Uji Materiil Undang-Undang Keuangan Negara
nasional.sindonews.com
Perdebatan tentang Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan aset BUMN 1 menjadi bagian dari kekayaan negara masih terus bergulir. Diskusi-diskusi terkait Undang-Undang Keuangan Negara pun kerap dilakukan guna mencari kejelasan unsur kekayaan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Saat ini Mahkamah Konstitusi2 pun sedang menyidangkan permohonan uji materiil (judicial review 3) Undang-Undang Keuangan Negara. Persidangan ini telah dilakukan sebanyak delapan kali dimana pemerintah kembali menghadirkan dua ahli yakni Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra dan Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar untuk bersaksi di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Permohonan Uji Materiil Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUUXI/2013 pada 8 Oktober 2013 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Permohonan uji materiil Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengelolaan Kekayaan dari Suatu Perguruan Tinggi diajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia dan pasal yang diminta untuk diuji materi adalah Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang1
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) 2
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu (Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ammandemen ketiga) 3
Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”). Sedangkan, pengujian peraturan perundang- undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (“MA”)
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Page 1
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan permohonan uji materiil Nomor 62/PUU-XI/2013 diajukan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara dan pasal yang diminta untuk diuji materi adalah Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Permohonan uji materiil tersebut pada intinya menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak masuk dalam lingkup keuangan negara4 dan BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Oktober 2013, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan bahwa kekayaan negara harus dikuasai oleh negara karena rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menguasai dan mengelolanya sehingga dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara maksimal. “Sesuai dengan paham kesejahteraan, negara memikul konsekuensi untuk mensejahterakan rakyat,” tegasnya. Lebih lanjut, ia mengatakan tujuan pendirian BUMN merupakan salah satu konsekuensi logis dari perwujudan tujuan bernegara, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sudah selayaknya jika BUMN tidak hanya difungsikan sebagai unit ekonomi yang melaksanakan fungsi profit semata, akan tetapi diharuskan pula melaksanakan fungsi sosial. BUMN, lanjut Saldi, tidak hanya melaksanakan fungsi komersial tetapi melaksanakan juga fungsi sosial sehingga menjadikan BUMN mempunyai sifat yang khas, dengan mengemban salah satu misi pelayanan kepentingan umum. Oleh karena itu, dirinya menegaskan penguasaan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dilakukan oleh negara dan hanyalah untuk tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di tempat yang sama, Pakar Hukum Pidana UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan kekayaan negara yang dipisahkan dimaknai pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan modal BUMN, yang 4
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang m aupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Page 2
selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis korporasi yang sehat dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Jadi, kekayaan yang dipisahkan pada BUMN adalah dipisahkan dari pencatatan APBN dan dipisah dari sistem pengelolaan APBN.” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa APBN harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Berdasarkan fakta pengelolaan terhadap pertanggungjawaban penyertaan modal negara yang telah dilaksanakan bahwa pendapatan bagian laba pemerintah dari BUMN disetor ke kas negara sebagai pendapatan APBN dan kekayaan bersih BUMN yang menjadi hak pemerintah harus dicatat sebagai aset negara. Sedangkan pendapatan BUMN tidak dicatat sebagai pendapatan APBN, demikian juga pengeluaran BUMN tidak dicatat sebagai pengeluaran APBN. Berbagai pendapat baik dari kalangan praktisi maupun akademisi terus bergulir. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satria Wardana memandang pengajuan judicial review atas UU Keuangan Negara tersebut sah-sah saja dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai ketika judicial review ini diajukan ke MK. Terkait wacana pemisahan aset BUMN dari kekayaan negara, Erik menilai hal tersebut tidak tepat. Ia mengatakan, aset BUMN adalah aset negara, terutama perusahaan yang seluruh modalnya seratus persen berasal dari negara melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara5 (PMN). Ia khawatir, jika MK mengabulkan judicial review atas UU Keuangan Negara, maka BPK tidak memiliki akses untuk melakukan audit terhadap perusahaan BUMN. Erik menegaskan, perusahaan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagaimana perusahaan swasta. Frasa ‘kekayaan negara’ yang dipisahkan, menurut Erik, tidak bisa dimaknai terlepas sama sekali. “Aset BUMN ya aset negara, baik itu ketika baru diberikan PMN maupun setelah berkembang, ya aset BUMN itu aset Negara,” jelasnya. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum UI (FHUI) Erman Radjagukguk mengatakan bahwa kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Pasalnya, ‘kekayaan negara yang dipisahkan’ di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara. 5
Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. (Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas)
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Page 3
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak MK untuk menolak judicial review atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang diajukan oleh forum BUMN. ICW mengklaim pengajuan judicial review dilatarbelakangi BUMN ingin terlepas dari undang-undang tindak pidana korupsi. “uji materi yang diajukan ke MK bertujuan memisahkan aset BUMN dari keuangan negara dan BPK tidak dapat melakukan audit terhadap BUMN,” ujar Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Hasil penelitian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)6 terhadap laporan BPK terdapat 510 kasus penyimpangan keuangan negara diantaranya 234 kasus terkait kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 276 kasus terkait ketidakpatuhan pada aturan perundang-undangan. Sebanyak 93 kasus diantaranya mengakibatkan kerugian negara7, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan BUMN senilai Rp 2,6 triliun. BAKN juga menemukan 28 kasus ketidakefektifan anggaran senilai Rp 44,75 triliun.
Sumber: 1. 2. 3. 4.
Permohonan Uji Materiil Nomor 48/PUU-XI/2013. Permohonan Uji Materiil Nomor 62/PUU-XI/2013. www.hukumonline.com, Aset BUMN Bagian Kekayaan Negara, 4 September 2013. www.djkn.kemenkeu.go.id, Pemerintah Uji Materiil UU Keuangan Negara di Mahkamah Konstitusi, 8 Oktober 2013. 5. www.suarakarya-online.com, BAKN Minta MK Tolah Permohonan BUMN, 21 November 2013. 6. www.hukumonline.com, MK Diminta Teliti Putuskan Pengujian UU Keuangan Negara, 26 November 2013. 7. http://energitoday.com, ICW Desak MA Tolak Yudicial Review Keuangan Negara, 6 Desember 2013.
6
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang
bersifat tetap. BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. (Pasal 110 dan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 7
Kerugian Negara /Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Page 4
Catatan: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara a) Pasal 1 angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut b) Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan a) Pasal 6: ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. ayat (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b) Pasal 9 ayat (1) huruf b: Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang: meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap Orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara c) Pasal 10 ayat (1): BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara d) Pasal 10 ayat (3): Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau: a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Page 5
b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara/pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Page 6
