Strategi Pengembangan Kapasitas

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

MODUL KHUSUS FASILITATOR Pelatihan Dasar 1

F04

Strategi Pengembangan Kapasitas

PNPM Mandiri Perkotaan

Modul 1

Kegiatan

Strategi Pengembangan Kapasitas Memahami Strategi Pengembangan Kapasitas

1 2

Modul 2

Strategi Pengelolaan Pelatihan

34

Kegiatan

Memahami Strategi Pengelolaan Pelatihan

35

Modul 1 Topik: Strategi Pengembangan Kapasitas

Peserta memahami dan menyadari: Strategi dan operasionalisasi pengembangan kapasitas yang menjadi tugas fasilitator

Memahami Strategi Pengembangan Kapasitas

2 Jpl ( 90’)

Bahan Bacaan: Belajar Bersama Membebaskan Diri dari Kemiskinan – Pedoman Pengembangan Kapasitas PNPM Mandiri Perkotaan

• Kerta Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • LCD • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

1

Memahami Strategi Pengembangan Kapasitas 1) Sampaikan kepada peserta bahwa saat ini kita akan berdiskusi mengenai strategi pengembangan kapasitas PNPM Mandiri Perkotaan. Di lapangan nanti, strategi pengembangan kapasitas ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan pelatihan, coaching, sosialisasi dan pengembangan media warga. 2) Tayangkan dan presentasikan Media Bantu 1 – Strategi Pengembangan Kapasitas dengan menggunakan LCD. Beri kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak dipahami dengan baik. 3) Tutup diskusi dengan menyampaikan kembali beberapa kesimpulan.

Hakikatnya, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah untuk memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial (social capital) yang telah ada, yakni nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sebagai landasan kokoh untuk membangun tatanan masyarakat madani (good governance) yang mampu mandiri dan berkelanjutan menangani kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan lingkungan perumahan permukiman di wilayahnya secara terpadu. Dengan orientasi pembelajaran seperti itu, proses pembelajaran merupakan tanggung jawab semua pelaku : masyarakat, organisasi masyarakat sipil, swasta dan kelompok/organisasi peduli, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun konsultan pengelola program. PNPM Mandiri Perkotaan bertanggung jawab untuk menyediakan : (1) kebijakan yang mendukung pembelajaran; (2) struktur yang memberikan kesempatan belajar; (3) aktivitas yang mendorong pembelajaran. Untuk memastikan bahwa komitmen pembelajaran ini tercapai secara terencana – daripada sekedar mempercayai bahwa pembelajaran akan terjadi dengan sendirinya – PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan proses pembelajaran yang tidak terlepas dari berbagai aktivitas program melalui pengembangan komunitas-komunitas belajar: Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK atau KBD), Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), Komunitas Belajar Nasional (KBN) dan Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK). Komunitas belajar dirancang untuk menjawab persoalan kesenjangan informasi dan pengetahuan, baik di tingkat masyarakat, pemerintah, swasta maupun konsultan. Karena itu, setiap komunitas akan terdiri dari 2 aktivitas utama : (1) pelatihan/coaching/belajar mandiri; (2) pengembangan komunikasi informasi komunitas.

2

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

3

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

4

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

5

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

6

BELAJAR BERSAMA MEMBEBASKAN DIRI DARI KEMISKINAN (PEDOMAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN)

PENGANTAR Hakikatnya, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah untuk memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial (social capital) yang telah ada, yakni nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sebagai landasan kokoh untuk membangun tatanan masyarakat madani (good governance) yang mampu mandiri dan berkelanjutan menangani kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan lingkungan perumahan permukiman di wilayahnya secara terpadu. Dengan orientasi pembelajaran seperti itu, proses pembelajaran merupakan tanggung jawab semua pelaku : masyarakat, organisasi masyarakat sipil, swasta dan kelompok/organisasi peduli, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun konsultan pengelola program. PNPM Mandiri Perkotaan bertanggung jawab untuk menyediakan : (1) kebijakan yang mendukung pembelajaran; (2) struktur yang memberikan kesempatan belajar; (3) aktivitas yang mendorong pembelajaran. Untuk memastikan bahwa komitmen pembelajaran ini tercapai secara terencana – daripada sekedar mempercayai bahwa pembelajaran akan terjadi dengan sendirinya – PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan rancangan proses pembelajaran yang tak terlepas dari berbagai aktivitas program melalui pengembangan komunitas-komunitas belajar. Untuk itulah pedoman pengembangan kapasitas ini ada. Sebagai satu pedoman yang bersifat generik, tentulah pedoman ini jauh dari memadai untuk mengadaptasi dinamika perubahan masyarakat dan pemerintahan daerah. Karena itu, kepada para capacity builder, jadikan pedoman ini semata-mata sebagai input untuk menyusun skenario pengembangan kapasitas sesuai ruang hidup dimana anda bekerja. Salam Pemberdayaan.

7

1. KONTEKS PNPM MANDIRI PERKOTAAN PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program dibawah ’kebijakan payung’ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dikembangkan Pemerintah Indonesia untuk mencapai MDGs 2015. Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan mengurangi 50% penduduk miskin di tahun 2015, PNPM M andiri Perkotaan meyakini bahwa pendekatan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan adalah perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah menuju terwujudnya kondisi good governance. Proses pemberdayaan Tujuan PNPM Mandiri 1. Mewujudkan masyarakat Berdaya dan Mandiri, yang mampu mengatasi masyarakat dilakukan untuk berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan menumbuhkanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kembangkan kesadaran 2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model kritis masyarakat terhadap pembangunan partisipatif yang berbasis kelembagaan masyarakat serta nilai-nilai universal pendekatan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli kemanusiaan, nilai-nilai setempat sosial kemasyarakatan dan 3. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan prinsip-prinsip masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai kebijakan PNPM pembangunan 4. Meningkatkan Capaian manfaat program kepada Kelompok sasaran berkelanjutan sebagai (masyarakat miskin) semakin efektif, ditandai adanya peningkatan IPM-MDGs landasan kokoh membangun masyarakat mandiri dan sejahtera. Proses ini dibangun bersama-sama masyarakat sejak pengenalan kondisi (masalah dan potensi), perumusan cita-cita bersama, pengidentifikasian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan program hingga pelaksanaan monitoring-evaluasi. Penguatan institusi masyarakat oleh masyarakat sendiri dilakukan dengan mengembangkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan inilah, bersama perangkat pemerintahan desa/kelurahan, swasta, organisasi masyarakat sipil dan pelaku lainnya, diharapkan menjadi motor pengembangan masyarakat. Apa yang dilakukan di tingkat kelurahan/desa tersebut tak akan berarti apabila tak seiring sejalan dengan visi pembangunan pemerintahan kota/kabupaten. Karena itu, penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dan stakeholder kota mutlak diperlukan untuk mengedepankan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat, terutama penanggulangan kemiskinan. Seperti halnya masyarakat kelurahan/desa, penguatan ini dilakukan melalui pelibatan intensif pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Sebagai motor penggerak, program ini berupaya memperkuat peran dan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD inilah yang diharapkan mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan PJM Pronangkis kota/kabupaten berbasis aspirasi dan program masyarakat (PJM Pronangkis Kelurahan).

2. KEMISKINAN DAN KESENJANGAN INFORMASI Kesenjangan informasi diyakini sebagai bagian dari lingkaran kemiskinan. Miskinnya informasi menyebabkan masyarakat kesulitan mengembangkan alternatif kehidupannya. Masyarakat membutuhkan informasi dan pengetahuan yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dalam berbagai aspek (sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, politik atau lingkungan). Sejak reformasi dan otonomi daerah bergulir di Indonesia, informasi mengemuka sebagai suatu isu keberpihakan kepada orang miskin dan hak (politik). Sebagai isu hak, informasi ditempatkan sebagai salah satu indikator untuk menilai apakah suatu pemerintahan berjalan baik, bersih, terbuka (transparan), bertanggung jawab (akuntabel) dan partisipatif (masyarakat dan pemerintah

8

menjalin hubungan komunikasi dialogis). Kesenjangan informasi/pengetahuan harus dihilangkan karena hanya warga yang memiliki informasi/pengetahuan yang dapat berpartisipasi aktif. Apabila warga aktif maka mekanisme pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan akan berfungsi. Apabila pengawasan warga berjalan, maka pemerintahan pun akan segan melakukan penyalahgunaan wewenang. LINGKARAN KETIDAKBERDAYAAN Kesenjangan Akses Informasi

Kesenjangan Sosial

Kesenjangan Spasial

Kesenjangan Pengetahuan

Kesenjangan Kesempatan

Kesenjangan Kemampuan

Kesenjangan Asset

Sebagai satu upaya mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri, PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan komunikasi dan informasi sebagai salah satu media pemberdayaan. Meyakini akses masyarakat terhadap informasi sebagai hak ternyata tidaklah cukup, diperlukan sebuah proses pengembangan komunikasi-informasi secara terencana baik yang sifatnya horizontal (warga ke warga, pemerintah ke pemerintah, swasta ke swasta) maupun vertikal (warga ke pemerintah). Belajar dari kegagalan model komunikasi yang dikembangkan program-program terdahulu, PNPM Mandiri Perkotaan meletakkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di dalam keseluruhan proses komunikasi pembangunan (komunikasi partisipatoris). Tujuan komunikasi bukanlah menginformasikan atau mempromosikan gagasan pembangunan kepada masyarakat agar pembangunan memperoleh legitimasi. Komunikasi yang hendak dikembangkan adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis masalah, mengidentifikasi penyelesaiannya dan melaksanakannya. Setiap pihak yang terlibat dalam dialog tersebut adalah subyek yang memiliki persepsi, pengetahuan, dan pengalaman. Obyeknya adalah realitas yang akan diperbaiki melalui proses-proses pembangunan.

3. KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENGETAHUAN Wajah lain dari kemiskinan adalah kesenjangan pengetahuan. Kondisi ini seringkali dinyatakan sebagai ketidakmampuan orang miskin untuk mengakses pendidikan. Karena pendidikan diidentikkan dengan ijazah, maka pendidikan rendah berarti berijazah rendah. Logika sebab akibatnya kemudian mudah ditebak. Berijazah rendah hanya dapat bekerja ’rendahan’, dengan upah yang rendah. Karena itu, orang miskin pasti tak akan pernah keluar dari kemiskinannya. Pandangan seperti ini pada dasarnya merupakan tradisi pendidikan liberal, paradigma yang mendominasi konsep pendidikan hingga saat ini. Pendidikan dan pelatihan dalam tradisi ini bersifat fabrikasi dan mekanisasi untuk memproduksi keluaran pendidikan yang harus sesuai dengan ’pasar kerja’. Pendidikan tidak toleran terhadap segala sesuatu yang disebut sebagai ’tidak ilmiah’. Murid

9

dididik untuk tunduk pada struktur yang ada. Masalah pendidikan selalu terletak pada mentalitas anak didik, kreativitas, motivasi, keterampilan teknis, serta kecerdasan anak didik. Dengan tradisi liberal seperti itu, tidak memungkinkan bagi pendidikan untuk menciptakan ruang untuk secara kritis mempertanyakan tentang, pertama struktur ekonomi, politik, ideologi, gender, lingkungan serta hak-hak asasi manusiadan kaitannya dengan posisi pendidika. Kedua, pendidikan untuk menyadari relasi pengetahuan sebagai kekuasaan menjadi bagian dari masalah demokratisasi. Tanpa mempertanyakan hal itu, tidak saja pendidikan gagal untuk menjawab akar permasalahan kemiskinan tetapi justru melanggengkannya karena merupakan bagian pendukung dari kelas penindasan dan dominasi. Karena itu, diperlukan suatu usaha untuk selalu meletakkan pendidikan dalam proses transformasi keseluruhan sistem perubahan sosial. Pendidikan harus ditujukan untuk pemberdayaan dan pembebasan, yang selalu mempertanyakan sistem dan struktur sosial, ekonomi dan politik yang tidak adil (penyebab kemiskinan). Dalam perspektif kritis, proses pendidikan merupakan proses refleksi dan aksi terhadap seluruh tatanan dan relasi sosial dan bagaimana cara kerjanya dalam menyumbangkan ketidakadilan dan kesetaraan sosial. Karena itu, tugas utama pendidikan sesungguhnya adalah pembebasan kaum miskin tertindas. Pembebasan bagi mereka tidak saja terbebas dari kesulitan aspek material saja, tetapi juga adanya ruang kebebasan dari aspek spiritual, ideologi, maupun kultural. Sesungguhnya rakyat memerlukan tidak saja bebas dari kelaparan, tetapi juga bebas untuk mencipta dan mengkonstruksi dan untuk bercita-cita (Paulo freire).

4. PEMBELAJARAN YANG TERORGANISASI Proses pemberdayaan mengandung makna pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai kemandirian. Pembelajaran mempunyai arti sebagai proses maupun suatu nilai. Secara ideal, setiap orang memiliki komitmen untuk menjadi lebih baik di masa datang daripada saat ini – melalui pembelajaran (Braham B., 1998). Pembelajaran yang berkelanjutan (terus-menerus) merupakan suatu proses sepanjang hidup, yang meliputi semua pelatihan, pengembangan, dan pembelajaran. Sekali seseorang bekerja dalam sebuah lingkungan di mana tiga kegiatan tersebut dijalankan, dan secara aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan itu, maka pembelajaran seumur hidup akan menjadi sebuah kenyataan. Pembelajaran Yang Terorganisasi merupakan kapasitas atau proses dalam suatu organisasi untuk menjaga atau mengembangkan kemampuan berdasarkan pada pengalaman. Pembelajaran merupakan suatu fenomena dalam tingkatan sistem karena ia akan tetap tertinggal dalam suatu organisasi, meskipun para pelakunya berganti. Salah satu asumsinya adalah bahwa organisasiorganisasi belajar sewaktu mereka bekerja. Pembelajaran merupakan tugas yang sama pentingnya dengan bekerja. Pembelajaran yang terorganisasi timbul melalui serangkaian proses penciptaan dan perolehan gagasan-gagasan, pengetahuan dan pendekatan-pendekatan baru. Sebagai sebuah produk, pembelajaran yang terorganisasi merupakan hasil dari serangkaian pembelajaran bersama yang terjadi dalam rangka menemukan cara-cara yang baru dan yang lebih baik guna mencapai misi organisasi. Sebuah organisasi pembelajar (learning organisation) merupakan upaya dan tanggung jawab bersama yang berakar pada aksi/tindakan. Hal ini dibangun berdasarkan orang-orang, pengetahuan mereka, ketrampilan dan kemampuan untuk berinovasi. Organisasi pembelajar dicirikan (dapat dilihat) berdasarkan adanya pengembangan yang terus menerus melalui ide-ide, pengetahuan dan pendekatan-pendekatan baru, yang dipergunakan untuk secara terus menerus mengantisipasi, berinovasi dan menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mencapai misinya. Sebuah

10

organisasi pembelajar tidak dapat tumbuh tanpa adanya suatu komitmen untuk pembelajaran seumur hidup dari orang-orangnya, sehingga keterkaitan antara pelatihan dan pengembangan serta pembelajaran menjadi berkelanjutan. Sebuah organisasi pembelajar merupakan sebuah organisasi yang secara terus menerus beradaptasi terhadap suatu lingkungan berubah-ubah dan saling terkait. Sebuah organisasi pembelajar dibedakan dari organisasi-organisasi lain (biasa, yang tidak pembelajar) dalam caracara berikut: Pembelajaran terintegrasi ke dalam segala sesuatu yang dikerjakan orang; hal ini merupakan bagian dari sebuah pekerjaan, bukan sesuatu yang ditambahkan pada pekerjaan. Pembelajaran merupakan suatu proses, bukan suatu kejadian. Kerja sama merupakan dasar dari semua hubungan. Setiap individu (dalam organisasi) berkembang dan tumbuh, dan dalam prosesnya terjadi transfer (peralihan) kepada organisasi tersebut. Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang kreatif, individu-individu menyusun ulang organisasi tersebut. Organisasi tersebut belajar dari diri sendiri; para pelaku mengajari organisasi tersebut mengenai efisiensi, pengembangan kualitas, inovasi, dsb. Menjadi bagian dari sebuah organisasi pembelajar adalah menyenangkan dan menggairahkan. Di atas semuanya itu, sebuah persyaratan mendasar yang harus dimiliki adalah bahwa organisasi tersebut terbuka untuk belajar yang ditunjukkan melalui berbagai cara yaitu: bersikap terbuka terhadap evaluasi kritis. mampu untuk mengakui kesalahan-kesalahan, serta memandangnya sebagai kesempatankesempatan untuk belajar. memiliki komitmen pada pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi/masyarakat dengan meningkatkan kemampuan individu untuk belajar; mengembangkan mekanisme-mekanisme penyebaran pengetahuan dan informasi; memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dan berubah sebagai suatu hasil dari pembelajaran. Agar tetap pada asas-asas pendidikan kritis yang menjadi filosofinya, panduan proses belajar harus disusun dan dilaksanakan dalam suatu proses yang dikenal sebagai ”daur belajar (dari) pengalaman yang distrukturkan” (structural experiences learning cycle). Dalam MENERAPKAN daur belajar ini, setiap orang akan mencapai pemahaman dan kesadaran atas suatu realitas dengan cara terlibat (partisipasi). Pengalaman keterlibatan inilah yang memungkinkan setiap orang mampu melakukan.

landasan MELAKUKAN

daur belajar dari pengalaman

MENGUNGKAPKAN

MENGANALISIS

MENYIMPULKAN Sebagaimana dikatakan Peter Senge dalam The Fifth Discipline, menjadi sebuah organisasi pembelajar bukan berarti menjiplak sebuah ‘model’. Lebih tepat dikatakan bahwa organisasi pembelajar menciptakan lingkungan pembelajaran dalam setiap aktivitas pekerjaan, berdasarkan pada organisasi, kelompok sasarannya, masalah-masalahnya, dan individu-individu pelakunya. Organisasi pembelajar diharapkan memiliki banyak kesamaan ciri, tetapi mungkin yang paling penting adalah suatu kemauan untuk terus belajar. Ingatlah bahwa tidak peduli berapa banyak yang telah anda pelajari, akan selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari.

11

5. KOMUNITAS BELAJAR : MEMBANGUN KULTUR PEMBELAJARAN YANG TERORGANISASI UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MISKIN Hakikatnya, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah untuk memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial (social capital) yang telah ada, yakni nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sebagai landasan kokoh untuk membangun tatanan masyarakat madani (good governance) yang mampu mandiri dan berkelanjutan menangani kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan lingkungan perumahan permukiman di wilayahnya secara terpadu. Dengan orientasi pembelajaran seperti itu, proses pembelajaran merupakan tanggung jawab semua pelaku : masyarakat, organisasi masyarakat sipil, swasta dan kelompok/organisasi peduli, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun konsultan pengelola program. PNPM Mandiri Perkotaan bertanggung jawab untuk menyediakan : (1) kebijakan yang mendukung pembelajaran; (2) struktur yang memberikan kesempatan belajar; (3) aktivitas yang mendorong pembelajaran. Untuk memastikan bahwa komitmen pembelajaran ini tercapai secara terencana – daripada sekedar mempercayai bahwa pembelajaran akan terjadi dengan sendirinya – PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan proses pembelajaran yang tak terlepas dari berbagai aktivitas program melalui pengembangan komunitas-komunitas belajar: Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK atau KBD), Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), Komunitas Belajar Nasional (KBN) dan Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK).

KOMUNITAS BELAJAR M asalah, K ebutuhan , dan Potensi K om unitas

H ubungan Sosial

K elom pok Sosial B erbagai M edia

Pelatihan, Coaching, Belajar Mandiri Pengembangan Komunikasi Informasi Komunitas • Open Menu (sesuai kebutuhan komunitas) • Horizontal & Vertikal • Produksi pengetahuan

12

Komunitas belajar dirancang untuk menjawab persoalan kesenjangan informasi dan pengetahuan, baik di tingkat masyarakat, pemerintah, swasta maupun konsultan. Karena itu, setiap komunitas akan terdiri dari 2 aktivitas utama sebagai berikut.

Pelatihan/Coaching/Belajar Mandiri. PNPM Mandiri Perkotaan meyakini bahwa secara alamiah semua orang melakukan pengembangan kapasitas selama hidupnya. Proses aksi-refleksi-aksi, baik tidak sadar atau terencana, selalu digunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari asumsi tersebut, pengembangan kapasitas yang didorong oleh PNPM Mandiri Perkotaan lebih ditujukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara terencana sehingga efektif mencapai hasil yang diinginkan. Secara programatik, PNPM Mandiri Perkotaan mengembangan berbagai pelatihan dan coaching untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Sebagai supporting bagi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, pelatihan/coaching yang dilakukan di PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk : a. Menumbuhkan komitmen para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan terhadap program untuk mencapai standard kompetensi dasar yang ditetapkan. c. Meningkatkan keterampilan para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan. d. Menciptakan para pelatih yang memiliki kapasitas untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan mampu menumbuhkan sikap dan motivasi para pelaku untuk menuju kemandirian masyarakat. Ada tiga kapasitas yang hendak didorong dalam proses belajar, yaitu mengerti, mau dan mampu. Pertama, mengerti. Pelaku harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai : a. memahami filosofi, visi – misi, prinsip dan nilai PNPM b. tahapan program dan metode serta pendekatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. c. Konsep pemberdayaan yang dipakai dan dikembangkan dalam PNPM d. Pendekatan pembangunan dalam PNPM Kedua, mau (motivasi). Dalam menjalankan perannya, setiap pelaku harus mempunyai keyakinan dan motivasi bahwa mereka bagian dari pemecahan masalah sehingga keterlibatan pelaku dapat membantu mempercepat proses perubahan dan penanggulangan kemiskinan, sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sebagai manusia. Selain motivasi di atas para pelaku juga harus meyakini bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan dalam PNPM merupakan alternatif pemecahan masalah kemiskinan. Ketiga, mampu. Setiap pelaku harus mempunyai kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai pendamping proses pembelajaran di masyarakat yaitu : a. mampu mengidentifikasi permasalahan kemiskinan , menyusun perencanaan, memfasilitasi proses penyadaran kritis, melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tahapan program berdasarkan pada nilai dan prinsip PNPM. b. mampu memfasilitasi proses penyadaran kritis masyarakat dan pihak dalam penanggulangan kemiskinan. c. Khusus untuk Pemerintah diharapkan mampu melahirkan strategi dan kebijakan operasional penanggulangan kemiskinan yang tepatguna.

13

PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan pelatihan berjenjang dan bergerak maju sesuai dengan pencapaian transformasi sosial melalui tahapan implementasi program. Sebagai satu stimulan belajar, maka seiring perjalanan waktu intervensi pelatihan harus semakin berkurang seiring semakin mapannya proses pembelajaran di masing-masing komunitas. PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan 3 level pelatihan : dasar, madya dan utama, baik di tingkat kelurahan maupun kota, sesuai dengan pencapaian transformasi sosial yang dicapai dalam implementasi program. • Pelatihan Dasar untuk mendukung phase 1 Siklus PNPMM – Perkotaan : Menuju Masyarakat Berdaya dan Pemda Pro Poor Policy. • Pelatihan Madya untuk mendukung phase 2 siklus PNPMM – Perkotaan : Menuju Masyarakat Mandiri dan Pemda Pro Poor Program & Budgeting. • Pelatihan Utama untuk mendukung phase 3 siklus PNPMM – Perkotaan : Menuju Masyarakat Madani dan terciptanya Good Governance •

Masyarakat Tidak Berdaya (Miskin)

Non Pro - Poor

Masyarakat Berdaya

Masyarakat Mandiri

Masyarakat Madani

Pro- Poor Program & Bugeting

Pro-Poor Policy

Good Governance

Paket-paket pelatihan tersebut akan terdiri dari : Modul Dasar + kapasitas untuk mendukung kompetensi masing – masing pelaku. Karena itu PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan modul-modul spesifik untuk pelaku-pelaku kunci yaitu: a) Paket pelatihan relawan; b) Paket pelatihan BKM; c) Paket pelatihan untuk UPK, UPS dan UPL; d) Paket pelatihan untuk fasilitator e) Paket pelatihan untuk pemda dan stakeholder kota; f) Paket pelatihan untuk korkot dan askot CD. Selengkapnya mengenai paket-paket pelatihan ini lihat lampiran.

Pengembangan KomunikasiInformasi Komunitas. Sebagaimana dinyatakan di atas, tujuan pengembangan komunikasiinformasi komunitas tidak semata-mata menginformasikan atau mempromosikan gagasan pembangunan kepada masyarakat agar program ini memperoleh legitimasi. hendak Komunikasi yang

masalah/kebutuhan komunikasi-informasi

Metode - Media Pengembangan komunikasi informasi komunitas N KA IK !!! NA PAH U

14

pesan

tujuan

kelompok sasaran

dikembangkan adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis masalah kemiskinan, mengidentifikasi penyelesaiannya dan melaksanakannya. PNPM Mandiri Perkotaan meletakkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, terutama masyarakat miskin, di dalam keseluruhan proses komunikasi pembangunan (komunikasi partisipatoris) baik yang sifatnya horizontal (warga ke warga, pemerintah ke pemerintah, swasta ke swasta) maupun vertikal (warga ke pemerintah, kelurahan ke kota, kota ke nasional). Setiap komunitas menyusun sendiri rancangan strategi komunikasi-informasi komunitasnya, mulai dari menyusun kelompok sasaran komunikasi, perubahan pengetahuan-keterampilansikap-perilaku yang diharapkan, tujuan komunikasi, indikator pencapaian tujuan komunikasi, serta menentukan model pendekatan komunikasi, metode, teknik, saluran/media, dan alat komunikasi yang diharapkan secara tepat bisa membangun proses pembelajaran dan dialog.

6. KOMUNITAS BELAJAR MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA a. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). KBK pada prinsipnya adalah ruang pembelajaran yang terorganisasi bagi siapa saja (anggota masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, aparat pemerintah desa/kelurahan, dsb., selanjutnya disebut relawan) di tingkat kelurahan/desa yang berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan. KBK merupakan ”rumah relawan” yang berfungsi sebagai institusi pembelajaran – memiliki fungsi, misi (agenda), aturan main, tetapi tanpa struktur organisasi dengan posisi keanggotaan setara – tempat para relawan berinteraksi, sharing pemikiran dan pengalaman untuk bersamasama menanggulangi kemiskinan di ’kampungnya’. Penciptaan KBK didorong oleh Fasilitator Kelurahan (faskel) sejak awal kegiatan siklus kelurahan bergulir. Jadi sejak Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dilakukan, Faskel sudah mulai melakukan sosialisasi KBK kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa. Aktivitas resmi pertama KBK adalah ketika para relawan memfasilitasi Refleksi Kemiskinan (RK). Kalau melihat bahwa relawanlah yang kemudian berperan memfasilitasi aktivitas-aktivitas selanjutnya, maka dapat dikatakan perjalanan aktivitas siklus merupakan perjalanan inisiasi KBK. Pada saat BKM terbentuk, 9 – 13 relawan akan ’berbaju’ anggota BKM, dan sisanya yang jauh lebih banyak akan ’berbaju’ anggota KBK. Baik anggota BKM maupun anggota KBK pada dasarnya adalah relawan-relawan kemiskinan melalui perannya masing-masing.

15

Aktivitas Siklus Kelurahan sebagai Ruang Pembelajaran KBK Strategi 1 : Tingkat Kelurahan/Desa Masyarakat Tidak Berdaya (Miskin)

Sasaran

Masyarakat Berdaya

PERUBAHAN KELEMBAGAAN PRILAKU/SIKAP MASYARAKAT YG MASYARAKAT MENGAKAR DAN REPRESENTATIF (BKM)

PENYUSUNAN PROGRAM PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT (PJM PRONANGKIS)

Masyarakat Mandiri

APLIKASI PRONANGKIS PRO POOR & KONTROL WARGA (BLM)

PEMBELAJARAN SINERGI DGN PEMDA MELALUI KEMITRAAN PROGRAM (PAKET)

Aktivitas

Id

3

h la sa Ma si ka tifi n e

Ta ha p

Me m b a n g u n BK M

2

K SM

K SM

4

Pe m e t a a n Swa d a ya

Pe re nc an aa n

13 Re n t a 3

Sin e r g i d g n Pe re n c a n a a n Da e r a h

5

Visi Kelurahan & Refleksi Kemiskinan

Pe la k sa n a a n dan Pe ma n ta u a n

0

Re m b u g K e sia p a n Ma sya r a k a t

8 9

7

O r ie n t a si PS

6

Ta ha p

Revie w: PJ M, Ke le mb a g a a n , Ke u a n g a n

p ha Ta

n aa an ks la Pe

11


PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN TERPADU SCR MANDIRI (NEIGHBOURHOOD DEVELOPMENT)

Re n t a 2

BL M

PJ M Pr o n a n g k is

1

Visi Kota

PEMBELAJARAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA DARI LUAR (PERBANKAN, kIMPRASWIL, DEPSOS,DLL) (CHANELING PROGRAM)

Masyarakat Madani

10


14

12

Sin e r g i d g n Pe re n c a n a a n Da e r a h

O r ie n t a si Pe m e t a a n Swa d a ya

16


15


Ev al ua si

Beberapa titik strategi pengembangan KBK yang difasilitasi Faskel antara lain : 1) Menghimpun relawan-relawan yang peduli terhadap persoalan warganya; 2) Menghimpun potensi-potensi lokal termasuk potensi kelompok-kelompok masyarakat yang exist (LSM/KSM) sebagai basis pembelajaran bagi masyarakat; 3) Menggalang semangat (power) para pemeduli untuk bahu membahu secara bersama-sama duduk dalam satu forum belajar yang generiknya dinamakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK); 4) Memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut andil/berperan serta dalam kegiatan KBK sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. 5) Memberikan peran kepada anggota KBK untuk : ¾ Membantu memfasilitasi masyarakat dalam aktivitas siklus kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan. ¾ Membantu memfasilitasi masyarakat dalam program-program pembangunan partisipatif pemerintah desa/kelurahan. ¾ Membantu memfasilitasi terjadinya kemitraan masyarakat, baik dengan pengelola PNPM Mandiri Perkotaan, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya. ¾ Melakukan diskusi-diskusi pemecahan masalah praktis masyarakat maupun kajian pembangunan desa/kelurahan. ¾ Melakukan monitoring evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan program-program penanggulangan kemiskinan dan program-program pembangunan di wilayahnya. b. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Seperti halnya di tingkat kelurahan/desa, di tingkat kota/kabupaten PNPM Mandiri Perkotaan mendorong terbangunnya ruang pembelajaran yang terorganisasi bagi siapa saja (anggota masyarakat, organisasi masyarakat sipil, aparat pemerintah kota/kabupaten, anggota legislatif, pengusaha swasta, perguruan tinggi, media massa, asosiasi profesi, dsb., selanjutnya disebut

16

relawan) yang berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan. KBP merupakan ”rumah relawan tingkat kota” yang berfungsi sebagai institusi pembelajaran – memiliki fungsi, misi (agenda), aturan main, tetapi tanpa struktur organisasi dengan posisi keanggotaan setara – tempat para relawan berinteraksi, sharing pemikiran dan pengalaman untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di ’kotanya’. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) didesain sebagai titik awal jaringan antar kelompok, organisasi, atau lembaga; yang dimulai dengan memperkuat relasi antar individu yang terlibat di dalamnya. Relasi-relasi ini pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang dilahirkan oleh lembaga/organisasi masing-masing. Oleh karenanya, anggota KBP terbuka dan diharapkan bisa diisi dari berbagai kalangan seperti akademisi (dosen/guru), aktivis LSM, peneliti sosial, aparat pemerintah, tokoh agama/adat/masyarakat, wartawan, pelaku bisnis, dan lainnya. Dengan keragaman tersebut, KBP diharapkan bisa menjadi forum untuk belajar, berbagi pemikiran dan pengalaman, serta melakukan berbagai kajian pembangunan, terutama atas persoalan kemiskinan yang dilandasi prinsip-prinsip good governance. Pengetahuan dan informasi yang dihasilkan dapat dijadikan masukan bagi para pengambil kebijakan tingkat kota (pemerintahan daerah). Karena itu, KBP, jika ingin mengambil peran strategis, harus memiliki visi dan misi strategis sebagai pemberi arah atas apa yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan. Korkot dan Forum BKM Kota/Kabupaten berperan mendorong terbangunnya KBP sejak awal kegiatan siklus kota bergulir. Jadi sejak sosialisasi tingkat kota dilakukan, Korkot sudah mulai melakukan sosialisasi KBP kepada masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten. Proses belajar dalam KBP adalah proses yang interaktif dan inklusif. Setiap individu yang tergabung dalam KBP memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya, sesuai dengan latar pengalaman masing-masing. Dalam KBP, pengalaman setiap individu selalu dinilai sebagai sumber pengetahuan yang berharga, yang bisa memperkaya dan memperkuat upaya perumusan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing. KBP juga tidak dimaksudkan untuk menjadi tempurung yang menjadikan setiap pegiat di dalamnya hanya menjadi katak semata. Melalui KBP, justru diharapkan bisa mendorong setiap anggotanya untuk lebih aktif mencari informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Berdiskusi dan mendengarkan paparan dari kelompok atau forum lain bisa memberi inspirasi bagi rumusan strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, beragamnya program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan di Indonesia misalnya, mesti dilihat sebagai peluang untuk mendapat pelajaran atau bahkan sinergi bersama.

17

Aktivitas Siklus Kota sebagai Ruang Pembelajaran KBP Strategi 2 : Tingkat Kota Pro- Poor Program & Bugeting

Pro-Poor Policy

Non Pro - Poor

Good Governance

Sasaran PERUBAHAN CARA PANDANG PEMDA TERHADAP KEMISKINAN

KOMITMEN KEPALA KELEMBAGAAN DAERAH UNTUK NANGKIS DAERAH NANGKIS SEJALAN (TKPKD) DENGAN VISI/MISI BANGDA

STRATEGI & PROGRAM NANGKIS DAERAH (SPKD & PJM PRONANGKIS)

PEMBELAJARAN SINERGI DGN MASYARAKAT MELALUI KEMITRAAN PROGRAM (PAKET)

PROGRAM & ANGGARAN NANGKIS UNTUK LOKASI BARU (REPLIKASI)

PEMBELAJARAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA DARI LUAR (CHANNELING)

PEMBELAJARAN TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN NANGKIS

PEMBELAJARAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KOTA

Aktivitas ika ti f en Id

KBP

3

h la sa Ma si

Ta h

Pe me ta a n Ke misk in a n Ko ta

2

ap

8

Pe

re nc

an

4

Pe n yu su n a n SPKD & PJ M Pro n a n g k is

PenguatanTKPKD

1

Pelaksanaan dan Pemantauan

6 Ta

T ha p

Ev

al u

Sin e r g i d g n Pe re n c a n a a n Ma sya ra k a t

9

7

Orie n ta si Pe me ta a n Ke misk in a n Ko ta

5

Sosialisasi Kelompok Strategis

12

Sin e r g i d g n Pe re n c a n a a n Ma sya ra k a t aa n

ap ah

Pe

ks la

an

aa

n


10

13

11


Orie n ta si Pe me ta a n Ke misk in a n Ko ta

14

as i

c. Komunitas Belajar Nasional (KBN). Di tingkat nasional, PNPM Mandiri Perkotaan mendorong terbangunnya ruang pembelajaran bagi individu-individu tingkat nasional yang berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan. Pengembangan KBN didorong oleh Konsultan Manajemen Pusat (KMP) untuk : 1) merefleksikan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan untuk mempelajari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan, aspek-aspek yang masih dapat dipertahankan dan yang perlu dirubah, dan peluang pengembangan dan keberlanjutan program; 2) sharing pembelajaran antarprogram, baik program yang dijalankan pemerintah maupun nonpemerintah; 3) forum kajian untuk memproduksi konsep atau gagasan baru dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 4) sebagai kelompok lobby perubahan kebijakan untuk mengembangkan suasana yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan baik di level nasional maupun daerah.

7. KOMUNITAS BELAJAR INTERNAL KONSULTAN PNPM Mandiri Perkotaan percaya bahwa proses-proses pembelajaran secara alamiah telah berjalan, baik di masyarakat maupun pemerintahan. Hasil pembelajaran ini – sadar tak sadar - telah mendorong terjadinya transformasi sosial tertentu. Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan harus tanggap terhadap perubahan ini. Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan harus menjadi lebih baik dalam hal apa yang mereka lakukan, untuk belajar lebih dari pengalaman mereka, untuk secara terus menerus memperbaiki diri untuk mampu menyesuaikan dengan realitas yang selalu berubah. Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan perlu untuk belajar bagaimana untuk terus belajar. Dalam konteks pembelajaran konsultan, manajemen program memikul tanggung jawab :

18

Menyediakan kesempatan setiap hari dan waktu bagi para konsultan untuk belajar; mengembangkan suatu kebiasaan belajar dan mengembangkan pemahaman bahwa belajar tidak semata-mata melalui pelatihan. Memasukkan pembelajaran ke dalam budaya dan nilai-nilai program. Menyediakan ruangan fisik untuk pembelajaran dengan titik berat pada peningkatan interaksi. Menanggapi secara positif kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program karena kesalahankesalahan dapat membawa pengetahuan dan membuat setiap kesalahan menjadi suatu kesempatan pembelajaran. Memilih pembelajaran proaktif daripada retrospektif. Belajar dari kesalahan-kesalahan merupakan pembelajaran retrospektif atau kita belajar dari sebuah kejadian (seringkali negatif) yang telah terjadi. Pada saat pengalaman pembelajaran direncanakan, pembelajaran proaktif sudah dimulai, yaitu pada saat individu telah menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas sejak awal mengenai apa yang akan dipelajarinya. Memperlakukan pekerjaan sebagai latihan, dan memastikan bahwa semakin banyak kita berlatih, semakin banyak pembelajaran yang kita kerjakan dan semakin baik hasil yang kita dapatkan. Menghargai pelaku yang melakukan pembelajaran agar setiap orang memiliki komitmen pada pembelajaran seumur hidup

Pada tingkatan individu, Peter Senge, menjelaskan tanggung jawab para pelaku pembelajaran secara terus menerus : Mengenali prioritas atau nilai-nilai keseluruhan dari diri mereka sendiri dan apa yang mereka inginkan untuk hidup dan bekerja – mereka memiliki suatu visi pribadi Mengambil satu peranan aktif di dunia ini dan dalam bekerja. Menyisihkan waktu untuk memikirkan dan merefleksikan pengalaman mereka di dunia dan pekerjaan mereka Mencari umpan balik terbaru dan informasi berguna mengenai dunia ini (termasuk pekerjaan) dan kegiatan-kegiatan mereka di dalamnya Tetap terbuka sebisa mungkin terhadap umpan balik (yang membutuhkan derajat kedewasaan yang cukup dan menghilangkan hambatan dalam diri sendiri) Memiliki keberanian untuk berubah dan membuat penyesuaian-penyesuaian sambil jalan, -berdasarkan pada umpan balik yang diperoleh selama proses--, pada cara hidup mereka dan melaksanakan pekerjaan mereka agar dapat lebih mendekati pemenuhan prioritas dan nilainilai mereka. PNPM Mandiri Perkotaan merancang KBIK melalui 2 strategi utama yaitu mekanisme pembelajaran berjenjang dan e-Learning. Mekanisme Pembelajaran Berjenjang Mekanisme pembelajaran berjenjang merupakan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman dan upaya memproduksi pengetahuan baru sebagai hasil pembelajaran di lapangan diantara ribuan konsultan penanggulangan kemiskinan. Mekanisme pembelajaran berjenjang dirancang sebagai : (1) mekanisme pembelajaran horizontal (peer learning) sesama rekan konsultan; dan (2) mekanisme pembelajaran vertikal (coaching) dari bawah ke atas sebagai ruang pertemuan antara rancangan konsep dan implementasi lapangan. Pertemuan antara rancangan dan implementasi inilah yang utamanya diharapkan dapat memproduksi pengetahuan baru sebagai hasil pembelajaran.

19

Mekanisme Pembelajaran Berjenjang melalui Komunitas Belajar Internal Konsultan Ruang

Waktu

Agenda

Partisipan

Komunitas Belajar Tim Faskel

Bulanan, @ 1 hari

1. Produksi pengetahuan (hasil pembelajaran lapangan) 2. Evaluasi kemajuan aktivitas program di masyarakat. 3. Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas Tim Faskel untuk menjawab tantangan aktivitas lapangan 4. Rencana tindak lanjut

Tim Faskel. Difasilitasi oleh Senior Fasilitator

Output • • •

•

•

Komunitas Belajar Konsultan Kota/Kabupaten

Bulanan, @ 2 hari

1. Produksi pengetahuan (hasil pembelajaran kelurahan dan kota) 2. Evaluasi kemajuan aktivitas program di kelurahan & kota. 3. Identifikasi upaya pemenuhan pengembangan kapasitas faskel & tim Korkot untuk menjawab tantangan aktivitas lapangan. 4. Rencana tindak lanjut 5. Diskusi tematik dgn mengundang narasumber.

Tim Faskel. Difasilitasi oleh Korkot dan atau Askorkot. (Anggota satu

komunitas belajar sebaiknya tidak lebih dari 30 orang)

• • •

•

•

Komunitas Belajar Konsultan Provinsi

20

Bulanan, @ 2 hari

1. Produksi pengetahuan (hasil pembelajaran kota) 2. Evaluasi kemajuan aktivitas program kota/kabupaten. 3. Identifikasi upaya pemenuhan pengembangan kapasitas tim Korkot

Korkot dan Askorkot. Difasilitasi oleh CB Spesialist dan Trainer.

• • •

Tulisan lesson learned aktivitas lapangan. Laporan kemajuan aktivitas program di masyarakat. Rencana pemenuhan pengembangan kapasitas internal Tim Faskel Usulan kebutuhan pengembangan kapasitas (materi & metode), termasuk feed back terhadap modul pelatihan. Rencana kerja bulan berikutnya. Tulisan lesson learned aktivitas kelurahan & kota. Laporan kemajuan aktivitas program di kelurahan & kota. Rencana pemenuhan pengembangan kapasitas internal Tim Faskel & tim Korkot. Feed back (substansi, metode, cerita lapangan, dsb) terhadap modul pelatihan. Rencana kerja bulan berikutnya. Tulisan lesson learned aktivitas kota/kabupaten. Laporan kemajuan aktivitas program kota/kabupaten. Rencana pemenuhan pengembangan kapasitas internal

untuk menjawab tantangan aktivitas lapangan 4. Rencana tindak lanjut 5. Diskusi tematik dgn mengundang narasumber

Komunitas Belajar Konsultan Nasional

Bulanan, @ 2 hari

1. Produksi pengetahuan (hasil pembelajaran provinsi) 2. Evaluasi kemajuan aktivitas program provinsi. 3. Identifikasi upaya pemenuhan pengembangan kapasitas tim konsultan untuk menjawab tantangan aktivitas lapangan 4. Rencana tindak lanjut 5. Diskusi tematik dgn mengundang narasumber

•

•

CB Spesialist Provinsi & Trainer OC. Difasilitasi oleh Tim CB KMP.

• • •

•

•

tim Korkot Feed back (substansi, metode, cerita lapangan, dsb) terhadap modul pelatihan. Rencana kerja bulan berikutnya. Tulisan lesson learned aktivitas provinsi. Laporan kemajuan aktivitas program provinsi. Rencana pemenuhan pengembangan kapasitas internal tim CB spesialist & Jakarta. Feed back (substansi, metode, cerita lapangan, dsb) terhadap modul pelatihan Rencana kerja bulan berikutnya.

Mengembangkan Sistem e–Learning (Pembelajaran Jarak Jauh) Marc J. Rosenberg mendefinisikan e-Learning sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan berbagai macam solusi guna meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Semangat penerapan e-Learning ini semakin tumbuh tatkala dirasakan model pembelajaran atau pelatihan tatap muka – mesti meninggalkan tempat kerja dan berkumpul di satu tempat – dirasakan semakin mahal dan tidak efisien. menerapkan edalam program Learning penanggulangan kemiskinan ini sesungguhnya sudah terbangun sejak lama. Beberapa inisiatif yang telah berjalan antara lain melalui website, milist, email ataupun chatting. Hanya saja pemanfaatannya belum optimal. Semangat

Berangkat dari kondisi tersebut, program penanggulangan kemiskinan ini sejak tahun 2008 akan mulai bersungguh-sungguh

Manfaat e-Learning • Berbagai kemudahan, baik dalam mengelola intangible asset yang dimiliki perusahaan, mengimplementasikan knowledge sharing, internalisasi dan sosialisasi kebijakan perusahaan, hingga implementasi corporate knowledge management; • Percepatan komunikasi dengan calon peserta pelatihan, karena sebelum proses pelatihan dimulai calon pembelajar sudah bisa mengetahui dan mempelajari materi yang akan diajarkan, tanpa batasan waktu dan tempat. • Bagi manajemen, monitoring staf dalam proses pembelajaran akan lebih mudah dan cepat, serta kemajuan kompetensi dapat dipantau secara transparan. • Mendukung produktivitas kerja, karena fleksibilitas tempat dan waktu. • Konsistensi dan kepastian konten pembelajaran secara utuh. • Efisiensi biaya pelatihan, baik yang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian hari. • Meningkatkan ragam pembelajaran bagi setiap individu karyawan, sesuai dengan kebutuhan mereka. • Membantu proses coaching yang lebih baik. 21

menerapkan e-Learning secara bertahap meluas terhadap semua konsultan. Untuk tahun 2008, eLearning akan mulai diterapkan pada Komunitas Belajar Konsultan Nasional. Harapannya, terjadi

‘efek bola salju’ terhadap komunitas belajar konsultan lainnya baik di masa sekarang maupun mendatang.

Mekanisme penerapan e-Learning dalam Komunitas Belajar Konsultan Nasional dirancang sebagai berikut. • Tim Capacity Building di KMP berperan sebagai service provider, terutama memproduksi learning object (modul/materi belajar) yang dapat diakses gratis oleh siapapun, terutama anggota Komunitas Belajar Konsultan Nasional. Dengan bahan dasar learning object ini, para anggota komunitas belajar konsultan nasional dapat mengembangkan bahan belajar (mengedit atau memperkaya) sesuai kebutuhan pengembangan kapasitas diri, konsultan lain, pemerintah maupun masyarakat. Untuk memastikan kualitas pengembangan bahan belajar dan upaya memperkaya learning object, setiap pengembangan bahan belajar dikirim kembali ke service provider. • Setiap anggota harus memiliki rencana pembelajaran perseorangan, sebagai satu upaya untuk memusatkan usaha-usaha pembelajaran di masa datang sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, minat dan gaya belajar setiap individu. • Secara berkala dua bulan sekali – berselang dengan pertemuan tatap muka di Jakarta – anggota komunitas belajar konsultan nasional mengikuti e-Learning pengembangan kapasitas rutin atau pelatihan tertentu. Di akhir proses belajar, akan dilakukan evaluasi untuk menilai peningkatan kapasitas peserta belajar dan keefektifan bahan belajar. • Penerapan e-Learning ini terhadap anggota komunitas belajar konsultan nasional menggunakan reward dan punishment. Akan dikembangkan sistem penilaian yang akan berkaitan langsung dengan sistem penilaian kinerja. Bagi yang telah mengikuti pelatihan tertentu melalui eLearning dan ujiannya lulus, akan mendapat poin tertentu. Sebaliknya, kalau tidak mengikuti pelatihan melalui e-Learning yang telah disyaratkan, penilaian kinerja akan menurun dan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pekerjaan. • Penerapan e-Learning ini mensyaratkan ketersediaan infrastruktur baik di Jakarta maupun provinsi. E-Learning juga membutuhkan proses sosialisasi dan internalisasi budaya belajar mandiri. Karena itu dibutuhkan dukungan penuh dari pengelola program baik dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia, manajemen pelatihan maupun dukungan dana.

SINERGI PEMBELAJARAN

Tim CB Jakarta

Komunitas Belajar Nasional

Komunitas Belajar Konsultan Nasional CB Specialist & Trainer

Komunitas Belajar Perkotaan

Komunitas Belajar Konsultan Propinsi

Korkot & atau Askorkot

Komunitas Belajar Kelurahan

Komunitas Belajar Konsultan Kota/Kab SF



Faskel

22

8. KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGEMBANGAN KAPASITAS Untuk memastikan komitmen pembelajaran ini tercapai secara terencana, PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan struktur berjenjang tim capacity building sebagai berikut. Tim Capacity Building KMP

Capacity Building Spec. Provinsi

Trainers KMW

Pemandu Nasional Lokasi lama

Pemandu Nasional Lokasi baru

Faskel Lokasi lama

Faskel Lokasi baru

BKM, Relawan Masyarakat

Pemandu Nasional Pemda

Pemerintah Daerah & Stakeholder

a. Tim Capacity Building KMP Tanggung jawab utama tim capacity building KMP adalah memastikan proses pembelajaran di semua level berjalan sesuai rencana. Untuk itu, tim ini berwenang : (1) melakukan monitoring evaluasi, sebagai satu proses untuk melihat dan memikirkan kembali rencana dan proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran; (2) mengembangkan skenario dan tools pembelajaran baru (modul pelatihan, media komunikasi, dsb) untuk mengakselerasi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Tim capacity building KMP akan dipimpin oleh 1 orang manager capacity building, yang akan membawahi 4 bidang (peran) : (1) manajemen pelatihan; (2) knowledge management; (3) pengembangan media komunikasi pembelajaran; dan (4) manajemen data dan evaluasi pembelajaran.

23

PERAN 1

Manajemen pelatihan

TUGAS • • • • •

2

Knowledge Management

• • • •

3

Pengembangan media komunikasi pembelajaran

• • • •

4

Manajemen data dan evaluasi

• • •

Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas pelaku program Merencanakan proses pengembangan kapasitas pelaku program Melaksanakan/memonitoring pelaksanaan pengembangan kapasitas Meng-evaluasi kemajuan pengembangan kapasitas Mengorganisir & memperkuat pemandu nasional. Mengembangkan & mendiseminasikan modul pengembangan kapasitas. Mengembangkan & mendiseminasikan training kit Mereproduksi hasil pembelajaran lapangan Mengembangkan pengetahuan baru untuk memperkuat kapasitas pelaku program sesuai dengan tantangan perkembangan lapangan. Mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi massa Mengembangkan aktivitas dan media sosialisasi dan komunikasi massa Mengembangkan & mendiseminasikan media bantu pengembangan kapasitas Memonitoring dan mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi dan komunikasi massa Mengembangkan sistem dan instrument monitoring evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas. Mengembangkan database penilaian kemajuan belajar pelaku program Mengelola website pengembangan kapasitas

PERSONIL • •

1 orang Tenaga Ahli (TA) 2 orang sub TA

• •

1 orang TA 3 orang sub TA knowledge development

• • •

1 orang TA 1 orang designer grafis 1 orang ilustrator

• •

1 orang sub TA 1 orang asisten

b. Tim Capacity Building KMW Tim capacity building KMW bertanggungjawab atas proses pembelajaran di wilayah kerjanya (proses pembelajaran tingkat kota dan kelurahan). Sesuai hierarkhi, tim ini memberikan laporan pertanggung jawaban tugasnya kepada tim capacity building KMP. Seperti halnya tim capacity building KMP, tim capacity building KMW juga berwenang untuk melakukan monitoring evaluasi proses pembelajaran tingkat kota dan kelurahan, serta mengembangkan skenario dan tools pembelajaran baru sesuai kondisi lapangan. Tugas tak kalah penting, selama ini luput dilakukan, adalah memproduksi hasil pembelajaran lapangan (best practise). Tim capacity building KMW terdiri dari 1 orang capacity building spesialist, 2 orang trainer dan Pemandu Nasional.

24

PERAN

TUGAS

CAPACITY BUILDING SPECIALIST (1 orang/provinsi) 1 Manajemen pelatihan • Melaksanakan/memonitoring pelaksanaan pengembangan kapasitas di wilayah kerjanya. • Meng-evaluasi kemajuan pengembangan kapasitas pelaku program di wilayah kerjanya • Melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi dan komunikasi massa 2 Knowledge Management • Memproduksi hasil pembelajaran lapangan 3 Manajemen data dan evaluasi • Mendokumentasikan hasil monitoring evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas di wilayah kerjanya. TRAINERS (2 – 3 orang/KMW) 1 Memandu/memfasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas

2

Knowledge Management

PEMANDU NASIONAL 1 Memandu/memfasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas 2 Knowledge Management

• •

•

Memandu pelatihan, coaching. Mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kapasitas spesifik/suplemen pelaku program di wilayah kerjanya. Mengembangkan & mendiseminasikan modul spesifik/suplemen untuk pengembangan kapasitas pelaku program di wilayah kerjanya berdasarkan learning material dari website pelatihan. Memproduksi hasil pembelajaran lapangan

•

Memandu pelatihan, coaching.

•

Memproduksi hasil pembelajaran lapangan

•

REFERENSI 1. Tim Partnership for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP), Memberdayakan Masyarakat dengan Mendayagunakan Telecenter, 2007. 2. Tim Partnership for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP), Mengelola Program Infomobilisasi, 2007. 3. ACCESS dan Pembelajaran yang Berkelanjutan 4. Rahardjo, Toto, et, al., Pendidikan Populer : Panduan Pendidikan untuk Rakyat, Read Books, 2001.

25

KERANGKA LOGIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Lampiran

INDIKATOR TUJUAN Mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan SASARAN Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya secara bersama-sama.

KOMPONEN 1 PENGEMBANGAN KOMUNITAS BELAJAR MASYARAKAT, PEMERINTAH & SWASTA OUTPUT 1 Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK atau KBD) terbentuk dan berfungsi sebagai institusi pengembangan kapasitas (pembelajaran) mandiri masyarakat, pemerintah daerah & swasta. 1.1

26

Pedoman teknis pengembangan KBK dibuat dan dilaksanakan

ALAT VERIFIKASI

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Pemda menerapkan model pembangunan partisipatif. Capaian manfaat program penanggulangan kemiskinan efektif terhadap masyarakat miskin dan perempuan yang terpinggirkan

Lurah/kades menyatakan komitmen untuk penanggulangan kemiskinan. Jumlah dan kualitas relawan kemiskinan Kegiatan bersama masyarakat, swasta dan pemerintah daerah. Seluruh fasilitator kelurahan mampu menggunakan pedoman

ASUMSI

Laporan pelaksanaan kegiatan KBK

Laporan pertemuan bulanan faskel

Masyarakat menerima pendampingan PNPM Pemda bersedia bekerjasama dengan PNPM

teknis untuk memfasilitasi pengembangan & memonev KBK 1.2

Lokakarya penyusunan pedoman teknis pengembangan KBK Pengembangan KBK/KBD di setiap kelurahan/desa dampingan program

Jumlah & kualitas relawan Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di masyarakat difasilitasi oleh relawan

1.3

Identifikasi relawan-relawan kemiskinan di setiap kelurahan/desa Pelatihan relawan Coaching pelaksanaan siklus aktivitas PNPM Mandiri Perkotaan bagi para relawan Fasilitasi pelaksanaan siklus aktivitas PNPM Mandiri Perkotaan oleh para relawan Pelatihan lurah/kades Pendampingan rutin faskel ke KBK untuk memonitoring dan memberikan bantuan pelaksanaan rencana pengembangan kapasitas KBK mampu menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan PJM Pronangkis Kelurahan/Desa Coaching penyusunan rencana pengembangan kapasitas (coaching KBK) Melakukan diskusi-diskusi pemecahan masalah praktis masyarakat maupun kajian pembangunan desa/kelurahan KBK melakukan penilaian kebutuhan pembelajaran diperbaharui secara rutin untuk mengukur prioritas kebutuhan pengembangan kapasitas KBK membantu BKM mendampingi aktivitas pengembangan kapasitas KSM

Pertemuan rutin mengkaji kondisi desa/kelurahan Kemampuan KSM mengelola kelompoknya

Laporan pelaksanaan kegiatan di masyarakat Laporan perkembangan KBK Laporan pelaksanaan pelatihan/coaching

Notulensi pertemuan belajar Data perkembangan KSM.

27

KBK melakukan monitoring evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan & hasil kegiatan program-program penanggulangan kemiskinan dan program-program pembangunan di wilayahnya 1.4

KBK mampu menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan komunikasi – informasi untuk mendukung pelaksanaan PJM Pronangkis Kelurahan/Desa

Seluruh masyarakat mengetahui dan mendukung adanya program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Laporan pelaksanaan kegiatan

Kepala daerah menyatakan komitmen untuk penanggulangan kemiskinan. Jumlah dan kualitas relawan kemiskinan Kegiatan bersama masyarakat, swasta dan pemerintah daerah. Seluruh koordinator kota mampu menggunakan pedoman teknis untuk memfasilitasi pengembangan dan memonev KBK

Laporan pelaksanaan kegiatan KBP

Laporan pertemuan bulanan korkot

Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan perkembangan kegiatan KBP

Coaching strategi dan rencana pengembangan komunikasi-informasi Pelaksanaan dan monev pengembangan media komunikasi-informasi komunitas OUTPUT 2 Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) terbentuk dan berfungsi sebagai institusi pengembangan kapasitas (pembelajaran) mandiri masyarakat, pemerintah daerah & swasta. 2.1

2.2

Pedoman teknis pengembangan KBP dibuat dan dilaksanakan Lokakarya penyusunan pedoman teknis pengembangan KBP Pengembangan KBP di setiap kota/kabupaten dampingan program

28

Individu-individu yang memiliki pengaruh dalam pembangunan kota/ kabupaten terlibat dalam KBP Jumlah & kualitas relawan Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kota/kabupaten

difasilitasi oleh relawan

2.3

Identifikasi relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten Pelatihan dasar pemda Coaching pengembangan KBP Coaching pelaksanaan siklus aktivitas tingkat kota PNPM Mandiri Perkotaan bagi para relawan Fasilitasi pelaksanaan siklus aktivitas PNPM Mandiri Perkotaan oleh para relawan Pendampingan rutin korkot ke KBP untuk memonitoring dan memberikan bantuan pelaksanaan rencana pengembangan kapasitas. KBP mampu menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten

Seluruh masyarakat mengetahui adanya program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Pertemuan rutin mengkaji kondisi kota/kabupaten Tata kepengurusan Forum BKM kota/kabupaten.

Laporan pelaksanaan kegiatan Notulensi pertemuan belajar Data perkembangan Forum BKM

Pelatihan kebijakan penanggulangan kemiskinan Pelatihan good governance Melakukan diskusi-diskusi kajian pembangunan kota/kabupaten KBP melakukan penilaian kebutuhan pembelajaran diperbaharui secara rutin untuk mengukur prioritas kebutuhan pengembangan kapasitas KBP membantu pengembangan kapasitas Forum BKM kota/kabupaten KBP melakukan monitoring evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan & hasil kegiatan program-program penanggulangan kemiskinan dan program-program pembangunan di wilayahnya

29

2.4

KBP mampu menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan komunikasi – informasi untuk mendukung pelaksanaan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten Coaching strategi dan rencana pengembangan komunikasi-informasi Pelaksanaan dan monev pengembangan media komunikasi-informasi komunitas

Seluruh masyarakat mengetahui dan mendukung adanya program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Laporan pelaksanaan kegiatan

OUTPUT 3 Komunitas Belajar Nasional (KBN) terbentuk dan berfungsi sebagai institusi pembelajaran program-program penanggulangan kemiskinan.

Individu-individu pemerintahan pusat dan stakeholder nasional yang peduli terhadap persoalan kemiskinan. Pertemuan berkala untuk memproduksi atau memperbaiki konsep dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pembelajaran program-program dibawah payung PNPM Mandiri.

Laporan pelaksanaan kegiatan Tulisan lesson learned pelaksanaan program

Lesson learned aktivitas lapangan Feed back terhadap rancangan program

3.1

Pengembangan KBN Lokakarya pengembangan KBN Studi lapangan KBN Diskusi-diskusi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan program pembangunan lainnya. KOMPONEN 2 PENGEMBANGAN KOMUNITAS BELAJAR INTERNAL KONSULTAN OUTPUT 1 Komunitas Belajar Konsultan Kelurahan/Desa berfungsi sebagai ruang pembelajaran Tim

30

Tulisan lesson learned lapangan Tulisan masukan

Kesediaan pelaku program-program dibawah payung PNPM Mandiri untuk belajar bersama

1.1

1.2

Faskel.

Feed back terhadap modul pelatihan/coaching

Pengembangan kapasitas terus menerus terhadap Tim faskel

Aktivitas program berjalan sesuai rancangan program

Lesson learned aktivitas lapangan Kemajuan aktivitas lapangan Rencana pengembangan kapasitas Rencana kerja bulan berikutnya. Feed back terhadap modul pelatihan/coaching untuk relawan

Laporan pertemuan bulanan

Lesson learned aktivitas lapangan Feed back terhadap rancangan program Feed back terhadap modul pelatihan/coaching

Tulisan lesson learned lapangan Tulisan masukan terhadap rancangan program dan atau modul. Laporan perkembangan program

Pelatihan berkala untuk fasilitator kelurahan Coaching pelaksanaan siklus aktivitas tingkat kelurahan/desa Pertemuan belajar bulanan

terhadap rancangan program dan atau modul. Laporan perkembangan program

Pertemuan belajar bulanan internal Tim Faskel

2.1

2.2

OUTPUT 2 Komunitas Belajar Konsultan Kota/ Kabupaten berfungsi sebagai ruang pembelajaran bagi Tim faskel, korkot dan askorkot.

Pengembangan kapasitas terus menerus terhadap Tim Korkot

Aktivitas program berjalan sesuai rancangan program

Lesson learned aktivitas lapangan Kemajuan aktivitas lapangan Rencana pengembangan kapasitas Rencana kerja bulan berikutnya. Feed back terhadap modul

Pelatihan dan coaching berkala untuk Korkot & Askorkot Pertemuan belajar bulanan


31

pelatihan/coaching untuk relawan Pertemuan belajar bulanan antara Tim Faskel dengan korkot dan askorkot

3.1

4.1

4.2

OUTPUT 3 Komunitas Belajar Konsultan Provinsi berfungsi sebagai ruang pembelajaran korkot/askorkot dan CB Spesialist provinsi serta trainer daerah. Pertemuan belajar bulanan Pertemuan belajar bulanan antara korkot/askorkot dan CB Spesialist provinsi serta trainer daerah.

Lesson learned aktivitas lapangan Rencana pembelajaran individual Feed back terhadap modul pelatihan/coaching


OUTPUT 4 Komunitas Belajar Konsultan Nasional berfungsi sebagai ruang pembelajaran CB spesialit provinsi, trainer daerah serta Tim CB Jakarta Pertemuan belajar bulanan Pertemuan belajar bulanan antara CB spesialit provinsi, trainer daerah serta Tim CB Jakarta. e-Learning Pertemuan belajar virtual

Lesson learned aktivitas lapangan Rencana pembelajaran individual modul pelatihan/coaching


Minimal 5 orang pemandu nasional berkualitas tiap kota/kabupaten

Database pemandu

KOMPONEN 3 PENGEMBANGAN PEMANDU NASIONAL OUTPUT 1 Pemandu nasional konsultan 1.1

32

Peningkatan jumlah dan kualitas Pemandu nasional konsultan lokasi lama dari konsultan lokal. Pemilihan dari konsultan yang potensial

Membuat dan melaksanakan training of trainer berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi Pendampingan dan pelatihan yang terus menerus OUTPUT 2 Pemandu nasional pemda. 3.1

Minimal 5 orang pemandu nasional berkualitas tiap kota/kabupaten

Database pemandu

Peningkatan jumlah dan kualitas Pemandu nasional dari aparatur pemerintahan daerah. Pemilihan dari aparat pemda yang potensial Membuat dan melaksanakan training of trainer berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi Pendampingan dan pelatihan yang terus menerus

33

Modul 2 Topik: Strategi Pelatihan Komunitas

Peserta memahami dan menyadari: Strategi pengelolaan pelatihan di komunitas

Memahami strategi mengelola pelatihan

2 Jpl ( 90 ’)

Bahan Bacaan: 1. 2.

• Kerta Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • LCD • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

34

Memahami Strategi Pengelolaan Pelatihan 1) Sampaikan kepada peserta bahwa saat ini kita akan berdiskusi mengenai strategi pengelolaan pelatihan atau coaching di masyarakat. 2) Tayangkan dan presentasikan Media Bantu – Strategi Pengelolaan Pelatihan. Beri kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak dipahami dengan baik. 3)

Tutup diskusi dengan menyampaikan kembali beberapa kesimpulan.

Begitu Pelatihan partisipatoris menjadi pilihan, maka pilihan itu akan membawa konsekuensi terhadap konsep, bentuk maupun proses pelatihan yang akan dilaksanakan. Salah satu akibat penting adalah menyangkut persepsi diri fasilitator dihadapan peserta. Dalam pelatihan partsipatoris, peserta pelatihan tidak ditempatkan sebagai “objek pelatihan” yang akan “digurui” oleh fasilitator. Sebaliknya fasilitator bukanlah “guru” yang dianggap tahu segalanya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memfasilitasi agar peserta terlibat dalam mendisain dan menetapkan tujuan pelatihan mereka. Setelah tujuan pelatihan disepakati, langkah berikutnya adalah menurunkan tujuan pelatihan ke dalam kurikulum pelatihan. Dalam kurikulum ditetapkan apa tujuan dari masing-masing kegiatan belajar, bagaimana mencapainya dan berapa waktu dibutuhkan untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu menetapkan media dan teknik pelatihan yang akan digunakan dalam proses belajar. Fasilitator juga perlu memikirkan dan merencanakan sumber daya apa sajakah yang tersedia untuk membantu peserta mencapai tujuan belajar mereka? Misalnya saja, fasilitator haus mengetahui siapa siapa saja orang (narasumber) yang perlu berdiskusi dengan peserta. Dalam hal memberikan bahan bacaan kepada peserta, fasilitator harus memikirkan sejak awal, kapan dan dalam kesempatan apa bahan bacaan itu mungkin akan dibaca oleh peserta. PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan pelatihan berjenjang dan bergerak maju sesuai dengan pencapaian transformasi sosial melalui tahapan implementasi program. Sebagai satu stimulan belajar, maka seiring perjalanan waktu intervensi pelatihan harus semakin berkurang seiring semakin mapannya proses pembelajaran di masing-masing komunitas.

35

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

36

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

37

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

38

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

39

Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

Strategi Pengembangan Kapasitas

Recommend Documents