Tipikor Klas IA Serang adalah salah satu Pengadilan Negeri yang telah

BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Klas IA Serang adalah salah satu Pengadilan Negeri yang telah memiliki 1 (satu) buah gedung kantor dan ditempati oleh 2 (dua) kantor yaitu Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) kantor yang berada di Kota Serang, tepatnya di jalan KH . ABDULHADI No : 29 SERANG, Serta Pengadilan Hubungan Industrial Serang adalah salah satu Pengadilan Negeri yang belum memilki Gedung. dan masih dipinjami oleh kantor DISNAKER FROVINSI BANTEN pada tanggal 23 Juli 2012 Yang berada di Kota Serang, tepatnya di jalan Serang-pandeglang KM : 8 (Palima Raya Serang) Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada pada lingkungan

Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan

Bezeting Periode Desember 2014, jumlah pegawai pada Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang dengan rincian sebagai berikut : No

Tenaga Teknis dan Struktural

Jumlah(Orang)

Keterangan

1.

Ketua

1

Aktif

2.

Wakil Ketua

1

Aktif

3.

Hakim

19

Aktif

4.

Hakim Adhok Tipikor

4

Aktif

5.

Hakim Adhok PHI

6

Aktif

6.

Panitera/Sekretaris

1

Aktif

7.

Wakil Panitera

1

Aktif

8.

Wakil Sekretaris

1

Aktif

9.

Panitera Muda

6

Aktif

10.

Panitera Pengganti

22

Aktif

11.

Staf Pelaksana

19

Aktif

12.

Tenaga kerja kontrak

14

Aktif

13.

Tenaga sukarela

4

Aktif

Wilayah hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Kelas IA Serang meliputi wilayah Kabupaten Serang , Kota Serang , Kota Cilegon yang berada diprovinsi Banten dengan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang 2.POTENSI DAN PERMASALAHAN No. 1.

Satua Kerja Pengadilan Negeri Kelas IA Serang

Wilayah Hukum Kabupaten Serang , Kota


2

Serang , Kota Cilegon 2.

Pengadilan Negerin/PHI/ Kelas IA Serang

Kabupaten

Serang

,

Kabupaten

Lebak

,

Kabupaten

Pandeglang

Kabupaten

Tanggerang,

Kota

Serang

,

Kota

Cilegon, Kota Tanggerang Selatan, 3.

Pengadilan Negeri/Tipikor/ Kelas IA Serang

Kabupaten

Serang

,

Kabupaten Tanggerang , Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak , Kota Serang , Kota Cilegon,Kota Tanggerang Selatan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA Serang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Penyelenggaraan

Kolusi dan Nepotisme, Negara

meliputi

Asas

pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Kepastian

Hukum,

Asas

Keterbukaan,

Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Desember 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing . Untuk itulah Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 . Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4

B.Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakan

Hukum

dan

Keadilan,

Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Banten yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang antara lain: Fungsi

mengadili

(judicial

power),

yakni

menerima,

memeriksa,

mengadili

dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama. . Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. . Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

dan

terhadap

pelaksanaan

administrasi

umum

kesekretariatan

serta

pembangunan. .Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. .Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan). .Fungsi Lainnya :Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, Administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5

Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Sebagai Organisasi yang ada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang mempunyai visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Yang Agung” Sebagai organisasi pemerintahan yang baik, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang harus

mempertanggung

jawabkan

kinerjanya

kepada

Publik.

Untuk

itulah

Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. Untuk itulah Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: KETUA PENGADILAN Fungsi

:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang 2. Bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Negeri 3. Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6

Tugas

:

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim ; 2. Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan Negeri/Ketua majelis/kepaniteraan ; 3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum ; 4. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan/Putusan pengadilan Negeri yang telah memperboleh kekuatan hukum Yang tetap; 5. Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/ Hakim dan pejabat kepaniteraan: a. Teknis Peradilan; b. Administrasi peradilan; c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan; d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan; 6. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Staf Pengadilan Negeri 7. Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara; 8. Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/melaksanakan tugas eksekusi; 9. Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Panitera; 10. Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan; 11. Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara; 12. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera untuk melakukan penyitaan; 13. Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan sidang keliling terutama di wilayah yang lokasinya jauh dari Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon; 14. Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait/penegak hukum; 15. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang

prosedur

berperkara dan pelayanan hukum lainnya;


7

16. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja; 17. Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali dalam rangka penangannan perkara. 18. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/sekretaris 19. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun WAKIL KETUA PENGADILAN Fungsi dan Tugasnya : 1. Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan; 2. Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain; 3. Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan Pegawai atas perintah ketua; 4. Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan ketua MARI No. KMA/005/III/1994 dan No. KMA/006/III/1994; 5. Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil ketua; 6. Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja; 7. Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua. KETUA MAJELIS HAKIM (HAKIM) Fungsi dan Tugasnya : 1. Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera dan memasukkan dalam buku kerja; 2. Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari; 3. Membuat penetapan hari sidang; 4. Menetapan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berperkara; 5. Memimpin sidang; 6. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara; 7. Menandatangani berita acara; 8. Menetapkan Sita jaminan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8

9. Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasi; 10. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim; 11. Menyusun dan membuat keputusan; 12. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai di minutasi ke meja 13. Membuat resume perkara yang sedang disidangkan 14. Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang seang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai ; 15. Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan. 16. Melapor kepada ketua dalam hal perkara-perkara yang dianggapnya bermasalah; ANGGOTA MAJELIS HAKIM (HAKIM) Fungsi dan Tugasnya : 1.Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan; 2.Mempelajari berkas pekara yang akan disidangkan; 3.Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan; 4.Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran berita acara; 5.Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan ; 6.Mengoreksi brita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti 7.Hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota HAKIM PENGAWAS BIDANG Fungsi dan Tugasnya: Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing. HAKIM MEDIATOR Fungsi dan Tugasnya : Penghubung dan pemberi solusi kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa agar diselesaikan dengan cara damai. PANITERA/ SEKRETARIS Fungsi dan Tugasnya : 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi atas administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan adminstrasi dan keuangan perkara serta pengelolaan keuangan pengeluaran rutin (DIPA) sesuai dengan mata anggaran yang ada; 3. Memberikan bimbingan mengawasi mengatur tugas-tugas dan memimpin wakil panitera wakil sekretaris , panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti; 4. Bertanggung jawab atas pengawasan berkas perkara dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan ; 5. Melaksanakan putusan/ penetapan Pengadilan Negeri serta menyelanggarakan penyitaan; 6. Melaporkan jalannya mekanisme kepaniteraan / kesekretariatan Pengadilan Negeri baik secara berkala maupun secara temporer; 7. Mengkoordinasikan proses pelayanan perkara serta penyelenggaraan persidangan pengeluaran akta salinan putusan/ penetapan, Law report dan mengikuti persidangan; 8. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 9. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun Tugas : 1. Menyelenggarakan administrasi keperkaraan/ kesekretariatan ; 2. Melaporkan kegiatan harian kepada ketua; 3. Mengkoordinasikan segala bentuk laporan kepaniteraan/ kesekretariatan dari setiap unit kerja untuk kerja untuk diolah lebih lanjut untuk disampaikan kepada ketua: 4. Memelihara register perkara tingkat pertama , banding, kasasi, peninjauan kembali; 5. Mengadakan rapat kerja berkala/ temporer untuk mengadakan pelaporan setiap unit kerja mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menyusun progam kerja/ tugas berikutnya, sesuai dengan petunjuk dan kebijakan ketua; WAKIL PANITERA Fungsi dan Tugasnya : 1. Melaksanakan tugas panitera yang didelegasikan kepadanya; 2. Membantu panitera mengadakan pengawasan terhadap : a. Pelaksanakan Meja Pertama, Meja Kedua dan meja ketiga b. Pelaksanaan perkara permohonan gugatan, banding kasasi dan peninjuan kembali c. Mengkoordinasikan panitera muda pidana, panitera muda hukum, panitera perdata dan jurusita/ jurusita pengganti


10

d. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta menusun dan membuat berita acara persidangan e. Biaya perkara dan biaya lainnya 3. Mengadakan laporan rutin dari tiap-tiap unit 4. Menertibkan berkas perkara kearsipan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara; WAKIL SEKRETARIS Fungsi dan Tugasnya : 1. Membantu tugas Panitera/Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Panitera/Sekretaris 2. Melaksanakan kegiatan administrasi umum Pengadilan Negeri; 3. Memimpin dan menkoordinir tugas-tugas Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum; 4. Membimbing dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan yang menjadi tanggung jawabnya; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 6. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya yang meliputi prosentase pelaksanaan kegiatan baik mencakup sasaran, keluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada kuasa pengguna anggaran/ penggguna barang secara periodic (bulanan, triwulan , semesteran dan tahunan) yang kemudian diteruskan Kepada Ketua Pengadilan Tingggi dan diteruskan kepada sekretaris Mahkamah Agung; 7. membuat rencana kerja dan anggaran yang dilengkapi rincian anggaran biaya (RAB) serta kerangka acuan dan data pendukung lainnya untuk anggaran tahun berikutnya; 8. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja para kepala Sub Bagian; 9. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun. PANITERA MUDA PERDATA Fungsi dan Tugasnya : Secara umum membantu Ketua Pengadilan Negeri memberikan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Hukum khususnya dibidang Perkara Perdata; 1. Panitera Muda Perdata merangkap sebagai Meja I; 2. Menerima gugatan, permohonan, permohonan Banding, permohonan Kasasi, Peninjauan kembali, eksekusi dan permohonan Somasi ; 3. Menerima permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, permohonan perlawanan pihak ketiga; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11

4. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM; 5. Menyerahkan surat gugat, permohonan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan PK, permohonan eksekusi, permohonan somasi yang dilengkapi SKUM kepada yang bersangkutan; 6 Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian perdata; 7. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun. PANITERA MUDA PIDANA Fungsi dan Tugasnya : 1. Menerima perkara Pidana , Lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara. 2. Mendaftarkan perkara pidana biasa dalam Buku register Induk perkara pidana, dilaksanakan dengan membubuhi Nomor Perkara sesuai dengan urutan dalam buku register. 3. Mendaftarkan perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. 4. Mendaftarkan perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara diputus oleh Pengadilan. 5. Memeriksa pengisian kolom-kolom buku register, dan harus dilaksanakan dengan tertib, cermat dan lengkap serta tepat waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara. 6. Menyampaikan berkas perkara yang diterima dengan dilengkapi Formulir Penetapan Majelis Hakim untuk disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melaui Panitera. 7. Menyampaikan Berkas Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan hari Sidang dan mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertib. 8. Membuat/Mengisi Register Induk Keuangan Pidana 9. Membuat/mengisi Register Wasmat. 10. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian Pidana; 11. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun. PANITERA MUDA HUKUM Fungsi dan Tugasnya :

1. Kordinator/Penanggung jawab terhadap pelimpahan Berkas Perkara yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap dari Sub Kepaniteraan Perdata dan Sub Kepaniteraan Pidana. 2. Menerima dan melayani apabila ada suatu permintaan dari luar mengenai berkas perkar yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk dijadikan suatu bahan penelitian Hukum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12

3. Mengevaluasi laporan Bulanan, Empat Bulanan dan Tahunan yang akan dikirimkan. 4. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian Hukum; 5. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun. PANITERA MUDA TIPIKOR Fungsi dan Tugasnya : 1.Menerima perkara Tipikor, Lengkap dengan surat dakwaannya dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara 2. Mendaftarkan perkara Tipikor biasa dalam Buku register Induk perkara Tipikor, dilaksanakan dengan membubuhi Nomor Perkara sesuai dengan urutan dalam buku register. 3. Mendaftarkan perkara Tipikor singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. 4. Mendaftarkan perkara tindak Tipikor ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara diputus oleh Pengadilan. 5. Memeriksa pengisian kolom-kolom buku register, dan harus dilaksanakan dengan tertib, cermat dan lengkap serta tepat waktu, b jalannya persidangan perkara. 6. Menyampaikan berkas perkara yang diterima dengan dilengkapi Formulir Penetapan Majelis Hakim untuk disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melaui Panitera. 7. Menyampaikan Berkas Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan hari Sidang dan mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertib. 8. Membuat/Mengisi Register Induk Keuangan Perdata 10. Membuat/mengisi Register Wasmat. 11. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian Tipikor; 12. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun. PANITERA MUDA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) Fungsi dan Tugasnya : 1. Secara umum membantu Ketua Pengadilan Negeri memberikan pelayanan kepada Masyarakat

dibidang Hukum khususnya dibidang Perburuhan;

2. Panitera Muda PHI merangkap sebagai Meja I . 3. Menerima gugatan, permohonan, permohonan Banding, permohonan Kasasi, Peninjauan kembali, eksekusi dan permohonan Somasi ; 4. Menerima permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, permohonan perlawanan pihak ketiga; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

13

5. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangka dalam SKUM; 6. Menyerahkan surat gugat, permohonan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan PK, permohonan eksekusi, permohonan somasi yang dilengkapi SKUM kepada yang bersangkutan; 7. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian perdata; Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun PANITERA PENGGANTI : Fungsi dan Tugasnya : 1. Membantu Majelis Hakim menghadiri dan mencatat jalannya persidangan 2. Menyusun, membuat berita acara sidang 3. Melaporkan hasil persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara yang dilakukan oleh petugas meja dua dengan membuat instrumen a. daftar harian sidang b. penundaan sidang c. putusan/ penetapan d. daftar perkara yang telah diminutasi 4. Mengetik putusan / penetapan dan menandatanganinya 5. Menyerahkan putusan yang telah selesai di mutasi 6. Membuat court kalender. JURUSITA Fungsi dan Tugasnya : 1. Melaksanakan panggilan Sidang Perkara Perdata kepada para pihak 2. Melaksanakan Sita Jaminan 3. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri 4. Melaksanakan Pemberitahuan Pernyataan Banding 5. Melaksanakan Pemberitahuan Memori Banding 6. Melaksanakan Pemberitahuan Kontra Memori Banding 7. Melaksanakan Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Pekara 8. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan banding 9. Melaksanakan Pemberitahuan Memori Kasasi 10. Melaksanakan Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi 11. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan Kasasi 12. Melaksanakan Pemanggilan Tegoran/ARMANING 13. Melaksanakan Sita Eksekusi apabila di tingkat pertama tidak dilakukan Sita Jaminan 14. Melaksanakan Eksekusi 15. Melaksanakan Konsinyasi dan Somasi. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14

Fungsi dan Tugasnya : 1. Pengkoordinir tugas – tugas yang ada dibagian keuangan yang akan dilaksanakan oleh staf bagian keuangan 2. Memeriksa laporan keuangan dan mengarahkan 3. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian keuangan 4. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun 5. Tugas pokok Pejabat Penguji SPP dan Penguji SPM. adalah : 1). Memeriksa secara rinci dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku 2). Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran 3). Memeriksa kesesuaia rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran 4). Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran 5). Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank); - Nilai tagihan yang harus dibayar - Jadwal waktu pembayaran KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Fungsi dan Tugasnya : 1. Membantu Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Sekretaris; 2. Melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan seluruh kepegawaian; 3. Memperoses Kenaikan Pangkat/ golongan, jabatan,mutasi; 4. Membuat usulan Kenaikan Gaji Berkala; 5. Mengurus proses yang berkaitan dengan Calon Pegawai/Pegawai yang baru

yang

dipindahkian, pemberhentian Pensiun 6. Menyimpan dan membuat data kepegawaian tiap-tiap pegawai dalam file khusus; 7. Membuat DUK, Bezeting formasi, mempersiapkan / mengetik DP 3 pada tiap-tiap akhir tahun setelah di isi oleh pimpinan satuan tugas masing-masing 8. Membuat / mengajukan laporan tahunan bidang kepegawaian; 9. Melaksanakan Pembuatan kartu TIK pegawai; 10. Membuat Invasing seluruh pegawai; 11. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian Kepegawaian; 12. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun. KEPALA SUB BAGIAN UMUM Fungsi dan Tugasnya : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15

1. Membantu Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Sekretaris Melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum; 2. Mengevaluasi laporan-laporan mengenai inventaris barang milik Negara; 3. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf bagian umum; 4. Memberikan penilaian (DP3) mengenai kinerja staf bagian umum; 5. Menyediakan peralatan yang diperlukan oleh seluruh pegawai dan keperluan rumah tangga kantor; 6.Sebagai kordinator kebersihan kantor;

C .Sistematika Penyajianikan Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang Laporan Auntabilitas ini dissun dengan sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang: pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan rencana kinerja Tahun 2015 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2015-2019

akan

disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok. BAB III

Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan Analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

16

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang serta strategi pemecahan masalah. kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

BAB V

Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2015 4. Matrik Rencana Kerja Strategis 2015-2019 5. SK.Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai.

Para pegawai/ staf juga mempunyai peranan yang sama dalam

memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai


17

dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran / tujuan tertentu. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang Adapun visi dari Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang adalah: “Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .


18

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum tingkat Pertama . 8. Meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten . 9. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .

1. Tujuan dan Sasaran Strategis - Tujuan Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun Anggaran 2015 yang meliputi : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percacaya bahwa Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang memenuhi butir 1 dan 2 diatas . 2.

Sasaran Strategis - Sasaran Adalah penjabaran terukur, dari tujuan secara terukur,yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari sampai dengan 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan Aksepbilitas putusan hakim 3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A SERANG Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan

SK.

Ketua

Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor

Kelas

IA

Serang

Nomor:

W29.UI/440/IKU/SK/I/2014 tanggal 23 Februarii 2015 dapat dilihat sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

19

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1.Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang diselesaikan perkara 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b.. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor d. Persentase perkara yang diselesaikan: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor F. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor 2.Peningkatan aksepbilitas a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali 3.Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK pengelolaan penyelesaian yang disampaikan secara lengkap perkara 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

20

4.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.Meningkatnya kualitas pengawasan

1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. T ipikor d..Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor b,Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

21

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA Serang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai

sasaran strategi dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksebilitas masyarakat

terhadap

peradilan.

Kegiatan

pokok

yang

dilaksanakan

Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang dalam pelaksanaan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Perdata , Pidana, PHI, Tipikor. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata , Pidana , PHI, Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara . b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas laninya Mahkamah Agung Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran setartegis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran dalam penyediaan sarana dan prasana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 . Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

N O

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

1. a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100% 100% 100% 100%

74 -

100% -


23

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor d. Persentase perkara yang diselesaikan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor e. diselesaikan Persentase perkara yang dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor a.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Perdata. 1. Banding 2. Kasasi 3. PK - Pidana. 1.Banding

100% 100% 100% 100%

1

2%

100% 100% 100% 100%

46 64 20 -

96 % 7 % 100% 8 -

100% 100% 100% 100%

41 743 57 -

55% 92% 64%

100% 100% 100% 100%

36 740 87 -

88% 91,8% 98% -

100% 100% 100% 100%

5 67 2 -

12% 8,2% 2% -

100% 100% 100%

70 -

95% 100% 100%

100%

786

97,5%


24

2.Kasasi 3.PK

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

- PHI. 1.Banding 2.Kasasi 3.PK - Tipikor. 1.Banding 2.Kasasi 3.PK a.Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor b.Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor c.Persentase penyampaian pemberitahua n relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor d.Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor

100% 100%

798 806

99% 100%

100% 100% 100% 100%

24 2 51 -

92% 99% 100% -

100% 100% 100% 100%

74 806 89 -

100% 100% 100% -

100% 100% 100% 100%

2000 806 89 -

100% 100% 100% -

100% 100% 100% 100%

10 806 -

100% 100% -

100% 100% 100% 100% 100% 100%


25

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accesto justice)

e.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor c.Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor

100% 100% 100% 100%

74 806 -

100% 100% -

100% 100% 100% 100%

-

-

-

-

806 89 -

100% 100% -

100 % 100 % 100 % 100 %

100% 100% 100% 100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :


26

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut : NO

SASARAN

1..

Meningkatn ya penyelesaia n perkara

INDIKATOR KINERJA a.Persentase mediasi yang diselesaikan. 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor b.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor c.Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor d.Persentase perkara yang diselesaikan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor e.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor f.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

100% 100% 100% 100%

74 -

100% -

100% 100% 100% 100%

1 -

2% -

100% 100% 100% 100%

46 64 20 12

96% 8% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

41 743 55 44

55% 92% 62% 57,9%

100% 100% 100% 100%

36 740 87 44

88% 91,8% 98% 57,9%


27

1.Perdata 100% 2.Pidana 100% 3.PHI 100% 4.Tipikor 100% a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

5 67 2 -

12% 8,2% 2% -

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang diproses secara mediasi. Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 74 perkara, sedangkan yang dapat diselesiakan melalui mediasi sebanyak 1 perkara ( 2% ). Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: Karena tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak-pihak yang berperkara. Sebagai perbandingan capai akuntabilitas kinerja persentase mediasi yang diselesaikan, adalah sebagai berikut : No 1. 2, 3. 3.

Tahun 2011 2012 2013 2014

Jumlah perkara mediasi 79 72 81 74

Diselesaikan secara mediasi 1 2 2 1

Capaian % 1% 3% 2% 2 %

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara secara mediasi dari tahun ketahun. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan akta perdamaian. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2014 di targetkan 100% dari jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 1 perkara karena para pihak berperkara pada umumnya antara penggugat maupun tergugat menginginkan perkaranya diselesaikan melalui persidangan dan mendapatkan kepastian hukum. Sehingga target yang ditetapkan 100% dan capaiannya 2%.


28

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, PHI, maupun Tipikor yang masing‐masing ditargetkan selesai Pidana 806 perkara 100 % pada tahun 2014, ternyata dapat tercapai ( 743 perkara ) 92 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu Pidana sejumlah 64 perkara, sedangkan sisa perkara Perdata yang disekesaikan presentase sisa perkara masing-masing ditargetkan selesai 122 perkara 100% pada Tahun 2014, ternyata dapat tercapai 87 berarti bahwa sisa perkara Perdata pada tahun 2014 sejumlah 35 perkara perkara 71% berarti sisa perkara pada tahun 2014 PHI sejumlah 20 dan Tipikor sejumlah 64 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2014. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA Serang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: 2010

2011

2012

2013

2014

N o 1.

Pidana

masuk 1028

selesai 786

masuk 965

selesai 849

masuk 777

selesai 650

masuk 797

selesai 777

masuk 806

selesai 743

2,

Perdata

45

100%

79

45

81

38

72

37

74

41

3.

PHI

55

45

67

50

53

23

59

54

89

55

4.

Tipikor

-

-

33

11

35

43

31

33

64

44

Perkara

Penyelesaian sisa perkara Pidana pada tahun 2012 sebanyak 650 perkara, Perdata sebanyak 38 perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 Pidana sebanyak 777 perkara , Perdata sebanyak 37 perkara adanya peningkatan sebesar pidana 3,74 %.untuk perdata adanya peningkatan sebesar 59% Sedang penyelesaian sisa perkara tahun 2013 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada peningkatan sebesar 71% ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 777

yaitu

perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 743 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 806 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai .........% Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara Pidana yang masuk dibulan desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Pidana tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

29

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2014 No

Bulan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Sisa tahun 2014 122 142 128 119 133 148 170 137 136 124 136 137

Masuk

Putus

Sisa akhir

71 62 65 78 68 73 61 67 60 73 62 67

51 76 74 64 53 51 94 68 72 61 61 50

142 128 119 133 148 170 137 136 124 136 137 154

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: No

Perkara

1.

Pidana

2011

2012

masuk

selesai

masuk

masuk

965

849

797

777

2013 masuk selesai 650

650

2014 masuk selesai 806

743

Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 650 perkara dan diselesaikan sebanyak 650 perkara ( 100 %) dibandingkan dengan perkara Pidana yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 806 perkara dan diselesaikan sebanyak 743 perkara ( 92% %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara Pidana sebesar 92%. Sedang penyelesaian perkara Pidana tahun 2013 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada peningkatan sebesar 12,53 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan. e. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 74 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 81 perkara. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 91 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara

Perdata yang masuk dibulan

desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata tahun 2014. Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2014 No

Bulan

Sisa tahun

Masuk

Putus

Sisa akhir


30

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2014 48 44 34 34 35 33 37 35 34 38 38 36

3 6 8 8 3 9 5 3 9 8 5 6

7 16 8 7 5 5 7 4 5 8 7 7

44 34 34 35 33 37 55 34 38 38 36 35

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Perdata yang diselesaikan , sebagai berikut: No

Perkara

1.

Perdata

2011 masuk selesai 79 45

2012 masuk masuk 72 37

2013 masuk selesai 81 38

2014 masuk 74

selesai 41

Perkara Perdata yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 38 perkara dan diselesaikan sebanyak 37 perkara (90 %) dibandingkan dengan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 74 perkara dan diselesaikan sebanyak 41. perkara (55%) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara Perdata sebesar 47%. Sedang penyelesaian perkara Perdata tahun 2013 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada peningkatan sebesar 8.%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan. f. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara PHI yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 53 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 53 perkara. Persentase perkara PHI yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 62 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara PHI yang masuk dibulan desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara PHI tahun 2014. Keadaan Perkara PHI Di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2014 No

Bulan

1. 2. 3. 4.

Januari Pebruari Maret April

Sisa tahun 2014 20 18 13 9

Masuk

Putus

Sisa akhir

6 5 7 6

2 6 4 10

24 23 26 22


31

5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.

Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2 0 0 0 0 0 0 0

4 15 6 2 11 6 11 10

6 5 4 6 8 8 5 11

20 30 32 28 31 29 35 34

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara PHI yang diselesaikan, sebagai berikut: No

Perkara

1.

PHI

masuk

2011 selesai

67

50

2012 masuk masuk 59

2013 masuk selesai

53

54

23

masuk

2014 selesai

89

55

Perkara PHI yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 54 perkara

dan diselesaikan

sebanyak 23 perkara (43%) dibandingkan dengan perkara PHI yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 89 perkara dan diselesaikan sebanyak 55 perkara ( 62%) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara PHI sebesar 19%. Sedang penyelesaian perkara PHI tahun 2013 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada peningkatan sebesar 19 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan. g. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 78,2 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 16 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 35 perkara. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 53,4 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara

Tipikor

yang masuk dibulan

desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Tipikor tahun 2014. Keadaan Perkara Tipikor Di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2014 No

Bulan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus

Sisa tahun 2014 12 14 16 19 21 21 22 19

Masuk

Putus

Sisa akhir

5 3 8 5 3 4 4 0

3 1 5 3 3 3 7 8

14 16 19 21 21 22 19 11


32

9. 10 11. 12.

September Oktober November Desember

11 17 20 17

6 8 3 15

0 5 6 0

17 20 17 32

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut: N o

Perkara

1.

Tipikor

masuk

2011 selesai

33

11

masuk

2012 masuk

31

selesai

35

2013 selesai

43

masuk

33

2013 selesai

35

43

Perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 33. perkara dan diselesaikan sebanyak 11 perkara (3,33%) dibandingkan dengan perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 31 perkara dan diselesaikan sebanyak 33 perkara (62,3%) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara Tipikor

sebesar 29%. Sedang penyelesaian perkara

Tipikor tahun 2012 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2013 ada peningkatan sebesar 16%, Sedang penyelesaian perkara Tipikor tahun 2013 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada penurunan penyelesaian perkara, a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana : 91,8 % 2. Perdata : 88 % 3. PHI :98 % 4.Tipikor: 100 % b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1.Pidana : 8,2 % 2.Perdata: 12 % 3.PHI : 2 % 4.Tipikor : - % 2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Peningkatan Aksepblitas Putusan Hakim pada tahun 2014 sebagai berikut : N O

SASARAN

1.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Perdata 1. Banding 2. Kasasi 3. PK Pidana 1. Banding 2. Kasasi 3. PK PHI 1. Banding 2. Kasasi 3. PK Tipikor 1. Banding

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100% 100% 100%

70 -

95 % % %

100% 100% 100%

786 798 806

97,5 % 99 % 100 %

100% 100% 100%

32 89

- % 36 % 100 %

100%

11

25 %


33

2. Kasasi 3. PK

100% 100%

14 2

31,8 % 4,5 %

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1.Pidana: Banding( 97,5 %) Kasasi ( ...... %) Peninjauan Kembali ( ....... %) 2. Perdata : Banding (95%) Kasasi (-%) Peninjauan Kembali (-%) 3. PHI : Kasasi (36 %) Peninjauan kembali (..........%) 4.Tipikor : 75 % 3.PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2013 sebagai berikut : NO

1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaia n perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4.Tipikor b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusika n ke Majelis 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor c. Persentase penyampaian pemberitahu an relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor d. Prosentase penyitaan

TARGET

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

REALISAS CAPAIAN I (%)

24 2 51 14

74 806 64

2000 806 89 44

92 % 99 % 100 % 31,8%

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %


34

tepat waktu dan tempat 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1.Perdata 2.Pidana 3.PHI 4.Tipikor

100% 100% 100% 100%

10 82

100% 100% 100% 100%

74 806 89 -

100 % % % 100 %

100% 100% 100% - %

. a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

secara

lengkap 1. Pidana : 99 % 2. Perdata : 92. % 3. PHI

:100 % 4.Tipikor : ....... %

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan

Majelis

1. Pidana :100 % 2. Perdata : 100 % 3. PHI: 100. % 4.Tipikor : ....... % c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

tempat

dan para pihak 1. Pidana : 100 % 2. Perdata : 100.% 3. PHI : ......% 4.Tipikor : 100 % d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 1. Pidana : 100 % 2. Perdata : 100 .% 3. PHI : .......%

4.Tipikor :100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Pidana : 100 % 2. Perdata :100 % 3. PHI : .......%

4.Tipikor : - %

3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN

PERKARA

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut : N O 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan a. Persentase aksesibilitas perkara masyarakat prodeo yang terhadap diselesaikan peradilan 1.Pidana (acces to 2.Perdata justice) 3.PHI 4.Tipikor b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara

TARGET

100% 100% 100% 100%

REALISAS CAPAIAN I (%)

-

-% -% -% -%


35

zetting plaat 1.Pidana 2.Perdata 3.PHI 4.Tipikor c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 1.Pidana 2.Perdata 3.PHI 4.Tipikor

100% 100% 100% 100%

-

100% 100% 100% 100%

89 44

-

% % % %

- % - % 100% 100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1. Pidana : -% 2. Perdata : - .% 3. PHI : -. % 4.Tipikor : - % b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat 1. Pidana : - % 2, Perdata : - % 3. PHI : ...... % 4.Tipikor : - % c.Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 1. Pidana: 100 % 2. Perdata : -. % 3. PHI : 100. % 4.Tipikor : 100 % 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2013 sebagai berikut : N O 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 1.Pidana 2.Perdata

TARGET

100 % 100 %

REALISA CAPAIA SI N (%)

10

100 % - %


36

a.

Persentase

3.PHI 100 % 10 100 % 4.Tipikor 100% - % permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 1. Pidana : ..... % 2. Perdata : - .% 3. PHI : .......% 4.Tipikor : - % 5. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2013 sebagai berikut : N O 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatny a kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 1.Pidana 2.Perdata 3.PHI 4.Tipikor b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti 1.Pidana 2.Perdata 3.PHI 4.Tipikor

TARGET

REALISA CAPAIA SI N (%)

100% 100% 100% 100%

10 -

- % - % 100% - %

100% 100% 100% 100%

-

-

-

-

% % % %

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 1. Pidana : - % 2. Perdata : - % 3. PHI : 100% 4.Tipikor : -

%

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti 1. Pidana : - % 2. Perdata : - % 3. PHI : - % 4.Tipikor : - . % 6. SASARAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada tahun 2014 sebagai berikut: Sasaran Strategis Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a. Presentase Hakim dan 100% 100% Pegawai yang diusulkan mengikuti Diklat. b. Presentase Hakim dan 100% 100% Pegawai yang lulus Diklat. Untuk mencapai sasaran Sumber Daya manusia yang berkualitas, digunakan 2 ( dua) indikator kinerja yaitu: a. Presentase Hakim dan Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

37

b. Presentase Hakim dan Pegawai yang lulus diklat.. A. Indikator Kinerja Presentase hakim dan Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Presentase Hakim dan Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat . Indikator kinerja Presentase Hakim dan Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2014 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%, 7.SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pencapaian sasaran penyediaan sarana dan prasaran pada tahun 2014 sebagai berikut : Sasaran Strategis Penyediaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target 100%

Realisasi

% %

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan

jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan

pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Serang pada tahun 2014 adalah sebesar 100%. Rincian data pengadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1.

2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Belanja PerangkatPengolah Data dan Komunikasi . Belanja Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Target

Realisasi

Tidak Terealisasi

%

100%

100

0

0%

100%

100

0

0%

Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2013 yang ditargetkan 100%, ternyata telah terealisasi dan mencapai target 100%. 8. REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp 15,412,416,000,-( Lima Belas Milyar Empat Ratus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

38

Dua belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai pegawai dan belanja modal DIPA (01) Badan Urusan Adminstrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA Tahun 2014 menjadi

Rp. 15.785.372.000,- (Lima Belas Milyar

Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah )Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : N o. 1

2 3

Kegiat an Belanja Pegaw ai Belanja Barang Belanja Modal

PAGU AWAL (RP)

PAGU REVISI (RP)

REALISASI (RP)

%

13.490.854.00,-

13.863.810.000,-

13.491.677.257,-

97,32%

1.517.162.00,-

1.517.162.000,-

1.483.105.205,-

97.76%

-

-

-

15.008016..000,-

15.330.972.000,-

14.974.782.482,-

-

%

JUMLAH 97.37%

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai pada DIPA tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang sebesar Rp.13.490.854.000,-,- ( Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian direvisi menjadi,Rp.13.863.810.00,- ( Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.13.491.677.257,- ( Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2014 sebesar

97,32 %, rincian realisasi pagu belanja pegawai dapat kita lihat pada tabel

dibawah ini : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

39

N O. 1

KODE AKUN 511111

KEGIATAN

Belanja Gaji Pokok PNS 2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3 511121 Belanja Tnj. Suami/Istri PNS 4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 9 511129 Belanja Uang Makan PNS 10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 11 51158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 12 512211 Belanja Uang Lembur Total Belanja Pegawai

PAGU (RP) 4.057.240.00,-

REALISASI (RP) 3.963.556.600.-

% 97.32 %

76.000,-

60.872,-

80.09 %

315.414.000,-

303.942.240,-

96.36%

84.616.000,21.060.00,-

83.516.516,21.060.000,-

98.70% 100.00%

5.277.210.000,-

5.196.595.000,-

98.47%

924.190.000,-

823.729.469,-

89.13%

223.258.000,-

209.698.560,-

93.93%

600.600.000,-

538.252.000,-

89.62%

74.230.000,-

65.350.000,-

88.04%

2.244.000.000,-

2.244.000.000,-

100.00%

41.916.000,-

41.916.000,-

100.00%

C. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.372.132.743,- ( iga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Total sisa anggaran sebesar 2.68 % dari total pagu yang

tersedia. Sisa pagu belanja pegawai

tersebut disebabkan karena adanya selisih pembayaran tunjangan hakim karir tipikor dengan tunjangan fungsional hakim yang melekat pada gaji induk. 1. Belanja barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

40

yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2014

dilingkungan

Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor

Kelas

IA

Serang

sebesar

Rp.1.517.162.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Tidak terdapat revisi anggaran pada belanja barang di tahun anggaran 2014. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Serang. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terealiasi adalah sebesar Rp.1.483.105.205,- ( Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) Total belanja barang yang terealisasi tahun anggaran 2014 sebesar 97.76 %, rincian realisasi pagu belanja barang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. N O

KODE AKUN

I 1

52 521111

2

521113

3

521114

4

521115

5

521119

6

522111

7

522112

8

522113

9

523111

10

523121

KEGIATAN Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah daya tahan tubuh Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat Belanja honor operasional satuan kerja Belanja barang operasional lainnya Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

PAGU (RP) 334.442.000,-

-

REALISASI (RP)

%

333.442.000,-

99.79

-

-

5.000.000,-

4.940.385,-

98.81

102.000.000,-

102.000.000,-

100.00

50.000.000,-

50.000.000,-

100.00

220.800.000,-

217.793.499.-

99.53

1.200.000,-

964.505

80.38

672.000,-

648.000,-

96.43

69.500.000,-

69.450.000,-

99.92

222.050.000,-

221.877,000,-

99.92


41

II

52

11

521211 521219

Belanja bahan Belanja barang non operasional lainnya 522141 Belanja sewa 524113 Belanja perjalanan Perjalanan Transprot dalam Kota 524119 Belanja perjalanan lainnya Total Belanja Barang

44.440.000,120.000.00,-

44.232.515,120.000.000,-

99.53

69.500.000,7.700.000,-

69.450.000,5.390.00,-

99.53

60.000.000,-

33.180.000,-

55.30

a. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dari anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah sebesar Rp.34.056.795,- ( Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 2,24 %. 3. Belanja Modal ( Tidak Ada Belanja Modal) Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk peningkatan dan pengadaan yang mendukung untuk tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Serang sebesar Rp. - ( - ) kemudian direvisi menjadi Rp. - ( - ). Revisi DIPA untuk pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. - ( - ). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap - % dengan rincian belanja sebagai berikut : No. 1

KODE AKUN 533111

2

996.532111

3

997.532111

Total Belanja Modal

KEGIATAN Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal peralatan dan mesin

PAGU (Rp.) -

REALISAS (RP) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

% -


42

c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. ,- ( -). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar - % dari total pagu yang tersedia. Sampaikan analisis capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan prosentase capaian. (01) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung kinerja yang dicapai sebesar - % dengan realisasi anggaran sebesar Rp, - ,atau - % dari pagu anggarannya. (02) Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum kinerja yang dicapai sebesar -. % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. - atau -% dari pagu anggarannya . (03) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung kinerja yang dicapai sebesar -.% dengan realisasi anggaran sebesar Rp, -.- atau anggaran - % % dari pagu anggarannya.

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum

adalah sebagai

berikut : NO

KEGIATAN

1 Belanja Barang JUMLAH

PAGU (RP) 404.400.000

,,-

REALISASI (RP) ,400.539.914,-

% % 9.05%

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persediaan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Serang adalah Rp. 404.400.000,-( Empat Ratus Empat Juta Empat Empat Ratus Ribu Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Serang. b. Pelaksanaan anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.400.589.914,- ( Empat Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99.05 % dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO

KODE AKUN 1049.52

KEGIATAN

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

%


43

1.

521115

2.

521211

3.

521219

4.

522151

5.

524119

Belanja Honor Operasional Satuan Kerka

14.400.000,-

14.400.000, -

100.00

Belanja bahan Belanja barang non operasional lainnya

223.350.000, 223.350.000 ,114.900.000, -

99.99

Belanja barang non operasional lainnya

48.000.000,- 114.900.000 ,-

98.36

Belanja perjalanan lainnya Total Belanja Barang

3.750.000,-

3.750.000,-

48.00


44

BAB IV

PENUTUP A . KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kenerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Kel;as IA Serang ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2014 dan sebagai tindak lanjut dari intruksi Presiden Nomor :7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Perfomance Result) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk Administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Evaluasi

yang

dilaksanakan terhadap

3

(tiga)

program

pada

Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan.

Permasalahan lain

berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum tujuan , sasaran , hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi . Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang tahun 2014


45

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya . Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersipat kekeluargaan . Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang pada tahun 2014 adalah : a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi , baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target , namun secara umum target kinerja telah terealisasi. b. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prisipnya telah berjalan dengan baik walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaiakn seluruhnya sudah ditahun 2014 dan telah memenuhi target. c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. d. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia , pencapain jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target e. Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkulitas sudah tercapai . B . SARAN Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai Instrument control yang 0byektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang . Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai

dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang

diharapkan dapat terwujud.


46

Pagu anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan . Setelah Permasalahan dapat diindentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut , Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : -Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP ( Standar Operasional Prosedur). -Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang dan yang ada dibawahnya pentingnya waktu penyelesaian perkara dengan tepat tepat waktu . - Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP Serang , 23 Februari 2015 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH. MH NIP .195906081985022001


47

LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG


48

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG KETUA BUDI SANTOSO, SH .MH

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

HAKIM

WAKIL KETUA BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.MH SH.MH

PANITERA PENGGANTI 1 2 3

BENYAMIN S, SH

12

KUSTIARJO

SITTI HARYATI,SH

13

AGUS TUNAS SETIAWAN, SH

YUNITA SOFRIYANI, SH

14

AGUS MAULANA,SH

4

ENDI UDIAWATI, SH

15

UNDARA

5 6 7 8 9

YANI IRAWATI,SH

16

NANA SUPRIAYATNA WALUYA

UBAEDAH

17

ANITA RAHMAWATI,SH

H.TB . ABU MA’ALI

18

NURFU'AD, SH

ENAR SUNARYA

19

GINAGAN, SH

OKTAVIANDRI

20

BETI NURBAETI,SH

10

H. BASUKI

21

YOSHUAAUGUSTINUS,SH

11

ELVI HERA, SE

22

PANITERA / SEKRETARIS HJ. R. IIN MUTMAINAH, SH.MH

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

SUPARNO, SH

Drs. DADI SURYADI

PANMUD PIDANA

PANMUD PERDATA

PANMUD HUKUM

PANMUD TIPIKOR

PANMUD PHI

BASRIDA MURNI, SH

IYUS YUSUF, SH.MH

MEDIA IRIAWAN, SH

ANTON P, SH

AGUS TUNAS S, SH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 18. 19 20 21.

IRDALINDA, SH. MH. LIAN HENRY SIBARANI, SH. MH. JASDEN PURBA,SH ANDREAS SUHARTO, SH. LUTFI, SH. PARNAEHAN SILITONGA, SH. HJ. RISTATI, SH. ARDI, SH. NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH MUHAMMAD SAINAL, SH.MHum SYAKILAHN SH.MH, DALYUSRA, SH. MH EFIYANTO, SH.MH YUSRIZAL,SH.MH

KASUB BAG UMUM GEMPA ANDEYSETIO, ST

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

1. ABDURAHMAN 2. RATRI KD ANGUN ANGUN,SH 3. FITRI ICHTIANTO, SH 4. WIJIANTO,SH 5. HAMDANI

1. DIAN ANGGRAENI,SH 2. MARIA SAKURA, SH 3. YANTO.

1. CUCU MULYANA 2. NONI MAULIYANA 3. SERLI BERLIANA SIANIPAR

1. ELINE FEBRIANA,SH

1. M. NUR MUHAROM,SH

2.

2. KATMIATI,SH

PIPIN PEROSANTI, SH

3. LIA MARLIA,SH

KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

SUSILAH

RATU MASTU

Staff

Staff

1. NOVIE RUSDIANI,SH

1. NINA MAYLINA, ST

1. DEWI WULYAN,SE

2. ARVIANTO WICAKSANA, S.Kom

4. AS’AD 5. SUDARJA 6. SUPRIYADI 7. HAMBALI

49

KASUB BAG

Staff

3. RASWIN


KASUB BAG

8. MOHAMAD SANUSI 9. ADI ILHAM ATMANEGARA 10.EKA SAPTA PRATAMA 11.HADI GUSTIAWAN 12.AHMAD FAUZI

2 . FATULLOH, S.Kom

2. KOMARUDIN, SE.Msi 3. ANINDA KHOFIFA

LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS IA SERANG


50

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS I A SERANG No 1

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

JAWAB

Peningkatan

Prosentasi Mediasi Yang

Perbandingan antara Mediasi yang

Penyelesaian Upaya

diselesaikan

disepakati dengan jumlah mediasi yang

Mediasi 2

PENANGGUNG

PENJELASAN

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Panitera/sekretaris

perkara

yang

Perbandingan

Antara

perkara

Laporan Bulan dan

diterima dan menjadi perkara a. Prosentasi diselesaikan

SUMBER DATA

Laporan Tahunan yang

Panitera/sekretaris

Laporan Bulanan

diminutasi dan disampaikan kepada para

dan

pihak pencari keadilan dengan jumlah

Laporan Tahunan,

perkara yang diregister b. Prosentase sisa perkara yang Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara ( Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang

jangka

perkara

pada

Pertama)


51

waktu

penanganan

Pengadilan

tingkat

Panitera/sekretaris

Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

No 3

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG

PENJELASAN

JAWAB

Peningkatan

Tertib a. Prosentasi berkas yang diajukan Perbandingan Antara berkas yang Banding,, Kasasi dan PK yang Administrasi Perkara diajukan Banding , Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B)

dengan

jumlah

berkas

Panitera/sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

yang

dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung b. Prosentase berkas yang Perbandingan antara berkas perkara diregister dan siap disidangkan yang diterima Pengadilan Tingkat ke Majelis Pertama dengan berkas perkara yang

Panitera/sekretaris

Laporan Bulanan

Jurusita

dan Laporan Tahunan

disidangkan c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemberitahuan Pemangilan Sidang Tepat Waktu. d. Prosentase penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak . e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat


Sudah Jelas

Juru Sitra

Laporan Bulanan.

Sudah Jelas

Juru Sitra

Laporan Bulanan.

Sudah Jelas

Juru Sitra

Laporan Bulanan.

52

LAMPIRAN :

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Instansi : Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Visi : MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG YANG AGUNG Misi :

1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2.Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten . 3.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 4.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum tingkat Pertama . 8. Meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten . 9. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .

Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.Meningkatnya penyelesaian perkara.

TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 4. PHI b. Persentase mediasi yang menjadi perdamaian. 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor

2010

2011

2012

2013

2014

100% 24% 38,2% -

100% 12% 25,4% 100%

100% 29% 37,3% 93,5%

100% 20% 54,16%

100 % 100% -

65% 96% 81,8% -

66% 88% 97,1% 100%

49% 71% 78% 93,5%

44% 70% 54,16%

2% 57.9 %

akta


53

2015

2.Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4.Tipikor d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Pidana 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali 2. Perdata 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali 3. Peninjauan Kembali 1. Banding 2. Kasasi PHI 3. Peninjauan Kembali PHI 4. Tipikor 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang yang disampaikan secara lengkap. 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4.Tipikor

76% 98% 98,2 -

72% 99% 98,5 100%

71% 99% 93,2% 100%

99% -

96 % 92 % 57,9 %

24% 2% 1,8% -

28% 1% 1,5% 0%

29% 1% 6,8% 6,3%

1% 4,17%

55 %

96% 96% 99%

96% 97% 99%

97,% 98% 99%

98% 99% 99%

97.5% 99 % 100 %

71% 80% 97%

82% 94% 100%

68% 93% 100%

99% 99% 100%

95 % 100 % 100 %

52,7% 92,7%

49,3% 92,5%

57,6% 96,65%

19%

-

-

27,2% 63,6% -

67,7% 71% -

58,33% 37,5% -

25 % 31,8 % 4,5 %

100% 100% 100% -

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 45%

100% 100% 100% 100%

99% 100 % 31,8 %

100% 100% 100% -

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

92 %


54

-

100 % 100 %

4.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.Meningkatnya pengawasan.

kualitas

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zetting plaat. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4.Tipikor c.Persentase (Amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor d.Persentase jumlah perkara yang sudah diputusdan dipublikasikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a..Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor

100 100 -

100 100 100 100% 100%

100 100 -

100 100 100

100 100 100

100 %

100 100

100 100%

-

100 % -

100% 100% -

100% 100% 95%

100% 100% 97%

100% 100% 98%

-

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100 % 100 % 100 %

60% -

100% 44,4% -

100% 33,3% -

100% -

-

100% 100% -

100% 100% -

100% 100% -

100% 100% -

100 % 100 % -

100% 100% -

100% 100% -

100% 100% -

100% 100% -

100 % -


55

7.Peningkatan SDM

kualitas

8.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pegawai yang lulus diklat teknis Yudisial b.Persentase pegawai yang lulus diklat non Yudisial c.Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. a.Presentase pengadaan sarana dan prasarana. Anggaran Fisik

100% -

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

96,93 % 100 %

97,58 % 100 %

99,48 % 100 %

99,69 % 100 %

100 %

100 %


56

100 %

LAMPIRAN III RENCANA KERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG


57

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Pada Tahun 2016, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG NO Sasaran Stategis Indikator Kinerja 1 Terlaksananya Prosentase mediasi yang diselesaikan optimalisasi - Perdata penyelesaian Hukum - PHI melalui upaya mediasi . 2 Penyelesaian Perkara . a.Prosentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor b.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor c.Prosentase Perkara yang naik banding - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor d.Prosentase perkara yang tidak naik banding - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor e. Prosentase Perkara PHI PK dan Naik Banding - PK - Banding 3 Tertib Administrasi. a.Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaiakan secara lengkap b.Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 4 Sumber Daya Manusia a.Presentase pegawai yang diusulkan yang berkualitas . mengikuti diklat b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti 5 Pengawasan yang a.Presentase pengaduan yang berkualitas ditindaklanjuti 6. Aksesibilitas masyarakat b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti terhadap peradilan Presentase proses penyelesaian perkara Penyediaan sarana dan yang dipublikasikan prasarana Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%


58

Ditetapkan di: Serang Pada Tanggal: 23 Februari 2015 Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang BUDI SANTOSO,SH. MH NIP. 19620225 198803 1002


59

LAMPIRAN IV PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG


60

PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkanmanajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: HJ. R . IIN MUTMAINAH ,SH.MH

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: BUDI SANTOSO, SH. MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IASerang Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Serang, 23 Februari 2015 Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang

BUDI SANTOSO ,SH. MH NIP. 19620225 198803 1 002

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang

HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH,MH NIP. 195906081985022001


61

LAMPIRAN V KEPUTUSAN PANITERE/SEKRETRIS PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIMPENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG


62

JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117 Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644 e-mail : [email protected] web : www.pn-serang.go.id

KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG TAHUN 2015 NOMOR : W29.U1/441/SEK/SK/II/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KLASIA SERANG Menimbang

: a.

Bahwa

untuk

melaksanakan

Surat Edaran Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No.15

Tahun

Akuntabilitas

2009

tentang

Kinerja

Tahun

Penyempaian 2014

dan

Laporan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2015; b.

Bahwa

untuk

melaksanakan

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri/PHI/TipikorKelas IA Serang Tahun 2014 perlu dibentuk Tim terpadu : c.

Bahwa

mereka

Keputusan

yang

namanya

Panitera/Sekretaris

tercantum

dalam

Pengadilan

Negeri/PHI/TipikorKelas IA Serang ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2.

Undang-undang

Nomor

:

48 Tahun 2009 tentang

:

49 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. 3.

Undang-undang

Nomor


63

perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.

Peraturan

Presiden

Nomor : 7 Tahun

2005

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 7.

Peraturan

Presiden Nomor :

9 Tahun 2005

tentang

Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 8.

Peraturan

Presiden

Nomor

:

13

Tahun

2005

tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 9.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

11.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.

:

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2012 tentang penyampaian

laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015 ; MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN

NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG TIM

PENYUSUNAN

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014. Pertama

:

Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

(LAKIP)

Pengadilan


64

Negeri/PHITipikor Kelas IA Serang ; Kedua

:

Tim

kerja

menjalankan

tugas

sesuai

arahan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang. Ketiga

:

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IASerang Tahun Anggaran 2015

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa

apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI 3. Ketua Pengadilan Tinggi Banten 4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Serang , 23 Februari 2015 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH.MH NIP.195906081985022001


65

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG NOMOR: W29.U1/441/SEK/SK/I/2015

Pembina

: Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang

Penanggung Jawab : Panitera/Sekretaris Koordinator

: 1. Wakil Paitera 2. Wakil Sekretaris

Anggota

: 1. Panitera Muda Pidana. 2. Panitera Muda perdata 3. panitera Muda Hukum 4. Panitera Muda Tipikor 5. Panitera Muda PHI 6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan. 8. Kepala Sub Bagian Umum

Operator

: 1. Arvianto candra wicaksana, SH 2. Fathulloh , S.Kom..

Ditetapkan di: Serang Pada Tanggal: 23 Februari 2015 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KElAS I A SERANG HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH MH NIP.: 19581130 198103 1 007


66

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG


67

JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117 Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644 e-mail : [email protected] web : www.pn-serang.go.id SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PHI / TIPIKOR KELAS 1A SERANG NOMOR : W29.UI/440/ IKU/SK/II/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG KETUA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG : 1. Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk memobilitas keputusan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang dan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang;

Mengingat

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3.

Undang-undang Nomor Kekuasaan Kehakiman.

4.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

8.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

:

48 Tahun

2009 tentang


68

Memperhatikan

9.

Peraturan Presiden Nomor : 13 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Tahun

2005

10.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

11.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

: Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang Tahun 2014 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A SERANG 2015.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


69

Ditetapkan di: Serang Pada Tanggal: 23 Februari 2015 Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang

BUDI SANTOSO,SH. MH NIP. 19620225 198803 1002

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIAKAN KEPADA YTH : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang 3. Humas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang


70

Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1.Struktur Organisasi 2.Indikator Kinerja Utama 3.Matriks Renstra 2015-2019 4.RKT 2015 5.SK Tim Penyusun LAKIP 6.Lampiran-lampiran lainnya.


71

LAMPIRAN VII PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG


72

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015 PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG NO Sasaran Stategis Indikator Kinerja 1 Terlaksananya Prosentase mediasi yang diselesaikan optimalisasi - Perdata penyelesaian Hukum - PHI melalui upaya mediasi . 2 Penyelesaian Perkara . a.Prosentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor b.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor c.Prosentase Perkara yang naik banding - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor d.Prosentase perkara yang tidak naik banding - Pidana - Perdata - PHI - Tipikor e. Prosentase Perkara PHI PK dan Naik Banding - PK - Banding 3 Tertib Administrasi. a.Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaiakan secara lengkap b.Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 4 Sumber Daya Manusia a.Presentase pegawai yang diusulkan yang berkualitas . mengikuti diklat b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti 5 Pengawasan yang a.Presentase pengaduan yang berkualitas ditindaklanjuti 6. Aksesibilitas masyarakat b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti terhadap peradilan Presentase proses penyelesaian perkara Penyediaan sarana dan yang dipublikasikan prasarana Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 15.785.372.00,-,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga RatusTujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)


73

Serang, 23 Februari 2015 Ketua Mengetahui Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA

Panitera/Sekretaris Pengadilan

Negeri

/PHI/

Tipikor

Kelas IA Serang

Serang BUDI SANTOSO , SH . MH NIP. 19620225 198803 1 002

HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH,MH NIP. 19590608 198502 2 001


74

Tipikor Klas IA Serang adalah salah satu Pengadilan Negeri yang telah

Recommend Documents