r-"-
lr--
L r-a L r*l L r-t L r-t L L L L r-.r L L r-.L r-I l_ L
r
FEllt&fiutufiilJPE[Ailt&&fifr,a]ilil
r f-.I |1
L.-
L'
r rL
€;:::.f4-::Y-*..,:'.Y1".I-=3':-T Sf:i:j :l -:)t::
t-,-
r-.G I.-I
l_ r-.1
L L L r--f L r-{ L ]--
r_-l I-'f
L
t
r,--
I
3,S€ 3
.i::.
,-t.
.jBi.j,l+,.j*l
.fr.:;.
lLI
r l_ l--
l_ l-.l
L L-a L r{ l_ L-r
L r-l
t_ r--
r r rr r l_ r-l
l_ r.-l l_
r-I 1_
#
PT PERKEBUNAN NUSANTARA l\f1runsmo} {.ffi% ttll MEDAN-SUMATERA UrARA-TNDoNESTA EFEtrN4
- KANTOR PUSAT: JL. LETJEND SUPRAPTO NO.2 MEDAN - KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
PBRATURAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) NOMOR : DK- 6OIPEMI 12013 NOMOR : 04.03/PER/ L3 lXl12013 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHIS TL E B LO TTING S YS T E M) DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
Menimbang :
a.
penting dan kritis bagi perusahaan perlu dini melalui suatu sistem (early warning system)
b. bahwa informasi yang
diketahui secara dan ditangani secara aman melalui suatu sistem pelaporan yang efektif; c. bahwa permasalahan internal perlu ditangani terlebih dahulu untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan, baik risiko keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan kepercayaan (ima ge) masyarakat terhadap perusahaan; d. bahwa Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor DK-13/PERDflI 12012 atau 04.03/0I/PER/XII 12012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaporan Atas Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang
lr-I
l_
l--r
ada.
r-l
e.
l_ l-r l_
t-.1
1_ t-
r l_ rl--
bahwa dalam rangka penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan; serta merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stctkeholders dalam rangka menjamin hakhaknya dalam berhubungan dengan perusahaan;
r-I l_ Lr
rr rL r rr rr
TELP. : (061) 4153666 - FAX, : (061) 4573117 TELP. : (02117231662 - FAX. : (021) 7231663
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Pelaporan Atas Dugaan Pelanggarcn (Whistleblowing system).
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851). 2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 200i tentang Perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara -1-
L. L-ll
L r-t 1_ L-a
Ll-t
L \--
Republik Indonesia nomor 134, Tambahan Lembaran Negara nomor 4150).
l_ L{
3.
L l-,4
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 70, Tarnbahan Lernbaran Negara nomor 4297).
4.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4635).
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara nomor 4756).
l_ L.l
l_ r-.La-,t,
l_ )-t
l_ L.! l_ LI l_ r-l_ )-l l_ r-t l_ )-a l_ r-l l_
r rL rl_
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 117 Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor: 4556).
6.
l_
Pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT perkebunan Nusantara IV diluar Rapat umum Pemegang Saham nomor SK-89/MBUI20|2 tanggal I Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV dan telah dituangkan dblam nomor 29 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ihdina Nida Marbun, SH dan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV nomor SK-45/MBUl20l3 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penegasan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV"
r-I l_ r-t
t_ E
l_
r-.1
l_ rt
r-l
f
tr lE'
(Persero) yang
. 7. Keputusan
)--
r rr l-
IV
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggalS Oktober 1996 nomor 81, Tambahan Berita Negara RI rro*or 8675 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar sebaimana dimuat dalam akte nomor li tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan sri Ismiyati, SH notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM R[ melalui Surat Keputusan nomor AHU-60611,AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 dan akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham nomor,16 tanggal8 oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris.Ihdina Nida Marbun, SH.
r-r-t
Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara
g.
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV nomof KEP-184/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan Nusantara
PT
IV dan Keputusan Menteri Negara norlor -)
I
rr rr ll: rl: f--
I}IBU I 201 1 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV. I<EP -226
L-
t-.-
Memperhatikan
: l. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-
09lMBUl20l2 tanggal06 JluJi 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU1201I tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Bark (Good Corporate Governance) padaBUMN.
l-l
l--
l_ l-r
2.
L )-]
J.
l_ l-.l_ l--r
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-O5/MBUl20l3 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK 16/S.MBU|2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN.
L t-l
t_ l-r
r l_
MEMUTUSKAN Menetapkan
r-l
l_ r-r l_ I-r l_ l-t
PERATURAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) PENGELOLAAN PENGADUAN TENTANG SISTEM PELANGGARAN {WHISTLEBLOWNG SYSTEM ) Pasal I
Definisi Dalam peraturan bersama ini, yang dimaksud dengan:
l_ l-l
1.
Benturan kepentingan
r-l
2. 3. 4.
Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PTPN IV (Persero).
l-
r l_ l-r l_ l-r t_ r-l l_ IJ r-l
t_
I'
tr r-l-
kepentingan insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif. Direksi adalah Direksi PTPN IV (Persero).
Electronic room adalah sebuah tempat atau wadah yang disediakan oleh perusahaan secara online, bersifat aman dan terprotek-si oleh password, yang dikelola oleh pengelola dan atau petugas whistleblowing system sebagai media untuk memutakhirkan laporan penyingkapan, laporan bulanan; media pemeriksaan serta penyimpanan laporan-laporan atas pelaporan pelanggaran yang diterima secara periodik alau insidentil kepada perusahaan; dan sebagai sarana komunikasi antara pelapor, petugas whistleblowing
l:
r rr rf
adalah situasi dimana terdapat konflik
sys tem,
5. 6.
serta petusahaan.
Hari adalah hari kerja sebagairnana yang berlaku di Kantor Pusat PTPN IV (Persero).
Indikasi awal adalah informasi dan data yang ada di dalam pengaduarVpenyingkapan, sebagai berikut permasalahan, siapa (pelaku) yang terlibat, bentuk dan besar kerugian nyata dan potensi kemgian, waktu seda tempat terjadinya yang didukung dengan bukti pendukung baik berbentuk hard cctpy dan atau so.ft copy.
,l
lt-J
L r-J L r-{ l_ LJ
L r.J
7.
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh karyawan dan pejabat perusahaan terkait dengan wewenangljabatarcrya di perusahaan,
l_ 1-.a
sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, obj ekt ivitas maupun pro fesio nalisme.
l_ t.t
L r-.1
l_ r..l_ )-a l_ )-.-
l_ L.t l_ r-t l_ 1-l_ r-f l_ r-t
L )--
l_ )-l_ r-t_ l--
l_ t-r l_ )-,t
L
r
8.
9.
l-
rr rr L r-rt
L tr r-IJ l-
Karyawan adalah karyawan PTPN IV (Persero). Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi tindakan penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, perbuatan d* perggunaan dokumen palsu, yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain.
10. Perusahaan adalah PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV (Persero). 11. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah organ yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Sekretaris Perusahaan. 12. 13.
elanggaran adalah perbuatan yang mela nggar peraturan perundang-undangan, anggar an dasar dan peraturan internal organisasi. P
Penyimpangan atau pelanggaran adalah segala perbuatan dalam pengelolaan perusahaan yang melawan hukunr atau bertentangan dengan code of conduct yang dapat merugikan perusahaan.
baik yang berasal dari intemal atau eksternal perusahaan yang memberikan/menyampaikan informasi atas adanya pelanggaran/penyimpangan disertai dengan penyerahan bukti-bukti surat dan atau alat bukti petunjuk baik berupa rekaman, gambar dan lain sebagainya.
14, Pelapor adalah orang atau badan hukum,
15.
16.
Terlapor adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh karyawan perusahaan. pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat'
melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia mernberikan keterangannya secara
17. Saksi adalah seseorang yaflg
r-r
l_ l-l_ )-ta l_ l--
Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan
langsung. 18.
Sistem Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Wistleblowing System) adalah sistem yang mengelo la pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandirr (Independent) yang digunakan untuk mengoptirnalkan peran serta insan pemsahaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemsahaan.
Pasal2 Maksud dan Tujuan (1) Sebagai pedoman deteksi dni (eaty warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga intemal dapat menyelesaikan masalah terlebih dahulu, reputasi perusahaan terjaga dirnata stukeholder, dan Inengurangi risiko yang dihadapi organisasi baik dari segi keuangan, hukunt, dan organisasi.
I
1l
!-
.-c
L )--
rL l_
r-.t )-a
l_ r--
l_ r--t
L )--
menangani pengaduan pelanggaran untuk menjamin terseGnggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dengan jangka waktu yang relatif singkat. (3) Menyediakan sarana bagi stakeholtier untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan dan sebagai pedoman/panduan bagi pr*ri[u* dalam *.nun[*i adanya pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan
(2) Sebagai pedoman dalam
perusahaan.
l_ r-r l_
r r )--
l_ r-l_ )--
Pasal3 Pelanggaran (UP3) Pengaduan Pengelola Unit
(l) (2) (3)
t_ t--
l_ t--t
perusahaan membentuk
Anggota Up3 sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal 3 berasal dari karyawan Bagian terkait yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi' UP3 mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. Mengelola electronic room. b. Menerima dan melakulian verifikasi atas pengaduan pelanggaran. c. Menganalisa bukti-bukti yang ada.
d. e.
f.
l_ t-l_ r-l_ l-t l_ r-t r-t
t_ LT l_ )-l_ r--
rr rr L
g. h.
i. j.
r-
f
tr rt-
Menjaga kerahasiaan PelaPor' Menerima laporan dari peiapor atas tindakan tekanan atau ancaman dari pelapor. Melalarkan sosialisasi kepada karyawan dan pemangli.ir kepentingan terkait keputusan
ini. Mengelola administrasi pengaduan pelanggaran' Melaksanakan korespCndensi dengan pelapor terkait perkembangan hal yang dilaporkan. Membuat laporan berkala kepada Direksi atas pengelolaan pengaduan pelanggaran. perusahaan Bekerjasamu d.ng* Bagian terkait untuk mempublikasikan pada website jumlah jumlah laporan, pererapan whistkblowiig system, termasuk pengungkapan iupor* yang sedang ditangani, jumlah laporan yang telah ditangani. dicbtat dan diadministrasikan oleh UP3, dengan registrasi, tanggal penerimaan, petugas penerima, deskripsi
yang diterima wajib (4) Setiap pengaduan -rroi.or
minimal memuat:
singkat pengaduan.
(5)
Anggota Up3 yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (4) butir d pada pasal ini, akan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlakrr'
(6)
l_
r
Pengelola Pengaduan Pelanggaran (UP3) yang
berkedudukan di Bagian Manajemen Risiko dan GCG'
l)--
rL r
Unit
Mekanisme kerja dan atau standar posedur operasional UP3 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 4 Pengaduan Atas Pelanggaran
(1)
perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran dari pelapor, dengan persyaratan: a. Mencantumkan identitas dan bukti-bukti yang jelas; atau b. Dapat tidak mencantumkan identitas namun melampirkan bukti-bukti yang dapat diyakini adalah benar.
'l
rr r l_ r !--
l-r
l_
(2)
a--
Karyawan diwajibkan untuk melaporkan kepada pemsahaan apabila ada indikasi/dugaan pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan, yang meliputi:
a. Masalah yang diadukan.
1_ l--
Pokok pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan. Akan lebih baik apabila satu pengaduan/penyingkapan hanya untuk satu masalaMkasus saja sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih terfokus.
a--
b. Pihak yang terlibat.
l_ L,.r
c. Lokasi kejadian.
l)--
d. Waktu kejadian.
l_
Saat atau periode terjadinya pelanggaran tersebut berupa bulan, tahun atau tanggal tertentu.
r,--
e. Penjelasan mengenai bagaimana tujadinya kronologis dan ketersediaan bukti yang
Orang atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kajian tersebut termasr;k saks i d an orang/p ihak yang diuntungkan/dirugikan.
t_ l-I
L a--
r r
Lokasillapangan/unit operasi tempat terj adinya masalah/pelanggar an yang diadukan, dengan secara spesifik menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud.
l_ l-l_
a--
t_ Lt_ l-r
mendukung pengaduan/penyingkapan tersebut.
f
g. Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
(2)
a. Benturan kepentingan.
e. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan.
1t-r
rr
Jenis pelanggaranyang dapat dilaporkan, yaitu:
b. Korupsi. c. Pencurian dan penggelapan. d. Pelanggaran proses pengadaan barangljasa.
l_ t--
l_
Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran yang diadukannya pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.
f. Suap/gratifikasi.
g. Perbuatan curang.
(3) Pelapor yang berbentuk badan hukum wajib mernbuktikan mempunyai kewenangan mewakili badan hukum.
r-r
Pasal5 Tim Pengelola Pelanggaran
l_ l--
lr-l
(1) Apabila
berdasarkan hasil verifikasi, laporan pengaduan perlu ditindaklanjuti dengan investigasi, maka UP3 mengusulkan kepada Direksi untuk membentuk Tim Pengelola Pelanggaran (TP2).
l_ r-t
rlrr lf r l_
(2)
TP2 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk oleh Dewan Komisaris, apabila yang melakukan pelanggaran adalah Direksi.
l-l
(3)
Anggota TP2 sebagaimana dimaksud ayat (1) atau(2) berasal dari Bagian terkait sesuai dengan objek laporan dan mempunyai kompetensi.
(4)
UP3 dan TP2 dalam melaksanakan tugas berwenang antara lain untuk: a. Meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan dengan
r, r.LI
l-
dugaan pelanggaran.
b.
Meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
,l
rr rL L lrl: !-
L.r l--
L.!-
(5) Apabila dipandang perlu, TP2 dalam
(6) UP3 dan TP2 yang melaksanakan investigasi dilindungi oleh
perusahaan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun. (7) Mekanisme kerja dan atau standar posedur operasional TP2 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi.
l-r l_ l-r
L l--
l_ l-l_ l-r
L t-t
t_ l-r
Pasal6 Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan
(1)
Perusahaan rnenyediakan saluran Laporan Pelanggaran secara tertulis atau email:
[email protected]. Laporan juga dapat disampaikan melalui portal electronic room yang dikelola oleh UP3.
(2)
Setiap pelapor akan menerima bukti tanda terima pelaporan yang mencantumkan nomor registrasi pelaporan.
(3)
Atas laporan yang diterima, untuk proses selanjutnya UP3 menyampaikan laporan sebagai berikut:
l_ l-r l_ I-t_ l-t_ I--
l_ L-l_ l-r
l_ I-D
(a)
l_ l-r t_ l-l_ l-I l_ l--
r lrf
(c)
tr r1-
Apabila yang dilaporkan karyawan, maka laporan diteruskan kepada Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Direktorat dimana diduga teqadi pelanggaran.
(4)
Dalam melakukan verifikasi, apabila dibutuhkan UP3 dapat melakukan komunikasi atau meminta keterangan tambahan dari pelapor.
(5)
UP3 melakukan verifikasi atas laporan pengaduan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(6)
Apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi laporan tidak benar, maka UP3 tidak menindaklanjuti laporan. Apabila berdasarkan bukti-bukti yang ada, memperlihatkan indikasi adanya pelanggaran, maka UP3 dapat memproses ke tahap investigasi.
(7)
Laporan yang terbukti memuat indikasi awal pelanggaran berdasarkan verifikasi UP3, dapat dimintakan infbrmasi perkembangan penanganannya oleh pelapor dengan menggunakan nomor registrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. Pasal T
l-t
r--
diteruskan kepada Dewan
Komisaris.
l_ l-. l-t_ r--
Apabila yang dilaporkan Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris maka laporan diteruskan kepada Direktur Utama.
(b) Apabiia yang dilaporkan Direksi, maka laporan
ll-l
melaksanakan investigasi dapat didampingi oleh
eksterrnal investigator.
Tindak Lanjut Investigasi
(1)
TP2 menyampaikan hasil investigasi kepada Direksi atau Dewan Komisaris (sesuai organ yang menetapkan TP2). Setelah selesai investigasi, TP2 menyerahkan seluruh dokumen kepada UP3 untuk didokumentasikan.
,l
rr t:
rL L-r l-r
(2)
l_ l--
ll-r L .-] ljl--
t_ l-r
L a-)
l_ f-l_ l--
Apabila berdasarkan hasil investigasi
t_ LT l_ l-D
ll-f
r l_
pelanggaran) menyampakan hasil investigasi TP2 kepada Pemegang Saham'
(3)
Apabila berdasarkan hasil investigasi yang. dilakukan oleh TPz terbukti
adanya kepada rekomendasi p"l*gg** yang dilakukan oleh karyawan, *4u TP2 memberikan Utama dan atau Direktur Bidang terkait unhrk memberikan keputusan atas
bir.t
t*
tindak lanjut yang akan dilaksanakan.
ayat (3) Pasal ini (4) SpI menindaklanjuti rekomendasi TP2 sebagaimaneyaurry dimaksud memutuskan perlu termasuk dan tidak terbatas menetapkan sanksi atas pelanggaran dan ' atautidak untuk ditindaklanjuti secara hukum' (5) Sanksi yang dapat diberikan kepada karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebagai berikut: Surat peringatan. b. Penurunan golongan. c. Diberhentikan dari jabatan. a.
d. Pengembalian kerugian Perusahaan. e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
(6)
pidana, maka Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran tindak Acara hukum akan ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan Pidana yang berlaku.
Pasal S PenyamPaian TanggaPan
danlatav memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian laporan yang dimintakan oleh pelapor' berdasarkan Batasan informasi yang dapat diberikan oleh UP3 kepada pelapor adalah ketentuan Yang berlaku
(1) Up3 dapat menginformasikan (2)
l-D
Pasal9 Pelaporan
l_ l-r
l_ l-l
(1)
1rt
l_ l--
lL
l_ l-D l_ l-D
rf
Up3 setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan,penerimaan dan pengelolaan laporan pengaduan kepada Direksi memuat minimalsebagai berikut: a. Jumlah laPoran Yang diterima. b. Jenis pelanggaran yang dilaporkan' c. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran'
d. Hasil investigasi.
l-D L.-
oleh TPZ terbukti adanya
_dilakukan pendukung pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau organ melakukan yang tidak Dewan Komisaris, maka Direksi atau Dewan Komisaris (organ
l_ l-r
l_ t-r l_ L-f l_ )-. l_ l--
yang
e.
(Z)
Tindak lanjut hasil investigasi.
Tp2 yang melakukan investigasi menyampaikan laporan kepada Direksi atau Dewan
tcomir*i, (pihak yang rnenetapkan
TP2) atas hasil investigasi dan rekomendasi.
lL-
tr a' Ll
rl
t_jt
L LD
LL--
r l: rl: l_
Pasal 10
Perlindungan Bagi Pelapor
r.,.-
l-L.r
(l)
Perusahaan (termasuk UP3 dan TP2) wajib memberikan perlindungan kepada pelapor yang beritikad baik sesuai peraturan ini dan ketentuan peraturan yang berlaku.
(2)
Seorang pelapor memPunyai hak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta
r-t
bebas
l,-
lll:
disampaikan.
.-j
e.
f g.
l--
l-
(3)
l-t
l_ Lt l_ LT
lr-!
l_ Lt l_ Lt
lll-r
l_ L-l_ ll_ r.-l_ l-.-
lr-ll_ r-f
r rf r Ll
Jaminan kerahasian identitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diberikan oleh perusahaan sampai laporan pengaduan diproses sesuai ketentuan hukurn yang berlaku.
(1)
Komunikasi dengan pelapor yang mencantumkan identitas, dilaksanakan: a. Dilaksanakan oleh UP3 dan atanTP2 (sepanjang pelapor menyetujuinya). b. Baik dengan pertemuan langsung, email, dan atau dengan meto
(2)
Komunikasi dengan pelapor yang tidak mencantumkan identitas: a. Dapat dilaksanakan sepanjang pelapor mencantumkan alamat korespondensi. b. Hanya dapat dilaksanakan oleh UP3
l_ r--
Pemecatati Yang tidak adil. Perlindungan atas penurunan jabatan dan pangkat. Perlindungan atas pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk.
Pasal 11 Komunikasi Dengan PelaPor
l--
r
ancaman yang berkenaan dengan pengaduan pelanggaran yang
b. Mernberikan laporan tanpa tekanan. c. Jaminan kerahasiaan identitas Peiapor dan isi laporan. d. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan.
t-l
1_ l-f
dari
Pasal l2 Pelaksanaan Sosialisasi perusahaan wajib mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan karyawan maupun stakeholder melalui media: a. Mencetak dan mempublikasikan peraturan ini. b. Mempublikasikan melalui media cetak internal. c. Website perusahaan d. Forum intemal perusahaan.
ini
kepada seluruh
Pasal 13 Evaluasi (1) (2)
Terhadap pelaksanaan kebijakan u'histleblowing system dilaksanakan evaluasi berkala oleh perusahaan. Evalusi dilaksanakan setiap enam bulan sekali oleh UP3, Direksi, dan Dewan Komisaris.
l
I--
r-
l-
"{
ll..r
L L-t
Ll-.L-
r L: r
Pasal 14 Ketentuan Peralihan
LD
LL.-
sesuai dengan Peraturan Laporan pelanggaran yang {ap1 diproses Peraturan ini' pelanggaran y*g t";uii sitelah berlakunya
l-)
L: L-! L: L'
t)-)
L: LD 1_ l-D
Ll-t
Ll-L_ l-t
Ll-D
L: l-D 1L.D, L1-.D
adalah laporan atas
Pasal 15 Ketentuan PenutuP
(1)
dan maka- Peraturan. Bersama Dewan KOmisaris Dengan berlakunya Peraturan ini,
DireksiPTPerkebunant.i.,suntarutv(Persero)-NomorDK-13/PEPJX|I120|2atau Atas Dugaan Pelanggaran 04.03/01/PER/XII 12012, tentang Pedoman. feJanoran berlaku' (Whistleblo*ing1 dicabut dan dinyatakan tidak
(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan'
L: r-D Ll.t
ini
Ditetapkan
PT PERKEBUNAN
Kornisaris
fr
di Meitran
E&
ir,ioperntrer 2013
ERO) i i"^1,"i t
:{ra&'r4 stgHAMMAD sAJt ptDU Kornisaris I ilama
ER\YIN NASUJION Direktur Utama
1l-D
l-
f
L.D
l-.r,
lll-D l-t
rl-
1_ t-D L.D
l_ at l_ r-I l_ r-t l_
r L
l-
lrr
