PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN, PERBATASAN PULAU TERPENCIL, TERPENCIL RAWAN BENCANA DAN KONFLIK, MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU
TUPOKSI KEMENTERIAN PDT PERPRES NO. 47 Tahun 2009 47 9
•
Perpres Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 47, disebutkan bahwa KPDT merupakan salah satu dari sebelas Kementerian yang menangani Urusan salah satu dari sebelas Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah. UU Nomor 39 Tahun 2008
•
Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Negara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPDT menyelenggarakan fungsi: a) b)) c) d)
perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; p j g y ; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
2
PRINSIP DAN STRATEGI PERCEPATAN PDT
Pemerataan Keadilan Pemihakan Pemberdayaan Percepatan Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan 3
KERANGKA STRATEGIS PERCEPATAN PDT 1) Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia a. Peningkatan P i k t Kapasitas K it Kewirausahaan K i h M Masyarakat k t b. Penguatan Kapasitas Ketrampilan Dan Manajerial c. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pemenuhan Kecukupan Nutrisi e. Peningkatan P i k t Kualitas K lit Pendidikan P didik Masyarakat M k t 2) Optimalisasi potensi wilayah daerah tertinggal a. Pengembangan 'SATU‐PRUKAB', pemilihan satu produk unggulan untuk satu kabupaten sekaligus g menjadi j unggulan gg kawasan ((PRUKAS)) dalam rangka g pengembangan p g g produk p unggulan nasional (PRUNAS) b. Peningkatan alokasi investasi pemerintah c. Penguatan peran investasi swasta d. Pengembangan g g jjaringan g Corporate p Social Responsibility p y ((CSR)) 3) Pengembangan infrastruktur daerah tertinggal a. Peningkatan kualitas akses dan jaringan daerah terisolir dan terluar b. Pengembangan akses dan jaringan ekonomi dan produksi antar wilayah c. Pengembangan P b i f t kt layanan infrastruktur l d dasar d. Pengembangan infrastruktur informatika dan komunikasi e. Penataan dan pengelolaan lahan 4) Penguatan modal sosial dan lingkungan hidup a. Penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi b. Penguatan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakat c. Pengelolaan keberlanjutan lingkungan hidup
4
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DALAM RPJPN 20052005-2025 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN 1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah‐wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah‐wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata‐ rantai proses industri dan distribusi. 3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah‐wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah‐wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. 4. Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanggal 5
PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
11 Prioritas Nasional
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
gg g Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi K b d K i i d I iT k l i
6
DEFINISI & KRITERIA DAERAH TERTINGGAL DEFINISI : Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. nasional
KRITERIA KETERTINGGALAN (1)
Perekonomian Masyarakat (Prosentase Penduduk Miskin)
(2)
Sumberdaya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja)
(3)
Prasarana dan Sarana (Infrastruktur : Transportasi, Listrik, Telepon, Pasar, Bank)
(4)
Kemampuan Keuangan Daerah (Celah Fiskal)
(5)
Aksesibilitas (Jarak dan Tingkat Kesulitan Daerah) (Jarak dan Tingkat Kesulitan Daerah)
(6)
Karakteristik Daerah (Bencana, Konflik, Perbatasan)
7
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN DAN TERTINGGAL DI PERBATASAN DAN PULAU TERPENCIL
Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dalam RPJPN 2005-2025 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka pengembangan kawasan perbatasan diarahkan sebagai berikut: “Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulaupulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian”
9
Pembangunan Perbatasan dalam Prioritas Nasional dan Bidang RPJMN 2010-2014 BUKU 1 Prioritas Nasional 11 Prioritas Nasional: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal Tertinggal, Terdepan, Terdepan Terluar Terluar, & Pasca-konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas Lainnya : 1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Bidang Perekonomian 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
BUKU 2 Prioritas Bidang 11 Bidang : 1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas 1 bidang 2. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama 3. Ekonomi 4 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Sarana dan prasarana 6. Politik Sub bidang : politik dalam negeri dan komunikasi Prioritas sub bidang : pelembagaan demokrasi 7. Pertahanan dan keamanan 8. Hukum dan aparatur 9. Wilayah dan tata ruang P i it Bid Prioritas Bidang : P Pembangunan b K Kawasan Perbatasan 7. Sumber daya alam dan lingkungan hidup 8. Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional
10
PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN I. Aspek Batas Wilayah 1. Segmen batas negara di darat dan di laut (Batas Laut Wilayah, Zona Ekonomi Ekslusif, d Batas dan B L d Kontinen) Landas K i ) belum b l tuntas seluruhnya l h d masih dan ih ada d overlapping l i claim l i 2. Kerusakan dan pergeseran pilar‐pilar batas darat 3. Minimnya ketersediaan Pos Lintas Batas (PLB) beserta fasilitas penunjangnya untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas negara secara efektif. efektif
II. Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum 1. Maraknya gangguan keamanan seperti pencurian ikan, pembalakan hutan, pelintas batas illegal, perdagangan illegal, serta berbagai bentuk penyelundupan; 2. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan 3. Sistem dan pola pengamanan perbatasan masih belum terintegrasi 4. Masih rendahnya kesejahteraan aparatur terkait dengan pengamanan dan pengawasan perbatasan
11
PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN III. Aspek Pembangunan Kawasan 1. Belum berkembangnya pusat‐pusat pelayanan di kawasan perbatasan sehingga kegiatan sosial dan ekonomi terbatas, masyarakat berorientasi kepada pusat pelayanan di negara tetangga; 2. Minimnya sarana dan prasarana transportasi yang menyebabkan keterisolasian 3. Minimnya ketersediaan sarana komunikasi dan informasi masih terbatas, sehingga informasi dan wawasan tentang perkembangan nasional kurang diketahui masyarakat 4. Minimnya y akses masyarakat y kepada p pelayanan p y sosial dasar 5. Pemanfaatan SDA kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan; 6. Lemahnya koordinasi antarsektor, antar pusat dan daerah, dan antarpemerintah daerah. 7. Masih kurang efektifnya kerjasama sosial‐ekonomi perbatasan antar negara dalam mendorong percepatan pembangunan b d kawasan di k perbatasan. b
1. 2. 3 3. 4.
Masih minimnya partisipasi swasta dalam pembangunan Masih rendahnya kualitas SDM percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kesenjangan pembangunan yang tinggi dengan di wilayah negara tetangga (Malaysia); 12
PERBATASAN NKRI DENGAN 10 NEGARA
RI‐PHIL
RI‐PALAU
RI‐MAL Negara yang berbatasan Darat : RI‐SING 1. Papua Nugini 2. Timor Leste 3. Malaysia 4. Singapura
RI‐SIN
Negara Yang Berbatasan Laut : 1. Australia 2. Filipina 3. Palau 4. Thailand 5. Vietnam 6. India
Batas Laut Teritorial Batas Landas Kontinen
RI‐RDTLLESTE
Batas Zona Ekonomi Eksklusif 13
SEBARAN LOKASI 27 KABUPATEN PERBATASAN TERTINGGAL
14
PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS Ind – India
Ind ‐ Singapura
Ind ‐ Vietnam
Ind ‐ Philipina
Ind ‐ Philipina
Ind ‐ Palau
P.Rondo (NAD) •Tidak Berpenduduk •Ada Suar •Ada Suar
P.Nipa (Riau) •Tidak Berpenduduk •Ada Suar •Ada Suar
P.Sekatung (RIAU) •Tidak Berpenduduk •Ada Suar •Ada Suar
P.Marore (SULUT) •Berpenduduk •Ada Suar •Ada Suar
P.Miangas (SULUT) •Berpenduduk •Ada Suar •Ada Suar
P.Fani (PAPUA) •Tdk Berpenddk •Ada Suar •Ada Suar
Ind ‐ Palau Ind ‐ Philipina
P.Fanildo dan Bras (PAPUA) •Tdk Berpenddk dk ddk •Tdk Ada Suar
P.Marampit (MALUT) •Berpenduduk B d d k •Tidak Ada Suar
Ind ‐ Malaysia P.Berhala (SUMUT) •Tidak Berpenduduk •Ada Mercusuar
Dit. TRLP3K, DKP Sumber: Dishidros TNI‐AL
Ind ‐ Australia
Ind – Timor Leste
P.Dana (NTT) •Tidak Berpenduduk •Tidak Ada Suar •Tidak Ada Suar
P.Batek (NTT) •Tidak Berpenduduk •Ada Suar blm operasional •Ada Suar, blm operasional
15
PENANGANAN LOKPRI HINGGA 2014 SESUAI DOKUMEN GRAND DESIGN PERBATASAN LOKPRI Lokpri Darat
2012
2013
2014
28 (TA)
28 (TL)
28 (TP)
13 (TA) ( )
13(TL) ( ) 27 (TA)
Lokpri Laut
11 (TA)
11 (TL)
11 (TP)
18 (TA)
18 (TL) 14 (TA)
JUMLAH PER TAHAPAN JUMLAH TOTAL YG DITANGANI
39 (TA)
39 (TL) 31 (TA)
39 (TP) 31 (TL) 41 (TA)
39
70
111
TA : TAHAP AWAl; TL : TAHAP LANJUTAN; TP: TAHAP PEMANTAPAN
16
SEBARAN LOKASI KABUPATEN PERBATASAN DAN KABUPATEN PERBATASAN TERTINGGAL 349 Kabupaten dan 91 Kota Daerah Tertinggal (Nasional)
183 Kab/Kota Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal (KPDT)
39 Kabupaten / Kota Perbatasan (Nasional)
27 Kabupaten Perbatasan Daerah Tertinggal
38 Kabupaten 38 Kabupaten Perbatasan yang mempuanyai 60 Pulau Terluar (N i (Nasional) l)
14 Kabupaten 14 Kabupaten Perbatasan yang Mempunyai 56 Pulau Terluar
15 Kabupaten Perbatasan Darat Perbatasan Darat
12 Kabupaten 12 Kabupaten Perbatasan Laut
17
RENCANA PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN DI DAERAH TERTINGGAL
Modal Dasar Potensi Daerah Perbatasan
Peningkatan Kwantitas Potensi Lokal Melalui :
Pengendalian 1 Program Grand Design & Master Plan 2 Pengawasan Pembangunan (Monitoring & Evaluasi) 3 Penguatan P t & Modernisasi M d i i Nilai-nilai Nil i il i Budaya B d Lokal
Program Pendidikan Sumber Daya AL ALam
Sumber Daya Manuasia
Nilai Kearifan Lokal
Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan
Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Pembentukan Kader Penggerak Pembangunan Perbatasan
Prsarana & Srana Komunikasi dan Informasi
1 2 3 4 5 6
Kesra Kawan Perbatasan
Koordinasi K di i F Fasilitasi ili i dan d K Kebijakan bij k Pemerintah Pusat dan Daerah Kebijakan Peraturan Khusus Investasi/ Permodalan Iptek p dan Ilmu Pendukung g Pengelolaan g Perbatasan Managemen Pengelolaan Perbatasan SDM & Tenaga Kerja Terlatih 18
PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN TERTINGGAL STRATEGI KPDT
MASALAH PERBATASAN
ASPEK SARANA & PRASARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR
ASPEK PERTAHAN PERTAHAN KEAMANAN
Peningkatan Kemampuan Masyarakat Kemandirian Dnsi Sumber Daya y Wilayah di y Daerah Tertingigal di Daerah Perbatasan
Penangan Masalah
Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan REVITALISASI INFRSTRUKTUR PERBATASAN Penguatan Integritas Ekonomi Antara Daerah Tertinggal dan Daerah Maju
Aspek sumber ASPEK TAPAL daya BATAS Manusi
Asp ek ASPEK sum ASPEK EKONOMI ber SOSIAL & daya ManBUDAYA usi
Penanganan Pengembangan Daerah Penanganan Pengembangan Daerah Khusus
STRATEGI PERTAHANAN
PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PERBATASAN
Menegakan Pilar Utama {Politik Ekonomi, Pertahanan secara Konsisten
Memperluas Pengaruh Dalam Memperluas Pengaruh Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Nasional
19
RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI PENANGANAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN DAERAH TERTINGGAL
Tujuan 1. Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Pulau‐Pulau Kecil Terdepan di daerah tertinggal i l yang dapat d menjadi j di Mainstream i b i seluruh bagi l h Stakeholder k h ld terkait, k i dengan d mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011‐2014. 2. Menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pulau‐Pulau Kecil Terdepan di daerah tertinggal yang dapat menjadi instrumen koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan PPKT tahunan bagi seluruh stakeholders terkait secara terperinci di 8 Provinsi, 10 Kabupaten, 11 Kecamatan dan 13 PPKT, sehingga dapat lebih terarah dan bersinergi.
Sasaran 1 TTersusunnya gambaran/karakteristik 1. b /k k i ik secara detail, d il potensii pengelolaan l l serta isu i dan d permasalahan PPKT di perbatasan tertinggal di 8 Provinsi. 2. Terumuskannya Rencana Induk dan Rencana Aksi secara terpadu antarsektor dan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan PKKT di 8 Provinsi. 20
Integrasi Perencanaan Pusat Pusat--Daerah dalam Pengelolaan Perbatasan & PPKT Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun) (RPJP – RTRW)
GRAND DESIGN PERBATASAN RENCANA INDUK PERBATASAN
RPJP PROVINSI
RPJM PROVINSI
RENJA K/L RENCANA AKSI PERBATASAN
RENCANA INDUK KWS. PERBATASAN Prov
RENJA SKPD Provinsi
RAD Perbatasan Provinsi
RPJM KABUPATEN
RENCANA INDUK KWS.,PERBATASAN Kab/Kota
RKA SKPD P i i Provinsi
RKPD KAB/KOTA RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD KAB/ KOTA
RTRW KAB/KOTA
RKA K/L
RKPD PROV RENSTRA SKPD PROVINSI
RPJP KAB/KOTA
Rencana Kerja Tahunan
RKP NASIONAL
RENSTRA K/L
RTRWN 2008‐ 2028
RTRW PROVINSI
Kabupaten/Kota
Rencana Strategis Sektoral Rencana Aksi (5 tahun) Pembangunan Perbatasan
RPJMN 2010‐2014
Provinsi
N Nasional
RPJPN 2005‐2025
Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun) (RPJM – Reninduk)
RENJA SKPD RENJA SKPD Kab/Kota
RAD Perbatasan Kab/Kota
RKA SKPD Kab/Kota 21
Struktur Tingkatan Rencana Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan PPKT
GRAND DESIGN
Jangka Panjang
2010 - 2025
Jangka Menengah
RENCANA INDUK
2011 - 2014
Jangka Tahunan
RENCANA AKSI RENCANA AKSI
2011…2014
Menjadi j acuan BNPP , K/L terkait,, dan BPP di daerah dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan 22
Sinergi Rencana Pengelolaan Perbatasan dan PPKT
23
KETERKAITAN RENCANA INDUK DENGAN RENCANA AKSI RENCANA INDUK : JANGKA WAKTU 5 TAHUN Dampak/Impact
Visi, Misi, Tujuan
Hasil/Outcome
Kebijakan, Strategi Kebijakan dan Agenda Program
RENCANA AKSI (12 PROVINSI) : JANGKA WAKTU TAHUNAN Keluaran/Output
Kegiatan/aktivitas
Masukan/Input
Pendanaan
24
PENUTUP 1. Pengembangan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk PPKT perlu mengacu kepada grand design, rencana induk dan rencana aksi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPP, untuk ditindaklanjuti oleh seluruh K/L dan Pemda dalam pembangunan perbatasan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 mendatang, dengan fokus lokasi pada kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) yang telah p p ( p )y g ditetapkan secara bertahap selama kurun waktu 2011‐2014; 2. Pendekatan pembangunan perbatasan dan PKKT perlu diseimbangkan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan dengan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan, dengan mengupayakan pengamanan perbatasan dan PKKT berbasis kegiatan sosial ekonomi maritim, dengan dukungan insfrastruktur yang memadai, yang dapat dikembangkan melalui kemitraan yang dibangun antara yang dapat dikembangkan melalui kemitraan yang dibangun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta; 3. Dukungan Kementerian PDT dalam penyediaan sarana prasarana pendukung pada lokasi prioritas perbatasan dan khususnya pada pulau‐ d k d l k i i i b d kh d l pulau kecil terluar yang berada pada kabupaten daerah tertinggal, melalui 25 Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan PKKT tertinggal.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI FASILITASI PENGEMBANGAN DAERAH PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL RAWAN BENCANA
Wilayah Rawan Bencana y
Total Daerah Tertinggal : 183 Kabupaten
Total Daerah RB : Total Daerah RB : 128 Kabupaten
I
II
III
9
17
102
21 Kabupaten
12 Kabupaten
LETUSAN GUNUNG API
TSUNAMI
83 Kabupaten
40 Kabupaten
GEMPA BUMI
BANJIR
15 Kabupaten
63 Kabupaten
KEKERINGAN
LONGSOR
Sumber : Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2010-2012 (Bappenas & BNPB)
Distribusi Kabupaten Rawan Bencana DT p
Prioritas Daerah Rawan Bencana PRIORITAS I (9) Tingkat Kerawanan 4-6
SUKABUMI LOMBOK TIMUR BIMA ENDE ACEH BESAR GARUT NGADA MANGGARAI BARAT MALUKU TENGAH
PRIORITAS II
PRIORITAS III
(17)
(102)
Tingkat Kerawanan 3
NAGAN RAYA SOLOK PASAMAN BARAT LAHAT MUSI RAWAS MUSI RAWAS OKU SELATAN LAMPUNG BARAT LAMPUNG UTARA PANDEGLANG LOMBOK BARAT DOMPU KUPANG BELU SIKKA NAGEKEO KEPULAUAN SITARO KEPULAUAN SITARO SORONG
Tingkat Kerawanan 1-2 ACEH TIMUR ACEH BARAT DAYA BENER MERIAH PIDIE JAYA PIDIE JAYA NIAS TAPANULI TENGAH KEPULAUAN MENTAWAI PADANG PARIAMAN BANYU ASIN KAUR LEBONG KEPAHIANG LOMBOK TENGAH SUMBAWA SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA FLORES TIMUR KEPULAUAN SANGIHE BANGGAI KEPULAUAN BANGGAI MOROWALI POSO DONGGALA TOLI‐TOLI BUOL PARIGI MOUTONG TOJO UNA‐UNA PANGKAJENE KEPULAUAN BOALEMO MAJENE
SERAM BAGIAN BARAT RAJA AMPAT JAYAWIJAYA NABIRE YAPEN WAROPEN PEGUNUNGAN BINTANG TOLIKARA SARMI KEEROM WAROPEN SIMEULUE ACEH SINGKIL ACEH SELATAN ACEH BARAT GAYO LUES NIAS SELATAN PAKPAK BHARAT PESISIR SELATAN SOLOK SELATAN OGAN ILIR EMPAT LAWANG MUKOMUKO WAY KANAN BONDOWOSO SITUBONDO LEBAK SUMBAWA BARAT SUMBA BARAT MANGGARAI ROTE NDAO MANGGARAI TIMUR SUMBA BARAT DAYA
SAMBAS BENGKAYANG SANGGAU KETAPANG SINTANG KAPUAS HULU SEKADAU BARITO KUALA MALINAU KEPULAUAN TALAUD SELAYAR JENEPONTO BUTON KONAWE SELATAN KOLAKA UTARA KONAWE UTARA POHUWATO GORONTALO UTARA MAMASA BURU SELATAN SERAM BAGIAN TIMUR HALMAHERA BARAT KEPULAUAN SULA KAIMANA TELUK WONDAMA SORONG SELATAN MERAUKE BIAK NUMFOR PANIAI PUNCAK JAYA MIMIKA
MALUKU TENGGARA BARAT SUPIORI POLEWALI MANDAR MAMUJU SUMBA TENGAH KAYONG UTARA BOVEN DIGOEL MAPPI
PERSANDINGAN PRIORITAS I (9) PRIORITAS I (9) BENCANA 1. 2. 3 3. 4. 5. 6. 7. 8 8. 9.
SUKABUMI LOMBOK TIMUR BIMA ENDE ACEH BESAR GARUT NGADA MANGGARAI BARAT MANGGARAI BARAT MALUKU TENGAH
PRIORITAS I (10) PRIORITAS I (10) KONFLIK 1. YAHUKIMO 2. PUNCAK JAYA 3. TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH SELATAN 4. BELU 5. HALMAHERA BARAT 6 MALUKU TENGAH 6. MALUKU TENGAH 7. PANIAI 8. SUKABUMI 9. KEPULAUAN ARU 10. HALMAHERA UTARA
KEGIATAN PRB KEGIATAN PRB 1. Penyusunan kebijakan dan peraturan turunan dari Undang‐undang Penanggulangan Bencana; 2 Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko 2. k id h i ik bencana; 3. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di g g p gg g berbagai tingkatan sampai dengan di tingkat lokal; 4. Peningkatan penyadaran masyarakat dan pendidikan kebencancaan; 5. Implementasi pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan mas arakat terhadap bencana dan kerentanan masyarakat terhadap bencana dan mengidentifikasi faktor‐faktor risiko yang mendasari bencana.
PRIORITAS AKSI PRIORITAS AKSI 1. Pengurangan Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan; 2. Identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini; d 3. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan; untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan; 4. Pengurangan faktor‐faktor penyebab risiko bencana; 5. Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua 5 e gua a es apa e g adap be ca a pada se ua tingkatan masyarakat.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU
Permasalahan Pembangunan Wilayah Strategis di Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal 1. Masih belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, antarprovinsi, serta antarpelaku usaha baik domestik maupun internasional; p p p 2. Masih diperlukan penelaahan mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan keterkaitan pengembangan KEK dengan KAPET dan KPBPB yang perlu mempertimbangkan karakteristik geografi, sosial, dan budaya lokal. 3. Masih banyak wilayah‐ Masih banyak wilayah‐wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program– berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program– program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. 4. Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapan mampu menjadi Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapan mampu menjadi ‘ ‘growth pole growth pole’ ’ dan mampu mempercepat pembangunan di wilayah sekitarnya, termasuk daerah tertinggal, ternyata belum banyak berkembang 5 K 5. Kurang berfungsinya sistem kota‐ Kurang berfungsinya sistem kota b f i i k ‐kota nasional dalam pengembangan wilayah, dimana k i ld l b il h di seharusnya pembangunan perkotaan dan perdesaan saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah nasional yang sinergis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena peran kota‐ Indonesia karena peran kota‐kota sebagai kota sebagai ‘ ‘motor penggerak motor penggerak’ ’ (engine of development engine of development) belum ) belum b j l d berjalan dengan baik, b ik
34
Sasaran Pengembangan y g gg Wilayah Strategis Daerah Tertinggal 1 Terwujudnya percepatan pembangunan di 1. Terwujudnya percepatan pembangunan di Wilayah Strategis dan percepatan pertumbuhan pertumbuhan lainnya yang mampu menjadi lainnya yang mampu menjadi penggerak bagi daerah tertinggal disekitarnya, dalam suatu sistem wilayah perkembangan dalam suatu sistem wilayah perkembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis. 2 Terwujudnya 2. Terwujudnya pusat pertumbuhan dan Terwujudnya pusat pertumbuhan dan pusat pertumbuhan dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal melalui pengembangan daerah tertinggal melalui pengembangan daerah tertinggal melalui pengembangan Sistem Ekonomi Wilayah Strategis. 35
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah Tertinggal 1.
2.
3.
4.
5. 6 6.
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Untuk mendorong pembangunan wilayah strategis Untuk mendorong pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi pada daya saing sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya, melalui mata rantai proses produksi dan distribusi mata rantai proses produksi dan distribusi. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis adalah : a) Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan Daerah Tertinggal. Daerah Tertinggal. b) Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan Daerah Tertinggal. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan Daerah Tertinggal. c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis Daerah Tertinggal. Daerah Tertinggal. d) Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Terpadu. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan bagi pengembangan Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal dengan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan pengembangan dengan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan pengembangan investasi investasi di di daerah tertinggal. S a eg e ge ba ga Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Meningkatkan peran dunia usaha dalam aya S a eg s e cepa a e a u e g a a pe a du a usa a da a pengelolaan pengembangan produk unggulan di Daerah Tertinggal pengelolaan pengembangan produk unggulan di Daerah Tertinggal melalui Fasilitasi Pertemuan dengan pelaku dunia usaha. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis daerah tertinggal melalui dukungan dari K/L terkaitt St t i P Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan b Wil h St t i P t l l iP b t k d b K l b Ekonomi Terpadu melalui Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Terpadu melalui Peningkatan Kapasitas SDM..
36
Regional Management: Model Pengembangan Wilayah Strategis Daerah Tertinggal
37
Hasil yang telah Dicapai: (2) AKSESS Regional Management
5 2
1
4
KONDISI SAAT INI
3
Sulawesi Selatan : 1.Kab. Bulukumba g 2.Kab. Bantaeng 3.Kab. Selayar 4.Kab. Jeneponto 5.Kab. Sinjai
•Capacity C it b building ildi masih ih terus dalam rangka optimalisasi; •Belum ada kegiatan yang berarti
38
Hasil yang telah Dicapai: (5) Jonjokbatur Regional Management
3 2
1
Nusa Tenggara Barat 1. Kab. Lombok Tengah 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Timur
KONDISI SAAT INI • Capacity building kelembagaan telah memadai; • Kegiatan menjurus kepada perdagangan d biasa (komoditi pertanian/cabai, dll) dll). 39
Hasil yang telah Dicapai: (6) Kawasan Sumbawa Regional Management
3
5 4
1
Nusa Tenggara Barat: 1.Kab. Sumbawa Barat 2.Kab. Sumbawa 3.Kab.Dompu 4.Kab.Bima 5.Kota Bima
2
KONDISI SAAT INI • Kesepakatan Kerjasama (MoU) telah ditandatangani tahun 2010 • Belum ada kegiatan yang berarti
40
Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan DALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGIS Fasilitasi KPDT Tahun 2011 Fasilitasi KPDT Tahun 2011 No. II
III
IV
Nama RM / Kabupaten RM AKSESS 1 Kab. 2 Kab. 3 Kab. 4 Kab. 5 Kab.
Bulukumba Bantaeng Jeneponto Sinjai y Selayar
5 kab RM KAUKUS SETARA KUAT 1 Kab. Bengkulu Utara 2 Kab Kab. Bengkulu Selatan Bengkulu Selatan
Status Daerah Daerah Maju j Daerah Maju Daerah Tertinggal Daerah Maju Daerah Tertinggal gg
Daerah Maju Daerah Maju Daerah Maju
Kab. Kab.
KAUR Lampung Barat
Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal
5
Kab Kab.
OKU Selatan OKU Selatan
D Daerah Tertinggal h T ti l
3
Kab. 3 kab
Lebong
Bappeda Kab. Bulukumba pp Pengembangan Potensi Rumput Laut
2 Kab masuk kategori DT
3 4
5 kab RM JANGHIANGBONG 1 Kab. Rejang Lebong 2 Kab. b Kepahiang hi
Inisiator
Bappeda Kab. KAUR Peningkatan Potensi Pariwisata dan Industri Penunjang
3 Kab masuk kategori DT Daerah Maju Daerah Tertinggal h l Daerah Tertinggal
Bappeda Kab. Rejang lebong Peningkatan Produksi Perikanan Dan Pemasaran Didukung Sektor Pariwisata 2 Kab masuk kategori DT
41
Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan DALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGIS Fasilitasi KPDT Tahun 2011 Fasilitasi KPDT Tahun 2011 No. V
Nama RM / Kabupaten
Status Daerah
RM JONJOK BATUR RM JONJOK BATUR 1
Kab.
Lombok Barat
Daerah Tertinggal
2
Kab.
Lombok Tengah
Daerah Tertinggal
3
Kab.
Lombok Timur
Daerah Tertinggal
3 kab/kota VI
Inisiator
Bappeda Kab. Lombok tgh Peningkatan Potensi Pariwisata dan Industri Penunjang 3 Kab masuk kategori DT
RM PULAU SUMBAWA 1
Kab.
Sumbawa Barat
Daerah Tertinggal
2
Kab.
Sumbawa
Daerah Tertinggal
3
Kab.
Dompu
Daerah Tertinggal
4
Kab.
Bima
Daerah Tertinggal
5
Kota
Bima
Daerah Maju
/ 5 kab/kota
Bappeda Kab Sumbawa Barat Peningkatan Potensi Ternak & Tani (Sapi, Jagung, Rumput Laut) dan Industri Penunjang
4 Kab masuk kategori DT g
* Jumlah Kabupaten = 30 Kabupaten * Jumlah Kab. Tertinggal = 15 Kabupaten 42
KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL 1.
KAPET Bandar Aceh Darussalam – KAPET Bandar Aceh Darussalam – NAD (3 Kab/Kota): Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar NAD (3 Kab/Kota): Kota Banda Aceh, ( / ) , Kab. Aceh Besar, Kab. ,, Kab. Pidie)
2.
KAPET Bima – KAPET Bima – Nusa Tenggara Barat (3 Kab/Kota: Nusa Tenggara Barat (3 Kab/Kota: Kab. Bima Kab. Bima, Kota Bima, , Kota Bima, Kab. Dompu Kab. Dompu))
3.
KAPET Mbay – y – Nusa Tenggara Timur (2 Kab/Kota: Nusa Tenggara Timur (2 Kab/Kota: Kab. Ngada gg ( Kab. Ngada, Pulau Flores) g , Pulau Flores)) KAPET Mbay
4.
KAPET Khatulistiwa – KAPET Khatulistiwa – Kalimantan Barat (7 Kab/Kota: Kota Singkawang, Kalimantan Barat (7 Kab/Kota: Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, , Kab. Sanggau Sambas Kab. Sanggau, , Kab. Sintang Kab. Sintang, , Kab. Landak Kab. Landak, , Kab. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu) )
5.
Sulawesi Tengah (4 Kab/Kota: Kota Palu, Kab. Donggala Kab. Donggala, , Kab. Parigi Mountong Kab. Parigi Mountong, , KAPET Palapas – KAPET Palapas – Sulawesi Tengah (4 Kab/Kota: Kota Palu, Kab. Sigi Kab. Sigi))
6.
KAPET Bank Sejahtera Sultra – KAPET Bank Sejahtera Sultra – Sulawesi Tenggara (4 Kab/Kota): Kota Kendari, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara (4 Kab/Kota): Kota Kendari, Kab. Kolaka, Kab. Kab. Konawe, Kab. Pomalo Konawe , Kab. Pomalo
7.
KAPET Seram – KAPET Seram – Maluku (3 Kab/Kota: Maluku (3 Kab/Kota: Kab. Seram Bag. Barat Kab. Seram Bag. Barat, , Kab. Seram Bag. Timur Kab. Seram Bag. Timur, , Kab. Maluku Kab. Maluku Tengah)) Tengah
8.
Kab. Yapen, , Kab. Waropen Kab. Waropen, , KAPET Teluk Cenderawasih – KAPET Teluk Cenderawasih – Papua (5 Kab/Kota): Papua (5 Kab/Kota): Kab. Biak Numfor Kab. Biak Numfor, , Kab. Yapen Kab Kab. Supiori Kab. Supiori, Supiori, Kab. Nabire Kab. Nabire) Kab Nabire) Nabire)
43
Keterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia dengan Usulan KEK Lokasi KAPET dan RM Usulan KEK, Lokasi KAPET dan RM Usulan KEK, Lokasi KAPET dan RM
44
RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI DAERAH PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI DAERAH TERTINGGAL 1 Fokus 1. Fokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsi‐ Fokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsi lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsi‐ provinsi‐provinsi: provinsi: 1. Sumatera Utara (untuk inisiasi RM Nias dan fasilitasi RM Lake Toba), 2. Sulawesi Selatan (untuk fasilitasi RM AKSESS dan inisiasi RM Teluk Bone), 3 Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat), 3. Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat) 4. Nusa Tenggara Barat (untuk fasilitasi RM Jonjokbatur dan inisiasi RM Sumbawa), serta 5 Kalimantan Barat (untuk fasilitasi BP 5. Kalimantan Kalimantan Barat (untuk fasilitasi BP‐ Barat (untuk fasilitasi BP‐ BP‐Kapet Khatulistiwa). Kapet Khatulistiwa)
2. Akan dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011‐ dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011‐2025, dalam rangka mensinergikan pengembangan Regional Management dengan Revitalisasi KAPET dan keterkaitannya dengan koridor ekonomi Indonesia
45
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU
TUJUAN Tujuan Umum Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Terpadu p .
Tujuan Khusus 1. Terfasilitasinya integrasi Rencana y g Induk Pengembangan g g Kawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional. 2 Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk 2. Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa) dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu. 3 Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam 3. M i k k i i hd k d l perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu. 4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah.
SASARAN Sasaran Lokasi y Kawasan perdesaan di Kabupaten Tertinggal. Kriteria Sasaran Lokasi y Kawasan perdesaan yang terdiri dari desa‐desa yang termasuk p y g y g dalam kelompok desa potensial berkembang. y Memiliki sumber daya manusia yang relatif maju, akan tetapi mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau belum maju. y Kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan. desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan
48
PENDEKATAN DAN PRINSIP DASAR y PENDEKATAN 1. Pemberdayaan 2 Penghargaan 2. P h 3. Pengembangan berbasis kawasan
y PRINSIP DASAR PRINSIP DASAR 1. 2 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Desentralisasi TerpadudanSinergi Partisipatif Keragaman g Keseimbangan Keberpihakan Transparansi dan Akuntabel 49
KOMPONEN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU Bantuan Manajemen & Teknis Melalui Fasilitator a tua a aje e & e s e a u as tato Kabupaten dan Fasilitator Kawasan Perdesaan
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan dalam percepatan pembangunan perdesaan.
Fasilitasi KPDT melalui pendanaan diharapkan semakin meningkatkan kontribusi daerah dan semakin meningkatkan kontribusi daerah dan masyarakat dalam pembangunan perdesaan terpadu 50
Mekanisme Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (BEDAH DESA) Perdesaan Terpadu (BEDAH DESA) PENGUATAN KOORDINASI MELALUI KOORDINASI MELALUI TIM KOORDINASI DI BERBAGAI JENJANG PROGRAM PERCEPATAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)
INTEGRASI KE DALAM PERENCANAAN REGULER FASILITASI KEBIJAKAN MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA BEDAH DESA
Memperkuat koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Induk, M k t k di i d f ilit i d k R I d k Rencana Aksi dan Rencana Investasi dalam Pembangunan Kawasan 51 Perdesaan Terpadu (Bedah Desa)
SKEMA PERENCANAAN BEDAH DESA Kebijakan j Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal
Rencana Aksi Koordinasi Perencanaan Bedah Desa
KPDT
Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal
Keterangan :
K/L, PEMDAs
Rencana Induk Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu
Rencana Investasi Dunia Usaha, LSM, Donor
Fungsi koordinasi dan fasilitasi
52
Operasionalisasi Bedah Desa Evaluasi Program/ Kegiatan Kriteria & Indikator KAWASAN PERDESAAN
Analisis ‐ Konsultasi
Profil Kawasan
Strategi Pengembangan Perdesaan Skema Pembiayaan - Pemerintah ( K/L ) - Daerah (APBD Prov & Kab) - Masyarakat/Dunia Usaha
Rencana Induk Rencana Induk Bedah Desa Rencana Aksi Bedah Desa Rencana Investasi Bedah Desa
Prinsip‐Prinsip Pengembangan Anatomi Desa
Sosial‐Ekonomi – Fisik‐ Kelembagaan Aspek Keterkaitan Spasial p p
53
Ilustrasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu
Desa A Desa A
Desa D
Pesisir
Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama.
Intervensi Bedah Desa B Desa mendorong Peternakan Persawahan keterkaitan antar D Desa C C d d l desa dalam satu kawasan atau antarkawasan Perhutanan perdesaan, dengan p , g menyiapkan kelembagaan dan Diperkuat dengan kelembagaan Forum Bedah Desa di rencana Kabupaten dan Balai Bedah Desa di Kawasan Kabupaten, dan Balai Bedah Desa di Kawasan pengembangan Perdesaan. kawasan 54
SUMBER PENDANAAN 1. APBN DIPA KPDT sebagai stimulan awal pengembangan B d hD BedahDesa 2. Didukung pendanaan sektoral pusat (APBN K/L lainnya) p ( / y ) 3. Didukung pendanaan APBD Provinsi 4. Didukung dan dilanjutkan pendanaan APBD KabupatenTertinggal 5. Dikembangkan melalui pendanaan/investasi masyarakat k dan d swasta
Dana
Peran Daerah Peran Daerah
Rp
Peran Investasi Peran Publik Peran Pusat
T1
T2
Waktu
55
SINERGI PENDEKATAN KEWILAYAHAN
SEKTOR SEKTOR SEKTOR-SEKTOR
SEKTOR SEKTOR SEKTOR-SEKTOR
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KAWASAN PERDESAAN “TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR, DI SUATU KAWASAN”
KAWASAN PERDESAAN “SINERGIS ANTARSEKTOR, DI SUATU KAWASAN” 56
Unsur Pokok yang diperlukan dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Memperkuat kapasitas perencanaan yang komprehensif Memperkuat kapasitas perencanaan yang komprehensif (Rencana Induk Kawasan, Rencana Aksi, dan Rencana Investasi)
Mempercepat upaya dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan
Memperkuat Policy‐Linkages [antar K/L, antara Pusat dan Daerah, dan antardaerah]
57
Lingkup Program Bedah Desa dan Prukab PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)
LOKUS
PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
FOKUS
PROGRAM PROGRAM PRIORITAS KPDT
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA) BERBASIS PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
58
Konsolidasi Instrumen PPDT dalam Pengembangan Bedah Desa dan Prukab Pengembangan Bedah Desa dan Prukab P2IPDT P2SEDT
BEDAH DESA
P2DTK P2WP P4DT
PRUKAB
P2KPDT 59
Konsolidasi Klaster Instrumen PPDT Penanggulangan Ketertinggalan (6 Instrumen‐Bedah Desa‐Prukab)
Instrumen PPDT
P2IPDT
1.
P2SEDT 2.
P2DTK P2WP 3.
P4DT P2KPDT
4.
BEDAH DESA
PRUKAB
Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa) dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu. d t d Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu. perdesaan terpadu. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah.
1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usaha dan ketrampilan usaha kelompok masyarakat; 2. Menguatnya modal usaha; 3. Menguatnya kelembagaan usaha; 4. Berkembangnya aktivitas ekonomi pada berbagai rantai pasokan PRUKAB termasuk aktivitas pada berbagai produk turunannya; berbagai produk turunannya; 5. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, serta nilai tambah dan mutu produk; 6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. 60
Sinergi Instrumen Bedah Desa berbasis Prukab BEDAH DESA: •Rencana induk pengembangan ekonomi •Pelembagaan pendukung kegiatan ekonomi •Stimulan pengembangan kawasan
PRUKAB (produk unggulan kabupaten) Memfasilitasi pengembangan satu produk yang menjadi unggulan kabupaten
produk produk produk
produk
61
Penutup dan Tindak Lanjut 1.
2.
3.
Konsolidasi instrumen percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu dilakukan melalui integrasi dan sinergi antara 6 instrumen PPDT yang selama ini telah dilakukan dengan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat (melalui Bedah Desa) yang berbasis pengembangan investasi k ( l l iB d hD ) b b i b i i produk unggulan daerah tertinggal (Prukab), untuk meningkatkan dayasaing daerah tertinggal dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada koridor ekonomi indonesia perluasan pembangunan ekonomi pada koridor ekonomi indonesia Pemerintah daerah tertinggal melalui fasilitasi KPDT diharapkan dapat menyusun suatu rencana induk dan rencana aksi Bedah Desa serta rencana investasi yang berbasis Prukab serta mengupayakan kerjasama rencana investasi yang berbasis Prukab, serta mengupayakan kerjasama antardaerah tertinggal di masing2 koridor ekonomi mulai tahun 2012 Dengan dasar Rencana Induk, Rencana Aksi dan Rencana Investasi yang disusun KPDT akan memfasilitasi percepatan pembangunan daerah disusun, KPDT akan memfasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pelaksanaan instrumen PPDT yang dikonsolidasikan dalam program percepatan pembangunan kawasan percesaan terpadu (Bedah Desa) yang berbasis Prukab, termasuk koordinasi dengan K/L (Bedah Desa) yang berbasis Prukab, termasuk koordinasi dengan K/L terkait, dalam rangka meningkatkan dayasaing perekonomian daerah melalui kemitraan dan peranserta swasta dan masyarakat di daerah 62
FASILITASI DAN INTERVENSI KPDT TAHUN 2010‐2012 DALAM PEMBANGUNAN PULAU2 TERLUAR PEMBANGUNAN PULAU2 TERLUAR, PERBATASAN DAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TERTINGGAL KABUPATEN TERTINGGAL
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR TH 2010 NO
JENIS BANTUAN
KABUPATEN
PULAU TERLUAR
RAWAN BENCANA
PERBATASAN
1
PENYEDIAAN AIR BERSIH ((14KAB))
PESISIR SELATAN, OGAN KOMERING ILIR, LOMBOK TIMUR, BIMA, FLORES TIMUR,, ENDE,, KEP. SANGIHE,, KEP. TALAUD, PARIGI MAUTONG, TOJO UNA-UNA, SIGI, TORAJA UTARA, GORONTALO UTARA, BURU,
KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD ((2 KAB))
KEP.SANGIHE, LOMBOK TIMUR, BIMA,, ENDE,, PESISIR SELATAN, FLORES TIMUR, KEP. TALAUD (7 KAB)
KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD ((2 KAB))
2
JALAN (21 KAB)
TAPANULI TENGAH TENGAH, GARUT, GARUT BANGKALAN, LEBAK, BIMA, BELU, SIKKA, MANGGARAI, SANGGAU, HULU SUNGAI UTARA, MOROWALI, BUOL, JENEPONTO, PANGKAJENE KEPULAUAN, TORAJA UTARA, BUTON, MUNA,, MAMASA,, MALUKU TENGGARA BARAT, SORONG,
MALUKU TENGGARA BARAT, (1 KAB)
SIKKA,GARUT,BIMA SIKKA GARUT BIMA , SORONG, MUNA, BUTON, TAPANULI TENGAH, PANGKAJENE KEPULUAUAN ((8 KAB))
BELU BELU, SANGGAU,MALUKU TENGGARA BARAT (3 KAB)
3
PENDIDIKAN (10 KAB)
PADANG PARIAMAN, LEBONG, LAMPUNG BARAT, WAY KANAN, SUKABUMI, PAMEKASAN, LEBAK, POSO MUNA POSO, MUNA, HALMAHERA BARAT BARAT.
SUKABUMI, MUNA, LEBONG, PAMEKASAN (4 KAB)
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2010 NO
JENIS BANTUAN
4
ENERGI (83KAB)
KABUPATEN
ACEH BARAT, SIMEULUE, NIAS BARAT, PAK- PAK BARAT, OGAN KOMERING ILIR, PESISIR SELATAN, PASAMAN BARAT, BARAT PASAMAN , SOLOK, SOLOK SAROLANGUN, LAMPUNG UTARA, LAMPUNG BARAT, WAYKANAN, PANDEGLANG, LEBAK , GARUT, BONDOWOSO, SAMPANG, BANGKALAN, KAPUAS HULU, BENGKAYANG , SANGGAU, SINTANG, SAMBAS , KUTAI BARAT, NUNUKAN, MALINAU, LOMBOK TENGAH, BIMA, LOMBOK UTARA, LOMBOK TIMUR, LOMBOK BARAT, SUMBAWA BARAT, SUMBAWA, BELU, ALOR, NGADA, KUPANG, SABU RAIJUA, TIMOR TENGAH SELATAN, PULANG PISANG, SERUYAN, HULU SUNGAI UTARA, MALUKU BARAT DAYA, MALUKU BARAT DAYA, KEP. ARU, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU TENGAH KEP TENGAH, KEP. SULA SULA, HALMAHERA BARAT BARAT, MOROTAI, HALMAHERA TIMUR, GORONTALO, GORONTALO UTARA, BONE BOLANGO, PAHUWATO, KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, KEP. SITARO, MAMUJU, MAMUJU UTARA, MAJENE, LUWU, LUWU TIMUR, TORAJA UTARA, BULUKUMBA, SELAYAR, PANGKAJENE G J KEP,, POSO, OSO, DONGGALA, O GG ,S SIGI, G , TOJO OJO UNA-UNA, TOLI-TOLI, MOROWALI, PARIGI MOUTONG, BUTON, MUNA, KOLAKA UTARA, BOMBANA, KONAWE SELATAN, KONAWE UTARA, BUTON UTARA, WAKATOBI, DOGIYAI, TOLIKARA, PUNCAK JAYA, DEIYAI, ASMAT, MIMIKA, MERAUKE, MAPPI, MAYBRAT, KAIMANA, RAJA AMPAT, TAMBRAUW, A A SO SORONG. O G
PULAU TERLUAR
RAWAN BENCANA
PERBATASAN
SIMEULUE, PANDEGLANG, NUNUKAN, SANGIHE SANGIHE, TALAUD, SITARO, TOLITOLI, KEPARU, MALUKU TENGGARA BARAT, ALOR, KUPANG, SABU RAIJUA, LOMBOK BARAT, RAJA AMPAT, MERAUKE, ASMAT ASMAT, MALUKU BARAT DAYA. (17 KAB)
PAK- PAK BARAT, KEPSANGIHE, SAMBAS SAMBAS, GARUT, LOMBOK TIMUR, BIMA, NGADA, MALUKU TENGAH, PASAMAN BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAMPUNG UTARA , PANDEGLANG, SORONG, MUNA, KONAWE, BUTON, MIMIKA,, ACEH BARAT, MAMUJU, KEPTALAUD, SUMBAWA, KEPPANGKAJENE, RAJA A AA AMPAT. A (24 KAB)
NATUNA, KUPANG, ALOR, ROTE ENDAO, NUNUKAN, KEP-SANGIHE, KEPTALAUD MALUKU TALAUD, TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA. (9 KAB)
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011 No
1
Jenis bantuan
Penyediaan air bersih (85 kab)
Kabupaten
Pulau terluar (9 kab) k b)
Rawan bencana b (27 kab)
TELUK WONDAMA, NIAS SELATAN, ACEH SINGKIL, ACEH BARAT, PAKPAK BHARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAH LUNTO, PADANG PARIAMAN,, SOLOK SELATAN,, MUSIRAWAS, BANYUASIN, OKU SELATAN, OGAN ILIR, SELUMA, LEBONG, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG UTARA, WAY KANAN, BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, PANDEGLANG, LEBAK, LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR TIMUR, LOMBOK UTARA UTARA, BELU BELU, ALOR, LEMBATA, SIKKA, FLORES TIMUR, ENDE, NGADA, MANGGARAI, MANGGARAI BARAT, MANGGARAI TIMUR, SAMBAS, BENGKAYANG, HULU SUNGAI UTARA, SITARO, BANGGAI KEPULAUAN, BANGGAI, DONGGALA, BUOL, PARIGI MOUTONGTOJO UNA UNA-UNA UNA, SELAYAR SELAYAR, JENEPONTO, PANGFKAJENE KEPULAUAN, BUTON, MUNA, KONAWE,KONAWE SELATAN, BOALEMO, PAHUWATO, GORONTALO UTARA, MAJENE, POLEWALI MANDAR, HALAMHERA TENGAH, HALMAHERA UTARA, SORONG SELATAN, KAIMANA, SUMBAWA BARAT, YAPEN WAROPEN, BIAK NUMFOR, SUKABUMI, GARUT, TORAJA UTARA, MOROWALI, BIMA, SABURAIJUA, DOMPU, HALMAHERA TIMUR, SANGGAU, HALMAHERA SELATAN, JAYAWIJAYA, LAHAT, PASAMAN BARAT, ROTENADAU, LAHAT, BANGKALAN
NIAS,ALOR, NIAS SELATAN, PANDEGLANG , SITARO, HALMAHERA TIMUR, ROTE NDAU, SABU RAIJUA, LOMBOK BARAT
PAKPAK BHARAT,SIKK A,SAMBAS,SU KABUMI,GARU , T, LOMBOK TIMUR, BIMA, ENDE, NGADA, HALMAHERA UTARA, PASAMAN BARAT BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAHAT, OKU SELATAN, LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, SORONG, MUNA, KONAWE, FLORES TIMUR, BANGGAI, ACEH BARAT, LEBONG, SUMBAWA, YAPEN WAROPEN, WAROPEN PAMEKASAN
Perbatasan (6 kab) k b) BELU, ALOR, ROTENADAU,SAMBAS,BE NGKAYANG, SANGGAU
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011 NO
JENIS BANTUAN
2
JALAN (38 KAB)
3
PENDIDIKAN (49 KAB)
KABUPATEN
PULAU TERLUAR
RAWAN BENCANA
PERBATASAN
SAMPANG, MALUKU TENGGARA BARAT, BONDOWOSO, LAMPUNG BARAT, WAY KANAN, PESAWARAN, LOMBOK TIMUR, DONGGALA, BENGKAYANG, OGAN KOMERING ILIR, PANDEGLANG, TAPANULI TENGAH, PAMEKASAN, LEBONG, BELU, HULU SUNGAI UTARA, NIAS SELATAN, SITUBONDO, PADANG PARIAMAN, PESISIR SELATAN, SOLOK, EMPAT LAWANG, SERUYAN, POLEWALI MANDAR, KAIMANA, PIDIE JAYA, SIGI, BANGGAI KEPULAUAN, GARUT, GORONTALO UTARA UTARA, PANGKAJENE KEPULAUAN KEPULAUAN, SANGGAU, BUOL, MAMASA, BUTON, TORAJA UTARA, BANGKALAN, MOROWALI,
NIAS,BANGGAI KEPULAUAN, NIAS SELATAN, PANDEGLANG, MALUKU TENGGARA BARAT, (5 KAB)
GARUT,LOMBO K TIMUR, PESISIR SELATAN, SOLOK, PANDEGLANG, BUTON, TAPANULI TENGAH, LEBONG, PANGKAJENE KEPULAUAN, PAMEKASAN (10 KAB)
BELU, BENGKAYANG, SANGGAU, MALUKU TENGGARA BARAT (4 KAB)
MALUKU TENGGARA BARAT, PIDIE JAYA, OGAN KOMERING ILIR, LEBAK, SUKABUMI, POLEWALI MANDAR GORONTALO UTARA MANDAR, UTARA, KONAWE SELATAN, MOROWALI, TORAJA UTARA, JAYAWIJAYA, BELU, BOMBANA, HALMAHERA TIMUR, MIMIKA, BUTON UTARA, SIGI, BIMA, NUNUKAN, NIAS SELATAN, LAMPUNG BARAT,WAYKANAN,PANDEGLANG, BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, LOMBOK TIMUR, LOMBOK BARAT, SUMBAWA, BIMA, SUMBAWA BARAT, KUPANG, ENDE, MANGGARAI, MOROTAI, HALMAHERA SELATAN, SAMBAS, BENGKAYANG, NUNUKAN, PADANG PARIAMAN, PASAMAN BARAT, PAKPAK BHARAT, LAMPUNG UTARA, PESAWARAN, KAYONG UTARA, TIMOR TENGAH UTARA, TIMOR TENGAH SELATAN
NIAS,KUPANG, NIAS SELATAN SELATAN, PANDEGLANG, NUNUKAN, HALMAHERA,T IMUR, MALUKU TENGGARA BARAT, LOMBOK BARAT (8 KAB)
PAKPAK BHARAT, SAMBAS SUKA SAMBAS,SUKA BUMI, LOMBOK TIMUR, BIMA,ENDE, PASAMAN BARAT, LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, TIMOR TENGAH UTARA, KONAWE, BUTON, MIMIKA, SUMBAWA, PAMEKASAN (15 KAB)
KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU SAMBAS, BELU, SAMBAS BENGKAYANG,NUNU KAN, MALUKU TENGGARA BARAT, MOROTAI, (8 KAB)
LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011 NO 4
JENIS BANTUAN ENERGI (83KAB)
KABUPATEN
PULAU TERLUAR
RAWAN BENCANA
PERBATASAN
PASAMAN BARAT, TORAJA UTARA, KAPUAS HULU, ENDE, ACEH JAYA, ACEH SELATAN, ACEH BARAT, NIAS, TAPANULI TENGAH, SOLOK, KEP MENTAWAI, NATUNA, OKI, LAHAT, LAMPUNG BARAT, BONDOWOSO, SAMPANG, LOMBOK UTARA, DOMPU, MANGGARAI, BELU, KUPANG, NAGEKEO, TIMOR TENGAH UTARA, ROTE NDAO, SAMBAS, BENGKAYANG, KAYONG UTARA, SERUYAN, NUNUKAN, MALINAU, BARITO KUALA, HULU SUNGAI UTARA, MAMASA, BOMBANA, KONAWE SELATAN BUTON, SELATAN, BUTON TOJO UNA-UNA, UNA UNA POSO POSO, SELAYAR, TALAUD, SITARO, BOALEMO, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, SERAM BAGIAN BARAT, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA BARAT, RAJA AMPAT, SORONG, TAMBRAW, YALIMO, BOVEN DIGOEL, DEIYAI, NIAS BARAT,, SIJUNJUNG,, LEBONG,, LAMPUNG UTARA,, BANGKA SELATAN, BANGKALAN, BIMA, ALOR, SIKKA, TIMOR TENGAH SELATAN, TOLI-TOLI, KOLAKA UTARA, MUSI RAWAS, LEBAK, PANDEGLANG, KAUR, EMPAT LAWANG, GARUT, SIGI, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA UTARA, SUMBA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, MALUKU BARAT DAYA, DAYA MOROTAI MOROTAI, NIAS SELATAN SELATAN, BELU BELU, SUMBA TENGAH
NIAS SELATAN, KEP. MENTAWAI, NATUNA,PAND EGLANG,NUNU KAN, KEP. TALAUD,SITAR O,TOL-TOLI, MALUKU BARAT DAYA , ALOR KUPANG ALOR,KUPANG , ROTE NDAO, RAJA AMPAT, TAMBRAW. (14 KAB)
SIKKA, GARUT, BIMA, ENDE, HALMAHERA UTARA, PASAMAN BARAT, SOLOK, LAHAT, LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, SORONG SORONG, TIMOR TENGAH UTARA, KONAWE, BUTON, TAPANULI TENGAH,, ACEH BARAT, KEP. TALAUD, LEBONG, RAJA AMPAT. (19KAB)
NATUNA, KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ALOR, ROTE NDAO, SAMBAS, BENGKAYANG, KAPUAS HULU, MALINAU, NUNUKAN, KEP. TALAUD, MALUKU BARAT DAYA, MOROTAI, RAJA AMPAT, BOVEN DIGOEL. (16KAB)
RENCANA LOKASI INFRASTRUKUR TAHUN 2012 No
1
JENIS BANTUAN PENYEDIAAN AIR BERSIH (157 KAB)
KABUPATEN
PULAU TERLUAR (32 KAB)
SIMEULEU, ACEH SINGKIL, ACEH SELATAN, ACEH TIMUR, ACEH BARAT, ACEH BESAR, ACEH JAYA, PIDIE JAYA, (NAD) -NIAS BARAT, NIAS UTARA, NIAS, TAPANULI TENGAH, NIAS SELATAN, PAKPAK BHARAT, (SUMUT) -KEPULAUAN MENTAWAI, PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAH LUNTO, PADANG PARIAMAN, SOLOK SELATAN, DARAMAS RAYA, PASAMAN BARAT(SUMBAR) -OGAN KOMERING ILIR, LAHAT, MUSIRAWAS, BANYUASIN, OKU SELATAN, OGAN ILIR, EMPAT LAWANG(SUMSEL) -KAUR,SELUMA, MUKO-MUKO,LEBONG, KEPAHIANG, BENGKULU TENGAH(BENGKULU) SIMEULEU, ACEH -PESAWARAN, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG UTARA, WAY KANAN,(LAMPUNG) BESAR, NIAS, NIAS -BANGKA SELATAN(BABEL) SELATAN, NIAS -NATUNA, NATUNA, ANAMBAS(KEP.RIAU) UTARA, KEP. -SUKABUMI, GARUT (JABAR) MENTAWAI, -BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, PAMEKASAN, SAMPANG (JATIM) NATUNA, KEP. -PANDEGLANG, LEBAK (BANTEN) ANAMBAS,ALOR, -LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR, DOMPU, BIMA, BANGGAI SUMBAWA BARAT, LOMBOK UTARA, SUMBAWA(NTB) KEPULAUAN, KEP. -SABU RAIJUA, SUMBA TIMUR, KUPANG, TIMOR TENGAY SELATAN, TIMOR ARU,KEP. SULA, TENGAH UTARA, BELU, ALOR, SIKKA, ENDE, NGADA, MANGGARAI, ROTE PANDEGLANG,NUNU NADAO,, MANGGARAI BARAT(NTT) KAN,, KEP. SANGIHE,, ( ) -SAMBAS, BENGKAYANG, SANGGAU, SINTANG, KAPUAS HULU, KEP. TALAUD, MELAWI(KALBAR) SITARO, TOLI-TOLI, -SERUYAN, (KALTENG) HALAMHERA TIMUR, -BARITO KUALA, HULU SUNGAI UTARA(KALSEL) MALUKU TENGGARA -KUTAI BARAT, MALINAU, NUNUKAN(KALTIM) BARAT, MALUKU -KEPULAUAN SANGIHE, KEP. TALAUD. KEP. SITARO(SULUT) BARAT DAYA, -BANGGAI KEPULAUAN, BANGGAI, MOROWALI, POSO, DONGGALA, TOLIKUPANG, ROTE NDAU,, SABU TOLI,, BUOL,, PARIGI MOUTONG,, TOJO UNA-UNA,, SIGI (SULTENG) ( ) -SELAYAR, JENEPONTO, PANGKAJENE KEPULAUAN, TORAJA UTARA, RAIJUA, SUMBA (SULSEL) TIMUR, LOMBOK -BUTON, MUNA, KONAWE, BOALEMO, POHUWATO(GORONTALO) BARAT, RAJA -MAJENE, POLEWALI MANDAR, MAMASA, MAMUJU, MAMUJU AMPAT, TAMBRAU, UTARA(SULBAR) SUPIORI, SARMI, -MALUKU TENGARA BARAT, MALUKU TENGAH, BURU, KEP. ARU, SERAM MERAUKE, ASMAT BAGIAN BARAT, SERAM BAGIAN TIMUR, MALUKU BARAT DAYA, BURU SELATAN ((MALUKU)) -HALMAHERA BARAT, HALMAHERA TENGAH, KEP. SULA, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA UTARA, HALMAHERA TIMUR, MOROTAI(MALUT) -KAIMANA, TELUK WONDAMA, TELUK BINTUNI, SORONG SELATAN, SORONG, RAJA AMPAT, TAMBRAU, MAYBRAT,(PAPUA BARAT) -MERAUKE, JAYAWIJAYA, NABIRE, KEPULAUAN YAPEN, BIAK NUMFOR, PANIAE, MIMIKA, BOVEN DIGOEL, ASMAT, YAHUKIMO, PEG.BINTANG, SARMI, KEEROM, SUPIORI, MAMBERAMO RAYA, LANNY JAYA, MAMBERAMO TENGAH, PUNCAK, DOGIYAI, INTAN JAYA(PAPUA)
RAWAN BENCANA (36 KAB)
PERBATASA N (27 KAB)
PAKPAK BHARAT,KEEROM,SIKK NATUNA, KEP. A, KEP.SANGIHE, ANAMBAS, KUPANG, SAMBAS SAMBAS, TIMOR TENGAH SUKABUMI,GARUT, UTARA, BELU,ALOR, LOMBOK TIMUR,BIMA, ROTENADAU, ENDE, NGADA, MALUKU SAMBAS, TENGAH, HALMAHERA BENGKAYANG, UTARA, PASAMAN SANGGAU, BARAT, PESISIR SINTANG, KAPUAS SELATAN, SOLOK, HULU,, KUTAI LAHAT OKU SELATAN, LAHAT, SELATAN BARAT, MALINAU, LAMPUNG UTARA, NUNUKAN, KEP. PANDEGLANG,SORONG, SANGIHE, KEP. TIMOR TENGAH UTARA, TALAUD, MALUKU MUNA , KONAWE, TENGGARA BARAT, BUTON, MIMKA, MALUKU BARAT BANGGAI, TAPANULI DAYA, KEP. ARU, TENGAH, ACEH BARAT, MOROTAI,, RAJA MAMUJU KEP. MAMUJU, KEP TALAUD TALAUD, AMPAT, MERAUKE, LEBONG, SUMBAWA, BOVEN DIGOEL, PANGKAJENE KEP. PEG. BINTANG, RAJA AMPAT, YAPEN KEEROM, SUPIORI WAROPEN, SARMI, PAMEKASAN
TABEL DAFTAR PULAU - PULAU KECIL TERLUAR DI DAERAH TERTINGGAL
JUMLAH PULAU NO
Berpenduduk
Tidak Berpenduduk
KTI
KBI
KTI
KBI
21 PULAU DI 11 21 PULAU DI 11 KAB
3 PULAU DI 3 3 PULAU DI 3 KAB
27 PULAU 27 PULAU DI 8 KAB
16 PULAU 16 PULAU DI KBI
DAFTAR PULAU - PULAU KECIL TERLUAR DI DAERAH TERTINGGAL Status Terpencil
DEMOGRAFI No
Koridor Ekonomi Koridor Ekonomi
Kabupaten
Nama Pulau Nama Pulau
Luas Wilayah Luas Wilayah STATUS
1 2
Aceh Barat Aceh Besar
P. SIMEULUCUT P. RUSA
3
Nias Selatan
P. SIMUK
4 5 6
Nias Utara Mentawai
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SUMATERA
Anambas
Natuna
JAWA
Pandeglang
KALIMANTAN
Nunukan
22 23 24 25
SULAWESI
Sangihe
714 km2 2 km2
Tdk Berpenduduk Tdk Berpenduduk
13,04 km2
Berpenduduk
P. WUNGA 9 km2 Berpenduduk P. SIBARUBARU 2,05 km2 Tdk Berpenduduk P. SINYAUNYAU 1,22 km2 Tdk Berpenduduk P. TOKONG MALANG 0,2 km2 Tdk Berpenduduk BIRU P. DAMAR P. DAMAR 0,1 km2 0,1 km2 Tdk Berpenduduk Tdk Berpenduduk P. MANGKAI 3 km2 Tdk Berpenduduk P. TOKONG NANAS 0,25 km2 Tdk Berpenduduk P. TOKONG BELAYAR 0,2 km2 Tdk Berpenduduk P. TOKONGBORO 0.08 km2 Tdk Berpenduduk P. SEMIUN I km2 Tdk Berpenduduk P. SEBETUL 0.2 km2 Tdk Berpenduduk P. SEKATUNG 1.65 km2 Tdk Berpenduduk P. SENUA 0,32 km2 Tdk Berpenduduk P. SUBI KECIL 7 km2 Berpenduduk P. KEPALA 0,02 km2 Tdk Berpenduduk P. DELI P. DELI 950 Ha 950 Ha Tdk Berpenduduk Tdk Berpenduduk P. SEBATIK 414,16 km2 Berpenduduk P. GOSONG MAKASAR 0.02 km2 Tdk Berpenduduk P. KAWALUSU 0.9 km2 Berpenduduk (KAWALUSO) P. KAWIO 0,9 km2 Berpenduduk P MARORE P. MARORE 3 12 km2 3,12 km2 Berpenduduk P. BATU BAWAIKANG 0,45 km2 Tidak Berpenduduk
JUMLAH penduduk
Berbatasan Dng Negara Berbatasan Dng Negara
Status Terpencil Terisolir Terisolir
1559
india
Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir
Malaysia
Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Terisolir Tdk Terisolir Terisolir
Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Vietnam Vietnam Malaysia Malaysia Malaysia Australia Malaysia Malaysia
650
Terisolir
Philipina
392 652
Terisolir Tdk Terisolir Tdk Terisolir Terisolir
Philipina Philipina Philipina
100
13776
Pulau kecil dan terluar di wilayah KTI yang berpenduduk (21 PULAU DI 11 KAB) Pulau kecil dan terluar di wilayah KBI yang berpenduduk (3 PULAU DI 3 KAB)
26
P. MIANGAS
27
Talaud
28 29 30
3.15 km2
Berpenduduk
792
Tdk Terisolir
Philipina
P. MARAMPIT
12 km2
Berpenduduk
1273
Tdk Terisolir
Philipina
P. INTATA
25 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Philipina
7.62 km2
Berpenduduk
784
Tdk Terisolir
Philipina
420 Ha
Berpenduduk
1425
Tdk Terisolir
Philipina
122.55 ha
Berpenduduk
262
Terisolir
Malaysia
P. SALANDO
0.3 km2
Tdk Berpenduduk p
Terisolir
Malaysia y
P. DOLANGAN
1.2 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Malaysia
P. JIEW
0,7 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Palau
P. KAKARUTAN SULAWESI
Sitaro
P. MAKALEHI P. LINGIAN /
31 Toli‐toli
32 33
Halmahera
34
Timur
LINGAYAN
35
P. ARARKULA
1 ha
Tdk Berpenduduk
Terisolir
36
P KARAWEIRA P. KARAWEIRA
0 77 km2 0.77 km2
Tdk Berpenduduk Tdk Berpenduduk
Terisolir
37
P. PANAMBULAI
1.30 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
P. ENU
16,74 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
2 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
38
Kep. Aru
39
P. KULTUBAI UTARA
Australia
40
P. KULTUBAI SELATAN
0,6271 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
41
P KARANG P. KARANG
3 827 km2 3,827 km2
Tdk Berpenduduk Tdk Berpenduduk
Terisolir
Australia
P. BATU GOYANG
0,65 Ha
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Australia
P. LARAT
6.75 ha
Berpenduduk
Tdk Terisolir
Australia
P. ASUTUBUN
3.363 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Timor Leste
P. SELARU
1.062,3 ha
Berpenduduk
Terisolir
Australia
0 03 h 0,03 ha
Tdk B Tdk Berpenduduk d d k
T i li Terisolir
Ti Timor Leste L t
Tdk Terisolir
Timor Leste
Terisolir
Timor Leste
42 43
MALUKU ‐ PAPUA
44
Maluku
45
Tenggara Barat
19765 11388
46
P BATARKUSU P. BATARKUSU
47
P. MASELA
46.37 km2
Berpenduduk
48
P. MEATIMIARANG
1.33 km2
Tdk Berpenduduk
P. LETI
90.53 km2
Berpenduduk
10548
Tdk Terisolir
P. KISAR
81,83 km2
Berpenduduk
7286
Tdk Terisolir
49
Maluku Barat
50
Daya
2879
51
P. WETAR
2.662 ha
Berpenduduk
7937
Tdk Terisolir
52
P. LIRAN
17,54 km2
Berpenduduk
660
Tdk Terisolir
Pulau kecil dan terluar di wilayah KTI yang berpenduduk (21 PULAU DI 11 KAB) Pulau kecil dan terluar di wilayah KBI yang berpenduduk (3 PULAU DI 3 KAB)
53
Alor
P. ALOR
2.119,7 km2
Berpenduduk
54
Kupang
P. BATEK
16,67 ha
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Timor Leste
55
Rote Ndao
P. NDANA
2 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Australia
Sabu Raijua
P. DANA
13 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Australia
P. MANGUDU
1 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Australia
300 M2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Australia
P BUDD P. BUDD
0 6 ha 0.6 ha
Tdk Berpenduduk Tdk Berpenduduk
Terisolir
Palau
P. FANI
9 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Palau
P. MIOSSU
0.84 km2
Tdk Berpenduduk
Terisolir
Palau
P FANILDO P. FANILDO
01k 2 0.1 km2
Tdk B Tdk Berpenduduk d d k
T i li Terisolir
P l Palau
P. BRAS
309 Ha
Berpenduduk
Terisolir
Palau
2,5 km2
Berpenduduk
Terisolir
Palau
6 km2
Berpenduduk
263
Tdk Terisolir
Papua Newguinea
14.357 km2
Berpenduduk
16487
Terisolir
1 ha
Tdk Berpenduduk
56
NUSA TENGGARA
57
Sumba Timur
58
Lombok Barat
59
P. SOPHIALOUISA / GILI SEPATANG
7203
Tdk Terisolir
Raja Ampat 60 61
Tambraw
62 63
MALUKU ‐ PAPUA
Supiori
P. BEPONDI
64
(BESONDI)
65
Sarmi
66
Merauke
67
Asmat
P. LIKI (LIKIFENDO) P. KOLEPON P. LAAG
200
Terisolir
Pulau kecil dan terluar di wilayah KTI yang berpenduduk (21 PULAU DI 11 KAB) Pulau kecil dan terluar di wilayah KBI yang berpenduduk (3 PULAU DI 3 KAB)
TERIMA KASIH Untuk Informasi Lebih Lanjut, dapat berkomunikasi dengan: Untuk Informasi Lebih Lanjut dapat berkomunikasi dengan: Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. Suprayoga Hadi (
[email protected] dan
[email protected])
74
