Peta Kesiapan SDM Konstruksi untuk Membangun Infrastruktur Nasional Disampaikan pada “Seminar Kesiapan dan Pengakuan SDM Konstruksi pada Pembangunan Infrastruktur Nasional” di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta 23 Agustus 2016
Toto Widyanto Tenaga Ahli Senior bidang Pengembangan Kapasitas
Sinopsis •
• • • • • •
•
Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan 1 Januari 2016 telah disadari Indonesia belum sepenuhnya siap terutama yang terkait SDM konstruksi, khususnya profesi insinyur. Hal ini karena Indonesia hanya memiliki 3000 insinyur per satu juta penduduk dibanding negara lain di ASEAN yang sudah di atas 4000 per satu juta penduduk. Secara lebih rinci hingga saat ini Indonesia hanya memiliki 750.000 insinyur, dan yang bekerja di bidangnya hanya 40%nya saja. Dari total jumlah insinyur tersebut, lebih dari 10.000 insinyur sudah tersertifikasi dan yang memiliki sertifikasi global hanya mencapai 1.900 insinyur. Permasalahan lain adalah bukan dari sisi kemampuan menghasilkan jumlah lulusan ST, namun ternyata ada masalah lain yang lebih berat yaitu pengakuan internasional. Dari sisi ASEAN telah disepakati 8 bidang profesi yang bisa “terbuka” di antara negara ASEAN (plus negara lain, seperti China). Dari sisi Internasional untuk tingkat negara ternyata belum diperoleh pengakuan karena Indonesia belum menerapkan sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan secara OBE (Output Based Education) yang disepakati formatnya di dalam Washington Accord. Pada Seminar ini dibahas bagaimana upaya Indonesia untuk mengatasi hal ini dan bagaimana untuk memenuhi WA. Diharapkan pada seminar ini dapat diperoleh kesepahaman mengenai langkah tindak yang harus dilakukan agar ST kita dapat berkiprah dan diakui secara internasional. 1
Kebutuhan SDM untuk Pembangunan Infrastruktur
(2020-2025)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. MEA diberlakukan
RPJMN 4
(2015-2019)
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian
RPJMN 3
(2010-2014)
Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat
RPJMN 2
(2005-2009)
RPJMN 1
Kebutuhan SDM Konstruksi: RPJM vs MEA Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SM berkualitas dan berdaya saing.
Sejauh mana kualitas dan kesiapan SDM kita berkompetisi dengan SDM ASEAN lainnya?
3
Target Infrastruktur menurut RPJM 2015-2019
4
Target Infrastruktur menurut RPJM 2015-2019
5
Proyek Strategis Nasional Sektor_PSN
Jumlah Proyek
1
Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
47
2
Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol
5
3
Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota
12
4
Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota
7
5
Proyek Revitalisasi Bandar Udara
11
6
Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru
4
7
Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya
2
8
Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas
13
9
Program Satu Juta Rumah
3
10
Proyek Pembangunan Kilang Minyak
3
11
Proyek Pipa Gas/Terminal LPG
3
12
Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah
1
13
Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum
8
14
Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal
1
15
Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir
1
16
Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang
7
17
Proyek Bendungan
60
18
Program Peningkatan Jangkauan Broadband
2
19
Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya
1
20
Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus
24
21
Pariwisata
1
22
Proyek Pembangunan Smelter
6
23
Proyek Pertanian dan Kelautan
3
24
Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
8
• Dasar: Perpres 3/2016. • Dari 225 proyek plus 1 program kelistrikan, terdapat 46 proyek tersebar di wilayah Sumatera, 89 proyek ada di Jawa, 24 proyek ada di Kalimantan, dan 16 proyek ada di Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, • Sulawesi juga mendapat jatah 28 proyek, Maluku dan Papua 13 proyek, kemudian ada 10 proyek yang tersebar di beberapa provinsi.
6
KPPIP memusatkan usahanya pada 30 proyek prioritas dengan landasan hukum Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2015 tentang Daftar Proyek Prioritas
4 8 9
4 4
4 30
20
2 29
1
29
6
29
25 26
29
29
29 29
4 14 24 4 4
29 4 19 5 17 16 6 12 4 3 15 13 22 18 21 8 27 23 10 12 4 11 19
7
29 29
28
13. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut 1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (CBL) 2. Jalan Tol Mando-Bitung 14. Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera 3. Jalan Tol Panimbang Serang Selatan 4. 8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera 15. Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah 5. Kereta Api Ekspres SHIA Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 6. MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara 16. National Capital Integrated Coastal 7. Kereta Api Makassar – Parepare Development (NCICD) Fase A 8. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung 17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta 9. Pelabuhan Hub Internasional Bitung 18. SPAM Semarang Barat 10.PLTA Karangkates IV & V (2x50MW) 19. High Voltage Direct Current (HVDC) 11. PLTA Kesamben (37MW) 12. PLTA Lodoyo (10MW) 20. Transmisi Sumatera 500 kV
21. Central – West Java Transmission Line 500 kV 22. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang 23. PLTU Indramayu 24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10 25. Kilang Minyak Bontang 26. RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju) 27. Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara (Patimban) 28. Kilang Minyak Tuban 29. Palapa Ring Broadband 30. Kereta Api Kalimantan Timur 7
Indonesia vs ASEAN
Delapan Profesi pada ASEAN MRA (Mutual Recognition Arrangement) NO
PROFESI
KESEPAKATAN
TANGGAL
1
INSINYUR
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services
Kuala Lumpur, 9 December 2005
2
PERAWAT
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services
Cebu, Philippines, 8 December 2006
3
ARSITEK
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services
Singapore, 19 November 2007
4
SURVEYOR
ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications
Singapore, 19 November 2007
5
AKUNTAN
ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services
Cha-am, Thailand, 26 February 2009
6
DOKTER
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners
Cha-am, Thailand, 26 February 2009
7
DOKTER GIGI
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners
Cha-am, Thailand, 26 February 2009
8
TENAGA PARIWISATA
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals
Bangkok, Thailand, 9 November 2012
9
ASEAN MRA (Mutual Recognition Arrangement) •
•
One important distinction should be made between the ASEAN MRA on Tourism Professionals and all other MRAs. – ASEAN MRAs (e.g., nursing services) typically deal with regulated professions. Practicing services without proper license or registration could constitute an offence of the law in such a case, and the MRA could be useful in this case.1 – The MRA on tourism deals with unregulated jobs and emphasizes competency standards which function as a signal for quality. ASEAN MRAs are quite different from those of the European Union (EU) and Australia–New Zealand (or Trans-Tasmanian). – In EU and Australia–New Zealand Closer Economic Relations, there is free movement of people. – MRAs on professional qualifications further facilitate such movement. On the contrary, ASEAN does not allow general movement of people; thus, the MRAs are also constrained by immigration regulations 1
Legally exclusive conduct should be carefully examined as regulated professionals are also engaged in the business that do not necessarily require license (e.g., designing buildings).
Komposisi Jumlah Insinyur ASEAN
Sumber: Engineer Weekly, No. 01, WII, February 2016
3.490 0 14.250 23.000 50 11.170 9.000 11
Kebutuhan vs Pasokan SDM Konstruksi
Sarjana Teknik, Insinyur dan PE Pendidikan S1 teknik 4 tahun
Lulusan pendidikan tinggi teknik dan teknik pertanian 4 tahun (ST)
ST yang mengikuti Program Profesi Insinyur (Ir)
INSINYUR
Insinyur dengan pengalaman (>3 thn) mengikuti Sertifikasi Insinyur Profesional (IP)
INSINYUR PROFESIONAL IPP
IP dengan pengalaman (>8 thn) menyandang pengakuan kesetaraan APEC
IPM-IPU Standar Internasional PE (Prof. Engineer)
PERGURUAN TINGGI TEKNIK & TEKNIK PERTANIAN
SARJANA TEKNIK Berkarir non keinsinyuran
13
KEBUTUHAN INSINYUR & D-III KEBUTUHAN INSINYUR IPM & IPP UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR 2015-2019
2015
2016
2017
2018
2019
15.822
25.618
36.168
77,171
49.587
1.946
3.614
5.560
5.691
5.846
Ir.PP
47.715
78.459
111.956
148.297
173.354
D-III
94.743
155.742
222.191
294.299
343.980
Total Kebutuhan Insinyur
65.483
107.690
153.684
203.575
237.987
Pertambahan per tahun
65.483
42.207
45.994
49.891
34.412
Ir.PM Nasional PE Internasional
Terjadi kebutuhan insinyur mulai 65.483 di tahun 2015, ditambah 42.207 di tahun 2016, ditambah 45.994 di tahun 2017, ditambah 49.881 di tahun 2018 dan 34.412 di tahun 2019. Bila terjadi kekurangan insinyur dari pihak BUMN/Swasta diperkirakan akan ada insinyur asing (PE, Professional Engineer) hingga sebanyak 5.846 PE. 14
Sumber: Dikti 2011 dan PII (2014)
Rencana Pasokan ST oleh Perguruan Tinggi 43.500 2011
50.000
63.000
76.500
84.000
56.500
69.750
92.500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
101.500
112.000
123.000
135.500
2019
2020
2021
2022
Dengan pertumbuhan 10% / tahun
PREDIKSI PERTUMBUHAN SARJANA TEKNIK
ST: 185.345
(Sumber: DIKTI-2011) ST: 76.215
Sarjana Teknik 57.682/thn (Lulus 44%) & Teknik Pertanian 18.533/thn (Lulus 58%)
ST: 42.303
Sarjana Teknik 31.218/thn (lulus 41%) & Teknik Pertanian 11.085/thn (lulus 55%)
Jenjang S1/2/3 3.293.379 (63 %) Rata-rata selesai 5 tahun
Jenjang D-I/II/III/IV (37 %)
Jenjang S1/2/3 4.070.978 (57,2%) Rata-rata selesai 4,9 tahun
CC 538.000 (7,6 %) Jenjang D-I/II/III/IV (35,2 %)
Sarjana Teknik (lulus 48%) 146.808/thn & Teknik Pertanian (lulus 63%) 38.537/thn
Jenjang S1/2/3 6.000.933 (54,8%) Rata-rata selesai 4,8 tahun
CC 1.111.000 (10,4 %) Jenjang D-I/II/III/IV (34,8 %)
Mahasiswa 5.226.450 (APK 26,34%)
Mahasiswa 7.018.928 (APK 33 %)
Mahasiswa 10.715.953 (APK 53 %)
2010: Penduduk U 19-23 19.844.485
2015: Penduduk U 19-23 21.269.480
2025: Penduduk U 19-23 20.218.780
Sumber: Dikti 2011 dan PII (2014)
15
Analisis Gap: Kebutuhan vs Pasokan PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2019 Insinyur thn 2014 (ribu) 45 % yang berprofesi Insinyur
APBN APBD: Rp 2.760,9 T
Kebutuhan Insinyur (ribu)
BUMN Swasta: Rp 2758,5 T
Kebutuhan Insinyur
22,5%.
1.268
(ribu)
ST baru (ribu)
1.175,5 1.083 21,4
999
45,9
42,2
Kurang 26,7
Kurang 11,1
Kurang 27
65,4
922,5
34,4
49,8
Kurang 25
Kurang 30,3
Jumlah Sarjana Teknik 859,5 31,5 63.0
(ribu) 31,3 69.7
2014 2015 Tambahan ST (ribu) Dari 45% yang berprofesi insinyur, untuk pertumbuhan terserap sekitar 50%, sisa 50%.
15,6
34,4
17,2
37.8
18,9
23,1
46,2
25,3
50,7
76.5
84.0
92.5
101.5
2016
2017
2018
2019
Dari kebutuhan dan pasokan insinyur, diperkirakan terjadi kekurangan insinyur mulai 2015 sekitar 30.300 insinyur hingga 11.100 insinyur di 2018. Sumber: Dikti 2011 dan PII (2014)
16
TERIMA KASIH Sekretariat – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Menara Merdeka,8th Floor - Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110, Indonesia T. +62 21 2957 3771, +62 21 2957 3772 F. +62 21 2957 3773
