KATA PENGANTAR. [Type text

[Type text

KATA PENGANTAR uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

P

berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabiitas Kinerja (LAKIP) di lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur tahun 2012 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja pada prinsipnya merupakan

wujud dari upaya yang serius dan konsisten untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mencerminkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan rencana stratejik (Renstra) Deputi bidang SDM Aparatur yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2012. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga beberapa kekurangberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Seluruh informasi tersebut dapat ditemukan di dalam deskribsi yang tertuang di dalam analisis terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan pada masing-masing kegiatan. Sebagai upaya melaksanakan tertib administrasi di lingkungan Deputi SDM Aparatur, seperti laporan kami terdahulu pada laporan kali ini tetap kami sajikan penetapan kinerja tahun 2012 pada masing-masing Asisten Deputi guna memberikan gambaran yang utuh mengenai upaya peningkatan kinerja di lingkungan Deputi SDM Aparatur. Laporan akuntabilitas kinerja ini tentunya belum sepenuhnya merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ideal, namun kami mengharapkan setidaknya laporan ini dapat memberi informasi kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengetahui gambaran tentang kinerja yang telah dicapai oleh Deputi Bidang SDM Aparatur pada tahun 2012. Jakarta, Januari 2013 Deputi Bidang SDM Aparatur,

Ramli E.I. Naibaho [Type text]

[Type text

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ................................................................................

i

Daftar Isi ..........................................................................................

ii

BAB I

Bab II

Pendahuluan A.

Latar Belakang ......................................................

1

B.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi ..............................

2

Penetapan Kinerja 2012

1

Bab III Akuntabilitas Kinerja A.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 .........................................................

B.

C.

Analisis Diskriptif Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 .........................................................

9

Kinerja Keuangan Tahun 2012..............................

19

Bab IV Penutup ..............................................................................

[Type text]

6

23

[Type text

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar belakang

K

edudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi sangat penting, oleh karena itu manajemen sumberdaya manusia haruslah dilakukan secara profesional dan komprehensif mulai dari perencanaan dan rekrutmen sampai dengan manajemen pensiunnya. Begitu pentingnya

kedudukan sumberdaya manusia dinyatakan pula oleh Robert J. Eaton, Chief Executive Officer (CEO) Chyster Corporation, produsen mobil terkemuka di Amerika Serikat dengan kalimat yang sederhana tetapi dapat menggambarkan pentingnya kedudukan sumber daya manusia, yaitu ”The only way we can beat the competition is with people”. Tentunya kami mengutip pernyataan tersebut bukan tidak ada alasannya, alasan utamanya bahwa di lingkungan organisasi swasta sekaliber pabrik mobil di negara maju pastilah memiliki teknologi yang super canggih, namun masih meyakini secanggih apapun teknologi yang digunakan peran sumberdaya manusia dalam menentukan keberhasilan perusahaan menempati posisi kunci. Demikian pula di lingkungan pemerintah, manajemen sumber daya manusia aparatur semata-mata ditujukan agar organisasi dapat mencapai visi, misi dan tujuan strategisnya. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia aparatur di dalam sebuah organisasi pemerintahan haruslah sesuai dengan kebutuhan, yaitu secara kualitas maupun kuantitas, kompeten dan menghasilkan kinerja yang efektif dan superior pada jabatan dan peranan masing-masing serta berkontribusi secara optimal dalam memajukan dan mencapai tujuan organisasi. Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat Negara serta pemerintahan Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi

Negara

dan

abdi

masyarakat,

bertugas

dan

bertanggungjawab

atas

penyelenggaraan Negara dan pembangunan, serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (TAP MPR Nomor II Tahun 1998). Aparatur

negara

merupakan

salah

satu

pilar

dalam

mewujudkan

Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) bersama dengan dunia usaha (Corporate Governance) dan masyarakat (Civil Society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan tanggungjawab untuk [Type text]

[Type text merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Dunia usaha juga dituntut untuk mengembangkan semangat kewirausahaan dalam upaya menggerakkan sektor riil yang menyentuh kebutuhan hidup masyarakat dengan manajemen yang profesional. Sedangkan masyarakat sipil selain harus berperan aktif menjaga harmonisasi sosial, juga harus selalu dinamis menumbuhkan karya dan karsa sesuai dengan keahlian masing-masing. Partisipasi publik sebagai wujud demokratisasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat juga harus ditumbuhkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah agar lebih menyentuh sendi-sendi sosial. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan

hakiki

bagi

keberlangsungan

pembangunan

nasional.

Kondisi kepagawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian mulai dari rekrutmen, pembinaan, dan pensiun banyak diwarnai aroma politik. Pemerintah membutuhkan pegawai karena didorong oleh keinginan untk memperbanyak jumlah sehingga semakin banyak pegawai yang bisa dibina untuk mendukung kekuatan golongan politik yang berkuasa.

Penyebaran pegawai untuk memenuhi tugas dari masing-masing organisasi tidak ada ukuran yang jelas. Sehingga berapa pegawai sebenarnya yang dibutuhkan oleh masing-masing unit organisasi dalam suatu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak jelas ukuran dan kriterianya. Upaya untuk melakukan penataan kembali (rightsizing) merupakan suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk melihat seberapa jauh kepegawaian pemerintah ini bisa berperan untuk menciptakan tata keperintahan yang baik. Penataan

kepegawaian

terus

berlangsung

dan

sekarang

manajemen

kepegawaian berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 32 Tahun 2004), dilakukan banyak perbaikan. Persolan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 mulai diperbaiki. Tuntutan masyarakat dan tuntutan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun global terhadap sumber daya manusia aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kian mendesak dan tidak dapat ditunda lagi, dan oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem

[Type text]

[Type text manajemen sumber daya manusia aparatur yang kondusif untuk membentuk sumber daya manusia aparatur yang profesional dan handal. Beberapa aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia ini antara lain adalah : a.

Perencanaan sumber daya manusia aparatur;

b.

Rekruitmen, seleksi dan sosialisasi sumber daya manusia aparatur;

c.

Penempatan sumber daya manusia aparatur dalam jabatan baik jabatan fungsional maupun struktural (mutasi, promosi, demosi);

d.

Pengelolaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia aparatur;

e.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;

f.

Remunerasi dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur; dan

g.

Pengaturan hubungan kerja sumber daya manusia aparatur; Pengaturan manajemen sumber daya manusia aparatur khususnya Pegawai

Negeri Sipil secara garis besar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menpan serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pengaturan-pengaturan di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia aparatur merupakan suatu sistem yang memerlukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan kearah yang semakin baik dalam rangka membentuk profesionalisme dan optimalisasi kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Deputi Bidang SDM Aparatur merupakan suatu unit organisasi dilingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pendayagunaan SDM Aparatur. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, handal dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanaan

masyarakat serta pembinaan karier PNS melalui sistem manajemen kepegawaian yang berbasis utama pada prestasi kerja, perlu diformulasikan kebijakan manajemen sumber daya manusia aparatur dengan seluruh perangkat peraturan pelaksanaanya secara komprehensif.

[Type text]

[Type text

B.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Deputi Bidang SDM Aparatur

Berdasarkan Bab V, Pasal 121, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/01/M.PAN/01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Deputi Bidang SDM Aparatur mempunyai tugas pokok :

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Deputi Bidang SDM Aparatur adalah : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur; 3. Pemantaauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia aparatur; 4. Pelaksanaaan hubungan kerja di bidang sumber daya manusia aparatur dengan pemerintah dan masyarakat Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur mempunyai organisasi sebagai berikut :

BAGAN I.1

[Type text]

[Type text STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DEPUTI BIDANG SDM APARATUR

Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur

Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur

Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur

Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM Aparatur

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur

Deputi Bidang SDM terdiri dari : a. Asisten Deputi Urusan Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur; b. Asisten Deputi Urusan Perencanaan SDM Aparatur; c. Asisten Deputi Urusan Pengembangan SDM Aparatur; d. Asisten Deputi Urusan Penegakan Integritas SDM Aparatur; dan e. Asisten Deputi Urusan Kesejahteraan SDM Aparatur Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: a. Bidang Penyiapan Koordinasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Manusia Aparatur. Bidang Penyiapan Koordinasi Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Koordinasi Sistem dan kegiatan serta bahan koordinasi di bidang sumber daya manusia aparatur. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, pengelolaan data base, dan penyusunan laporan program dan kegiatan di bidang sumber daya manusia aparatur. Asisten Deputi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, analisis, pemantauan, koordinasi pelaksanaan dan pelaporan di bidang perencanaan sumber daya manusia aparatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Deputi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan sumber daya manusia aparatur nasional jangka menengah (lima tahunan) dari aspek kuantitas; [Type text]

[Type text b. perencanaan sumber daya manusia aparatur nasional jangka pendek (tahunan) dari aspek kuantitas dan kualitas; c. penetapan formasi pegawai secara nasional pada setiap institusi di Pusat dan Daerah; d. pengadaan sumber daya manusia aparatur, termasuk standar kompetensi jabatan, materi seleksi, dan metode seleksi. e. pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan sumber daya manusia aparatur. Asisten Deputi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: a. Bidang Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Bidang Penyusunan Formasi Sumber Daya Manusia Aparatur; c. Bidang Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur. Bidang Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan analisa kebutuhan dan penyiapan perencanaan sumber daya manusia aparatur nasional jangka menengah dan jangka pendek. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyiapan bahan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia aparatur; b. pelaporan di bidang analisa kebutuhan aparatur. Bidang Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari a. Subbidang Evaluasi Kebutuhan; b. Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Evaluasi Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyiapan bahan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia aparatur. Bidang Penyusunan Formasi Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penetapan formasi pegawai secara nasional pada institusi Pusat dan Daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan formasi sumber daya manusia aparatur. Bidang Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sumber daya manusia aparatur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rekruitmen sumber daya manusia aparatur. [Type text]

[Type text Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. analisis dan penyiapan bahan pengadaan sumber daya manusia aparatur ; b. pemantauan dan pelaporan di bidang pengadaan sumber daya manusia aparatur. Bidang Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: a. Subbidang Analisa Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Analisa Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pengadaan sumber daya manusia aparatur. Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan jabatan, kinerja, dan karir sumber daya manusia aparatur; b. penyiapan perencanaan dan pengendalian karir sumber daya manusia aparatur; c. pemantauan dan analisis di bidang pendidikan, pelatihan jabatan, kinerja, dan karir sumber daya manusia aparatur; d. evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pelatihan jabatan, kinerja, dan karir sumber daya manusia aparatur. Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Bidang Karir Sumber Daya Manusia Aparatur. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan dan kinerja sumber daya manusia Aparatur. Bidang Karir Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karir sumber daya manusia Aparatur. Asisten Deputi Penegakan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, [Type text]

[Type text pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penegakan integritas sumber daya manusia aparatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Deputi Penegakan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang etika kerja, kode etik, disiplin, netralitas, dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur; b. pemantauan dan analisis di bidang di bidang etika kerja, kode etik, disiplin, netralitas, dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur; c. fasilitasi permasalahan di bidang etika kerja, kode etik, disiplin, netralitas, dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur; d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang di bidang etika kerja, kode etik, disiplin, netralitas, dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur. Asisten Deputi Penegakan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: a. Bidang Disiplin dan Etos Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Bidang Evaluasi dan Fasilitasi Kedudukan Hukum Sumber Daya Manusia Aparatur. Bidang Disiplin dan Etos Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, penyusunan laporan di bidang disiplin dan etos kerja sumber daya manusia aparatur. Bidang Evaluasi dan Fasilitasi Kedudukan Hukum Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, fasilitasi, pemantauan dan penyusunan laporan di bidang kedudukan hukum sumber daya manusia aparatur. Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur lain. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang gaji, tunjangan, tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan pendidikan, pension, jaminan hari tua sumber daya manusia aparatur, dan penghargaan lainnya; b. pemantauan dan analisis di bidang gaji, tunjangan, tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan pendidikan, pensiun, jaminan hari tua sumber daya manusia aparatur, dan penghargaan lainnya;

[Type text]

[Type text c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang gaji, tunjangan, tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan pendidikan, pensiun, jaminan hari tua sumber daya manusia aparatur, dan penghargaan lainnya. Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: a. Bidang Gaji dan Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur; c. Bidang Kesejahteraan Lain Sumber Daya Manusia Aparatur. Bidang Gaji dan Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang gaji sumber daya manusia aparatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Gaji dan Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang gaji dan tunjangan sumber daya manusia aparatur; b. analisis di bidang gaji dan tunjangan sumber daya manusia aparatur; c. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang gaji dan tunjangan sumber daya manusia aparatur. Bidang Gaji dan Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: a. Subbidang Gaji; b. Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Gaji mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang gaji sumber daya manusia aparatur. Bidang Kesejahteraan Lain Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan lain sumber daya manusia aparatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kesejahteraan Lain Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang kesejahteraan lain sumber daya manusia aparatur; b. analisis di bidang kesejahteraan lain sumber daya manusia aparatur; c. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan lain sumber daya manusia aparatur. Bidang Kesejahteraan Lain Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari: [Type text]

[Type text a. Subbidang Pensiun; b. Subbidang Fasilitas Kesejahteraan. (1) Subbidang Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan. pengolahan dan analisis data, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pensiun sumber daya manusia aparatur. (2) Subbidang Fasilitas Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitas kesejahteraan sumber daya manusia aparatur.

[Type text]

[Type text

BAB II PENETAPAN KINERJA 2012

P

enetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan

dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta

mempertanggungjawabkan

kinerjanya

kepada

pimpinannya

dan

kepada

masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Kita tentu sepaham bahwa memerangi korupsi yang sudah sistematis dan mengakar haruslah dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis dan luar biasa dan tidak hanya cukup dengan tindakantindakan represif saja. Perubahaan-perubahan mendasar perlu dilakukan terhadap sistem manajemen pemerintahan guna tercapainya kondisi negara yang lebih baik dan lebih bersih. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat laporan pelaksanaan pengukuran

suatu capaian kinerja Deputi Bidang SDM Aparatur pada tahun 2012, tentunya harus terlebih dahulu disusun pula suatu penetapan kinerjanya. Penetapan kinerja merupakan fokus yang akan diupayakan oleh seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur. Fokus perhatian utama Deputi Bidang SDM Aparatur adalah mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah penyempurnaan peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian yang mengarah pada manajemen kepegawaian yang berbasis pada pola karier dan kompetensi dengan titik berat pada sistem kompetensi. Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen tersebut disusun rencana strategik kedeputian dan setiap tahun dilakukan penetapan kinerja tahunan. Penetapan kinerja tahun 2012 sebagai berikut: [Type text]

[Type text

Tabel II.1 Penetapan Kinerja (PK) Di Lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur Tahun 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja,akuntabel dan sejahtera

Usulan kebijakan mengenai penghasilan PNS berdasarkan hasil analisis dikaitkan dengan tingkat inflasi Jumlah K/L dan Pemda yang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan melakukan penataan PNS sesuai aturan Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan penegakan disiplin sesuai aturan Jumlah K/L dan Pemda yang melakukan penataan jabatan PNS sesuai aturan Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan pemeringkatan jabatan sesuai aturan Jumlah K/L dan Pemda yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat

Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekruitmen CPNS pada website masing-masing yang terintegrasi dengan website Kementerian PAN dan RB Peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses [Type text]

Target 1 dokumen

Waktu Penyelesaian Desember 2012

40 K/L 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota

Desember 2012

40 K/L 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota 40 K/L 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota 40 K/L 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota 40 K/L 33 Provinsi 33 Kab

Desember 2012

Keterangan

Desember 2012

Desember 2012

Desember 2012

33 Kota


Desember 2012

1 Per. Men. PAN dan RB

Juni 2012

Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

[Type text Sasaran Strategis

Indikator Kinerja rekruitmen CPNS (dilaksanakan bersama Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekruitmen CPNS

[Type text]

Target

Waktu Penyelesaian

1 Laporan

Desember 2012

Peraturan tentang Sistem Rekruitmen CPNS di K/L secara online

1 SE. Men. PAN dan RB

Juni 2012

Peraturan tentang mekanisme pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum


Mei 2012

Perubahan PP tentang Disiplin PNS (PP.53/2012) yang mengatur mengenai gratifikasi dan sanksi terhadap perangkat kecamatan

1 RPP

September 2012

Peraturan tentang Konflik Kepentingan bagi pejabat di lingkungan birokrasi


Juni 2012

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil

1 RPP

Februari 2012

Jumlah SDM tenaga Analis Jabatan (ANJAB) di K/L dan Pemda yang dilatih

4.125 orang

Juni 2012

Rencana Kebutuhan Pegawai 1 Dokumen secara Nasional dan Kompetensi yang dibutuhkan

Desember 2012

Rancangan Peraturan Presiden mengenai Beasiswa Tugas Belajar Luar Negeri dan Dalam Negeri bagi Aparatur Negara

1 RPepres

April 2012

Analisis tentang Kebijakan

1 Kajian

Desember

Keterangan

Pengembangan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur


Indikator Kinerja

Target

dan Penganggaran Untuk Exit Policy (Rencana Pemerintah tentang Program Pensiun Dini PNS)

[Type text]

Waktu Penyelesaian 2012

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam Jabatan secara terbuka (Revisi PP No. 100/2000 jo PP No. 13/2002)

1 RPP

Maret 2012

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pengukuran Kinerja Pegawai

1 RPP

April 2012

Penetapan RUU Aparatur Sipil Negara oleh DPR RI

Penetapan DPR RI

(Sesuai Jadwal DPRRI)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Aparatur) berbasis sertifikasi keahlian (revisi PP No. 101/2000)

1 RPP

Agustus 2012

Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan Promosi Jabatan secara terbuka untuk Pejabat Eselon I dan II di K/L dan pemda


Desember 2012

Evaluasi Pendidikan Kedinasan Aparatur

1 Lap hasil evaluasi

Juni 2012

Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Penataan dan Pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bekerjasama dengan BPKP


Juni 2012

Revitalisasi Sistem National Assessment Center untuk rekruitmen, pelatihan dan promosi jabatan Aparatur Negara

1 Sistem NAC (National Assessment Center) Terpadu

Juni 2012

Per. Men. PAN dan RB

1 Per. Men.

Agustus

Keterangan

Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM Aparatur


[Type text]

Indikator Kinerja

Target

Waktu Penyelesaian 2012

tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah ke dalam Jabatan Fungsional bersama Deputi Bidang Kelembagaan

PAN dan RB

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggajian Berbasis Kinerja

1 RPP

Desember 2012

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

1 RPP

Desember 2012

Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan penegakan kode etik sesuai aturan


Desember 2012

Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman penanganan Konflik kepentingan aparatur Penggiatan Pelaksanaan Gerakan Kesederhanaan Hidup Pejabat Birokrasi sesuai aturan


Maret 2012

1 Kegiatan kampanye Nasional

Juli 2012

Keterangan

Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur

Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM Aparatur

Keppres No.10/1974

[Type text

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012

I

ndikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang akan digunakan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur dalam rangka menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja di lingkungkungan Deputi Bidang SDM Aparatur. Mengingat pentingnya penetapan indikator kinerja utama bagi masing-masing unit organisasi sebagaimana tersebut di atas, maka Meneg. PAN melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

47 Tahun 2011 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Di dalam Permenpan tersebut telah ditetapkan 4 (empat) capaian indikator kinerja di lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur. Keempat indikator kinerja utama adalah: 1.

Persentase PNS yang menduduki jabatan sesuai dengan prasyaratan administrasi dan kompetensi jabatan;

2.

Persentase PNS yang telah memiliki sertifikat kompetensi;

3.

Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka;

4.

Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS.

Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Di Lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan

Satuan

Target Realis asi

Terwuju dnya SDM

Persentas e PNS yang

Jumlah instansi yang telah

40 K/L, 33 Prov, 33

40 K/L, 33

[Type text]

40 K/L, 33

% Capaia n Terha dap Target 100%

Keterangan

Aplikasi database perencanaan

[Type text Aparatur yang kompete n dan kompetit if

mendudu ki jabatan sesuai dengan prasyarat administr asi dan kompeten si jabatan Persentas e PNS yang telah memiliki sertifikat kompeten si;

melakukan perencanaa n SDM

Kabupat en dan 33 Kota

Prov, 33 Kabup aten dan 33 Kota

Prov, 33 Kabup aten dan 33 Kota

Persentase IP yang telah menerapka n sistem rekrutmen terbuka;

Persenta se

100%

100 %

10%

10 %

Persentase penurunan permasalah an pada proses rekrutmen PNS. Persentas e IP yang telah menerapk an kebijakan promosi terbuka;

[Type text]

Jumlah IP yang telah menerapka n kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi ;

10

10

10

Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu;

50%

50 %

50%

100%

100%

Laporan Analisis

[Type text Persentase PNS yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan;

60%

Persentase 60% pejabat yang memiliki kesesuaian dengan prasyarat administras i dan kompetensi jabatan; Persentase PNS yang telah mengikuti diklat lebih dari 10% jam kerjanya Persentase PNS yang telah memiliki sertifikasi kompetensi

5%

50%

Persentase 50% IP yang telah melaksanak an evaluasi kebutuhan diklat.

[Type text]

60%

60%

60%

60%

5%

5%

50%

50%

50%

50%

[Type text Persentase • 50% IP yang telah menerapka n kebijakan tunjangan berdasarka n pada kinerja; Persentase penyusuna n Sistem (RUU/RPP) pengelolaa n dana pensiun PNS. Persentas Persentase e penurunan penuruna pelanggara n indikasi n terhadap kasus KKN ketentuan yang tentang melibatka konflik n PNS kepentinga n

B.

50%

50%

10%

10%

10%

Persenta se

10%

10%

100%

Laporan Analisis

ANALISIS DESKRIPTIF CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012

A

nalisis deskriptif terhadap capaian indikator kinerja Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur untuk setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan berorientasi pada percepatan pelaksanaan

reformasi birokrasi di pusat dan daerah, berorientasi pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah,

yang difokuskan pada agenda program

percepatan reformasi birokrasi Bidang SDM Aparatur.

[Type text]

[Type text IK ke-1 :

PERSENTASE PNS YANG MENDUDUKI JABATAN SESUAI DENGAN PRASYARATAN ADMINISTRASI DAN KOMPETENSI JABATAN

Capaian kinerja indikator ini diukur melalui kinerja 1 (satu) kegiatan, yaitu: Jumlah instansi yang telah melakukan perencanaan SDM.

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya perencanaan SDM aparatur secara nasional. Adapun target renstra tahun 2010-2014, untuk tahun 2012 yaitu 40 K/L, 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota (instansi) yang telah melakukan perencanaan SDM.

Tahun 2012, sub kegiatan atau output dari indikator kinerja utama ini menghasilkan : 1. 1 (satu) PP formasi PNS 2. 40 K/L, 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota (instansi) yang telah menyusun perencanaan SDM 3. 40 K/L, 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota (instansi) instansi yang telah melakukan analisis jabatan dan beban kerja 4. 40 K/L, 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota (instansi) Perencanaan SDM aparatur secara nasional

Jadwal Pelaksanaan

:

Untuk melaksanakan kegiatan terhadap Jumlah instansi yang telah melakukan perencanaan SDM, jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan yang terdapat di dalam laporan perkembangan kegiatan kedeputian bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB. No. 1

2

[Type text]

KEGIATAN Jumlah K/L dan Pemda yang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan melakukan penataan PNS sesuai aturan Jumlah K/L dan Pemda yang mengirimkan data usulan formasi PNS

TARGET 40 K/L 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota

40 K/L 33 Provinsi 33 Kab

CAPAIAN 72 K/L 489 Instansi Daerah

20 K/L 4 Provinsi 17 Kab/Kota

[Type text secara tepat dan akurat

33 Kota

3

Jumlah SDM tenaga Analis Jabatan (ANJAB) di K/L dan Pemda yang dilatih

4.125 orang

4.241 orang (melebih target sejumlah 116 orang)

4

Jumlah K/L dan Pemda yang melakukan penataan jabatan PNS sesuai aturan


50 K/L

5

Rencana Kebutuhan Pegawai secara Nasional dan Kompetensi yang dibutuhkan

1 Dokumen

1 Dokumen

6

Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah ke dalam Jabatan Fungsional bersama Deputi Bidang Kelembagaan


1 RPerPres 1 RPer.Men. PAN-RB

IK ke-2

: PERSENTASE PNS YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI

Capaian kinerja indikator kinerja utama ini diukur melalui kinerja 2 (dua) kegiatan, yaitu: a) Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka; b) Persentase penurunan permasalahan pada proses rekrutmen PNS;

Sasaran kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen. Adapun target renstra tahun 2010-2014, untuk tahun 2012 yaitu : 1) 100% instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka 2) 10 % penurunan permasalahan pada proses rekrutmen PNS

Tahun 2012, sub kegiatan atau output dari indikator kinerja utama ini menghasilkan : a) PP penyempurnaan PP 98/200 jo PP 11/2002 b) 1 (satu) naskah Konsorsium dengan PTN dalam penyusunan soal dan pelaksanaan seleksi CPNS [Type text]

[Type text c) 1 (satu) Laporan pelaksanaan seleksi CPNS d) 1 (satu) Laporan pengaduan pengadaan CPNS

Jadwal Pelaksanaan

:

Untuk melaksanakan kegiatan terhadap Persentase instansi pemerintah

yang telah

menerapkan sistem rekrutmen terbuka dan Persentase penurunan permasalahan pada proses rekrutmen PNS, jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan yang terdapat di dalam laporan perkembangan kegiatan kedeputian bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB.

No. 1.

2.

3

4

5

[Type text]

KEGIATAN Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekruitmen CPNS Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekruitmen CPNS pada website masing-masing yang terintegrasi dengan website Kementerian PAN dan RB Jumlah Peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekruitmen CPNS (dilaksanakan bersama Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas) Jumlah Rancangan Peraturan tentang Sistem Rekruitmen CPNS di K/L secara online Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil

TARGET

CAPAIAN

1 Laporan

1 Laporan


20 K/L 4 Provinsi 17 Kab/Kota


1 Rancangan Per.Meneg. PAN Tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Proses Rekruitmen CPNS

1 SE. Men. PAN dan RB

1 Permenpan No. 233 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan PNS

1 RPP

1 RPP 1 RPP Formasi 1 RPP Pengadaan

[Type text

IK ke-3

: PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH MENERAPKAN KEBIJAKAN PROMOSI TERBUKA

Ada 2 sasaran yang terdapat dalam capaian kinerja ini, yaitu : a) Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka; b) Terwujudnya sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja

I. Capaian kinerja Pertama Capaian kinerja pertama dalam indikator kinerja utama ini diukur melalui kinerja 4 (empat) kegiatan yaitu : 1) Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi; 2) Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu; 3) Persentase PNS yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan; 4) Persentase pejabat yang memiliki kesesuaian dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan ;

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka. Adapun target renstra tahun 2010-2014, untuk tahun 2012 yaitu: a) 10 Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi; b) 50 % instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu; c) 60% instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu d) 60% pejabat yang memiliki kesesuaian dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan Tahun 2012, sub kegiatan atau output dari indikator kinerja utama ini menghasilkan :

[Type text]

[Type text a) 50 % PNS per instansi pemerintah sesua PP yang telah memiliki sertifikat kompetensi b) 1 (satu) penyempurnaan PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS (10% jam kerja) c) 10 (sepuluh) instansi pemerintah yang telah melakukan analisis kebutuhan diklat d) 1 (satu) Pedoman standardisasi jabatan struktural e)

1(satu) Pedoman standardisasi jabatan fungsional

f)

1 (satu) Revisi PermenPANRB tentang jabatan widyaiswara

g) 100 (seratus) orang penguatan kualitas dan kuantitas widyaiswara/ tenaga pengajar/ instruktur

Jadwal Pelaksanaan

:

Untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan diatas, jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan yang terdapat di dalam laporan perkembangan kegiatan kedeputian bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB.

No. 1.

KEGIATAN TARGET Peraturan tentang 1 Per. Men. PAN dan RB mekanisme pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum

2

Peraturan tentang mekanisme pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum

[Type text]


CAPAIAN 1 PermenPANRB No. 78 Tahun 2012 tentang pengawasan seleksi pegawai untuk promosi di lembaga penegak hukum 1 PermenPANRB No. 78 Tahun 2012 tentang pengawasan seleksi pegawai untuk promosi di

[Type text lembaga penegak hukum 3

Rancangan Peraturan Presiden mengenai Beasiswa Tugas Belajar Luar Negeri dan Dalam Negeri bagi Aparatur Negara Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam Jabatan secara terbuka (Revisi PP No. 100/2000 jo PP No. 13/2002)

1 RPepres

1 RPerpres

1 RPP

1 RPP

5


1 RPP

1 PP No. 46 Tahun 2011

6

Penetapan RUU Aparatur Sipil Negara oleh DPR RI

Penetapan DPR RI

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Aparatur) berbasis sertifikasi keahlian (revisi PP No. 101/2000)

1 RPP

Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan Promosi Jabatan secara terbuka untuk Pejabat Eselon I dan II di K/L dan


4

7

[Type text]

1. Rapat dengan Wapres tanggal 27 Desember 2012 2. DIM yang disepakati akan dilaporkan ke Presiden 3. Bahan selesai disiapkan 4. 1 RPP

6 K/L

[Type text pemda 8


1 RPP

1 PP No. 46 Tahun 2011

9

Evaluasi Pendidikan Kedinasan Aparatur

1 Lap hasil evaluasi

1 Laporan

10

Revitalisasi Sistem National Assessment Center untuk rekruitmen, pelatihan dan promosi jabatan Aparatur Negara

1 Sistem NAC (National Assessment Center) Terpadu

1 Sistem dalam bentuk Per.Men.PANRB

II. Capaian Kinerja Kedua Sedangkan capaian kinerja yang kedua dalam indikator kinerja utama ini diukur melalui kinerja 4 (empat) kegiatan yaitu : 1) Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan tunjangan berdasarkan pada kinerja; 2) Persentase penyusunan Sistem (RUU/RPP) pengelolaan dana pensiun PNS.

Sasaran kegiatan ini adalah Terwujudnya sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja. Adapun target renstra tahun 2010-2014, untuk tahun 2012 yaitu: a) 50% instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan tunjangan berdasarkan pada kinerja; b) 10% penyusunan Sistem (RUU/RPP) pengelolaan dana pensiun PNS Tahun 2012, sub kegiatan atau output dari indikator kinerja utama ini menghasilkan : a) 40 K/L, 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota (instansi) pemerintah yang telah melakukan evaluasi jabatan; b) 40 K/L, 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota data instansi pemerintah yang telah menerima tunjangan kinerja; c)

1 (satu) PP penyempurnaan PP 7/1977 tentang Gaji;

[Type text]

[Type text d) 1 (satu) draft kebijakan tentang sistem dan anggaran untuk SDM yang mengundurkan diri khususnya yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi

Jadwal Pelaksanaan

:

Untuk melaksanakan capaian kinerja yang kedua diatas , jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan. (terdapat di dalam laporan perkembangan kegiatan kedeputian bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB) No. 1.

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

Analisis tentang Kebijakan dan Penganggaran Untuk Exit Policy (Rencana Pemerintah tentang Program Pensiun Dini PNS)

1 Kajian

1 RPerpres tentang Pemberian Uang Kompensasi Untuk Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun Secara Sukarela Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi.

2.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggajian Berbasis Kinerja

1 RPP

20 Perpres 1 RPP tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri

3.

Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan pemeringkatan jabatan sesuai aturan

50 K/L

4

Usulan kebijakan mengenai penghasilan PNS berdasarkan hasil analisis dikaitkan dengan tingkat inflasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

40 K/L 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota 1 dokumen

5

[Type text]

1 RPP

2 Dokumen

1 RPP

[Type text IKU ke-4:

PERSENTASE PENURUNAN INDIKASI KASUS KKN YANG MELIBATKAN PNS

Capaian kinerja indikator kinerja utama ini diukur melalui kinerja 3 (tiga) kegiatan, yaitu: a) Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS; b) Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS; c) Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentuan tentang konflik kepentingan.

Sasaran kegiatan ini adalah Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin. Adapun target renstra tahun 2010-2014, untuk tahun 2012 yaitu: a) 10 % penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS; b) 10% penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS; c) 10% penurunan pelanggaran terhadap ketentuan tentang konflik kepentingan. Tahun 2012, sub kegiatan atau output dari indikator kinerja utama ini menghasilkan : 1) 10 % instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran konflik kepentingannya turun; 2) 10 % instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran disiplin dan etikanya turun; 3) 1 (satu) Kebijakan tentang konfirmasi kepada PPATK dalam promosi jabatan; 4) 1 (satu) SE Menteri tentang larangan bagi PNS untuk menjalankan unit usaha; 5) 1 (satu) Permenpan tentang kewajiban menyampaikan LHKASN; 6) 1 (satu) SE Menteri tentang pelaporan LHKASN sebagai dasar dalam kenaikan pangkat; 7) 1 (satu) SE Menteri tentang larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi;

Jadwal Pelaksanaan

:

Untuk melaksanakan kegiatan diatas , jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan yang terdapat di dalam laporan perkembangan kegiatan kedeputian bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB.

No. 1.

[Type text]

KEGIATAN

Perubahan PP tentang

TARGET

1 RPP

CAPAIAN

1 RPP Perubahan PP 53 Tahun

[Type text Disiplin PNS (PP.53/2010) yang mengatur mengenai gratifikasi dan sanksi terhadap perangkat kecamatan

C.

2010 tentang Disiplin PNS

2.

Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan penegakan disiplin sesuai aturan


3.

Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan penegakan kode etik sesuai aturan


4

Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman penanganan Konflik kepentingan aparatur


Per. Men. PAN dan RB No. 37 Tahun 2012 tentang Benturan Kepentingan

5

Penggiatan Pelaksanaan Gerakan Kesederhanaan Hidup Pejabat Birokrasi sesuai aturan

1 Kegiatan kampanye Nasional

1 Rancangan SE Men. PAN dan RB tetang kesederhanaan hidup pejabat birokrasi

27 K/L 11 Provinsi 18 Kab 15 Kota 27 K/L 11 Provinsi 18 Kab 15 Kota

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2012 alam rangka melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mencapai pegawai negeri Sipil yang profesional netral dan sejahtera melalui sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang berbasis prestasi kerja. Pada Tahun 2012 Deputi Bidang SDM Aparatur didukung anggaran belanja negara dengan realisasi

sebagai berikut :

[Type text]

[Type text

Tabel III.2 Kinerja Keuangan Tahun 2011 Di Lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur

No.

Kegiatan

1

2

1 2

Penyusunan dan Penyempurnaan SOP Kedeputian SDM Aparatur Forum Koordinasi Kebijakan Manajemen SDM Aparatur

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

3

4

187,300,000

125,737,500

67.13

578,969,000

211,932,275

36.61

1,217,700,000

473,392,900

38.88

5

3

Evaluasi Formasi Tahun 2009 , Penyusunan Formasi Tahun 2012 dan Perencanaan Kebutuhan PNS dan PTT Nasional

4

Kebijakan Sistem Rekruitmen PNS Berbasis Kompetensi

400,100,000

19,194,300

4.80

5

Penyusunan dan Desiminasi Pedoman Perencanaan SDM

387,510,000

51,126,300

13.19

6

Koordinasi Pengadaaan PNS Nasional

1,335,481,000

917,684,075

68.72

7

Koordinasi hasil verifikasi data tenaga honorer

968,850,000

399,981,600

41.28

8

Pengelolaan Sistem Database SDM Aparatur

690,359,000

248,356,500

35.97

9

Penyusunan dan Perumusan Gaji/Tunjangan PNS/Polri

348,239,000

328,577,400

94.35

10

Sosialisasi RPP tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

388,610,000

176,924,650

45.53

11

Sosialisasi Perpres dan Penyusunan Permenpan Penilaian, Pengang-katan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural

381,882,000

69,188,300

18.12

12

Finalisasi dan Sosialisasi RPP tentang Pembatasan PNS dalam Usaha Swasta

449,750,000

202,640,000

45.06

13

Finalisasi dan Sosialisasi RPP tentang Pemberian Cuti PNS

449,750,000

212,090,500

47.16

14

Finalisasi dan Sosialisasi RPP ttg Disiplin PNS, Sosialisasi PP ttg Larangan PNS menjadi angg. parpol, Sosialisasi Kode Etik PNS

948,592,000

459,976,274

48.49

15

Sosialisasi RPP tentang Pegawai Tidak Tetap

654,361,000

183,870,839

28.10

16

Penyusunan PerMenPAN tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier PNS

299,880,000

89,249,400

29.76

17

Penyusunan RUU Kepegawaian Negara (Manajemen SDM Aparatur)

596,120,000

410,214,600

68.81

18

Uji Materi RPP Penyempurnaan PP No 16/1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS

395,784,000

144,065,900

36.40

19

Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS

302,852,000

127,918,600

42.24

20

Penyempurnaan Sistem Tabungan Hari Tua Bagi PNS

299,352,000

60,914,500

20.35

[Type text]

[Type text

334,828,000

92,655,300

27.67

22

Penyusunan RperPres tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Serta Sosialisasi Rperpres tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Evaluasi Hasil Pembobotan Jabatan

622,090,000

166,509,700

26.77

23

Penyusunan Standarisasi Peringkat Jabatan bagi PNS

522,799,000

112,395,400

21.50

24

Penyusunan RUU tentang Remunerasi Penyelenggara Negara

625,111,000

255,629,300

40.89

13,386,269,000

5,540,226,113

41.39

21

TOTAL

Tabel III.3 Kinerja Keuangan Tahun 2012 Di Lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur

KEGIATAN

PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN GAJI/TUNJANGAN PNS/POLRI

PAGU ANGGARAN

REALISASI

PERSENTASE

297.505.000

248.869.500

83,65%

616.560.000

322.948.000

52,38%

385.200.000

189.628.000

49,23%

277.062.000

175.232.600

63,25%

SOSIALISASI PP TENTANG DISIPLIN, PP TENTANG LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARPOL DAN SOSIALISASI PP TENTANG KODE ETIK PNS

830.821.000

238.126.000

28,66%

PENYUSUNAN RPP TENTANG PENYEMPURNAAN PP 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PNS

409.040.000

171.482.200

41,92%

PENYUSUNAN RPP MENGENAI DIKLAT JABATAN PNS

451.080.000

103.455.800

22,94%

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

722.715.000

328.443.325

45,45%

1.020.525.000

664.351.582

65,10%

461.633.000

213.673.278

46,29%

EVALUASI HASIL PEMBOBOTAN JABATAN (VALIDASI PERINGKAT JABATAN) PENYUSUNAN RUU TENTANG REMUNERASI PENYELENGGARA NEGARA PENYUSUNAN RPP DANA PENSIUN PNS &TAHT PNS (Penyempurnaan Sistem ASKES Bagi PNS dan Penerima Pensiun beserta keluargannya)

PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANGUNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SOSIALISASI RPP TENTANG PENGADAAN PNS/SOSIALISASI RPP TENTANG FORMASI PNS

[Type text]

[Type text

PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN PNS NASIONAL

1.283.998.000

KOORDINASI HASIL VERIFIKASI DATA TENAGA HONORER (PENDATAAN NON PNS) Sosialisasi /Penyusunan RPP/PP Honorer

1.186.553.100

92,41%

546.190.000

482.448.232

88,33%

KOORDINASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN SDM APARATUR

626.039.000

585.065.500

93,46%

PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PAN DAN RB BIDANG SDM APARATUR

33.000.000

28.200.000

85,45%

PENGELOLAAN SISTEM DATABASE SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

456.350.000

300.135.800

65,77%

SOSIALISASI PELAKSANAAN RPP/PP TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP

296.590.000

191.020.400

64,41%

[Type text]

[Type text

BAB IV PENUTUP

P

ada tahun 2012 ini perubahan kearah manajemen sumber daya manusia yang berbasis prestasi kerja, sudah memasuki tahap akhir terutama dari aspek peraturan. Selain perubahan terhadap aturan yang ada perlu juga disusun peraturan baru untuk mengimplementasikan manajemen SDM yang berbasis prestasi kerja secara menyeluruh.

Akhirnya, profesionalisme PNS yang selama ini didambakan diharapkan akan segera dapat terwujud jika salah satu faktor penting yang mempengaruhinya mendapat perhatian yang serius yaitu aransemen pengaturan yang selalu disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis SDM Aparatur Negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat

terlaksana secara

optimal, berhasilguna dan berdayaguna bagi kepentingan negara dan bangsa. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Walaupun terlihat dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2012 menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan akan tetapi, sebenarnya didalam proses pelaksanaannya masih menyisakan relatif banyak permasalahan. Permasalahan tersebut tidak muncul didalam matrik capaian Indikator Kinerja Utama karena target yang ditetapkan hanya bersifat kuantitatif semata, misalkan laporan, RPERPRES, RPP, RUU,Naskah Kajian. Oleh karena itu permasalahan yang bersifat kualitatif misalnya, kualitas proses dan hasil sebuah kegiatan baru akan terlihat didalam penjelasan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama. Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menghindari kesalahan persepsi terkait capaian akuntabilitas kinerja di lingkungan Kedeputian SDM Aparatur, diharapkan menganilisis keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja tersebut secara komprehensif yaitu tidak hanya melihat matrik capaian IKU-nya saja tetapi harus pula melihat dan membaca penjelasan capaian masing-masing indicator kinerja dimaksud.

[Type text]

[Type text Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah selain harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase, juga harus dapat menjelaskan aspek-aspek penghambat atau kendala dalam proses pelaksanaan masingmasing kegiatan.

[Type text]

[Type text

LAMPIRAN-LAMPIRAN

• Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 • Penetapan Kinerja Di Lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur Tahun 2012

[Type text]

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi SDM Aparatur Tahun 2012

Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahun 2012

Lampiran 2


• Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 • Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2012


Lampiran 3

Rencana Kinerja Tahun 2012

Lampiran 4


Penetapan Kinerja Di Lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur Tahun 2012

KATA PENGANTAR. [Type text

Recommend Documents