Universitas Gadjah Mada

9. Penduduk dan Pembangunan 9.1. Hubungan variabel penduduk dan pembangunan Kebijaksanaan kependudukan merupakan gejala yang relatif baru. Berbagalbagat

kebijaksanaan ekonomi maupun

sosial

ditujukan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan pensusuk. Kebijaksanaan itu meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk yang menghendakinya, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usahausaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu mempengaruhi penduduk, baik mengenai besar, komposisi, distribusi, pertumbuhannya serta ciri-ciri penduduk yang lain. Akan tetapi pengaruh terhadap penduduk itu bukan tujuan utama, melainkan merupakan akibat sampingan dan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan kependudukan menurut Perserikatan BangsaBangsa diberi pengertian sebagai berikut: ……………Langkah-langkah

dan

program-program

yang

membantu

tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis dan tujuan tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya…………… Dalam pengertian tersebut termasuk langkah-langkah dan program-program baik yang kemungkinan besar mempengaruhi variabel-variabel utama itu maupun yang secara sadar dimaksudkan demikian. Kebijaksanaan yang mempengaruhi variabel kependudukan antara lain ialah mengadakan vaksinasi anak-anak yang menyelamatkan mereka dan berbagai penyakit anak-anak yang berbahaya. Vaksinasi demikian akan menurunkan kematian anakanak dan akan mempengaruhi angka kematian penduduk sebagai keseluruhan. Kebijaksanaan yang menanggapi perubahan penduduk antara lain ialah pendirian sekolah-sekolah untuk menampung peningkatan jumlah anak-anak yang disebabkan oleh penurunan angka kematian anak-anak. Suatu kebijaksanaan yang mempengaruhi variabel kependudukan dapat bersifat langsung atau tidak Iangsung. Kebijaksanaan langsung dalam hal ini antara lain ialah pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarnya penduduk akibat penurunan banyaknya kelahiran. Kebijaksanaan kependudukan yang bersifat tidak Iangsung misalnya melalui pencabutan subsidi pada keluarga yang menpunyai anak Iebih dan jumtah tertentu, misalnya dua, yang akan mempengaruhi jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga-keluarga.

Universitas Gadjah Mada

Kebijaksanaan kependudukan berhubungan dengan keputusan pemerintah. Dengan mempengaruhi kelahiran, kematian dan persebaran penduduk, pemerintah mempunyai kebijaksanaan yang mempengaruhi penduduk. 9.2. Permasalahan kependudukan Kebijaksanaan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yatu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas dan migrasi. Kebijaksanaan kependudukan dapat mempengaruhi fertiltas baik untuk menaikkan maupun menurunkan. angka kelahiran. Pada waktu ini kebijaksanaan mengenai fertilitas sering hanya dihubungkan dengan penurunan fertilitas melalui Keluarga

Berencana.

Bahkan

banyak

orang

menganggap

kebijaksanaan

kependudukan identik dengan Keluarga Berencana. Kebijaksanaan mengenai mortalitas biasanya Iangusng dihubungkan dengan kesehatan, bahkan sering dihubungkan dengan klinik, rumah sakit dan dokter. Mortalitas mempunyai hubungan yang erat dengan morbiditas (tentang sakit). Sebagian besar orang yang mati disebabkan karena sakit, dan hanya sebagian kedil meninggal karena kecelakaan. Sebagian sangat kecil mati karena bunub din. Karena itu mortalitas dan morbiditas harus dipahami sekaligus. Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relatif pendek. Dalam membahas migrasi, biasanya urbanisasi dicakup. Urbanisasi sebagai keadaan dan proses pemusatan penduduk di daerah urban (perkotaan) banyak dipengaruhi oleh migrasi dan desa ke kota. Karena itu ada anggapan seolah-seolah urbanisasi hanya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pertambahan alami, migrasi desa-kota dan reklasifikasi daerah pedesaan (rural) menjadi perkotaan (urban). Masalah yang dapat mempengaruhi fertilitas ialah nuptialitas, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Umur perkawinan pertama, gampang atau sukarnya perceralan serta perkawinan ulang dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan kependudukan juga. Macam kebijaksanaan kependudukan: Kebijaksanaan kependudukan dapat bersifat nasional terpadu atau sektoral. Kebijaksanaan nasional terpadu mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenal kependudukan. Semua komponen yang mempunyal hubungan dengan penduduk mempunyai orientasi yang sama, sehingga merupakan satu sistem. Masing-


masing kcmponen mepunyal kaftan dengan komponen-komponen lain yang menuju pada satu sasaran yang ditentukan, misalnya penurunan fertilitas, penurunan mortalitas atau penigkatan migrasi penduduk. Kebijaksanaan sektoral menyerahkan masalah kependudukan kepada satu sektor. Kegiatan sektoral dapat di koordinasikan, tetapi dalam kenyataan koordinasi sukar di laksanakan. Program-program Kependudukan: Kegiatan nyata untuk melaksanakan kebijaksanaan dengan sasaran tertentu, batas waktu dan dana tertentu merupakan satu program. Kegiatan demikian yang bertujuan mempengaruhi atau menanggapi aspek-aspek kependudukan merupakan program kependudukan. Kegiatan keluarga berencana adalah program kependudukan. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang akan menurunkan angka kernatian bayi juga merupakan program kependudukan. Pemindahan penduduk yang di atur pemerintah dalam bentuk transmigrasi adalah program kependudukan. Di Indonesia, karena menurut sejarah kegiatan transmigrasi dan keluarga berencana mendahului perumusan kebijaksanaan kependudukan, kegiatan itu merupakan program sendiri-sendiri. Pengertian program kependudukan bahkan diberi pengertian sempit yaitu kegiatan yang mendukung program keluarga berencana. Dalam kenyataan program kependudukan di Indonesia di artikan sebagai kegiatan “beyond family planning” yaitu kegiatan-kegiatan yang menjangkau Iebih jauh dari keluarga berencana, misalnya perbaikan gizi, peningkatan pendapatan dan lain-lain yang dapat menambah kemantapan program keluarga berencana. Transmigrasi merupakan kebijaksanaan kependudukan mengenai migrasi. Kebijaksanaannya adalah redistribusi penduduk melalui migrasi yang di atur oleh Pemerintah. Transmigrasi yang dia atur itu hanya meliputi bagian kecil migrasi, tetapi dilakukan secara sadar dan dengan tujuan yang jelas. Sejak tahun 1972 dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1972 yang mengatur Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, transmigrasi tidak hanya mempunyai aspek kependudukan tetapi juga aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan. Akan tetapi karena itu di jalankan dengan mempengaruhi variabel migras, maka transmigrasi merupakan satu program kependudukan.


Usaha penyebaran fasilitas kesehatan secara merata sehingga menjangkau seluruh

penduduk

merupakan

satu

program

kependudukan

dalam

rangka

kebijaksanaan menurunkan kematian dan meningkatkan harapan hidup penduduk. Kebijaksanaan Kependudukan di Berbagal Negara Pengetian kebijaksanaan kependudukan dibanyak negara dihubungkan dengan keluarga berencana. Di negara-negara yang sekarang telah maju khususnya di negara-negara liberal Barat, pemenintah negaranegara itu mengambil sikap tidak ikut campur. Di negara-negara itu usaha keluarga berencana di lakuKan oleh organisasiorganisasi masyarakat dengan dana dan masyarakat pula. Prakarsa keluarga berencana datang dan kalangan masyarakat atas yang mempunyai pendidikan paling tinggi dan mempunyai pendapatan serta lapangan kerja yang paling tinggi pula. Dengan demikian, pengetahuan, sikap positif terhadap keluanga berencana serta praktek KB di mulai dan golongan atas menurun ke golongan menengah terus ke golongan buruh dan akhirnya mencapal para petani di desa-desa. Bagian besar penduduk

dunia diam

di negara-negara yang sedang

berkembang. Kebijaksanaan kependudukan oleh sebagian pemerintahnya melalul program KB hasilnya sudah mulal nampak. Sebagian penduduk dunia di negara yang sedang berkembang belum banyak dijamah oleh keluarga berencana baik melalul kebijaksanaan pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat. Macam-macam Kebijaksanaan Kependudukan: Kebijaksanaan yang banyak dianut adalah anti natalis. Kebijaksanaan mi mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kelahiran. Negara-negara yang menjalankan kebijaksanaan keluarga berencana bersifat anti natalis, sekalipun alasannya

bermacam-macam.

Alasan

yang

umum

digunakan

adalah

untuk

kesejahteraan ibu dan anak, baik ditinjau dan kesehatan ibu dan anak maupun pertimbangan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga pada umumnya. Dengan demikian keluarga berencana tidak dikemukakan dalam kerangka makro, tetapi mikro, demi kepentingan keluarga. Semboyan yang digunakan untuk mencapai keluarga kecil yang bahagia mendasari program-program itu. Memang keluarga-keluarga tidak akan berminat terhadap masalah makro, misalnya

apakah

itu

berhubungan

dengan

kepadatan

penduduk,

cepatnya

pertumbuhan ataupun penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal-hal ini merupakan


masalah bagi pimpinan-pimpinan masyarakat baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kebijaksanaan pronatalis tidak banyak diikuti. Contoh yang sering dipakai adalah Perancis sesudah kaah perang dengan Jerman pada tahun 1871. Pada waktu itu timbul gagasan untuk membalas kekalahan (revanche idea) terhadap Jerman. Keluarga-keluarga

dianjurkan

untuk

memperbesar

jumlah

keluarga

dengan

meningkatkan kelahiran. Berbagal subsidi maupun fasilitas-fasilitas diberikan oleh pemerintah, tetapi hasilnya diragukan, Negara-negara yang dipimpin oleh dikatator-diktator yag menyiapkan perang menjelang Perang Dunia II, yaitu Rusia, Jerman, Itali dan Jepang mempunyai kebijaksanaan pronatalis pada waktuitu. Sesudah Perang Dunia II negara-negara yang mempunyai kebijaksanaan pronatalis adalah Indonesia sampal munculnya Orde Baru dan Brasilia. Kedua negara ni ngin mencapai penduduk stabil 250 juta yang dianggap diperlukan untuk masuk kias negara besar. Sesudah pemerintahan Orde Baru, Indonesia mempunyai kebijaksanaan anti natalis. Kebijaksanaan baik pronatalis maupun anti natalis dapat dilakukan dengan mempengaruhi secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Dalam hal mi kebijaksanaan keluarga berencana dengan menggunakan kontrasepsi merupakan kebijaksanaan yang mempengaruhi variabel kependudukan dengan membatasi kelahiran secara langsung. 9.3 Kebijakan kependudukan Negara-negara Asia terbagi dua dalam kebijaksanaan kependudukannya. Negara-negara Asia Selatan, Tenggara dan Timur hampir semua mengikuti kebijakasanaan anti natalis. Dan Pakistan sampai Jepang, dengan perkcualian Birma dan Vietnam, semuanya menjalankan program keluarga berencana. RRC bahkan sejak akhir-akhir mi mengusahakan keluarga dengan hanya satu anak setelah penduduk mendekati jumlah satu milyar. Di negara-negara Asia Bagian Barat yang sebagian besar bependuduk Arab Islam, hanya Iran yang pada masa Syah Iran menjalankan kebijaksanaan anti natalis. Negera-negra lainnya tidak mempunyai kebijaksanaan kependudukan yang jelas, kecuali Kuwait yang nyata-nyata mempunyai kebijaksanaan pronatalis. Negara-negara Eropa tidak mempunyai kebijaksanaan yang secara resmi dinyatakan. Program program yang mempunyai akibat kependudukan lebih bersifat sosial ekonomi atau


sekedar menampung akibat-akibat negatif tindakan masyarakat. Sebagai misal legalisasi pengguguran kandungan terutama di negara blok komunis bukanlah untuk menurunkan fertilitas, tetapi untuk menghindarkan pengguguran tidak syah secara sembunyi-sembunyi yang membahayakan kesehatan ibu. Negara-negara Afrika pada umumnya merasakan kekurangan penduduk. Pendekatan dengan keluarga berencana sebagai usaha peningkatan kesejahteraan keluarga hanya diikuti oleh Mesair dan Tunisia di negara-negara Arab di Afrika dan oleh Ghana serta Kenya diantara negaranegara. dengan penduduk berkulit hitam. Di Amerika Selatan kebijaksanaan kependudukan dapat di bagi dua, yaitu kebijaksanaan pronatalis di sebagian besar negara-negara yang penduduknya beragam Katholik dan anti natalis di negar-negra yang penduduknya Protestan. Namun demikian di beberapa negara yang agak maju seperti Chill dan Argentina prkatek keluarga berencana sudah meluas dalam masyarakat. Negara-negara Amerika Latin mengikuti paham menyatakan bahwa apabila keadaan sosial ekonomi diperbaiki maka angka kelahiran akan turun, seperti halnya dalam teori transisi demografi. Meskipun di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin program-program keluarga berencana belum banyak diikuti sebanyak di Asia Selatan, Tenggara dan Timur, kecenderungan untuk kesikap anti natalis memasuki golongan-golongan terbatas masyarakatnya, sehingga akhirnya akan mendorong ke arah kebijaksanaan anti natalis. Kebijaksanaan Kependudukan di Indonesia Kebijaksanaan yang menyangkut distribusi penduduk sudah diikuti sejak permulaan abad ini oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kolonisasi beberapa daerah luar Jawa dengan memindahkan penduduk dan Jawa adalah usaha redistribusi penduduk. Usaha itu merupakan kebijaksanaan kependudukan. Sekalipun hasilnya tidaklah besar, tetapi pemerintah Hindia Belanda telah memulai program itu dan setelah mengalami berbagal hambatan, menjelang Perang Dunia ke II kolonisasi itu menjadi cukup penting. Pemerintah Indonesia Merdeka meneruskan program pemidahan penduduk itu dengan transmigrasi. Konsep transmigrasi yang dicetuskan pada permulaan Kemerdekaan Indonesia merupakan kebijaksanaan kependudukan yang secara sadar hendak mengurangi penduduk Jawa dengan jalan memindahkannya ke luar Jawa. Dalam apa yang dikenal sebagai Rencana Tambunan, direncanakan transmigrasi


besar-besaran, bukan hanya mengurangi pertumbuhan penduduk di Jawa, tetapi mengurangi penduduk pulau Jawa secara absolut. Jawa diperkirakan hanya mampu menampung 30 juta penduduk dan selebihnya harus di transmigrasikan. Kebijaksanaan kependudukan itu dijalankan sampai pemerintahan Orde Baru memberikan orientasi yang luas mulai. tahun 1972. Undang-Undang no. 3 tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi di mana pertimbangan demografis hanya merupakan satu dan 7 sasaran yang terdiri atas: a. Peningkatan taraf hidup b. Pembangunan daerah c. Keseimbangan penyebaran penduduk d. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia e. Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia f. Kesatuan dan persatuan bangsa g. Memperkuat pertahanan dan keamanan sosial Kebjaksanaan transmigrasi ini mencakup segi-segi poltik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di samping kebijaksanaan redistribusi penduduk. Kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan sektoral dan regional. Di samping itu transmigrasi di arahkan kepada Transmigrasi Swakarsa yang akan mengurangi beban pemerintah dan mendorong penduduk berinisiatif untuk pindah dalam rangka pembangunan daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi. Di dunia mi tidak ada negara lain yang mempunyai kebijaksanaan redistribusi penduduk yang lebih luas dan Indonesia. Malaysia dan Philipina mempunyai program pemukiman penduduk (settlement) yang terbatas dan Iebih bersifat kegiatan pembangunan ekonomi. Proyek Felda (Federal Land Development Authority) di Malaysia merupakan usaha meningkatkan produksi karet dan kelapa sawit untuk ekspor dengan mendatangkan petani-petani yang. terpilih. Philipina mempunyai program pembukaan daerah Mindanau yang ruang lingkupnya terbatas. Kebijaksanaan kependudukan telah dirumuskan dalam GBHN. Kebijaksanaan ini merupakan bagian dan kebijaksanaan kependudukan yang meliputi: a. Bidang-bidang pengngendalian kelahiran, b. Penurunan tingkat kematman terutama kematian anak-anak c. Perpanjangan harapan hidup, d. Penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seim bang, e. Pola urbanisasi yang Iebih berimbang dan merata, f. Perkembangan dan penyebaran angkatan kerja.


Kebijaksanaan kependudukan utama di Indonesia adalah kebijaksanaan Keluarga Berencana. Kebijaksanaan mi sudah luas diketahui oleh semua petugas KB maupun masyarakat luas. Pertama-tama program KB, sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai kependudukan di mana Presiden Suharto ikut menandatangani, merupakan titik balik yang sangat penting di Indonesia. Program KB telah dapat mengubah pandangan dalam masyarakat yang pronatalis, yang melihat penduduk dan sudut kuantitas saja, menjadi pandangan antinatalis, yang menekankan pada kesejahteraan masing-masing keluarga dengan membatasi kelahiran. Kebijaksanaan pemerintah yang menjadi “commitment’ pimpinan tertinggi untuk melaksanakan program KB merupakan salah satu produk Orde Baru yang paling penting dengan jangkauan yang jauh. Kedua malah kenyataan bahwa dukungan masyarakat cukup besar dan tentangan dan golongan manapun secara prinsipiil tidak ada terhadap program Keluarga Berencana. Ketiga, Indonesia dapat membuktikan bahwa KB dapat di laksanakan di daerah pedesaan secara efektif. mi berbeda dengan pola penyebaran KB yang biasanya mulai dan kota ke pedesaan, sehingga prosesnya lambat, di negara-negara yang telah maju. Penenimaan masyarakat terhadap teknologi KB di daerah pedesaan kita merupakan kesempatan (point of entry) yang penting untuk proses pembangunan sektor-sektor yang lain. Hal mi mungkin karena tidak langsung diikuti pendekatan teknis tetapi melalui penerangan dan motivasi terlebih dahulu. Kegagalan banyak program KB di negaranegara lain adalah karena dimulai pada aspek teknis medis, yaitu pengadaan klinik-klinik KB, yang meskipun merupakan bagian yang menentukan, tetapi merupakan bagian akhir dan suatu rantal yang dimulal dan pengetahuan tentang KB, sikap untuk menerimanya dan baru kemudian praktek KB dengan bantuan klinik. Keempat, untuk menjadikan KB sebagal suatu lembaga atau pranata sosial, maka KB diusahakan untuk menjadi bagian integral dan kehidupan masyarakat dalam bentuk Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). mi merupakan pendekatan yang menyentuh penkehidupan keluarga secara nyata. Kelima, usaha untuk melaksanakan kegiatan “beyond family pIanning’. Konsep mi sebenarnya merupakan usaha untuk mempertemukan tiga pandangan yaitu: a. Pandangan yang menyatakan bahwa penurunan fertilitas hanya dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi. Apabila ekonomi terbangun, fertilitas akan turun dengan sendirinya.


b. Pandangan bahwa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang mengurangi peranan anak dalam kehidupan keluarga dan sebagai jaminan han tua maupun tenaga bantuan untuk keluarga. Kalau pandangan ml berubah, keinginan untuk punya banyak anak berkurang, fertilitas akan urun dengan sendininya. c. Pandangan bahwa dengan program KB yang dikelola dengan baik, fertiltias akan dapat diturunkan. Negara-negara yang berhasil menurunkan fertilitas dengan cepat dalam masa dua dasawarsa terakhir adalah Korea, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Negaranegara itu melaksanakan program KB tetapi bersamaan dengan itu dilakukan pembangunan ekonomi dan sosial yang saling menunjang. Program KB berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga baik yang bersumber pada pembangunan ekonomi maupun sosial. Indonesia melalul program kependudukannya mengarah pada penggunaan ketiga pandangan sebagai satu kesatuan. Tinjauan masa depan: Indonesia hendak mencapai penurunan fertilitas sehingga pada tahun 1990 dicapai angka setengah dan keadaan pada tahun 1971. Ini berarti penurunan angka kelahiran kasar dan 44 per 1000 menjadi 22 per 1000 dalam waktu 19 tahun. Ada anggapan bahwa pertumbuhan penduduk dalalm dasawarsa 1971-80 sebesar 2,34% sebagai petunjuk KB kurang berhasil. Akan tetapi kalau diingat bahwa KB mulai mempunyal dampak baru sejak tahun 1974, sedang penurunan angka kematian sebagai akibat pembangunan diduga sudah mulai sejak tahun 1970, yaitu séjak Repelita I mulai berjalan. Angka 2,34% adalah rata-rata selama 9 tahun, yang tinggi pada permulaan dan rendah pada bagian akhir dasawarsa 1970-an. Usaha mencapai penurunan kelahiran sebanyak itu tidak mustahil, tetapi merupakan tantangan yang berat. Cara kontrasepsi yang mantap (IUD) dan mungkin Depo Provera harus secara luas dipakal dan cara lain seperti sterilisasi dapat dikembangkan

oleh

organisasi masyarakat.

Dengan

pengalaman

yang

ada,

kesungguhan yang Iebih besar, keterbukaan dan kejujuran pelaksanaan, maka sasaran itu tidak berlebihan. Dalam hal transmigrasi masih perlu untuk mencapai pendekatan yang lebih mantap. Cara berpikir yang inovativ dan Iebih efisien penlu dikembangkan sehingga sasaran kuantitatif (500.000 kepala keluarga) dalam Pelita Ill dapat dicapai. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1972. Transmigrasi Swakarsa harus Iebih didorong untuk memulal proses migrasi berantal. Hanya dengan migrasi berantal, di


mana mereka yang sudah pindah dan berhasil akan menarik saudara, teman atau tetangganya menempuh hidup baru di daerah transmigrasi, transmigrasi besarbesaran dapat terlaksana. Baik KB maupun transmgrasi mempunyai implikasi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Sebagai misal. Ada anggapan bahwa WNI Cina tidak berkeluarga berericana sehingga jumlah mereka akan bertambah. cepat. Anggapan semacam ini tidak benar, tetapi ada prasangka masyarakat demikian. Dalam hal transmigrasi seolah penduduk setempat dirugikan, padahal seharusnya matah dapat manfaat. Hal-hal demikian harus diantisipasi, sehingga dapat di tiadakan sebelum muncut. Mengingat pentingnya masalah kependudukan ini perlu adanya UndangUndang yang mengatur pokok-pokok mengenai kependudukan sebagai sistem yang terpadu. Undang-Undang yang mencakup aspek-aspek kependudukan secara menyeluruh akan menjadi pegangan dalam menangani masatah penduduk yang kompleks secara terpadu.


Universitas Gadjah Mada

Recommend Documents