UNIVERSITAS GADJAH MADA
“STRATEGI PENGUATAN SEKTOR IKNB MELALUI INISIASI PROGRAM NASIONAL AKSELERASI INDUSTRI PEER TO PEER LENDING (P2PL)”
TIM BASEL Anggota tim: 1. Bagas Setiaji 2. Triana 3. Bramantya Harimurti
i
KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan paper yang berjudul “Strategi Penguatan Sektor IKNB Melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi Industri Peer to Peer Lending (P2PL)” dengan tepat waktu. Kami juga berterima kasih pada panitia Call for Papers Lomba Karya Tulis Industri Keuangan Non Bank 2016 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini.
Kami sangat berharap paper ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya Direktorat Industri Keuangan Non Bank dalam menyusun strategi guna meningkatkan dan memperkuat peran sektor IKNB melalui pengaturan yang berkualitas dan inovasi produk dan layanan keuangan. Kami juga menyadari bahwa riset ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca.
Akhir kata, semoga paper ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca dan masyarakat.
Yogyakarta, 9 September 2016
Tim Penulis
ii
DAFTAR ISI Halaman Judul…………………………………………...................................... Kata Pengantar……………………………………………………….................. Daftar Isi…………………………………………………………………............ Daftar Gambar…...……………………………………………………………… Daftar Tabel…..…………………………………………………………………. Abstrak…..………………………………………………………………………. Deskripsi Institusi…..…………………………………………………………… Halaman Cover…..……………………………………………………………… Surat Pernyataan Orisinalitas…..………………………………………………...
i ii iii iv v vi vii 1 2
I. PENDAHULUAN…..……………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang…..……………………………………………………… 1.2. Perkembangan Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia…………….. 1.3. Analisis GAP………………………………………………………….... 1.4.Analisis Model Kerangka Kerja Multi-Channel bisnis P2PL……………
3 3 5 6 9
II. DESKRIPSI IDE………………………………………………………...... 2.1.Sistem Pengawasan Platform Integratif Peer to Peer (TEMAN PINTAR) a. Platform Data Terintegrasi…………………………………………..... b. Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL………..………………………….... c. Standar peringkat/grading peminjam dana…………………………… d. Standarisasi Prospektus Peminjam……..……………...………………
10 10 10 14 15 17
2.2.Produk AMANBOS……..……………...………………......................... a. Penetapan Pasar Sasaran………………...……………….................... b. Penempatan Produk (positioning) ……..……………...…………….. c. Strategi Produk……..……………...………………............................ d. Strategi Penentuan Harga……..……………...………………............ e. Strategi Penentuan Saluran Pemasaran……..……………...…………
18 19 20 21 24 24
III.
DAMPAK INOVASI ……..……………...………………........................ 3.1.Dampak Inovasi bagi OJK..……………...………………...................... 3.2.Dampak Inovasi bagi Investor..……………...………………................ 3.3.Dampak Inovasi bagi Industri Asuransi………..……………................. 3.4.Dampak Inovasi bagi Industri P2PL….………..……………................. 3.5.Dampak Inovasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia………….........
27 27 28 28 29 30
IV.
PELUANG APLIKATIF ….………..……………....................................
31
DAFTAR PUSTAKA….………..……………...................................................
33
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Kelas Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran per Bulan……………………………..….………..…………….................................... 3 Gambar 1.2. Analisis GAP Fenomena P2PL….………..…………......................... 7 Gambar 1.3. Multi-Channel Bisnis P2PL….………..………….............................. 8 Gambar 2.1 Ilustrasi Kode Username….………..………….................................... 12 Gambar 2.2 Alur Kerja Platform Data Terintegrasi………...................................... 13 Gambar 2.2. Mekanisme AMANBOS dalam P2PL………..................................... 22 Gambar 3.1 Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan…........................................ 27
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Format Prospektus................................................................................... 17 Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Program Nasional Akselerasi P2PL........................... 32
v
ABSTRAK
Sektor UMKM dan bisnis start-up berkembang pesat di Indonesia. Selain itu, terjadi peningkatan kebutuhan investasi dari masyarakat. Kedua hal tersebut mendorong pertumbuhan bisnis Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memiliki pengaturan terhadap fenomena ini. Makalah ini ditujukan untuk mewujudkan penguatan sektor IKNB yang legal, transparan, dan aman. Strategi Penguatan Sektor IKNB melalui inisiasi Program Nasional Akselerasi Industri Peer to Peer Lending (P2PL) dilakukan dengan memperhatikan dua pilar utama yaitu pengawasan dan perlindungan konsumen. Pilar pengawasan dilakukan melalui pembentukan sistem pengawasan platform integratif peer to peer lending (TEMAN PINTAR). Sedangkan pilar perlindungan konsumen dapat dicapai melalui inovasi produk baru yaitu asuransi pinjaman berbasis online system (AMANBOS). TEMAN PINTAR merupakan sistem integratif yang berisi desain pengawasan industri P2PL melalui pembentukan platform data terintegrasi, sertifikasi analis pinjaman P2PL, penetapan standar peringkat/grading peminjam, dan penetapan standar prospektus usaha peminjam. Sedangkan, AMANBOS merupakan produk asuransi yang secara khusus di desain untuk menjamin keamanan dana investor yang disalurkan kepada peminjam. Pelaksanaan Program Nasional Akselerasi Industri P2PL dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain: OJK, pemberi pinjaman, penyelenggara P2PL, industri asuransi, industri UMKM, perusahaan start-up, serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, program ini dapat diaplikasikan dengan segera oleh OJK karena merupakan program pelengkap dan sesuai dengan strategi dan program eksisting yang telah diluncurkan oleh OJK, terutama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kata kunci: peer to peer lending, pengawasan, asuransi, TEMAN PINTAR, AMANBOS
vi
DESKRIPSI INSTITUSI
Berikut adalah deskripsi singkat mengenai nstitusi yang diwakili oleh Kelompok Basel: 1. Nama Institusi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada 2. Lokasi institusi Jalan Teknika Utara, Yogyakarta 3. Kegiatan yang dilakukan Merupakan salah satu penyelenggara sekolah bisnis terbaik di Indonesia yang menjadi penggerak pertama dalam pembentukan pola pikir kreatif dan innovatif dengan fokus pada aplikasi bisnis yang nyata. 4. Daftar nama pengurus inti a. Ketua Program Studi T. Hani Handoko, M.B.A, Dr. b. Sekretaris Program Studi Bidang Akademik Bayu Sutikno, S.E, M.S.M, Ph.D. c. Sekretaris Program Studi Bidang Umum, SDM dan Keuangan Sumiyana, M.Si, Dr., Ak., CA.
vii
UNIVERSITAS GADJAH MADA
“STRATEGI PENGUATAN SEKTOR IKNB MELALUI INISIASI PROGRAM NASIONAL AKSELERASI INDUSTRI PEER TO PEER LENDING (P2PL)”
TIM BASEL Anggota tim: 1. Bagas Setiaji 2. Triana 3. Bramantya Harimurti
`1
`2
I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah aset dan layanan meskipun kondisi perekonomian global mengalami tekanan deflasi. Total aset IKNB tahun 2015 naik 3,8% menjadi Rp1.636,6 triliun dengan kenaikan yang didorong oleh sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Namun jumlah ini masih terpaut jauh dari Perbankan yang mencapai Rp5.819 triliun. Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir. Di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,79%. Sementara, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diprediksi meningkat menjadi 5,2% di tahun 2016 dan 5,5% di tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yaitu 4,5% di tahun 2016 dan 4,8% di tahun 2017 (Asian Development Bank, 2016). Pertumbuhan ini berdampak pada meningkatnya jumlah kelas menengah dan orang kaya di Indonesia. Menurut Kemenkeu (2015) yang mengutip Boston Consulting Group, proyeksi pertumbuhan kelas masyarakat tergambar sebagai berikut: 2012 2,5 6,9 Elite
6,6 16,5
23,249,3
2020 44,450,5 41,668,2
65,447,9
Affluent Upper - Middle Middle Emerging MiddleAspirant
65,528,3 Poor
Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Kelas Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran per Bulan (Dalam Juta Jiwa) Sumber: (Kemenkeu, 2015) Berdasarkan gambar 1.1 kelas menengah yaitu pada middle dan upper middle mengalami potensi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2020. Peningkatan kelas masyarakat yang semakin mengakibatkan peningkatan
`3
minat dan kebutuhan investasi di masyarakat. Untuk menanggapi hal ini, OJK turut serta mendorong Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan untuk berpartisipasi aktif dalam menerbitkan produk dan layanan jasa keuangan dalam penyerapan kebutuhan investasi masyarakat. Pemerintah saat ini terus mendorong sektor UMKM termasuk bisnis start-up dan pengembangan sektor ekonomi kreatif yang menghasilkan kemunculan usaha-usaha baru dan ide-ide bisnis baru di kalangan masyarakat. Pertumbuhan yang pesat terutama didukung oleh start-up digital seperti GoJek, Bukalapak.com, Traveloka.com dan lainnya. Selain harus bersaing dari sisi produk, inovasi, dan pengimplementasian rencana bisnis yang baik, berbagai start-up company ini juga harus bersaing dalam mendapatkan pendanaan. Adanya
pertumbuhan
jumlah
masyarakat
kelebihan
dana
yang
membutuhkan instrumen investasi dan pertumbuhan industri kreatif melalui bisnis start-up menimbulkan potensi baru untuk bekerja sama. Namun, kurangnya peran perantara keuangan menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif ini. Bank-bank dan lembaga lain termasuk IKNB kurang mampu berperan sebagai perantara karena dipandang kurang fleksibel dari segi aturan dan pemenuhan kebutuhan. Selain itu, perusahaan yang baru dipandang memiliki risiko yang tinggi terutama bagi bank
dalam
rangka
pemberiaan
fasilitas
pendanaan.
Hal-hal
ini
melatarbelakangi adanya inovasi baru di Indonesia berupa peer to peer lending. Peer to peer lending (P2PL) merupakan praktek penggalangan dana dari sejumlah orang untuk memberikan modal bagi suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan secara online. Sayangnya, implementasi bisnis ini menimbulkan masalah dari segi legalitas, transparansi, dan keamanan. P2PL yang bersifat investasi tentu akan menjadi ranah OJK yang diatur dalam `4
Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan P2PL dengan jenis yang lain (bukan investasi) diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Bagi masyarakat yang memberikan dana sebagai bentuk investasi melalui P2PL harus dijamin keamanan dan transparansi pengelolaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan khusus dari OJK agar praktek dapat diaplikasikan di Indonesia terutama untuk pengembangan industri kreatif dan bisnis P2PL. 1.2. Perkembangan Peer to Peer Lending (P2PL) di Indonesia Di beberapa negara lain praktek penggalangan dana atau crowdfunding telah berkembang lebih dulu seperti di Amerika Serikat dan China daripada di Indonesia. Beberapa P2P Lending berbasis investasi telah bermunculan di Indonesia, diantaranya: 1.
Modalku Modalku merupakan salah satu penyelenggara P2PL di Indonesia yang telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp.13,5 milyar dengan tingkat 0% default. Modalku menawarkan return 12-18% p.a bagi pemberi pinjaman dengan jangka waktu yang fleksibel yaitu 3 sampai 12 bulan. Pinjaman yang diberikan dari Rp 1 juta dengan minimal deposit Rp 10 juta. Adapun pinjaman modal kerja yang diajukan mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar dengan tenor 3, 6, atau 12 bulan. Suku bunga yang ditawarkan berkisar antara 14-20% p.a.
2.
Investree Investree telah mampu menyalurkan sebanyak Rp.19,5 milyar dalam bentuk pinjaman dengan total mencapai 78 pinjaman. Saat ini terdapat Rp.13,1 milyar pinjaman yang lunas terbayarkan dengan total terdiri dari 45 pinjaman. Investree menawarkan kepada pemberi dana tingkat pengembalian rata-rata sebesar 17.9% hingga 20% p.a. dengan tingkat
`5
0% default. Sementara itu, peminjam dapat meminjam dana denga tingkat minimal 1,2% per bulan atas nilai pinjaman. Hal yang unik pada P2PL Investree adalah terdapat analisis score kredit. 3.
Amartha Amartha
ialah
sebuah
perusahaan
teknologi
finansial
yang
menghubungkan investor dengan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Sejak 2010, Amartha berhasil menyediakan modal usaha bagi 23.000 UMKM dengan non performing loan (NPL) 0%. Secara nominal, mereka telah mampu menyalurkan hingga Rp.30 milyar dalam bentuk pinjaman. Pemberi dana dapat memulai investasi dengan modal kecil mulai dari Rp 3.000.000 dan jangka waktu 1 tahun. Mereka menawarkan bagi hasil yang kompetitif hingga 20% p.a. Selain penyelenggara P2PL yang telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia telah berkembang lebih banyak lagi P2PL termasuk yang berasal dari luar negeri. P2PL tersebut diantaranya adalah Crowdo, Fundel, Co-Asset, Moolah Sense, Taralite, TransSwap, dan lainnya. Jumlah penduduk yang besar, potensi pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi yang kondusif menjadikan menjadi alasan utama berkembangnya P2PL. 1.3. Analisis GAP Fenomena investasi P2PL di Indonesia berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat apabila tidak diatur dan diawasi dengan baik. Masyarakat yang menginvestasikan dana melalui P2PL ini harus mendapatkan perlindungan dari OJK agar dana yang mereka investasikan terjamin. Selain itu, penyelenggaraan P2PL juga harus dilandasi dengan adanya semangat positif dari setiap pihak dan transparansi yang baik utamanya dalam pengabulan permohonan pinjaman serta pengelolaan manajemen kas. Saat ini lembaga penyelenggara jasa P2PL telah banyak bermunculan tetapi OJK belum memiliki koridor yang jelas dalam rangka mengawasi dan mengatur fenomena ini. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di masyarakat `6
bahwa belum adanya skema perlindungan konsumen yang baik. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan makalah ini dilandasi pertimbangan adanya pengaturan yang baik dari OJK dan inovasi produk dalam rangka menghadapi fenomena P2PL. Untuk mengatasi hal tersebut, kami berangkat dengan melakukan analisis gap sehingga dimaksudkan dapat mengidentifikasi masalah secara tepat dan membuat solusi yang benar. Analisis gap tersebut tersaji dalam gambar 1.2.
`7
Gambar 1.2. Analisis GAP Fenomena P2PL
1.4. Analisis Model Kerangka Kerja Multi-Channel bisnis P2PL Penanganan terhadap praktek-praktek investasi P2PL tidak hanya dapat dilakukan oleh OJK saja, tetapi membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Bank Indonesia, Perbankan, Kementerian terkait, `8
dan masyarakat sendiri. Solusi yang disusun merupakan pengaturan dan inovasi produk yang terintegrasi serta melibatkan pihak-pihak tersebut sebagai multi saluran. Gambar 1.3 memberikan gambaran menyeluruh terkait dengan model kerja bisnis P2PL. Hal ini dapat menjadi kerangka kerja yang terintegrasi satu dengan yang lainnya yang dapat diaplikasikan oleh OJK dalam rangka mengatur industri P2PL.
Gambar 1.3. Multi-Channel Bisnis P2PL Gambar 1.3 menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Masyarakat sebagai pihak kelebihan dana secara konvensional dapat mengalokasikan kelebihan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, investasi asuransi, membuka rekening di pasar modal dan juga menjalankan bisnis sebagai bentuk investasi riil. Di sisi lain, terdapat pihak yang membutuhkan dana, khususnya UMKM dan perusahaan start-up. Terdapat alternatif pendanaan melalui pinjaman ke bank melalui program KUR dan Laku Pandai. Namun, permohonan pinjaman ke Bank membutuhkan syarat yang cukup ketat dan waktu yang relatif lama sehingga kurang fleksibel dan sulit dilaksanakan bagi perusahaan rintisan yang baru berkembang ataupun UMKM.
`9
Selain perbankan, UMKM dan start-up company memiliki alternatif lain untuk mendapatkan dana melalui investor pihak ketiga atau bermitra dengan Lembaga Modal Ventura. Alternatif ini berdampak pada kontrol operasional bisnis yang semakin terbatas bagi pemilik karena adanya ikut campur dari pihak pemberi dana. Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh perbankan dan investor diatas memunculkan peluang baru untuk mempertemukan langsung pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui platform digital. Hal ini yang mendasari tumbuhnya industri peer to peer lending di Indonesia. OJK dapat bekerja sama dengan Kemen Kominfo, Bank Indonesia, dan Kemen Koperasi & UKM untuk menangani fenomena ini. Karena bisnis P2PL dilakukan dengan basis digital, maka cara paling tepat dalam melakukan pengawasan adalah menggunakan media digital. OJK memerlukan suatu platform data khusus yang dapat dibuat melalui kerja sama dengan Kemen Kominfo dan Bank Indonesia. Selain itu, karena bisnis utama dari P2PL adalah penyaluran kredit, maka OJK membutuhkan fitur standar kredit yang dapat diterima di masing-masing penyelenggara P2PL. Hal ini diharapkan dapat menjadikan setiap permohonan kredit memiliki kualitas yang baik dan memiliki risiko gagal bayar (default) yang kecil serta memaksimalkan permohonan kredit yang telah dikabulkan untuk segera terdanai. Untuk melindungi konsumen/masyarakat dari risiko default, OJK perlu mendorong sebuah inovasi produk berupa asuransi kredit khusus untuk P2PL. OJK dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi untuk dapat mewujudkan asuransi kredit ini. Asuransi jenis ini dapat menguntungkan bagi perusahaan asuransi karena potensi pertumbuhan P2PL yang pesat. Sebagai inovasi baru, produk asuransi kredit ini akan berfungsi untuk melengkapi pelaksanaan bisnis P2PL. II.
DESKRIPSI IDE
`10
Perkembangan bisnis peer to peer lending (P2PL) di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir membuat keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan di Indonesia menjadi hal yang krusial. Keterlibatan OJK dalam bisnis P2PL berupa pembentukan sistem pengawasan integratif untuk bisnis P2PL serta inisiasi produk asuransi bagi pinjaman yang disalurkan melalui penyelenggara P2PL. Kedua program kerja tersebut tercakup dalam sebuah gerakan bernama Program Nasional Akselerasi P2PL. Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan suatu gagasan untuk menjadikan bisnis P2PL menjadi alternatif sumber dana khususnya bagi pelaku usaha di sektor UMKM atau perusahaan rintisan baru (start-up) yang menggunakan teknologi digital (internet dan aplikasi mobile) sebagai media penyampaian produk. Tujuan utama yang hendak dicapai dari program ini adalah percepatan (scale up) pertumbuhan bisnis P2PL untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM. Penjelasan untuk masing-masing bagian akan dibahas sebagai berikut. 2.1 Sistem Pengawasan Platform Integratif Peer to Peer (TEMAN PINTAR) Bagian pertama dari usulan program adalah pembentukan sisTEM pegawasAN Platform INTegrAtif peer to peeR atau disebut TEMAN PINTAR. Gagasan utama dari pembentukan TEMAN PINTAR adalah membentuk ekosistem bisnis P2PL yang berlandaskan prinsip Legal, Transparan, dan Aman dengan penjelasan sebagai berikut: a.
Legal Pemenuhan prinsip legal dilakukan dengan adanya ijin dan otorisasi bagi seluruh pelaku usaha P2PL sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK.
Pendaftaran
tersebut
meliputi
beberapa
persyaratan
yang
dikeluarkan oleh OJK yang dapat difasilitasi minimal dengan terbitnya Peraturan OJK (POJK). b.
Transparan
`11
Pemenuhan prinsip transparan diwujudkan dengan adanya kewajiban dari seluruh pelaku usaha P2PL untuk bekerja sama secara khusus (host-tohost) dengan bank baik BUMN maupun swasta, utamanya dalam hal lalu lintas dana. Hal ini dimaksudkan agar OJK dapat melakukan kontrol setiap saat atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh investor maupun peminjam melalui platform P2PL yang disediakan. Selain itu, pelaku bisnis P2PL juga wajib melaporkan aktivitasnya ke OJK secara berkala yaitu 3 bulan sekali. c.
Aman Pemenuhan prinsip aman bagi masyarakat ditujukan baik bagi pemberi pinjaman (investor) dan juga penerima pinjaman. Untuk menjaga keamanan
dalam
pemberian
pinjaman
maka
setiap
lembaga
penyelenggara program P2PL harus memiliki analis pinjaman yang telah memenuhi standar yang ditetapkan OJK. Berangkat dari gagasan utama tersebut diatas, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan TEMAN PINTAR diatas adalah: a.
Memberikan kepastian bagi calon ataupun pelaku usaha eksisting di bisnis P2PL mengenai indikator yang harus dipenuhi untuk memastikan usaha dijalankan dengan sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian.
b.
Sarana untuk menyaring para pelaku usaha yang sehat di bisnis P2PL.
c.
Mendorong perkembangan bisnis P2PL secara nasional baik dari sisi jangkauan geografis maupun jumlah nasabah. Terdapat empat bagian besar dalam TEMAN PINTAR, yaitu Platform
Data Terintegrasi, Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL, Standar Peringkat (Grading) Peminjam Dana dan Standardisasi Prospektus Peminjam. Adapun penjelasan detail untuk masing-masing bagian disajikan sebagai berikut: a.
Platform Data Terintegrasi Platform Data Terintegrasi (PDT) merupakan basis data dari aktivitas transaksi yang terjadi melalui layanan P2PL yang terkoneksi dan `12
terintegrasi dengan PDT yang dimiliki OJK. Setiap aktivitas transaksi harian yang dilakukan oleh nasabah/pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara P2PL dapat diakses oleh OJK maksimal setelah 24 jam transaksi dilakukan. PDT dapat diakses oleh investor, peminjam dan penyelenggara P2PL melalui tautan yang ada di website OJK, sub bagian IKNB. Beberapa komponen yang dibutuhkan oleh OJK agar penyelenggaraan Data Platform Terintegrasi dapat terwujud adalah sebagai berikut: 1) Mewajibkan setiap penyelenggara P2PL untuk terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem data OJK. Setiap transaksi P2PL harus dilakukan secara digital melalui pembentukan akun virtual di bank rekanan penyelenggara P2PL. sehingga transaksi menjadi lebih aman dan transparan. 2) Pembuatan kode username/id untuk setiap nasabah, baik pemberi atau penerima dana di masing-masing penyelenggara P2PL yang tercatat dalam sistem OJK. Username/id tersebut berfungsi sebagai tanda pengenal nasabah dan alat untuk mempermudah pengawasan oleh OJK. Sebagai contoh, urutan kode dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.
Kode penyelenggara P2PL Kode tahun pembuatan akun. Kode yang menunjukkan pemberi atau peminjam Kode nomor urut/id dari penyelenggara Kode acak untuk keamanan. Gambar 2.1 Ilustrasi Kode Username 3) Penetapan standar keamanan untuk setiap website P2PL. Hal ini utamanya ditujukan untuk mengatasi adanya serangan peretas (hacker) sehingga seluruh informasi nasabah baik investor maupun
`13
peminjam lebih terjamin keamanannya. Contoh penerapan standar keamanan adalah penggunaan Secure Socket Layer (SSL) Sertificate. Secara umum, alur kerja dan alur informasi dari program PDT dapat dijelaskan pada Gambar 2.2 di bawah ini. Platform Data Terintegrasi OJK
Akun Virtual Investor
Akun Virtual Peminjam Pusat Data P2PL
Investor
Penyelenggara P2PL
Peminjam
Gambar 2.2 Alur Kerja Platform Data Terintegrasi Data yang direkam oleh PDT OJK dapat diakses oleh investor, peminjam maupun penyelenggara P2PL melalui bagian khusus di website OJK, sub bagian IKNB. Terdapat batasan akses informasi untuk masing-masing kelompok sebagai berikut: 1) Investor Data-data yang dapat diakses oleh investor meliputi profil pribadi, jumlah dana yang telah disetor dan profil portofolio dana yang disalurkan, meliputi nama peminjam, suku bunga yang disepakati, tenor pinjaman dan jadwal pembayaran kembali. 2) Peminjam Data-data yang dapat diakses oleh peminjam adalah profil pribadi dan profil pinjaman yang didapat, meliputi jumlah baki debet pinjaman, suku bunga pinjaman yang disepakati, jadwal pelunasan fasilitas pinjaman dan status kolektibilitas. 3) Penyelenggara P2PL
`14
Data-data yang dapat diakses oleh penyelenggara P2PL adalah profil investor dan peminjam yang telah terdaftar dan memiliki username/id di platform P2PL yang dimiliki. Penyelenggara P2PL tidak dapat mengakses data investor maupun peminjam yang tidak terdaftar atau memiliki username/id di platform P2PL yang dimiliki. b. Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL Bisnis P2PL pada dasarnya merupakan bisnis yang berisiko tinggi, karena umumnya pinjaman yang diberikan melalui platform P2PL tidak mensyaratkan
agunan
sebagai
second
way-out
apabila
terjadi
default/macet. Hal ini berbeda dengan penyedia jasa keuangan konvensional seperti bank, dimana pada umumnya terdapat agunan yang mencukupi untuk setiap fasilitas pinjaman yang diberikan. Untuk menjaga kualitas pinjaman yang disalurkan dan meminimalkan risiko gagal bayar oleh peminjam, maka diperlukan adanya tim analis kredit yang kredibel untuk masing-masing penyelenggara P2PL. Tim ini bertugas untuk menyeleksi setiap permohonan peminjaman dana dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Beberapa kemampuan yang diharapkan dari analis pinjaman P2PL adalah sebagai berikut: 1) Analisa prospek usaha peminjam dengan melalukan penetapan asumsi keuangan yang akurat. 2) Melakukan pengumpulan data-data yang relevan dengan profil dan kegiatan usaha peminjam 3) Identifikasi risiko beserta penyusunan rencana mitigasi atas risikorisiko yang melekat pada kegiatan usaha peminjam. Keterlibatan OJK dalam memastikan kredibilitas tim analis pinjaman di penyelenggara P2PL diwujudkan dengan adanya program sertifikasi bagi analis pinjaman P2PL. Sertifikasi dapat dilakukan langsung oleh OJK atau melalui lembaga yang ditunjuk oleh OJK. Pola kerja proses
`15
sertifikasi bagi analis pinjaman P2PL dapat mengikuti pola sertifikasi Certified Financial Planner (CFP) maupun sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) yang dilengkapi dengan program pelatihan secara terstruktur. c.
Standar peringkat/grading peminjam dana Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenaik risiko investasi kepada pemberi dana, setiap penyelenggara P2PL diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peringkat peminjam dana. Peringkat akan dikeluarkan oleh masing-masing tim analis pinjaman dengan standar panduan yang telah ditentukan oleh OJK. Sesuai dengan prinsip high risk-high return, maka peringkat risiko yang lebih buruk layak memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai premi risiko. Di industri perbankan dikenal dengan adanya prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions) untuk menilai risiko suatu kredit. Sebenarnya apabila hal tersebut dapat diadopsi oleh P2PL maka pelaksanaannya akan jauh lebih baik, namun tentu hal ini akan membuat proses pemberian kredit lebih berbelit dan kompleks. Hal ini tentu akan menghambat perkembangan P2PL yang sebelumnya praktis dan cepat menjadi lebih lama. Sebagai solusi atas permasalahan proses kredit yang kompleks tersebut, maka OJK dapat membuat standar pemeringkatan dasar yang dapat dianut sebagai panduan bagi setiap penyelenggara P2PL. OJK dapat menggunakan prinsip dasar 3R (Return, Repayment Capacity, and Riskbearing Ability) dalam mendorong pembuatan standar panduan penilaian kredit bagi setiap P2PL.
Pedoman 3R tersebut lebih mudah untuk
dilakukan utamanya dalam P2PL yang dilakukan secara digital. Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip 3R untuk P2PL adalah sebagai berikut:
`16
1) Imbal Hasil (Return) Return merupakan nilai tambah atau imbal hasil yang diperoleh peminjam dari penggunaan pinjaman. Return yang dihasilkan peminjam mencerminkan potensi return yang akan diterima investor dari penyaluran dana yang dilakukan. Setiap pemohon pinjaman harus dinilai kemampuannya untuk menghasilkan imbal hasil yang cukup untuk melunasi pokok pinjaman beserta bunga. Penyelenggara P2PL dapat menilai kemampuan peminjam menghasilkan imbal hasil yang cukup melalui proyeksi pendapatan, laba-rugi dan aliran kas yang disusun peminjam. 2) Repayment Capacity Setiap
peminjam
dana
harus
memiliki
kemampuan
untuk
mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Penyelenggara P2PL dapat mengukur indikator ini dari rasio Loan to Value (LTV), jumlah cicilan tetap peminjam dan ketersediaan agunan. 3) Risk-bearing Ability Risk-bearing Ability dapat diukur dari analisis sensitivitas usaha dan kualitas rencana mitigasi risiko yang diajukan peminjam. Selain itu, adanya opsi asuransi kredit juga dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kemampuan ini. Hasil keluaran dari proses pemeringkatan kredit berupa skor yang dinyatakan dalam huruf yaitu AAA, AA dan A (sangat layak), BB dan B (layak) C (kurang layak) dan D (tidak layak). Hasil keluaran tersebut dapat digunakan untuk: 1) Penentuan besaran bunga pinjaman. Semakin baik peringkat yang didapat oleh peminjam, maka semakin kecil bunga pinjaman yang dibebankan.
`17
2) Penentuan jangka waktu pinjaman. Semakin baik peringkat yang didapat oleh peminjam, maka jangka waktu pinjaman dapat semakin fleksibel dan panjang. 3) Penentuan kewajiban penggunaan asuransi pinjaman. Peminjam dengan peringkat sangat layak tidak diwajibkan menggunakan asuransi pinjaman, peminjam dengan peringkat layak diarahkan untuk menggunakan asuransi pinjaman dan peminjam dengan peringkat kurang layak dapat diwajibkan untuk menggunakan asuransi pinjaman. 4) Penentuan besaran premi asuransi pinjaman. Semakin baik peringkat yang didapat oleh peminjam, maka semakin kecil premi asuransi yang dibebankan kepada peminjam. d. Standardisasi Prospektus Peminjam Prospektus usaha merupakan hal yang penting dalam model bisnis P2PL untuk memudahkan investor untuk menentukan calon peminjam yang sesuai. Prospektus usaha pada dasarnya merupakan dokumen rencana bisnis yang menggambarkan situasi yang akurat mengenai kegiatan bisnis yang dijalankan/akan dijalankan oleh peminjam, Dalam penyusunan prospektus usaha, dapat digunakan format rencana bisnis yang dikemukakan oleh Hisrich (2010) sebagai berikut: Tabel 2.1. Format Prospektus Sumber
Tahun
Hisrich et al
2010
Konten 1. Halaman Perkenalan 7. Rencana Pemasaran 2. Ringkasan Eksekutif 8. Rencana Organisasi 3. Analisa Industri 9. Pengukuran Risiko 4. Deskripsi Bisnis 10. Rencana Keuangan 5. Rencana Produksi 11. Lampiran 6. Rencana Operasi
Format prospektus tersebut merupakan panduan bagi calon peminjam dalam menyusun prospektus usaha yang akan ditampilkan di masing-
`18
masing website penyelenggara P2PL. Isi dan bentuk informasi dalam masing-masing bagian dapat disesuaikan dengan kemampuan masingmasing peminjam dalam menyusun prospektus. Terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai dengan adanya standardisasi prospektus diatas, yaitu: 1) Mendorong pelaku usaha sektor UMKM maupun start-up company untuk menjalankan bisnis/rencana bisnis dengan sistematis, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi atas bisnis yang dijalankan. 2) Memudahkan investor dalam melakukan analisa terhadap calon peminjam prospektif. 3) Meningkatkan
probabilitas
sebuah
usaha/perusahaan
untuk
mendapatkan pembiayaan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar. 2.2 Produk Asuransi Pinjaman “AMANBOS” Pertumbuhan bisnis P2PL yang tinggi di Indonesia dalam periode dua tahun terakhir belum diikuti dengan adanya sebuah produk asuransi yang secara khusus menjamin keamanan dana investor yang disalurkan langsung ke peminjam. Kondisi ini berbeda dengan status dana investor yang ditempatkan di bank, dimana terdapat fasilitas penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta adanya produk Asuransi Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Askrindo (Persero), Asuransi Sinarmas dan Asuransi ASEI. Saat ini, investor lebih menitikberatkan analisa pemberian pinjaman berdasarkan peringkat kredit yang diberikan oleh penyelenggara P2PL. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya kemungkinan gagal bayar (default), mayoritas penyelenggara P2PL menawarkan tawaran pinjaman dengan underlying tertentu, seperti invoice financing, payroll-based financing serta mensyaratkan agunan berupa emas, aset tetap dan lain-lain.
`19
Tidak adanya produk asuransi yang secara khusus menjamin dana investor yang disalurkan langsung melalui penyelenggara P2PL berpotensi untuk menghambat pertumbuhan bisnis P2PL di masa mendatang. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruang gerak penyelenggara P2PL dalam melakukan ekspansi pemberikan pinjaman yang aman dan adanya risiko peningkatan rasio gagal bayar seiring dengan semakin banyaknya peminjam yang bergabung di platform P2PL. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya produk asuransi pinjaman yang secara khusus menjamin dana investor yang disalurkan melalui penyelenggara P2PL. Berdasarkan hal tersebut maka diusulkan adanya produk Asuransi pinjaMAN Berbasis Online System (AMANBOS). AMANBOS merupakan produk asuransi yang secara khusus menjamin dana investor yang disalurkan kepada peminjam melalui penyelenggara P2PL. Secara umum, proposisi nilai yang ditawarkan AMANBOS adalah melindungi investor dan penyelenggara P2PL dari risiko kerugian akibat adanya gagal bayar oleh peminjam. Untuk memastikan proposisi nilai tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen sasaran yang tepat, maka dilakukan pendefinisian pasar melalui penetapan pasar sasaran, penempatan produk, strategi produk, strategi penentuan harga, strategi channel dan strategi promosi dengan penjelasan sebagai berikut: a.
Penetapan Pasar Sasaran Sebagai produk asuransi baru yang secara khusus ditujukan untuk konsumen yang menggunakan platform P2PL, pasar sasaran dari AMANBOS adalah sebagai berikut: 1) Investor Pasar sasaran konsumen investor dari AMANBOS adalah investor baru di bisnis P2PL yang mempunyai tingkat toleransi terhadap risiko yang relatif rendah dan lebih cenderung memilih instrumen investasi yang aman. Selain itu, AMANBOS juga menyasar investor `20
eksisting yang menginginkan diversifikasi penempatan dana di bidang usaha yang berisiko cukup tinggi namun memiliki prospek usaha yang menjanjikan. 2) Peminjam Pasar sasaran konsumen peminjam dari AMANBOS adalah peminjam baru di bisnis P2PL yang memiliki bidang usaha dengan risiko yang cukup tinggi namun memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Selain itu, AMANBOS juga menyasar peminjam eksisting yang melakukan diversifikasi usaha ke sektor usaha yang berbeda dengan sektor usaha sebelumnya. 3) Penyelenggara P2PL Baru AMANBOS secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan penyelenggara P2PL baru dengan menawarkan adanya kerjasama eksklusif. Hal ini dipandang menguntungkan bagi perusahaan penyelenggara P2PL baru guna menarik konsumen baik investor maupun peminjam untuk bergabung di platform P2PL. b. Penempatan Produk (Positioning) Penetapan penempatan produk (positioning) bagi AMANBOS dapat dilakukan dengan melalukan analisa sebagai berikut: 1) Analisa Produk Eksisting Saat ini produk asuransi kredit telah ada di Indonesia. Secara umum, asuransi tersebut memberikan penjaminan atas kredit yang diterima oleh debitur melalui bank atau lembaga keuangan lain dengan penjelasan sebagai berikut: a) Askrindo dan Jamkrindo PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menyediakan asuransi KUR dan asuransi kredit yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan di Indonesia. Sedangkan Perum Jamkrindo berperan dalam melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunai dan non `21
tunai uang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi. Saat ini, Jamkrindo berperan sebagai penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum, Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro, dan lain sebagainya. b) Asuransi Sinarmas dan Asuransi Asei Sinarmas menyediakan fasilitas asuransi kredit yang secara umum mirip dengan Askrindo. Adapun PT Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) menawarkan asuransi kredit mulai dari 70% sampai dengan 80% dari besarnya pinjaman yang diberikan. 2) Analisa Penempatan Produk Berdasarkan analisa produk asuransi kredit eksisting diatas, maka dapat dirumuskan penempatan produk AMANBOS, yaitu produk asuransi yang didesain khusus untuk platform P2PL yang menawarkan jaminan keamanan dana investor dan kemudahan proses klaim melalui layanan online dan nirkertas (paperless). c.
Strategi Produk AMANBOS adalah sebuah inovasi produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap dana investor yang disalurkan melalui platform P2PL dalam bentuk pinjaman dari risiko gagal bayar. Hal ini dipandang penting mengingat adanya potensi risiko dari model bisnis P2PL yang sebagaian besar tidak menggunakan agunan sebagai second way out untuk menjamin pinjaman yang diberikan. AMANBOS bermanfaat bagi lembaga penyelenggara P2PL dan pemberi dana dengan menawarkan proposisi nilai bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:
1) Proposisi nilai bagi penyelenggara P2PL `22
Memberikan jaminan kredit bagi para nasabah kreditur. Mengurangi risiko bisnis. Menambah mitra kerja sama dalam pengelolaan risiko gagal bayar kredit yang dikelola. Memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan dan percepatan pertumbuhan bisnis P2PL. 2) Proposisi nilai bagi pemberi dana
Memberikan rasa aman dan perlindungan atas dana yang dipinjamkan.
Mengurangi risiko gagal bayar dengan pengalihan risiko kepada lembaga asuransi.
3) Proposisi nilai bagi perusahaan asuransi
Memperluas lini produk asuransi.
Sumber pendapatan dan keuntungan yang baru dengan skala besar seiring berkembang pesatnya bisnis P2PL di Indonesia.
AMANBOS merupakan inovasi produk asuransi yang didesain khusus bagi pengembangan industri P2PL dan perlindungan konsumen. Mekanisme pelaksanaan AMANBOS dapat dilihat dalam Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Mekanisme AMANBOS dalam P2PL
`23
Berdasarkan Gambar 2.3, produk AMANBOS disalurkan melalui perusahaan asuransi umum. Dalam penerapannya, terdapat dua perjanjian utama yaitu bi-party agreement dan Polis AMANBOS sebagai berikut: 1)
Bi-party agreement dituangkan dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh penyelenggara P2PL dengan Lembaga Asuransi. Perjanjian ini berkaitan
dengan
metode
dan
prosedur
penerapan
produk
AMANBOS. Metode-metode dan prosedur tersebut dapat berupa skema penawaran produk kepada tertanggung, metode perhitungan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung, tata cara dan prasyarat klaim, penentuan kredit yang telah macet, skema mitigasi risiko, langkah-langkah penanganan apabila pinjaman telah dinyatakan macet, dan perjanjian lain yang dibutuhkan dalam rangka mitigasi risiko dan menguntungkan bagi penyelenggara P2PL, Lembaga Asuransi, dan pihak tertanggung. 2)
Polis AMANBOS adalah perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dana dalam P2PL (tertanggung) dengan lembaga Asuransi. Polis ini harus dibuat secara tertulis (akta) dengan media digital yang dapat dicetak. Sebenarnya isi dari polis ini merupakan turunan dari bi-party agreement yang telah dibuat sebelumnya.
Aturan-aturan AMANBOS dalam makalah ini sengaja tidak dibuat detil dan hanya berupa panduan dalam rangka memberikan ruang yang cukup bagi lembaga-lembaga asuransi untuk melakukan penyusunan strategi dalam rangka persaingan. Sesuai dengan karakteristik P2PL, maka proses penggunaan produk AMANBOS dilakukan seluruhnya melalui media digital seperti penawaran produk, pengisian dokumen, proses penanganan klaim dan pembayaran premi. Untuk memberikan keleluasaan bagi pemberi pinjaman, dalam P2PL tidak semua pinjaman wajib dijamin dengan `24
AMANBOS. Pinjaman yang masuk ke dalam risiko tinggi (minimal rating C) adalah pinjaman yang wajib disertai dengan AMANBOS. Sedangkan pinjaman dengan risiko rendah (rating A) dan menengah (rating B) tidak diwajibkan tetapi AMANBOS hanya merupakan opsi keamanan dalam berinvestasi. Tentu adanya fasilitas AMANBOS memerlukan pembayaran premi dari pemberi pinjaman kepada lembaga asuransi. d.
Strategi Penentuan Harga Besar premi ditentukan berdasarkan persentase dari besar pinjaman yang diberikan.
Penentuan
besarnya
premi
dilakukan
oleh
lembaga
penyelenggara P2PL sebagai wakil para nasabahnya (pemberi dana) dan Lembaga Asuransi yang tertulis dalam bi-party agreement. Untuk menentukan besar premi ini maka diperlukan beberapa faktor pertimbangan diantaranya: 1) Grading/scoring/rating pinjaman yang menggambarkan tingkat risiko. Semakin rendah grade suatu pinjaman maka premi yang ditetapkan akan semakin tinggi. 2) Lama tenor pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman maka akan semakin berisiko, oleh karena itu akan membuat premi AMANBOS semakin tinggi. 3) Besar pinjaman yang diberikan. Semakin besar pinjaman yang diberikan, premi yang dibayarkan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan besar pinjaman yang semakin besar membuat Lembaga Asuransi harus menanggung Uang Pertanggungan (UP) yang lebih besar. e.
Strategi Penentuan Saluran Pemasaran Untuk memastikan proposisi nilai dari AMANBOS dapat tersampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen, maka diperlukan saluran `25
pemasaran sebagai sarana penyampaian produk. Dalam hal ini, AMANBOS akan dipasarkan melalui perusahaan-perusahaan asuransi umum yang sudah terdaftar di OJK. Adapun pertimbangan pemilihan perusahaan asuransi umum sebagai saluran pemasaran AMANBOS adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan asuransi umum memiliki sistem pembayaran dan analisa risiko yang baik sehingga memudahkan calon konsumen AMANBOS untuk mengakses produk. 2) Perusahaan asuransi umum memiliki basis konsumen yang besar sehingga meningkatkan probabilitas penggunaan AMANBOS. 3) Saat ini, sebagian besar perusahaan asuransi umum sudah menggunakan media online sebagai sarana penyampaian produkproduknya. Hal ini sesuai dengan karakteristik AMANBOS yang menggunakan media online sebagai sarana utama konsumen mengakses produk. Produk AMANBOS dinilai menarik bagi perusahaan asuransi karena perkembangan bisnis P2PL yang pesat berpotensi meningkatkan jumlah permintaan AMANBOS. Selain itu, penyelenggara P2PL telah memiliki mekanisme penilaian risiko yang baik, sehingga angka peminjam yang gagal bayar relatif sedikit, bahkan tidak ada. Dengan adanya penerapan TEMAN PINTAR, maka pertumbuhan bisnis P2PL di masa mendatang diharapkan akan lebih baik, sehingga perusahaan asuransi dapat mengambil
keuntungan
yang
optimal
dengan
menjual
produk
AMANBOS. f.
Strategi Promosi Dalam mengkomunikasikan proposisi nilai yang dimiliki AMANBOS, dapat menggunakan pendekatan micromodel of communication untuk memastikan konsumen memahami proposisi nilai yang ditawarkan.
`26
Model komunikasi dilakukan melalui 3 tahap yang meliputi cognitive stage, affective stage dan behavior stage. Pada
cognitive
AMANBOS
dan
stage,
dikomunikasikan
potensi
kerugian
keuntungan
bagi
konsumen
penggunaan yang
tidak
menggunakan AMANBOS untuk menciptakan perhatian (attention) para investor yang menginvestasikan uangnya melalui platform P2PL. Tahap selanjutnya adalah affective stage yang mulai menarik konsumen untuk menggunakan produk (interest) dan keinginan (desire) konsumen menggunakan asuransi tersebut. Hal ini dimaksud untuk menutup gap ketidakadaan jaminan yang pasti dari pihak kreditur kepada pihak debitur dalam kegiatan yang notabenenya berupa pinjam-meminjam ini. Terakhir, tahapan komunikasi berhenti pada behavior stage agar seluruh P2PL mau menggunakan produk asuransi dan investor akan membelinya. Untuk mewujudkan model komunikasi diatas, dapat digunakan saluran pemasaran massal (mass marketing channel) dan saluran pemasaran interaktif (interactive marketing channel) dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Saluran Pemasaran Massal Saluran
pemasaran
massal
yang
dapat
digunakan
untuk
mengkomunikasikan proposisi nilai AMANBOS adalah pemasangan iklan di media massa, elektronik dan sosial serta promosi langsung melalui tenaga penjual/agen asuransi di pusat layanan jasa keuangan. Penggunaan
media
sosial
menjadi
hal
yang
krusial
mempertimbangkan sebagian besar penyelenggara P2PL adalah perusahaan startup digital yang banyak menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. 2) Saluran Pemasaran Interaktif Saluran pemasaran interaktif adalah media komunikasi interaktif antara para pengguna secara langsung, baik tatap muka maupun `27
secara online. Saluran pemasaran interaktif yang dapat digunakan untuk AMANBOS adalah pembentukan adanya helpdesk khusus untuk AMANBOS yang terintegrasi di masing-masing website penyelenggara P2PL. Selain itu, dapat pula diselenggarakan eventevent berskala nasional dan regional seperti Fintech Conference, Fintech Startup Camp dan lain-lain. Event tersebut dapat digunakan sebagai media pertemuan langsung perusahaan asuransi dengan penyelenggara P2PL maupun calon investor/peminjam. III.
DAMPAK INOVASI Program Nasional Akselerasi P2PL yang diusulkan dalam paper ini
diharapkan dapat menimbulkan dampak-dampak positif kepada berbagai pihak sebagai berikut: 1.1 Dampak Inovasi bagi OJK Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi OJK adalah sebagai berikut: a.
Mendukung pencapaian peningkatan literasi dan inklusi keuangan Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program inovasi untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk sektor pembiayaan dan pengembangan UMKM sesuai tiga pilar utama dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang ditunjukkan dalam Gambar 3.1. Program Nasional Akselerasi P2PL secara khusus ditujukan untuk mendukung pilar kedua melalui pembentukan Sistem Pengawasan Integratif bagi industri P2PL dan ketiga melalui inovasi produk AMANBOS.
`28
Gambar 3.1 Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2013) b.
Menjamin keamanan dana konsumen Pelaksaaan
Sistem
Pengawasan
Integratif
dan
adanya
produk
AMANBOS menjadi solusi bagi investor maupun penyelenggara P2PL untuk memperoleh rasa aman atas dana yang disalurkan/diinvestasikan melalui platform P2PL. Hal ini karena adanya prinsip Legal, Transparan dan Aman yang dapat diwujudkan dengan pelaksanaan kedua program diatas. 1.2 Dampak Inovasi bagi Investor Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi investor adalah memperkaya alternatif investor untuk berinvestasi di sektor riil melalui platform P2PL. Dengan adanya TEMAN PINTAR dan produk AMANBOS, investor dapat memperoleh pendapatan berupa tingkat pengembalian (yield) secara pasti setiap periodenya dengan risiko yang terukur. Selain memperkaya alternatif investor untuk berinvestasi di sektor riil, pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL juga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan penyelenggara P2PL, baik yang sudah ada maupun perusahaan rintisan baru (start-up) melalui penyertaan modal langsung ataupun melalui skema dana ventura.
`29
1.3 Dampak Inovasi bagi Industri Asuransi Adanya inovasi produk AMANBOS turut memperkaya jenis produk yang ada dalam industri asuransi. Produk tersebut diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri P2PL yang besar di tahun-tahun mendatang. Dengan adanya produk AMANBOS, maka diharapkan akan terjadi sinergi positif antara industri asuransi dan industri P2PL dalam mendukung perkembangan sektor usaha UMKM AMANBOS dapat menjadi alternatif produk yang menarik dan berpotensi menghasilkan pendapatan tinggi dengan resiko yang terukur bagi pelaku di industri asuransi. 1.4 Dampak Inovasi bagi Industri P2PL Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi investor adalah sebagai berikut: a.
Memenuhi gap model bisnis eksisting P2PL. Adanya program TEMAN PINTAR dan produk AMANBOS dapat menjadi solusi untuk mengatasi gap yang ada dan menjadikan model bisnis eksisting P2PL lebih baik di masa mendatang.
b.
Mendorong pertumbuhan dan perluasan skala bisnis P2PL. Keberadaan TEMAN PINTAR dan produk AMANBOS mendorong industri P2PL untuk menerapkan prinsip legal, aman dan transparan dalam pengelolaan dana. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas industri P2PL di mata investor sehingga diharapkan terjadi peningkatan investasi di industri P2PL. Tingginya minat investor untuk berinvestasi di industri P2PL diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan utamanya perluasan skala bisnis P2PL di Indonesia, sehinggai bisnis P2PL dapat menjangkau area geografis di seluruh Indonesia.
1.5 Dampak Inovasi bagi Industri UMKM dan Bisnis Rintisan (Start-up)
`30
Dampak positif pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL bagi industri UMKM dan bisnis rintisan (start-up) adalah sebagai berikut: a.
Memberikan alternatif sumber pendanaan Keberadaan platform P2PL dapat menjadi alternatif sumber dana bagi pelaku usaha di sektor UMKM maupun pemilik bisnis rintisan (start-up). Dengan adanya Program Nasional Akselerasi P2PL, diharapkan pelaku usaha sektor UMKM dan pemiliki start-up semakin terdorong untuk menggunakan platform P2PL untuk mendapatkan pendanaan usaha dengan proses yang cepat, aman dan dengan biaya yang terjangkau.
b.
Mendorong pertumbuhan sektor (UMKM) dan bisnis rintisan (start-up) Program Nasional Akselerasi P2PL diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan dan utamanya perluasan skala bisnis P2PL di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, maka industri P2PL dapat menjadi mitra strategis bagi sektor industri UMKM maupun start-up. Dengan adanya sinergi antara industri P2PL dengan pelaku usaha di sektor UMKM dan start-up, maka diharapkan sektor UMKM dan start-up di Indonesia menjadi tumbuh lebih cepat dan berkualitas.
c.
Mendorong penerapan tata kelola usaha yang baik bagi pelaku UMKM dan start-up Adanya program Standardisasi Prospektus Peminjam yang termasuk di dalam Sistem Pengawasan Integratif P2PL diharapkan dapat mendorong pelaku usaha di sektor UMKM maupun start-up untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bisnis dengan lebih sistematis dan terorganisir.
1.6 Dampak Inovasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program yang berkaitan dengan sektor UMKM dan start-up. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat membuka akses yang luas bagi pelaku usaha di sektor UMKM dan
`31
start-up untuk mendapatkan akses pembiayaan yang cepat, aman dan dengan biaya yang terjangkau. Dengan adanya akses pembiayaan tersebut, diharapkan kontribusi sektor UMKM dan start-up terhadap perekonomian Indonesia dapat meningkat pesat dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah yaitu berkontribusi sebesar 70% dari Produk Domestik Bruto Indonesia (Sukamto, 2016). Selain membuka akses pendanaan ke pelaku usaha sektor UMKM dan start-up, Program Nasional Akselerasi P2PL diharapkan dapat menjadikan industri P2PL menjadi lebih kredibel dan aman di mata calon investor. Hal tersebut dapat mendorong investor untuk menginvestasikan dana yang dimiliki ke sektor riil, yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan produksi barang dan jasa dalam negeri. IV.
PELUANG APLIKATIF Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan salah satu bentuk terobosan
yang dapat digunakan OJK untuk melakukan penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya di industri P2PL yang mengalami pertumbuhan pesat pada kurun waktu dua tahun terakhir. Program tersebut berlaku sebagai pelengkap (complement) dan pendukung dari program eksisting yang telah diluncurkan OJK, utamanya untuk sektor IKNB serta program peningkatan literasi dan inklusi keuangan seperti Laku Pandai dan Sikapi Uangmu. Sebagai program yang bersifat sebagai pelengkap dan pendukung program eksisting, Program Nasional Akselerasi P2PL dinilai dapat diaplikasikan dengan segera karena OJK pada saat ini telah memiliki infrastuktur dan sistem yang secara umum dapat mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain dari sisi sumber daya internal OJK yang mendukung, peluang pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL dinilai besar mempertimbangkan faktor-faktor eksternal sebagai berikut:
`32
1.
Adanya inisiatif dari penyelenggara P2PL untuk bekerjasama dengan OJK selaku regulator industri keuangan di Indonesia. Hal ini dinilai dapat mempermudah pengaplikasian TEMAN PINTAR.
2.
Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk investasi yang aman menyebabkan minat terhadap platform P2PL tinggi. Hal ini membuka potensi yang besar bagi penggunaan produk AMANBOS.
3.
Adanya berbagai program kegiatan untuk mendukung perkembangan start-up digital seperti Gerakan 1000 Start-up Digital dari Kemen Kominfo. Sebagai gambaran pelaksanaan Program Nasional Akselerasi P2PL, disusun
skema waktu plot-plot kegiatan yang terintegrasi sesuai Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Program Nasional Akselerasi P2PL No
Kegiatan
2016 Sem 2
2017 Sem 1 Sem 2
2018 Sem 1 Sem 2
2019 Sem 1 Sem 2
2020 Sem 1 Sem 2
1 Sistem Pengawasan Terintegrasi a Platform Data Terintegrasi Pembentukan Platform Data Terintegrasi Pembentukan Menu di Website OJK Ujicoba Platform Data Terintegrasi Sosialisasi ke penyelenggara P2PL Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi b
Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL Pembentukan Modul Pelatihan Analis P2PL Kerjasama dengan penyelenggara Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL Pelaksanaan Pelatihan Analis Pinjaman P2PL Pelaksanaan Sertifikasi Analis Pinjaman P2PL
c
Standar peringkat/grading peminjam dana dan prospektus Pembentukan rumusan standar peringkat Sosialisasi ke penyelenggara P2PL dan peminjam Pengumpulan masukan dan penyempurnaan rumusan Eksekusi penggunaan standar peringkat dan prospektus di penyelenggara P2PL
2 Produk Asuransi Pinjaman AMANBOS a Persiapan Survei Pasar Perumusan Produk Sosialisasi Awal Pelaksanaan Peluncuran Produk Aktivitas Promosi Evaluasi Pengumpulan umpan balik Perbaikan Berkelanjutan Retensi Konsumen
Program Nasional Akselerasi P2PL merupakan program yang menitikberatkan proses pada sistem pengawasan yang saling mendukung secara keberlanjutan dan terintegrasi dan inovasi produk asuransi yang ditujukan khusus bagi industri P2PL.
`33
Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi agar tujuan akhir dari strategi dapat tercapai, yaitu: 1.
Adanya POJK yang secara khusus mengatur industri P2PL
2.
Adanya sinergi dari berbagai komponen yang terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, penyelenggara P2PL, perusahaan asuransi dan perbankan.
3.
Adanya animo masyarakat untuk menggunakan platform P2PL sebagai sarana investasi dan alternatif sumber pendanaan usaha serta adanya animo investor untuk menanamkan modal di industri P2PL.
4.
Tersedianya jaringan internet dan prasarana teknologi informasi yang memadai serta dapat diakses oleh masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Amartha.com. (2016). Peer to Peer lending untuk Ekonomi Inklusif. Diakses 26 Agustus 2016 dari https://amartha.com/ Askrindo.co.id. (2016). Asuransi Kredit Indonesia. Diakses 31 Agustus 2016 dari https://askrindo.co.id/new/id/ Asian Development Bank. (2016). Reformasi Ekonomi Indonesia akan Dorong Pertumbuhan
2016.
Diakses
24
Agustus
2016
dari
https://www.adb.org/id/news/indonesia-s-economic-reforms-boost-growth-2016 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2016). Penghasilan Kelas Menengah Naik = Potensi Pajak?. Diakses 1 September 2016
dari
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-
pajak/21014-penghasilan-kelas-menengah-naik-potensi-pajak Bank Indonesia. (2014). Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. Diakses
30
Agustus
2016
dari
`34
http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Contents/Buku%20 Saku%20Keuangan%20Inklusif.pdf Bukalapak.com. (2016). Situs Jual Beli Online Mudah dan Terpercaya. Diakses 1 September 2016 dari https://www.bukalapak.com/ Cravens, David W dan Nigel F. Piercy. 2007. Strategic Marketing 9th Edition. Singapore : McGrawHill. Forbes.com. (2016). The Disappearance of Peer-To-Peer Lending. Diakses 26 Agustus 2016 dari http://www.forbes.com/sites/groupthink/2014/10/14/thedisappearance-of-peer-to-peer-lending/#7aa4844350e6 GO-JEK Indonesia. (2016). Apa itu Go-Jek. Diakses 1 September 2016 dari https://www.go-jek.com/ Hisrich, Robert D; Michael P. Peters and Dean A. Shepherd. 2013. Entrepreneurship 9th ed. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc. Investree.com. (2016). Indonesia’s Peer-to-Peer Lending Marketplace. Diakses 26 Agustus 2016 dari https://www.investree.id/ Jamkrimdo.com. (2014). Jaminan Kredit Indonesia. Diakses 31 Agustus 2016 dari http://www.jamkrindo.co.id/ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). Kredit Usaha Rakyat. Diakses 31 Agustus 2016 dari 5 Agustus 2016 dari http://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia Kitabisa.com. (2016). Indonesia’s Fundraising Platform. Diakses 26 Agustus 2016 dari https://kitabisa.com/ Kompas.com. (2016). AyoPeduli, ‘Platform’ Kolaborasi untuk Tiga Bidang Penting. Diakses
26
Agustus
2016
dari
http://tekno.kompas.com/read/2014/12/04/09172557/AyoPeduli.Platform.Kolab orasi.untuk.Tiga.Bidang.Penting Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Marketing Management 13th Edition. United States of America : Pearson Education International.
`35
Lembaga Penjamin Simpanan. (2016). Simpanan Anda Dijamin sampai dengan 2 Milliar. Diakses 31 Agustus 2016 dari www.lps.go.id/# Modalku.com. (2016). Investasi Menguntungkan dan Pinjaman Modal Usaha Kecil. Diakses 26 Agustus 2016 dari https://modalku.co.id/ Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Capaian Kinerja 2015 dan Program Strategis 2016 Industri Keuangan Non-Bank. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 dari http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/infoterkini/Pages/Capaian-Kinerja-2015-dan-Program-Strategis-2016-Dari-IndustriKeuangan-Non-Bank.aspx Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro. Diakses
16
Agustus
2016
dari
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Mengenal Lembaga serta Produk dan Jasa Keuangan.
Diakses
31
Agustus
2016
dari
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/92 Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Laku Pandai. Diakses 31 Agustus 2016 dari http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx PT Asuransi Asei Indonesia. (2016). Sekilas Asei. Diakses 31 Agustus 2016 dari http://www.asei.co.id/index.php/en/ Rudiantara. (2016). E-Commerce Indonesia pada 2020 Bisa Capai US$130 Miliar. Diakses
pada
tanggal
28
Agustus
2016
dari
http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/25/menkominfo-rudiantaraSinar Mas. (2016). Asuransi Sinar Mas. Diakses 31 Agustus 2016 dari http://www.sinarmas.co.id/ Traveloka.com. (2016). Tiket Pesawat Murah: Traveloka – Cari Tiket Pesawat Promo?. Diakses 1 September 2016 dari https://www.traveloka.com/ Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
`36
Wujudkan.com. (2016). Bagaimana WUJUDKAN Bekerja untuk PeWUJUD. Diakses 26 Agustus 2016 dari https://wujudkan.com/
`37
