UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontratual Pada Kontrak Bisnis Internasional” Hasil penelitian
ini
menelaah
mengenai
permasalahan
pentingnya
tahapan
prakontraktual dalam kontrak bisnis internasional serta tanggung jawab yang ditimbulkan apabila salah satu pihak merugikan pihak yang lain. Melalui kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Prof. Dr. dr I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) Rektor Universitas Udayana. 2. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp S(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. 3. Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, S.H., S.U., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. 4. Putu Arya Sumertha Yasa, S.H., M.H, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program PascasarjanaUniversitas Udayana. 5. I G A Puspawati, SH,MH selaku pembimbing I dan ketua penguji yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini. 6. Marwanto,SH,M.Hum selaku pembimbing II dan sekretaris penguji yang dengan sabar mengarahkan penulisan tesis ini. 7. Tim Penguji Tesis, Dr.Ida Bagus Wyasa Putra, S.H,M.H, Dr.Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.H, Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH,
vi
M.H,LLM yang telah memberikan banyak pengarahan serta saran untuk perbaikan tesis ini. 8. Dosen S2 ilmu hukum, terutamanya dosen konsentrasi Hukum Bisnis 9. Tata Usaha Program Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana. 10. Mama Dewi, Abah Nazar, serta Adhan tersayang yang senantiasa membantu penyelesaian penelitian ini baik secara moril maupun finansial. 11. Lis, Bunga, Yogi, Gek Indah, Devi, Okta,Ibu Lily, Dewi dan seluruh sahabat-sahabat angkatan 2009 Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana terutama rekan-rekan konsentrasi Hukum Bisnis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, serta sahabat-sahabat diluar Program Pascasarjana, terimakasih atas dukungan serta motivasi yang sudah diberikan selama masa perkuliahan serta penyusunan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dipaparkan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi permasalahan, analisis, penyusunan maupun teknik penulisan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki,
untuk itu penulis
memohon kritik dan saran dari para pembaca guna mewujudkan karya tulis yang lebih baik di kemudian hari. Denpasar, Desember 2011
Penulis
vii
ABSTRAK Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis Internasional Kontrak sangat diperlukan dalam konteks kegiatan bisnis internasional. Sebuah tahap prakontraktual adalah tahap penting dalam membuat kontrak. Namun, terdapat beberapa isu hukum sebelum kontrak dianggap memiliki kekuatan mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang sedang berada dalam proses negosiasi. Mengingat pihak memiliki sistem hukum yang berbeda yang membuat masalah menjadi lebih kompleks, misalnya, apakah melanggar nota kesepahaman dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang diikuti dengan pembayaran ganti kerugian. Oleh karena itu, sebuah studi normatif berjudul "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis Internasional" telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan sistem kartu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat dalam tahap prakontraktual pada kontrak bisnis internasional dan tanggung jawab hukum para pihak jika ada pembatalan dari salah satu pihak dalam tahap prakontraktual kesepakatan. Studi ini menunjukkan bahwa kesepakatan prakontraktual hanya mengikat para pihak secara moral. Namun, tanggung jawab hukum dalam tahap ini dapat saja terjadi. Dalam rangka meningkatkan substansi hukum dalam perdagangan dan transaksi bisnis baik nasional maupun internasional, ada kebutuhan untuk mengetahui dan memahami tradisi Civil Law System dan Common Law System untuk menghindari sengketa antara para pihak nanti. Keywords: kontrak bisnis internasional, tanggung jawab prakontraktual, ganti rugi
viii
ABSTRACT The Liability of Parties in the Pre-Contractual Phase in International Business Contracts A contract is needed in the context of international business activities. A pre-contractual phase is an important phase in making a contract. However, some legal issues may be raised before a contract is considered to have a legally binding power among its parties which is in a negotiating process. Given the parties have a different legal system, making the issues become more complex, for example, whether or not breaking an agreement that has been put in a memorandum of understanding but not yet in a contract would be considered as a breach of contract which is followed by restitution. Therefore, a normative study titled “The Liability of Parties in the PreContractual Phase in International Business Contracts” has been conducted. This normative research collected through literature study with a card system method. The study aimed to examine the legal binding of pre-contractual agreement in international business contracts and the liability of the parties if there is a cancellation from one party in the phase of pre-contractual agreement. Based on research conducted shows that a pre-contractual agreement have a moral binding. However, liability could been created during this phase. In order to improve the legal substance in business trade and transaction both nationally and internationally, there is a need to know and understand the tradition of Civil and Common Law System to avoid the dispute among the parties later. Keywords: international compensation of damages
business
contract,
ix
pre-contractual
liability,
RINGKASAN Bab I sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang masalah yang bermula dari adanya peningkatan perdagangan global kearah yang lebih kompleks dan terbuka, terutama dalam era globalisasi seperti saat ini, memacu peningkatan aktivitas bisnis yang dilakukan antar pelaku usaha baik secara nasional maupun internasional. Untuk menjamin kepastian hukum serta kelancaran transaksi bisnis yang mereka lakukan, hak dan kewajiban mereka tertuang dalam sebuah wadah yang disebut dengan kontrak bisnis. Sebuah kontrak, baik nasional maupun internasional selalu berawal dari sebuah tahapan yang disebut dengan tahapan prakontraktual. Dalam tahap prakontraktual terjadi tawar menawar atau negosiasi dan tidak jarang berakhir dengan dibuatnya sebuah perjanjian pendahuluan. K.U.H Perdata sebagai sumber hukum kontrak hanya mengatur tentang ketentuan kontraktual. Tidak terdapat pengaturan tentang prakontraktual.. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum apakah tahap prakontraktual memiliki akibat hukum ataukah hanya sebatas ikatan moral saja. Negosiasi dan MoU yang tidak terwujud menjadi kontrak nyata menimbulkan kerugian karena tidak jarang dalam proses tersebut salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang atau menjual saham mereka karena janji-janji yang diberikan oleh mitra bisnis mereka. Dari hal tersebut dapat dirumuskan masalah terkait bagaimanakah
kekuatan
mengikat
prakontratual
x
dalam
kontrak
bisnis
internasional dan seperti apa tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi pembatalan secara sepihak dalam tahap prakontraktual. Dalam
bab
II
menguraikan
tentang
Tinjauan
umum
mengenai
prakontraktual, kontrak bisnis internasional serta keragaman praktek pembentukan kontrak bisnis internasional serta pentingnya harmonisasi hukum. Banyak permasalahan yang sering timbul dalam bisnis internasional sehubungan dengan berbedanya sistem hukum diantara para pihak. Perbedaan sistem hukum perdata memberikan pengaruh yang signifikan kepada masing-masing negara dalam pembentukan hukum (undang-undang) yang mengatur mengenai kontrak baik dari aspek formil maupun materiilnya.Hukum kontrak pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara maka dari itu sangat diperlukan adanya harmonisasi hukum kontrak. Bab III menguraikan tentang tahapan prakontraktual yang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kekuatan mengikat sebuah kontrak. Tahapan prakontraktual hanya mengikat para pihak secara moral, namun tetap harus dilandasi oleh prinsip good faith and fair dealing. Sebab tahapan prakontraktual dalam kontrak bisnis internasional belum memenuhi unsur syarat sahnya sebuah kontrak. Tanggung jawab hukum para pihak pada kontrak bisnis internasional telah ada sejak tahap prakontraktual. Bab IV menguraikan tentang pembatalan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah dan para pihak memiliki perilaku tidak adil, atau pelanggaran atas itikad baik, maka pihak yang melakukan pembatalan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Bab V berisi kesimpulan serta saran atas
xi
permasalahan dimana bentuk tanggung jawab prakontraktual atas itikad buruk hanya berupa pengembalian biaya yang telah dikeluarkan ketika negosiasi dengan ganti rugi atas kehilangan kesempatan untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mengganti keuntungan yang sekiranya akan diperoleh dari kontrak yang telah batal dibuat. Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) maka Indonesia resmi menjadi negara anggota UNIDROIT. Penetapan Perpres tersebut harus ditindaklanjuti dengan konsisten yang implementasinya berupa pembenahan atau pembaruan hukum kontrak/perjanjian nasional sebagai upaya harmonisasi hukum kontrak
dalam
konteks
internasional.
Sudah
sepatutnya
prinsip-prinsip
UNIDROIT atau UPPICs menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum kontrak nasional. Hal tersebut menjadi jembatan bagi para pihak untuk dapat lebih teliti dalam memahami perbedaan tradisi budaya hukum.
xii
