[Type text] Page i SAMBUTAN BUPATI BERAU

SAMBUTAN BUPATI BERAU Terbitnya publikasi Berau Dalam Angka 2013 Saya sambut gembira, karena publikasi ini menyajikan data statistik yang cukup lengkap sehingga kebijaksanaan yang telah dilaksanakan maupun hasil-hasil pembangunan yang kita capai dapat dilihat dari data tersebut. Publikasi dimanfaatkan

ini untuk

diterbitkan evaluasi

selain dari

dapat

hasil-hasil

pembangunan juga sangat penting untuk penyusunan dan perumusan kebijaksanaan yang akan diambil. Disamping itu juga dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan terarah. Kepada Dinas/Instansi/Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta diharapkan peran sertanya sebagai nara sumber data agar selalu memberikan bantuan berupa informasi/data yang akurat, konsisten serta tepat waktu, demi peningkatan validitas data yang dapat dipertanggung jawabkan pada publikasi yang akan datang. Semoga Publikasi Berau Dalam Angka 2013

ini

dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya. Tanjung Redeb, Agustus 2013 BUPATI BERAU,

Drs. MAKMUR HAPK, MM

[Type text] Page i

FOREWORD OF BERAU REGENT I am very delighted to welcome the publication of this book, The Berau in Figure Year 2013. It provides so complete statistical data with a series of data development that is shows our implemented policies and developmental gains. The publication of the book is not only useful for the evaluation of the developmental gains but also for the preparation and formulation of the policies to take. In addition, it can be used for the preparation of more accurate and directed developmental planning. In connection with the suggestion above, I really hope that all public and private Institution should actively play their roles as information sources which are always prepared to contributed consistent, complete and accurate data or information in the future. I hope that this book will be useful to all those who read it. Tanjung Redeb, August 2013 Chief of Berau Regent,

Drs. MAKMUR HAPK, MM

Berau Dalam Angka 2013

Page ii

KATA PENGANTAR Publikasi Berau Dalam Angka Tahun 2013 ini adalah serial dari publikasi terdahulu yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. Publikasi ini sebagai upaya untuk memberikan informasi statistik tentang berbagai keadaan dan kondisi Kabupaten Berau secara garis besar. Dalam publikasi ini ditampilkan data yang bersumber dari data primer maupun data sekunder yang dihimpun dari Dinas/Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Berau. Tabel-Tabel yang dimuat ada yang mengalami perubahan untuk penyempurnaan dalam penyajian data dari seri publikasi terdahulu. Kami menyadari bahwa data yang dimuat dalam buku ini belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan pemakai data, oleh kerena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan, demi penyempurnaan dan perbaikan penerbitan dimasa yang akan datang. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Dinas/Instansi serta pihak lain yang telah memberikan data dan partisipasinya. Semoga publikasi ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Tanjung Redeb, Agustus 2013 Kepala BPS Kabupaten Berau,

Hamdani Hasan, SE NIP.19581029 197901 1001


Page iii

PREFACE This publication Berau In Figure 2013 is the condition of the previous publication periodically issued by Center Board of Statistics (BPS) of Berau Regency. This Publication is simultaneously an effort to show Berau Regency’s general describe. All data of this publication have been compiled from primary and also secondary data by government institutions and other at Berau Regency. Several tables have been change to correct and complete data. We realized that data presented here is not yet complete,

so

we

would

welcome

any

suggestions,

constructive critism from all reader for completion of the book in following editions are appreciated. Finally our grateful thank to the government institutions and many others, whose valuable help and participation have made this publication. We hope that this publication will be useful to all readers. Tanjung Redeb, August 2013 Chief of Berau’s BPS Hamdani Hasan, SE NIP.19581029 197901 1 001


Page iv

DAFTAR ISI Halaman Sambutan Bupati i Kata Pengantar ii Daftar Isi v Daftar Grafiks xiii Undang-Undang Statistik xv I. GEOGRAFI 1 1.1. Kondisi Geografi Kabupaten Berau …………………. 7 1.2. Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan … 8 1.3. Luas Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Air Laut …………………………………… 9 II. IKLIM 11 2.1. Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Per Bulan ……………………………………………………... 18 2.2. Rata-Rata Suhu Udara Dirinci Per Bulan …………. 19 2.3. Rata-Rata Kecepatan angin dan Arah Angin Dirinci Per Bulan ………………………………………. 20 2.4. Kelembaban Udara Per Bulan .................................. 21 III. PEMERINTAHAN 23 3.1.1. Luas Wilayah dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Kecamatan ………………………………. 31 3.1.2. Banyaknya Desa/Kelurahan dan LPM & BPK Dirinci Per Kecamatan ………………………………… 32 3.2.1. Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Berau Dirinci Menurut Komisi ……………………………….. 33 3.2.2. Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Berau Dirinci Menurut Fraksi ……………………………….. 34 3.2.3. Banyaknya Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Dirinci Menurut Komisi ……………………………….. 35 3.2.4. Banyaknya Persidangan DPRD Kabupaten Berau .. 36 3.2.5. Produk DPRD Kabupaten Berau Dirinci Menurut Jenisnya ………………………………………………….. 38 3.3.1. Banyaknya PNS Pusat Pada Lembaga Negara/Departemen dan Golongan………………… 39 3.3.2. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Dan Unit Kerja........................................... 40 3.3.3. Banyaknya Anggota Linmas Per Kecamatan ........... 41 IV. PENDUDUK 43 Berau Dalam Angka 2013

Page v

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.

Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan .............. 54 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2001-2012 ..... 55 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin …………………………………………………. 56 4.1.4. Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Dewasa dan Anak-Anak dan Jumlah Rumah Tangga ………….. 57 4.1.5. Mutasi Penduduk Per Kecamatan …………………… 58 4.1.6. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Per Kecamatan ………………………………. 59 4.2.1. Persentase Peduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu 2011-2012…… 64 4.2.2. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan 2011-2012………………………… 65 4.3.1. Pencari Kerja Menurut Keadaannya dan Jenis Kelamin ………………………………………………….. 66 4.3.2. Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan ………………………………………………. 67 4.3.3. Permintaan dan Penempatan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan … 68 4.4.1. Penempatan Transmigrasi Menurut Daerah Asal sampai dengan Desember 2012.................................. 69 4.4.2. UPT yang Berubah Menjadi Kampung Definitif 78 V. SOSIAL 79 5.1.1. Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-Kanak Dirinci Per Kecamatan ………………………………… 91 5.1.2. Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar Negeri Dirinci Per Kecamatan…………………………............ 92 5.1.3. Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar Swasta Dirinci Per Kecamatan ………………………….......... 93 5.1.4. Sekolah, Murid dan Guru SLTP Negeri Dirinci Per Kecamatan …………………………………........... 94 5.1.5. Sekolah, Murid dan Guru SLTP Swasta Dirinci Per Kecamatan ………………………………………........... 95 5.1.6. Sekolah, Jumlah Kelas, Murid dan Guru SLTA Menurut Jenis Kelamin ……………………………….. 96 5.1.7. Sekolah, Murid dan Guru di Luar Pembinaan Diknas Dirinci Per Kecamatan ……………………….. 97 5.1.8. Mahasiswa dan Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb …………. 100 5.1.9. Mahasiswa dan Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tanjung Redeb ………… 101 Berau Dalam Angka 2013

Page vi

5.1.10. Mahasiswa dan Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Tanjung Redeb ………………..……………. 5.2.1. Tenaga Medis dan Paramedis Dirinci Menurut Jenisnya…………………………………………………... 5.2.2. Prasarana Kesehatan Menurut Jenisnya Dirinci Per Kecamatan ………………………………….………. 5.2.3. Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Tanjung Redeb …………………………………………………….. 5.2.4. Tenaga Kerja Rumah Sakit Umum Tanjung Redeb Menurut Jenisnya Tahun 2011-2012 ……................ 5.2.5. Banyaknya Pasien Dirinci Menurut Jenis Penyakit di Puskesmas Per Kecamatan ……………………….. 5.3.1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan ………………………………. 5.3.2. Penyandang Cacat Dirinci Menurut Jenisnya Per Kcamatan ………………………………………............. 5.3.3. Karang Taruna Menurut Tingkat perkembangan Per Kecamatan ………………………………………….. 5.3.4. Panti Asuhan dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing Dirinci Menurut Kecamatan ……………… 5.4.1. Banyaknya Sarana KB Menurut Kecamatan .......... 5.4.2. Jumlah Apseptor Menurut Jenis Alat KB Menurut Kecamatan ................................................................. 5.5.1. Tempat Ibadah Dirinci Per Kecamatan …………...... 5.5.2. Penduduk Menurut Agama Per Kecamatan ............. 5.5.3. Jemaah Haji Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan ………………………………………........... 5.5.4. Perkara yang Diterima dan Diselesaikan pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb ………………….. 5.5.5. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Dirinci Per Kecamatan ………………………………………............ 5.6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah… 5.6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai ………… 5.6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum … 5.6.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Buang Air Besar ………………………………………………………. 5.7.1. Banyaknya Kriminalitas ………………………………. 5.7.2. Banyaknya Terpidana Menurut Jenis Putusan …… 5.7.3. Banyaknya Terpidana Menurut Tindak Pidana ….. 5.7.4. Banyaknya Tahanan Polres Menurut Jenis Tindak Pidana dan Golongan Umur ...................................... Berau Dalam Angka 2013

102 103 104 106 107 108 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Page vii

5.7.5.

Banyaknya Tahanan Polres Menurut Jenis Tindak Pidana dan Jenis Kelamin ……………………………. VI. PERTANIAN 6.1.1. Luas Panen dan Produksi Padi Dirinci Per Kecamatan ……………………………………………….. 6.1.2. Luas Panen dan Produksi Palawija Dirinci Per Kecamatan ……………………………………………….. 6.1.3. Luas Panen dan Produksi Sayur-Sayuran Dirinci Per Kecamatan ………………………………………… 6.2.1. Luas Tanaman, Produksi, Produktivitas dan Tenaga Kerja Perkebunan Per Kecamatan ………… 6.3.1. Populasi Ternak Menurut Jenisnya Per Kecamatan 6.3.2. Pemasukan dan Pemotongan Ternak Menurut Jenisnya ………………………………………………… 6.3.3. Perkembangan Produksi Daging dan Telur Menurut Jenisnya Tahun 2011-2012 ……………….. 6.4.1. Produksi dan Nilai Produksi Ikan Segar Menurut Jenisnya…………………………………………………... 6.4.2. Luas Usaha, Produksi dan Nilai Budidaya Perikanan Darat ...............................…………………. 6.4.3. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Darat Menurut Jenisnya……………...................................... 6.4.4. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Lainnya Menurut Jenisnya ....................................... 6.4.5. Kapal Penangkap Ikan Laut Dirinci Menurut Jenisnya Per Kecamatan ............................................ 6.5.1. Luas Fungsi Hutan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Dan Perairan ................................................ 6.5.2. Pengiriman Kayu Bulat dan Kayu Gergajian Menurut Bulan………………………………………...... 6.5.3. Pengiriman Hasil Hutan Ikutan ke Luar Daerah…. 6.5.4. Realisasi Produksi Kayu Bulat dan Kayu BBS Menurut Bulan………………....................................... VII. INDUSTRI 7.1.1. Banyaknya Industri Kecil, Tenaga Kerja, Investasi dan Produksi ………………………….......................... 7.1.2. Banyaknya Industri Menengah, Tenaga Kerja, Investasi dan Produksi ………………………….......... 7.1.3. Banyaknya Industri Besar, Tenaga Kerja, Investasi dan Produksi ………………………….......... 7.2.1. Produksi dan Distribusi Air Minum Per Bulan …… Berau Dalam Angka 2013

132 133 149 150 153 154 162 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 182 183 184 185

Page viii

7.3.1.

Produksi, Kapasitas Produksi dan Distribusi Listrik PLN Dirinci Per Unit Pembangkit ………… 187 7.3.2. Kapasitas Mesin, Produksi dan Tenaga Kerja pada PT.PLN Dirinci Per Unit Pembangkit ……………… 189 7.3.3. Pelanggan Listrik PLN Menurut Jenis Pelanggan Dirinci Per Unit Pembangkit ………………………… 190 7.4.1 Produksi Batu Bara Tahun 2004-2012 .................... 193 7.4.2 Produksi Tambang Lainnya Tahun 2006-2012 …... 194 VIII. PERDAGANGAN 195 8.1.1. Perusahaan Perdagangan Menurut Bentuk Badan Hukum Per Kecamatan ………………………............. 204 8.2.1. Pengadaan, Penyaluran Bahan Pokok dan Bahan Penting Menurut Jenis Barang …………….. 205 8.2.2. Jumlah Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Tanjung Redeb Menurut Jenis Barang …………….. 206 IX. PERHUBUNGAN 207 9.1.1. Panjang Jalan Kabupaten, Propinsi Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas …............................... 215 9.1.2. Kendaraan Bermotor Menurut Status dan Jenisnya 216 9.1.3. Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Kerugian Materi Per Bulan ………………………........................ 217 9.2.1. Kendaraan, Penumpang Umum dan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Pada Terminal Tajung Redeb Per Bulan …….................................................. 218 9.2.2. Kendaraan, Penumpang Umum dan Penumpang Pedesaan Pada Terminal H. ISA I Per Bulan ……... 219 9.3.1. Kapal dan Muatan Pada Pelabuhan Tanjung Redeb Per Bulan ……………………………………….. 220 9.3.2. Bongkar Muat Barang Angkutan Laut pada Pelabuhan Laut Tanjung Redeb Menurut Jenis Barang Per Bulan ….…………………………………… 221 9.4.1. Pesawat dan Penumpang yang Melalui Bandara Udara Kalimarau Per Bulan ………………………….. 225 9.4.2. Barang Muatan, Bagasi dan Pos/Paket yang Dimuat dan Dibongkar di Bandar Udara Kalimarau Per Bulan ………………………………………………… 226 9.5.1. Nilai Penerimaan Pos dan Giro Per Bulan (Rp) ....... 227 X. KEUANGAN DAN HARGA 229 10.1.1. Realisasi Penerimaan Daerah……………………….... 235 10.2.1. Koperasi dan Anggota Koperasi Menurut Jenisnya Per Kecamatan ………………………………………….. 240 Berau Dalam Angka 2013

Page ix

10.2.2. Koperasi Pegawai Negeri dan Kegiatannya Dirinci Per Kecamatan ………………………………………….. 10.3.1. Pengerahan Dana Masyarakat Menurut Sumber Dana dan Posisi Kredit ………………………………... 10.3.2. Jumlah Nasabah Pada Bank Swasta dan Pemerintah ………………………………………………. 10.3.3. Penanaman Modal Dalam Negeri dan asing ……….. 10.4.1. Rata-Rata Harga Bahan Pokok di Pasar Inpres Tanjung Redeb Per Bulan ……………………………... 10.4.2. Rata-rata Harga Bahan Bangunan Perbulan ……… 10.4.3. Rata-rata Harga Alat Tulis Perbulan ……………….. 10.4.4. Rata-Rata Harga Obat-Obatan Perbulan …………… XI. KONSUMSI 11.1.1. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Tahun 2011-2012 ………………………………………………… 11.1.2. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenisnya Tahun 2011-2012 ………………………………………………… 11.1.3. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Kelompok Bukan Makanan Menurut Jenisnya Tahun 2011-2012 ……………………………………….. 11.1.4. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Golongan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan …………. 11.1.5. Persentase dan Jumlah Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran …………………………………. 11.2.1. Jumlah Hotel, Kamar dan tempat Tidur …………… 11.2.2. Jumlah Tamu Hotel Menurut Kewarganegaraan .... XII. PDRB 12.1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah ……………………………………………………. 12.2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) ……………………………………………. 12.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku …………………………………………... 12.4. Indeks Implisit menurut lapangan usaha ………..... 12.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berau Dalam Angka 2013

241 242 243 244 245 247 249 250 251 257 258 259 260 261 262 263 265 271 272 273 274

Page x

12.6. 12.7. 12.8. 12.9. XIII 13.1 13.2

Harga Konstan 2000 …………………………………… Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku …………………………………………... Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 …………………………………… Agregat Pendapatan Regional dan Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku ………………….. Agregat Pendapatan Regional dan Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 …………… PARIWISATA Banyaknya Wisatawan Banyaknya Pengunjung Hotel

275 276 277 278 279 281 287 288

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK Gambar 1.1

Grafik 1.1 Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 3.1 Grafik 3.2 Grafik 3.2 Grafik 3.4 Grafik 4.1 Grafik 4.2 Grafik 4.3 Grafik 4.4 Grafik 4.5 Grafik 4.6

Halaman Peta KabupatenBerau ………………………….......... 3 Persentase Luas Wilayah Menurut Ketinggian....... 6 Hari Hujan dan Curah Hujan Dirinci Per Bulan.... 14 Suhu Tertinggi dan Terendah Per Bulan Tahun 15 2012...............……..................................... 16 Rata-rata Kecepatan Angin dan Arah Angin Per Bulan Tahun 2012......................................... 16 Kelembapan Udara dan Intensitas Penyinaran Matahari Perbulan Tahun 2012.......................... 17 Persentase Luas Wilayah Kecamatan ……….. 26 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten ………………………………………… 28 Jumlah Desa Per Kecamatan Tahun 2012 ….. 28 Pegawai Negeri Daerah Menurut Golongan … 30 Penduduk Kabupaten Berau Per Kecamatan ……………………….. 46 Kepadatan Penduduk Per Km2 ......................... 48 Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga ….... 49 Pola Pertumbuhan Penduduk Antar Tahun 20012012.............................................................. 50 Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan............... 51 Piramida Penduduk .......................................... 52


Page xi

Grafik 4.7 Grafik 5.1 Grafik 5.2 Grafik 5.3 Grafik 5.4 Grafik 5.5 Grafik 6.1 Grafik 6.2 Grafik 6.3 Grafik 6.4 Grafik 6.5 Grafik 6.6 Grafik 6.7 Grafik 7.1 Grafik 7.2 Grafik 7.3 Grafik 8.1 Grafik 8.2 Grafik 8.3 Grafik 8.4 Grafik 8.5 Grafik 9.1 Grafik 9.2 Grafik 9.3 Grafik 9.4

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu Jumlah Murid SDN dan SLTP Negeri Per Kecamatan ……………......................................... Rasio Murid SD dan SLTP Negeri Terhadap Guru....................................................................... Jumlah Puskesmas Induk dan Pembantu Per Kecamatan ………………………………………... Jumlah Terpidana Menurut Jenis Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb... Penduduk Menurut Agama yang Dianutnya...... Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Tahun 2006-2012 ………...………............ Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija.... Luas Panen dan Produksi Sayur-sayuran.......... Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kakao Tahun 2006-2012 ………….....………….. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan .............. Jumlah Ternak Besar Kabupaten Berau Tahun 2006-2012 …………………………......................... Produksi Perikanan Laut 2006-2012……………. Jumlah Usaha Industri Menurut Ukurannya ... Produksi dan Jumlah Terjual Air Minum di PDAM Tirta Segah ………………………………. Jumlah Produksi dan Terjual Listrik Perbulan di PT. PLN ………………………………………… Perusahaan Perdagangan Menurut Badan Hukum...................................................................... Perusahaan Perdagangan Menurut Badan Hukum Per Kecamatan........................................... Pengadaan dan Penyaluran Bahan-Bahan Pokok (kg)............................................................................. Pengadaan dan Penyaluran Bahan Penting Lainnya...................................................................... Jumlah Ekspor Menurut Jenis Barang................... Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Berau Tahun 2012………………………………………......... Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya................ Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2006 2012............................................................................. Jumlah Pesawat dan Penumpang yang Datang


53 83 84 86 88 89 138 139 140 141 142 143 145 178 179 181 198 199 200 201 203 209 211 212

Page xii

Grafik 9.5 Grafik 10.1 Grafik 10.2 Grafik 11.1 Grafik 11.2 Grafik 11.3 Grafik 12.1 Grafik 12.2 Grafik 12.3 Grafik 13.1

dan Berangkat dari Bandara Kalimarau………… Muat Barang Angkutan Laut Pada Pelabuhan Laut Tanjung Redeb Menurut Jenis Barang........... Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2012 ……..... Pengerahan Dana Masyarakat dan Posisi Kredit Kabupaten Berau Tahun 2007-2012 ….................... Persentase Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2007-2012 ……………………. Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Per Bulan ……………………………………….…............... Persentase Tamu Hotel Menurut Kewarganegaraan...................................................... Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2012....................................... Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK 2000 Tahun 2011 – 2012.................................................... Agregat Pendapatan Regional Per Kapita............... Banyaknya Wisatawan


213 214 233 234 253

Page xiii

255 256 268 269 267 286

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelengaraan berbagai kegiatan disegenap aspek kehidupan dimasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945. b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peran statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelengaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal,efektip dan efisien; c. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhab pembangunan nasional; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Statistik yang baru; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;


Page xiv

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan STATISTIK

:

UNDANG-UNDANG TETANG BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggaraan statistik. 2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. 3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tataan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehinga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. 4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. 5. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan. 6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Berau Dalam Angka 2013

Page xv

7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainya. 8. Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 9. Survai adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 10. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. 11. Badan adalah Badan Pusat Satatistik 12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainya. 13. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi unit penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi. 14. Sinopsis adalah suatu iktisar penyelenggaraan statistik. 15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi,perorangan,dan atau unsur masyarakat lainnya. 16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik. 17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan atau unsur masyarakat lainya yang ditetukan sebagai objek kegiatan statistik. Berau Dalam Angka 2013

Page xvi

BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN Pasal 2 Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-Undang ini juga berasaskan : a. keterpaduan; b. kekuatan; dan c. kemutakhiran; Pasal 3 Kegiatan statistik diarahkan untuk : a. mendukung pembangunan nasional; b. mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan d. mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4 Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA Bagian Pertama Jenis statistik Pasal 5 Berau Dalam Angka 2013

Page xvii

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas : a. statistik dasar; b. statistik sektoral; dan c. statistik khusus. Pasal 6 (1)

Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data Pasal 7 Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : a. sensus; b. survai; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 (1) Sensus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya selai dalam (10) sepuluh tahun oleh Badan yang meliputi: a. sensus penduduk; Berau Dalam Angka 2013

Page xviii

b. sensus pertanian; c. sensus ekonomi. (2) Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9 (1) Hasil Survai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselengarakan secara berkala dan sewaktuwaktu untuk memperoleh data yang dirinci. (2) Survai antarsensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

Pasal 10 1. Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. 2. Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan,dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang. BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK Bagian Pertama Statistik Dasar


Page xix

Pasal 11 (1) (2)

Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan. Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan memperoleh data dengan cara : a. sensus; b. survai; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Statistik Sektoral Pasal 12 (1) Statistik sektoral diselengarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fingsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan. (2) Dalam menyelengarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara : a. survai; b. kompilasi produk administrasi; dan c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi bersekala nasional. (4) Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan.


Page xx

Bagian Ketiga Statistik Khusus Pasal 13 (1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan. (2) Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara : a. survai; b. kompilasi produk administrasi; dan c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 14 (1)

(2)

(3)

Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib memberikan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakannya kepada Badan. Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : a. judul; b. wilayah kegiatan statistik; c. objek populasi; d. jumlah responden; e. waktu pelaksanaan; f. metode statistik; g. nama dan alamat penyelenggara; dan h. abstrak. Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.


Page xxi

(4)

Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern. BAB V PENGUMUMMAN DAN PENYEBARLUASAN Pasal 15

(1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya. (2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam Berita Resmi Statistik. Pasal 16 Badan penyebarluasan hasil statistik yang diselenggarakannya. BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 17 (1) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, ditingkat pusat dan daerah. (2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantifikasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.


Page xxii

Pasal 18 (1) Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kerja sama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Penyelenggara Kegiatan Statistik Pasal 19 Penyelenggara kegiatan statistik berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek. Pasal 20 Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 21 Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.


Page xxiii

Bagian Kedua Petugas Statistik Pasal 22 Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Pasal 23 Setiap petugas statistik wajib menyampaikan pelaksanaan statistik sebagaimana adanya.

hasil

Pasal 24 Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik. Pasal 25 Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, serta wajib memperhatikan nilainilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum. Bagian Ketiga Responden Pasal 26 (1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan. (2) Setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Pasal 27


Page xxiv

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan. BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 28 (1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Bahwa mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal. (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 29 (1) (2)

Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan. Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar praktisi, dan tokoh masyarakat. Pasal 30

(1) (2)

Instansi Pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungan untuk melaksanakan statistik sektoral. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh


Page xxv

(3)

instansi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk menerapkan penggunaan konsep,definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional.

BAB IX PEMBINAAN Pasal 31 Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional. Pasal 32 Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan melakukan upaya-upaya sebagaimana berikut : a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; b. mengembangkan statistik sebagai ilmu; c. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; d. mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka Berau Dalam Angka 2013

Page xxvi

semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; e. mengembangkan sistem informasi statistik; f. meningkatkan penyebarluasan informasi statistik; g. meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; dan h. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Pasal 33 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 34 Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 35 Setiap orang dan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 36 (1) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana Berau Dalam Angka 2013

Page xxvii

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Pasal 37 Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 38 Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 39 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah). Pasal 40 Berau Dalam Angka 2013

Page xxviii

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sesus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd. SOEHARTO Berau Dalam Angka 2013

Page xxix

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya Salinan sesuai dengan salinan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI BIRO PUSAT STATISTIK Kepala Biro Hukum Kepala Biro Kepegawaian Dan Perundang-undangan dan Organisasi Ttd.

ttd.

Lambock V. Nahattands

Pietojo,MSA.


Page xxx

[Type text] Page i SAMBUTAN BUPATI BERAU

Recommend Documents