperti sektor konstruksi berupa stimulus konstruksi, sektor pergudangan berupa revitalisasi dan rehabilitasi gudang, sektor asuransi berupa PMN untuk Jamkrindo dan Askrindo dan sektor perorangan dan jasa kemasyarakatan berupa PNPM. Dalam simulasi ini PPN sebagai pajak tidak langsung dapat disamakan dengan subisidi karena berhubungan langsung dengan sektor produksi komoditas tertentu.


75

Dasar penggunaan simulasi 2 ini bertujuan untuk menganalisa peran belanja pemerintah dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional dari sisi sektor produksi, nilai tambah faktor produksi maupun pendapatan rumah tangga. Dasar teoritis yang digunakan adalah berdasarkan teori Keynes yang menyatakan bahwa bahwa campur tangan pemerintah yang menghasilkan dampak terbesar dalam menjalankan kebijakan fiskal ekspansif adalah belanja pemerintah. Diharapkan dengan simulasi 2 ini dapat diperoleh dampak peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik dari paket stimulus fiskal 2009, sesuai dengan tujuan penelitian ini. Mapping dengan pengalihan insentif pajak ke sektor produksi sesuai alokasi proporsi paket stimulus fiskal 2009 dalam kerangka SNSE 2008 sebagai faktor eksogen dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.8. Mapping Shock simulasi 2

Sasaran kebijakan

Penurunan PPh

Simulasi Pajak tidak langsung dan subsidi Pajak tdk langsung Subsidi (PPN)

Stimulus terhadap pajak tidak langsung dan subsidi Pertanian tanaman pangan Pertanian tanaman lainnya Peternakan dan hasilhasilnya Kehutanan dan perburuan Kehutanan Pertambangan Batubara, Penurunan Biji Logam dan Minyak PPN Migas Bumi 2500

Pertambangan dan penggalian lainnya Industri makanan, minuman dan tembakau

Penurunan PPN minyak goreng 800

Intervensi langsung sektor

Bentuk Simulasi

Pengalihan dari Penurunan PPN insentif pajak eksplorasi Migas 5.477,08 dan pengalihan dari insentif pajak 7.977,08

Pengalihan dari Penurunan PPN dan insentif pajak Pengalihan dari 1.752,67 insentif pajak 2.552,67

Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit Industri Kayu & Barang Dari Kayu


76 (sambungan tabel 4.8) Industri Kimia, Pupuk, Hasil Dari Tanah Liat, Semen

Penurunan PPN bahan bakar nabati 200

Listrik, gas dan Air minum


Bea masuk Bhn Baku dan barang modal 2500

Pengalihan dari Penurunan PPN , 444.6) 4.63.2) insentif pajak Penambahan subsidi 7.295,26 solar, penurunan harga obat generik dan pengalihan dari insentif pajak 10.625,16

Penurunan harga solar 2779.9 Penurunan harga obat generik 350 Diskon tarif Pengalihan dari listrik insentif pajak 1377.9 3.051,61 Subsidi air bersih 15 Pengalihan dari insentif pajak 5.477,08

Penambahan subsidi listrik, air bersih dan pengalihan dari insentif pajak 4.444,51 Penurunan tarif Bea masuk Bhn Baku dan barang modal dan pengalihan dari insentif pajak 7.977,08

Perdagangan Restoran Perhotelan Angkutan Darat Angkutan Udara, Air dan Komunikasi Stimulus berupa intervensi langsung Konstruksi

Bank dan Asuransi

Jasa perorangan dan kemasyarakatan

Stimulus infrastruktur 11215.0 Pengalihan dari insentif pajak 24.833,10 Revitalisasi dan rehabilitasi gudang 120 PMN jamkrindo dan Askrindo 500 Pengalihan dari insentif pajak 1.095,42 PNPM 601.5 Pengalihan dari insentif pajak 1.317,79

Stimulus infrastruktur, revitalisasi dan rehabilitasi gudang dan pengalihan dari insentif pajak 36.168,10

Stimulus bank dan asuransi dan pengalihan dari insentif pajak 1.595,42

Stimulus jasa kemasyarakatan dan pengalihan dari insentif pajak 1.919,29



77

4.3.3. Simulasi 3 ; alokasi stimulus seluruhnya ke sektor produksi sesuai pengganda outputnya dalam kerangka SNSE 2008 Mapping dilakukan untuk persiapan simulasi terhadap stimulus fiskal belanja pemerintah di sektor produksi. Paket stimulus fiskal simulasi 3 ini merupakan faktor eksternal (eksogen) yang akan dishock pada SNSE 2008. Desain simulasi yang akan diterapkan dalam penelitian ini khususnya simulasi 3 adalah dengan alokasi stimulus seluruhnya ke belanja pemerintah untuk sektor – sektor produksi yang menerima stimulus berdasarkan proporsi pengganda outputnya. Belanja pemerintah dimaksud terkait dengan pengurangan pajak tidak langsung kepada komoditas tertentu (pengurangan tarif PPN minyak goreng, bahan bakar nabati, eksplorasi minyak dan gas bumi) pengurangan tarif komoditas impor berupa bahan baku dan barang modal) dan subsidi (penurunan harga solar, penurunan tarif listrik dan obat generik) serta yang langsung berdampak kepada aktivitas sektor produksi seperti sektor konstruksi berupa stimulus konstruksi, sektor pergudangan berupa revitalisasi dan rehabilitasi gudang, sektor asuransi berupa PMN untuk Jamkrindo dan Askrindo dan sektor perorangan dan jasa kemasyarakatan berupa PNPM. Dalam simulasi ini PPN sebagai pajak tidak langsung dapat disamakan dengan subisidi karena berhubungan langsung dengan sektor produksi komoditas tertentu. Dasar penggunaan simulasi 3 ini bertujuan untuk menganalisa peran belanja pemerintah dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional dari sisi sektor produksi, nilai tambah faktor produksi maupun pendapatan rumah tangga. Dasar teoritis yang digunakan adalah berdasarkan teori Keynes yang menyatakan bahwa campur tangan pemerintah yang menghasilkan dampak terbesar dalam menjalankan kebijakan fiskal ekspansif adalah belanja pemerintah. Angka Pengganda (Multiplier) Output yang diperoleh dari matriks Leontief menjadi dasar untuk menghasilkan dampak terbesar terhadap output. Diharapkan dengan simulasi 2 ini dapat diperoleh dampak kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik dari paket stimulus fiskal 2009, sesuai dengan tujuan penelitian ini.


78

Mapping dengan alokasi stimulus seluruhnya ke sektor produksi sesuai pengganda outputnya dalam kerangka SNSE 2008 sebagai faktor eksogen dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.9. Mapping Shock simulasi 3

Sasaran kebijakan

Penurunan PPh

Simulasi Pajak tidak langsung dan subsidi Pajak tdk langsung Subsidi (PPN)

Stimulus terhadap pajak tidak langsung dan subsidi Pertanian Tanaman Pangan


Peternakan dan Hasilhasilnya


Perikanan

Pertambangan batu Bara Biji logam dan Migas Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Industri Makanan minuman dan tembakau

Industri Pemintalan tekstil, Pakaian dan Kulit Industri Kayu dan barang dari kayu

Industri Kertas, Perekatan, Alat Angkutan dan barang dari Logam dan Ind. Logam Lainnya

Intervensi langsung sektor

Bentuk Simulasi

Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya

Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3875 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3652 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 4136 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3124 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3418 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 2337 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3534 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3935 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3452 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3660 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3027


79

(sambungan tabel 4.9) Industri Kimia, Pupuk, hasil dari tanah Liat dan semen Listrik, Gas dan

Air minum Konstruksi

Perdagangan

Restoran

Perhotelan

Angkutan

Bank dan Asuransi



444.6)Intervensi 4.63.2)langsung Intervensi langsung sektor sesuai sektor sesuai pengganda pengganda outputnya outputnya 2837 Intervensi langsung Intervensi langsung sektor sesuai sektor sesuai pengganda pengganda outputnya outputnya 2431 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya


Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3271 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 4035 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 4261 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3354 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 2587 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 2918 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 2672 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3699 Intervensi langsung sektor sesuai pengganda outputnya 3047


4.3.4. Simulasi 4 ; alokasi stimulus seluruhnya ke insentif pajak sesuai proporsi pada paket stimulus fiskal 2009 dalam kerangka SNSE 2008 Mapping dilakukan untuk persiapan simulasi terhadap stimulus fiskal insentif pajak. Paket stimulus fiskal simulasi 4 ini merupakan faktor eksternal (eksogen) yang akan dishock pada SNSE 2008. Desain simulasi yang akan diterapkan dalam


80

simulasi 4 adalah dengan alokasi stimulus seluruhnya ke insentif pajak sesuai proporsi pada paket stimulus fiskal 2009. Insentif pajak dimaksud terkait dengan insentif pajak berupa pengurangan dan atau penghapusan pajak kepada institusi rumah tangga dan perusahaan. Insentif pajak untuk institusi rumah tangga dalam bentuk pengurangan Pajak Penghasilan OP (PPh pasal 21), Insentif pajak berupa pengurangan Pajak penghasilan untuk institusi perusahaan dalam bentuk pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Insentif pajak untuk institusi rumah tangga dalam bentuk penghapusan pajak penghasilan untuk penghasilan OP tertentu (perluasan PTKP). Dasar penggunaan simulasi 4 ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi kebijakan insentif pajak dalam menaikkan angka pertumbuhan nasional dari sisi sektor produksi, faktor produksi dan pendapatan rumah tangga. Dalam kerangka SNSE, blok yang menerima pengaruh secara langsung akibat dari injeksi stimulus fiskal berupa insentif pajak adalah institusi rumah tangga dan perusahaan. Hal ini bermakna bahwa setiap injeksi blok eksogen sebesar insentif pajak yang diberikan pemerintah merupakan penerimaan atau pendapatan dari blok institusi. Berdasarkan circular flow perekonomian 3 sektor dapat dilihat bahwa aktivitas institusi akibat meningkatnya pendapatan karena insentif pajak yang diterima akan digunakan untuk membeli barang dan jasa (disebut sebagai permintaan akhir). Hal ini bermakna belanja barang dan jasa yang merupakan pengeluaran institusi adalah penerimaan bagi sektor produksi. Dengan simulasi 4 ini dapat diperoleh dampak tidak langsung terhadap peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional melalui permintaan akhir blok institusi ke sektor produksi. Mapping dengan alokasi stimulus seluruhnya ke insentif pajak sesuai proporsi pada paket stimulus fiskal 2009 dalam kerangka SNSE 2008 sebagai faktor eksogen dapat

diuraikan sebagai berikut :


81

Tabel 4.10. Mapping shock simulasi 4 Sasaran Kebijakan

Detail Sasaran Kebijakan

Stimulus insentif PPh Rumah tangga Pertanian

Buruh

Insentif pajak awal 1.432,00

Pengusaha Pertanian

Pedesaan

Simulasi

Insentif pajak awal 5.926,77 Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar Bukan angkatan kerja

Insentif pajak awal 4.004,05

Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas Perkotaan Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar Bukan angkatan kerja

Insentif pajak awal 3,795.19

Bukan Pertanian

Pengalihan dari subsidi 653.63

Pengalihan dari subsidi 2,705.26 Pengalihan dari subsidi 1,827.64


Insentif pajak awal dan pengalihan dari subsidi 2,085.63 Insentif pajak awal dan pengalihan dari subsidi 8,632.02 Insentif pajak awal dan pengalihan dari subsidi 5,831.68


Insentif pajak awal dan pengalihan dari subsidi 2,043.09 Pengalihan Insentif pajak dari awal dan subsidi pengalihan 1,732.31 dari subsidi 5,527.50 Insentif pajak


Pengalihan dari subsidi 2,627.35

Insentif pajak awal dan pengalihan dari subsidi 8,383.44








Pengusaha bebas Insentif golongan atas, pajak awal pengusaha bukan 6,707.11 pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas Insentif pajak awal 19,300.00

Perusahaan

Total Simulasi



BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis kebijakan berupa stimulus fiskal tahun 2009 dan analisis stimulus fiskal dengan beberapa simulasi yang akan dishock ke SNSE Nasional 2008. Pembahasan akan disusun berdasarkan urutan pertanyaan tesis, yakni : dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap output, dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap pendapatan rumah tangga, dampak kebijakan paket stimulus fiskal tahun 2009 terhadap penyerapan tenaga kerja dan design kebijakan stimulus fiskal yang bisa menghasilkan dampak optimal terhadap perekonomian Indonesia. Melalui matriks multiplier Ma dapat dilakukan algoritma-algoritma untuk memperoleh jenis multiplier ekonomi yang menggambarkan hubungan antara aktivitas ekonomi dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2009 secara menyeluruh.

5.1. Analisis Multiplier/pengganda 5.1.1 Koefisien Pengganda Nilai Tambah Koefisien pengganda nilai tambah merupakan besaran multiplier yang menunjukkan besarnya pengaruh sektor-sektor dalam blok sektor produksi terhadap perubahan value added (nilai tambah) pada blok faktor produksi.

Tabel 5.1. Pengganda Dampak Peningkatan Pendapatan Sektoral terhadap Nilai Tambah Faktor Produksi No

Sektor Pemberi Kontribusi Terbesar ( (2) 1. Pertanian Tanaman Pangan 2. Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya 3. Restoran

Pertanian Desa

Kota

(3)

((4)

Non Pertanian Desa (5)

Modal

Total

(7)

(8)

Kota (6)

0,7725

0,0956

0,1629

0,3505

0,5153

1,8967

0,2149

0,0307

0,3073

0,7055

0,5534

1,8119

0,3152

0,0468

0,2494

0,5851

0,5569

1,7534

82 Dampak stimulus..., Safianty Anwar, FE UI, 2012.


83

(sambungan tabel 5.1) 4. Pertanian Tanaman Lainnya 5. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

0,6081

0,0692

0,1550

0,3136

0,5778

1,7238

0,1550

0,0228

0,4227

0,5009

0,6222

1,7236

Sumber: Perhitungan Penulis, 2012

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa besaran nilai tambah pada sektor pertanian tanaman pangan memberi makna apabila sektor ini diinjeksi sebesar 1 miliar akan meningkatkan penerimaan pada tenaga kerja sebesar 1,3815 miliar. Sektor Pertanian Tanaman Pangan merupakan sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah faktor produksi jika dibandingkan dengan sektor lainnya dengan total angka pengganda sebesar 1,8967 dari masingmasing tenaga kerja sebesar 1,3815 dan modal sebesar 0,5153. Selanjutnya berturut – turut diikuti oleh sektor Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya sebesar 1,8119, sektor Pertanian Tanaman Lainnya sebesar

restoran sebesar 1,7534, sektor

1,7238 dan sektor Pertambangan dan

Penggalian Lainnya sebesar 1,7236 . Dari tabel 5.1 dapat juga dijelaskan bahwa berdasarkan 5 sektor pemberi kontribusi terbesar dalam meningkatkan nilai tambah blok faktor produksi, peningkatan nilai tambah pada blok faktor produksi terbesar adalah kelompok tenaga kerja pertanian di desa dengan angka pengganda sebesar 0,7725.

Hal ini relevan dengan sektor

pemberi kontribusi terhadap nilai tambah tersebut yaitu sektor pertanian tanaman pangan. Sektor tanaman pangan adalah sektor padat karya yang melibatkan mayoritas kelompok tenaga kerja pertanian di desa. Angka pengganda terbesar berikut adalah kelompok tenaga kerja non pertanian di kota sebesar 0,7055. Hal ini relevan dengan sektor pemberi kontribusi terhadap nilai tambah tersebut yaitu sektor pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, kesehatan, film dan jasa sosial lainnya. Sektor pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, kesehatan, film dan jasa sosial lainnya merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja berasal dari kelompok tenaga kerja non pertanian di kota.


84

5.1.2. Koefisien Pengganda Pendapatan Koefisien pengganda pendapatan merupakan besaran multiplier yang menunjukkan pengaruh sektor-sektor dalam blok produksi terhadap perubahan pendapatan dalam blok institusi.

Tabel 5.2. Pengganda Dampak Peningkatan Pendapatan Sektoral terhadap Pendapatan Rumah Tangga Sektor Pemberi Kontribusi Terbesar

No

1 2

( (2) Pertanian Tanaman Pangan

3

Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya Restoran

4


5


Pertanian Buruh Pengusaha (3) ((4)

Bukan Pertanian Pedesaan Perkotaan (5) (6)

Pendapatan Rumah Tangga (7)

0,0905

0,5539

0,4831

0,4406

1,5681

0,0509

0,2581

0,4183

0,7308

1,4581

0,0614

0,2925

0,3993

0,6449

1,3981

0,0915

0,4324

0,4226

0,4052

1,3517

0,0441

0,2414

0,4703

0,5672

1,3230


Berdasarkan tabel 5.2. dapat dilihat bahwa besaran pengganda pendapatan pada sektor pertanian tanaman pangan memberi makna apabila sektor ini diinjeksi sebesar 1 miliar akan memberi dampak terhadap kenaikan pendapatan rumah tangga sebesar 1,5681 miliar. Sektor Pertanian Tanaman Pangan merupakan sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga jika dibandingkan dengan sektor lainnya dengan total angka pengganda sebesar 1,5681. Selanjutnya berturut – turut diikuti oleh sektor pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, kesehatan, film dan jasa sosial lainnya sebesar 1,4581 , sektor restoran sebesar 1,3981, sektor pertanian tanaman lainnya sebesar 1,3517 dan sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar 1,3230. Berdasarkan tabel 5.1 juga dapat dijelaskan bahwa berdasarkan 5 sektor pemberi kontribusi terbesar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, peningkatan pendapatan rumah tangga pada blok institusi terbesar adalah pada kelompok rumah tangga bukan pertanian di kota dengan angka pengganda sebesar 0,7308. Hal ini


85

relevan dengan sektor pemberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut yaitu sektor pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, kesehatan, film dan jasa sosial lainnya. Hal ini berkaitan dengan angka pengganda nilai tambah faktor produksi tenaga kerja (tabel 5.1) yang menyajikan data kenaikan nilai tambah terbesar kedua jika ada injeksi adalah faktor produksi tenaga kerja kelompok non pertanian di kota dengan sektor pemberi kontribusi adalah sektor pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, kesehatan, film dan jasa sosial lainnya. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan circular flow perekonomian bahwa penerimaan nilai tambah pada faktor produksi tenaga kerja kelompok non pertanian di kota seluruhnya didstribusikan ke institusi rumah tangga yang sama yaitu rumah tangga bukan pertanian di perkotaan sehingga hasil dari penerimaan di blok institusi merupakan cerminan dari penerimaan nilai tambah pada blok faktor produksi. Berbeda halnya dengan hasil angka pengganda nilai tambah faktor produksi tenaga kerja (tabel 5.1) yang menyajikan data kenaikan nilai tambah terbesar jika ada injeksi yaitu faktor produksi tenaga kerja kelompok pertanian di desa. Berdasarkan perbandingan data di tabel 5.1 dan tabel 5.2

dapat dianalisa bahwa penerimaan nilai tambah faktor

produksi tenaga kerja kelompok pertanian di desa yang merupakan kelompok dengan peningkatan nilai tambah terbesar tidak menggambarkan alur atau distribusi pendapatan dari institusi rumah tangga sejenis. Pada tabel 5.2 institusi rumah tangga sejenis yaitu pengusaha pertanian hanya memperoleh peningkatan pendapatan dengan angka pengganda 0,5539 atau berada di urutan ke empat berdasarkan urutan kenaikan pendapatan terbesar. 5.1.3. Koefisien Pengganda Output Koefisien pengganda output merupakan besaran multiplier yang menunjukkan pengaruh sektor-sektor produksi terhadap perubahan output perekonomian secara keseluruhan.


86

Tabel 5.3. Pengganda Output No (1) 1.

Sektor

Intra Sektor

(2)

(3)

Antar Sektor (Linkage) (4)

Total (5)

Restoran

2.


3.

Industri Makanan minuman dan tembakau

4.

Perdagangan

5.


2,1484

5,9058

8,0543

2,2560

5,5619

7,8179

2,6186

4,8196

7,4382

3,5093

4,1184

7,6277

2,2852

5,0396

7,3248


Sebagaimana terlihat tabel 5.3. berdasarkan 5 sektor dengan angka pengganda tertinggi, total nilai pengganda output tertinggi adalah pada sektor restoran sebesar 8,0543. Besaran angka pengganda ini bermakna bahwa jika ada injeksi sebesar 1 miliar di sektor restoran maka secara keseluruhan sektor ini akan mengalami kenaikan output sebesar 8,0543 miliar. Sektor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap sektor itu sendiri dalam kerangka SNSE 2008 adalah sektor perdagangan dengan angka pengganda intra sektor sebesar 3,5093. Dan sektor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap sektor lain dalam kerangka SNSE 2008 adalah sektor restoran dengan angka pengganda keterkaitan antar sektor sebesar 5, 9058. Hal ini bermakna sektor restoran memiliki keterkaitan dengan sektor lain yang kuat. Perlu analisis lanjut untuk mengetahui keterkaitan sektor tersebut dengan sektor lain dalam hal keterkaitan ke belakang (backward linkage) atau keterkaitan ke depan(forward linkage).

5.2. Analisis Dampak Stimulus Fiskal terhadap Perekonomian. 5.2.1. Simulasi 1 ; Proporsi aktual stimulus fiskal 2009


87

Tabel 5.4. Dampak terhadap output No

Sektor

(1)

(2)

Nilai Awal Dampak (miliar rupiah) (miliar rupiah) (3) (4)

Nilai Akhir (miliar rupiah) (5)

Persentase perubahan (%) (6)

1. Angkutan 231.824

15.452

247.276

6,67%

428.639

8.399

437.038

1,96%

618.223

11.820

630.043

1,91%

1.045.397

19.762

1.065.159

1,89%

579.562

10.240

589.802

1,77%

21.717.390

296.652

22.014.042

1,37%

2. Perikanan 3. Peternakan dan Hasilhasilnya 4. Pertanian Tanaman Pangan 5. Restoran 6. Dst s.d 22 Total


Berdasarkan tabel 5.4. dapat dijelaskan bahwa sektor yang paling besar mengalami peningkatan nilai output akibat injeksi stimulus fiskal 2009 adalah sektor angkutan dengan persentase perubahan sebesar 6,67 % atau 15.452 miliar rupiah dengan total output di sektor angkutan setelah injeksi stimulus fiskal 2009 adalah sebesar 247.276 miliar rupiah.

Kemudian berturut – turut diikuti oleh sektor

perikanan dengan persentase perubahan sebesar 1,96% atau 8.399 miliar rupiah dengan total output sektor perikanan sebesar 437.038 miliar rupiah, sektor peternakan dan hasil – hasilnya dengan persentase perubahan 1,91% atau 11.820 miliar rupiah dengan total output sektor peternakan dan hasil - hasilnya sebesar 630.043 miliar rupiah, sektor pertanian tanaman pangan dengan persentase perubahan 1,89 % atau 19.762 miliar rupiah dengan total output sektor pertanian tanaman pangan sebesar 1.065.159 miliar rupiah dan sektor restoran dengan persentase perubahan 1,77% atau 10.240 miliar rupiah dengan total output sektor restoran sebesar 589.802 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal 2009 memberikan total peningkatan output sebesar 1,37 % atau 296.652 miliar rupiah dengan total output nasional sebesar 22.014.042 miliar rupiah.


88

Tabel 5.5. Dampak terhadap nilai tambah tenaga kerja. Kelompok Tenaga Kerja No (1)

Nilai Awal Dampak (miliar rupiah) (miliar rupiah)

(2)

(3)

Nilai Akhir (miliar rupiah)

(4)

(5)


1.

Petani Kota Bukan Diupah

40.419

747

41.166

1,85%

2.

Petani Desa Bukan Diupah

387.958

7.036

394.994

1,81%

3.

Petani Kota Diupah

35.006

627

35.633

1,79%

4.

Petani Desa Diupah

131.128

2.315

133.443

1,77%

5. 6.

TU Kota Bukan Diupah Dst s.d 16 Total

226.526

2.996

229.522

1,32%

2.692.618

30.719

2.723.337

1,14%


Berdasarkan tabel 5.5. dapat dijelaskan bahwa kelompok tenaga kerja dalam blok faktor produksi yang paling signifikan terjadi peningkatan nilai tambah akibat injeksi stimulus fiskal tahun 2009 adalah kelompok tenaga kerja petani kota bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,85 % atau 747 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok petani kota bukan diupah sebesar 41.166 miliar rupiah. Kemudian berturut – turut diikuti oleh kelompok petani desa bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,81% atau 7.036 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok petani desa bukan diupah sebesar 394.994 miliar rupiah, kelompok petani kota diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,79% atau 627 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok petani kota diupah sebesar 35.633 miliar rupiah, kelompok petani desa diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,77% atau 2.315 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok petani desa diupah sebesar 133.443 miliar rupiah dan kelompok TU Kota Bukan Diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,32% atau 2.996 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok TU Kota Bukan Diupah sebesar 229.522 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal mengakibatkan kenaikan nilai tambah faktor produksi tenaga kerja

sebesar 1,14 % atau 30.719 miliar rupiah

dengan total nilai tambah faktor produksi tenaga kerja sebesar 2.723.337 miliar rupiah.


89

Jika dikalkulasi berdasarkan data tahun 2009, jumlah tenaga kerja adalah 103.450.690 orang dan rata-rata upah atau gaji adalah 26,03 juta rupiah per orang per tahun, maka diperoleh jumlah tambahan tenaga kerja akibat injeksi stimulus fiskal tahun 2009 sebesar 1.180.214 orang atau 1,14 %. Tabel 5.6. Dampak terhadap pendapatan rumah tangga Kelompok Rumah Tangga

Nilai Awal (miliar rupiah)

(2)

(3)

No (1)

1. Rumah Tangga Pengusaha Pertanian Rumah Tangga Bukan Pertanian 2. Golongan Atas di Desa Rumah Tangga Bukan Pertanian 3. Golongan Atas di Kota Bukan Angkatan Kerja (BAK) di 4. Desa 5

Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Kota Dst s.d 8 Total

Persentase Dampak Nilai Akhir perubahan (miliar rupiah) (miliar rupiah) (%) (4) (5)

731.563

15.996

747.559

2,19%

468.455

10.193

478.648

2,18%

827.883

17.304

845.187

2,09%

173.152

3.575

176.727

2,06%

243.905

4.928

248.833

2,02%

3.826.445

79.298

3.905.742

2,07%


Berdasarkan tabel 5.6. dapat dijelaskan bahwa kelompok rumah tangga yang memperoleh peningkatan pendapatan terbesar akibat injeksi stimulus fiskal 2009 adalah kelompok rumah tangga pengusaha pertanian dengan persentase perubahan sebesar 2,19 % atau 15.996 miliar rupiah (dengan total pendapatan 747.559 miliar rupiah). Kemudian berturut – turut diikuti oleh kelompok rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa dengan persentase perubahan sebesar 2,18% atau 10.193 miliar rupiah (dengan total pendapatan 478.648 miliar rupiah), kelompok rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota dengan persentase perubahan sebesar 2,09% atau 17.304 miliar rupiah (dengan total pendapatan 845.187 miliar rupiah), kelompok rumah tangga Bukan Angkatan Kerja (BAK) di desa dengan persentase perubahan sebesar 2,06% atau 3.575 miliar rupiah (dengan total pendapatan 176.727 miliar rupiah) dan kelompok rumah tangga Bukan Angkatan Kerja (BAK) di kota dengan persentase perubahan sebesar 2,02% atau 4.928 miliar rupiah ( dengan total pendapatan 248.833 miliar rupiah).


90

Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal berdasarkan simulasi 1 mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 2,07 % atau 79.298 miliar rupiah dengan total pendapatan sebesar 3.905.742 miliar rupiah.

5.2.2. Simulasi 2; Shock: Mengalihkan Insentif Pajak ke Sektor Usaha (Secara Merata Sesuai Alokasi 2009) Pada simulasi ke dua yang dilakukan adalah injeksi stimulus dengan formula seluruh nilai stimulus fiskal 2009 dialihkan ke sektor usaha. Dengan demikian, porsi stimulus fiskal tahun 2009 untuk insentif pajak menjadi sama dengan nol.

Tabel 5.7. Dampak terhadap output No (1) 1. 2. 3. 4. 5.

Sektor (2)

Nilai Awal Dampak Nilai Akhir (miliar rupiah) (miliar rupiah) (miliar rupiah) (3) (4) (5)


Angkutan Listrik, Gas dan Air minum Konstruksi Pertambangan dan Penggalian Lainnya Pertambangan Batu Bara Biji logam dan Migas Dst s.d 22 Total

231.824

16.973

248.797

7,32%

330.538

10.469

341.007

3,17%

2.463.964

74.313

2.538.277

3,02%

182.398

5.232

187.630

2,87%

1.249.348

29.444

1.278.792

2,36%

21.717.390

420.788

22.138.178

1,94%


Berdasarkan tabel 5.7. dapat dijelaskan bahwa sektor yang mengalami perubahan nilai output terbesar akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi ke 2 adalah sektor angkutan dengan persentase perubahan sebesar 7,32 % atau 16.973 miliar rupiah dengan total output sektor angkutan sebesar 248.797 miliar rupiah. Kemudian berturut – turut diikuti oleh sektor listrik, gas dan air minum dengan persentase perubahan sebesar 3,17% atau 10.469 miliar rupiah denga total output sektor listrik, gas dan air minum sebesar 341.007 miliar rupiah, sektor konstruksi dengan persentase perubahan sebesar 3,02% atau 74.313 miliar rupiah dengan total output sektor konstruksi sebesar 2.538.277 miliar rupiah, sektor


91

pertambangan dan penggalian lainnya dengan persentase perubahan sebesar 2,87% atau 5.232 miliar rupiah dengan total output sektor pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 187.630 miliar rupiah dan sektor pertambangan batubara biji logam dan migas dengan persentase perubahan sebesar 2,36% atau 29.444 miliar rupiah dengan total output sektor pertambangan batubara biji logam dan migas sebesar 1.278.792 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal berdasarkan simulasi 2 mampu meningkatkan output sebesar 1,94 % atau 420.788 miliar rupiah dengan total nilai output sebesar 22.138.178 miliar rupiah.

Tabel 5.8. Dampak Terhadap Nilai Tambah Tenaga Kerja No (1)

Kelompok Tenaga Kerja


(2)

(3)

Dampak Nilai Akhir (miliar rupiah) (miliar rupiah) (4)

(5)


1.

Produksi Desa Diupah

220.335

4.895

225.230

2,22%

2.

Produksi Kota Diupah Kepemimpinan Desa Bukan Diupah Produksi Desa Bukan Diupah Kepemimpinan Kota Bukan Diupah Dst s.d 16

413.572

8.113

421.685

1,96%

13.012

246

13.258

1,89%

132.047

2.470

134.517

1,87%

33.451

604

34.055 0

1,81%

2.692.618

49.984

2.742.602

1,86%

3. 4. 5.

Total


Berdasarkan tabel 5.8. dapat dijelaskan bahwa kelompok tenaga kerja dalam blok faktor produksi yang paling signifikan terjadi peningkatan nilai tambah akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi ke 2 adalah kelompok tenaga kerja produksi desa diupah dengan persentase perubahan sebesar 2,22 % atau 4.895 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok tenaga kerja produksi desa diupah sebesar 225.230 miliar rupiah. Kemudian berturut – turut diikuti oleh kelompok tenaga kerja produksi kota diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,96% atau 8.113 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok tenaga kerja produksi kota diupah sebesar 421.685 miliar rupiah, kelompok tenaga kerja


92

kepemimpinan desa bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,89% atau 246 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok tenaga kerja kepemimpinan desa bukan diupah sebesar 13.258 miliar rupiah, kelompok tenaga kerja produksi desa bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,87% atau 2.470 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok tenaga kerja produksi desa bukan diupah sebesar 134.517 miliar rupiah dan kelompok tenaga kerja kepemimpinan kota bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,81% atau 604 miliar rupiah dengan total nilai tambah kelompok tenaga kerja kepemimpinan kota bukan diupah sebesar 34.055 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal berdasarkan simulasi 2 mampu meningkatkan nilai tambah faktor produksi tenaga kerja

sebesar 1,86% atau

49.984 miliar rupiah dengan total nilai tambah untuk faktor produksi tenaga kerja sebesar 2.742.602miliar rupiah. Jika dikalkulasi berdasarkan data tahun 2009, jumlah tenaga kerja 103.450.690 orang dan rata-rata upah atau gaji adalah 26,03 juta rupiah per orang per tahun, maka diperoleh jumlah tambahan tenaga kerja akibat injeksi stimulus fiskal simulasi 2 sebesar 1.920.401 orang atau 1,86 %.

Tabel 5.9. Dampak Terhadap Pendapatan Rumah Tangga No

Kelompok Rumah Tangga

(1) 1.

(2) Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Bawah di Kota Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Atas di Desa Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Kota Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Atas di Kota Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Bawah di Desa Dst s.d. 8

2.

3. 4.

5.

Total


Dampak (miliar rupiah)


(3)

(4)

(5)


710.495

12.243

722.739

1,72%

468.455

7.949

476.403

1,70%

243.905

4.125

248.031

1,69%

827.883

13.836

841.720

1,67%

494.234

8.195

502.429

1,66%

3.826.445

62.797

3.889.242

1,64%



93

Berdasarkan tabel 5.9. dapat dijelaskan bahwa kelompok rumah tangga yang paling besar mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi ke 2 adalah kelompok rumah tangga bukan pertanian golongan bawah di kota dengan kenaikan dampak sebesar 1,72 % atau 12.243 miliar rupiah dengan total pendapatan kelompok rumah tangga bukan pertanian golongan bawah di kota sebesar 722.739 miliar rupiah. Kemudian berturut – turut diikuti oleh rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa dengan persentase perubahan sebesar 1,70% atau 7.949 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa sebesar 476.403 miliar rupiah, Bukan Angkatan Kerja (BAK) di kota dengan persentase perubahan sebesar 1,69% atau 4.125 miliar rupiah dengan total pendapatan Bukan Angkatan Kerja (BAK) di kota sebesar 248.031 miliar rupiah, rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota dengan persentase perubahan sebesar 1,67% atau 13.836 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota sebesar 841.720 miliar rupiah dan rumah tangga bukan pertanian golongan bawah di desa dengan persentase perubahan sebesar 1,66% atau 8.195 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan bawah di desa sebesar 502.429 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 1,64 % atau 62.797 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga sebesar 3.889.242 miliar rupiah. 5.2.3. Simulasi 3; Mengalokasikan stimulus fiskal ke sektor produksi sesuai pengganda outputnya Pada simulasi ketiga yang dilakukan adalah injeksi stimulus fiskal dengan formula seluruh nilai stimulus fiskal tahun 2009 dialihkan ke sektor produksi sesuai dengan urutan angka pengganda sektor sektor produksi tersebut.


94

Tabel 5.10. Dampak terhadap output No (1) 1.

Sektor




(2)

(3)

(4)

(5)

Angkutan

2.

Perhotelan

3.


4.

Pertambangan dan Penggalian Lainnya Peternakan dan Hasil-hasilnya

5.


231.824

25.834

257.658

11,14%

82.172

6.997

89.169

8,51%

116.061

7.645

123.706

6,59%

182.398

7.463

189.861

4,09%

618.223

24.724

642.947

4,00%

21.717.390

473.440

1.303.341

2,18%

Dst s.d 22 Total


Berdasarkan tabel 5.10. dapat dijelaskan bahwa sektor yang paling besar mengalami peningkatan penerimaan di sektor produksi akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi ke 3 adalah sektor angkutan dengan persentase perubahan sebesar 11,14 % atau 25.834 miliar rupiah dengan total penerimaan sektor angkutan sebesar 257.658 miliar rupiah. Diikuti berturut – turut oleh sektor perhotelan dengan persentase perubahan sebesar 8,51% atau 6.997 miliar rupiah dengan total penerimaan sektor perhotelan sebesar 89.169 miliar rupiah, sektor kehutanan dan perburuan dengan persentase perubahan sebesar 6,59% atau 7.645 miliar rupiah dengan total penerimaan sektor kehutanan dan perburuan sebesar 123.706 miliar rupiah, sektor pertambangan dan penggalian lainnya dengan persentase perubahan sebesar 4,09% atau 7.463 miliar rupiah dengan total penerimaan sektor pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 189.861 miliar rupiah dan sektor peternakan dan hasil – hasilnya dengan persentase perubahan sebesar 4,00% atau 24.724 miliar rupiah dengan total penerimaan sektor peternakan dan hasil – hasilnya sebesar 642.947 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi 3 menghasilkan peningkatan output sebesar 2,18 % atau 473.440 miliar rupiah dengan total output nasional sebesar 1.303.341 miliar rupiah.


95

Tabel 5.11. Dampak terhadap nilai tambah tenaga kerja No

Kelompok Tenaga Kerja

(1) 1.

(2)

Nilai Awal Dampak Nilai Akhir (miliar rupiah) (miliar rupiah) (miliar rupiah) (3)

(4)

(5)


Petani Kota Diupah

35.006

1.307

36.313

3,73%

Petani Desa Diupah

131.128

4.730

135.858

3,61%

Petani Kota Bukan Diupah

40.419

1.367

41.786

3,38%

Petani Desa Bukan Diupah

387.958

12.897

400.855

3,32%

TU Kota Bukan Diupah

226.526

5.759

232.285

2,54%

2.692.618

47.904

2.756.433

1,78%

2. 3. 4. 5. Dst s.d 16 Total


Berdasarkan tabel 5.11. dapat dijelaskan bahwa kelompok tenaga kerja dalam blok faktor produksi yang menghasilkan peningkatan nilai tambah akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi ke 3 adalah kelompok petani kota diupah dengan persen perubahan sebesar 3,73 % atau 1.307 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja petani kota diupah sebesar 36.313 miliar rupiah. Diikuti berturut – turut oleh tenaga kerja petani desa diupah denga persentase perubahan sebesar 3,61% atau 4.730 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja petani desa diupah sebesar 135.858 miliar rupiah, tenaga kerja petani kota bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 3,38% atau 1.367 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja petani kota bukan diupah sebesar 41.786 miliar rupiah, tenaga kerja petani desa bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 3,32% atau 12.897 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja petani desa bukan diupah sebesar 400.855 miliar rupiah dan tenaga kerja TU kota bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 2,54% atau 5.759 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja TU kota bukan diupah sebesar 232.285 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal memberikan peningkatan nilai tambah tenaga kerja pada blok faktor produksi sebesar 1,78 % atau 47.904 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenga kerja sebesar 2.756.433 miliar rupiah.


96

Jika dikalkulasi berdasarkan data tahun 2009, jumlah tenaga kerja 103.450.690 orang dan rata-rata upah atau gaji adalah 26,03 juta rupiah per orang per tahun, maka diperoleh jumlah tambahan tenaga kerja akibat injeksi stimulus fiskal simulasi 3 sebesar 1.840.463 orang atau 1,78 %.

Tabel 5.12. Dampak terhadap pendapatan rumah tangga No

Kelompok Rumah Tangga

(1) 1.

(2) Rumah Tangga Pengusaha Pertanian Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Atas di Desa Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Atas di Kota Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Desa Rumah Tangga Buruh Pertanian Dst s.d. 8

2.

3.

4. 5.

Total

Nilai Awal (miliar rupiah) (3)

Dampak (miliar rupiah) (4)



731.563

17.539

749.102

2,40%

468.455

10.935

479.389

2,33%

827.883

18.025

845.908

2,18%

173.152

3.643

176.795

2,10%

176.757

3.590

180.346

2,03%

3.826.445

80.688

3.907.133

2,11%


Berdasarkan tabel 5.12. dapat dijelaskan bahwa kelompok rumah tangga pada blok institusi yang menghasilkan peningkatan pendapatan paling besar akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi ke 3 adalah kelompok rumah tangga pengusaha pertanian dengan persentase perubahan sebesar 2,40 % atau 17.539 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga pengusaha pertanian sebesar 749.102 miliar rupiah. Diikuti berturut – turut oleh rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa dengan persentase perubahan sebesar 2,33% atau 10.935 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa sebesar 479.389 miliar rupiah, rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota dengan persentase perubahan sebesar 2,18% atau 18.025 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota sebesar 845.908 miliar rupiah, rumah tangga Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Desa dengan persentase perubahan sebesar 2,10% atau 3.643 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Desa sebesar 176.795 miliar rupiah


97

dan rumah tangga buruh pertanian dengan persentase perubahan sebesar 2,03% atau 3.590 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga buruh pertanian sebesar 180.346 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal simulasi 3 menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 2,11 atau 80.688 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga sebesar 3.907.133 miliar rupiah. 5.2.4. Simulasi 4; Mengalihkan stimulus fiskal ke insentif pajak sesuai proporsi alokasinya pada 2009 Pada simulasi keempat yang dilakukan adalah injeksi stimulus fiskal dengan formula seluruh nilai stimulus fiskal tahun 2009 dialihkan ke insentif pajak. Tabel 5.13. Dampak terhadap ouput No

Sektor

(1) 1.

Angkutan

(2)

2.

Perikanan

3. 4.

Peternakan dan Hasilhasilnya Pertanian Tanaman Pangan

5.

Restoran

Nilai Awal Dampak Nilai Akhir (miliar rupiah) (miliar rupiah) (miliar rupiah) (3)

(4)

(5)


231.824

14.757

246.581

6,37%

428.639

9.082

437.721

2,12%

618.223

12.788

631.011

2,07%

1.045.397

21.248

1.066.645

2,03%

579.562

10.855

590.417

1,87%

21.717.391

1,11%

Total 21.717.390

239.990


Berdasarkan tabel 5.13. dapat dijelaskan bahwa sektor yang menghasilkan peningkatan output terbesar akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula simulasi 4 adalah sektor angkutan dengan persentase perubahan sebesar 6,37 % atau14.757 miliar rupiah dengan total output sektor angkutan sebesar

246.581.

berturut – turut diikuti oleh sektor perikanan dengan persentase perubahan sebesar 2,12% atau 9.082 miliar rupiah dengan total output sektor perikanan sebesar 437.721 miliar rupiah, sektor peternakan dan hasil –hasilnya dengan persentase perubahan sebesar 2,07% atau 12.788 miliar rupiah dengan total output sektor peternakan dan hasil – hasilnya sebesar 631.011 miliar rupiah, sektor pertanian tanaman pangan


98

dengan persentase perubahan sebesar 2,03% atau 21.248 miliar rupiah dengan total output sektor pertanian tanaman pangan sebesar 590.417 miliar rupiah dan sektor resoran dengan persentase perubahan sebesar 1,87% atau 10.855 miliar rupiah dengan total output sektor restoran sebesar 590.417 miliar rupiah. Secara keseluruhan, injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula simulasi 4 menghasilkan peningkatan output sebesar 1,11 % atau 239.990 miliar rupiah dengan total output sebesar 21.717.391 miliar rupiah. Tabel 5.14. Dampak terhadap nilai tambah tenaga kerja No (1) 1. 2.

Sektor



(3)

(4)

(2) Petani Kota Bukan Diupah Petani Desa Bukan Diupah



40.419

795

41.214

1,97%

387.958

7.458

395.416

1,92%

Petani Kota Diupah

35.006

657

35.663

1,88%

Petani Desa Diupah

131.128

2.426

133.554

1,85%

TU Kota Bukan Diupah

226.526

2.833

229.359

1,25%

2.692.618

21.925

2.725.313

0,81%

3. 4. 5. Dst s.d. 16 Total


Berdasarkan tabel 5.14

dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja dalam blok

faktor produksi yang menghasilkan nilai tambah terbesar akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi 4 adalah petani kota bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,97 % atau 795 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja petani kota bukan diupah sebesar 41.214 miliar rupiah. Berturut – turut diikuti oleh tenaga kerja petani desa bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,92 % atau 7.458 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja petani desa bukan diupah sebesar 395.416 miliar rupiah, tenaga kerja petani kota diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,88% atau 657 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja petani kota diupah sebesar 35.663 miliar rupiah, tenaga kerja petani desa diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,85%


99

atau 2.426 miliar rupiah dengan total nilai tambah petani desa diupah sebesar 133.554 miliar rupiah dan tenaga kerja TU kota bukan diupah dengan persentase perubahan sebesar 1,25% atau 2.833 miliar rupiah dengan total nilai tambah TU kota bukan diupah sebesar 229.359 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal simulasi 4 menghasilkan peningkatan nilai tambah tenaga kerja di blok faktor produksi sebesar 0,81 % atau 21.925 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja sebesar 2.725.313 miliar rupiah. Jika dikalkulasi berdasarkan data tahun 2009, jumlah tenaga kerja 103.450.690 orang dan rata-rata upah atau gaji adalah 26,03 juta rupiah per orang per tahun, maka diperoleh jumlah tambahan tenaga kerja akibat injeksi stimulus fiskal simulasi 4 sebesar 842.358 orang atau 0,81 %. Tabel 5.15. Dampak terhadap pendapatan rumah tangga Nilai Awal (miliar rupiah)

No

Sektor

(1) 1.

(2) Rumah Tangga Pengusaha Pertanian Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Atas di Desa

(3)

Rumah Tangga Buruh Pertanian Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Atas di Kota Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Desa

2.




731.563

18.069

749.632

2,47%

468.455

11.218

479.672

2,39%

176.757

4.085

180.842

2,31%

827.883

18.887

846.770

2,28%

173.152

3.948

177.100

2,28%

3.826.445

86.829

3.913.274

2,27%

3. 4. 5.

Dst s.d. 8 Total


Berdasarkan tabel 5.15 dapat dijelaskan bahwa kelompok rumah tangga yang menghasilkan peningkatan pendapatan paling besar akibat injeksi stimulus fiskal sesuai dengan formula untuk simulasi 4 adalah kelompok rumah tangga pengusaha pertanian dengan persentase perubahan sebesar 2,47 % atau 18.069 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga pengusaha pertanian sebesar 749.632 miliar rupiah. Berturut – turut diikuti oleh rumah tangga bukan pertanian golongan atas di


100

desa dengan persentase perubahan sebesar 2,39% atau 11.218 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa sebesar 479.672 miliar rupiah, rumah tangga buruh pertanian dengan persentase perubahan sebesar 2,31% atau 4.085 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga buruh pertanian sebesar 180.842 miliar rupiah, rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota dengan persentase perubahan sebesar 2,28% atau 18.887 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota sebesar 846.770 miliar rupiah dan rumah tangga Bukan Angkatan Kerja (BAK) di desa dengan persentase perubahan sebesar 2,28% atau 3.948 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga BAK di desa sebesar 177.100 miliar rupiah. Secara keseluruhan injeksi stimulus fiskal simulasi 4 mengahsilkan peningkatan pedapatan rumah tangga

sebesar 2,27 % atau 86.829 miliar rupiah

dengan total pendapatan rumah tangga sebesar 3.913.274 miliar rupiah.

5.3. Perbandingan Hasil Antar Simulasi Dari data simulasi dapat dilakukan perbandingan antar simulasi untuk blok sektor produksi, blok institusi khususnya rumah tangga dan blok faktor produksi khususnya tenaga kerja. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh hasil optimal sesuai dengan tujuan penelitian ini. Tabel 5.16. Dampak Terhadap Output Simulasi




Persentase perubahan (%)

1

1

21.717.390

296.652

22.014.042

1,37%

2

2

21.717.390

420.788

22.138.178

1,94%

3

3

21.717.390

473.440

22.190.830

2,18%

4

4

21.717.390

239.990

21.957.380

1,11%

No


Berdasarkan Tabel 5.16 dapat dijelaskan bahwa dari skenario kebijakan yang terdiri dari 4 simulasi, simulasi 3 menghasilkan peningkatan output paling besar yakni 2,18% atau 473.440 miliar rupiah dengan total output setelah injeksi stimulus fiskal sebesar 22.190.830 miliar rupiah. Hal ini bermakna injeksi stimulus fiskal


101

berupa alokasi stimulus fiskal berdasarkan proporsi angka pengganda di sektor produksi memberikan hasil optimal dalam peningkatan output nasional. Dampak peningkatan output nasional dengan formula ini merupakan dampak langsung yang diterima oleh sektor produksi. Hal ini juga berarti peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal.

Tabel 5.17. Dampak Terhadap Nilai Tambah Faktor Produksi Tenaga Kerja Simulasi





1

1

2.692.618

30.719

2.723.337

1,14%

2

2

2.692.618

49.984

2.742.602

1,86%

3

3

2.692.618

47.904

2.740.522

1,78%

4

4

2.692.618

21.925

2.714.543

0,81%

No


Berdasarkan Tabel 5.17 dapat dijelaskan bahwa dari skenario kebijakan yang terdiri dari 4 simulasi, simulasi 2 menghasilkan peningkatan nilai tambah tenaga kerja paling besar, yakni 1,86% atau 49.984 miliar rupiah dengan total nilai tambah tenaga kerja sebesar 2.742.602 miliar rupiah. Hal ini bermakna injeksi stimulus fiskal berupa pengalihan alokasi insentif pajak ke sektor produksi berdasarkan proporsi blok tersebut memberikan hasil optimal dalam peningkatan nilai tambah tenaga kerja. Berdasarkan circular flow perekonomian dan kerangka SNSE, dampak peningkatan nilai tambah tenaga kerja dengan formula ini merupakan dampak tidak langsung yang diterima oleh faktor produksi. Penerimaan sektor produksi akibat dari injeksi stimulus dari pemerintah sebagai faktor eksogen mengakibatkan pendapatan sektor produksi meningkat. Sektor produksi kemudian mengeluarkan sebagian insentif yang diperoleh dan didistribusikan ke blok faktor produksi tenaga kerja. Berdasarkan

keterkaitan

antar

sektor

dalam

aktifitas

perekonomian

berdasarkan kerangka SNSE, penerimaan nilai tambah faktor produksi sebagian akan didistribusikan ke institusi rumah tangga sebagai alokasi pendapatan dari faktor produksi ke institusi rumah tangga. Rumah tangga kemudian mendistribusikan sebagian pendapatan sebagai permintaan akhir ke sektor produksi. Hal ini bermkana


102

dari serangkaian aktifitas perekonomian antar blok akan menimbulkan dampak tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan di sektor produksi. Peningkatan penerimaan di sektor produksi berupa output berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 5.18. Dampak Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Simulasi





1

1

3.826.445

79.298

3.905.742

2,07%

2

2

3.826.445

62.797

3.889.242

1,64%

3

3

3.826.445

80.688

3.907.133

2,11%

4

4

3.826.445

86.829

3.913.274

2,27%

No


Berdasarkan Tabel 5.18 dapat dijelaskan bahwa dari skenario kebijakan yang terdiri dari 4 simulasi, simulasi 4 menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga paling besar, yakni 2,27% atau 86.829 miliar rupiah dengan total pendapatan rumah tangga sebesar 3.913.274. Hal ini bermakna injeksi stimulus fiskal berupa alokasi stimulus seluruhnya ke insentif pajak sesuai proporsi pada paket stimulus fiskal 2009 memberikan hasil optimal dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan circular flow perekonomian dan kerangka SNSE dapat dijelaskan bahwa dampak peningkatan pendapatan rumah tangga dengan formula ini merupaka dampak langsung yang diterima institusi rumah tangga. Injeksi stimulus dari pemerintah ke rumah tangga merupakan insentif dan rumah tangga memiliki kelebihan dana dan lebih fleksibel dalam melakukan pengeluaran. Berdasarkan berdasarkan

keterkaitan

antar

sektor

dalam

aktifitas

perekonomian

kerangka SNSE, kelebihan dana akibat dari insentif pajak yang

diberikan oleh pemerintah ke rumah tangga sebagian akan digunakan untuk permintaan akhir atau konsumsi barang dan jasa kepada sektor produksi. Ini berarti peningkatan pendapatan di sektor produksi. Peningkatan penerimaan di sektor produksi berupa output berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.


103

5.4. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

SNSE sifatnya statis sehingga tidak bisa melihat perubahan harga dalam struktur perekonomian karena harga diasumsikan konstan dan elastisitas diasumsikan sama dengan 1 (satu). SNSE juga hanya memotret kondisi perekonomian dalam kurun waktu tertentu sehingga tidak dapat digunakan untuk menganalisis perubahan dalam jangka panjang.



Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh kebijakan stimulus fiskal terhadap perekonomian Indonesia, belum mengelaborasi sampai sejauh mana efektifitas kebijakan stimulus fiskal tersebut dalam menanggulangi

krisis ekonomi di

Indonesia. Hal tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi pijakan bagi penelitian – penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh kebijakan

fiskal tanpa

memperhitungkan kebijakan moneter dari pemerintah terkait pengaruh finansial terhadap blok-blok dalam matriks SNSE. 

SNSE

mengasumsikan

Leontief

Technology

yang

fixed,

yang

mengimplikasikan bahwa teknologi adalah konstan pada tahun dasar dari model sampai periode tertentu.


BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil yang diperoleh dari simulasi dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam kerangka analisis SNSE Tahun 2008, sektor tanaman pangan memiliki nilai pengganda (multiplier) pendapatan rumah tangga dan nilai tambah faktor produksi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya dalam perekonomian nasional. 2. Dalam kerangka analisis SNSE Tahun 2008, sektor restoran memiliki nilai pengganda (multiplier) sektor produksi (output) terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya dalam perekonomian nasional. 3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan stimulus fiskal 2009 memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan sektor produksi/output, nilai tambah faktor produksi dan pendapatan rumah tangga. 4. Kebijakan stimulus fiskal 2009 dalam rangka mengantisipasi perekonomian yang memburuk dengan nilai stimulus sebesar 73.259,3 miliar rupiah berdampak terhadap peningkatan output sebesar 296.652 miliar rupiah atau 1,37% dari total output nasional, ceteris paribus. 5. Desain kebijakan stimulus fiskal dengan alokasi stimulus pada

angka

pengganda sektor produksi menghasilkan peningkatan output sebesar 473.440 miliar rupiah atau 2,18% dari total output nasional, ceteris paribus. 6. Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan stimulus fiskal tidak efektif dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional.

6.2. Saran Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

104



105

1. Penerapan kebijakan stimulus fiskal dengan alokasi insentif pajak yang lebih besar tidak efektif dalam mendorong peningkatan angka pertumbuhan nasional. Pemerintah perlu mengevaluasi hasil penerapan kebijakan fiskal 2009 secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian berdasarkan kerangka SNSE. 2. Pemerintah perlu mengkaji kembali desain kebijakan stimulus fiskal yang lebih efektif untuk meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi stimulus fiskal ke belanja pemerintah dengan proporsi angka pengganda pada sektor produksi untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam peningkatan angka pertumbuhan nasional.


DAFTAR PUSTAKA

Arief Daryanto, Yundy Hafizrianda, 2010. Analisis Input-Output & social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, PT. Penerbit IPB Press. Arthur Goldsmith. Rethinking The Relation Between Government Spending and Economic Growth : A Composition Approach to Fiscal Policy instruction for Principle Students, 2008. Journal of Economics Education. Bappenas, Buku pegangan 2009. 2009, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Brian Snowdon dan Howard R Vane, 2005. Modern Macroeconomics, Edward Elagar Publishing. Defourny, J. and E. Thorbecke. 1984. Sructural Path Analysis and Multiplier Decomposition within a Social Accounting Matrix Framework. The Economic Journal, 94(373): 111-136 Djoni Hartono dan Budy P. Resosudarmo, dekomposisi Matriks Pengganda Pyatt dan Round dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi . Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 46(4): 473-496. Donald Coletti, Rene Lalonde, dan Dirk Muir, 2008. Inflation Targeting and Price-Level-Path Targeting in The Global Economy Model: Some Open Economy Considerations. IMF Staff Papers, Vol. 55 No.2 , Page 326. Dumont, J.C. 2003. SAM Multiplier Analysis. http://www.crefa.ecn.ulaval. ca/develop/FicheMultiplicateur.pdf. Ekonomi Makro Islami. Adimarwan A Karim, 2008. Edisi Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada. Erdal Karago and Kerim Ozdemir. Government Expenditures and Private Invetment: Evidence from Turkey, December 2006. The Middle East Business and Economic Review, Volume 18, No. 2, Page 33. Fakultas Ekonomi UI, 2009. Indonesia Economic Outlook 2010, PT. Grasindo. Hendro Ratnanto Joni, Analisis Pengaruh kebijakan fiskal stimulus fiskal terhadap perekonomian Indonesia ( pendekatan SNSE), FE – UI program pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, 2010.

106



107

Journal compilation © Institute for Fiscal Studies, 2007. Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA Khan, H. A. and E. Thorbecke. 1989. Macroeconomic Effects of Technology Choice : Multiplier and Structural Path Analysis within a SAM Framework. Journal of Policy Modeling, 11(1):131-156. Leontief, W. 1966. Methods of Intput-Output Economics. Oxford University Press, New York. Mankiw, N. G. 2000. Macroeconomics. Fourth Edition. Worth Publishers Inc. New York. Pablo E Guidotti, November 2007. Global Finance, Macroeconomic Performance, And Policy Response in Latin America: Lessons From The 1990s. Journal of Applied Economics, Vol 10 No. 2, Page 279. Prtahama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi. Edisi Ketiga. LP FEUI. Pyatt, G. and J.I. Round (1979 ), Accounting and Fixed-Price Multipliers in a Social Accounting Matrix Framework, Economic Journal, Vol. 89, pp. 850-873. Riduwan, Drs,M.B.A, Engkos Achmad Kuncoro, Dr,S.E, M.M, 2008. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis), Penerbit Alfabeta. Robert Schenk, 2011. Cyber Economics, An Analysis of Unintended Consequences, Saint Joseph’s College Rensselaer, IN. Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, and Richard Startz, 2001. Macroeconomics, 8th Edition. Mc Graw-Hill. Sajkumar Tulsidharan, Maret 2006. Government Expenditure and Economic Growth in India (1960-2000). Finance India Vol. XX No.1, Page 169. Seo Byeonseon and Kim Sokwon. Rational Expectation, Long-run Taylor, 2007. Rule, and Forecasting Inflation. Seoul Journal of Economics. Vol 20. No.2 Summer 2007. Page 239. Sinaga, B.M. dan S.H. Susilowati. 2007. Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Sektoral, Tenaga kerja dan rumahtangga di indonesia: analisis sistem neraca sosial ekonomi,


108

Young Lee and Taeyoon Sung, 2007. Fiscal Policy, Business Cycles and Economic Stabilisation: Evidence from Industrialised and Developing Countries, Hanyang University, Korea) Yonsei University, Korea http://globalmanagement.wordpress.com/2009/02/21/beberapa-penelitian-tentangpengeluaran-pemerintah/


UNIVERSITAS INDONESIA DAMPAK STIMULUS FISKAL 2009 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN SISTIM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE) TESIS

Recommend Documents