PENJELASAN II FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

PENJELASAN II FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS 2.1. Fasilitasi Dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), masyarakat difasilitasi atau dipandu oleh Fasilitator. Fasilitasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, diperlukan cara atau teknik fasilitasi. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara kreatif yang tidak mengabaikan ketentuan, prinsip, dan mekanisme program. 2.1.1. Fungsi dan Kemampuan Fasilitator Secara umum, pelaku proses fasilitasi sering disebut fasilitator. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, dan aparat berperan sebagai fasilitator dari luar masyarakat sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat, mereka dipahami sebagai pendamping masyarakat. Tugas dan peran fasilitator dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah menjadi pendamping proses pemberdayaan masyarakat. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah tenaga profesional yang bertugas memfasilitasi proses kemandirian dan kedaulatan masyarakat dalam pembangunan dengan melibatkan stakeholder melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Kedaulatan masyarakat berarti bahwa pengelolaan program pembangunan dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat melalui proses demokrasi. Peran Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah membantu proses yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan mereka. Terkait dengan one village one plan, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat bertugas memfasilitasi terjadinya koordinasi antarprogram di wilayah kerjanya. Sedangkan Pendamping Lokal, Kader Pemberdayaan Masyarakat, serta seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan. Pendamping masyarakat dituntut memandirikan para Kader Pemberdayaan dan pada waktu tertentu harus siap mundur dari perannya. 2.1.1.1. Fungsi Fasilitator Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, seorang fasilitator perlu menyadari dan memahami empat fungsi kuncifasilitator di masyarakat, yaitu:

Penjelasan II : Fasilitasi dan Pelatihan

1

1. Fungsi Penyadaran Fungsi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat terbagi menjadi dua fungsi utama: a) Mengembangkan komunikasi dialogis • Membangun relasi sosial, • Membangun jejaring kemitraan, • Membangun solidaritas sosial. b) Memberikan motivasi • Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk menuju kondisi hidup yang lebih baik, • Merancang perubahan kehidupan masyarakat. 2. Fungsi Pembelajaran a) Mengembangkan proses pembelajaran, b) Mengembangkan profesionalisme fasilitator. 3. Fungsi Pelembagaan/Pengorganisasian a) Pengorganisasian masyarakat • Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan, • Memperkuat posisi tawar, agar suara masyarakat lebih didengar oleh pemerintah daerah. b) Melakukan mediasi • Meningkatkan akses antarpemangku kepentingan, • Mengelola konflik di tengah masyarakat. c) Menciptakan sistem sosial yang dinamis • Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat, • Mengembangkan kontrol sosial, • Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. 4. Fungsi Pengembangan Kemandirian/Otonomi/Kedaulatan Memfasilitasi pembaruan di masyarakat: • Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat, • Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/sektor kegiatan. 2.1.1.2.

Kemampuan Fasilitator Fasilitator adalah tenaga profesional yang disediakan oleh program untuk mendampingi masyarakat dalam mencapai tujuan


2

program. Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi diatas maka seorang fasilitator perlu dibekali dan memiliki beberapa kemampuan, antara lain: A. Kepemimpinan Seorang fasilitator juga akan menjalankan fungsi kepemimpinan di masyarakat sehingga mereka seharusnya memiliki kapasitas untuk membuka visi, membimbing, memberi motivasi, menggerakkan sekaligus berperan sebagai mediator antarwarga masyarakat danpihak lain yang diperlukan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkankepemimpinan, antara lain dengan: a. menambah pengetahuan melalui berbagai pelatihan, b. belajar sendiri dengan banyak membaca buku, c. banyak menimba atau mempelajari pengalaman dari luar (studi banding, seminar-seminar), d. tanggap dan dapat menjabarkan ide-ide, konsep,serta kebijakan, e. melatih diri dengan selalu berpikir kreatif, orisinal, dan selalu berwawasan kedepan—visioner, f. tahan terhadap tekanan dan berjiwa besar dalam menghadapi kritik dari luar. B. Konseptual Yang dimaksud kemampuan konseptual adalah kemampuan menerjemahkan pemikiran dan konsep yang rumit menjadi mudah diterima/dipahami masyarakat serta merangsang lahirnya ide-ide baru untuk perubahan yang positif. C. Komunikasi Kemampuan komunikasi yang dibutuhkan adalah: a. Kemampuan menyampaikan pesan atau informasi Fasih dan jelas dalam menyampaikan pesan, informasi, ide, atau gagasan kepada masyarakat merupakan syarat mutlak seorang Fasilitator dalam menjalankan proses fasilitasi. Dengan kemampuan itulah, Fasilitator dapat menjelaskan dan memberikan kontribusi kepada anggota dan kelompok masyarakat. b. Menjadi pendengar yang aktif Jika seorang Fasilitator mampu menjadi pendengar yang aktif maka sangat mungkinia tahu apa yang terjadi dan peka terhadap perasaan serta emosi dibalik ungkapan kata yang disampaikan oleh masyarakat. Hal itu merupakan dasar pengambilan sikap dan tindakan terbaik untuk dilakukan. Untuk menjadi pendengar yang baik dan aktif,


3

diperlukan suatu pengendalian emosi atau perasaan diri, serta sikap untuk bisa menghargai setiap pendapat dan gagasan yang disampaikan masyarakat. c. Bertanya secara efektif dan terarah Bertanya secara efektif akan memudahkan seorang Fasilitator untuk belajar dan mengerti apa yang terjadi sekaligus dapat memberi pemahaman untuk dapat memilih dan menemukan alternatif tindakan. Bertanya efektif dan terarah dapat dilakukan jika Fasilitator telah menguasai dan memahami program yang disampaikan. d. Kemampuan dalam pengembangan masyarakat Beberapa kemampuan yang termasuk dalam kelompok ini adalah: i) Mengenal isu-isu lokal.Seorang Fasilitator perlu memahami benar serta menghayati isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan sehingga tahu apa yang harus dan bisa dilakukan oleh masyarakat. ii)

Kemampuan identifikasi. Kemampuan mengidentifikasi potensi, masalah, hambatan, dan fenomena yang ada di masyarakat merupakan awal dan bekal seorang Fasilitator untuk melakukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan ini diperlukan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar program berjalan optimal.

iii) Kemampuan analitis. Dengan menggunakan kemampuan analitis, seorang Fasilitator dapat mengurai dan mengkaji masalah, menyusun berbagai alternatif penyelesaian serta membuat prakarsa kreatif dan kontekstual dalam upaya pemberdayaan. iv) Adaptasi partisipatif. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, harapan, dan karakteristik masyarakat merupakan bekal yang sangat positif bagi kegiatan fasilitasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat berupa keterlibatan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan, serta dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan program. Di sisi lain, keberadaan masyarakat menuntut Fasilitator untuk dapat melibatkan pemikiran dan aksi mereka agar dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan program.


4

v)

Berpandangan positif ke depan (visioner). Diharapkan para Fasilitator selalu berpandangan secara positif dalam banyak hal sehingga tidak mudah terjebak pada pengambilan posisi dalam setiap masalah secara sebagian-sebagian dan hanya didasarkan pada kepentingan sesaat/jangka pendek, tetapi segala sesuatu harus dipandang secara utuh berdasar pada tujuan yang jauh ke depan.

vi) Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan teknis. Kerap kali “dengan kata” saja dirasa tidak cukup karena akan selalu ada tuntutan bukti dan tindakan nyata. Begitupun dengan masyarakat, seorang Fasilitator dituntut untuk melakukan sesuatu yang nyata sebagai wujud sebuah pernyataan serta bukti keberadaan dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Untuk itu, Fasilitator perlu memiliki kemampuan teknis sebagai berikut: (a) pengetahuan dan kemampuan tentang bagaimana sesuatu harus dikerjakan, (b) keahlian di bidangnya dan berpengalaman, (c) pemahaman akan ketentuan/peraturan yang berlaku, (d) mampu mengendalikan proses pelaksanaan pekerjaan, (e) kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi tugas operasional, (f) memiliki daya tahan, kesanggupan, ketekunan, dan keuletan dalam menyelesaikan tugas. vii) Kemampuan menjalin hubungan sosial dan antarmanusia.Seorang Fasilitator harus memiliki kapasitas untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan rekan kerja, berkaitan dengan bagaimana memperlakukan dan berinteraksi dengan mereka serta menempatkan mereka dengan prinsip kesetaraan. 2.1.2. Proses Fasilitasi di Masyarakat Terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam memfasilitasi masyarakat melakukan suatu program. 2.1.2.1.

Tahap Identifikasi dan Penjajakan Awal


5

Proses awal dari fasilitasi yang harus dilakukan Fasilitator adalah menemukenali masyarakat. Pengenalan tersebut mencakup pemahaman tentang kondisi permasalahan, potensi yang dimiliki serta lingkungan sosial, ekonomi, dan budayanya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap program pemberdayaan. Bagi Fasilitator yang biasanya berasal dari luar lokasi penerima program, tahap ini sangat penting dan sangat membantu kelancaran dalam menjalankan tugastugasnya. Identifikasi wilayah dapat dilakukan melalui kunjungan ke desa-desa untuk melakukan pengamatan maupun mewawancarai masyarakat guna mengetahui kondisi, potensi, serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Pada tahap ini,Fasilitator dapat sekaligus memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci yang berpengaruh, serta menjelaskan keberadaan dirinya sebagai seorang fasilitator yang akan membantu masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan. A. Cakupan Penjajakan Awal A.1.Kegiatan penjelasan umum Kegiatan ini memberikan penjelasan umum tentang prinsip dan tata cara penyelenggaraan kegiatan. Penjelasan tersebut diberikan mulai dari kecamatan, desa/kelurahan, RW sampai kelompok komunitas, terutama kepada: • Aparat kecamatan, • Aparat pemerintah desa/kelurahan dan pengurus lembaga komunitas di lingkungan desa, • Aparat RW dan pengurus lembaga komunitas ditingkat dusun/RW, • Tokoh masyarakat serta perwakilan kelompok komunitas.


6

Tujuan Identifikasi/Penjajakan Awal: a. Menemukan permasalahan dan hubungan antarmasalah yang ada di tingkat RT, RW, dan desa serta memahami arah kecenderungan perubahan yang berlangsung didalamnya. b. Menyusun kriteria untuk menetapkan prioritas penanganan masalah dengan perhitungan peluang dan daya dukung pembangunan terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kriteria yang disusun menjadi masukan dalam menyusun prioritas penanganan masalah secara berjenjang serta menyusun rencana penataan kawasan desa. c. Menyusun prioritas penanganan masalah dan mengembangkan program pembangunan pada skala dusun/RW secara realistis dan terukur yang akan dilaksanakan pada jangka pendek, menengah, dan panjang (sekaligus sebagai bahan untuk kegiatan Menggagas Masa Depan Desa/MMDD) dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang akan dilaksanakan oleh masyarakat melalui lembaga yang ditunjuk. d. Menyusun aturan main dan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga serta penentuan instansi atau pelaku terkait dalam penanganan masalah. e. Menyusun rencana detail penanganan program jangka pendek dan menengah desa yang meliputi aspek teknis, mobilisasi sumber daya dan mekanisme pelaksanaan pembangunan, pengelolaan fisik, pemantauan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan. f. Menetapkan standar proposal kegiatan di desa/kelurahan.

Hasil yang diharapkan: a. Keluaran yang diharapkan dari tahap ini adalah sejumlah data dan informasi langsung tentang kondisi umum di dusun, desa/kelurahan, dan kecamatan. b. Sejumlah data dan informasi langsung tentang masalah kemiskinan di dusun, desa/kelurahan, serta kecamatan. c. Lembaga-lembaga dilingkungan dusun/RW dan desa/kelurahan, para tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok ditingkat kecamatan memiliki gambaran umum tentang prinsip-prinsip dan tata cara penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan di dusun, desa, dan antardesa.

A.2. Pembentukan tim pelaku Tim pelaku yang dimaksud adalah para calon kader/KPMD/K. Pembentukan tim pelaku dilakukan di tingkat RW/komunitas. Kegiatan ini dilakukan di tingkat RW/komunitas dan dengan wawancara semi terstruktur terhadap warga yang diusulkan oleh aparat maupun komunitas.


7

Tujuan dari pembentukan tim pelaku adalah: • tersosialisasinya gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan, • terbentuknya tim Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (selanjutnya disingkat KPMD/K) di setiap dusun/RW, • diperolehnya gambaran umum kondisi masyarakat.

Catatan Khusus: 1. Sebelum melakukan penjajakan mengetahui gambaran umum terutama yang berkenaan dengan bersangkutan, seperti tradisi/adat, struktur sosial masyarakat.

awal, Fasilitator sebaiknya perlu kondisi dusun/desa/kecamatan, aspek-aspek khas dari masyarakat budaya, kebiasaan, pola perilaku,

2. Pada tahap awal, masyarakat umumnya cenderung menilai PNPM Mandiri Perdesaan sebagai “bantuan dan masyarakat tinggal pakai”. Oleh karena itu, Fasilitator perlu secara jelas dan bertahap menerangkan, secara formal maupun informal, tentang pembangunan yang bersifat top down dan bottom up, dengan contoh-contoh nyata dan mudah dipahami. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan hal-hal yang pernah terjadi di lingkungan dusun/desa sendiri berkenaan dengan dua pendekatan pembangunan tersebut. 3. Jika Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) telah terbentuk, sebaiknya terdapat agenda acara untuk mengkaji tanggapan atas perkembangan lapangandalam pertemuan berkala tim pelaku. Pembahasan dilaksanakan dengan mengaitkan perkembangan lapangan dan prinsip-prinsip serta tata cara penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal itu untuk mempertajam pemahaman dari anggota tim pelaku, baik yang berkenaan dengan prinsip dan tata cara kegiatan maupun tentang kondisi komunitas itu sendiri serta tentang kemungkinankemungkinan langkah pemecahan/pendekatan kepada warga. 4. Fasilitator dan KPMD/K perlu mencermati tingkat keterlibatan setiap anggota tim pelaku dalam kegiatan. Selain itu, KPMD/K pun perlu mengembangkan hubungan lebih mendalam melalui intensitas komunikasi dengan para anggota. Hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kondisi saling mengenal--saling percaya dalam tim.


8

B. Langkah-langkah Penjajakan Awal Dari tujuan kegiatan diatas, tahap penjajakan awal dilaksanakan dalam langkah-langkah yang meliputi: B.1. Persiapan Langkah persiapan ini merupakan titik tolak dari keempat langkah selanjutnya. Artinya, hasil dari langkah ini digunakan pada langkah pengenalan dan penjajakan awal di tingkat desa, pengenalan dan penjajakan awal di tingkat dusun, pengenalan dan penjajakan awal di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta pembentukan tim pelaku. i) Tujuan Memastikan kesiapan tim Fasilitator dalam menjalankan kegiatan penjajakan awal dan pengenalan awal kepada masyarakat. ii) Hasil yang diharapkan (a) Produk Teknis: • Panduan pengumpulan data sekunder dan observasi langsung tentang masyarakat yang bersangkutan (akan dijelaskan dalam Buku Saku Fasilitator tentang Cara Menyusun Data Sekunder dan Observasi), • Kerangka acuan wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan data dan informasi serta untuk menjajaki mitra potensial yang akan menjadi tim pelaku, • Memastikan kesiapan timFasilitator dalam menjalankan kegiatan penjajakan awal dan pengenalan awal kepada masyarakat. (b)


Kondisi yang diharapkan pada tahap ini Tim Fasilitator berhasil menyusun panduan pengambilan data sekunder dan observasi langsung, serta kerangka acuan wawancara dengan masyarakat sehingga secara psikologis,tim Fasilitator merasa siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya dalam rangka pengenalan dan penjajakan awal.

9

Langkah-langkah kegiatan  Menyusun jenis data dan informasi yang dibutuhkan, mencakup: data warga miskin dan rumah tangga miskin, sarana dan prasarana dasar yang ada di dusun/desa dan kondisi serta penggunaannya, data tentang ekonomi (pendapatan rumah tangga keluarga miskin, penggolongan status sosial ekonomi, tingkat pengangguran, jenis-jenis lapangan pekerjaan yang ada di dusun/desa/kecamatan, potensi ekonomi yang bisa dikembangkan), tataguna lahan, kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan, kecamatan, potensi desa/kelurahan, dan RW/dusun, Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan/Perkotaan (RTRKP).  Pengelompokan jenis data yang dibutuhkan di tingkat desa/kelurahan, dusun/RW, dan kelompok komunitas, meliputi: • Tempat (sumber) memperoleh data, • Cara (metodologi) memperoleh data, seperti wawancara semiterstruksur, dokumen/arsip yang ada di sumber data, dan pengamatan langsung.  Menyusun kerangka acuan wawancara semi-terstruksur yang terdiri atas: • Kerangka acuan wawancara untuk mengumpulkan data yang dipadukan dengan penjelasan umum tentang prinsip dan tata cara penyelenggaraan kegiatan, • Kerangka acuan wawancara untuk menjajaki calon mitra potensial yang akan menjadi tim pelaku kegiatan RW/Komunitas.

Catatan Fasilitator:  Tim Fasilitator harus menyadari bahwa panduan wawancara yang disusunnya bersifat terbuka dan fleksibel. Artinya, panduan tersebut tidak kaku, harus memberi kemungkinan untuk berkembang sesuai kondisi di lapangan.  Kegiatan persiapan ini juga mempunyai makna khusus kepada Fasilitator dan tim KPMD/K. Bagaimanapun, penjajakan awal merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim. Biasanya muncul kekakuan dan ketegangan pada diri individu maupun tim KPMD/K dalam keseluruhan tahap persiapan yang sangat penting artinya bagi kesiapan psikologis tim.  Untuk memudahkan pekerjaan, Fasilitator dan tim KPMD/K dapat mengelompokkan jenis data yang dibutuhkan dalam suatu matriks atau bagan.


10

B.2. Pelaksanaan: Pengenalan dan penjajakan awal di tingkat Dusun/RW Langkah ini menekankan upaya tim Fasilitator untuk memahami secara umum kondisi dan gambaran dusun/RW yang bersangkutan, serta menjajaki dan melakukan upaya-upaya awal dalam pembentukan tim pelaku. i) Tujuan (a) Tersosialisasinya gambaran awal dan umum tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di antara aparat dusun/RW dan para pengurus lembaga-lembaga di lingkungan dusun/RW, serta para tokoh masyarakat di tingkat dusun/RW, (b) Diperolehnya gambaran umum kondisi setiap dusun/RW. ii) Hasil yang diharapkan (a) Produk Teknis: • Sejumlah data dan informasi langsung tentang kondisi umum setiap dusun/RW, • Sejumlah data dan informasi langsung tentang masalah PNPM Mandiri Perdesaan setiap dusun/RW. (b) Kondisi yang diharapkan terjadi pada tahap ini adalah: • Lembaga-lembaga di lingkungan dusun/RW, para tokoh masyarakat tingkat dusun/RW, serta perwakilan kelompok di setiap dusun/RW memiliki gambaran umum tentang prinsipprinsip dan tata cara penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, • Aparat dusun/RW, para tokoh masyarakat di tingkat dusun/RW, serta perwakilan kelompok di setiap dusun/RW bersedia menindaklanjuti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan membentuk tim pelaku kegiatan PNPM di setiap dusun/RW.


11

Langkah-langkah kegiatan  Mengumpulkan dokumen/arsip yang dibutuhkan dari lembaga dusun/RW, untuk mendapatkan data sesuai acuan yang direncanakan pada langkah persiapan.  Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan aparat dusun/RW, pengurus lembaga di lingkungan dusun/RW, dan tokoh masyarakat.  Meminta nama dan identitas warga yang dapat menjadi narasumber kunci, narasumber pilihan, serta warga yang dapat dijadikan tim pelaku.  Melakukan pengamatan langsung di lokasi dusun/RW tersebut untuk mendapatkan penguatan dan penajaman atas pemahaman yang sudah diperoleh dari data-data sekunder. Catatan Fasilitator: Biasanya,sering terjadi dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan di masyarakat sehingga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pada langkah ini, baik aparat dusun/RW, pengurus lembaga di lingkungan dusun/RW maupun tokoh masyarakat, sebagian besar kaum laki-laki. Akibatnya, muncul keengganan kaum perempuan untuk terlibat pada proses selanjutnya. Hal ini kurang menguntungkan dalamproses tahapan fasilitasi kegiatan berikutnya. Oleh karena itu,tim KPMD/K sebaiknya mencermati hal ini dan mulai mencoba mencari peluang-peluang yang dapat dipakai sebagai titik masuk bagi keterlibatan perempuan pada proses dan tahap berikutnya.

B.3. Pelaksanaan: Penjajakan kebutuhan di tingkat kelompok-kelompok di dusun/komunitas. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Nantinya kegiatan ini akan menjadi tumpuan kegiatan pemberdayaan. Jika tim Fasilitator berhasil menampilkan suasana dan citra yang menarik perihal keseluruhan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan di desa/kelurahan, hal tersebut akan menjadi pintu masuk yang menguntungkan bagi berbagai kegiatan dan tahap selanjutnya. i) Tujuan (a) Tersosialisasinya gambaran awal dan umum tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di antara para pejabat, RT, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada di dusun/komunitas, (b) Mendapatkan penajaman atas gambaran umum kondisi setiap dusun/komunitas. ii) Hasil yang diharapkan


12

(a) Produk Teknis • Sejumlah data dan informasi langsung tentang kondisi umum setiap dusun/komunitas dari masyarakat di tingkat kelompok di dusun/komunitas (contohnya kelompok tani dan kelompok peternak). • Sejumlah data dan informasi langsung tentang masalah yang terkait dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan setiap dusun/komunitas dan masyarakat di tingkat kelompok-kelompok di dusun/komunitas. (b) Kondisi yang diharapkan terjadi pada tahap ini adalah: • Aparat RT dan beberapa warga yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada di dusun/komunitas memiliki gambaran umum tentang prinsip-prinsip dan tata cara penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan terkait PNPM Mandiri Perdesaan. • Aparat RT dan beberapa warga yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada di komunitas serta masyarakat pada umumnya bersedia menindaklanjuti kegiatan pengembangan kegiatan yang terkait PNPM Mandiri Perdesaan dengan mendukung tim pelaku di setiap RW. Langkah-langkah kegiatan 





Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan aparat RT, serta beberapa warga yang terpilih dan dianggap mewakili kelompok rumah tangga miskin (RTM) di dusun/komunitas tersebut, Melakukan cek silang terhadap ajuan aparat dusun/RW, pengurus lembaga di lingkungan dusun/RW, dan tokoh masyarakat tentang warga yang dicalonkan menjadi KPMD/K. Meminta nama dan identitas warga yang dapat menjadi KPM-D/K, Melakukan pengamatan langsung secara umum ke Desa/Kelurahan tersebut (dengan cara transek/jelajah lingkungan) untuk mendapatkan penguatan dan penajaman atas pemahaman yang sudah diperoleh dari data-data sekunder.


13

Catatan Fasilitator: Pada saat mewancarai warga, mereka yang akan diwawancarai dipilih secara acak dengan kriteria sebagai berikut.     

Dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dibanding komunitasnya. Mereka biasa disebut narasumber kunci dan kebanyakan dari mereka adalah: Orang luar yang sudah lama tinggal di lingkungan pemukiman tersebut, misalnya guru, dokter, pedagang, atau pendatang lain, Warga yang memiliki kedudukan di tengah komunitas, misalnya pemuka agama, aparat desa/kelurahan, aparat RW, tokoh masyarakat, Warga yang menonjol dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan komunitas, Dianggap mewakili keadaan suatu kelompok yang berada di lingkungan komunitas. Pembagian kelompok tersebut didasarkan atas jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Mereka biasanya disebut narasumber pilihan.

C. Pengenalan dan penjajakan awal di tingkat desa/kelurahan. Walaupun penekanan langkah ini ada di tingkat desa/kelurahan, pada praktiknya langkah ini justru dimulai dari tingkat kecamatan. Secara umum, langkah ini berbeda dengan langkah-langkah yang ada pada tahap lainnya karena pada tahap ini tidak dimulai dan bertumpudari bawah ke atas, tetapi dilakukan sebaliknya. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan upaya membuka pintu-pintu struktural. i)

Tujuan (a) Tersosialisasinya gambaran awal dan umum tentang kegiatan pengembangan yang akan dilaksanakan diantara aparat desa/kelurahan dan para pengurus lembaga-lembaga di lingkungan desa/kelurahan serta tokoh masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. (b) Diperolehnya gambaran umum tentang kondisi desa/kelurahan secara keseluruhan.

ii)

Hasil yang diharapkan: (a) Produk Teknis • Sejumlah data dan informasi langsung tentang kondisi umum di tingkat desa/kelurahan,


14

termasuk kondisi kemiskinan yang dihadapi dan RTM. • Sejumlah data dan informasi langsung tentang masalah sarana/prasarana dasar, pendidikan, kesehatan, sosio-ekonomi di tingkat desa/kelurahan. (b) Kondisi yang diharapkan terjadi pada tahap ini. Lembaga-lembaga di lingkungan desa/kelurahan beserta para tokoh masyarakat tingkat desa/kelurahan memiliki gambaran umum tentang prinsip-prinsip dan tata cara penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Langkah-langkah kegiatan   

  

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari kantor kecamatan untuk mendapatkan data sesuai dengan acuan yang direncanakan pada langkah persiapan, Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan aparat kecamatan, Mengumpulkan dokumen/arsip yang dibutuhkan dari kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan data sesuai acuan yang direncanakan pada langkah persiapan dan untuk melengkapi data-data yang belum didapatkan dari dokumen kantor kecamatan, Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan aparat desa/kelurahan dan pengurus lembaga komunitas di lingkungan desa/kelurahan, Meminta nama dan identitas para ketua RW/Kepala Dusun (Kadus) dan tokoh masyarakat, Melakukan pengamatan langsung secara umum ke desa/kelurahan tersebut (dengan cara transek/jelajah lingkungan) untuk mendapatkan penguatan dan penajaman atas pemahaman yang sudah diperoleh dari data-data sekunder.

Catatan Fasilitator: Tim Fasilitator dan KPMD/K sebaiknya menyadari betul bahwa keseluruhan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tersebut, baik pengumpulan data skunder maupun wawancara semi-terstruktur, merupakan upaya awal dalam mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan.


15

2.1.2.2.

Penyebarluasan Informasi dan Pendampingan A. Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Sosialisasi dan penyebarluasan informasi merupakan salah satu tahap awal proses kegiatan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat menyangkut keseluruhan aspek program, yang dilakukan oleh Fasilitator dan Pendamping Lokal maupun KPMD/K. Dengan sosialisasi dan penyebarluasan informasi ini, diharapkanmasyarakat memahami program dan tumbuh kesadaran serta motivasi untuk mendukung dan melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Tujuan: a. Masyarakat memahami secara umum kondisi, masalah, dan potensi lokasi yang meliputi aspek sosio-ekonomi, dan fisik lingkungannya. b. Masyarakat memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. c. Masyarakat bersedia menindaklanjuti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program bidang sarana dan prasarana dasar, pendidikan, kesehatan, sosio-ekonomi, dan Pengembangan Kapasitas.

Proses penyebaran bertahap. 1)

informasi

dapat

dilakukan

secara

Tingkat Desa/Kelurahan i)

Tujuan (a) Masyarakat memahami secara umum kondisi dan masalah serta kondisi sosio-ekonomi yang ada di lingkungannya. (b) Masyarakat memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Masyarakat bersedia menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

ii)

Hasil yang diharapkan: (a) Kesepakatan jadwal pelaksanaan sosialisasi kegiatan tingkat dusun/RW, (b) Adanya umpan balik dan penajaman terhadap temuan lapangan hasil penjajakan awal, (c) Kondisi yang diharapkan, yaitu:


16

• Adanya pemahaman warga tentang kebijakan, prinsip-prinsip, prosedur/tata cara, dan alur kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, serta kesepakatan-kesepakatan antardesa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. • Adanya pemahaman warga masyarakat tentang para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, pembentukan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan, mengelola, serta mengembangkan program di tingkat desa/kelurahan dan RW/dusun. iii) Langkah-langkah kegiatan: (a) Melakukan kajian keseluruhan hasil penjajakan awal dan masing-masing dusun/komunitas (RW) sebagai kesatuan hasil. (b) Mendapatkan dan membuat beberapa kesimpulan umum dari hasil-hasil penjajakan awal tersebut, misalnya tentang kesamaan kondisi beberapa jenis kegiatan bidang sarana dan prasarana, rata-rata tingkat sosio-ekonomi masyarakat, serta jenis mata pencaharian yang dominan. Hal ini perlu karena bingkai pikiran fasilitator tentang keseluruhan hasil-hasil penjajakan awal dari semua dusun/komunitas akan sangat membantu dalam memandu peserta pertemuan untuk menemukan pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Bersama tenaga KPMD/K melakukan persiapan presentasi materi sosialisasi, yang meliputi: • Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, Pengembangan Kapasitas, simpan pinjam untuk kelompok perempuan/SPP); prinsip-prinsip, tatacara, dan aturan kegiatannya. • Informasi tentang berbagai program pemerintah lainnya, baik yang datang dari lintas sektor di dalam Pemda maupun dari pihak ketiga, seperti swasta, LSM, dan lembaga sosial lainnya. • Pembentukan lembaga masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pengelolaan, serta


17

•

•

• •


pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat pengelola dan program di tingkat desa/kelurahan; pentingnya proses, tahapan, tatacara, dan alur kegiatannya. Melakukan pembagian tugas di antara tim, meliputi siapa yang akan membantu persiapan pertemuan, menyajikan hasil-hasil penjajakan tim, mencatat berbagai pertanyaan dan usulan yang muncul terhadap hasil analisis temuan lapangan, mengamati keseluruhan jalannya pertemuan serta mencatat proses dan hasilnya. Memfasilitasi tim KPMD/K untuk mempersiapkan presentasi hasil-hasil penjajakan awal, misalnya penyiapan bagan potensi dan masalah bidang sarana/prasarana, kesehatan,pendidikan, sosio-ekonomi, dan lingkungan alam dalam gambar-gambar besar yang siap ditampilkan dalam forum; menentukan alur topik presentasi, mempersiapkan alat tulis pendukung. Menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertemuan. Bekerja sama dengan desa/kelurahan dalam menyelenggarakan pertemuan untuk membahas:  Pengertian, kebijakan, prinsip-prinsip, prosedur, dan alur kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, serta konteks kegiatan pertemuan ini dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan.  Proses, tahapan, tata cara, dan alur kegiatan pemilihan serta pembentukan pelaku-pelaku di tingkat desa dan kecamatan serta keterlibatan lembaga masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan, mengelola serta mengembangkan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa/kelurahan dan dusun/komunitas.  Hasil analisis temuan-temuan lapangan penjajakan awal dari masing-masing dusun/komunitas, termasuk didalamnya adalah pengkajian ulang, seperti memeriksa kembali hasil analisis,

18

tanggapan, penambahan,pengurangan beberapa informasi serta analisisnya, dan perumusan ulang hasil analisis.  Pentingnya pengembangan bidang sarana prasarana, sosial dan ekonomi, kesehatan, pendidikan untuk mengantisipasi hasil analisis tersebut.  Kesepakatan jadwal sosialisasi kegiatan tingkat dusun/RW/komunitas.

2) Kegiatan Tingkat di Dusun/RW i) Tujuan: (a) Masyarakat memahami secara umum kondisi dan masalah sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, lingkungan serta kondisi sosio-ekonomi yang ada di lingkungannya. (b) Masyarakat memahami latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip, mekanisme dan prosedur, serta jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Masyarakat bersedia secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. ii) Hasil yang diharapkan: (a) Keluaran yang diharapkan, yaitu: (1) Kesepakatan jadwal pelaksanaan pertemuan tingkat RW/dusun, (2) Adanya perwakilan warga/masyarakat RW, pengurus lembaga di lingkungan RW, aparat RW, perangkat dusun (Kadus), dan tokoh masyarakat untuk menjadi anggota tim pemetaan sosial dusun/RW dan survei data dasar, (3) Adanya umpan balik dan penajaman terhadap temuan lapangan. (b) Adanya pemahaman warga tentang kebijakan, prinsipprinsip, tata cara/prosedur, dan alur kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. iii) Langkah Kegiatan: (a) Bersama Tim Fasilitator melakukan persiapan presentasi materi sosialisasi yangmeliputi: (1) Jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sarana/prasarana,


19

kesehatan, pendidikan, sosio-ekonomi, prinsipprinsip, tata cara, dan alur kegiatannya. (2) Pemilihan calon para pelaku dan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan terlibat dalam merencanakan, melaksanaan, mengelola, dan mengembangkan pembangunan bidang sarana/prasarana permukiman dan lingkungan di tingkat desa/kelurahan dan RW/komunitas; pentingnya proses, tahapan, tata cara, dan alur kegiatannya. (b) Melakukan pembagian tugas diantara Tim Fasilitator, meliputi siapa yang akan membantu persiapan pertemuan, menyajikan hasil-hasil penjajakan tim, mencatat pertanyaan dan usulan yang muncul terhadap hasil analisis temuan lapangan, mengamati seluruh jalannya pertemuan, serta mencatat proses dan hasilnya. (c) Memfasilitasi tim KPMD/K untuk mempersiapkan presentasi hasil penjajakan awal, misalnya menyiapkan bagan hasil pemetaan potensi dan masalah sarana/prasana, kesehatan, pendidikan, sosio-ekonomi dalam gambar besar yang siap ditampilkan dalam forum, menentukan alur topik presentasi, mempersiapkan alat tulis pendukung. (d) Menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertemuan sosialisasi. (e) Menyelenggarakan pertemuan yang membahas kerjasama dengan lembaga RW dan dusun, meliputi: • Pengertian, prinsip-prinsip, prosedur/tata cara, dan alur kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam PNPM MandiriPerdesaan serta konteks kegiatan pertemuan ini dalam kaitannya dengan kegiatan. • Proses, tahapan, tata cara, alur kegiatan pemilihan KPMD/K, dan pembentukan tim yang akan merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta mengembangkan program. • Hasil analisis temuan lapangan penjajakan awal dari masing-masing RW/dusun, termasuk didalamnya adalah pengkajian ulang, seperti memeriksa kembali hasil analisis, tanggapan, penambahan, pengurangan beberapa informasi serta analisisnya, dan perumusan ulang hasil analisis. • Pentingnya pengembangan program bidang sarana/prasaran, kesehatan, pendidikan, sosioekonomi, dan Pengembangan Kapasitas untuk mengantisipasi hasil analisis tersebut. • Menyepakati perwakilan dari utusan RW/dusun, pengurus lembaga di lingkungan RW, RT, serta


20

•

tokoh masyarakat untuk menjadi tim pemetaan dan pendataan dasar (baseline survey). Mengevaluasi pertemuan bersama KPMD/K yang meliputi: hasil pertemuan, proses pertemuan, dan partisipasi peserta pertemuan.

3) Tingkat Kelompok/Komunitas i) Tujuan: (a) Masyarakat memahami secara umum kondisi, potensi, dan masalahnya serta kondisi sosial ekonomi yang ada di lingkungannya. (b) Masyarakat memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. (c) Masyarakat bersedia menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. ii) Hasil yang diharapkan: (a) Keluaran yang diharapkan, yaitu: • Kesepakatan jadwal pelaksanaan pertemuan untuk membentuk tim pemetaan dan survei data dasar. • Adanya perwakilan komunitas menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan tingkat ekonomi untuk menjadi tim pemetaan. • Adanya umpan balik dan penajaman terhadap temuan lapangan hasil penjajakan awal. (b) Kondisi yang diharapkan, yaitu: • Adanya pemahaman warga tentang prinsip-prinsip, tata cara, dan alur kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Adanya pemahaman warga tentang pembentukan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan, mengelola, sertamengembangkan kegiatan di tingkat desa/kelurahan, dusun, dan RW/komunitas. iii) Langkah-langkah Kegiatan: (a) Bersama dengan tim melakukan persiapan presentasi materi sosialisasi yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan sarana-prasarana, kesehatan, pendidikan, sosio-ekonomi, prinsip-prinsip, tata cara, dan alur kegiatannya. (b) Pembentukan perangkat lembaga masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan pembangunan,serta mengelola kegiatan di tingkat


21

(c)

(d)

(e) (f)

desa/kelurahan dan RW/komunitas; pentingnya proses, tahapan, tata cara, dan alur kegiatannya. Melakukan pembagian tugas diantara pelaku, meliputi siapa yang akan membantu mempersiapkan pertemuan, menyajikan hasil-hasil penjajakan tim, mencatat berbagai pertanyaan dan usuan yang muncul terhadap hasil analisis temuan lapangan, mengamati keseluruhan jalannya diskusi, serta mencatat proses dan hasilnya. Memfasilitasi KPMD/K untuk mempersiapkan presentasi hasil-hasil penjajakan awal, misalnya menyiapkan bagan potensi dan masalah bidang kegiatan serta gambar-gambar besar yang siap ditampilkan dalam forum, menentukan alur topik presentasi, mempersiapkan alat-alat tulis pendukung. Menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertemuan. Menyelenggarakan diskusi bersama dengan lembaga RT dan komunitas lainnya yang berpengaruh untuk membahas: • Pengertian, prinspi-prinsip, dan alur kegiatan pembentukan perangkat pemberdayaan masyarakat, serta konteks kegiatan pertemuan ini dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. • Proses, tahapan, tata cara, dan alur kegiatan pemilihan serta pembentukan tim-tim pelaku dan perangkat lembaga masyarakat. Tim pelaku dan perangkat lembaga masyarakat tersebut merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta mengembangkan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa/kelurahan dan RW/komunitas. • Hasil analisis temuan-temuan lapangan penjajakan awal dari masing-masing komunitas, termasuk di dalamnya adalah pengkajian ulang, seperti memeriksa kembali hasil analisis, tanggapan, penambahan, pengurangan beberapa informasi serta analisisnya, dan perumusan ulang hasil analisis. • Pentingnya pengembangan bidang kegiatan untuk mengantisipasi hasil analisis tersebut. • Menyepakati perwakilan dari komunitas berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan tingkat ekonomi untuk menjadi tim pemetaan sosial dan survei data dasar.


22

• Menyepakati jadwal pertemuan pembentukan tim pemetaan sosial dan survei data dasar di tingkat kelompok. • Mengevaluasi pertemuan bersama tim yang meliputi: hasil pertemuan, proses pertemuan, dan partisipasi peserta pertemuan.

Catatan Fasilitator: Fasilitator perlu memahami dengan baik beberapa pokok tentang proses sosialisasi sebagai berikut:  Sosialisasi adalah proses yang tidak hanya dilakukan pada awal, tetapi suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan.  Sosialisasi dan kegiatan penyebaran informasi perlu direncanakan dengan baik (agenda, topik, paket informasi yang didesain dengan baik, sasaran, dan waktunya) agar lebih efektif. Penjajakan kebutuhan informasi perlu diadakan sebelumnya.  Sosialisasi bukan sekadar “memberitahu” suatu informasi, melainkan juga proses penyadaran diri, membangun kesadaran kritis dari masyarakat, dan membuka akses informasi. Sehubungan dengan itu, proses sosialisasi bukan diawali dengan informasi baru dari luar (tidak tiba-tiba menjelaskan program baru), melainkan membahas permasalahan hidup masyarakat terlebih dulu/berangkat dari apa yang mereka rasakan dan mereka butuhkan, serta kaitannya dengan apa yang akan dijawab oleh Program.  Sosialisasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan perlu dimengerti sebagai proses yang tidak berdiri sendiri, tetapi upaya untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan dengan program lain yang ada. Oleh karena itu, fasilitator perlu menggali informasi tentang program lain yang masuk ke desa/kelurahan dan bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan PNPM Mandiri Perdesaan.

B. Pendampingan B.1. Tujuan Pendampingan: i) mengembangkan kemampuan tokoh masyarakat menjadi perintis, penggerak, dan pelaksana pembangunan. ii) menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan yang dilandasi semangat kebersamaan. iii) mengembangkan kemampuan organisasi/kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.


23

iv) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali dan menghimpun potensi lokal dalam suatu organisasi. v) meningkatkan jumlah pelaku pembangunan oleh masyarakat serta peningkatan keberhasilan dalam pengelolaannya. B.2 . Tahapan Pendampingan i)

Fase Persiapan Persiapan merupakan kegiatan awal guna melakukan pendampingan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok sasaran.Persiapan pendampingan merupakan langkah penting yang sering diabaikan atau kurang mendapatperhatian yang cukup. Akibatnya, banyak kasus pendampingan tidak berjalan dengan baik. Persiapan pendampingan, dari pengalaman selama ini, memberikan sumbangan dalam keberhasilan program pemberdayaan. Adapun langkah-langkah persiapan meliputi: (a) Identifikasi lokasi (data primer dan data sekunder) (b) Melakukan orientasi/sosialisasi dan proses pemahaman kegiatan kepada kelompok sasaran. (c) Identikasi kebutuhan pendampingan/fasilitasi(needs assessment): bentuk/jenis pendampingan/fasilitasi. (d) Kaji ulang/analisis hasil needs assessment (apa dan siapa melakukan kegiatan apa). (e) Penetapan arah program kegiatan. (f) Perumusan tindakan (pilihan metode yang digunakan, waktu yang tepat, sumberdaya yang diperlukan). (g) Merumuskan indikator keberhasilan pendampingan partisipatif. (h) Penetapan standar teknis (aturan main) operasional. (i) Penyusunan rencana program pelaksanaan. (j) Merancang proses pendampingan (jadwal, tempat, waktu, materi, dan pemeran). (k) Pembentukan tim pelaksana kegiatan. (l) Pembekalan teknis kepada tim pelaku di setiap tingkatan (dusun, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi). (m) Penyusunan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.


24

(n) Penyusunan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem pengendalian kegiatan. ii)

Fase Pelaksanaan Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan perencanaan yang telah dirumuskan pada tahap persiapan. Kegiatannya adalah: (a) Menyampaikan posisi dan perannya sebagai Fasilitator dalam masyarakat (tidak mengambil keputusan, masyarakat yang berperan utama, serta batasan lainnya yang tidak akan dilakukan oleh Fasilitator). (b) Menjelaskan fase pelaksanaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (aparat desa/pemerintah daerah, tim koordinasi kecamatan/kabupaten, dan instansi terkait). (c) Memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan mekanisme penggalian gagasan. (d) Memfasilitasi penentuan skala prioritas berdasarkan proposal masyarakat, mekanisme dan prosedur penyerapan serta pemanfaatan dana, mekanisme pelaksanaan kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui. (e) Memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan sistem monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara partisipatif. (f) Memfasilitasi perumusan mekanisme penanganan dan pengaduan masyarakat. (g) Memfasilitasi proses penyusunan sistem pemeliharaan dan pengelolaan pembangunan pascaprogram. (h) Memfasilitasi sistem evaluasi pelaksanaan kegiatan. (i) Menjaga proses (pengendalian) dan aturan main agar sesuai dengan kesepakatan bersama (tetap partisipatif, tidak ada dominasi, ada kerjasama yang baik, agar tercapai tujuan yang diharapkan). (j) Mencatat proses pelaksanaan yang berlangsung (permasalahan, solusi, kekuatan, dan kelemahan). (k) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk mengukur tingkat pencapaian (indikator yang sudah disepakati).

iii) Pasca-Pendampingan Pada kegiatan ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:


25

(a) Menginformasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang terkait. (b) Mengevaluasi kegiatan pendampingan/fasilitasi (keberhasilan dan kegagalan) terhadap pendayagunaan: sumberdaya, metode, teknik yang digunakan, dan kelompok sasaran (kemampuan dan kaderisasi). (c) Merumuskan perbaikan program pendampingan/fasilitasi. (d) Merencanakan tindak lanjut (siklus pembelajaran yang terus-menerus). B.3. Refleksi/Evaluasi Hasil Setelah melalui berbagai tahapan di atas, ajaklah masyarakat untuk mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menemukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

Enam Kesalahan Pendampingan yang Sering Terjadi 1. Kegiatan pendampingan dilakukan, tetapi hanya formalitas. Hal ini mungkin terjadi karena Fasilitator kurang berkomitmen pada metode pemberdayaan masyarakat. 2. Fasilitator secara sengaja ataupun tidak sengaja mendorong masyarakat untuk menerima pendapat atau saran Fasilitator sendiri. 3. Menggurui karena Fasilitator merasa lebih tahu. 4. Fasilitator terlalu pasif, tidak mau mengganggu pemikiran orang. Mungkin kurang percaya diri atau mungkin takut disebut “intervensi”. 5. Menghakimi, terlalu cepat mengambil kesimpulan, kurang sabar. Fasilitator tidak memberi waktu cukup untuk berdialog dan membahas alternatif. Fasilitator tidak bisa menerima kesalahan atau kekurangsempurnaan pekerjaan yang dilakukan orang desa/masyarakat sehingga langsung diambil alih kembali olehnya. 6. Fasilitator tidak mengembangkan diri sendiri. Tidak memperdalam ilmu pendampingan/fasilitasi ataupun belajar ilmu baru. Akibatnya, pendampingan/fasilitasi yang dilakukan akan formal, kaku, dan monoton, sebab tidak kaya perspektif, metode, dan pendekatan.

Catatan Fasilitator: Untuk lebih memperdalam pemahaman tentang Pendampingan, silakan baca Panduan Pendampingan yang sudah ada.


26

2.1.3. Fasilitasi dalam Pertemuan Masyarakat Salah satu bentuk aktivitas masyarakat dalam mengikuti PNPM Mandiri Perdesaan adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah di tingkat kelompok, dusun, desa, dan antardesa atau kecamatan. Pertemuan-pertemuan masyarakat ini akan difasilitasi oleh Fasilitator Desa dan/atau Fasilitator Kecamatan serta Pendamping Lokal. 2.1.3.1.

Fungsi dan Peran Seorang Fasilitator (1) Menyampaikan tujuan dan memandu jalannya pertemuan. (2) Memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapat. (3) Memandu peserta dalam mengambil keputusan.

2.1.3.2.

Faktor-Faktor Fasilitasi yang Perlu Diperhatikan (1) Penguasaan materi yang akan disampaikan. (2) Penguasaan terhadap karakteristik dan tipe peserta yang hadir. (3) Teknik komunikasi: a. Penampilan; pakaian tidak mencolok, rapi, dan disesuaikan dengan peserta yang hadir. b. Gunakan bahasa yang sederhana (kalau bisa bahasa setempat) sehingga mudah dimengerti. c. Jangan terlalu cepat ketika berbicara. d. Perlu pengaturan kekuatan suara, sesuaikan dengan kondisi tempat atau ruangan, yang penting bisa didengar semua peserta. e. Gunakan contoh-contoh yang sering terjadi sehari-hari sebagai analogi untuk menjelaskan suatu konsep. f. Beri kesempatan peserta untuk bertanya. g. Bersikap netral, tidak boleh memihak satu orang atau kelompok tertentu saja. h. Jangan memaksakan ide atau gagasan sendiri atau memengaruhi peserta untuk mengikuti ide-idenya. i. Tidak diperkenankan membuat keputusan sendiri. (4) Teknik penanganan konflik

2.1.4. Fasilitasi untuk Evaluasi Kegiatan Evaluasi merupakan cara untuk menilai hasil kegiatan fasilitasi yang dicapai. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Dengan evaluasi, Fasilitator dan masyarakat bisa mengetahui kendala-kendala yang kita hadapi dalam menyelenggarakan pertemuan.Dan yang lebih penting, masyarakat dapat mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum. Langkah-langkah menyelenggarakan evaluasi (1) Siapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi. (2) Bukalah kegiatan evaluasi dengan menanyakan perasaan dan pendapat warga terhadap pertemuan yang telah dilakukan.


27

(3) Ajaklah warga untuk menyepakati hal-hal yang akan dievaluasi. (4) Ada beberapa hal yang sebaiknya dijadikan bahan evaluasi: - Apakah tujuan diadakannya pertemuan tercapai? - Kalau tujuan tidak tercapai, apa yang membuat tujuan itu tidak tercapai? - Kendala-kendala apa yang ditemukan selama mempersiapkan dan melaksanakan pertemuan? - Apakah kerja sama di antara warga berjalan lancar? (5) Buatlah tolok ukur untuk menilai gagal tidaknya kegiatan yang telah dilakukan. Fasilitator dan tim KPMD/K dapat membuat kotak semacam ini: Aspek yang dievaluasi

Rencana

Kenyataan

Penjelasan

Tujuan

Kendala

Kerja sama

(6) Ajaklah kelompok sasaran untuk membuat rencana tindak lanjut. Hasil evaluasi yang telah dilakukan sebaiknya dijadikan pertimbangan dalam membuat rencana tindak lanjut. Dengan demikian, rencana tindak lanjut yang dibuat betul-betul melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan. (7) Mintalah salah seorang warga untuk menuliskan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut yang telah dibuat. Tulisan ini sebaiknya disimpan baik-baik agar warga mudah membacanya kembali jika diperlukan. 2.2

Pengembangan Kapasitas 2.2.1. Umum Pengembangan kapasitas didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakatuntuk menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi berbagai masalah, kebutuhan, isu, dan peluang; memformulasi berbagai strategi untuk mengatasi berbagai masalah, isu, dan kebutuhan tersebut. Selain itu, pengembangan kapasitas memanfaatkan peluang yang relevan, merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakannya secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.


28

Dalam rangka proses tersebut, PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan pendekatan pelatihan terhadap pelaku/fasilitator yang terlibat di dalamnya. Pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Berbagai pelatihan yang dilakukan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari proses Pengembangan Kapasitas sehingga kegiatan pelatihan tersebut harus diikuti dengan kegiatan penguatan lebih lanjut dan tidak berhenti pada pelatihan yang umumnya dilakukan secara klasikal. Di setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, akan terjadi proses transfer pengetahuan dan keterampilan antarpelaku program dan masyarakat sehingga terjadi proses pembelajaran. Pendekatan pelatihan dalam PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan pola pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan metode yang partisipatif. Untuk meningkatkan kualitas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, ada dua jenis strategi pelatihan yang akan digunakan, yaitu: (1) Pelatihan Pra-Tugas Para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat: KPMD/K, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penulis Usulan, Pendamping Lokal, Tim Verifikasi, dan Unit Pengelola Kegiatan sebelum menjalankan tugasnya akan mendapat pelatihan terlebih dulu. Pelatihan bagi mereka ini lebih banyak dipandu dan diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten. Dengan demikian, Fasilitator Kecamatan dan FasilitatorKabupaten harus mempunyai kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang pelatih. (2) Pelatihan Lanjutan Sebagai bentuk pendampingan dan dukungan teknis di lapangan, Fasilitator dan Konsultan perlu memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangannya kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat. Tambahan pengetahuan dan keterampilan ini dapat diberikan melalui pelatihan lanjutan dengan menggunakan beberapa metode, seperti dengan OJT (on-the-jobtraining), IST (in-service-training), kaji silang, asistensi, focus group disscussion (FGD), pembimbingan individu untuk penanganan masalah, curah pendapat, simulasi. Model Pelatihan Lanjutan diberikan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaansambil menjalankan tugastugasnya. Pelatihan ini dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dengan waktu dan materi yang sangat bervariasi untuk setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan demikian, Fasilitator dan konsultan dituntut dapat memperkirakan kebutuhan materi yang perlu disampaikan dalam pelatihan lanjutan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat. Dalam pelatihan lanjutan ini, Fasilitator dituntut memahamidasar-dasar desain pelatihan sederhana, terutama dalam melakukan pengkajian kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsi kader atau pelaku masyarakat dampingannya.


29

METODE PENGEMBANGAN KAPASITAS LANJUTAN 1.

In-Service Training (IST)

2.

In-Service Training adalah pelatihan yang diselenggarakan pada setiap kesempatan untuk melatih sekelompok peserta selama pelaksanaan tugas. IST dapat dilakukan pada saat rapat bulanan atau mengumpulkan sebagian orang untuk diberikan tambahan pemahaman/keterampilan, misalnya cara mengisi format evaluasi. Konsultan/Fasilitator dalam melakukan In Service Training seharusnya menyiapkan rencana pelajaran seperti halnya pelatihan resmi lainnya, tidak hanya bertanya, “Akan belajar apa?” Dalam pelaksanaan IST, semua aturan pelatihan berlaku, yaitu partisipasi peserta, cara bertanya, kualitas alat peraga, kualitas suara, kendala ruangan, kualitas bahan, kesempatan praktik, pemberian umpan balik, sikap positif, pemberian contoh, dan lain-lain. On-the-Job-Training (OJT) OJT dilaksanakan di tempat kerja dan biasanya dilakukan untuk tim kecil atau untuk masyarakat setempat. OJT dilakukan saat kunjungan kerja berdasarkan kebutuhan lokalsehinggaOJT merupakan bentuk Pengembangan Kapasitas yang menyesuaikan kebutuhan pada saat dibutuhkan atau tidak direncanakan. OJT lebih sering dilakukan apabila ditemukan adanya kegiatan yang belum dikerjakan dengan baik, misalnya pemasangan batu pengunci untuk jalan Telford yang belum sempurna. Proses OJT cukup sederhana, yaitu terdiri dari empat langkah: 1. Menyiapkan orang yang akan dilatih (agar peserta bersedia belajar), 2. Pelatih memberikan contoh, 3. Peserta diminta untuk praktik langsung, 4. Tindak lanjut (umpan balik dan pembimbingan, jika perlu). Tentu saja, sebelum pelatihan dimulai, pelatih telah memikirkan urutan pekerjaan, hal-hal yang harus diperhatikan, dan cara mengukur keberhasilan.


30

3.

Studi Banding Studi banding adalah proses berkunjung ke tempat lain untuk mempelajari hal baik maupun buruk dari lokasi yang dikunjungi untuk dapat dijadikan dasar perbaikan di lokasi sendiri. Contoh: Sebelum memulai konstruksi jalan, sekelompok masyarakat pergi ke desa lain untuk melihat contoh jalan yang baik (atau yang jelek), agar bisa menjadi pertimbangan dalam pekerjaan mereka. Studi banding dapat dilakukan untuk hal teknis maupun nonteknis,hal-hal objektif maupun subjektif. Contohnya, datang ke desa yang sangat bersemangat dalam hal pemeliharaan, belajar ke lokasi yang lembaga masyarakatnya berfungsi secara optimal meski tanpa dampingan Fasilitator atau yang lainnya.Fasilitator yang merencanakan studi banding harus menyiapkan pertanyaan yang mendukung penggalian informasi secara maksimal sehingga dapat diperoleh pelajaran dari kunjungan tersebut.Karena studi banding bukan sekadar jalan-jalan, kelebihan/kekurangan lokasi studi banding harus dipastikan terlebih dulu agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

4.

Kaji Silang (Cross-Visit) Untuk memperkaya pengalaman kelompok dampingan,Fasilitator dapat memfasilitasi metode belajar kaji silang (cross-visit). Pada saat kaji silang, sejumlah orang dapat mengunjungi lokasi lain untuk mempelajari hasil kelompok lain. Perbedaan kaji silang dengan Studi Banding adalah pada Kaji Silang, kelompok pengunjung sekaligus menilai kualitas pekerjaan kelompok yang dikunjungi dan memberikan umpan balik kepada mereka. Pada lain kesempatan, kelompok yang semula dikunjungi menjadi kelompok pengunjung dan dapat menilai serta memberi umpan balik kepada kelompok yang dikunjuginya. Tujuancross-visit tidak hanya untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, tetapi juga menambah pengalaman sebagai pemeriksa.Pengalaman ini diharapkan dapat membantu mereka menilai pekerjaan sendiri.

5.

Pembimbingan Individu untuk Mengatasi Masalah Pembimbingan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul di lapangan, terutama terhadap orang lapangan yang belum dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya. a. Memberi umpan balik, termasuk penjelasan mengapa kegiatan ini diperlukan, dan permintaan untuk memperbaiki kinerja. c. Memberi umpan balik netral, termasuk menanyakan alasan kurang optimal dalam bertugas, meminta perubahan spesifik, dan tawaran bantuan untuk perbaikan kinerja. d. Apabila hasil belum memuaskan, kita melakukan analisis pembimbingan, yaitu mencari faktor penyebab kinerja rendah. Terdapat 16 jenis faktor yang perlu dipikirkan sendiri, termasuk Rewards & Punishment, faktor luar, kompetensi, dan kepentingan kegiatan dalam pandangan orang yang bersangkutan. Teridentifikasinya faktor penyebab rendahnya kinerja dapat dimanfaatkan untuk melakukan langkah berikutnya.


31

e.

6.

Mengadakan pertemuan pembahasan dan pembimbingan secara empat mata untuk menyepakati adanya masalah, identifikasi alternatif solusi, dan menyepakati rencana aksi (action plan). Rencana aksi dilakukan oleh orang yang dinilai bermasalah, sedangkan Fasilitator harus selalu mengamati dan memberikan umpan balik.

Pembimbingan Individu untuk Menyampaikan Ilmu Baru Pada saat tertentu, Fasilitator harus melakukan transferinformasi kepadaindividu.Proses ini dimungkinkan terjadi di lapangan atau di tempat lainnya. a. Fasilitator memberikan motivasi kepada peserta sehingga peserta mau dan mampu belajar untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri.Fasilitator mendorong peserta untuk mampu berpikir mandiri sehingga peserta mampu mencari informasi sendiri (tidak bergantung pada informasi yang disampaikan Fasilitator). b. Fasilitator membantu peserta melakukan antisipasi terhadap berbagai masalah yang kemungkinan muncul. c. Fasilitator memberi umpan balik terhadap kinerja, tanpa menimbulkan efek negatif terhadap yang diberi umpan balik. f. Fasilitator selalu berpikir positif terhadap dampingannya, serta mampu mendorong individu yang didampinginya untuk berpikir positif. g. Fasilitator harus menjaga status peserta di hadapan masyarakat atau rekan kerjanya. h. Fasilitator dalam melakukan pembimbingan harus memperhatikan ketepatan waktu. i. Fasilitator dapat menyampaikan pentingnya fungsi-fungsi individu yang didampingi/dibimbing bagi masyarakat dan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki harus dibagikan kepada masyarakat. j. Fasilitator menjadi contoh baik bagi peserta dampingan.

7.

Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) Focus Group Discussion adalah pembahasan kelompok yang dibatasi topiknya agar topik tersebut menjadi pokok bahasantunggal. Jumlah anggota bervariasi, tetapi dalam konteks fasilitator, FGD dilakukan dalam satu kelompok besar, misalnya seluruh anggota KPMD, seluruh BPD, seluruh tim pemantauan, dan sebagainya. Topik yang dibahas bisa ditentukan oleh Fasilitator atau dalam kasus tertentu, dapat diputuskan oleh kelompok.Topik bahasan sebaiknya yang memicu perbedaan di antara anggota kelompok diskusi dengan alokasi waktu yang cukup agar dapat dilakukan penyimpulan oleh kelompok diskusi. Fasilitator diskusi harus mampu mengelola waktu dan kesempatan bagi seluruh anggota sehingga semuanya dapat berpartisipasi atau tidak ada dominansi dari seseorang/kelompok kecil.

8.

Simulasi Simulasi adalah suatu percobaan, di mana seseorang atau sekelompok orang bermain dalam peran atau memerankan diri sebagai orang/jabatan lain.Simulasi dilakukan agar peserta lebih memahami kendala dalam melakukan hal-hal yang


32

disimulasikan. Untuk membuat simulasi yang efektif, aturan dan ketentuan harus dipahami oleh seluruh pemain peran sehingga dapat dihayati kesulitan/kendala pada saat memainkan peran tersebut.Setelah proses simulasi selesai harus dilakukan evaluasi atau refleksi untuk dapat dibahas bersama dan diambil pelajarannya. 9.

Curah Pendapat Kegiatan ini digunakan untuk merangsang dan menunda penilaian. Biasanya digunakan untuk masalah yang tidak terlalu umum dan tidak terlalu sempit.Kalau masalah sempit, peserta langsung terlalu spesifik. Berikut aturan pelaksanaan curah pendapat: a. Fasilitator mengelola pelaksanaan curah pendapat agar partisipasi selalu terjaga. b. Semua peserta boleh menyampaikan pendapatnya yang kemudian ditulis di papan tulis. c. Pendapat yang ditulis, tidak dinilai dan tidak boleh dikritik. d. Semua gagasan diterima, walaupun kelihatan tidak tepat. e. Gagasan yang dicari adalah gagasan yang efektif bukan sekadar gagasan baru. f. Boleh menggunakan seluruh teknik Berpikir ke Samping. Fasilitator boleh menyarankan teknik tertentu guna mencari gagasan baru. g. Kelompok optimal terdiri dari 6 sampai 15 peserta. h. Perlu adanya pembatasan waktu, pada umumnya 30 menit. i. Tempat disusun agar tampak “khusus” sehingga menarik minat peserta curah pendapat. j. Peserta tidak boleh bertele-tele dalam menyampaikan pendapatnya. k. Peserta tidak boleh mengembangkan gagasan yang sudah diusulkan. l. Seluruh peserta wajib menyumbangkan gagasan, bahkan tak terkecuali Fasilitator.

2.2.2. Jenis Pelatihan untuk Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Masyarakat

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan kegiatan Pengembangan Kapasitas bagi pelaku masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan ini didanai melalui dana BLM Kegiatan (dulu disebut DOK Pelatihan Masyarakat). Dana BLM Kegiatan tersebut bersifat stimulan sehingga pelaksanaan Pengembangan Kapasitas ini ke depan dapat dilaksanakan mandiri oleh masyarakat secara swadaya maupun dengan dukungan pemerintah daerah. Pelatihan ini diberikan kepada para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jenis-jenis pelatihan untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagaimana terurai di bawah ini.


33

2.2.2.1.

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (1) Pelatihan Pra-Tugas a. Tujuan: Pelatihan bagi KPMD/K bertujuan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan KPMD/K dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengelola PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tahapan. b.

Waktu: 7 (tujuh) hari efektif.

c.

Peserta: Seluruh KPMD/K sekecamatan.

d.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK dibantu Fasilitator Kabupaten.

e.

Hasil yang diharapkan: i) KPMD/K mengetahui dan memahami latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan, dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang integratif di tingkat desa. ii) KPMD/K memiliki visi sebagai kader pembaru di masyarakat, dan mengetahui serta memahami tugas beserta tanggungjawabnya. iii) KPMD/K menguasai teknik-teknik fasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan desa secara partisipatif dan teknik Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) atau Pengkajian Keadaan Desa (PKD) untuk penyusunan RPJMDes. iv) KPMD/K mempunyai keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri. v) KPMD/K menguasai administrasi dan pelaporan yang diperlukan di tingkat desa/kelurahan. vi) KPMD/K mampu menyusun dan mempunyai rencana kerja untuk melakukan tugas serta tanggungjawabnya.

f.

Materi Pelatihan Paling tidak, materi yang dibahas dalam pelatihan KPMD/K mencakup:


34

i)

ii)

iii)

iv) v)

vi)

vii) viii)

ix)

g.

Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan) sebagai proses pemberdayaan masyarakat (sumber: Petunjuk Teknik Operasional/PTO). Tugas dan tanggung jawab KPMD/K (sumber: Penjelasan 5 PTO, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan). Pengetahuan dan keterampilan sederhana yang berkaitan dengan teknis kegiatan, antara lain: ekonomi, kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan sarana/prasarana (sumber: Penjelasan 4 PTO, tentang Jenis-Jenis Kegiatan). Bagi KPMD/K yang bertanggung jawab terhadap hal teknis, akan diberi tambahan pelatihan khusus yang berkaitan dengan hal-hal teknis oleh FTdan dibantu oleh FT-Kab. Teknik pendataan awal, termasuk pemetaan RTM secara partisipatif, data dasar, dan profil desa. Teknik fasilitasi dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif (lihat Acuan Teknik Fasilitasi Penggalian Gagasan dan Musyawarah Khusus Perempuan), dan fasilitasi MMDD/PKD untuk penyusunan RPJMDes. Teknik Fasilitasi proses PNPM Mandiri Perdesaan/cara pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri. Pengelolaan administrasi, pengisian formulir kegiatan, pengelolaan keuangan, dan evaluasi hasil. Cara-cara pengawasan dan pengendalian kegiatan, termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik (sumber: Penjelasan 7 PTO, tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Penjelasan 8 PTO tentang Penanganan Pengaduan dan Masalah). Cara penyebarluasan informasi (sumber: Penjelasan 1 PTO tentang sosialisasi).

Proses Pelatihan i) Persiapan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Memastikan konsumsi dan akomodasi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada KPMD/K terpilih, memastikan undangan telah tersebar, serta kepastian kehadiran dalam pelatihan.


35

(d) Bertukarpikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


Pelaksanaan, meliputi: (a) Pembukaan pelatihan: sambutan, perkenalan, penjelasan tujuan pelatihan, harapan peserta dalam mencapai tujuan, pengorganisasian kelas, tata tertib, pola ulasan harian. (b) Tes Awal, Rencana Pembelajaran, Pendampingan Kelompok, Evaluasi Harian. (c) Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (d) Memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab KPMD/K, hak dan kewajibannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mulai dari tahap perencanaan kegiatan sampai dengan tahap pelestarian. (e) Memberikan pengetahuan dan keterampilan sederhana yang berkaitan dengan teknis kegiatan, antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sarana/prasarana. (f) Memberikan pengetahuan dan keterampilan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif. (g) Memberikan pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik. (h) Memberikan penjelasan mengenai cara-cara penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat. (i) Memberikan pengetahuan cara koordinasi antarpelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa dan kecamatan serta sistem pelaporannya. (j) Membimbing dan memantau kunjungan lapangan KPMD/K ke setiap desanya untuk:

36

(k) (l) (m)

(n) (o)

• Praktik lapangan mengenai metode/teknik fasilitasi pertemuan masyarakat. • Identifikasi kelompok-kelompok dan pertemuan masyarakat yang ada di desa, serta menemui pengurus kelompok untuk mengetahui jadwal pertemuan yang ada dan rencana pertemuan untuk sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan. Membimbing pembuatan Rencana Kerja Tindak Lanjut sesuai hasil kunjungan lapangan. Membangun sikap dan komitmen keberpihakan kepada masyarakat miskin. Mendorong dan memberikan motivasi kepada KPMD/K untuk bersama-sama bekerja memberdayakan masyarakat desanya. Membuat jadwal pertemuan rutin dengan semua KPMD/K. Ujian Akhir.

(2) Pelatihan lanjutan Tahapan proses pelatihan lanjutan terurai di bawah ini. a. Persiapan, meliputi: i) Setiap kunjungan lapangan, Fasilitator Kecamatan mencatat kesulitan, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi KPMD/K ketika menjalankan tugasnya. ii) Berdasarkan catatan kunjungan lapangan, Fasilitator Kecamatan mengumpulkan KPMD/K untuk membahas hambatan, kesulitan, dan permasalahan yang muncul dan dialami. iii) Dari hasil pembahasan bersama KPMD/K, pastikan terdapat peningkatan keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja KPMD/K. iv) Pastikan waktu pelatihan khusus untuk pendampingan/pembimbingan tugas atau memanfaatkan kegiatan rutin dan tempat pelatihan di dalam/luar ruangan. v) Fasilitator Kecamatan menyusun materi dan bahan yang dibutuhkan serta agenda pelatihannya. vi) Menyiapkan perlengkapan pelatihan dan alat bantu lainnya. b.

Pelaksanaan: Pada waktu pertemuan KPMD/K sekaligus untuk mendapatkan tambahan keterampilan dan pengetahuan, Fasilitator Kecamatan dapat langsung memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Namun, jika materi harus


37

dipersiapkan maka dapat dilakukan lain waktudengan tahapan pelaksanaan, sebagai berikut: i) Memberikan penjelasan tujuan pelatihan. ii) Menyampaikan materi pelatihan sesuai metode dan medianya. iii) Mengadakan praktik lapangan terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan tergantung materi apa yang dilatihkan). iv) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas. v) Menjadwalkan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan keefektifan program.

Catatan Fasilitator:  KPMD/K adalah kader pembaru dan ujung tombak kerja pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Pemilihan KPMD/K merupakan kunci dan titik kritis pertama dalam proses penguatan pelaku di desa.  Sering terjadi, pemilihan KPMD/K tidak dipersiapkan dengan baik oleh Fasilitator Kecamatan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat pada saat MAD. Akibatnya, yang terpilih adalah orang-orang yang “dekat” dengan Kepala Desa, atau orang yang berpengaruh di desa dan tidak memenuhi kriteria sebagai KPMD/K.  Pelatihan apa pun yang diberikan kepada KPMD/K tidak akan efektif jika orang-orang yang terpilih tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Oleh karena itu, tetapkan kriteria dan bahas bersama masyarakat tentang model seleksi dan tujuan pemilihan KPMD/K sebelum acara MAD sehingga ketika terjadi pemilihan dalam MAD, calon-calon yang dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan sudah tersedia.  Pelatihan KPMD/K perlu didesain dan dialokasikan dengan waktu yang cukup, jika dananya tidak cukup, lakukan penguatan-penguatan tambahan melalui IST dan OJT secara berkala.


38

Acuan Teknik Pendampingan Forum Pertemuan a. Persiapan 1. Menentukan tujuan diselenggarakannya pertemuan. Fasilitator dan Tim KPMD/K atau PL perlu berdiskusi dengan kelompok sasaran tentang tujuan pertemuan. Tujuan pertemuan yang jelas akan membantu Fasilitator mengerjakan hal-hal yang diperlukan dalam pertemuan. Tujuan yang jelas juga akan membantu peserta yang diundang untuk memahami maksud diadakannya pertemuan. Untuk menghindari pembuatan tujuan yang muluk-muluk, Fasilitator/Tim KPMD/K dan PL bisa menggunakan SMART: Specific = tidak terlalu luas Measurable = dapat diukur Achievable = dapat dicapai Reasonable = masuk akal Time-bound = ada batasan waktu 2. Menuliskan peserta yang akan mengikuti pertemuan. Peserta yang diundang hendaknya orang yang ada hubungannya dengan tujuan pertemuan.Tujuan yang berbeda tentu menentukan peserta yang berbeda pula. 3. Menentukan di mana dan kapan pertemuan yang dapat mendorong peserta pertemuan hadir. Selain itu, penentuan tempat yang dipilih dapat mendukung ke arah tercapainya tujuan.Jangan sampai memilih tempat yang bising, sulit dijangkau, dan banyak gangguan lainnya. 4. Mengajak kader desa, pendamping setempat, maupun wakil masyarakat untuk terlibat dalam menyusun kepanitiaan yang lengkap beserta tugasnya. Pekerjaan ini akan menjadi mudah kalau ada pembagian kerja. Susunlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pertemuan.Persilakan warga masyarakat dan pihak yang terlibat untuk memilih salah satu pekerjaan dari susunan kerja yang telah dibuat Fasilitator. 5. Menyusun jadwal pekerjaan agar mudah dilihat dan diingat. Caranya, dengan menulis apa pekerjaannya, kapan waktunya, dan siapa penanggungjawabnya. 6. Mempersiapkan alat-alat dan hal lain yang diperlukan dalam pertemuan. Biasanya pertemuan memerlukan alat tulis sehingga apa yang dibicarakan dalam pertemuan tercatat dengan baik. Tak lupa siapkan pula daftar hadir peserta sehingga mereka mudah dihubungi untuk pertemuan selanjutnya. 7. Menyebarkan undangan kepada peserta pertemuan. Biasanya undangan itu disampaikan dengan menggunakan surat undangan. Namun, jika tidak memungkinkan, sampaikanlah undangan itu secara lisan. Sebaiknya undangan disampaikan 1(satu) minggu sebelum acara dimulai.


39

b. Pelaksanaan 1. Apabila di antara peserta belum saling mengenal, lakukan perkenalan terlebih dulu (dengan media permainan atau ice breaking) jika waktunya memadai. 2. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan tujuan diadakannya pertemuan. Penjelasannya diusahakan singkat dan mudah dipahami. Lakukanlah tanya jawab agar peserta pertemuan betul-betul memahami tujuan pertemuan. 3. Membahas waktu dan acara pertemuan kepada peserta pertemuan. Pertemuan itu memang diadakan oleh Fasilitator, KPMD/K, dan/atau PL, tetapi bukan berarti Tim Fasilitator boleh menentukan segalanya. Karena itu, lakukanlah diskusi untuk menyepakati waktu, susunan acara, dan topik pembahasan. Jika topik pembahasan yang disepakati terlalu banyak, sebaiknya pilih topik pembahasan yang paling penting untuk dibahas terlebih dulu. 4. Mendiskusikan topik pembahasan yang telah disepakati. Selama diskusi berlangsung, sebaiknya ada salah seorang peserta yang menjadi penulis notula untuk mencatat secara ringkas topik pembahasan yang sedang didiskusikan. Catatan ini yang akan diberikan kepada peserta pertemuan setelah pertemuan dilakukan. 5. Jika diskusi telah selesai, Tim Fasilitator meminta salah seorang peserta untuk menyimpulkan seluruh pembicaraan yang dilakukan. Jika tidak ada yang bersedia untuk menyimpulkan, Fasilitator bisa mengambil peran untuk menyimpulkan hasil pertemuan.

Hasil dari klasifikasi kesejahteraan dan pemetaan sosial ini selanjutnya digunakan sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas keluarga miskin. 2.2.2.2.

Pelatihan Pendamping Lokal (1) Pelatihan Pra-Tugas Pengorganisasian dan penyelenggaraan pelatihan dikoordinasi oleh Fasilitator Kabupatenyang berkoordinasi dengan Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Pelatihan Pendamping Lokal diikuti oleh seluruh Pendamping Lokal terpilih di seluruh lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten tersebut. Pelatihan Pendamping Lokal diselenggarakan setelah semua kecamatan memiliki Pendamping Lokal terpilih.


40

a.

Tujuan: Pelatihan bagi Pendamping Lokal bertujuan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan Pendamping Lokal dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengelola pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tahapan.

b.

Waktu dan tempat: 5 (lima) hari efektif di Kabupaten.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten.

d.

Hasil yang diharapkan: i) Pendamping Lokal mengetahui dan memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan dan pengintegrasian program pembangunan di tingkat kecamatan. ii) Pendamping Lokal memahami tugas dan tanggung jawabnya. iii) Pendamping Lokal terampil melaksanakan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan. iv) Pendamping Lokal terampil dalam melakukan survei data dasar, penyusunan data warga miskin/RTM, analisis kondisi masyarakat, dan penyusunan rencana kegiatan pendampingan serta fasilitasi. v) Pendamping Lokal mampu memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. vi) Pendamping Lokal mampu memberikan fasilitasi. vii) Pendamping Lokal mampu memberikan bimbingan/supervisi kepada para KPMD/K dan pelaku masyarakat (TPK) untuk kegiatan pemberdayaan, transparansi, dan manajemen. viii) Pendamping Lokal mampu mengelola permasalahan lapangan. ix) Pendamping Lokal mampu membantu masyarakat dalam menuliskan usulan, gambar teknis, RAB, dan bimbingan teknis pembangunan sarana/prasarana. x) Pendamping Lokal mampu membantu penulisan usulan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sarana/prasarana, peningkatan keterampilan, serta mendampinginya. xi) Pendamping Lokal mampu membimbing pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didesa/kelurahan untuk membuat laporan dan mengadministrasikan kegiatan, termasuk dananya. xii) Pendamping Lokal mampu memonitor kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa/kelurahan.


41

xiii) Pendamping mampu memfasilitasi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat dalam mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan penyusunan RKTL. xiv) Pendamping Lokal mampu menyusun laporan dan mengadministrasikan kegiatan pemberdayaan pada PNPM Mandiri Perdesaan. e.

Materi Pelatihan Materi yang diberikan dalam pelatihan Pendamping Lokal, meliputi: i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan dan pengintegrasian program pembangunan di tingkat desa dan kecamatan. ii) Tugas, tanggung jawab Pendamping Lokal, dan komitmennya dalam pengembangan masyarakat. iii) Teknik Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. iv) Identifikasi atau pemetaan sosial dan potensi desa. v) Teknik pemetaan RTM dan baseline survey. vi) Mekanisme penanganan masalah. vii) Strategi penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan. viii) Strategi pengintegrasian program pembangunan. ix) Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat. x) Pengelolaan/manajemen pendampingan. xi) Pengorganisasian masyarakat (community organizing). xii) Teknik mediasi dan advokasi. xiii) Mendesain dan mengelola pelatihan (teknik menyusun kajian kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum dan lesson plan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelatihan). xiv) Agenda kerja rencana tindak lanjut.

f.

Proses Pelatihan Pendamping Lokal i)


Persiapan, meliputi: (a) Berkoordinasi dengan Camat dan PjOK serta pihak lain yang terkait untuk mendapatkan dukungan bagi pelaksanaan pelatihan. (b) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (c) Memastikan konsumsi dan akomodasi peserta. (d) Membuat undangan pelatihan kepada Pendamping Lokal terpilih, memastikan

42

undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (e) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, melakukan penjajakan kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (f) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


Pelaksanaan, meliputi: (a) Pembukaan pelatihan: sambutan, perkenalan, penjelasan tujuan pelatihan, harapan peserta mencapai tujuan, pengorganisasian kelas, tata tertib, pola ulasan/kaji ulang harian. (b) Tes Awal, Rencana Pembelajaran, Pendampingan Kelompok, dan Evaluasi Harian. (c) Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai konsep PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (d) Memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab Pendamping Lokal, hak dan kewajibannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mulai dari tahap perencanaan kegiatan sampai dengan tahap pelestarian. (e) Mengalihkan keterampilan kepada Pendamping Lokal agar mampu membantu masyarakat dalam penulisan usulan, gambar teknis, RAB, dan bimbingan teknis pembangunan sarana/prasarana. (f) Mengalihkan keterampilan kepada Pendamping Lokal agar mampu membantu penulisan usulan kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan serta mendampinginya. (g) Mengalihkan keterampilan kepada Pendamping Lokal agar mampu membimbing pelaku PNPM Mandiri Perdesaan desa/kelurahan untuk membuat laporan dan mengadministrasikan kegiatan, termasuk dananya. (h) Mengalihkan pengetahuan dan keterampilan memfasilitasi pertemuan (pertemuan dengan masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif) perencanaan bersama

43

masyarakat, teknik fasilitasi Menggagas Masa Depan Desa, dan penyusunan RPJMDes serta proses perencanaan reguler (Musrenbang tingkat desa dan kecamatan). (i) Mengalihkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik. (j) Memberikan penjelasan mengenai cara-cara penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat. (k) Membimbing pembuatan rencana kerja tindak lanjut. (l) Menumbuhkan sikap dan komitmen keberpihakan kepada masyarakat miskin. (m) Menumbuhkan motivasi untuk bersama-sama bekerja memberdayakan masyarakat desanya. (n) Ujian Akhir. (2) Pelatihan lanjutan Tahapan proses pelatihan lanjutan terurai di bawah ini. a. Persiapan pelatihan, meliputi: i) Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupatenmengamati dan menilai kinerja Pendamping Lokal, berdasarkan uraian tugas dan kenyataan di lapangan. ii) Fasilitator bertanya kepada Pendamping Lokal mengenai pengetahuan atau keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerjanya. iii) Pada waktu rapat bulanan Fasilitator Kecamatan, catatan penilaian kinerja Pendamping Lokal mengenai kelemahan dan kekurangannya disampaikan untuk dibahas dengan Fasilitator Kecamatanlainnya, apakah ada persamaan dengan kecamatan lain. iv) Bersama Fasilitator Kecamatan lain dan Fasilitator Kabupaten menyiapkan materi yang dibutuhkan. v) Memastikan waktu, tempat, dan jenis pelatihan pelatihan. vi) Mengevaluasi hasil pelatihan untuk menentukan apakah kebutuhan telah dipenuhi. b.

Pelaksanaan Pelaksanan pelatihan lanjutan dapat dilakukan bersamasama untuk semua kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa kecamatan yang berdekatan melaksanakan sendiri di tingkat kecamatan sesuai kondisi daerah maupun jenis keterampilan atau


44

pengetahuan yang dibutuhkan. Tujuan pelatihan juga dijelaskan dalam pelaksanaan tersebut. Proses pelaksanaannya sebagai berikut: i) Menyampaikan materi pelatihan yang dibutuhkan sesuai metode dan medianya (jika dilakukan di kecamatan yang minimal hanya memiliki satu Pendamping Lokal,materi dapat disampaikan sekaligus ketika mereka melaksanakan tugasnya). ii) Mengadakan praktik lapangan terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan tergantung materi apa yang dilatihkan). iii) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas. iv) Menjadwalkan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan keefektifan program. 2.2.2.3.

Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) (1) Pelatihan Pra-Tugas Setelah terpilih dan terbentuk, Tim Pengelola Kegiatan membuat rencana kerja sebagai bagian rencana tindak lanjut musyawarah desa ketiga. Supaya TPK dapat melaksanakan tugasnya secara efektif maka sebelum melaksanakan tugasnya, diberikan pelatihan. a.

Tujuan: Menyiapkan TPK supaya mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

b.

Waktu dan tempat: 1-2 hari efektif di kecamatan atau di desa.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK.

d.

Hasil yang diharapkan: i) TPK memahami dan memiliki persepsi yang sama tentang PNPM Mandiri Perdesaan. ii) TPK mengetahui dan memahami fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawabnya. iii) TPK mampu mendorong partisipasi masyarakat. iv) TPK mengetahui dan memahami mekanisme pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. v) TPK mengetahui dan memahami aspek manajemen, teknis, dan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan.


45

vi) TPK mampu membuat rencana kerja, antara lain penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembagian tugas, pengelolaan sumber dana, serta membuat kesepakatan tertulis dengan kelompok, baik kelompok yang mengelola kegiatan ekonomi dan simpan pinjam (rencana pengembalian, jasa dan sanksi), maupun pengelolaan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. vii) TPK mampu melakukan proses pencairan dana. viii) TPK mengetahui dan memahami aspek pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. ix) TPK mampu melakukan pembukuan, pelelangan, penerimaan bahan, pembayaran tenaga kerja. e.

Materi Pelatihan Materi minimal yang harus disampaikan pada pelatihan mencakup pokok-pokok materiil dibawah ini. i) Prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. ii) Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. iii) Fungsi dan peran, tugas dan tanggung jawab TPK, pengorganisasian, pengendalian (administrasi, organisasi, dan keuangan). iv) Jenis-jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan daftar larangan (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana, serta Pengembangan Kapasitas). v) Tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari perencanaan (penggalian gagasan, penulisan usulan, verifikasi usulan), pelaksanaan (pengadaan tenaga kerja, pengadaan alat, dan lain-lain), dan pelestarian kegiatan. vi) Mekanisme dan prosedur pencairan dana. vii) Membangun Tim Kerja. viii) Pelaporan dan pertanggungjawaban.

f.

Proses Pelatihan TPK i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Memastikan konsumsi dan akomodasi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada anggota TPK terpilih, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (d) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, kurikulum


46

pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)

Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Penjelasan tentang prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Penjelasan penerapan Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. (d) Penjelasan tentang fungsi dan peran serta tugas dan tanggung jawab TPK, dalam pengorganisasian, pengendalian (administrasi, organisasi, dan keuangan). (e) Penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan daftar larangan, termasuk formulir-formulir yang digunakan (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sarana/prasarana). (f) Penjelasan tentang tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. (g) Penjelasan mekanisme dan prosedur pencairan serta penyaluran dana. (h) Membangun Tim Kerja. (i) Pelaporan dan pertanggungjawaban. (j) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a.

Persiapan, meliputi: i) Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan TPK ketika menjalankan tugasnya. Identifikasi tersebut didasarkan pada kunjungan lapangan Fasilitator Kecamatan, laporan dari KPMD/K, Pendamping Lokal maupun catatan rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan Konsultan lainnya. ii) Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatan memastikan kebutuhan peningkatan keterampilan untuk mengoptimalkan kinerja TPK. iii) Fasilitator Kecamatan menyiapkan bahan dan materi untuk pelatihan lanjutan.


47

b.

2.2.2.4.

Pelaksanaan: i) Fasilitator Kecamatan langsung memberikan materi pelatihannya (tambahan keterampilan/pengetahuan) kepada pengurus TPK di desa sambil melaksanakan tugasnya. ii) Jika kekurangan dan kelemahannya hampir merata disemua TPK, pelatihan dapat dilakukan bersamaan di tingkat kecamatan. iii) Materi pelatihan sebaiknya disampaikan sekaligus dipraktikkan. iv) Menjadwalkan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan keefektifan program.

Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) (1) Pelatihan Pra-Tugas Tim Penulis Usulan sebelum menjalankan tugasnya perlu mendapatkan penjelasan terlebih dulu melalui pelatihan oleh Fasilitator Kecamatan di tingkat desa. Pelatihan diberikan selama kurang lebih 1-2 hari efektif. a.

Tujuan: Tim Penulis Usulan mampu menyusun usulan yang diputuskan di musyawarah khusus perempuan dan musyawarah desa kedua.

b.

Waktu dan Tempat: 1-2 hari efektif di desa atau menyesuaikan.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK.

d.

Hasil yang diharapkan: i) Peserta dapat memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peserta dapat memahami peran dan tugasnya. iii) Peserta dapat menyusun usulan desa secara tertulis yang memuat informasi penting, singkat, lengkap, dan nyata di lapangan.

e.

Materi Pelatihan: i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran, tugas, dan tanggung jawab TPU.


48

iii) Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. iv) Teknik penyusunan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD)/PKD dan RPJMDes. v) Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan pemberdayaan melalui bidang sarana/prasarana, pendidikan, kesehatan, sosio-ekonomi. vi) Cara penulisan usulan, cara survei, pengukuran dan pencarian data pendukung (baseline survey), serta analisis kemiskinan di desa. vii) Format usulan dan kelengkapannya (format RPJMDes). viii) Rencana pelaksanaan kegiatan. ix) Rencana pelestarian hasil kegiatan.

f.

Proses Pelatihan TPU i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota TPU terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjukyang telah ada). Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (d) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan.

ii)


Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Penjelasan singkat tentang PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Penjelasan tentang hak, tugas, dan tanggung jawab TPU. (d) Penjelasan Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. (e) Penjelasan tentang cara dan langkah-langkah penulisan usulan. (f) Penjelasan penggunaan dan cara pengisian formulir. (g) Penyusunan RKTL.

49

(2) Pelatihan Lanjutan: Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a. Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan TPU ketika menjalankan tugasnya. Identifikasi didasarkan pada kunjungan lapangan Fasilitator Kecamatan, laporan dari KPMD/K, Pendamping Lokal maupun catatan rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan Konsultan lainnya. b. Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatanlangsung memberikan materi pelatihannya (tambahan keterampilan/pengetahuan) kepada TPU di desa sambil melaksanakan tugasnya (jika pada saat kunjungan lapangan, Fasilitator Kecamatan mendapati bahwa TPU mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, mereka langsung diberi penjelasan/pelatihan tambahan). c. Jika kekurangan dan kelemahannya hampir merata disemua TPK dan memungkinkan, pelatihan dapat dilakukan bersamaan di tingkat kecamatan.

2.2.2.5.

Pelatihan Tim Verifikasi (1) Pelatihan Pra-Tugas Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota Tim Verifikasi akan mendapat pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dan dibantu oleh Fasilitator Kabupaten. Penyelenggaraan pelatihan di kecamatan atau tempat lain disesuaikan dengan kondisi setiap kecamatan atau kabupaten. Waktu pelatihan kurang lebih antara satu-dua hari efektif. a. Tujuan: Tim Verifikasi mampu melakukan pemeriksaan usulan kegiatan dan membuat rekomendasi kepada Musyawarah Antar Desa Kedua. b. Waktu dan tempat: 1-2 hari efektif di kecamatan atau menyesuaikan. c. Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK, dibantu Fasilitator Kabupaten. d. Hasil yang diharapkan Peserta mampu:


50

i)

Memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Memahami peran dan tanggung jawabnya. iii) Mempertimbangkan upaya pengaman sosial dan lingkungan hidup dalam melakukan verifikasi kegiatan program. iv) Memeriksa kelengkapan dokumen usulan. v) Pemeriksaan lapangan untuk menilai kelayakan usulan. vi) Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan usulan. e. Materi Pelatihan Materi pelatihan yang diberikan, adalah: i) Memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. iii) Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi. iv) Cara pemeriksaan usulan, meliputi pemeriksaan dokumen usulan dan pemeriksaan lapangan. v) Teknik pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan. f. Proses Pelatihan Tim Verifikasi i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Memastikan konsumsi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada anggota Tim Verifikasi terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (d) Bertukarpikiran/konsultasi dengan F-Kab dan FTKab untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjukyang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (c) Penjelasan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab Tim Verifikasi. (d) Penjelasan tentang kriteria usulan.

51

(e) Penjelasan tentang cara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. (f) Dalam pelatihan itu, selanjutnya diadakan pemilihan ketua dan sekretaris Tim Verifikasi, kemudian penyusunan rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaan verifikasi.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: (i) Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan Tim Verifikasi dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan pemantauannya dan catatan rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan Konsultan lainnya. (ii) Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatan langsung memberikan materi pelatihannya (tambahan keterampilan/pengetahuan) kepada Tim Verifikasi sambil melaksanakan tugasnya. 2.2.2.6.

Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (1) Pelatihan Pra-Tugas a. Tujuan: Pengurus UPK mampu tanggung jawabnya.

menjalankan

tugas

dan

b.

Waktu dan tempat: 5 hari efektif di kecamatan.

c.

Pemandu/pelatih: F-Kec dan PjOK atau bisa dibantu F-Kab, FT, dan FTKab.

d.

Hasil yang diharapkan: Peserta mampu: i) Memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Memahami peran dan tanggung jawabnya,serta memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakannya secara positif. iii) Memahami ruang lingkup kegiatan yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan. iv) Melakukan proses pencairan dan pengelolaan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan. v) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung mengenai administrasi dan pelaporan pelaku desa.


52

vi) Mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat agar terus tetap berkembang dan berkesinambungan secara tim/partisipatif. vii) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program, dan informasi lainnya melalui Papan Informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. viii) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, mengelola keuangan, mengelola pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat. ix) Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada MAD. x) Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung, satu minggu sebelum pelaksanaan. xi) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan. xii) Memahami strategi pengembangan jaringan untuk mengakses potensi yang ada di dalam maupun luar daerah kerjanya. xiii) Mengadministrasikan dengan baik dan benar seluruh perkembangan kegiatan yang ada di wilayah kerjanya dan menyajikannya dalam laporan bulanan secara transparan. xiv) Menganalisis perkembangan/hasil kegiatan serta memberikan saran-saran pengembangan kepada para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat, memanfaatkan berbagai sarana informasi yang ada dan atau menciptakannya. e.

Materi Pelatihan i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran dan tanggung jawab UPK. iii) Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. iv) Berpikir positif dan membangun komitmen. v) Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.


53

vi) Mekanisme pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan. vii) Pengelolaan program secara partisipatif. viii) Pengembangan kelompok perguliran/SPP. ix) Membangun jaringan kerja dan akses potensinya. x) Administrasi keuangan, kegiatan, dan pelaporannya. xi) Pengembangan Sistem Informasi yang transparan. f.

Proses Pelatihan UPK i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Memastikan konsumsi dan akomodasi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada anggota UPK terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (d) Bertukarpikiran/konsultasi dengan F-Kab untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada) membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan pelatihan: sambutan, perkenalan, penjelasan tujuan pelatihan. (b) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (c) Tanggung jawab UPK dalam memastikan pelaksanaan kegiatan program mempertimbangkan Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. (d) Peran dan tanggung jawab UPK. (e) Berpikir positif dan membangun komitmen. (f) Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sarana/prasarananya). (g) Mekanisme pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan. (h) Pengelolaan program secara partisipatif. (i) Membangun jaringan kerja dan akses potensinya. (j) Administrasi kegiatan, keuangan, dan pelaporannya.

54

(k) Pengembangan sistem informasi yang transparan. (l) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Pada prinsipnya, pelatihan lanjutan untuk UPK dapat lebih sering dan rutin dilakukan, karena biasanya mereka samasama berkantor di kecamatan atau sekitarnya. Pelatihan lanjutan dapat langsung diberikan oleh Fasilitator Kecamatan saat mereka bekerja, maupun bersama-sama dengan UPK Kecamatan lain jika diperlukan. Tahapan proses pelatihan lanjutan sebagai berikut: (i) Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan UPK ketika menjalankan tugasnya (menyusun penjajakan kebutuhan pelatihan). (ii) Fasilitator Kecamatan bertanya kepada UPK mengenai pengetahuan atau keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerjanya. (iii) Pada waktu rapat bulanan Fasilitator Kecamatan, catatan penilaian kelemahan dan kekurangan UPK disampaikan untuk dibahas dengan Fasilitator dari kecamatan lainnya dan F-Kab. (iv) Bersama Fasilitator Kecamatan lainnya dan F-Kab memastikan kebutuhan peningkatan keterampilan untuk mengoptimalkan kinerja UPK. (v) Bersama Fasilitator dari kecamatan lain dan F-Kab menyiapkan materi yang dibutuhkan. (vi) Memastikan waktu, untuk pelatihan khusus atau memanfaatkan kegiatan rutin,dan tempat pelatihan. (vii) Menyampaikan materi pelatihan yang dibutuhkan sesuai metode dan medianyaserta mengadakan praktik lapangan terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan tergantung materi apa yang dilatihkan). (viii) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas. (ix) Menjadwalkan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan keefektifan program. 2.2.2.7.

Pelatihan Tim Pemelihara dan Pengelolaan Prasarana Desa (TP3D) (1) Pelatihan Pra-Tugas a. Tujuan:


55

Tim Pemelihara dan Pengelolaan Prasarana Desa (TP3D) mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. b.

Waktu dan tempat: 1-2 hari efektif di desa atau di kecamatan (untuk semua desa) atau menyesuaikan.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan, KPMD/K, Pendamping Lokal, dibantu Fasilitator Kabupaten.

d.

Hasil yang diharapkan: i) Memahami konsep dan strategi kemandirian pengelolaan aset PNPM Mandiri Perdesaan dan pengelolaan kegiatan sarana/prasarana. ii) Memahami peran serta tanggungjawabnya dan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakannya secara positif. iii) Memahami jenis dan konstruksi prasarana yang dibangun, umur bangunan sertapengetahuan sipil bangunan lainnya secara sederhana. iv) Mampu mengoperasikan hasil kegiatan dan membuat rencana pemeliharaan serta pengembangan kegiatan. v) Mampu mendorong masyarakat dan kelompok penerima manfaat untuk melakukan pemeliharaan. vi) Memahami cara memeriksa hasil kegiatan prasarana yang dibangun dan mengetahui bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan. vii) Mengadministrasikan dengan baik dan benar seluruh perkembangan kegiatan yang ada di wilayah kerjanya dan menyajikannya dalam laporan bulanan secara transparan.

e.

Materi Pelatihan i) Konsep dan strategi pelestarian kegiatan dan aset PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan). ii) Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. iii) Peran dan tanggung jawab. iv) Membangun komitmen tinggi yang dilaksanakan secara positif. v) Ruang lingkup kegiatan sarana/prasarana dalam PNPM Mandiri Perdesaan. vi) Pengetahuan bangunan sipil di pedesaan dan dampak lingkungannya. vii) Cara mengelola kegiatan-kegiatan prasarana yang ada di masyarakat agar terus tetap bermanfaat, berkembang, dan berkesinambungan.


56

viii) Administrasi kegiatan dan penyajian pelaporannya. ix) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut. f.

Proses Pelatihan i)

Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara terpilih, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukarpikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal dan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada). (d) Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan.

ii)

Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan dan penjelasan tujuan pelatihan, (b) Penyampaian materi-materi pelatihan seperti tersebut di atas, (c) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a. Fasilitator Kecamatan dan Pendamping Lokal serta KPMD/K mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan Tim Pemelihara ketika menjalankan tugasnya, atau dari hasil pemantauan dan catatan rekomendasi F-Kab, FTKab, dan Konsultan lainnya. b. Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator langsung memberikan materi pelatihannya (tambahan keterampilan/pengetahuan) kepada Tim Pemelihara dan Pengelolaan Prasarana Desa (TP3D) sambil tetap melaksanakan tugasnya, (akan lebih efektif jika dibawa ke lokasi prasarana).

2.2.2.8.

Tim Pemantau Kegiatan Dana Begulir (1)

Pelatihan Pra-Tugas a. Tujuan: Tim Pemantau Kegiatan Dana Bergulir mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengamankan perguliran dana di desa.


57

b.

Waktu dan tempat: 2 hari efektif di desa atau di kecamatan (untuk semua desa) atau menyesuaikan situasi kondisi.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan, KPMD/K, Pendamping Lokal, dibantu Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (PPU).

d.

Hasil yang diharapkan: i) Memahami peran dan tanggung jawabnya serta memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakannya secara positif. ii) Memahami maksud diadakannya perguliran dana di desa. iii) Mampu memberikan dukungan terhadap Tim Verifikasi Perguliran dalam memverifikasi caloncalon pemanfaat anggota kelompok SPP. iv) Mampu memantau kegiatan dana bergulir di desa dan mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh anggota/kelompok dan menginformasikan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan tindakan penanganan.

e.

Materi Pelatihan i) Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. ii) Tugas pokok dan fungsi Tim Pemantauan Kegiatan Dana Bergulir. iii) Mekanisme verifikasi terhadap kelompok. iv) Mekanisme kerja pemantauan terhadap kelompok pemanfaat kegiatan dana bergulir. v) Pembuatan rencana kerja pemantauan Kegiatan Dana Bergulir.

f.

Proses Pelatihan i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota Tim Pemantauan Kegiatan Dana Bergulir, serta memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha untuk membuat jadwal serta kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada).


58

(d) Menyusun materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)

Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan dan penjelasan tujuan pelatihan. (b) Penyampaian materi-materi pelatihan seperti tersebut di atas. (c) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a. Fasilitator Kecamatan dan Pendamping Lokal serta KPMD/K mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan Pemantauan Kegiatan Dana Bergulirketika menjalankan tugasnya, atau dari hasil pemantauan dan catatan rekomendasi supervisor nasional, regional, kabupaten, temuan Fasilitator Kecamatan, dan PL KDB. b. Dari hasil identifikasi, temuan, dan rekomendasi maka disusun kebutuhan materi penguatan terhadap Tim Pemantau Kegiatan Dana Bergulir. c. Pelatihan penguatan dapat diberikan kepada anggota Tim Pemantau Kegiatan Dana Bergulir yang dinilai perlu ditingkatkan kapasitasnya/tidak harus seluruh desa. Dengan demikian, pelatihan dapat dilakukan dengan model IST sesuai kebutuhan.

2.2.2.9.

Pelatihan BPUPK (1) Pelatihan Pra-Tugas a. Tujuan: BPUPK mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. b.

Waktu dan tempat: Tiga (3) hari efektif di kecamatanatau dapat dilakukan secara cluster di kabupaten,menyesuaikan dengan kondisi.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan, Pendamping Fasilitator Kabupaten.

d.

Lokal, dibantu

Hasil yang diharapkan:


59

i)

ii)

iii)

iv) v)

Mampu melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan serta pinjaman yang dikelola oleh UPK. Mampu melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. Mampu melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran. Mampu melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus UPK. Mampu memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.

e.

Materi Pelatihan i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran dan tanggung jawab BPUPK. iii) Pemeriksaan keuangan dan administrasi UPK. iv) Monitoring dan evaluasi kinerja UPK. vi) Mekanisme perguliran. vii) Administrasi kegiatan dan penyajian pelaporannya. viii) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

f.

Proses Pelatihan i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota BPUPK, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukarpikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk yang telah ada. (d) Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)



60

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan adalah sebagai berikut: a. Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan BPUPK ketika menjalankan tugasnya, atau dari hasil pemantauan serta catatan rekomendasi F-Kab, FT-Kab, dan Konsultan lainnya. b. Dari hasil identifikasi, rekomendasi, dan hasil pengamatan fasilitator di kecamatan maka Fasilitator Kecamatan menyusun kajian kebutuhan pelatihan perkuatannya dan mengonsultasikannya dengan fasilitator di kabupaten untuk penyusunan matriks kurikulum pelatihan lanjutan. 2.2.2.10. Pelatihan BKAD (1) Pelatihan Pra-Tugas a. Tujuan: BKAD mampu menjalankan jawabnya.

tugas

dan

tanggung

b.

Waktu dan tempat: Tiga (3) hari efektif di kecamatanatau dapat dilakukan secara cluster di kabupaten menyesuaikan dengan kondisi.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dibantu Fasilitator Kabupaten.

d.

Hasil yang diharapkan: i) Mampu melakukan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif. ii) Mampu melakukan fungsi dan tugas yang berkaitan fasilitasi kegiatan antardesa. iii) Mampu melakukan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pendampingan UPK dalam pengembangan aset produktif. iv) Mampu melakukan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengembangan program, terutama dalam aspek pengembangan jejaring kerja sama.

e.

Materi Pelatihan: i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan).


61

ii) iii) iv) v) vi) vii) f.

Peran dan tanggung jawab BKAD. Perencanaan pembangunan partisipatif. Monitoring dan Evaluasi. Penanganan Masalah. Pengembangan Jejaring Kerja sama. Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Proses Pelatihan: i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota BKAD, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukarpikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal dan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada). (d) Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan adalah sebagai berikut: a. Fasilitator Kecamatan dibantu oleh Fasilitator Kabupaten mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan BKAD dalam menjalankan tugasnya. Fasilitator Kecamatan melakukan pengamatan kinerja BKAD dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya serta mencatat kekurangan-kekurangannya untuk dapat menentukan langkah perbaikannya. b. Dari hasil identifikasi, rekomendasi, dan hasil pengamatan fasilitator di kecamatan, Fasilitator Kecamatan menyusun kajian kebutuhan pelatihan perkuatannya dan mengonsultasikannya dengan fasilitator di kabupaten untuk menyusun matriks kurikulum pelatihan lanjutan. 2.2.2.11. Pelatihan Tim Pemandu Musrenbang


62

Tim Pemandu Musrenbang dibentuk secara khusus pada Musyawarah Desa untuk Musrenbang Desa dan Musyawarah Antar Desa untuk Musrenbang Kecamatan. Saat Tim Pemandu Musrenbang Desa belum mampu melaksanakan tugasnya maka peran tim penyusun RPJMDes dapat dioptimalkan sampai Tim Pemandu Musrenbang dapat melaksanakan tugas-tugasnya. (1) Pelatihan Pra-Tugas a. Tujuan: Tim Pemandu Musrenbang Desa/Kecamatan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. b. Waktu dan tempat: Dua (2) hari efektif di kecamatan. c. Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dibantu Fasilitator Kabupaten. d. Hasil yang diharapkan: i) Mampu memandu proses musyawarah perencanaan pembangunan yang memadukan perencanaan partisipatif dengan perencanaan pembangunan daerah. ii) Mampu memfasilitasi forum secara partisipatif. iii) Mampu memfasilitasi penyusunan prioritas rencana/usulan kegiatan. e. Materi Pelatihan: i) Perencanaan partisipatif. ii) Fasilitasi partisipatif. iii) Mekanisme forum Musrenbang. iv) Praktik fasilitasi Musrenbang. v) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut. f. Proses Pelatihan: i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada Tim Pemandu Musrenbang, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal dan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada).


63

(d)

(e)

ii)

Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan.


(2) Pelatihan Penguatan Tahapan untuk pelatihan lanjutan adalah sebagai berikut: a. Meskipun tugas dan pelaksanaan kegiatan Tim Pemandu Musrenbang bersifat ad hoc (hanya pada saat proses Musrenbang), perbaikan terhadap kualitas fasilitasinya harus dapat dibakukan dan selalu ditingkatkan. Dalam hal ini, Fasilitator Kecamatan berkewajiban melakukan pengamatan dalam proses Musrenbang sehingga dapat memberikan masukan perbaikan fasilitasi selanjutnya. b. Hasil pengamatan terhadap proses fasilitasi oleh Fasilitator, Fasilitator Kabupaten, Konsultan Provinsi, atau lainnya dapat digunakan untuk proses umpan balik dan perbaikan terhadap kinerja Tim Pemandu Musrenbang. Proses penguatan akan lebih efektif dilakukan dengan metode on the job training. 2.2.2.12. Pelatihan Tim Pemantau Desa (1)

Pelatihan Pra-Tugas Tim Pemantau Desa dalam menjalankan tugas pengawasan/monitoring kegiatan program perlu mendapatkan penjelasan terlebih dulu melalui pelatihan oleh Fasilitator Kecamatan. Tugas utama Tim Pemantau Desaadalah memastikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desanya sesuai dengan prinsip, prosedur, dan mekanisme program. a. Tujuan: Tim Pemantau Desa mampu melakukan monitoring kegiatan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program di desanya. b. Waktu dan Tempat:


64

1-2 hari efektif di kecamatan atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. c. Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK. d. Hasil yang diharapkan: i)

Peserta dapat memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peserta dapat memahami peran dan tugasnya. iii) Peserta dapat melakukan monitoring kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desanya agar berjalan sesuai prinsip, prosedur, dan mekanisme program.

e. Materi Pelatihan: i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran, tugas, dan tanggung jawab Tim Pemantau Desa. iii) Monitoring dan evaluasi. iv) Rencana pelaksanaan pengawasan/monitoring. v) Penyusunan rencana kerja. vi) Pembuatan laporan hasil monitoring. f. Proses Pelatihan Tim Pemantau Desa i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota Tim Pemantau Desa terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal dan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada). Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (d) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii) Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Penjelasan singkat tentang PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Penjelasan tentang hak, tugas, dan tanggung jawab Tim Pemantau Desa.


65

(d) Penjelasan tentang cara dan langkah-langkah monitoring. (e) Penjelasan penggunaan dan cara pengisian formulir. (f) Penyusunan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan: Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a. Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan Tim Pemantau Desa dalam menjalankan tugasnya. Identifikasi berdasarkan atas kunjungan lapangan Fasilitator Kecamatan, laporan dari KPMD/K, Pendamping Lokal, maupun catatan rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan Konsultan lainnya. b. Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatan langsung memberikan umpan balik kepada Tim Pemantau Desa di desa sambil melaksanakan tugasnya (on the job training). c. Jika kekurangan dan kelemahannya hampir merata disemua desa dan memungkinkan, dapat dilakukan pelatihan khusus bersama yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. 2.2.2.13. Pelatihan Kader Teknik (1) Pelatihan Pra-Tugas Untuk kepentingan kemandirian desa secara teknik dalam perencanaan kegiatan infrastruktur perdesaan maka desa wajib mempunyai Kader Teknik yang bertugas untuk memfasilitasi proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur di desanya. a.

Tujuan: Kader teknik mampu membuat desain dan rencana anggaran biaya untuk kegiatan infrastruktur di desanya atau, paling tidak, mampu memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik prasarana di desanya memenuhi standar dan berkualitas.

b.

Waktu dan Tempat: 1-2 hari efektif di kecamatan atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Teknik Kabupaten.


dibantu

oleh

Fasilitator

Teknik

66

d.

Hasil yang diharapkan: i)

Peserta dapat memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peserta dapat memahami peran dan tugasnya. iii) Peserta dapat membuat desain bangunan sederhana dan menghitung RAB.

e.

Materi Pelatihan: i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran, tugas, dan tanggung jawab. iii) Prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. iv) Monitoring pembangunan infrastruktur perdesaan oleh Kader Teknik. v) Desain bangunan infrastruktur perdesaan dan rencana anggaran biaya (RAB) sesuai usulan kegiatan di desanya. vi) Penyusunan rencana kerja. vii) Pembuatan laporan khusus oleh Kader Teknik.

f.

Proses Pelatihan Kader Teknik i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota Kader Teknik, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal dan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada). Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (d) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii) Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Penjelasan singkat tentang PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Penjelasan tentang hak, tugas, dan tanggung jawab Kader Teknik. (d) Penjelasan materi Kader Teknik. (e) Penjelasan penggunaan dan cara pengisian formulir. (f) Penyusunan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.


67

(2) Pelatihan Lanjutan: Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a. Fasilitator Teknik melakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap Kader Teknik dan mengidentifikasi kekurangan serta kelemahannya dalam menjalankan tugasnya. Identifikasi dapat dilakukan terhadap kinerja di lapangan maupun hasil kerja berupa dokumen desain RAB desa, selain itu juga mempertimbangkan berbagai masukan kunjungan supervisi Fasililtator Teknik Kabupaten, laporan KPMD, tim monitoring, atau pelaku masyarakat lainnya. Masukan dicatat sebagai hasil kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Kader Teknik. b. Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatan langsung memberikan umpan balik di desa sambil melaksanakan tugasnya (on the job training). c. Jika kekurangan dan kelemahannya hampir merata di semua desa dan memungkinkan, dapat dilakukan pelatihan khusus bersama yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.

2.2.2.14. Pelatihan Pendamping Lokal Kegiatan Dana Bergulir (PL– KDB) (1) Pelatihan Pra-Tugas Pengorganisasian dan penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten yang berkoordinasi dengan Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Pelatihan diikuti oleh seluruh PL-KDB terpilih di seluruh lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan yang mendapatkan alokasi pendampingan di kabupaten tersebut. Pelatihan diselenggarakan setelah semua kecamatan memiliki PL-KDB terpilih. a.

Tujuan: Pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan PLKDB dalam memfasilitasi kegiatan perguliran dana di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.

b.

Waktu dan tempat: 3 (tiga) hari efektif di Kabupaten.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan Kabupaten.

d.

dan

Fasilitator

Keuangan

Hasil yang diharapkan:


68

i)

ii)

iii) iv) v) vi) vii)

viii) ix) x)

xi) xii) xiii) e.

Mampu memberikan bantuan teknis kepada Pengurus UPK dan Kelompok Peminjam dalam pengelolaan kegiatan dana bergulir dan membantu fasilitasi penguatan kelompok. Mampu memberikan bantuan teknis kepada BPUPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh UPK. Mampu memastikan bahwa sistem pengelolaan dana bergulir dilaksanakan dengan baik. Mampu melakukan sosialisasi pengelolaan dana bergulir kepada kelompok dan masyarakat. Mampu memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan dana bergulir. Mampu memfasilitasi penguatan kelompok menjadi kelompok executing. Mampu mendorong keterlibatan kelembagaan pendukung kegiatan dana bergulir dan kelompok masyarakat secara aktif dalam menegakkan sistem prosedur perguliran. Mampu melakukan evaluasi kondisi kelompok serta melakukan identifikasi dan pemeringkatan. Mampu mendorong penguatan kelompok dalam kelembagaan dan usaha. Mampu membantu UPK dalam mengembangkan jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, lembaga penyedia program, dan sebagainya dalam peningkatan permodalan serta pengembangan usaha kelompok. Mampu memfasilitasi pengembangan jaringan kerja sama antar-UPK . Mampu mendorong adanya kader pengembangan ekonomi. Memberi laporan tentang pelaksanaan kegiatan dana bergulir kepada BKAD/MAD.

Materi Pelatihan Materi yang diberikan dalam pelatihan PL-KDB, meliputi: i) Dasar kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. ii) Dasar kebijakan kegiatan dana bergulir. iii) Tupoksi PL–KDB. iv) Sistem dan mekanisme perguliran. v) Pelestarian kegiatan dana bergulir. vi) Fasilitasi kelompok. vii) Kaderisasi. viii) Pengembangan Ekonomi Perdesaan. ix) Penguatan Ekonomi Rumah Tangga. x) Pengorganisasian masyarakat. xi) Penguatan kelembagaan.


69

f.

Proses Pelatihan Pendamping Lokal-Kegiatan Dana Bergulir i) Persiapan yang meliputi: (a) Membentuk kepanitiaan kabupaten yang melibatkan pelaku-pelaku antarkecamatan atau dapat memanfaatkan jejaring Ruang Belajar Masyarakat yang ada. (b) Berkoordinasi dengan Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten serta pihak lain yang terkait untuk mendapatkan dukungan bagi pelaksanaan pelatihan. (c) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (d) Memastikan konsumsi dan akomodasi peserta. (e) Membuat undangan pelatihan kepada PL-KDB terpilih, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (f) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, penjajakan kebutuhan pelatihan, penyusunan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (g) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


Pelaksanaan yang meliputi: (a) Pembukaan pelatihan: sambutan, perkenalan, penjelasan tujuan pelatihan, harapan peserta mencapai tujuan, pengorganisasian kelas, tata tertib, pola ulasan/kajian ulang harian. (b) Rencana Pembelajaran, Pendampingan Kelompok, Evaluasi Harian. (c) Memberikan penjelasan dan pemahaman konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (d) Memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab PL-KDB, hak dan kewajibannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. (e) Memberikan penjelasan mengenai mekanisme perguliran dana oleh UPK. (f) Memberikan pembekalan tentang fasilitasi kelompok dampingan. (g) Menjelaskan mekanisme pengembangan jejaring. (h) Menjelaskan cara pengendalian dana bergulir.

70

(i)

Menumbuhkan motivasi untuk bersama-sama bekerja memberdayakan masyarakat desanya, terutama kelompok pemanfaat SPP/UEP.

(2) Pelatihan lanjutan Tahapan proses pelatihan lanjutan terurai di bawah ini. a.

Persiapan pelatihan, meliputi: i) Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (Faskab PPU) mengamati dan menilai kinerja PL-KDB, berdasarkan uraian tugas dan kenyataan di lapangan. ii) Fasilitator bertanya kepada PL-KDB mengenai pengetahuan atau keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerjanya. iii) Pada waktu rapat bulanan Fasilitator Kecamatan di kabupaten, catatan penilaian kinerja PL-KDB, kelemahan dan kekurangannya disampaikan untuk dibahas dengan Fasilitator Kecamatan lainnya. Apakah ada persamaan dengan kecamatan lain? iv) Bersama Fasilitator Kecamatan lain dan Faskab PPU, menyiapkan materi yang dibutuhkan. v) Memastikan waktu, tempat, dan jenis pelatihan pelatihan. vi) Mengevaluasi hasil pelatihan untuk menentukan apakah kebutuhan telah dipenuhi. vii) Dalam penyusunan materi/modul pelatihan, Faskab PPU dapat meminta saran dan masukan dari spesialis di tingkat provinsi.

b.

Pelaksanaan Pelaksanan pelatihan lanjutan dapat dilakukan bersamasama untuk semua kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan, beberapa kecamatan yang berdekatan, atau melaksanakan sendiri di tingkat kecamatan sesuai kondisi daerah maupun jenis keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan. Tujuan pelatihan dijelaskan pada saat ini. Proses pelaksanaannya sebagai berikut: i) Menyampaikan materi pelatihan yang dibutuhkan sesuai metode dan medianya. ii) Mengadakan praktik lapangan terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan tergantung materi apa yang dilatihkan). iii) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas.


71

iv) Menjadwalkan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan keefektifan program. 2.2.2.15. Tim Penyusun/Kaji ulang RPJMDes (1) Pelatihan Pra-Tugas Pelatihan terhadap Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes dilakukan untuk menjamin kualitas rencana pembangunan desa berkualitas dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah di sekitarnya. a.

Tujuan: Pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan teknis anggota Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes dalam melakukan penyusunan, pengkajian terhadap dokumen perencanana pembangunan desa yang berpedoman pada aspirasi dalam hasil-hasil musyawarah kelompok masyarakat, maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa.

b.

Waktu dan tempat: 3 (tiga) hari efektif di Kecamatan.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan Kabupaten.

d.

didukung

oleh

Fasilitator

Hasil yang diharapkan: i) Mampu memberikan dukungan terhadap pemerintahan desa dalam mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan desa. ii) Mampu memberikan bantuan teknis kepada pemerintah desa dalam menyusun draf RPJMDes agar sesuai dengan sistematika sebagaimana diatur dalam regulasi yang ada. iii) Mampu melakukan penilaian kelayakan dokumen RPJMDes. iv) Mampu memfasilitasi forum-forum yang berkaitan dengan penyusunan/kaji ulang dokumen perencanaan desa. v) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan/kaji ulang RPJMDes. vi) Mampu mensosialisasikan hasil-hasil penyusunan atau kaji ulang dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes).


72

e.

Materi Pelatihan Materi yang diberikan dalam pelatihan Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes, meliputi: i) Tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes. ii) Proses/mekanisme penyusunan atau kaji ulang RPJMDes. iii) Perencanaan partisipatif. iv) Regulasi dan sistematika RPJMDes. v) Teknis penyusunan/kaji ulang RPJMDes. vi) Laporan pelaksanaan hasil penyusunan/kaji ulang RPJMDes. vii) Rencana kerja penyusunan/kaji ulang RPJMDes.

f.

Proses Pelatihan Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes i) Persiapan, meliputi: (a) Membentuk kepanitiaan di kecamatan sesuai prosedur pelaksanaan pelatihan masyarakat. (b) Berkoordinasi dengan camat, PjOK, dan kepala desa/lurah serta pihak lain yang terkait untuk mendapatkan dukungan bagi pelaksanaan pelatihan. (c) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (d) Memastikan konsumsi dan akomodasi peserta. (e) Membuat undangan pelatihan kepada anggota tim penyusun/kaji ulang RPJMDes, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (f) Melakukan koordinasi dengan Fasilitator Kabupaten tentang materi dan narasumber jika diperlukan. (g) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


Pelaksanaan, meliputi: (a) Pembukaan pelatihan: sambutan, perkenalan, penjelasan tujuan pelatihan, harapan peserta dalam mencapai tujuan, pengorganisasian kelas, tata tertib, pola ulasan/kaji ulang harian. (b) Rencana Pembelajaran, Evaluasi Harian. (c) Memberikan penjelasan maksud dan tujuan pelatihan serta pencapaian pascapelatihan. (d) Memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes, serta hak dan kewajibannya. (e) Menyampaikan materi-materi yang relevan dan mendukung kinerja Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes.

73

(f) Menyusun rencana kerja tim pascapelatihan berikut target yang hendak dicapai. (2) Pelatihan lanjutan Pelatihan lanjutan bagi Tim Penyusun/kaji ulang RPJMDes dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan/dinamika di desa/kecamatan. Namun, yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pelatihan lanjutan adalah materi-materi yang berkaitan dengan metode-metode pelaksanaan kaji ulang dokumen RPJMDes.

2.2.2.16. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan tertentu dari anggota masyarakat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Materi pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang perlu dikembangkan di bidang ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lain-lain. Peserta pelatihan adalah anggota masyarakat desa yang tergolong miskin, tetapi mempunyai potensi atau dasar keterampilan tertentu yang dapat dikembangkan. Tempat dan waktunya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi proses pelatihan ini dengan mencarikan narasumber atau pelatih yang benar-benar dipandang ahli dan berpengalaman dibidang yang akan dilatihkan. Kegiatan ini dapat menjadi bagian dari usulan kegiatan masyarakat jika memang benar-benar dibutuhkan. Selain itu, dapat juga dibiayai melalui dana operasional kegiatan atau sumber-sumber lain jika dipandang sangat perlu oleh masyarakat dan ada kemungkinan dikembangkan. Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat, terutama yang di luar usulan kegiatan masyarakat, dilakukan oleh UPK, BKAD yang dikoordinasikan dengan Fasilitator Kecamatan dan PjOK. Sedangkan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat yang merupakan usulan kegiatan desa yang disetujui dalam MAD, dikelola oleh TPK. Berbagai pelatihan yang bersifat Pengembangan Kapasitas lanjutan bagi pelaku masyarakat lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi program penyelenggaraannya setelah melalui pengkajian kebutuhan oleh Fasilitator Kecamatan dan tenaga pelatih masyarakat. Pelatihan terhadap tim/panitia sifatnya ad hoc dan personelnya tidak tetap karena menyesuaikan situasi kondisi. Misalnya, Tim Penanganan Masalah, Tim Penyehatan Pinjaman, serta Tim Delegasi Musrenbang dapat dilaksanakan dengan mekanisme seperti Pengembangan Kapasitas pelaku di atas.


74

Catatan Fasilitator:  Pelatihan yang akan diberikan kepada para pelaku harus didahului dengan proses penjajakan kebutuhan pelatihan untuk mendapatkan hasil paling optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, situasi dan kondisi peserta, kesesuaian antara materi, metode dan media yang digunakan, waktu, sarana dan peralatan yang tersedia.  Fasilitator dan KPMD/K serta Pendamping Lokal perlu membuat sistem pengelolaan pelatihan secara baik, dimulai dengan penyusunan rencana yang sistematis untuk penguatan setiap pelaku, selalu memantau kinerja pelaku baik pada saat pelaksanaan maupun pascapelatihan.  Pelatihan akan berhasil guna jika fasilitator selalu melakukan evaluasi secara rutin atas kinerja para pelaku yang telah dilatih dengan menggunakan indikator yang dapat mengukur peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan dari para pelaku.

Untuk kepentingan pengembangan kapasitas pelaku masyarakat di lapangan,Fasilitator Kecamatan maupun Kabupaten wajib menyusun kajian kebutuhan pelatihan (TNA) yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini,Fasilitator dapat meminta dukungan Spesialis Training Provinsi untuk membantu penguatan dalam desain pelatihan dan penentuan metodologi yang tepat. 2.2.3. Jenis Pelatihan untuk Pemerintah Lokal 2.2.3.1.

Pelatihan Kepala Desa, BPD, dan LPM Pelatihan Kepala Desa, BPD, dan LPM atau sesuai dengan penyebutan lokal dimaksudkan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif di perdesaan. Kepala Desa, BPD, dan LPM atau sebutan lainnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan di desa.

(1) Pelatihan Pra-Tugas a.

Tujuan: Kepala desa, BPD, dan LPM atau sebutan lainnya dapat mengimplementasikan perencanaan partisipatif dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa.


75

. b.

Waktu dan Tempat: 1-2 hari efektif di kecamatan atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal dibantu oleh Fasilitator Kabupaten.

d.

Hasil yang diharapkan: i)

ii)

Peserta dapat memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). Peserta dapat memahami peran dan tugasnya dalam perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa.

e.

Materi Pelatihan: i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran, tugas, dan tanggung jawab. iii) Perencanaan partisipatif. iv) Fasilitasi perencanaan partisipatif. v) Mekanisme pengintegrasian perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan daerah.

f.

Proses Pelatihan Kepala Desa, BPD, dan LPM i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Membuat undangan pelatihan kepada Kepala Desa, BPD, dan LPM, memastikan undangan telah tersebar, dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (c) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal dan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada). Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (d) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)


Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Penjelasan singkat tentang PNPM Mandiri Perdesaan.

76

(c) (d) (e)

Penjelasan tentang hak, tugas, dan tanggung jawab Kepala Desa, BPD, dan LPM. Penjelasan materi. Penyusunan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan adalah sebagai berikut: Pada dasarnya tidak ada pelatihan lanjutan secara khusus terhadap Kepala Desa, BPD, dan LPM. Pendampingan yang intensif dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan dan melibatkan lembaga desa tersebut dalam setiap aktivitas keprograman. Diharapkan terjadi peningkatan kapasitas. a.

b.

c.

2.2.3.2.

Fasilitator Kecamatan wajib melakukan penguatan kapasitas pascapelatihan terhadap pelaku program di desa, termasuk kepala desa, BPD, dan LPM. Fasilitator dalam tugasnya ke lapangan selalu berinteraksi dengan pelaku dan unsur kelembagaan desa sehingga melalui kegiatan diskusi, FGD, dan kunjungan informal, proses Pengembangan Kapasitas dapat berkembang dengan cukup efektif. Jika dipandang sangat perlu dan memungkinkan maka dapat dilakukan pelatihan secara khusus terhadap Kepala Desa, BPD, dan LPM.

Pelatihan Setrawan Kecamatan dan Kabupaten Pelatihan terhadap setrawan kecamatan dan kabupaten diutamakan untuk mendukung perkuatan kecamatan dan kabupaten dalam menerapkan perencanaan partisipatif dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan level/tingkatannya. Setrawan diambil dari unsur Pegawai Negeri Sipil supaya bisa menjadi katalisator dalam proses perencanaan pembangunan. Penugasan tersebut memengaruhi unsur-unsur strategis di desa/kecamatan/kabupaten sehingga prinsip-prinsip perencanaan partisipatif dapat terlaksana dalam mekanisme Musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Pelatihan setrawan atau dikenal dengan pelatihan Aparat Pemerintah dilakukan secara khusus untuk lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN, tetapi kabupaten nonlokasi dapat menyelenggarakannya menggunakan dana dari kabupaten dengan materi yang sama dengan lokasi integrasi. a.

Tujuan: Tujuan umum pelatihan adalah memberikan orientasi dan pembekalan kepada aparat pemerintah daerah, terkait


77

pengetahuan, komitmen, dan keterampilan dalam melakukan pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan, terutama dalam pengintegrasian perencanaan partisipatif ke dalam mekanisme perencanaan daerah. Adapun tujuan pelatihan adalah: a.

b.

c.

Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah daerah tentang latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip, prosedur, dan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan serta perlunya pengintegrasian dengan perencanaan di daerah. Meningkatkan keterampilan aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, dan pelestarian prinsipprinsip program agar dapat menyatu ke dalam mekanisme perencanaan daerah. Menumbuhkan komitmen dan kepedulian peserta terhadap masyarakat miskin dan kemandirian masyarakat.

b. Waktu dan Tempat: 3 hari efektif, dilaksanakan di kabupaten. c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kabupaten dan unsur Satuan Kabupaten/Provinsi yang sudah mengikuti TOT pemerintah.

Kerja aparat

d.

Hasil yang diharapkan: i) Tersedianya tenaga aparat pemerintah daerah yang memahami hakikat pelaksanaan program, terutama dalam upaya melaksanakan proses pengintegrasian perencanaan partisipatif secara baik dan benar; ii) Aparat pemerintah daerah yang dilatih memiliki keterampilan memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, dan pelestarian program; iii) Aparat pemerintah daerah memiliki komitmen dan kepedulian yang lebih baik terhadap masyarakat miskin, serta mengupayakan terlaksananya kemandirian masyarakat melalui kebijakan-kebijakan di daerah.

e.

Materi Pelatihan: i) Pemberdayaan masyarakat Indonesia. ii) Pembentukan jiwa kader terhadap PNS. iii) Fungsi layananaparat pemerintah pada sektor publik dan privat. iv) Konsep kebijakan/panduan teknis PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN.


78

v) vi) vii) viii) ix) x) f.

Peran aparat pemerintah dalam proses pengintegrasian. Proses perencanaan partisipatif. Pengembangan kegiatan kawasan/antardesa. Pengembangan ekonomi perdesaan. Replikasi program. Fasilitasi regulasi pendukung pengintegrasian.

Proses PelatihanAparat Pemerintah/Setrawan i) Persiapan pelatihan yang meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan, (b) Membuat undangan pelatihan bagi aparat pemerintah yang ditunjuk sebagai setrawan, (c) Membuat panitia pelatihan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelatihan aparat pemerintah/setrawan, (d) Mempersiapkan narasumber yang dibutuhkan untuk menunjang capaian pelatihan, (e) Melakukan konsolidasi persiapan pelatihan bagi fasilitator/pelatih, (f) Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan, (g) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii) Pelaksanaan pelatihan yang meliputi: (a) Pembukaan, (b) Penjelasan singkat tentang pelatihan, (c) Penjelasan tentang hak, tugas, dan tanggung jawab aparat pemerintah/setrawan, (d) Penjelasan materi-materi dan proses fasilitasi pelatihan, (e) Penyusunan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

2.2.3.3.

Pelatihan PjO Kecamatan dan Kabupaten PjO Kecamatan maupun Kabupaten adalah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas PNPM Mandiri Perdesaan. Program secara langsung dalam kendali PjO Kecamatan/Kabupaten. Dalam penerapan tugas pokok dan fungsinya, tentu PjO Kecamatan/Kabupaten memerlukan dukungan Pengembangan Kapasitas agar dapat menyesuaikan dengan dinamika program.

a.

Tujuan: Tujuan umum pelatihan adalah memberikan orientasi dan pembekalan kepada PjO Kecamatan/Kabupaten terkait pengetahuan, komitmen, dan keterampilan dalam melakukan


79

pendampingan dan pengendalian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi tugas. Adapun tujuan pelatihan adalah: a. Memberikan wawasan kepada PjO Kecamatan/Kabupaten tentang perkembangan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan,

b.

c.

d.

Memberikan pemahaman kepada PjO Kecamatan/Kabupaten tentang mekanisme serta prosedur pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, jMeningkatkan keterampilan PjO Kecamatan/Kabupaten dalam memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Meningkatkan komitmen PjO Kecamatan/Kabupaten dalam mendukung pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Waktu dan Tempat: 6 hari efektif, dilaksanakan di kabupaten/provinsi. c.

Pemandu/pelatih: Fasilitator Kabupaten dan unsur Satuan Kerja Kabupaten/Provinsi dan tenaga dari balai diklat PMD yang sudah mengikuti TOT PjOK.

d.

Hasil yang diharapkan: i) Tersedianya PjO Kecamatan/Kabupaten yang mampu melakukan pendampingan dan pengendalian program di kecamatan/kabupaten; ii) Aparat pemerintah daerah yang dilatih memiliki keterampilan dalam memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, dan pelestarian program; iii) Aparat pemerintah daerah memiliki komitmen dan kepedulian yang lebih baik terhadap masyarakat miskin, serta mengupayakan terlaksananya kemandirian masyarakat melalui kebijakan-kebijakan di daerah.

e.

Materi Pelatihan: i) Pemberdayaan masyarakat Indonesia. ii) Karakteristik PNPM Mandiri Perdesaan. iii) Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2014. iv) Alur tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. v) Peran pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. vi) Pengembangan kegiatan kawasan/antardesa. vii) Peran strategis PjO Kecamatan/Kabupaten. viii) Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat. ix) Pengendalian program. x) Praktik lapangan.


80

f.

Proses Pelatihan PjO Kecamatan/Kabupaten i) Persiapan pelatihan yang meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan, (b) Membuat undangan pelatihan PjO Kecamatan/kabupaten, (c) Membuat kepanitiaan pelatihan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelatihan PjO Kecamatan/Kabupaten, (d) Mempersiapkan narasumber yang dibutuhkan untuk menunjang capaian pelatihan, (e) Melakukan konsolidasi persiapan pelatihan bagi fasilitator/pelatih, (f) Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan, (g) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)

Pelaksanaan pelatihan yang meliputi: (a) Pembukaan. (b) Penjelasan singkat tentang pelatihan. (c) Penjelasan tentang hak, tugas, dan tanggung jawab PjO Kecamatan/Kabupaten. (d) Penjelasan materi-materi dan proses fasilitasi pelatihan. (e) Penyusunan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

2.2.4. Evaluasi Pengembangan Kapasitas Tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan adalah meningkatkan kapasitas pelaku program dari unsur masyarakat agar pelaksanaan program sesuai dengan asas prinsip dan mekanisme serta terbentuknya kader masyarakat dalam menjaga kelestarian program. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan peningkatan kapasitas sudah berjalan sesuai tujuan program atau belum, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaku masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping untuk mengetahui kapasitas pelaku setelah dilakukan pelatihan, evaluasi juga sebagai langkah untuk mencari bahan dalam rangka Training Needs Assessment (TNA) yang akan digunakan untuk menyusun jenis pelatihan yang diperlukan. Untuk dapat melakukan evaluasi secara sederhana, para pendamping menggunakan Formulir 65, 65a, 65b, 65c.


81

PENJELASAN II FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

Recommend Documents