pdt

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMEGANG KARTU ATM ATAS KERUGIAN PENGAMBILAN UANG OLEH ORANG LAIN (analisis: putusan No. 201 K/pdt.sus/2012)

Annisa Swasti Widita Fakultas Hukum Universitas Indonesia 21 Januari 2013 ABSTRAK

Dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang saat ini banyak pelaku usaha yang mengendalikan perekonomian dengan menjual produk dan/atau jasa yang digunakan berdasarkan berbagai macam perjanjian yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan yang menguntungkan pihaknya. Skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh sebuah institusi Bank, dalam hal penyerahan Kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank tersebut.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan-batasan aturan mengenai perjanjian baku. Skripsi ini juga membahas pengaturan pengaturan mengenai konsumen dan produk dan /atau jasa bank yaitu kartu ATM.

Pendahuluan Salah satu produk dari bank adalah Tabungan. Untuk mempermudah transaksi perbankan seperti, penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan (listrik, telepon, kartu kredit, dan lain-lain) pada hakekatnya setiap tabungan dilengkapi dengan kartu ATM. Kartu ATM merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi, otomatis akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Kartu ATM juga berguna sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronis. Jenis transaksi yang tersedia, yaitu penarikan tunai, setoran tunai, transfer dana, pembiayaan, dan pembelanjaan. Adapun keuntungan dari menggunakan kartu ATM ini, yaitu:1 1. Mudah, Tidak perlu datang ke bank untuk

melakukan transaksi atau memperoleh

informasi; 1

Kasmir, Dasar – Dasar Perbankan, cet. 10, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 106.

Perlindungan konsumen..., Annisa Swasti Widita, FH 2013

2. Aman, Tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi; 3. Fleksibel, Transaksi penarikan tunai/pembelanjaan via ATM (Automated teller machine) atau EDC (Electronic Data Capture) dapat dilakukan di jaringan bank sendiri, jaringan lokal dan internasional; 4. Leluasa, dapat bertransaksi setiap saat meskipun hari libur. Setiap pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet akan diberikan nomor pribadi, yaitu berupa PIN yang sangat rahasia dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan Kartu ATM dalam bertransaksi di wilayah Indonesia. Kartu ATM yang diterbitkan dan dipergunakan wajib menggunakan standar teknologi chip yang telah disepakati oleh Bank dan disetujui oleh Bank Indonesia. Jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan untuk seluruh Kartu ATM yang diterbitkan dan dipergunakan untuk bertransaksi di wilayah Indonesia paling kurang 6 (enam) digit. Fungsi PIN tersebut sebagai sarana autentikasi menggantikan tandatangan Pemegang Kartu.2 Pembagian nasabah bank secara umum terbagi dalam 3 (tiga kelompok) yaitu deposan, debitur, non-deposan non-debitur. Ketiga kelompok tersebut masuk dalam kategori konsumen pengguna jasa bank, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK yang mengatur bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga maupun mahluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.3 Adanya jaminan untuk mendatangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah oleh Undang-Undang itu sendiri menimbulkan pergerakan konsumen (consumers movement) untuk memperjuangkan apa yang telah menjadi haknya. 4 Sebagai pengguna produk dan jasa dari sebuah bank, konsumen selaku nasabah bank hendaknya memiliki itikad yang baik

2

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI No. 13/22/DASP, Perihal Implementasi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang di terbitkan di Indonesia, II angka 5. 3 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 14. 4 Ibid.


dalam menjalin hubungan dengan bank. Nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan diembannya sebagai konsekuensi terciptanya perjanjian yang dilakukan dengan bank. Namun pada kenyataannya bank yang diandalkan oleh masyarakat tersebut tidak selalu dapat menjamin keamanan uang nasabahnya, hal ini dapat dilihat dari kasus Ny. Suryanti, konsumen selaku nasabah yang menggugat PT Bank Mandiri selaku pelaku usaha di bidang perbankan. Pada saat hendak malakukan penyetoran tunai ke rekeningnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nn. Suriyanti terkejut karena jumlah saldo rekeningnya ternyata hanya sebesar Rp.10.925.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), padahal menurut Ny. Suryanti seharusnya jumlah saldo rekeningnya sebesar Rp.29.564.255,- (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Atas kejadian tersebut pihak bank melakukan investigasi pada sistem, dan hasilnya telah ditemukan 3 (tiga) kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM dengan total transaksi Rp.19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh rupiah). Kasus ini menjadi panjang karena pihak pelaku usaha, menolak mengganti kerugian materi atas hilangnya dana simpanan nasabah dengan alasan pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kejadian yang di alami oleh konsumennya, karena kesalahan tersebut dianggap bukan kesalahan dari pihak pelaku usaha, sebagaimana sudah

sesuai dengan kesepakatan pada saat mengajukan

permohonan pembukaan rekening tabungan dan permintaan kartu ATM Mandiri, konsumen menyanggupi untuk menjaga kartu ATM (kartu yang diterbitkan oleh bank yang berisikan dana atau rekening tabungan yang dimiliki pemilik nasabah bank tersebut) dan PIN (Personal Identification Number) atas namanya dan bertanggung jawab penuh atas penggunaannya, sehingga kerugian yang dialami konsumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsumen tersebut. Tidak puas dengan tanggapan dari pihak pelaku usaha, Nn. Suryanti mengadukan permasalahan ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kota Medan. Berkaitan dengan pengaduan Ny. Suryanti tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara arbitrase.5 Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen (UUPK), salah satu kewajiban pelaku usaha ialah memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.6 Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 5

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 201 K/pdt.sus/2012. Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun, LN No. 42, TLN No. 3821, Pasal 7. 6


Perlidungan Konsumen telah diatur pula mengenai klausula baku dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Penjelasan Pasal 18 Ayat 1 UUPK menyatakan, larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah klausula baku yang berisi syarat-syarat dan ketentuan Bank Mandiri sudah sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen? 2. Apakah putusan 201 K/PDT.sus/2012 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Pembahasan Disamping melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, industri perbankan, termasuk pula perbankan syariah melakukan kegiatan pelayanan jasa bank lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang lazim dilakukannya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Berikut adalah jenisjenis produk dan jasa yang diberikan oleh bank:7 Produk Kredit Pasif Produk perbankan yang termasuk produk kredit pasif adalah tabungan giro, deposito berjangka dan deposito berjangka. 8 Tabungan 7

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal.107. 8 Ibid.


Tabungan adalah simpanan pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh setiap bank yang menerbitkan produk tersebut. 9 Giro Giro atau biasa disebut rekening koran adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro (surat perintah pembayaran), atau dengan cara pemindah bukuan. 10 Deposito Deposito adalah simpanan pada bank yang penarikkannya hanya dapat dilakukan sesudah jangka waktu tertentu, menurut perjanjian antara penyimpan dan bank. 11 Deposito berjangka Deposito berjangka adalah sewaktu-waktu,

simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan

tetapi sebelum

melakukan pengambilan,

pihak

penyimpan harus

memberitahukan kapan akan melakukan pengambilan kepada bank. 12

Produk Kredit Aktif Produk perbankan yang termasuk produk kredit aktif adalah kecil rekening koran, kredit aksep, dan kredit remburs. 13 Kredit Rekening koran Kredit rekening koran adalah kredit yang dapat diambil sesuai dengan kebutuhan piminjam (debitur) dengan jaminan surat berharga, barang yang tersedia dalam gudang peminjaman, serta penyerahan barang-barang bergerak atau tidak bergerak.14 Kredit Aksep Kredit aksep adalah pinjaman yang diberikan dengan cara mengeluarkan wesel serta dapat diperdagangkan oleh pemegangnya.15 Letter of Credit Letter of Credit adalah pembayaran atas barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Pembayaran atas impor barang untuk sementara dilakukan oleh bank. Setelah importir mendapat hasil, ia harus membayar pada bank sesuai perjanjian semula. 16 9

Ibid. Ibid. 11 Ibid., hal. 108. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid. 15 Ibid., hal. 109. 10


Produk berupa Jasa Lalu Lintas Moneter Produk perbankan yang termasuk produk jasa lalu lintas moneter adalah pengiriman atau transfer yang, inkaso, diskonto, delegasi kredit, jual beli cek perjalanan, kartu kredit dan ATM. 17 Pengiriman atau transfer uang Transfer adalah pengiriman uang dari suatu cabang bank ke cabang lain bank tersebut atu ke bank lain atas amanat nasabah, baik nasabah yang mempunyai rekening maupun nasabah yang tidak tetap (working customers) yang ditunjukan untuk diri pemberi amanat atau orang lain di dalam negeri dan luar negeri. Tranfer merupakan salah satu pelayanan jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran. Manfaat transfer bagi nasabah adalah: Membantu kelancaran transaksi perdagangan; Membantu pelaksanaan pembayaran uang akomodasi. Adapun mamfaat transfer bagi bank adalah: 18 Menambah jumlah modal yang dimilikinya; Memperbesar volume peredaran uang; Partisipasi dalam rangka memperlancar peredaran uang di masyarakat. Inkaso Inkaso adalah kuasa oleh perusahaan atau perseorangan kepada bank untuk penagihan piutang meupun pembayaran kepada pihak lain (dalam dan luar negeri), baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Atas jasa ini bank mendapat keuntungan sebesar nota inkaso yang telah disepakati. Objek inkaso adalah wesel (draft), cek, surat aksep, kupon atau dividen surat undian, kuitansi dan nota-nota tagihan lainnya inkaso bermanfaat untuk mempermudah nasabah dalam melakukan tagihan kepada pihak lain, karena nasabah tidak harus datang sendiri dalam melakukan penagihan karena sudah diwakili oleh pihak bank. Diskonto Diskonto adalah pemberian jasa atas pembelian dan penjualan surat-surat berharga yang dijamin oleh bank yang bersangkutan. Delegasi kredit (banker orders)

16

Ibid. Ibid., hal. 112. 18 Ibid., hal. 117. 17


Delegasi kredit adalah pemberian kuasa dari seseorang atau badan hukum untuk melaksanakan pembayaran kepada seseorang atau badan hukum lain secara berkala. Kuasa yang diberikan misalnya untuk membayar rekening listrik, telepon dan sebagainya. Jual beli cek perjalanan (traveller’s cheque) Traveller’s cheque atau cek perjalanan adalah cek yang dikeluarkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam perjalanan, bepergian, atau rekreasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Travellers cheque memiliki beberapa keuntungan baik bagi nasabah maupun bagi bank yang mengeluarkannya. Manfaat traveller’s cheque bagi nasabah antara lain adalah: 19 Nasabah dapat melakukan pembayaran perjalanan dengan lebih mudah, cepat praktis dan efisien; Nasabah dapat melakukan penukaran traveller’s cheque dengan mata uang tunai di hotel, restoran, bank, biro perjalanan, dan sebagainya yang ditunjuk oleh bank yang bersangkuta; tingkat keamanan lebih terjamin. Adapun manfaat traveller’s cheque bagi bank yang menerbitkannya adalah: Memperoleh pemasukan dari penjualan traveller’s cheque; Memperoleh imbalan jasa berupa komisi Kartu kredit (Credit card) Kartu kredit, yaitu alat pembayaran pengganti uang atau cek, yang dapat digunakan untuk membayar pembelian di toko, menginap di hotel, maupun tempat-tempat lain yang menyediakan pelayanan pembayaran dengan kartu kredit tersebut. Secara teknis, kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindah bukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi. Kartu ATM Kartu ATM adalah kartu yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang dapat digunakan untuk menarik dana yang dimilikinya dengan cara memasukkan kartu tersebut pada mesin yang tersedia di anjungan tunai mandiri. Pemilik kartu ATM memasukkan kartunya pada mesin ATM dan untuk pengamanannya, masing-masing nasabah memiliki PIN (Personal Identification Number) yang hanya diketahui oleh pemilik kartu ATM tersebut. Setelah memasukkan PIN nasabah melaksanakan prosedur sesuai petunjuk dari mesin ATM. Nasabah yang telah mempercayakan assetnya atau dananya untuk disimpan di dalam bank, harus dilindungi secara penuh. Hal ini dilakukan karena sebagai lembaga kepercayaan, bank harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank tersebut. 19

Ibid., hal. 121.


Berkenaan dengan penerapan prinsip perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP ,tanggal 7 Juni 2012, perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu menegaskan sebagai berikut:20 Prinsip Perlindungan Nasabah Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelanggarakan kegiatan yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu atas APMK yang antara lain dilakukan dengan: Menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu; dan Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh penerbit. Untuk kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu, yang meliputi sebagai berikut: Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, yang paling kurang meliputi: hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam penggunaan kartu, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM; Hak dan tanggung jawab pemegang dan/atau penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit 20

Bank Indonesia, (g), Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI Nomor: 14/17/DASP, Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, butir VII huruf a.


Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, baik karena disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Kegagalan sistem penerbit, atau sebab lainnya; Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan penerbit; dan Tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan tersebut.

Prinsip Kehati-hatian Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing Penerbit APMK dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:21 Batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM baik menggunakan Kartu ATM atau Kartu Kredit adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari; Batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut: Batas paling banyak nilai nominal dana berlaku untuk transfer dana antar Penerbit melalui mesin ATM dimana rekening pengirim dan rekening penerima berada pada Penerbit yang berbeda; dan batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlaku untuk transfer dana intra Penerbit Kartu ATM dimana rekening pengirim dan penerima berada pada Penerbit yang sama. Standar Keamanan APMK: 22 Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di bidang APMK, serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK; Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK, yaitu dengan menerapkan teknologi chip dan Personal Identification Number (PIN) paling kurang 6 (enam) digit; 21 22

Ibid., butir VII huruf b. Ibid., butir VII huruf c.


Penggunaan standar teknologi chip sebagai upaya peningkatan keamanan pada kartu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan teknologi chip dengan mengacu pada standar teknologi chip yang telah disepakati industri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia. Penggunaan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit sarana verifikasi dan autentikasi pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan dengan seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib telah menggunakan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit dengan mengacu pada waktu implementasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia. Penggunaan teknologi yang dapat memproses Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan teknologi Chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada sistem APMK seperti EDC, ATM,

dan back end system merupakan sebagai upaya peningkatan keamanan sistem, dilakukan secara bertahap, yaitu penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan Acquirer Kartu Debet wajib mengganti dan meningkatkan standar keamanan pada seluruh ATM,EDC, dan back end system, dalam jangka waktu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi Chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

ANALISIS Berdasarkan ketentuan butir 6, klausula tersebut menyatakan bahwa: “Pemegang kartu wajib menjaga kerahasian PIN atas kartu dan bertanggung jawab penuh atas penggunaannya, oleh karenanya Bank dengan cara apapun tidak bertanggungjawab atas penyalahgunan PIN tersebut”.23 Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, Klausula butir 6, diatas sangat jelas menyatakan bahwa Bank mengalihkan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Bank ingin 23

Lampiran Peraturan PT. Bank Mandiri Persero (Tbk).


berlindung di balik klausula tersebut. Hal ini dapat merugikan pihak konsumen apabila ada pihak yang menyalahgunakan Kartu ATM milik konsumen. Kerugian yang mungkin dialami konsumen, yaitu dengan berkurangnya saldo rekening, karena adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh pemilik Kartu ATM tersebut. Memperhatikan adanya risiko tersebut, maka pihak pelaku usaha sudah sepatutnya memberikan informasi dan selalu mengingatkan konsumennya untuk menjaga kartu ATM dan PIN-nya agar rekening konsumen tetap aman. Disamping itu pihak pelaku usaha juga sudah sepatutnya menyampaikan kepada konsumen hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh konsumen sebagai pemegang kartu ATM Mandiri, sebagai contoh; meliputi prosedur dan tatacara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu dan kewajiban pemegang kartu, yaitu dengan menjaga PIN. Klausula tersebut tetap diperlukan untuk melindungi pelaku usaha dari pihak yang ingin merugikan pelaku usaha, hal tersebut mungkin terjadi apabila ada konsumen yang beritikad tidak baik, yaitu dengan melakukan transaksi tetapi tidak mengakuinya atau ada pihak tertentu yang menyalahgunakan Kartu ATM milik konsumen. 24 Pelaku usaha akan meneliti apakah terdapat kesalahan pada pengoperasian sistem atau ada pihak tertentu yang sengaja ingin menyalahgunakan dan memanfaatkan Kartu ATM milik konsumen untuk kepentingannya. Pada saat pihak pelaku usaha bebas pertanggungjawabannya dari pihak manapun, maka Bank mempunyai waktu untuk melakukan pendektesian kesalahan (fraud detection). Apabila terbukti Konsumen yang melakukan transaksi dengan normal dan sah yang artinya, transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM atas konsumen serta PIN-nya sesuai dan mengakses ke rekening konsumen, sehingga kerugian konsumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsumen. Sebaliknya jika terdapat kesalahan dalam pengoperasian sistem atau ada pihak tertentu yang memamfaatkan atau menyalahgunakan Kartu ATM tersebut, maka konsumen dibebaskan dari kerugian yang tidak seharusnya di tanggungnya. Dengan demikian, apabila konsumen merasa dirugikan, maka konsumen dapat mengadukan kepada petugas Bank melalui layanan 24 (dua puluh empat) jam, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka konsumen dapat menempuh jalur peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 UUPK, menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan umum”. 24

Op. Cit., hasil wawancara penulis.


Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK).25

BPSK

merupakan Lembaga Non-struktural yang

berkedudukan di Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan diharapkan dapat mempermudah mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hah-hak Perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. 26 Dengan demikian, apabila ditinjau dari UUPK, Klausula butir 6 Peraturan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., di atas belum sepenuhnya menjamin hak-hak konsumen. Menurut penulis klausula tersebut masih mengandung risiko dalam melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya pencantuman klausula di atas, ada kemungkinan pihak pelaku usaha akan berlindung di balik klausula tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi kesalahan. Sebagai contoh; terjadi hal-hal di luar kekuasaan Bank (seperti kesalahan pengoperasian atau adanya pihak yang memanfaatkan atau menyalahgunakan Kartu ATM milik Konsumen). Sehingga isi klausula tersebut sudah tergolong merugikan konsumen, sebab terdapat klausula pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum. Dengan kata lain, segala bentuk potensi rugi yang dialami konsumen ditanggung sendiri, konsumen seakan tidak memiliki hak untuk mendapat tuntutan atau ganti rugi. Selain itu posisi konsumen pun sangat lemah, konsumen tidak mungkin melawan pembuktian yang disodorkan oleh pihak Bank selaku pelaku usaha. Dengan demikian penulis sependapat dengan putusan BPSK, bahwa klausula baku pada butir 6, ketentuan syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, sehingga kalusula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK Putusan BPSK yang final dan mengikat pada hakekatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali telah dipenuhi oleh syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini. Sehingga untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan BPSK, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengatur

25 26

Indonesia, (a), op. cit., Ps. 45 ayat (1). Ibid., Ps. 52 huruf (a).


mengenai tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dengan Peraturan Mahkamah Agung. 1. Dalam Putusan Mahkamah Agung diatas, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut: “BPSK Kota Medan tidak menanggapi dan memenuhi permintaan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan berkas perkara dan salinan putusan BPSK Kota Medan meskipun Pengadilan Negeri Medan telah berulangkali memintanya sesuai surat Pengadilan Negeri Medan”. Dengan tidak disampaikannya berkas perkara beserta salinan putusannya maka Majelis Hakim tidak mempunyai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara. Dalam hal tidak dikirimnya berkas perkara beserta salinan putusan Arbitrase oleh BPSK Kota Medan, seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pengadilan Negeri Kota Medan untuk memeriksa pokok perkara dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi karena menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap BPSK, menyatakan bahwa: 27 “Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Bahwa pada pertimbangan dalam poin pertama putusan kasasi pada kasus diatas penulis sependapat dengan putusan kasasi, karena itu sikap BPSK Kota Medan telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. 2. Bahwa pada pertimbangan dalam poin kedua putusan kasasi pada kasus diatas penulis sependapat dengan putusan kasasi, yaitu dalam hal keberatan diajukan atas dasar 27

Ibid., Ps. 8.


alasan lain diluar syarat tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri dapat mengadili pokok perkara yang berdasarkan pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 dengan ketentuan sebagai berikut: “Bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK”; “Bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam sub bab di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1. Di dalam butir 6 ketentuan dan syarat-syarat penggunaan fasilitas kartu ATM Mandiri dengan konsumen, terdapat klausula baku yang memenuhi unsur-unsur Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK yang mengatur mengenai pengalihan tanggung jawab. Dengan adanya klausula pengurangan atau penghapusan tanggung jawab Pelaku Usaha, isi klausula tersebut tergolong merugikan konsumen, Dengan kata lain, segala bentuk potensi rugi yang dialami konsumen ditanggung sendiri, konsumen seakan tidak memiliki hak untuk melakukan tuntutan atau ganti rugi. 2. Putusan Kasasi No. 201 K/Pdt.sus/2012 tidak sesuai dengan UUPK, karena yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim yaitu meletakkan beban pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 28 UUPK.

SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis akan mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut: 1. Bank Indonesia sebaiknya membuat peraturan mengenai pencantuman klausula baku dalam ketentuan dan syarat-syarat umum dalam penerbitan dan penggunaan fasilitas kartu ATM, sehingga konsumen dapat terlindungi dan pihak bank tidak dirugikan. 2. Bank Indonesia selaku Lembaga yang mengatur dan mengawasi Bank lebih tegas lagi dalam memberi pengaturan terhadap penerbitan kartu ATM, dalam hal menerapkan aspek prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian serta aspek keamanan, yaitu


tidak hanya menggunakan PIN pada kartu ATM melainkan diperlukan adanya juga CCTV pada setiap mesin ATM guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan.

DAFTAR REFERENSI I.

BUKU

Anwar, Moch. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Bandung: Alumni, 1986.

Abdurrahman. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Barkatulah, Abdul Halim. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media, 2008.

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Fuady, Munir. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Bisnis. Buku kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Hotma, Ronny Sautma. Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini). Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1995.

Hussein, Yunus, et.Al. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.

HS, H Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata Buku Satu, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. ARTIKEL


MAJALAH Badrulzaman, Mariam Darus. “Aspek Hukum Bisnis”. Majalah Warta Ekonomi Edisi XXI April 2006.

HARIAN Sinaga, Aman. “Sejauhmana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melindungi Konsumen.” Koran Tempo (14 Agustus 2004). Suhaeni, Eni. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.” Koran Tempo (28 Juli 2003)

MAKALAH Nasution, Az. “Laporan Perjalanan Ke Daerah-Daerah dalam Rangka Perkembangan Perlindungan Konsumen”. Makalah bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok 1990. Nasution, Az. “Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999”. Makalah bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok 1998.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999. TLN No. 3821.

________. Undang-Undang tentang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998. TLN No. 3790.

________. Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No.23 Tahun 1999, LN No. 66 tahun 1999. TLN No. 3843.

________. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 tahun 1998. TLN No. 3872.


________. Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Perlindungan Konsumen. PP No.58 Tahun 2001. LN No. 103 Tahun 2001. TLN No. 4126.

INTERNET Depdagri, Direktorat Perlindungan Konsumen. “Peran Pemerintah dan Platform Kebijakan Perlindungan Konsumen” http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index. php?page=platform. Diunduh 7 April 2011.

http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3DefinisidariDefinisiOperasional. Diunduh 21 Oktober 2012.

WAWANCARA Suriyanti. Wawancara. 7 Mei 2011.

Simanungkalit, Emil. Wawancara. 22 Desember 2012.


pdf.

pdt

Recommend Documents