II.
2.1.
TINJAUAN PUSTAKA
Pinjaman Luar Negeri
2.1.1. Pengertian Pinjaman Luar Negeri Menurut Tribroto (2001), pinjaman luar negeri dapat diartikan dari aspek yang berbeda-beda. Berdasarkan aspek materiil, pinjaman luar negeri merupakan arus modal dari luar negeri ke dalam negeri yang dapat digunakan sebagai penambahan modal di dalam negeri. Berdasarkan aspek formal, pinjaman luar negeri merupakan penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi yang berguna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara/Ketua Bappenas No. 185/KMI.03/1995 dan No. Kep031/KET/5/1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan atau Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Secara umum, pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah (Hutapea, 2007).
12
2.1.2. Jenis - Jenis Pinjaman Luar Negeri Jenis pinjaman luar negeri dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, sumber dana pinjaman, jangka waktu pinjaman, status penerimaan pinjaman, dan persyaratan pinjaman (Triboto, 2001). Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, pinjaman luar negeri dibagi atas tiga jenis pinjaman, antara lain: 1. Bantuan proyek, yaitu bantuan luar negeri dengan cara memasukkan barang modal, barang dan jasa, yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan. 2. Bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan melalui tenaga-tenaga terampil atau ahli. 3. Bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk pembiayaan bagi tujuan yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas dalam menentukan penggunaannya. Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman luar negeri dibagi atas dua jenis pinjaman, antara lain: 1. Pinjaman dari lembaga internasional, yaitu pinjaman berbunga ringan yang berasal dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank dan Asia Development Bank. 2. Pinjaman dari negara-negara anggota IGGI/IGI, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga internasional dari negara-negara bilateral anggota IGGI/IG. Berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman luar negeri dibagi atas tiga jenis pinjaman, antara lain:
13
1. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun. 2. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5 sampai 15 tahun. 3. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas 15 tahun. Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman luar negeri dibagi atas dua jenis pinjaman, antara lain: 1. Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa ada penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 2. Pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta, maupun yang dimiliki oleh penduduk berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya, termasuk kas dan simpanan dan kewajiban lainnya terhadap bukan penduduk. Berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman luar negeri dibagi atas tiga jenis pinjaman, antara lain: 1. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun negara bilateral, yang dananya berasal dari iuran anggota lembaga multilateral atau dari anggaran negara bilateral yang bersangkutan yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan. Bunga dari pinjaman lunak maksimum 3,5 persen dalam jangka waktu pengembalian 25 tahun atau lebih, dan masa tenggang sekurang-kurangnya tujuh tahun. Pinjaman lunak biasanya mengandung hibah sekurang-kurangnya 35 persen dari total pinjaman.
14
2. Pinjaman komersial, yaitu pinjaman yang bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional. Tingkat bunga yang berlaku di pasar internasional yaitu suku bunga internasional (LIBOR) ditambah margin sekitar 0,5 sampai 1,5 persen. 3. Pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian komersial.
2.2.
Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang bertujuan
untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat, kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan permintaan agregat secara langsung. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak dalam rangka menstabilkan perekonomian (Rahayu, 2010). Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua instrumen pokok dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Dengan kedua instrumen tersebut, pemerintah dapat menetapkan program pengeluaran publik serta penerimaannya yang sebagian besar berasal dari pajak, yang secara keseluruhan terangkum dalam suatu anggaran. Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat mengendalikan masalahmasalah fiskal yang terjadi dalam perekonomian. Suatu anggaran menunjukkan rencana pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
15
Kebijakan fiskal memiliki peranan penting, karena melalui kebijakan fiskal pemerintah menetapkan pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Penetapan pajak dalam jumlah tertentu akan meningkatkan penerimaan pemerintah sehingga pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Sudirman, 2011). Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif dan juga bersifat kontraktif (Hady, 2004). Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dilakukan dengan cara pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri, menaikkan pendapatan masyarakat dan mendorong peningkatan impor. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktir dilakukan dengan cara pemerintah menurunkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, dengan tujuan untuk mengurangi produksi dalam negeri, menurunkan pendapatan masyarakat dan menurunkan impor.
2.2.1. Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson, 1997). Pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan juga penentu pertumbuhan perekonomian. Rostow dan Musgrave berpendapat bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara
16
negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran pemerintah yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pemerintah akan senantiasa meningkatkan pengeluaran pemerintah dan masyarakat memiliki tingkat toleransi untuk membayar pajak, dimana masyarakat memahami bahwa besarnya pemungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi dalam keadaan normal akan menyebabkan penerimaan pajak semakin meningkat dan akan berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah. Sedangkan apabila keadaan normal terganggu, seperti terjadi perang, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya untuk membiayai perang. Dan saat pengeluaran untuk membiayai perang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan pajak, maka pemerintah akan memanfaatkan pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan. Setelah perang berakhir, pengeluaran pemerintah tetap akan meningkat karena pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman luar negeri. Kenaikan tarif pajak akan dimaklumi oleh masyarakat, karena pemungutan pajak yang meningkat tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah
17
yang semakin meningkat karena adanya tambahan pengeluaran untuk membayar kembali pinjaman luar negeri.
2.2.2. Pajak Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal sebagai alternatif pembiayaan
yang
digunakan
pemerintah
untuk
membiayai
pengeluaran
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan produksi barang-barang publik. Menurut Andriani (2005), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Pajak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan alternatif pembiayaan pengeluaran pemerintah lainnya, seperti pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan tindakan memindahkan pajak yang seharusnya terhitung saat ini menjadi pajak di masa akan datang, karena di masa datang akan ada penarikan pajak yang digunakan untuk membayar cicilan bunga pinjaman (Wagner dalam Rosdiana, 2005).
2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis
pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produk per kapita dalam jangka panjang, tetapi tidak memperhatikan
pemerataan
pendapatan
dan
pertumbuhan
penduduk.
18
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara langsung, namun dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perekonomian suatu negara yang terdapat lebih banyak output tanpa melihat ada atau tidaknnya perubahanperubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak (Irawan dan Suparmoko, 1999). Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka panjang. Menurut Boediono (1989), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Perekonomian dapat dikatakan tumbuh apabila kenaikan output per kapita terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, walaupun pada suatu saat bisa juga terjadi penurunan, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi
pada
negara
berkembang
menggunakan
perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan melihat proses peningkatan PDB riil secara terus menerus. Peningkatan ini dilihat dalam bentuk kenaikan produktivitas riil per kapita dan taraf hidup yang ditempuh melalui penyediaan dan pengerahan berbagai sumber produksi (Salvatore, 1997). Penggunaaan perhitungan PDB dalam pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang memiliki tujuan agar dapat menghitung pendapatan per kapita dengan mengetahui data mengenai jumlah penduduk pada tahun yang sama dengan pendapatan nasional.
19
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah penjumlahan dari seluruh pembelanjaan barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dalam satu tahun (Gorman, 2009). Rumus untuk PDB adalah: PDB = C + I + G + (X - M) dimana: C
= total konsumsi
I
= total investasi
G
= total pengeluaran pemerintah
X – M = ekspor neto (ekspor – impor) Konsumsi merupakan pengeluaran untuk barang atau jasa yang berasal dari pendapatan rumah tangga, karena masyarakat akan membelanjakan pendapatannya. Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk investasi dalam peralatan produksi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk pembelanjaan barang dan jasa, serta pembayaran transfer yang mencakup jaminan sosial, perawatan kesehatan, asuransi pengangguran, program kesejahteraan dan subsidi. Ekspor neto merupakan nilai dari perdagangan internasional dimana total ekspor dikurangi total impor. PDB adalah suatu ukuran dalam perekonomian, dimana PDB merupakan total pengeluaran atau pendapatan suatu negara baik pada rumah tangga, swasta dan pemerintah. PDB akan meningkat jika salah satu komponennya meningkat, misalnya:
20
•
Jika konsumsi meningkat, dimana masyarakat atau rumah tangga membeli lebih banyak barang atau jasa, maka PDB akan meningkat, sehingga perekonomian tumbuh.
•
Jika investasi meningkat, dimana perusahaan atau swasta berinvestasi untuk membeli peralatan baru dan bahan baku yang lebih banyak, maka PDB akan meningkat, sehingga perekonomian tumbuh.
•
Jika pengeluaran pemerintah meningkat, dimana lebih banyak pengeluaran yang ditujukan untuk proyek-proyek pembangunan dan penyediaan barang publik, maka PDB akan meningkat, sehingga perekonomian tumbuh.
2.4.
Tinjauan Teoritis
2.4.1. Teori Three Gap Model Pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, dibutuhkan untuk menutupi tiga defisit, yaitu defisit tabungan investasi, defisit anggaran pemerintah, dan defisit transaksi berjalan. Hubungan antara ketiga defisit ini dijelaskan dengan menggunakan kerangka teori three gap model yang diperoleh dari persamaan identitas pendapatan nasional (Basri, 1997), yaitu: Sisi Pengeluaran Y = C + I + G + (X – M) ……………………………………………………. (1.1) Sisi Pendapatan Y = C + S + T ……………………………………………………………….. (1.2) dimana: Y = produk domestik bruto G = pengeluaran pemerintah
21
X = ekspor barang dan jasa M = impor barang dan jasa C = konsumsi masyarakat I = investasi swasta S = tabungan domestik T = penerimaan pajak pemerintah Sisi pengeluaran dan sisi pendapatan merupakan identitas pendapatan nasional. Jika kedua identitas pendapatan nasional tersebut digabung, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut: (M – X) = (I – S) + (G – T) …………………………………………………. (1.3) dimana: M – X = defisit transaksi berjalan G – T = defisit anggaran pemerintah I – S = defisit tabungan investasi Dari persamaan (1.3) dapat diasumsikan bahwa defisit transaksi berjalan sama dengan penjumlahan dari defisit tabungan investasi dan defisit anggaran pemerintah. Ketiga defisit tersebut memiliki hubungan dengan pinjaman luar negeri, dimana peningkatan atau penurunan dari pinjaman luar negeri dapat dipengaruhi oleh ketiga defisit tersebut. Hubungan antara pinjaman luar negeri dan ketiga defisit tersebut dapat dilihat dengan menggunakan persamaan identitas neraca pembayaran, yaitu: Dt = (M –X)t + Dst – NFLt + Rt + NOLT …………………………………… (1.4) dimana: Dt
= pinjaman pada tahun t
22
(M –X)t = defisit transaksi berjalan pada tahun t Dst
= pembayaran beban pinjaman
NFLt
= arus masuk bersih modal swasta pada tahun t
Rt
= cadangan otoritas moneter tahun t
NOLT = arus keluar modal bersih jangka pendek seperti capital flight dan lainlain pada tahun t Persamaan identitas neraca pembayaran menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai defisit transaksi berjalan, pembayaran pinjaman, cadangan otoritas moneter, dan kebutuhan modal serta pergerakan arus modal keluar jangka pendek seperti capital flight. Saat persamaan (1.3) disubstitusikan ke persamaan (1.4), maka akan diperoleh persamaan baru sebagai berikut: Dt = (I – S)t + (G – T)t + Dst – NFLt + Rt + NOLT …………………………. (1.5) Persamaan (1.5) menunjukan bahwa pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai defisit tabungan investasi dan defisit anggaran pemerintah. Sehingga dari persamaan (1.4) dan persamaan (1.5) menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai defisit transaksi berjalan, defisit anggaran pemerintah, dan defisit tabungan investasi. Defisit anggaran pemerintah terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dibanding pengeluaran yang direncanakan pemerintah. Defisit anggaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan cara menurunkan penerimaan pajak atau menaikkan pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah dengan asumsi pajak tetap, maka akan terjadi defisit anggaran
23
pemerintah, sehingga diperlukan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit tersebut. Begitu pula dengan penurunan pajak, maka akan meningkatkan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran karena kurangnya sumber penerimaan pemerintah.
2.4.2. Teori Kurva Laffer Utang Teori Kurva Laffer Utang atau Debt Laffer Curve menggambarkan efek akumulasi pinjaman luar negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Menurut teori ini, pinjaman luar negeri diperlukan pada tingkat yang wajar. Penambahan pinjaman luar negeri akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada satu titik atau batas tertentu. Pada kondisi tersebut, pinjaman luar negeri merupakan kebutuhan normal setiap negara. Namun pada saat stok pinjaman luar negeri telah melebihi batas tersebut maka penambahan pinjaman mulai membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan akumulasi pinjaman yang tinggi dapat berakibat buruk terhadap perekonomian melalui tereduksinya kemampuan membayar pinjaman luar negeri (Batiz dan Batiz, 1994). Expected Debt Repayment
Debt Overhang C
B
D
A
Debt Stock
Sumber: Pattillo, 2002
Gambar 2.1 Kurva Laffer Utang
24
Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa pada titik A ke titik B menggambarkan akumulasi pinjaman luar negeri yang meningkat serta kemampuan membayar pinjaman yang juga meningkat, hal ini disebabkan akumulasi pinjaman yang masih relatif kecil. Kedua peningkatan memiliki besar yang sama karena pada tingkat pinjaman yang rendah, kreditur dapat mengharapkan pembayaran yang penuh dari debitur. Pada tingkat pinjaman setelah titik B, peningkatan akumulasi pinjaman akan mengurangi kemampuan membayar pinjaman tersebut, sehingga terdapat probabilitas dimana debitur tidak mampu membayar pinjamannya secara penuh. Kondisi tersebut terjadi hingga mencapai titik C atau pada kondisi tejadinya debt overhang. Pada tahap selanjutnya, setelah titik C, akumulasi pinjaman akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena akumulasi pinjaman yang besar akan menyebabkan kewajiban membayar yang juga besar, dan akan memengaruhi pemerintah untuk menaikkan tingkat pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah. Dengan kenaikan tingkat pajak akan memengaruhi investasi di dalam negeri dan menurunkan usaha produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah dan kemampuan untuk melunasi pinjaman juga akan semakin rendah. Titik D menunjukkan reduksi pinjaman akan meningkatkan kemampuan membayar pinjaman dimana kreditur dan debitur akan mendapat keuntungan. Keuntungan yang akan didapatkan kreditur adalah pinjaman pokok dan cicilan pinjaman dapat dilunasi, sedangkan keuntungan yang akan didapatkan debitur adalah pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Namun, reduksi pinjaman hanya akan diberikan kepada negara miskin yang tingkat pinjamannya sangat tinggi dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar.
25
Kurva Laffer menunjukkan dua bagian dari kurva, yaitu “good side” pada bagian kiri dari kurva dan “wrong side” pada bagian kanan dari kurva. Pada bagian “good side” menunjukkan kondisi peningkatan nilai pembayaran pinjaman luar negeri, sedangkan bagian “wrong side” menunjukkan kondisi dimana negara tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman secara penuh dan pembayaran aktual tergantung pada pelaksanaan kebijakan ekonomi.
2.4.3. Ricardian Equivalence Menurut pandangan Ricardian yang disebut ekuivalensi Ricardian (Ricardian equivalence), pemotongan pajak yang didanai oleh pinjaman luar negeri tidak mendorong pengeluaran konsumen karena sumber daya konsumen tidak meningkat secara keseluruhan. Pemotongan pajak tersebut hanya akan menunda penarikan pajak yang seharusnya dilakukan saat ini menjadi penarikan pajak pada masa akan datang. Secara sederhana, Ricardian equivalence menjelaskan bahwa pinjaman luar negeri akan menurunkan penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, karena untuk periode waktu mendatang pemerintah memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembiayaan cicilan pokok dan bunga pinjaman sebagai tambahan bagi pengeluaran pemerintah.
26
2.4.4. Konsep Suku Bunga Internasional Suku bunga internasional atau London Inter Bank Offer Rate (LIBOR), yaitu rate atau tingkat bunga pinjaman yang berlaku antarbank di London yang menjadi patokan atau dasar untuk menentukan tingkat bunga pinjaman pada pasar uang internasional. Suku bunga internasional memiliki jangka waktu antara lain satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun. Bank-bank di dunia jika jenis surat atau jenis tabungan itu didominasi oleh mata uang asing atau dalam bentuk dolar Amerika. Suku bunga yang diberikan atas jenis tabungan atau surat berharga ini juga akan diukur sesuai denga pergerakan nilai dolar Amerika. Suku bunga internasional memiliki hubungan yang negatif terhadap pinjaman luar negeri. Hal ini dijelaskan dalam Gambar 2.2 yang menunjukkan tingkat suku bunga internasional dalam perekonomian terbuka kecil. Tingkat Bunga Riil
S
Surplus NX r*2 r*1
I(r) Defisit NX Investasi, Tabungan
Sumber: Mankiw, 2006
Gambar 2.2 Kurva Suku Bunga Internasional Tingkat suku bunga internasional ditentukan dalam pasar keuangan dunia. Tingkat suku bunga internasional menentukan neraca perdagangan, dimana terjadi selisih antara tabungan dan investasi (Mankiw, 2006). Saat tingkat suku bunga internasional rendah atau berada pada titik r*1, akan terjadi defisit neraca
27
perdagangan (Defisit NX) dimana investasi (I) melebihi tabungan (S), maka untuk menutupi defisit neraca perdagangan, pemerintah akan memanfaatkan pinjaman luar negeri lebih besar. Saat tingkat suku bunga internasional tinggi atau berada pada titik r*2, akan terjadi surplus neraca perdagangan (Surplus NX) dimana tabungan (S) melebihi investasi (I), sehingga pemerintah akan mengurangi pinjaman luar negeri. Saat tingkat suku bunga rendah pemerintah akan memanfaatkan pinjaman luar negeri lebih besar dibanding saat suku bunga internasional tinggi, karena tingkat pengembalian pinjaman akan lebih kecil.
2.5.
Teori VAR - VECM Model Vector Auto Regression (VAR) merupakan rangkaian time series
multivariat yang dikembangkan sebagai generalisasi model autoregrasi univariat (AR). Sims (1980) mengusulkan model VAR untuk menghindari pembatasan identifikasi dari model ekonometrika struktural. Model VAR menjadi alat analisis yang penting dalam makroekonomi empiris. Johansen (1990) dan Juselius (1992) memperluas model VAR pada data variabel ekonometrika time series yang tidak stasioner dengan menerapkan konsep kointegrasi dan koreksi kesalahan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang tidak stasioner dalam jangka panjang. Metodologi ini dikenal sebagai model Vector Error Correction Model (VECM). Menurut Ascarya (2009), secara umum, metode VAR memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya, antara lain:
28
1. Metode VAR sangat sederhana. Hal ini dikarenakan metode VAR bekerja berdasarkan data, dimana tidak perlu melihat variabel yang bersifat endogen dan variabel yang bersifat eksogen. 2. Metode VAR membangun model secara bersamaan di dalam suatu sistem yang kompleks, sehingga dapat menangkap hubungan keseluruhan variabel di dalam sebuah persamaan. 3. Uji VAR yang multivariat dapat menghindari parameter yang bias akibat variabel yang relevan tidak dimasukkan. 4. Uji VAR dapat mendeteksi hubungan antar variabel di dalam suatu sistem persamaan, dengan cara menjadikan seluruh variabel sebagai variabel yang bersifat endogen. 5. Metode VAR sederhana dan hasil estimasi prediksi (forecast) yang diperoleh akan lebih baik dari pada hasil estimasi dari model-model persamaan simultan yang lebih kompleks. 6. Metode VAR merupakan alat analisis yang sangat berguna dalam memahami adanya hubungan timbal balik antara variabel-variabel ekonomi dan juga dalam pembentukan model ekonomi yang berstruktur. Namun, metode VAR juga memiliki kekurangan. Menurut Ascarya (2009), beberapa kekurangan dari metode VAR adalah: 1. Model VAR sering disebut model yang tidak struktural, karena dianggap ateoritis dengan menggunakan lebih sedikit informasi dari teori-teori terdahulu. 2. Model VAR dianggap kurang sesuai untuk analisis kebijakan, karena lebih menekan pada hasil estimasi prediksi (forecast).
29
3. Penelitian dengan menggunakan metode VAR harus mempunyai data atau pengamatan yang relatif banyak, karena ketika variabel terlalu banyak dengan lag panjang, maka parameter juga akan terlalu panjang dan akan mengurangi degree of freedom. 4. Semua variabel harus stasioner. Jika tidak, data harus ditransformasi dengan benar (misalnya, diambil first difference nya), namun hubungan jangka panjang yang diperlukan dalam analisis akan hilang dalam transformasi. 5. Impulse Response Function, yang merupakan inti dari analisis dalam menggunakan metode VAR masih diperdebatkan oleh para peneliti, karena pada hakikatnya IRF menelusuri respon dependen variabel terhadap shock pada error term. Vector Error Correction Model (VECM) adalah bentuk VAR yang terestriksi yang digunakan untuk variabel yang tidak stasioner pada level tetapi memiliki kemungkinan untuk terkointegrasi. Kointegrasi adalah terdapatnya kombinasi linear antara variabel yang tidak stasioner yang terkointegrasi pada ordo yang sama (Enders, 2004). VECM digunakan untuk mengantisipasi hilangnya informasi jangka panjang apabila data yang diperoleh memiliki derajat stasioneritas.
2.6.
Studi Penelitian Terdahulu Penelitian Harahap (2007) menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi
utang luar negeri Indonesia pada periode tahun 1980 sampai tahun 2004. Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan pengaruh pendapatan nasional negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri, sedangkan pengeluaran dalam negeri
30
dan defisit anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap utang luar negeri. Penelitian Atmadja (2000) mengenai perkembangan dan dampak dari pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia menunjukkan dalam jangka pendek pinjaman luar negeri sangat membantu pemerintah untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai target yang telah ditetapkan. Tetapi dalam jangka panjang, pinjaman luar negeri menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia, seperti pada masa krisi ekonomi, pemerintah Indonesia harus menambah pinjaman luar negeri untuk membayar pinjaman luar negeri yang telah jatuh tempo. Penelitian Sihombing (2010) menujukkan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah krisis dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel pinjaman luar negeri dan variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Pinjaman luar negeri dan krisis ekonomi (dummy) memilki pengaruh nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Daryanto (2004) menunjukkan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 1977 – 2001. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan dari pinjaman luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah pada Orde Reformasi cenderung lebih baik dibandingkan pada Orde Baru, walaupun pinjaman luar negeri pada Orde Baru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
31
Penelitan
Hernatasa
(2004)
menunjukkan
pinjaman
luar
negeri
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode 1970 - 2003. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan investasi dan lag pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dan keterbukaan ekonomi merupakan faktor yang signifikan memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan lag pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan terms of trade berpengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pinjaman luar negeri memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi hingga mencapai titik batas akumulasi pinjaman. Penelitian Adi (2003) menunjukkan pengaruh pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah dan pinjaman luar negeri swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 1975 - 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pinjaman luar negeri swasta yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan pada jangka panjang, pinjaman luar negeri pemerintah dan pinjaman luar negeri swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian Listiani (2006) menunjukkan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pinjaman luar negeri adalah kondisi tabungan domestik, ekspor, dan kondisi perekonomian pada saat krisis ekonomi. Dengan kondisi pinjaman luar negeri Indonesia yang sudah melewati batas indikator internasional maka diperlukan
32
suatu pengelolaan dana pinjaman yang ada sehingga dapat digunakan dengan baik dan dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat Indonesia secara langsung. Penelitian Arfina (2007) menganalisis pengaruh pinjaman luat negeri dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1993 - 2006. Dari hasil estimasi persamaan jangka panjang diketahui bahwa variabel investasi dan tabungan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan, pinjaman luar negeri memiliki pengaruh negatif dan signifikan, dan variabel net export memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil estimasi persamaan jangka pendek diketahui bahwa variabel investasi dan net export memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pinjaman luar negeri dan tabungan masyarakat memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Hakim (2005) menunjukkan pengaruh pinjaman luar negeri, kebijakan fiskal terhadap konsumsi masyarakat dalam Ricardian equivalence pada tahun 1990 - 2004. Hasil penelitian secara umum mendukung teori Ricardian equivalence dimana pinjaman luar negeri memiliki pengaru terhadap konsumsi masyarakat. Namun tidak sesuai dengan teori Ricardian equivalence yang mengatakan bahwa kebijakan fiskal tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat, karena dari hasil penelitian kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang kuat terhadap konsumsi masyarakat. Penelitian Hartati (2008) menunjukkan pengaruh pinjaman luar negeri dan tabungan domestik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN pada periode 2000 - 2005, dengan sebuah aplikasi panel data. Hasil dari penelitian
33
tersebut menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan yaitu pinjaman luar negeri per kapita dan rasio tabungan domestik per PDB mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, yaitu Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan hasil estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa antara variabel pinjaman luar negeri per kapita dan rasio tabungan domestik per PDB tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.7.
Kerangka Pemikiran Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dapat
menujang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak, pemerintah menetapkan besarnya anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan perekonomian. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, pemerintah melakukan penurunan penarikan pajak yang dikenakan kepada masyarakat, dengan asumsi masyarakat akan membelanjakan pendapatan mereka untuk konsumsi, sehingga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, penurunan penarikan pajak tersebut mengakibatkan defisit anggaran, karena dengan pengeluaran
pemerintah
yang
semakin besar yang dialokasikan untuk
pembangunan, tidak cukup apabila hanya dibiayai oleh penarikan pajak yang kecil. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, pemerintah melakukan pinjaman yang berasal dari luar negeri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alasan masuknya pinjaman luar negeri, karena pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pinjaman luar negeri juga
34
disebabkan oleh pergerakan suku bunga internasional, dimana suku bunga internasional yang rendah menyebabkan aliran pinjaman luar negeri yang masuk akan semakin besar. Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka dalam skema pada Gambar 2.3 ingin memperlihatkan hubungan antara pinjaman luar negeri, instrumen kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan suku bunga internasional.
Kebijakan Fiskal
Pengeluaran Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi
Pajak
Pinjaman Luar Negeri
Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran
LIBOR
35
2.8.
Hipotesis Berdasarkan konsep teori dan penelitian-penelitian terdahulu, dapat
ditentukan beberapa hipotesis sebagai berikut: 1. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pinjaman luar negeri. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka pinjaman luar negeri akan meningkat untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. 2. Penerimaan pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap pinjaman luar negeri. Dengan menurunnya penerimaan pajak, maka pinjaman luar negeri akan meningkat untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. 3. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. 4. Suku bunga internasional memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman luar negeri. Dengan menurunnya suku bunga internasional, maka pinjaman luar negeri akan meningkat. 5. Setiap variabel memiliki kontribusi keragaman yang berbeda terhadap pinjaman luar negeri.
