LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG KETUA BUDI SANTOSO, SH.MH
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
HAKIM
PANITERA PENGGANTI
WAKIL KETUA BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH
1
BENYAMIN S, SH
12
KUSTIARJO
2
SITTI HARYATI,SH
13
AGUS TUNAS SETIAWAN, SH
3
YUNITA SOFRIYANI, SH
14
AGUS MAULANA,SH
4
ENDI UDIAWATI, SH
15
UNDARA
5
YANI IRAWATI,SH
16
NANA SUPRIAYATNA WALUYA
6
UBAEDAH
17
ANITA RAHMAWATI,SH
7
H.TB . ABU MA’ALI
18
NURFU'AD, SH
8
ENAR SUNARYA
19
GINAGAN, SH
9
OKTAVIANDRI
20
BETI NURBAETI,SH
10
H. BASUKI
21
YOSHUAAUGUSTINUS,SH
11
ELVI HERA, SE
22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
PANITERA / SEKRETARIS HJ. R. IIN MUTMAINAH, SH.MH
WAKIL PANITERA
WAKIL SEKRETARIS
SUPARNO, SH.MH
Drs. DADI SURYADI
PANMUD PIDANA
PANMUD PERDATA
PANMUD HUKUM
PANMUD TIPIKOR
PANMUD PHI
BASRIDA MURNI, SH
IYUS YUSUF, SH.MH
MEDIA IRIAWAN, SH
ANTON P, SH
AGUS TUNAS S, SH
IRDALINDA, SH. MH. LIAN HENRY SIBARANI, SH. MH. JASDEN PURBA,SH ANDREAS SUHARTO, SH. LUTFI, SH. PARNAEHAN SILITONGA, SH. HJ. RISTATI, SH. ARDI, SH. DALYUSRA, SH. MH M. SAINAL , SH.Mhum LOUISE BETTI SILITONGA,SH.Mhum
KASUB BAG UMUM GEMPA ANDEYSETIO, ST
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
1. ABDURAHMAN 2. RATRI KD ANGUN ANGUN,SH 3. FITRI ICHTIANTO, SH 4. WIJIANTO,SH 5. HAMDANI
1. DIAN ANGGRAENI,SH 2. MARIA SAKURA, SH 3. YANTO.
1. CUCU MULYANA 2. NONI MAULIYANA 3. SERLI BERLIANA SIANIPAR
1. ELINE FEBRIANA,SH
1. M. NUR MUHAROM,SH
2.
PIPIN PEROSANTI, SH
2. KATMIATI,SH 3. LIA MARLIA,SH
KASUB BAG
KASUB BAG
KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
SUSILAH
RATU MASTU
Staff
Staff
Staff
1. NOVIE RUSDIANI,SH
1. NINA MAYLINA, ST
1. DEWI WULYAN,SE
2. ARVIANTO WICAKSANA, S.Kom 3. RASWIN 4. AS’AD 5. SUDARJA 6. SUPRIYADI 7. HAMBALI 8. MOHAMAD SANUSI 9. ADI ILHAM ATMANEGARA 10.EKA SAPTA PRATAMA 11.HADI GUSTIAWAN 12.AHMAD FAUZI
2 . FATULLOH, S.Kom
2. KOMARUDIN, SE.Msi 3. ANINDA KHOFIFA
LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS IA SERANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS I A SERANG No 1
KINERJA UTAMA Peningkatan Penyelesaian
INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentasi Mediasi Yang diselesaikan
PENANGGUNG
PENJELASAN
JAWAB
Perbandingan antara Mediasi yang disepakati
Panitera/sekretaris
dengan jumlah mediasi yang diterima dan
Upaya Mediasi
Peningkatan Penyelesaian a. Prosentasi diselesaikan Perkara
perkara
yang Perbandingan
Laporan Tahunan Antara
perkara
yang
Panitera/sekretaris
diminutasi dan disampaikan kepada para pihak
pencari
Laporan Bulan dan
menjadi perkara 2
SUMBER DATA
keadilan
dengan
Laporan Bulanan dan
jumlah
Laporan Tahunan,
perkara yang diregister b. Prosentase sisa diselesaikan
perkara
yang Perbandingan antara sisa perkara yang
Panitera/sekretaris
Laporan Bulanan Dan
diminutasi dan disampaikan kepada para
Laporan Tahunan
pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara ( Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai
mengacu
pada
pola
Bindalmin
tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan tingkat Pertama) 3
Tertib a. Prosentasi berkas yang diajukan Perbandingan Antara berkas yang diajukan Banding,, Kasasi dan PK yang Banding , Kasasi, dan PK yang lengkap Administrasi Perkara disampaikan secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan Peningkatan
jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah
Panitera/sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
No
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Agung
b. Prosentase berkas yang diregister Perbandingan antara berkas perkara yang dan siap disidangkan ke Majelis diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan
Panitera/sekretaris
Laporan Bulanan
Jurusita
dan
berkas perkara yang disidangkan c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemberitahuan Pemangilan Sidang Tepat Waktu. d. Prosentase penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak . e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
Laporan Tahunan
Sudah Jelas
Juru Sitra
Laporan Bulanan.
Sudah Jelas
Juru Sitra
Laporan Bulanan.
Sudah Jelas
Juru Sitra
Laporan Bulanan.
LAMPIRAN :
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015. Instansi : Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Visi : MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG YANG AGUNG Misi :
1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2.Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten . 3.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 4.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum tingkat Pertama . 8. Meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten . 9. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .
Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 3. PHI b. Persentase Perkara yang diselesaikan
TARGET KINERJA 2010
2011
2012
2013
2014
100% 24% 38,2% -
100% 12% 25,4% 100%
100% 29% 37,3% 93,5%
100% 20% 54,16%
100 % 100% -
2015
2.Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4.Tipikor d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Pidana 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali 2. Perdata 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali 3. Peninjauan Kembali 1. Banding 2. Kasasi PHI 3. Peninjauan Kembali PHI 4. Tipikor 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang yang disampaikan secara lengkap. 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 1. Perdata
65% 96% 81,8% -
66% 88% 97,1% 100%
49% 71% 78% 93,5%
44% 70% 54,16%
2% 57.9 %
76% 98% 98,2 -
72% 99% 98,5 100%
71% 99% 93,2% 100%
99% -
96 % 92 % 57,9 %
24% 2% 1,8% -
28% 1% 1,5% 0%
29% 1% 6,8% 6,3%
1% 4,17%
55 % -
96% 96% 99%
96% 97% 99%
97,% 98% 99%
98% 99% 99%
97.5% 99 % 100 %
71% 80% 97%
82% 94% 100%
68% 93% 100%
99% 99% 100%
95 % 100 % 100 %
52,7% 92,7%
49,3% 92,5%
57,6% 96,65%
19%
-
-
27,2% 63,6% -
67,7% 71% -
58,33% 37,5% -
25 % 31,8 % 4,5 %
100% 100% 100% -
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 45%
100% 100% 100% 100%
99% 100 % 31,8 %
100%
100%
100%
100%
92 %
4.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.Meningkatnya pengawasan.
kualitas
2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1 Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zetting plaat. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor c.Persentase (Amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor d.Persentase jumlah perkara yang sudah diputusdan dipublikasikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a..Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. 1. Pidana
100% 100% -
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100 % 100 %
100 100 -
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 % 100 % -
100 100 -
100% 100%
100 100
100 100%
-
100% 100% -
100% 100% 95%
100% 100% 97%
100% 100% 98%
-
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
-
60% -
100% 44,4% -
100% 33,3% -
100% -
100 % 100 % 100 %
100% 100% -
100% 100% -
100% 100% -
100% 100% -
-
100%
100%
100%
100%
7.Peningkatan SDM
kualitas
8.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pegawai yang lulus diklat teknis Yudisial b.Persentase pegawai yang lulus diklat non Yudisial c.Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. a.Presentase pengadaan sarana dan prasarana. Anggaran Fisik
100% -
100% -
100% -
100% -
100 % 100 % -
100% -
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100 % -
100%
100%
100%
100%
100 % 100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 % 100 %
96,93 % 100 %
97,58 % 100 %
99,48 % 100 %
99,69 % 100 %
100 % 100 %
LAMPIRAN III RENCANA KERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri/PHI/TipikorKelas IA Serang telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG NO
1
2
3
4
5
Sasaran Stategis Terlaksananya optimalisasi penyelesaian Hukum melalui upaya mediasi . Penyelesaian Perkara .
Indikator Kinerja Prosentase mediasi yang diselesaikan 1. Perdata 2. PHI
a. Prosentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor c. Prosentase Perkara yang naik banding 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4.Tipikor d.Prosentase perkara yang tidak naik banding 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4.Tipikor e.Prosentase Perkara PHI PK dan Naik Banding 1. PK 2. Banding Tertib Administrasi. a Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaiakan secara lengkap b.Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Sumber Daya Manusia a.Presentase pegawai yang diusulkan yang berkualitas . mengikuti diklat b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti Pengawasan yang a.Presentase pengaduan yang berkualitas ditindaklanjuti b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti
Target
100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100%
6. 7.
Aksesibilitas masyarakat a.Presentase proses penyelesaian perkara terhadap peradilan yang dipublikasikan 100% Penyediaan sarana dan a.Persentase pengadaan sarana dan prasarana prasarana 100%
LAMPIRAN IV PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkanmanajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: HJ.R. IIN MUTMAINAH,SH.MH
Jabatan
: Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: BUDI SANTOSO, SH. MH
Jabatan
: Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IASerang Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Serang, 23 Februari 2015 Ketua
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor
Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor
Kelas IA Serang
Kelas IA Serang
BUDI SANTOSO ,SH. Mhum NIP. 19620225 198803 1 002
HJ. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH NIP. 195906081985022001
LAMPIRAN V KEPUTUSAN PANITERE / SEKRETRIS PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117 Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644 e-mail :
[email protected] web : www.pn-serang.go.id KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG TAHUN 2015 NOMOR : W29.U1/441/SEK/SK/II/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KLASIA SERANG Menimbang
: a.
Bahwa
untuk
melaksanakan
Surat Edaran Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No.15
Tahun
Akuntabilitas
2009
tentang
Kinerja
Tahun
Penyempaian 2014
dan
Laporan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2015; b.
Bahwa
untuk
melaksanakan
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2014 perlu dibentuk Tim terpadu : c.
Bahwa
mereka
yang
namanya
tercantum
dalam
Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2.
Undang-undang
Nomor
:
48 Tahun 2009 tentang
:
49 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. 3.
Undang-undang
Nomor
perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6.
Peraturan
Presiden
Nomor : 7 Tahun
2005
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 7.
Peraturan
Presiden Nomor :
9 Tahun 2005
tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 8.
Peraturan
Presiden
Nomor
:
13
Tahun
2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 9.
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
11.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang.
:
Memperhatikan
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2012 tentang penyampaian
laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN
NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG TIM
PENYUSUNAN
LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015. Pertama
:
Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas IA Serang ;
Kedua
:
Tim
kerja
menjalankan
tugas
sesuai
arahan
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang.
Ketiga
:
Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kelas IA Serang Tahun Anggaran 2015
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa
apabila
dikemudian
hari
terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI 3. Ketua Pengadilan Tinggi Banten 4.Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
Serang , 23 Februari 2015 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG
HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH. MH NIP.195906081985022001
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG NOMOR: W29.U1/441/SEK/SK/I/2015
Pembina
: Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang
Penanggung Jawab : Panitera / Sekretaris Koordinator
: 1. Wakil Panitera 2. Wakil Sekretaris
Anggota
: 1. Panitera Muda Pidana. 2. Panitera Muda perdata 3. panitera Muda Hukum 4. Panitera Muda Tipikor 5. Panitera Muda PHI 6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan. 8. Kepala Sub Bagian Umum
Operator
: 1. Arvianto candra wicaksana, SH 2. Fathulloh , S.Kom..
Ditetapkan di: Serang Pada Tanggal: 23 Februari 2015 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KElAS I A SERANG
HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH. MH NIP.195906081985022001
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117 Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644 e-mail :
[email protected] web : www.pn-serang.go.id
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PHI / TIPIKOR KELAS 1A SERANG NOMOR : W29.UI/440 / IKU/SK/I/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG KETUA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Menimbang : 1. Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk memobilitas keputusan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Kelas 1A Serang dan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri / PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang; 2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2015, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 -2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2.
Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7.
Peraturan
Presiden
Nomor : 7
Tahun
2005
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 8.
Peraturan
Presiden Nomor :
9 Tahun 2005
tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 9.
Peraturan
Presiden
Nomor :
13 Tahun 2005
tentang
Sekretariat Mahkamah Agung. 10.
Peraturan
Presiden
Nomor :
14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung. 11.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Serang Tahun 2015. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PHI /
TIPIKOR KELAS 1A SERANG TENTANG
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG 2015. Pertama
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung
Republik Indonesia 2014. Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Serang Pada Tanggal : 23 Februari 2015 Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang
BUDI SANTOSO, SH. MH NIP. 195906081985022001 SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIAKAN KEPADA : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang 3. Humas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang
Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Renstra 2015 4. RKT 2015 5. SK Tim Penyusun LAKIP 6. Lampiran-lampiran lainnya.
