BAB II TINJAUAN PUSTAKA. kompleks yang berbeda dari investasi di dalam negeri. Investasi di luar negeri

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Foreign Direct Investement 2.1.1. Pengertian Foreign Direct Investement Keputusan investasi ke luar negeri merupakan hasil dari proses yang kompleks yang berbeda dari investasi di dalam negeri. Investasi di luar negeri biasanya di dasari oleh pertimbangan strategic, pertimbangan perilaku dan pertimbangan ekonomis yang kompleks. Menurut Krugman (1994) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri. UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional.di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri

2.1.2. Tujuan Foreign Direct Investment Tujuan setiap FDI tidaklah sama, perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat lima tujuan utama FDI (Foreign Direct Investment) yaitu: 1. Mencari sumber daya,

Universitas Sumatera Utara

2. Mencari pasar, 3. Mencari efesiensi 4. Mencari asset strategis. 5. Mencari keamanan politis

2.1.3. Metode-Metode Dalam Berinvestasi Bila perusahaan telah memutuskan untuk berinvestasi di luar negeri, maka yang harus dipertimbangkan cara yang terbaik untuk melakukannya. Cara-cara yang dapat dipilih untuk melakukan investasi luar negeri antara lain : 1. Malakukan Joint Venture Melakukan join venture dengan satu atau lebih mitra lokal, Joint venture adalah kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan lokal.

Join

Venture

merupakan

persekutuan

berbadan

hukum

yang

mengkombinasikan sumber daya yang dimilki oleh masing-masing perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Keunggulan Joint Venture adalah sebagai berikut ini : •

Sekutu lokal lebih memahami adat istiadat, kebiasaan dan Lembaga kemasyarakatan dilingkungan setempat.

•

Akses kepasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi sekutu lokal.


•

Sekutu lokal mungkin memilki tehnologi yang cocok untuk lingkungan setempat.

Kelemahan Joint Venture adalah sebagai berikut : •

Jika salah dalam memilih sekutu maka akan meningkatkan resiko politik yang dihadapi.

•

Dapat terjadi perbedaan pandangan antara sekutu lokal dengan perusahaan.

•

Adanya harga transfer produk atau komponen akan menimbulakn konflik kepentingan antara kedua belah pihak.

2. Melakukan Marger Atau Akuisi Dengan Perusahaan Yang Telah Eksis. Akuisi terjadi apabila suatu perusahaan memilki saham biasa perusahaan lain, atau perusahaan menginvestasikan uangnya dalam jangka panjang diperusahaan lain. Keunggulan melakukan merger dan akuisi : •

Lebih cepat melakukan proses operasi.

•

Tidak perlu menyiapkan manajeman baru karena diperusahaan yang diakuisi adalah manajemen, tinggal dilihat kinerjanya.

•

Resiko bisnisnya lebih kecil.

Kelemahan melakukan merger dan akuisi: •

Membutuhkan dana yang cukup besar.

•

Reaksi politik dari negara tuan rumah mungkin timbul saat perusahaan lokal diakuisisi perusahaan multinasional.

•

Kesalahan penilaian kinerja perushaan yang akan daiakuisisi.


3. Lisensi Lisensi merupakan metode yang populer bagi perusahaan untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasioanl,metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan nomultinasioanal. Keunggulan melakukan lisesnsi : •

Cara yang mudah bagi produsen untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasional.

•

Tidak memerlukan dana yang besar.

•

Resiko politik yang dihadapi rendah bila seluruh kepemilikan lisensi dipegang produsen lokal.

Kelemahannya melakukan lisensi : •

Penghasilan yang diperoleh dari lisensi lebih rendah daripada laba yang diperoleh jika berinvestasi secara langsung.

•

Kurangnya pengendalian kualitas dari pemberian lisensi.

•

Tehnologi yang dilisensikan mudah ditiru.

4. Kontrak Manajeman Hampir mirip dengan lisensi, yaitu adanya penerimaan kas dari luar negeri yang di peroleh tanpa harus menyediakan dana investasi yang signifikan. Namun kontrak manajemen meiliki resiko politik yang lebih rendah di banding dengan lisensi karena dalam kotrak menejemen terdapat kemudahan untuk merepatriasi sumberdaya.


Keunggulan dengan kontrak manajemen: •

Resiko politik lebih rendah karena manajer yang dikontrak dapat dengan mudah ditarik pulang.

•

Perusahaan multinasional dapat terus menerima keuntungan melalui kepemilikan saham diperusahaan yang menerima kontrak.

Kelemahannya dengan kontrak manajemen: •

Perusahaan memberi kontrak tidak memperbolehkan perusahaan yang membeli kontrak untuk menetapkan kebijakan operasionalnya selama dalam jangka waktu tertentu.

•

Perusahaan membeli kontrak tidak dapat menunjukkan bakat manajemennya yang mungkin lebih baik dari pada manajemen pemberi kontrak manajemen.

2.1.4. Pertimbangan Dalam Melakukan Investasi Hal – hal yang perlu di perhatikan untuk dapat menarik investasi asing antara lain adalah: a. Memahami Investasi Asing Langsung (FDI), perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragamlasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat empat jenis utama FDI yaitu pencari sumber daya, pencari pasar, pencari efesiensi dan pencari asset strategi.


b. Membangun sebuah Badan Promosi Investasi, IPA berperan sebagai tuan rumah investasi dalam upaya nasionaluntuk memasarkan lokasinya. Suatu daerah / lokasi menggunakan berbagai cara untuk menarik para investor. Salah satu pendekatan paling penting dan umum digunakan adalah memakai institusi khusus sebuah badan promosi investasi (IPA). c. Menciptakan Strategi Promosi Investasi, Strategi promosi investasi adalah peta untuk membantu sebuah IPA mencapai tujuan yang di tetapkan. Strategi ini harus dimulai dengan sebuah pengertian awal mengenai apa yang dapat ditawarkan oleh lokasi kepada para calon investor. Strategi promosi harus tidak hanya berfokus pada sektor industri apa yang akan di bidik dalam jangka pendek, tetapi juga harus mencerminkan apa yang akan di bidik dalam jangka menengah dan idealnya dalam jangka panjang, dengan asumsi adanya perbaikan dalam lingkungan investasi.

d. Membangun kemitraan yang efektif, Keberhasilan dalam promosi investasi membutuhkan kerjasama yang efektif antara perantara promosi investasi dan organisasi lain. Saat membangun strategi promosi investasi juga harus mempertimbangkan badan pemerintahan ataupun swasta lainnya sebagai mitra kerja yang cukup berpotensi untuk membantu mengembangkan serta menyampaikan pembangunan citra, pembangkit investasi, dan layanan jasa investasi e. Memperkuat citra daerah /lokasi, Kegiatan membangun kesadaran dan citra merupakan dasar dari promosi investasi. Jika para investor mempunyai


presepsi negatif yang tidak benar atau hanya mengetahui sedikit informasi tentang sebuah daereah / lokasi dan keuntungan yang di tawarkan, maka upaya yang harus dilakukan untuk menarik investasi akan menjadi kurang efektif. f. Membidik

dan

membangkitkan peluang

investasi,

Membangun dan

memelihara hubungan dengan bisnis yang menghasilkan investasi merupakan fungsi dasar perantara promosi investasi di seluruh dunia. Salah satu gambaran paling umum yang berhubungan dengan investasi adalah menghubungi calon investor untuk membahas peluang di daerah lokasinya. g. Pelayanan investor, dimulai pada saat seorang investor memutuskan untuk mengunjungi sebuah lokasi. Ini adalah titik awal dimana aktifitas layanan jasa bagi para investor dimulai. Dengan mengusai dan mengintegrasikan layanan bagi para investor berarti meningkatkan kemungkinan secara signifikan untuk mengubah kunjungan para investor menjadi sebuah investasi yang sesungguhnya. h. Memonitor dan mengevalusi aktifitas dan hasil i.

Memantau dan melakukan evaluasi tidak dapat mendorong atau membantu investasi, namun merupakan kegiatan pendukung yang penting dalam menilai keaktifan badan promosi serta untuk mengembangkan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif.

j.

Memanfaatkan

teknologi

informasi.

Meningkatnya

penggunaan

dan

perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara berbisnis pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia, hal ini berlaku juga untuk promosi investasi.


2.1.5. Teori-Teori Investasi Luar Negeri 2.1.5.1 Sthepen Hymer Hymer dianggap sebagai pelopor dalam teori investasi luar negeri, Hymer mengemukakan suatu pendekatan organisasi industri yang menekankan peranan keunggulan khas perusahaan dan ketidaksempurnaan pasar dalam usaha menjelaskan motivasi yang mendasari perusahaan dalam melakukan investasi. Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi diluar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Sehubungan dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang sudah ada atau potensial dinegara tuan rumah agar dapat menutup kerugian ketidakunggulan operasi perusahaan tersebut diluar negeri. Kemungkinan memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi akan timbul bila perusahaan memiliki keunggulan tertentu atas perusahaan yang ada di negara tuan rumah. Keunggulan tertentu perusahaan dapat timbul karena adanya akses ke sumber modal yang lebih mudah dan besar, adanya pasar bahan mentah yang diproduksi dengan skala besar dan memiliki keahlian seperti keahlian manajemen, ketrampilan pemasaran dan lain sebagainya.


2.1.5.2.1 R. Vernon Vernon mengemukakan suatu teori invetasi luar negeri dimana teori ini dikenal dengan nama teori ”Product Cycle” dalam produksi internasional, model ini terdiri dari atas beberapa tahap, antara lain: 1. Tahap inovasi, yaitu produk masih belum distandarisasi dan dipasarkan di dalam negeri. Perusahaan mempunyai keuntungan teknologi yang bersifat sementara untuk mengatasi pertimbangan biaya karena ia berusaha didekat pasar. 2. Tahap dimana perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar-pasar baru dinegara-negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan pada negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi-strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi multinational corporation yang lain dan bukan pada biaya komperatif. 3. Tahap dimana produk sudah terstandarisasi sehingga riset ketrampilan manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya produk bergerak ke negaranegara yang sedang berkembang dimana ongkos tenaga kerjanya masih lebih rendah. Produk-produk yang dihasilkan di negara berkembang tersebut akan diimpor kembali kenegara asal dan juga ke pasar negara yang lebih maju. Oleh karena itu, lokasi produksi akan lebih ditentukan oleh perbedaan biaya dari jarak pasar. Investasi luar negeri akan dilihat sebagai suatu cara untuk dapat mempertahankan daya saing perusahaan dalam produk-produk inovatifnya.


2.1.5.2.2 Kiyoshi Kojima Kojima mengatakan bahwa struktur keunggulan komparatif suatu negara dalam perdagangan memainkan peranan penting dalam penentuan arus investasi luar negeri. Argumentasi ini mengulangi pentingnya sumber-sumber alam dan keunggulan tertentu yang dimiliki oleh suatu negara dalam rangka menentukan arus investasi luar negeri.

2.1.5.2.3 S. Hirsch Menurut Hirsch, Investasi luar negeri langsung akan dipilih bila penghasilan yang diharapakan lebih besar dari biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan di luar negeri. Atau biaya-biaya produksi dan pengawasan di luar negeri tersebut lebih rendah daripada biaya-biaya produksi dalam negeri ditambah biayabiaya pemasaran ekspor. Bila afiliasi di luar negeri telah terbentuk, maka diferensiasi biaya pemasaran menurun dan ekspor barang-barang lain seperti intermediate goods dalam negeri dapat terlaksana. Hirsch

berkesimpulan

bahwa

investasi

internasional

memungkinkan

spesialisasi berdasarkan keunggulan komperatif yaitu melalui ekspansi penghasilan atau pembentukan pabrik-pabrik baru di lokasi-lokasi dengan biaya serendahrendahnya. Ini dapat pula dilakukan melalui penyuplaian semua pasar termasuk pasar di dalam negeri dari lokasi tersebut.


2.1.5.5 J.H. Dunning Dunning melakukan pendekatan yang lebih umum yakni pendekatan serba elektrik (memilih dari berbagai sumber) yaitu dengan mengintegrasikan teori-teori perdagangan, lokasi kegiatan ekonomi dan perusahaan multinasional. Dunning berargumen bahwa luasnya keterlibatan ekonomi internasional (melalui perdagangan dan investasi) atau negara mengakibatkan perusahaan-perusahaan akan lebih memilih untuk berproduksi di luar negeri yang memiliki ketersediaan sumber tertentu tapi tidak dapat digunakan oleh perusahaan dari negara lain. Faktor-faktor lokasi tertentu yang memiliki peranan penting dan dapat mempengaruhi pemilihan lokasi investasi adalah biaya-biaya upah komperatif, sifatsifat di dalam negeri seperti besarnya pasar, tingkat perkembangan dan keberadaan persaingan di dalam negeri, kendala-kendala perdagangan baik tarif maupun non tarif, jarak dari negara yang melakukan investasi, lingkungan politik, sosial dan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan partisipasi nasional dalam kegiatan manufaktur dan pembayaran keuntungan.

2.1.6. Faktor-Faktor Yang Menentukan Jumlah Investasi Muana Nanga, (2001). Adapun faktor-faktor yang menentukan jumlah investasi adalah sebagai berikut : a. Tingkat suku bunga, terdapat hubungan negatif antara jumlah investasi dan tingkat bunga. Jika tingkat suku bunga naik level investasi akan berkurang, sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah orang akan berbondong-bondong menanamkan investasi diberbagai bidang usaha.


b. Inovasi dan teknologi, adanya temuan-temuan baru yang menyebabkan caracara berproduksi lama menjadi tidak efisisen. Untuk itu perusahaanperusahaan perlu menanamkan investasi untuk membeli mesin-mesin dan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih. c. Tingkat perekonomian, makin banyak aktifitas perekonomian makin besar pendapatan nasional, dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung. Yang pada akhirnya akan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan. d. Ramalan atau harapan orang tentang perekonomian dimasa datang, jika oarang meramal perekonomian dimasa yang akan datang cerah, oarang akan giat melakukan investasi sekarang. e. Tingkat keuntungan perusahaan, makin besar tingkat keuntungan perusahaan makin banyak bagian laba yang dapat ditahan (retained earnings) dan bagian laba yang ditahan ini dapat digunakan untuk tujuan investasi. f. Situasi politik, jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan maka tingkat investasi akan tinggi. Dan sebaliknya jika pemerintah tidak banyak memberikan kemudahan bagi perusahaan banyak menghadapi birokrasi yang berbelit-belit maka tingkat investasi akan rendah.


2.2. Upah 2.2.1. Pengertian Upah Yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. (PP No 8 Tahun 1981). Kedudukan dan fungsi upah adalah sebagai hak bagi pekerja dan kewajiban bagi perusahaan yang merupakan sarana untuk memelihara, melestarikan dan meningkatkan kebutuhan hidup manusia, ditetapkan atas dasar nilai-nilai tugas seorang pekerja dengan memperhatikan keseimbangan prestasi, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.

2.2.2. Kriteria Dalam Menentukan Upah Dalam menentukan upah perusahaan harus memperhatikan beberapa kriteria yaitu (Suprihanto, 1986 : 52) •

Struktur upah perlu disederhanakan dan diupayakan agar upah pokok lebih besar dari tunjangan lainnya.

•

Idealnya diperlukan komponen upah secara umum yang dapat digunakan untuk setiap pekerjaan dan keperluan. Tetapi kenyataanya hal ini sukar dilakukan karena perbedaan prinsip-prinsip penggunaanya. Karena itu


diperlukan perkataan komponen upah menurut keperluannya masing-masing yaitu : Untuk keperluan penghitungan upah pada waktu tidak masuk bekerja dengan hak upah, antara lain hak upah lembur, pensiunan, tunjangan hari tua atau bonus tahunan, cuti tahunan, sakit di rumah sakit dan lain sebagainya sebagai bahan pertimbangan pemerintah.Mengingat bahwa di Indonesia klasifikasi jabatan belum dilaksanakan secara meluas sehingga bagi perusahaan tertentu tidak ada sistem yang jelas dalam menentukan jumlah pengupahan,.

2.2.3. Status Pekerja dan Sistem Pengupahan Pada dasarnya sistem pengupahan dapat ditetapkan menurut waktu atau berdasarkan upah potongan atau borongan atau kombinasi-kombinasinya. Dengan demikian jelas sistem pengupahan tidak boleh dikaitkan dengan status atau kedudukan pekerja. Apabila suatu pekerja oleh perusahaan diserahkan kepada kontraktor maka perusahaan yang mengontrakkan pekerja tersebut wajib mengetahui tentang status hukum dari perusahaan kontraktor itu bahwa perusahaan kontraktor tersebut telah menjalankan wajib lapor perusahaan. Hal ini penting sekali demi perlindungan pekerja yang bekerja pada perusahaan kontraktor tersebut. Apabila perusahaan menggunakan kontraktor yang tidak berbadan hukum dan belum melakukan wajib lapor perusahaan maka perusahaan yang menggunakan seperti itu bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh pekerja akibat kelalaian kontraktor tersebut atau dengan kata lain para pekerja dari kontraktor tadi harus dianggap dan diperlukan sebagai pekerja sendiri. Apabila kontraktor yang


berbadan hukum dan sudah melakukan wajib lapor, menyerahkan lagi pekerjaan kepada suatu kontraktor lain yang tidak berbadan hukum maka kontraktor yang menyerahkan pekerjaan tadi bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh pekerja.

2.2.4. Mekanismen Penetapan Upah. Pada dasarnya upah dapat ditetapkan atau ditentukan melalui : •

Perjanjian kerja

•

Peraturan perusahaan

•

Kesepakan kerja bersama

•

Apabila ada perselisihan ditetapkan melalui P4 daerah atau P4 Pusat.

Ukuran Kenaikan Upah Kenaikan upah dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha menurut kriteria sebagai berikut : •

Prestasi kerja pekerja

•

Kebutuhan hidup pekerja yang penyesuaiannya didasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK)

•

Perkembangan perusahaan

•

Keadaan perekonomian pada umumnya.

Ratio Upah


Untuk dapat mencapai ratio upah terendah dan tertinggi yang lebih seimbang dan memadai secara bertahap jarak terendah dan tertinggi perlu didekatkan antara lain dengan cara : •

Diberlakukan skala upah secara landai

•

Diadakan pertimbangan antara upah pokok dan tunjangan

•

Peninjauan upah minimum secara konsisten.

2.2.5. Upah Minimum Fungsi upah minimum •

Sebagai jaring pengaman

•

Untuk mengangkat taraf hidup dan martabat golongan penerima upah terendah

•

Untuk pemerataan pendapatan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial

Dalam penetapan upah minimum perlu diperhatikan : •

Kemampuan perusahaan

•

Keadaan perekonomian daerah atau nasional

•

Tingkat pengupahan di sektor atau nasional

•

Tingkat pengupahan di sektor atau sub sektor sejenis di suatu wilayah atau wilayah yang berdekatan. Upah minimum yang ditetapkan yang telah ditetapkan harus diumumkan

kepada pekerja melalui papan pengumuman perusahaan atau tempat kerja. Bagi perusahaan yang nyata-nyata tidak mampu melaksanakan ketetapan upah minimum


setelah diperiksa akuntan publik, pemerintah perlu memberikan bantuan bimbingan atau dorongan agara perusahaan dimaksud dapat mampu memulai ketentuan upah minimum. Dalam ketetapan upah minimum harus diperjelas pengertian upah, yang maksudnya untuk mencegah terjadinya perbedaan pengertian atau penafsiran. Dalam jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah mengenai pembangunan serta faktor kemampuan dunia usaha dan produktivitasnya, tingkat atau standar upah minimum diusahakan mencapai anggaran belanja pekerja dengan satu istri dan tiga anak. Untuk kepentingan dokumentasi dan pengawasan terhadap upah secara efektif, maka setiap perusahaan diwajibkan menyelenggarakan administrasi upah secara teratur dan dilengkapi dengan daftar keluarga dari pekerja yang dicatat secara tersendiri dalam kartu pekerja. Setiap pembayaran upah pekerja harus didasarakan atas upah bruto sebelum dipotong pajak pendapatan, kecuali apabila perusahaan tersebut diberi wewenang dan inspeksi pajak untuk memotong pajak dari pekerja.

2.2.6. Teori yang Mendasari Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan di suatu negara biasanya didasarkan falsafah yang dianut negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim. Ekstrim yang pertama didarkan atas ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas. Ekstrim yang kedua didasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama umumnya dilaksanakan di negara-negara


penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan dari ekstrim kedua umumnya dilaksanakan oleh negara-negara penganut paham kapitalis atau liberal

1. Upah Menurut Kebutuhan Ajaran karl Marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal, yang pertama adalah mengenai teori nilai. Marx berpendapat hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi, jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi pandangan yang demikian adalah : 1. Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut. 2. Jumlah jasa yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis barang adalah kira-kira sama, oleh sebab itu harganya pun di beberapa tempat menjadi kirakira sama. 3. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian hanya buruh/pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

Pandangan ini tidak cocok dengan kenyataan, walaupun manusia menjadi yang paling utama dalam proses produksi, namun peranaan faktor modal maupun mesin-mesin ternyata besar. Peranaan sektor modal ini tidak dipertimbangkan dalam teori Karl Marx. Kedua peranaan selera dan pola konsumsi masyarakat ternyata sangat berpengaruh dalam penentuan harga. Ajaran kedua dari Karl Marx


menyangkut pertentangan kelas. Marx berpendapat bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh, dengan demikian akan muncul pengangguran besar-besaran. Dengan adanya pengangguran yang sangat besar ini maka pengusaha dapat menekan upah. Konsekuensi dari pemikiran yang demikian ini maka tiada jalan bagi buruh kecil kecuali untuk bersatu untuk merebut kapital dari pengusaha menjadi milik bersama. Pandangan yang salah mengenai sikap pengusaha atau setidak-tidaknya mengenai mengenai nasib pekerja yang digambarkan demikian jeleknya dapat dibantah dengan berbagai kenyataan yang dapat disajikan misalnya :

1.

Terutama sejak awal abad 20, telah berkembang aliran pendekatan manusia, (human approach) dalam manajemen perusahaan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan namun yang yang ditekankan mengenai perbaikan penghasilan, insentif, lingkungan kerja, dll.

2.

Adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan sistem upah mengatasi pengangguran melalaui proyek2 pemerintah.

3.

Hadirnya serikat pekerja dan ikut berpeeran mendampingi pengusaha ddalam menenntukan sistem upah.

Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari dua ajaran Karl Marx, adalah terbentuknya masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini seseorang tidak menjualkan tenaga kepada yang lain, akan tetapi masyarakat itu melalaui partai buruh, akan


mengatur apa dan berapa jumlah produksi. Dalam masyrakat impian Marx tersebut, setiap orang harus bekerja menurut kemampuannya, dan setiap orang memperoleh menurut kebutuhannya. Implikasi pandangan Marx tersebut dalam sistem pengupahan dan pelaksanaanya adalah : 1. Bahwa tiap-tiap orang mempunyai macam dan jumlah kebutuhan konsumsi yang kira-kira sama. Nilai setiap barang yang sama (walaupun terdapat di tempat yang berbeda) adalah juga sama Oleh sebab itu upah tiap-tiap orang juga kira-kira sama. Dalam hal ini sistem upah hanya sekedar menjalankan fungsi sosial, yaitu memenuhi kebutuhan konsumtif dari buruh. 2. Sistem pengupahan di sini tidak mempunyai fungsi pemberian insenstif yang sangat perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. 3. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau bekerja menurut kemampuannya. Ini memerlukan sentralisasi kekuasaan dan sistem paksaan, yang dipandang bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan.

2. Upah Sebagai Imbalan Teori Neoklasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor

produksi yang

dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal


dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan pengusaha adalah : W = VMPPL = MPPL X P W

= tingkat upah (dalam arti labour cost) yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

P

= harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang

MPPL = marginal physical product of labour I atau pertambahan hasil marginal pekerja, diukur dlam unit barang per unit waktu V MPPL = value of marginal physical labour atau nilai pertambahan hasil marginal pekerja atau karyawan. Nilai pertambahan hasil marginal pekerja (VMMPL) merupakan nilai jasa yang diberikan oleh pekerja kepada pengusaha. Sebaliknya upah (W) dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan terhadap jasa yang diberikan kepada pngusaha. Selama nilai pertambahan hasil marginal pekerja lebih besar dari upah yang dibayarkan oleh pengusaha (VMMPL > W) pengusaha dapat membawa keuntungan dengan menambah pekerja. Di pihak lain, pengusaha tentu tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan pekerja kepada pengusaha. Dilihat dari sisi pekerja mereka tidak bersedia menerima upah lebih rendah dari pada nilai usaha kerjanya. Bila pengusaha tertentu membayar upah yang lebih rendah dari nilai usaha kerja pekerja, maka pekerja tersebut akan mencari


pekerjaan

ditempat

lain

yang

mampu

membayar

sama

denngan

usaha

kerjanya.,degnan kata lain asumsi adanaya mobilitas sempurna, pekerja akan memperoleh upah senilai pertambahan hasil marginalnya sebagai mana dinyatakan dalam persamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut teori neoklasik pekerja memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Dengan kata lain, upah dalam hal ini berfunngsi sebagai imbaalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha

2.3. Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran pembangunan merupakan salah satu pengeluaran pemerintah selain pengeluaran rutin.

Pengeluaran pembangunan adalah

pengeluaran yang

digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upayn penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia, maka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, formulasi distribusi alokasi dan penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam target kebijakan fiskal. Disamping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap ditempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan APBN yang sehat, melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari


luar

negeri

tanpa

mengurangi

upaya

menciptakan

pertumbuhan

yang

berkesinambungan. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, dan pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen di tingkat pusat termasuk Departemen Hankam, dan pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola daerah.

Dalam kebijakan penyusunan APBN dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang adalah suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran (G=T). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan (GT). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi, sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari luar negeri diupayakan untuk dikurangi secara bertahap. Untuk itu, pembiayaan proyek harus dimanfaatkan secara lebih optimal terutama bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan dilaksanakan secara lebih transfaran, efektif dan efisien. Persentase pembiayaan proyek terhadap PDB terus diupayakan menurun sebagai cerminan untuk mengurangi


ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, sekaligus mencerminkan adanya upaya untuk mencapai fiscal sustainability sebagai sasaran strategis dari APBN. Pembiayaan proyek dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahtraan sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, di bidang pertanian, tenaga listrik, dan pengairan. Di samping itu juga akan dimanfaatkan untuk pengadaan prasarana pendukung Hankam, telekomunikasi, dan pembangunan prasarana perkotaan.

2.3.1. Akibat Ekonomis Pengeluaran Pemerintah Pengusahaan kegiatan ekonomis oleh pemerintah (melalui pengeluaran pemerintah) serta pemindahan daya beli dari satu kelompok orang ke kelompok yang lain secara potensial, dapat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap rumah tangga dan sektor swasta dalam perekonomian, antara lain : a. Efek yang bersifat alokasi dan efisiensi Secara sadar pemerintah mengalokasikan kembali sumber-sumber ekonomi dan berbagai barang dan jasa dengan memproduksi barang-barang umum dan jasa-jasa umum yang mempunyai keuntungan eksternal. Kegiatan alokasi ini mengubah pengalihan sumber-sumber ekonomi karena pemberi dan penerima masing-masing mempunyai pola-pola pengeluaran yang berlainan. Secara langsung pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan melalui realokasi dari faktor-faktor produksi. Pemerintah dapat mempengaruhi efisiensi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Adapun efek pengeluaran


pemerintah dari alokasi ini dapat ditempuh dengan cara seperti penyediaan barang-barang publik, kegiatan transfer dan pengenaan pembangunan pajak. b. Efek yang menyangkut penyediaan factor-faktor produksi pemerintah dapat mempengaruhi tingkat GNP rill dengan mengubah persediaan dari berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pembiayaannya, yang dapat mengubah kesediaan dari pemilik faktor-faktor untuk menyediakan faktor-faktor tersebut. c. Efek

yang

menyangkut

redistribusi/pembagian

pendapatan

dari

pendapatan nasional. Pemerintah

mempengaruhi

pola redistribusi

pendapatan rill melalui

penyediaan keuntungan di satu pihak dan pengeluaran pendapatan rill dari sektor swasta atau pendapatan dipihak lain, hasil akhirnya adalah satu pola pendapatan yang lain daripada bila tidak ada campur tangan pemerintah. d. Efek mengenai stabilitas Pertumbuhan program pengeluaran serta pembiayaan akan mempengaruhi tingkat pencapaian full employment dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian dan juga mampu meningkatkan GNP yang berarti mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.3.2. Infrastruktur Infrastruktur merujuk pada sistem phisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang


dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Robert, 2005:8) Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastrukut dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatanperalatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibuthkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Robert, 2005:9). Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Sebagai salah satu konsep pola pikir dibawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjuk bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi diduku ng oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi. Social System Economic System Natural Environment

Physical Infrastructur

Sumber : Pengantar Manajemen infrastruktur (Robert : 9) Gambar 2.1 Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan alam yang harmoni.


Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan umat manusia tanpa memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup lain. Berfungsi sebagai suatu sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti secara jelas terutama bagi penentu kebijakan

2.3.3. Teori Pengeluaran Pemerintah 1. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y= C+I+G merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan pengeluaran konsumsi, dan G merupakan Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G)


dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecendrungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian. Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (overheating). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

2. Teori Wagner Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang


timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Hukum tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

PkPPt − n PkPP PkPPt −1 PkPPt − 2 > > >......> PPk PPk t − 2 PPk t − n PPk t −1 Keterangan : PkPP = Pengeluaran pemerintah per kapita PPk

= Pendapatan nasional per kapita

1,2,..,n = Indeks waktu (tahun)

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dengan masyarakat yang lain. Menurut Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu : a. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, b. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, c. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, d. Perkembangan demografi, e. Ketidakefisienan

birokrasi

yang

mengiringi

perkembangan

pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri dan hubungan antara industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar.


Namun teori Wagner memiliki kelemahan yaitu tidak didasari pada teori pemilihan barang-barang publik.

3. Teori Peacock dan Wiseman Peacock dan wiseman mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori peacock dan wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Peacock dan wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran

pemerintah.

Jadi

masyarakat

menyadari

bahwa

pemerintah

membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam teorinya peacock dan wiseman menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang menjadi semakin besar.


Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena ada perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana sawsta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang, yang disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah, yang disebut efek konsentrasi (concentration effect). Efek atau gangguan lain dari adanya gangguan sosial adalah apa yang disebut dengan efek inspeksi yang timbul karena masyarakat sadar akan adanya hal-hal yang perlu ditangani pemerintah setelah selesainya gangguan sosial tersebut. Dalam teori peacock dan wiseman mereka mengemukakan bahwa adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut.

2.4. Indeks Kepercayaan Konsumen 2.4.1. Pengertian Indeks Kepercayaan Konsumen Indeks Kepercayaan Konsumen adalah indeks yang mengukur tingkat kesehatan keuangan, potensi konsumsi dan keyakinan konsumen untuk berbelanja


akan menentukan kesehatan ekonomi dan bisnis suatu negara (Bank Indonesia). Indikator ini disusun oleh Bank Indonesia.

2.4.2. Metodologi Survei Konsumen merupakan survei bulanan yang dilaksanakan sejak Oktober 1999. Sejak Januari 2007 survei dilaksanakan terhadap kurang lebih 4.600 rumah tangga sebagai responden (stratified random sampling) di 18 kota : Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Banjarmasin, Padang, Pontianak, Samarinda, Manado, Denpasar, Mataram, Pangkal Pinang, Ambon dan Banten. Secara statistik dengan tingkat kepercayaan 99%, jumlah sample tersebut memiliki sampling error 2%. Pengumpulan data dilakukan sebagian melalui wawancara telepon dan sebagian lagi secara langsung kepada responden secara rotated. Indeks dihitung dengan metode balance score (net balance + 100), sehingga jika indeks diatas 100 berarti optimis, sebaliknya dibawah 100 berarti pesimis.

2.4.3. Keyakinan Dan Sikap Konsumen Keyakinan dan sikap konsumen merupakan komponen psikologi konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen baik itu dalam proses pengambilan keputusan pembelian maupun perilaku dalam hal keputusan untuk tidak lagi menggunakan produk. (Erna, 2008 : 93). Secara sadar maupun tidak tindakan konsumen dipengaruhi oleh sikap dan keyakinannya. Ketika konsumen memiliki sikap negatif pada kondisi saat ini maupun


memiliki ekspektasi negatif terhadap kondisi perekonomian masa mendatang maka secara sadar maupun tidak sadar akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Konsumen cenderung menahan uang yang dimiliki sampai benar-benar yakin kondisi ekonomi akan baik. Walaupun begitu beberapa ahli masih berpendapat bahwa bagaimana sikap terbentuk dan sejauh mana pengaruhnya masih merupakan misteri karena keseluruhan proses ini terjadi dalam benak konsumen.

2.4.4. Pengaruh Faktor Bukan Harga Atas Permintaan. Hukum permintaan hanya menekankan perhatiannya kepada pengaruh harga suatu barang kepada jumlah barang yang akan diminta sedangkan dalam kenyataan sebenarnya banyaknya permintaan atas sesuatu barang ditentukan oleh banyak faktor lain. Faktor-faktor tersebut adalah (Sahat, 2007 : 12) : 1. Selera 2. Banyaknya konsumen pembeli 3. Pendapatan konsumen 4. Harga barang-barang lain 5. Ekspektasi Ekspektasi atau ramalan mengenai masa mendatang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan yang berkaitan dengan kepercayaan konsumen. Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan di masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Ramalan para konsumen bahwa hargaharga akan menjadi bertambah tinggi di masa depan akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa ini, untuk menghemat pengeluaran pada masa yang


akan datang. Sebaliknya bahwa ramalan bekerja akan bertambah sukar diperoleh dan kegiatan ekonomi akan mengalami resesi akan mendorong orang lebih berhemat dalam pengeluarannya dadn mengurangi permintaan.

2.5. Jumlah Penduduk 2.5.1. Penduduk dan Pembangunan Ekonomi Pertambahan penduduk bukanlah merupakan suatu masalah, melainkan sebaliknya justru merupakan unsur penting yang akan memacu pembangunan ekonomi. Populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi (economics of scale) produk yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya–biaya produksi, dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya merangsang produksi agregat yang lebih tinggi lagi (Todaro, 2003 ). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas produksi yang terpasang, dalam masyarakat yang bersangkutan. Keempat faktor dinamika itu harus dilihat dalam kaitan interaksinya satu dengan yang lainnya. Namun diantaranya peranan sumber daya manusia mengambil tempat yang sentral, khususnya dalam pembangunan


ekonomi negara – negara berkembang dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dari ekonomi masyarakat. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian, dalam konteks pasar ia berada baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Di sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan pangsa pasar yang baik dan penduduk adalah konsumen, sumber permintaan akan barang – barang dan jasa dan di sisi penawaran penduduk yang besar juga sangat menguntungkan penduduk dalam hal produsen. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk menjadi terpecah dua, ada yang mengatakan penduduk yang besar akan menghambat pembangunan serta beban dari pembangunan dan sebagian ahli mengatakan penduduk sebagai pemicu pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan dan dalam kaca mata modern penduduk justru dipandang sebagai pemicu pembangunan. Suatu kejadian produksi berlangsung adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang – barang yang dihasilkan dan konsumsi inilah sebagai permintaan agregat yang pada gilirannya peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha – usaha produktif yang berkembang dan dalam arti luas perkembangan perekonomian secara keseluruhan (Dumairi dalam Sirojuzilam 2008). Dengan kata lain, dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk adalah perluasan pasar. Luas pasar barang – barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Maka apabila penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar juga akan bertambah pula. Karena


peranannya ini, maka perkembangan penduduk akan merupakan perangsang bagi sektor produksi untuk meningkatkan kegiatannya. Dan akhirnya, pertambahan penduduk dapat menciptakan dorongan untuk mengembangkan teknologi. Peran ini terlihat nyata di sektor pertanian. Di negara maju sejak beberapa abad yang lalu pertambahan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menimbulkan perbaikan teknologi pertanian. Perkembangan penduduk yang bertambah cepat bersama dengan perbaikan jaringan pengangkutan dan pertambahan tingkat pendapatan, akan selalu memperluas pasar bagi hasil – hasil pertanian. Pasar yang bertambah luas merangsang peningkatan produktivitas sektor tersebut dan ini dicapai dengan mempertinggi teknologi bercocok tanam. Bertitik tolak dalam masalah penduduk dan angkatan kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif wajib diberi perhatian yang utama dalam ekonomi pembangunan, karena kenaikan jumlah penduduk secara otomatis akan menaikkan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap salah satu faktor yang positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya akan lebih besar. Pertambahan penduduk dipandang sebagai faktor pendorong karena, perkembangan itu memungkinkan pertambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Selanjutnya, pertambahan penduduk dan pemberian pendidikan kepada mereka sebelum menjadi tenaga kerja, memungkinkan sesuatu masyarakat memperoleh bukan saja tenaga kerja yang ahli, akan tetapi juga tenaga kerja terampil, terdidik, dan entrepreneur yang berpendidikan. Biasanya tiga kelompok tenaga kerja yang


disebutkan belakangan ini lebih besar jumlahnya apabila tingkat pembangunan yang lebih tinggi, pertambahan penduduk dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

2.5.2 Posisi Penduduk Dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi Analisis ekonomi tentang posisi penduduk sebenarnya sudah dimulai sejak Adam Smith ( 1723 – 1790 ) yang mengemukakan bahwa sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: a. Sumber – sumber manusiawi ( jumlah penduduk ) b. Sumber – sumber alam c. Stok kapital yang ada Menurut Smith, sumber – sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Namun Smith kurang menekankan aspek penduduk dengan menganggap, bahwa penduduk memiliki peran pasif yang hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja dalam proses produksi (pertumbuhan ekonomi). Analisis posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi makin berkembang sejalan dengan munculnya pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh berbagai ekonom selalu disinggung tentang posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi selalu terkait dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi selalu diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Istilah ‘ perkapita ‘ selalu menunjukkan ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya ( GDP ) dan sisi jumlah


penduduknya. Dengan demikian proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total dan teori megenai pertumbuhan jumlah penduduk. Deskripsi tentang posisi penduduk dalam teori ekonomi juga telah dikemukakan oleh Ananta dalam bukunya Mutu Modal Manusia : Suatu Pemikiran Mengenai Kualitas Penduduk. Bab I dari buku tersebut menguraikan khusus tentang posisi penduduk dalam berbagai teori ekonomi. Perhatian terhadap penduduk berfluktuasi dari teori ekonomi yang satu ke teori ekonomi yang lain. Namun umumnya penduduk dianalisis sebatas sebagai penyedia tenaga kerja. Itulah sebabnya ekonomi ketenagakerjaan yang menganalisis permintaan dan penawaran tenaga kerja mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ekonom jaman klasik umumnya lebih memperhatikan peran penduduk dalam pertumbuhan ekonomi. Pada model klasik variabel pekerja mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perhatian ini berlangsung hingga jaman Keynes. Keynes juga melihat penduduk dalam kaitan dengan employment. Keynes membahas permintaan tenaga kerja secara lebih mendalam dibanding penawaran tenaga kerja. Posisi penduduk dalam kajian ekonomi kemudian hilang sejak Hicks dan Hansen mengajukan model IS – LM. Di sini pasar kerja hilang dari analisis. Sejak itu analisis ekonomi ( khususnya ekonomi makro ) kehilangan minat pada masalah penduduk. Masalah kependudukan seolah – olah bukan lagi bidang yang perlu ditekuni oleh ekonom. Kerangka IS – LM sempat mendominasi buku teks ekonomi makro hingga awal dasawarsa tujuh puluhan. Perhatian ekonom terhadap masalah penduduk kembali


muncul ketika para ekonom negara maju tertarik pada perekonomian negara berkembang. Kajian ekonomi di negara berkembang kemudian dikaitkan dengan kondisi dan dinamika penduduk negara tersebut. Muncullah kemudian kajian yang membahas tentang ekonomi pembangunan yang sebagian isinya sebagian mengkaji masalah – masalah kependudukan dari perspektif ekonomi.

2.5.3. Teori Batas Pertumbuhan Pada tahun 1972 terbit buku yang amat popular yang mengkaji dampak dari pertumbuhan penduduk yang demikian cepat. Buku The Limits To Growth membahas tentang berbagai keterbatasan kemampuan sumber daya dalam menyediakan berbagai kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk yang demikian cepat.

Ide buku ini pada dasarnya sejalan dengan asumsi Malthus yang menyatakan bahwa penduduk tumbuh sesuai dengan deret ukur ( exponential growth ) sementara pangan tumbuh secara deret hitung ( linier growth ). Bedanya analisis dalam buku ini lebih tajam dan luas dengan dilengkapi data dan model analisis yang disebut sebagai “model dunia “. Model dunia yang dipakai dibuat khusus untuk meneliti lima kecenderungan utama yang dihadapi dunia yaitu (a) industrialisasi yang makin cepat; (b) pertumbuhan penduduk yang makin cepat; (c) kurang gizi yang merajalela; (d) makin susutnya unrenewable resources, dan (e) lingkungan hidup yang semakin rusak. Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak Adam Smith menulis bukunya Wealth of Nations.


Adam Smith menulis, “ Buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan “. Hanya Malthus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak pertumbuhan penduduk pada perekonomian. Tetapi kekhawatiran mereka terbukti tak berdasar karena pertumbuhan penduduk di Eropa Barat justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara tersebut karena mereka sudah makmur, punya modal melimpah sedang buruh kurang. Di negara seperti itu, kurva penawaran buruh pada sektor industri bersifat elastis sehingga tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi bagaimanapun justru akan menaikkan produktivitas. Kenyataannya, kenaikan jumlah penduduk menghasilkan GNP ( produk nasional bruto ) yang lebih tinggi ketimbang sekedar proporsional.


2.6. Kerangka Konseptual Pada penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan variabel-variabel yang saling mempengaruhi terhadap dependennya dalam bentuk gambar kerangka konseptual. Dalam gambar di bawah ini terlihat Upah (X1), Pengeluaran Pembangunan (X2), Indeks Kepercayaan Konsumen (X3) dan Jumlah Penduduk (X4) menentukan Foreign Direct Investement (Y).

Upah (X1)

Pengeluaran Pembangunan (X2)

FDI (Y)

IKK (X3)

Jumlah Penduduk (X4)

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian Analisis Determinan Foreign Direct Investment di Indonesi


2.7. Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris. Berdasarkan permasalahan, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut : 1. Upah memiliki pengaruh yang negatif untuk keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang terhadap Foreign Direct Investment di Indoensia, Cateris Paribus 2. Pengeluaran

Pembangunan

memiliki

pengaruh

yang

positif

untuk

keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang terhadap Foreign Direct Investment di Indoensia, Cateris Paribus 3. Indeks Kepercayaan Konsumen memiliki pengaruh yang positif untuk keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia, Cateris Paribus 4. Jumlah Penduduk memliki pengaruh yang positif untuk keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang terhadap Foreign Direct Investemnt di Indonesia, Cateris Paribus


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. kompleks yang berbeda dari investasi di dalam negeri. Investasi di luar negeri

Recommend Documents