r_r!*
l:
i: 1: L-a
r-a
L L r l-.I
-.f
l_]1
L l-.r L f-.e L L L rrl I--
I.{
L L L r-rf L r-a L L r4 L L r{ L -1 L L L L rrt L r.T L L Ia'Il I{
at
I.,a
AJ
:i ti:
II
rI
::
'€f **.€i::..,.*l;*u+,* a!:
ri*,
.a:i::
+t
*
r_.l
-. 1 II
L L tL.I L L r^l lr-ll I.!
ff
Il
I
.l
i
"
lrfrt
l_ E
L l-a ft
l_
fL lrl
rL
r.rt
il% il JT* I,IIJHT I i?ITIffi K:T"? F?FFal/1.-
- KANTOR PUSAT: JL. LETJEND SUPRAPTO NO.2 MEDAN . KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
TELP. : (061) 4153666 - FAX. : (061) 4573117 TELP.: (021l'7231662 - FAX. : (021) 7231663
PERATURAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) NOMOR : DK--bd /pER/xr/2013 NOMOR : 04.03/pER/ I I /XYZ013
t{
L L L I'
TENTANG
II
PEDOMAN BENTURAN KBPENTINGAN
IT
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NI]SANTARA IV (PERSERO)
l_ lr l_
r
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka melaksanakall penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan, dalam rnenjilankan bisnisnya PT Perkebunan Nusantara IV (persero) senantiasa dituntut untuk melaksanakaillya dengan penuh amanab, transparan dan akuntabel.
b.
bahwa penanganan benturan kepentingan yang ierjadi di perusahaan adalah sangat penting, sehingga ctapat tercipta pengelolaan perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan (srake hotders) maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interiksi
tr
l_ I.T l_
tL t-t--
t: r-lr.l_ tL tL
rl_
dengan penrsahaan
Mengingat :
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurr.rf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV (persero) tentang pedoman benturan kepentingan.
1.
Undang-undang Republik Indonesia l.lomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 3l tahun lggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lem.baran Negara Republik Tahun 2001 Indonesia Nomor 134, Tambahan L,embaran
t-
t-.-
L l_ r-.L
Negara Nomor 4150).2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor l9 Tahun 2C03 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negala N,tlnor 4297).
J.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 20C7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha lv{ilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: Il7 Tamhahan Lembaran Negara Nomor: 4556).
l-..4
rr l_ r r--
r E'
l_
f,|'
,l
fl r
rL rtr rr l--
5
6,
Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 nomor 81, Tambahan Berita Negara RI nomor 8675 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar sebaimana dimuat dalam akte nomor 11 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Deparlemen Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan nomor AHU60611.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 dan akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham nomor 16 tanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ihdina Nida Marbun, SH.
7.
Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV diluar Rapat Umum Pemegang Saham
tr f I-l
f
tr
rr f rtr L rr u rr f
nomor SK-89/MBUl20I2 tanggal 1 Maret 2012 Femberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota
r-
D-
8.
E-
fJa
r--
rr u r rit l_ r-
E-
l-_
tentang
Direksi IV dan Nusantara (Persero) Perkebunan PT Perseroan Perusahaan yang 2012 telah dituangkan dalam nomor 29 tanggal 19 Maret dibuat dihadapan Notaris Ihdina Nida Marbun, SH dan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV nomor SK-45/MBU|20L3 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penegasan dan Pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lV.
-t
f frf-r-t
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-21/MBU12012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN.
9.
Keputusan Menteri lJegara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV nomor KEP-I841};4.8U12008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV dan Keputusan Menteri Negara nomor KEP226 Ilr4BU I 20 I I tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kenibpli Kornisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV. Surat Edaran Ketua KPK Nomor B.143/01-l3l0Il20I3 tanggal2l Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi.
10. Surat Edaran Ketua KPK nomor 1855/01-1310712013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Besar.
Memperhatikan
:
Negara BUMN nomor PerMenteri 09lMBUl20l2 tanggal Q6 luli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01A4BU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) padaBUMN.
l. Peraturan
2.
Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK 16/S.MBUl20l2 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
.T
_,_ I
(GCG) Pada BUMN. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BERSAMA DEWAN KOMISAzuS DAN DIREKSI PT PERKEBLNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
Menetapkan
TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PE.RTAMA
Menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung Dewan Komisaris dan karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KEDI]A
Pedoman
ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Medan Pada tanggal ft5 Nopember 2013
*""
ili:ff"u*
MUHAMMAD SAID DIDU Komisaris Utama
NUSANTA\ rv (P€RSERO)
'^sry)ry ^iU
L
ERWIN NASUTION Direktur Utama
-3-
BAB
I
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang PT Perkebunan Nusantara fV (Persero) akan terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan.
Dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dituntut unfuk melaksanakannya dengan
penuh
amanah, transparan dan akuntabel.
Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai perusahaan, maka kegiatan usaha perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalarn menjalankan hubungan dan
interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan arrtarc satu pihak dengan pihak lainnya.
Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan
yang terjadi
di
perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan perusahaan yang baik, serta
hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan perusahaan.
Dengan demikian, maka perlu disusun Pedoman Benturan Kepentingan
ini yang
berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata
Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta nilai-nilai yang berlaku di perusahaan.
ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seiuruh insan perusahaan, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaarl dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai d-engan Pedoman Benturan Kepentingan
perkernbangan bisnis perusahaan.
l
B.
Landasan Penyusunan Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi cleh sikap berikut:
1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku serta mengindahkan norrna-norm a yang berlakr.r pada masyarakat dimana perusahaan beroperasi.
2.
Senantiasa berupaya menghindari tindakan,
perilaku ataupun perbuatan-perbuatan
yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan
di
atas kepentingan
pribadi, keluarga,
kelompok
ataupun golongan.
3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola perusahaan.
4.
Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan Pedoman Tata
Kelola Perusahaan (Code
of
Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) yang berlaku di perusahaan.
C.
Maksud, Tujuan, dan Manfaat
1.
Sebagai pedoman bagi insan perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi insan perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan
kepentingan di perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik. J. Mewujudkan pengelolaan perusahaan
yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan
nepotisme.
D.
Pengertian Atasan Langsung, adalah pimpinan langsung karyawan pada unit/bagian/lingkup kerjanya.
Benturan Kepentingan (Conflict
of
Interest), adalah situasi dimana terdapat konflik
kepentingan insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sehgaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan
golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.
Diskresi, adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri, dengan tidak melampuai peraturan perundang-undangan, dan atau ketentuan lainnya.
Insan perusahaan, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan termasuk karyawan yang ditugaskan
di Anak Perusahaan dan instansi lainnya,
lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
serta personil
b
rL rL L rr l_
r--Mitra Kerja/Pihak Ketiga, adalali pihak
perseoraugan maupun perusahaan yang menjalin
r-r
kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan
t-f
perusahaan.
r-t
l_ r--t
L r-r L r-l
rr rr L r rL l_ r l_
Perusahaan , adalah PT PerkebLrnan Nusantara fV (Persero).
Pihak-pihak terafiliasi adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat, seperti: suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau
istri dari anak. saudara dari suami atau istri; orang tua; anak (anak kandung, anak angkat,anak
tiri) Sistem Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (lYhistleblowing System) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Indepe.ndent) yang digunakan untuk
mengoptimalkan peran seria insan perusahaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.
r-I frt
l_ t--
l_ r--
t_ r-t r-l
l_ f-.rf
)-ta
l_ r-I l_ r-tt
L |-a L l-l
l_ l-t
L )--
l_ L..I
L
r
,l
rr l_ F-a
l--
l-.r
l_ L.l_ l-.l l_
rr rL rL tr r l-.r
l_
r-.t l-r
l-Jl
l_ r.t
BAB
II
BENTURAN KEPENTINGAN A.
Bentuk-bentukBenturan Kepentingan
i.
Situasi yang menyebabkan insan perusahaan menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak yang memberi.
2.
Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan dan atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3.
Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4.
Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau
tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pem4nfaatan suatu jabatan unhrk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang
memberikan akses khusus kepada insan perusahaan atau pihak tertentu untuk
tidak mengikuti prcsedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
l_ l--
6. Situasi yang menyebabkan
l)--
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi yang obyek
ll-r
rr l_ l-t
l_ r--
l_ r-I
L r-l
l_ r-l_
rr lr I--
l-r
l_ t-I Ltl-
proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya
pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. tersebut
merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan 9. Situasi dimana terdapat jabatan rangkap yang
jabatan.
secara nyata
tidak memenuhi tata kelola
perusahaan yang baik dan nyata akan menimbulkan benturan kepentingan.
l0.Situasi memperjualbelikan rahasia jabatan, dan atau mengambil keuntungan dari rahasia jabatan.
1l.situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi. 12.Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat.
l3,Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
l4.Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
l5.Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara insan perusahaan Cengan pihak
lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan insan perusahaan sehubungan dengan jabatannya di perusahaan,
I
I
4l
F.-
rt
l-. LI
rr fr rr rf rL fr rr r rL L
l-r
l_ Lr
l-l
l_ 1,..r l.:
B.
Sumber Benturan Kepentingan 1. Kekuasaan dan kewenangan insan perusahaan.
2. Perangkapan
jabatan, yaitu insan perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki benturan
kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada perusahaan, sehingga tidak dapat rnenjalankanjabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh
insan perusahaan dengan pihak yang
terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, baik karena hubungan darah,
hubungan
perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu
kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan,
menggunakan
di
di luar negeri, dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana eleklronik, yang dilakukan oleh lnsan
baik yang diterima
dalam negeri maupun
perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di perusahaan, sehingga dapat menimbulkan
benturan kepentingan
yang
mempengaruhi independehsi, objektivitas,
maupun
profesional isme insan perusahaan.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu
keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan
pelaksanaan kewenangan insan perusahaan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan insan
perusahaan mengenai
suatu hal yang bersifat pribadi.
r-l.
l_ LT
r-l
l_ L.il
l_ r-J-
L r--
l_ f-rt l_
rL r-I
f-ra
l_ r-l
L r-l
l_ r.LLl-
,l
BAB III PENANGANAN A.
Prinsip Dasar 1. Insan perusahaan yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan
diri dari tugas yang
berpotensi terdapat benturan
kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya clalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan
Jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh Insan perusahaan
dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan perusahaanyang mengatur mengenai hal tersebut dengan ditetapkan jangka waktu konkiVpasti perihal rangkap jabatan tersebut.
3. lnsan perusahaan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung, dengan contoh format sebagainrana diatur dalam lampiran I pedoman ini'
4. Insan perusahaan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dan atau dengan atasan langsung sebaqaimana
diatur dalam lampiran
B.
II
dan
III pedoman ini.
Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan 1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui:
a. Atasan Langsung Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah insan perusahaan yang
terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung untuk disampaikan kepada Bagian MR dan
,1,
GCG up. Unit Pengelola Pelapcran Pelangaran (UP3) untuk dikelolatata administrasinya.
b. Sistem
Pelaporan Pelanggaran llYhistle Blowing Systent
Pelaporan melalui Sistern ' Pelaporan Pelanggaran lWhistleblowing Systent dilakukan apabila pelapor adalah insan perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja
dan masyarakat) yang tidak rnemiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan S
2.
di perusahaan. Pelaporan melalui
istem Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran/ Wis tl e b l ow
Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan
butir
I
in
g
b di
Sys te
m
atas,
harus dilakukan
dengan
itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan terlentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.
C.
Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan
Setiap insan perusahaan yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanj
l.
uti
sebagai berikrrt:
Pihak yang terbukli memiliki benturan kepentingan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam
tim dan atauproyek yang terbukti yang bersangkutan memiliki benturan
kepentingan.
2.
Demosi jabatan berdasarkan peraturan intemal yang berlaku.
3.
Evaluasi terhadap jabatan yang diemban oleh Bagian Sumber Daya Manusia untuk menentuk4n cakupan kewenangan dan atau pemilihan salah satu jabatan yang dijabat rangkap, dan atau evaluasi lainnya yang diperlukan.
4.
Sanksi lain yang ditentukan peraturan internal perusahaan terkait.
5. Direksi
dan atau Dewan Komisaris yang terbukti memiliki benturan kepentingan akan dilaporkan
kepada Pemegang saham.
6.
Bagi pihak yang diwajibkan untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir namun tidak membuat dan melaporkannya kepada perusahaan melalui unit pengelolaan terkait akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
,l
BAB IV PENCEGAHAN
Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, insan pemsahaan: 1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya
benturan
kepentingan.
2. Dilarang
memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga,
kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban perusahaan.
3. Dilarang
memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Beberapa hal terkait larangan memangku j abatan tertentu adalah sebagai berikut:
a.
Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan tidak mendudukijabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan menduduki jabatan lain menurut peraturan perundan g-undangan, seperti
D.
:
Bukan pengurus partai politik, dan atau anggota legislatif dan atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
ii).
Bukan kepala/wakil kepala daerah dan atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai kepala./wakil kepala daerah.
iii). Tidak sedang menjabat sebagai pejab{ pada lembaga, anggota
Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan atau perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi BUMN.
iv). Ticiak sedang menduduki
jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani
surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi.
v).
Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turui.
b.
Dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu Badan Usaha
Milik
Swasta
4. Dilarang melakukan transaksi
.
dan/atau menggunakan hartalasset
perusahaan untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
'l
5. Dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam
bentuk
apapun kepada insan perusahaan dan atau di luar insan perusahaan.
6. Dilarang menerima refunct dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturankepentingan.
7. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil
serta melakukan kolusi untuk memenangkan
satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di perusahaan.
8. Dilarang memanfaatkan informasi
di
perusahaan dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan
luar perusahaan.
9. Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan
perusahaan
pesaing dan/atat perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
l0.Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
di Perusahaan,yang pada saat dilaksanlrkan perbuatan tersebut untuk
seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang
sama. l
ll.Dilarang
memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan
kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
,l
r* =
L -a -
f fE L E frI I'
rf r_
9..*!:.nti::.ti:=.:::;:a.4it.,lifi
Lampiran
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
I'
Jabatan
r_
f D f I) f -l fE f f f I' f -f, f rrt f f
r r -
I
peraturan Bersama Dewan Kondsaris dan DirelLsi nomor DK-58/PENXI/2al3 - 04.13/PEIVl l/XI/2013
Surat Pernyataan Memiliki Potensi Benturan Kepentingan
I
l_ I
I
Golongan BagianAJnit kerja Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan:
Proyelc/pekerjaa Nilai
:
proyeklpekerjaan
BentukbenturankePentingan Demikian sulat pernyataan
: :
ini
saya perbu
at
perusahaan dan peraturan perundang-undangan
ag?tr
dapat dipergunakan sesuai peraturan internal
jika diperlukan'
l-
II
Hormat saya
r L-
r II
f
rf II
rt
L f IT I-
ftI-r
*l
b L
L I t: I -
i:::!i.1i3*:?Btffi
l_ I'
- 04.13/PER/11/XI/201j Lantpiran I I peratttran Bersama Dewan Komisaris dan Direksi nomor DK-58/PENXI/2013 Sttrat Pernyataan Memiliki Potensi Benturan Kepenfingan dengan Atasan Langsung'
II
l: r
l_ I l_ I
l: -l_ I
l_ r l_ I l_
Saya yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama Jabatan
Golongan
Bagian/Unit kerja
rlt: rl-
langsung yaitu: Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan
I
Demikian surat pernyataan
L
perusahaan dan peraturan perundang-undangan j ika diperlukan'
t
I
l: f
Nama Jabatan
Golongan
Bagian/Unit Kerja Hubungan
ini
saya perbu
at
agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal
E
I*
L
rt-
Hormat saya
I
E
l* frr: E l-
5 L
rf E
r-
L rI
f f
EI
it
,r1
=t a .T
n
r I)
r_
-1-
Lampiran
D
Dewan Komisaris dan Direl<si nomor DK-58/PENXI/2113 - 04.13/PENI I/XI/2013
Surat pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga
r_
rr rL rr rr L
III peraturan Bersama
inti dengan anggota Direl<si
dary'atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan
-t_
D
Saya yang bertanda tangandi bawah ini:
Nama Jabatan
Golongan Bagian/Unit kerja Menyatakan dengan seb€narnya memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga
inti
dengan
D,
anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusaniara IV, (Persero) atas nama:
D
Nama Jabatan Hubungan
L L lD I
rL I-
: :
:
Demikian surat pernyataan
ini
saya perbu
at
perusahaan dan peraturan perundang-undangan
agin dapat dipergunakan sesuai peraturan internal
jika diperlukan.
IT
L E L D rl-
Hormat saya
l-
rl_ E l-
lrt L E L rI l_ rt L L. rt frr I
a-
*Coret yang tidak perlu
tl
