Tulisan Hukum_Subbagian Hukum_BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 1

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN KEGIATAN PEMENUHAN PRASARANA SEKOLAH BAGI SD DAN SMP BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR NOMOR 144/C/KP/2015

http://binpers.com/wp-content/uploads/2015/10/dak.jpg

I.

PENDAHULUAN Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK disalurkan melalui Kementrian kepada Daerah berdasarkan bidang-bidang tertentu sesuai dengan prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah. Prioritas nasional selalu berubah setiap tahunnya pada tahun 2015 DAK diberikan kepada 14 bidang yang mengemban amanah prioritas nasional ke 14 bidang tersebut adalah bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, prasarana pemerintah daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana perdagangan, energi pedesaan, perumahan dan pemukiman.1 Penentuan Porsi pagu untuk masing-masing bidang DAK ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan urutan prioritas

1

Modul Pengalokasian DAK Kementerian Keuangan tahun 2015, halaman 7.

Tulisan Hukum_Subbagian Hukum_BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

1

nasional, Tingkat penterapan DAK tahun sebelumnya, dan usulan masing-masing bidang DAK.2 Pada Tahun Anggaran 2015 salah satu penganggaran DAK diberikan untuk Bidang Pendidikan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, senilai Rp.10.041.300.000.000, nilai tersebut kemudian dialokasikan kedalam 4 bidang Pendidikan yaitu: Tabel 1 Bidang Pendidikan Penerima DAK Bidang

Nilai DAK(Rp)

SD

3.514.455.000.000

SMP

2.510.325.000.000

SMA

1.606.608.000.000

SMK

2.409.912.000.000

Jumlah

10.041.300.000.000

 Sumber:http//www.djpk.kemenkeu.go.id/attachment/article/495/Modul%20PengalokasianDAK201 5%20VerComplete.PDF

Berdasarkan tabel diatas diketahui Anggaran DAK Pendidikan tahun 2015 paling besar diberikan kepada SD dan SMP masing-masing sebesar Rp3.514.455.000.000 dan Rp2.510.325.000.000 atau 60% dari total anggaran DAK yang diterima oleh Kementerian Pendidikan, pengelolan DAK pendidikan Tahun 2015 dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah Penerima DAK, apa saja yang harus dilakukan oleh Sekolah dalam mengelola keuangan DAK pendidikan, bagaimana pengawasan pihak pemerintah Dalam Pengelolaan DAK tersebut akan menjadi topik utama dalam Tulisan Hukum ini, yang dibatasi pada pembahasan DAK untuk pendidikan dasar SD/SMP. Pengelolaan DAK Pendidikan

pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar membawahi SD dan SMP sedangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah membawahi SMA dan SMK, masing-masing Direktorat Jenderal membuat petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

2

Modul Pengalokasian DAK Kementerian Keuangan tahun 2015, halaman 8.


2

Pendidikan Tahun 2015. DAK Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai prioritas nasional pendidikan yang berubah setiap tahun, tahun 2015 DAK Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan merupakan prioritas nasional dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai standar nasional pendidikan.3 Pemenuhan prasarana pendidikan meliputi rehabilitasi ruang kelas atau ruang guru, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, pembangunan ruang guru, pembangunan jamban siswa, dan pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus. Pemenuhan sarana pendidikan meliputi penyediaan peralatan pendidikan, media pendidikan, dan koleksi perpustakaan sekolah. Mengingat besarnya Anggaran

DAK untuk SD dan SMP Direktorat

Jenderal Pendidikan dasar menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 sebagai petunjuk teknis pengelolaan DAK untuk SD dan SMP diharapkan dengan berlakunya peraturan ini maka dapat tercipta suatu sistem pengelolaan DAK yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi sekolah. Penulisan Hukum “Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kegiatan Pemenuhan Prasana Sekolah Bagi SD dan SMP” ini merupakan tinjauan normatif berdasarkan

Peraturan

Direktur

Jenderal

Pendidikan

Dasar

Nomor

144/KP/C/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2015.

II.

PERMASALAHAN 1. Apakah yang dimaksud DAK Bidang Pendidikan Dasar? 2. Bagaimana kriteria sekolah penerima DAK bidang pendidikan dasar dan kegiatan DAK bidang pendidikan dasar? 3. Apa Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar? 4. Bagaimanakah mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan sekolah penerima DAK bidang pendidikan dasar?

3

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 .


3

5. Bagaimana pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan DAK pendidikan dasar?

III. PEMBAHASAN 1. Pengertian, DAK Pendidikan Dasar a.

Pengertian DAK Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.4 Sedangkan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Dasar memiliki arti dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjadi prioritas nasional tahun 2015 yang merupakan urusan Daerah.5

b.

Maksud Pemberian DAK Sesuai dengan pengertian Dana Alokasi Khusus Pendidikan, maka pemberian DAK oleh pemerintah dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan merupakan prioritas nasional dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai standar nasional pendidikan.6 Tentu saja atas pelaksanaan DAK bidang pendidikan khususnya Pendidikan Dasar ada target yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan, target

tersebut

adalah

tersedianya

sarana dan/atau

prasarana

pendidikan yang memenuhi standar prasarana dan sarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.7 Dalam memenuhi 4

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 1 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 . 5 Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 Pasal 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2015. 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 . 7 Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 Pasal 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2015.


4

maksud dan target tersebut terdapat prisip dalam pengelolaan DAK, prinsip tersebut tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 8: 1) efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2) efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3) transparan,

yaitu

menjamin

adanya

keterbukaan

yang

memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan; 4) akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; 5) kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan 6) manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah. 2. Kriteria Sekolah Penerima DAK Pendidikan Dasar Pemberian DAK Pendidikan harus selaras dengan prinsip manfaat, untuk itu sekolah penerima harus memiliki kriteria tertentu sehingga nantinya DAK dapat direalisasikan dan Prasarana dan yang dibangun memiliki daya guna bagi sekolah. Sekolah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. a. Kriteria Umum9 1) Diprioritaskan bagi sekolah yang terletak diwilayah 3T; 2) Masih beroperasional dan memiliki ijin operasional;

8

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 3 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 . 9 Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 Pasal 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2015.


5

3) Sekolah berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa dan milik sendiri (milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta), dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 4) Belum memiliki standar prasarana dan sarana pendidikan yang memenuhi standar prasarana dan sarana pendidikan 5) Mempunyai kepala sekolah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan; 6) Memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah; 7) Memiliki rekening bank atas nama sekolah , bukan rekening bank atas nama pribadi; 8) Tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya pada tahun anggaran 2015; dan 9) Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/musibah seperti terdampak huru hara, kebakaran atau bencana alam. b. Kriteria Khusus 1) Kriteria Khusus kegiatan pemenuhan prasarana bidang SD10: (a) Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang berikut perabotnya: (1) kondisi fisik ruang kelas dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%; dan (2) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang secara swakelola. (b) Rehabilitasi ruang kelas rusak berat berikut perabotnya: (1) kondisi fisik ruang kelas yang mengalami kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%; dan (2) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan rehabilitasi ruang kelas rusak berat secara swakelola. 10

Ibid, pasal 7


6

(c) Rehabilitasi ruang guru berikut sanitasi dan perabotnya; (1) kondisi fisik ruang guru rusak dengan tingkat kerusakan sedang atau berat; dan (2) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan rnenyelesaikan rehabilitasi ruang guru secara swakelola. (d) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut sanitasi dan perabotnya: (1) sekolah mempunyai potensi berkembang (dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat); (2) memiliki jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang ada; (3) memiliki lahan yang luasnya minimal 72 m2 (ilustrasi 8m x 9m) untuk SD dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan (4) bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas, RKB dapat dibangun di lantai 2; dan (5) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan RKB secara swakelola. (e) Pembangunan ruang perpustakaan berikut sanitasi dan perabotnya: (1) telah terpenuhi ruang kelas yang memadai minimal 6 ruang kelas, atau 5 ruang kelas bagi daerah 3T; (2) belum memiliki ruang perpustakaan dengan luas minimal 56 m2 untuk SD; (3) memiliki lahan 72 m2 dengan lebar minimal 6 m untuk SD, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (4) bagi

sekolah

yang

memiliki

lahan

terbatas,

ruang

perpustakaan dapat dibangun di lantai 2; dan (5) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan ruang perpustakaan secara swakelola.


7

(f) Pembangunan ruang guru berikut sanitasi dan perabotnya: (1) memiliki jumlah ruang kelas yang memadai minimal 6 ruang kelas, atau 5 ruang kelas bagi daerah 3T dan tidak rusak; (2) belum memiliki ruang guru; (3) memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang guru minimal 72 m2 untuk SD, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan (4) bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas, ruang guru dapat dibangun di lantai 2, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya (dibuktikan dengan perhitungan struktur); dan (5) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruang guru secara swakelola. (g) Pembangunan jamban siswa berikut sanitasinya: (1) belum memiliki jamban yang layak atau jumlah jamban tidak memadai beserta peralatannya (antara lain kloset jongkok, bak air, gayung, gantungan, dan tempat sampah); (2) memiliki lahan minimal 14 m2 (ilustrasi 2 m X 1,75 m, untuk 4 ruang); dan (3) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan jamban siswa secara swakelola. (h) Pembangunan rumah dinas guru: (1) berada di daerah 3T; (2) belum memiliki rumah dinas guru; memiliki lahan minimal 60 m2 (ilustrasi 6 m X 10 m); (3) lahan berada di lokasi sekolah; dan (4) kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan rumah dinas guru secara swakelola.


8

2) Kriteria khusus kegiatan peningkatan prasarana SMP 11 (a) Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang berikut perabotnya; (1) kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan (2) P2S sanggup melaksanakan dan menyelesaikan rehabilitasi ruang belajar berikut perabotnya secara swakelola. (b) Rehabilitasi ruang/kantor guru berikut perabotnya; (1) kondisi fisik ruang/kantor guru rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan (2) P2S sanggup melaksanakan dan menyelesaikan rehabilitasi ruang guru secara swakelola. (c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut perabotnya: (1) sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung, dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk 32 siswa, (ruang lain yang digunakan sebagai ruang kelas tidak dihitung); (2) memiliki lahan yang luasnya minimal 81 m2 dengan ukuran lahan minimal 9m X 9m dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (3) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai; dan (4) P2S

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut perabotnya secara swakelola. (d) Pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya; (1) sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan atau memiliki ruang perpustakaan yang tidak memadai/darurat 11

Ibid, pasal 8


9

dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; (2) memiliki lahan 135 m2 dengan ukuran lahan minimal 9 X 15 m2, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (3) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya; dan (4) P2S

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya secara swakelola. (e) Pembangunan laboratorium IPA: (1) sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA atau memiliki laboratorium IPA yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; (2) memiliki lahan 135 m2 dengan ukuran lahan minimal 9 x 15 m2, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (3) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya; dan (4) P2S

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan laboratorium IPA berikut perabotnya secara swakelola.


10

(f) Pembangunan laboratorium komputer: (1) sekolah yang belum memiliki laboratorium komputer atau memiliki

laboratorium

komputer

yang

tidak

memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; (2) memiliki lahan 120 m2 dengan ukuran lahan minimal 10 X 12 m2, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (3) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya; dan (4) P2S

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan laboratorium komputer berikut perabotnya secara swakelola. (g) Pembangunan ruang/gedung kantor guru berikut perabotnya; (1) sekolah yang belum memiliki ruang/gedung kantor guru atau memiliki

ruang/gedung

kantor

guru

yang

tidak

memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; (2) memiliki lahan 162 m2 dengan ukuran lahan minimal 9 X 18 m2, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (3) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai


11

satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya; dan (4) P2S

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan ruang/ gedung kantor guru berikut perabotnya secara swakelola. (h) Pembangunan jamban peserta didik dan/atau guru berikut sanitasinya: (1) sekolah yang belum memiliki jamban peserta didik dan/atau guru atau memiliki jamban peserta didik dan/atau guru yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; (2) memiliki lahan 24,5 m2 dengan ukuran lahan minimal 3,5 X 7 m2, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (3) jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya; dan (4) P2S

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan jamban peserta didik dan/atau guru berikut sanitasinya secara swakelola. (i) Pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus: berada di daerah 3T; (1) sekolah yang belum memiliki rumah dinas guru atau memiliki namun tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


12

(2) memiliki lahan 36 m2 dengan ukuran lahan minimal 6 X 6 m2, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; (3) lahan berada di lokasi sekolah; dan (4) P2S

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan rumah dinas guru secara swakelola. 3. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar Kegiatan DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan prioritas nasional, prioritas nasional tersebut selalu berubah setiap tahunnya contohnya

ditahun

2014

Kementrian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

menetapkan prioritas nasional DAK Bidang Pendidikan yaitu Pengadaan Buku Kurikulum 2013. Ditahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menetapkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah sebagai prioritas nasional. Prioritas nasional dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku untuk seluruh direktorat Jenderal yang berada dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melaksanakan amanat prioritas nasional DAK bidang pendidikan yaitu kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dasar. Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dasar meliputi pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, pembangunan ruang guru, pembangunan rumah dinas guru, pengadaan alat penunjang pendidikan, dan pengadaan jamban siswa. 4. Mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan DAK Pendidikan Dasar a. Mekanisme Penetapan Penetapan Sekolah dimulai ketika Dirjen Pendidikan Dasar mengirim juknis beserta peraturan pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah. Sekolah yang sudah menerima pemberitahuan membuat proposal ke Dinas Pendidikan beserta usulan kegiatan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar sesuai dengan prioritas nasional DAK Pendidikan Tahun 2015. Setelah menerima proposal dari sekolah Dinas


13

Pendidikan melakukan seleksi berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus sekolah penerima DAK, dalam seleksi tersebut Dinas Pendidikan juga menetapkan alokasi dan jenis kegiatan per sekolah secara proporsional. Setelah melalui tahap seleksi oleh Dinas Pendidikan Bupati menetapkan sekolah penerima DAK bidang pendidikan melalui SK penetapan

yang

kemudian

dilanjutkan

dengan

penandatanganan

pemberian DAK. b. Tahap Pelaksanaan dan Pengelolaan Pelaksanaan DAK oleh sekolah dimulai setelah Bupati/Walikota menetapkan sekolah penerima DAK Bidang Dikdas TA 2015 melalui SK Penetapan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota,12 Dinas Pendidikan melakukan penandatanganan perjanjian pemberian DAK kemudian Dinas Pendidikan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan bagi sekolah penerima, agar sekolah rnemahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan peningkatan Prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), P2S terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat sekitar sekolah yang dipilih dan dibentuk secara musyawarah dalam forum rapat sekolah. Susunan P2S meliputi, Penanggung Jawab yaitu kepala sekolah bersangkutan, Ketua yaitu salah seorang guru tetap di sekolah bersangkutan, Sekretaris yaitu Wakil wali murid sekolah bersangkutan, Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan, Administrasi Keuangan yaitu Wakil wali murid sekolah bersangkutan, Penanggungjawab Teknis yaitu Wakil wali murid atau masyarakat setempat ,dan Anggota yaitu unsur sekolah dan/atau unsur komite sekolah dan/ atau unsur masyarakat.13 Inti dari P2S adalah keterlibatan unsur sekolah, masyarakat sekitar sekolah, dan wali murid dalam rangka melaksanakan pembangunan prasarana sekolah. Setelah

P2S

merencanakan, 12 13

terbentuk,

melaksanakan

P2S

bertugas

pekerjaan,

dan dan

bertanggungjawab membuat

laporan

Ibid, pasal 11 ayat 7 Ibid, pasal 17-18


14

pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

rehabilitasi

dan/atau

pembangunan prasarana sekolah serta melakukan serah terima pekerjaan. Pada tahap perencanaan P2S bersama tim teknis menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari14, membuat gambar rencana dengan mengikuti disain prototipe yang telah disediakan Kementrian pendidikan, menyusun spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, menyusun rencana anggaran biaya, dan menyusun jadwal pelaksanaan. Setelah tahap perencanaan selesai P2S melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola dengan memilih dan menetapkan pekerja sesuai

dengan

keahliannya.

Saat

pekerjaan

pembangunan

mulai

dilaksanakan P2S harus membuat mernbuat papan nama kegiatan yang merupakan informasi dari kegiatan tersebut. P2S berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban pembangunan

prasarana

pendidikan

yang

terdiri

dari

Laporan

pertanggungjawaban mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir. Kepala Sekolah kemudian memproses laporan P2S tersebut untuk dilaporkan kepada Dinas Pendidikan yang berisi, laporan bulanan berupa kemajuan pekerjaan meliputi laporan fisik dan laporan keuangan, laporan akhir meliputi laporan fisik dan laporan keuangan disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh serta melampirkan foto sekolah 0%, 40%, 70%, dan 100% yang diambil dari titik tetap/titik yang sama, dan berkas (file) foto kegiatan disampaikan selain dalam bentuk cetak juga dalam format digital15 c. Pengelolaan Keuangan DAK oleh Sekolah Tanggungjawab

pengelolaan

keuangan

DAK

oleh

sekolah

dilaksanakan oleh bendahara P2S, tanggungjawab bendahara P2S meliputi,

pada

tahap

perencanaan

bendahara

menyusun

rencana

pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dan melakukan penyimpanan keuangan yang menjamin kelancaran kegiatan peningkatan

14 15

Ibid, pasal 19 ayat 1 Ibid, pasal 24


15

prasarana pendidikan. Pada tahap Pelaksanaan bendahara menerima dan memeriksa usulan pembayaran, menyiapkan surat persetujuan pembayaran kepada ketua, melakukan pembayaran, melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan, menyiapkan informasi kondisi keuangan panitia kepada ketua, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pada

tahap

Pelaporan

bendahara

melakukan pembukuan harian, mingguan, bulanan dan akhir kegiatan, membuat konsep laporan keuangan hasil kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, mengarsipkan laporan keuangan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada ketua panitia.16

5. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Pemantauan dan evaluasi DAK bidang pendidikan dasar dilakukan secara berjenjang, pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan secara sampling salah satunya dengan review laporan mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, laporan kabupaten/kota, dan laporan pusat. Laporan tersebut pada intinya memuat kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja dan masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan.17 Pelaporan dimulai dari panitia sekolah yaitu P2S menyampaikan laporan disertai dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan kepada Kepala Sekolah, terdiri dari18: a. laporan pertanggungjawaban mingguan yang meliputi: 1)

informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan;

2)

prestasi pekerjaan mingguan;

3)

jumlah dana yang digunakan; dan

4)

foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan;

b. laporan bulanan yang meliputi: 1)

informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan;

16

Ibid, pasal 19 Ibid, pasal 22 18 Ibid, pasal 23 17


16

2)

prestasi pekerjaan bulanan;

3)

jumlah dana yang digunakan; dan

4)

foto-foto kernajuan pelaksanaan kegiatan yang diambil dari titik

tetap / titik yang sama; c. laporan akhir yang meliputiz 1) dokumen penyelesaian fisik; 2) dokumen penggunaan dana; dan 3) foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%, 40%, 70%, dan 100%) Setelah menerima laporan P2S Kepala sekolah menyampaikan laporan bulanan dan laporan akhir kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan yang berupa laporan bulanan berupa kemajuan pekerjaan meliputi laporan fisik dan laporan keuangan dan laporan akhir meliputi laporan fisik dan laporan keuangan disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh19. Setelah Menerima laporan dari kepala sekolah melalui Dinas Pendidikan Bupati/ menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan tersebut rnengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersarna Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK O7/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Pendidikan dasar dilakukan untuk menguji: a. Kesesuaian

pelaksanaan

dengan

petunjuk

teknis

dan

peraturan

pelaksanaannya; dan b. Pencapaian kegiatan yang dilaksanakan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten 19

Ibid, pasal 24


17

sesuai kewenangannya. Secara teknis pemantauan dan evaluasi DAK Pendidikan dasar dilaksanakan oleh Tim Pemantau yang dibentuk berdasarkan unsur Sekretariat Dirjen Pembinaan SD dan Sekretariat Dirjen Pembinaan SMP, Tim ini melakukan pemantauan dan evaluasi secara sampling bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten.

IV. PENUTUP Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/KP/C/2015 telah memberikan petunjuk teknis yang jelas bagi sekolah untuk melaksanakan DAK Pendidikan. Melalui DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha mewujudkan amanat Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. DAK pendidikan dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Kepala Daerah kepada sekolah yang mendapatkan DAK. Setelah sekolah menerima DAK pihak sekolah harus mempersiapkan panitia P2S untuk menjamin pelaksanaan DAK pendidikan, panitia tersebut berfungsi sebagai pengelola dan pengawas dalam pelaksanaan DAK. Selain sebagai pengelola dan pengawas P2S berfungsi membuat laporan atas segala kegiatan DAK yang kemudian di teruskan secara berjenjang mulai dari kepala sekolah, Bupati, hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Lebih lanjut lagi Prioritas Nasional DAK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa

Pembangunan Prasarana dan Sarana

Pendidikan 2015, sebagai salah satu bentuk keseriusan mewujudkan lima (5) K misi

kementerian

Pendidikan,

yaitu,

ketersediaan

layanan

pendidikan,

keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan,

kesetaraan

memperoleh

layanan

pendidikan,

dan

kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Pembangunan prasarana dan sarana sekolah yang melalui mekanisme swakelola haruslah disertai dengan rasa tanggungjawab dan niat baik serta tulus ikhlas dari pihak Kementrian


18

Pendidikan, Dinas Pendidikan, Sekolah dan P2S. Sinergi antara Kepala Sekolah dan P2S sebagai corong keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pemenuhan prasarana pendidikan ini harus memegang teguh prinsip pengelolaan DAK yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat.


19

Tulisan Hukum_Subbagian Hukum_BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 1

Recommend Documents