PDT

KEKUATAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MEMBATALKAN AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 347/PDT.G/2012/PN-MDN)

TESIS

Oleh

YANTI MALA 137011084/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Universita Sumatera Utara

KEKUATAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MEMBATALKAN AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 347/PDT.G/2012/PN-MDN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

YANTI MALA 137011084/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: KEKUATAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MEMBATALKAN AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 347/PDT.G/2012/PN-MDN) : YANTI MALA : 137011084 : MAGISTER KENOTARIATAN

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Pembimbing

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH, MS, CN)

Pembimbing

(Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 23 Januari 2015


Telah diuji pada Tanggal : 23 Januari 2015

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Runtung, SH, MHum

Anggota

: 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 3. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: YANTI MALA

Nim

: 117011084

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: KEKUATAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MEMBATALKAN AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 347/PDT.G/2012/PN-MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : YANTI MALA Nim : 137011084


ABSTRAK Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, dimana Notaris dijadikan sebagai “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini/atau berdasarkan Undang-Undang Lain”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Karenanya pembuktian akta atentik tersebut hanya dapat dibatalkan jika secara lahiriah, materil dan formal terbukti akta otentik tersebut cacat hukum, maka penelitian tentang “Kekuatan Pembuatan Akta Otentik Yang Membatalkan Akta Notaris (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 347/PDT.G/2012/PN-MDN) perlu diteliti. Meneliti masalah tersebut diatas teori yang digunakan adalah kepastian hukum yang didukung oleh teori pertanggungjawaban hukum. Oleh Hans kelsen yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum sehubungan dengan kewajiban hukum yang diperintahkan dalam Undang-Undang, yaitu diterapkan dalam pelaksanaan Jabatan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna memberi kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Usaha yang dilakukan Notaris dalam mencegah terjadinya pengingkaran oleh para pihak dalam akta Notaris adalah Notaris wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai Notaris seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan Kode Etik Notaris, Notaris dalam prakteknya harus benar-benar membacakan isi akta dan menerangkan kepada para penghadap tentang akta yang dibuatnya dihadapan para saksi baik dari pihak Notaris maupun Pihak penghadap, menyediakan halaman tersendiri untuk sidik jari yang disimpan sebagai barang bukti yang kuat sewaktu-waktu jika terjadi pengingkaran. Upaya Notaris terhadap sanksi perdata untuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta Notaris yang batal demi hukum adalah Notaris harus dapat membuktikan bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak melanggar ketentuan pasal 84 UUJN dengan memberikan perlawanan dan penjelasan bahwa akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak sesuai prosedur dalam pembuatan akta, dan jika Notaris dapat membuktikan kebenaran aktanya dari aspek lahiriah, formal dan materil maka Notaris dapat menggugat balik kepada pihak yang menggugatnya sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan upaya Notaris terhadap sanksi administratif adalah dengan mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya, dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, dan dapat juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jika Putusan Pengadilan Majelis Pengawas tidak memuaskan Notaris. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan i


Nomor : 347/PDT.G/2012/PN-MDN Hakim telah sesuai menerapkan hukum pembuktian tanpa melanggar hukum karena akta yang dibuat oleh Notaris tersebut telah memiliki kepastian hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat semuanya sama dan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua bukti-bukti yang ada yang merupakan perjanjian yang telah mengikat para pihak (Azas hukum Pacta Sunt Servanda), dan pembuatan akta otentik tidak dapat dibuktikan telah melanggar syarat subjektif dan objektifnya sehingga akta tidak dapat dibatalkan. Kata Kunci : Notaris, Pembuatan Akta Otentik, Membatalkan Akta Otentik

ii


ABSTRACT The authenticity of a Notary is found in Article 1, paragraph 1 of Notarial Act No. 2/2014 in which a Notary is regarded as a “ public official empowered to draw up authentic deeds and other authorities as it is intended by this law/ or by other laws” so that the deeds drawn up by a Notary is authentic. Therefore, the authentic deeds can be cancelled when they are physically, materially, and formally legally defective. In this case, the research on the Evidentiary Value of Drawing up Authentic Deeds which Cancels Notarial Deeds (A Case Study on the Verdict of Medan District Court No. 347/PDT.G/2012/PN-MDN) needs to be conducted. The research used legal certainty which was supported by the theory of legal responsibility. Hans Kelsen points out that legal responsibility, related to legal obligation under the law, is applied in the implementation of a Notarial Profession as a public official empowered to draw up authentic deeds in order to provide legal certainty and legal protection for those who make the contract. The research used judicial normative with descriptive analytic method and secondary data. The conclusion of the research was that a Notary’s attempt to forestall the breach of the parties concerned in Notarial deeds was by performing his obligation as a Notary as it is stipulated in Notarial Act No. 2/2014 and notarial Code of Ethics. In practice, a Notary has to read the content of the deed and explain to the person appearing about the content before some witnesses, either from the Notary himself or from the person appearing, provide a special pages for finger prints as evidence, in case of any dispute in the future. A Notary’s attempt to deter civil sanction on notarial deeds which have evidentiary value as underhanded deeds and the cancelation by law is by proving that the deeds have complete evidentiary value and do not violate Article 84 of Notarial Act. He has to fight and explain that the deeds are made upon the request of the parties concerned according to the procedures. If he can prove it from the physical, formal, and material viewpoints, he can counter sue in order to defend his rights and obligation in performing his profession. A Notary’s attempt to deter administrative sanction is by filing a complaint to the Supervising Board that has imposed the sanction on him. If there is no sufficient response, he can file the complaint to the State Administrative Court. In the case of the Verdict of Medan District Court No. 347/PDT.G/2012/PN-MDN, the judge has applied law of evidence without violating the law because the deeds drawn up by the Notary has had legal certainty, based on the evidence presented by the plaintiff and the defendant which reveals that all deeds are similar and in line with Article 1338 of the Civil Code which states that all of the evidence reveals that the deeds are final and consecutive (the principle of Facta Sunt Servanda) and that the authentic deeds cannot be canceled since they do not violate the subjective and objective requirements. Keywords: Notary, Drawing up Authentic Deeds, Canceling Authentic Deeds

iii


KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, hasil penelitian dengan judul “KEKUATAN PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG MEMBATALKAN AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 347/PDT.G/2012/PNMDN)“, telah dapat diselesaikan. Selawat dan salam Penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar MUHAMMAD SAW, yang telah megantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), SpA (K), Selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang sangat terpelajar dan para pembantu Rektor Universitas Sumatera Utara yang sangat terpelajar, beserta para Asisten direktur, Sekretaris, dan para staf, Ketua Program S2 Magister kenotariatan yang sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH., MS, CN, dan Sekretaris Program S2 Magister Kenotariatan yang sangat terpelajar Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., SH., CN, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan dalam Program S2 Magister Kenotariatan yang sangat berharga dan sangat dicintai ini. Sangat disadari bahwa penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan maupun arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, untuk itulah dengan rasa hormat Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama yang sangat penulis hormati dan sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Ketua Pembimbing dan sebagai suri tauladan dan panutan bagi Penulis yang telah memberikan bimbingan mengenai materi penelitian, juga memberi ilmu materi perkuliahan selama Penulis berada di Magister Kenotariatan sehingga Penulis lebih dapat memahami ilmu khususnya Kenotariatan yang akhirnya sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Kepada yang sangat Penulis hormati dan iv


sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN sebagai anggota pembimbing yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan bimbingan, arahan dan perhatian beliau disetiap waktu, walaupun ditengahtengah kesibukan beliau tapi masih mau memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada Penulis hingga selesainya penulisan ini. Bapak merupakan contoh spirit bagi Saya untuk berani dalam meraih kesuksesan dan Penulis berharap semoga kelak dapat sukses seperti beliau. Kepada yang sangat Penulis hormati, sangat terpelajar dan sangat Penulis kagumi kepintaran dan kebaikannya Ibu Dr. T. Keizerina Devi, A., SH, CN, M.Hum yang telah membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, dan bersemangat dalam setiap waktu dan memberikan motivasi dan semangat pada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang amat terpelajar kepada Bapak Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn dan Bapak Syafnil Gani, SH, M.Hum yang masing-masing sebagai dosen penguji Penulis mulai dari tahap proposal tesis sampai dengan tahap ujian tesis yang selalu memberikan arahan dan petunjuk dalam menyempurnakan penulisan tesis ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum di Deliserdang, terimakasih juga kepada Ibu Risna Rahmi, SH, MKn selaku Ketua Pengurus Wilayah Kota Medan dan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Agustinus, SH dan Ibu Sherliwaty, SH, serta terimakasih juga kepada Notaris Haiva Elisa, SH Notaris Kota Medan yang semuanya sangat membantu Penullis dengan selalu memberikan waktu luangnya untuk wawancara dan memberikan data yang diperlukan Penulis dalam dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih kepada rekan-rekan di Magister Kenotariatan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang selama ini, memberi semangat dan suport serta doa kepada Penulis hari demi hari dari awal sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliah ini dengan semangat dan termotivasi untuk jadi yang lebih baik lagi. v


Terimakasih juga Penulis sampaikan kepada pada para Staf dan pegawai di Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dan melayani Penulis dengan baik. Secara Khusus dari hati yang paling dalam ucapan terima kasih yang setinggitingginya kepada Papa yang tercinta Bapak Prof. Dr. H. Delfi Lutan, MSc, SpOG.K yang telah membesarkan, mendidik, serta melimpahkan segala kasih sayang yang tiada henti-hentinya, selalu mendoakan Penulis siang dan malam, yang telah memberikan segala-galanya kepada Penulis agar penulis selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses, yang sampai kapanpun tidak akan dapat Penulis balas seluruh kasih sayang yang telah papa berikan kepada Penulis. Tanpa papa, mungkin Yanti tidak dapat meraih cita-cita dan dapat menimbah ilmu di Magister Kenotariatan Universitas sumatera Utara ini, Terima kasih papa, dan anak-anak ku yang sangat kusayangi yang selalu memberikan doa dan semangatnya kepada Penulis. Terhadap kebaikan dan kemurahan hati semua pihak tersebut, Penulis hanya dapat mendoakan dan menyerahkan kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal baik di dunia dan di akhirat kelak. Amiin Ya Rabal Alamin.

Hormat Penulis

YANTI MALA

vi


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama

:

YANTI MALA, SH, SPn

Tempat/ Tgl Lahir

:

Medan / 21 Mei 1965

Status

:

Menikah

Alamat

:

Jalan Sei Blutu Pasar IX No. 103 Medan

Nama Bapak

:

Prof. Dr. H. Delfi Lutan, MSc. Sp.OG.K

Nama Ibu

:

Almh. Hj. Jumi Khayast

II. ORANG TUA

III. PENDIDIKAN 1. SD Harapan

: 1972-1978

2. SMP Persit Kartika Candra Kirana : 1978-1981 3. SMA Bhayangkari

: 1981-1984

4. S1 FH Panca Budi

: 1994-1999

5. SPn Kenotariatan USU

: 1999-2002

6. S2 Kenotariatan USU

: 2013-2014

vii


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ......................................................................................................... i ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ......................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................

vii

DAFTAR ISI......................................................................................................

viii

DAFTAR ISTILAH .........................................................................................

xi

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN............................................................................

1

A. Latar Belakang.............................................................................

1

B. Perumusan Masalah.....................................................................

9

C. Tujuan Penelitian.........................................................................

10

D. Manfaat Penelitian.......................................................................

10

E. Keaslian Penelitian ......................................................................

11

F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....................................................

12

1. Kerangka Teori.....................................................................

12

2. Konsepsi ...............................................................................

20

G. Metode Penelitian........................................................................

23

USAHA YANG DAPAT DILAKUKAN NOTARIS DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGINGKARAN OLEH PARA PIHAK DALAM AKTA NOTARIS..................................

28

A. Karakter Akta Notaris .................................................................

28

1. Pengertian Akta Notaris ......................................................

28

2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik ......................................

29

3. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sah .........................

33

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris ................................

36

C. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris...............

41

1. Asas Kepastian Hukum ........................................................

42

viii


BAB III

2. Asas Persamaan ....................................................................

45

3. Asas Kepercayaan ................................................................

49

4. Asas Kehati-Hatian...............................................................

51

5. Asas Profesionalitas .............................................................

53

D. Usaha Yang Dapat Dilakukan Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pengingkaran Oleh Para Pihak Dalam Akta Notaris .........................................................................................

55

a. Membacakan Isi Akta Notaris ..............................................

55

b. Melaksanakan Seluruh Kewajiban Notaris ..........................

57

c. Melekatkan Surat dan Dokumen Serta Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta ..............................................

60

UPAYA HUKUM NOTARIS TERHADAP SANKSI PERDATA DAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK AKTA NOTARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN.. .............................................................................

63

A. Larangan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik . .

63

B. Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif ...............................................................................

66

1. Sanksi Perdata .......................................................................

66

a.

Menjaga Batasan Akta Notaris Agar Tidak Menjadi Akta yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian di Bawah Tangan...............................................................

69

Menjaga Batasan Akta Notaris Agar Tidak Batal Demi Hukum .................................................................

73

2. Sanksi Administratif .............................................................

78

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 347/PDT.G/2012/PN-MDN PEMBUKTIAN TANPA MELANGGAR PRINSIP HUKUM ..............................................

81

A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatan.........................................................................................

81

b.

BAB IV

ix


BAB V

B. Perbuatan yang Termasuk Melawan Hukum .............................

91

a. Melalaikan Kewajiban Hukum .............................................

93

b. Kaedah Kesusilaan dan Kepatuhan Dalam Masyarakat........

93

1). Adanya Suatu Perbuatan ...............................................

94

2). Perbuatan tersebut Melawan Hukum ............................

95

3). Adanya Kerugian Bagi Korban .....................................

95

4). Adanya Hubungan Klausal Antara Perbuatan dengan Kerugian ........................................................................

96

5). Adanya Kesalahan.........................................................

97

C. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 347/pdt.g/2012/PN.Mdn..............................................................

97

1.

Kasus Posisi..........................................................................

97

2.

Putusan Hakim .....................................................................

99

3.

Analisa Putusan .................................................................... 100

KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 106 A. Kesimpulan ................................................................................ 106 B. Saran ......................................................................................... 107

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 109

x


DAFTAR ISTILAH

1. Aktaotentik = akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki olehUndangUndang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu dibuat 2. Notaris = Pejabat Umum yang bewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. 3. Onkreukbaar = Tidak ada cacatnya 4. Onrechtmatigedaad =Perbuatan melawan hukum 5. van rechtswegenietig = batal demi hukum 6. Rechtszekerheid = kepastian hukum 7. Theoria = Perenung 8. Ttruth= kebenaran 9. Justice = keadilan 10. Law wants justice = hukum mengendalikan keadilan 11. individual right = hak asasi individu 12. fairness = Kepatutan 13. protection public interest = melidungi masyarakat . 14. social order = ketertiban sosial 15. ensuring due process = proses beracara yang tertib xi


16. ensuring predictability = prediksi penegakan hukum 17. OpenbareAmbtenaren = Pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik 18. BurgerlijkWetboek = Kitab Undang-Undang Hukum perdata 19. ambtelijkeakten = akta pejabat 20. partij-akten = akta para pihak 21. Pactasuntservanda= perjanjian yang mengikat para pihak 22. waarneembaarheid = Dapat segera atau mudah dilihat 23. Rechstaat = Negara hukum . 24. Standard of duty = standar kewajiban 25. trust and confidence = kepercayaan dan kerahasiaan 26. Good faith = itikad baik 27. Parateexecutie =Eksekusi langsung

xii


DAFTAR SINGKATAN 1. UUJN = Undang-Undang JabatanNotaris 2. KUHPerdata = Undang-undang HukumPerdata 3. PP = Peraturan Pemerintah, 4. Keppres =Keputusan Presiden , 5. Perpu = Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 6. PN = Pengadilan Negeri 7. PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah. 8. BW = Burgerlijk Wetboek 9. MARI = Mahkamah Agung Republik Indonesia 10. UUPA = Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria 11. SKMHT = Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 12. UUD = Undang-Undang Dasar

xiii


PDT

Recommend Documents