SKRIPSI
KEPAILITAN PT ASURANSI JIWA BUANA PUTRA YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 K/PDT.SUS-PAILIT/2013
ANAK AGUNG INTAN PERMATA SARI NIM 1116051212
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
KEPAILITAN PT ASURANSI JIWA BUANA PUTRA YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 K/PDT.SUS-PAILIT/2013
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
ANAK AGUNG INTAN PERMATA SARI NIM 1116051212
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii ii
iii
iv
v
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas rahmat dan karunia-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Udayana guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Mengingat masih kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan tentu saja apa yang dihasilkan dalam laporan ini masih banyak kekurangankekurangan. Dengan keberanian dan kerendahan hati saya mencoba untuk menguraikan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini dengan mengambil judul “KEPAILITAN PT ASURANSI JIWA BUANA PUTRA YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 K/PDT.SUSPAILIT/2013”. Adapun keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik bantuan secara moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
vi
2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak A.A Gede Oka Parwata, SH.,MH, Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6. Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Bapak Marwanto, SH.,M.,Hum, Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 8. Ibu Ida Ayu Sukihana, SH.,MH, Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan telah banyak memberikan petunjuk serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 9. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM, Pembimbing Akademik yang memberikan pengarahan terhadap mata kuliah yang ditempuh selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vii
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi kepada penulis. 11. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan hormati, A.A Made Mataram dan Ni Nyoman Sudiani, SH terima kasih penulis ucapkan atas kasih sayang serta segala doanya yang telah mendukung, membimbing dan mendidik penulis. 12. Kakak dan adik-adik tersayang Putri Dewantari, Asri Nirmala Dewi dan Rama Bangbang serta sahabat tersayang Pristya yang telah banyak membantu dan mendukung penulis. 13. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Udayana, khususnya: Diana, Ayu, Eby, Hendra Adinata, Putri Visky, Putri Utami, Dwi, Luthfi, Tasya, Gung Wulan, Lastri, Tata, Dita, Dewinda, Ari Manik serta rekanrekan angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. 14. Beserta segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga segala bantuan, motivasi dan petunjuk yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dan anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini
viii
dapat bermanfaat bagi pembacanya serta kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberi manfaat sebagaimana yang diharapkan.
Denpasar, Juni 2015
Penulis
ix
ABSTRAK Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai kepailitan perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut mengingat bahwa perusahaan yang telah dicabut izin usahanya tidak dapat lagi menjalankan usaha di bidang lain. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, pasal tersebut tidak menjelaskan perusahaan asuransi yang dimaksud adalah perusahaan asuransi yang masih memiliki izin usaha atau perusahaan asuransi yang izin usahanya sudah dicabut. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dapat dimohonkan pailit dan siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan, perjanjian, dan pendapat para ahli. Perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dapat dimohonkan palit dan apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka harus diikuti dengan proses likuidasi yang berujung pada pembubaran perusahaan mengingat perusahaan yang telah dicabut izin usahanya tidak dapat menjalankan usaha di bidang lain. Tanpa mengurangi ketentuan Undang-Undang Kepailitan, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan. Diperlukan aturan yang tegas dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai status perusahaan yang dapat dimohonkan pailit baik perusahaan yang masih memiliki izin usaha atau perusahaan yang izin usahanya telah dicabut. Kata Kunci : Kepailitan, Perusahaan Asuransi
x
ABSTRACT There is no provision in the Bankruptcy Act regarding bankruptcy insurance companies have their business licenses revoked given that the company has license has been revoked can no longer carry on business in other fields. The provisions of Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 Year 2004 on bankruptcy and Suspension of Payment merely stated that the request for a declaration of bankruptcy of the insurance company can only be submitted by the Minister of Finance, the article does not explain the insurance company in question is an insurance company that is still have a business license or insurance company business licenses have been revoked. So that raises the question whether the insurance company that has revoked the business license can be applied for bankruptcy and who can file a bankruptcy petition against the insurance company. The method used in this thesis is a normative juridical research, namely legal research by looking at the norms applicable laws contained in the legislation, ruling, agreement, and the opinion of the experts. The insurance company that has revoked the business license can be applied for pallid and when declared bankrupt by the Commercial Court it must be followed by liquidation process that led to the dissolution of the company given the company which has revoked the business license can not run a business in other fields. Without prejudice to the provisions of the Bankruptcy Act, the provisions of Article 20 paragraph (1) of Law No. 2 of 1992 on Insurance Business stated that the insurance companies have their business licenses revoked can be petitioned for bankruptcy by the Minister of Finance. Required strict rules in the Act bankruptcy on the status of the company which can be applied for either bankrupt companies that still have a business license or companies that have their business licenses revoked. Keywords: Bankruptcy, Insurance Company
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ..........................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................
iii
HALAMAN LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI ........................
iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .........................................................
v
KATA PENGANTAR ..................................................................................
vi
ABSTRAK ...................................................................................................
x
ABSTRACT ...................................................................................................
xi
DAFTAR ISI ................................................................................................
xiii
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................
6
1.3 Ruang Lingkup Masalah ..........................................................
6
1.4 Orisinalitas Penelitian ..............................................................
6
1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................
8
1.5.1 Tujuan Umum.................................................................
8
1.5.2 Tujuan Khusus ................................................................
8
1.6 Manfaat Penelitian...................................................................
9
1.6.1 Manfaat Teoritis .............................................................
9
1.6.2 Manfaat Praktis ...............................................................
9
1.7 Landasan Teoritis ....................................................................
9
xii
1.8 Metode Penelitian....................................................................
18
1.8.1 Jenis Penelitian ...............................................................
18
1.8.2 Jenis Pendekatan .............................................................
18
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ....................................................
18
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ...............................
19
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .......................................
20
BAB II TINJAUAN
UMUM
TENTANG
KEPAILITAN
DAN
PERUSAHAAN ASURANSI 2.1 Kepailitan ................................................................................
21
2.1.1 Pengertian Kepailitan ....................................................
21
2.1.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan ..................
23
2.1.3 Syarat-Syarat Kepailitan ...............................................
30
2.2 Perusahaan Asuransi................................................................
32
2.2.1 Jenis Usaha Perasuransian .............................................
32
2.2.2 Bentuk Usaha Perasuransian .........................................
34
2.2.3 Izin Usaha Perasuransian ...............................................
36
BAB II KEPAILITAN
PERUSAHAAN
ASURANSI
YANG
IZIN
USAHANYA TELAH DICABUT 3.1 Kepailitan Perusahaan Asuransi...............................................
38
3.2 Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi yang Izin Usahanya Telah Dicabut ...........................
49
3.3 Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi yang Izin Usahanya Telah Dicabut ..........................................................
xiii
54
BAB II KASUS DAN ANALISIS 4.1 Kasus ......................................................................................
63
4.2 Analisis ...................................................................................
68
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan .............................................................................
76
5.2 Saran .......................................................................................
76
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiv
