KEUANGAN NEGARA
Keuangan negara mengurus masalah keuangan seperti penerimaan, pengeluaran, dan utang jawatan negara.
Definisi Keuangan Negara
Bastable: "Keuangan negara mengurus pengeluaran dan pendapatan jawatan pemerintah, ataupun negara, dan hubungan antar sesamanya, begitu pula administrasi dan pengawasan keuangan".
• Baitul mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
Baitul Mal
• Harta baitul mal dapat berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya.
• Pendapatan Negara • Bagian Fai’ dan Kharaj • Bagian Kepemilikan Umum • Bagian Shadaqah
Bagian Baitul Mal
• Pengeluaran (Belanja) Negara • Seksi dar al-Khilafah • Seksi Mashalih ad-Daulah • Seksi Santunan • Seksi Jihad • Seksi Penyimpananan Zakat • Seksi Penyimpanan Milik Umum • Seksi Urusan darurat • Seksi Anggaran Belanja Negara, Pengendali Umum dan Badan Pengawas
• Masa Rasulullah SAW didirikan ketika mendapatkan ghanimah Perang Badar dan belum mempunyai tempat khusus menyimpan harta • Masa Abu Bakar, harta baitul mal dibawa ke Masjid Nabawi dan dibagi-bagikan. Saat ini mulai dirintis sebagai tempat
Sejarah Baitul Mal
• Masa Umar, baitul mal sebagai rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk kantor, mengangkat penulis, menetapkan gaji dari baitul mal, serta membangun angkatan perang. Kadang-kadang disimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera dibagi-bagikan.
• Dalam lingkup administrasi keuangan negara, baitul mal hanya mencerminkan sebuah pos dan bukan ‘tempat’. Sebagai pos, harta baitul mal akan mencakup seluruh harta dalam kas maupun yang tidak. • Negara merupakan institusi yang mengelola harta baitul mal sehingga dapat Fungsi Baitul Mal didistribusikan sesuai dengan peruntukannya.
• Wewenang negara yang diwakili khalifah berupa kewenangan menentukan kuantitas, asal, dan pendistribusian berdasarkan ijtihad.
• Fai', ghanimah, anfal, kharaj, jizyah
• Pemasukan hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya
Sumber Baitul Mal
• Pemasukan hak milik negara • Usyur, khumus, rikaz serta harta zakat
• Zakat wajib 'ain bagi setiap muslim terkena wajib zakat.
• Zakat merupakan bentuk ibadah maliyah (harta) bukan bentuk ibadah jasadiyah (badan).
Zakat
• Ketentuan zakat didasarkan nash-nash syara‘, bukan qiyas • Zakat wajib atas seorang muslim setelah memiliki harta satu nishab atau lebih, sebagai kelebihan dari hutang-hutang dan kebutuhan-kebutuhannya.
• Zakat emas, perak dan modal perniagaan ditetapkan sebesar 2,5%. Nishab harta tersebut sebesar 200 dirham perak atau 20 dinar emas (setara dengan 595 gram perak atau 85 gram emas)
Nishab Zakat
• Rikaz terkena 1/5 (khumus). • Biji-bijian serta hewan jumlah nishabnya telah dijelaskan oleh para ahli fiqih secara rinci
• Jizyah adalah hak kaum Muslimin dari orang-orang Kafir, karena adanya ketundukan mereka. Jizyah bukan imbalan atas perlindungan mereka • Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka tetap kufur.
Jizyah
• Jizyah tidak diambil dari orang yang tidak mampu membayarnya
• Jizyah merupakan kewajiban atas orang, bukan atas harta. • Jizyah wajib diambil setelah melewati satu tahun dengan besaran sesuai ijtihad khalifah
• Kharaj adalah kewajiban atas tanah kharajiyah. • Besarnya kharaj merupakan wewenang khalifah, dengan pertimbangan (1) luas tanah, (2) jumlah atau jenis tanamannya, atau (3) kadar hasil panennya • Kharaj akan dipungut setiap tahun sekali pada waktu yang disesuaikan dengan kondisi daerah
Kharaj
• Besarnya kharaj dapat berubah berdasarkan perubahan kondisi lahan yang ada. Berkurang karena paceklik, hama dan sebagainya. Meningkat karena perbaikan sarana pertanian, aliran irigasi yang lancar atau karena teknologi pertanian yang berkembang.
• Dharibah adalah kewajiban kaum Muslimin saat kas baitul mal kosong.
• Hanya untuk menunaikan kewajiban kaum Muslimin yang membutuhkan biaya, bukan masalah yang tidak wajib bagi kaum Muslimin. • Tidak diambil dari pelayanan umum seperti jalan, rumah sakit dan administrasi pemerintah.
Dharibah
• Bea cukai tidak termasuk pajak yang boleh diambil. • Orang non-Muslim juga tidak boleh dipungut pajak. • Dipungut dari sisa nafkah orang kaya, menurut ketentuan syara‘ yaitu pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya yang ma'ruf
(1) pengeluaran wajib
(2) Pengeluaran wajib kompensasi
Penarikan untuk memenuhi
(3) Pengeluaran wajib untuk keperluan dan kemanfaatan tertentu selain kompensasi
(4) Pengeluaran wajib karena keterpaksaan (5) Melunasi hutang negara untuk keperluan di atas
• Dharibah adalah kewajiban kaum Muslimin saat kas baitul mal kosong.
• Hanya untuk menunaikan kewajiban kaum Muslimin yang membutuhkan biaya, bukan masalah yang tidak wajib bagi kaum Muslimin. • Tidak diambil dari pelayanan umum seperti jalan, rumah sakit dan administrasi pemerintah.
Dharibah
• Bea cukai tidak termasuk pajak yang boleh diambil. • Orang non-Muslim juga tidak boleh dipungut pajak. • Dipungut dari sisa nafkah orang kaya, menurut ketentuan syara‘ yaitu pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya yang ma'ruf
