BAB II TINJAUAN PUSTAKA. untuk memproduksi output di masa yang akan datang. Secara umum investasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Investasi Investasi berarti setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi output di masa yang akan datang. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang dan modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Mankiw (2005) mengartikan investasi sebagai barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Menurut Sukirno (1996), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barangbarang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Investasi menempati posisi yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Besar kecilnya investasi dalam suatu kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan tekhnologi, ramalan kondisi ekonomi, dan faktor lainnya. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang

Universitas Sumatera Utara

tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Harjono, 2007). Investasi merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kegiatan investasi di suatu daerah tentunya akan mendorong peningkatan capital per tenaga kerja (perkapita) sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional. Apabila terdapat kenaikan jumlah kapital perkapita maka akan meningkatkan pendapatan nasional sehingga meningkatkan investasi. Menurut mankiw (2000), investasi terdiri dari barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu business fixed investment, residential investment dan inventory investment. Business fixed

Investment mencakup sarana dan prasarana yang digunakan

perusahaan dalam produksinya, sementara Residential Investment meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik sendiri maupun yang akan disewakan kembali, sedangkan Inventory Investment adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gudang, meliputi bahan baku, persediaan, barang setengah jadi dan barang jadi. Investasi adalah variabel ekonomi yang menjadi penghubung antara kondisi pada saat sekarang ini dengan kondisi di masa yang akan datang, dan juga yang menghubungkan antara pasar barang dan pasar uang. Peranan suku bunga sangat penting dalam menjembatani kedua pasar tersebut. Investasi juga merupakan komponen PDB yang paling volatile. Pada saat resesi, penyebab utama dalam penurunan pengeluaran adalah turunnya investasi. Dalam konteks


makroekonomi, pengertian investasi adalah “…the flow of spend-ing that adds to the physical stock of capital”. Dengan demikian kegiatan seperti pembangunan rumah, pembelian mesin, pembangunan pabrik dan kantor, serta penambahan barang inventori suatu perusahaan termasuk dalam pengertian investasi tersebut, sedangkan kegiatan pembelian saham atau obligasi suatu perusahaan tidak termasuk dalam pengertian investasi ini (Dornbusch, 1996). 2.1.1 Penanaman Modal Asing Menurut hulman panjaitan dalam Harjono (2007) pengertian penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Modal yang ditanam dalam penanaman modal asing merupakan modal yang berasal dari milik asing maupun modal gabungan antar modal milik asing dengan modal dalam negeri. Pada umumnya di negara yang sedang berkembang menganggap bahwa pembangunan ekonomi negara tersebut akan dapat dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing. Modal asing tersebut akan dimanfaatkan ke dalam sektor-sektor yang produktif. Untuk aliran modal asing yang lebih besar lagi perlu diciptakan iklim ekonomi yang baik sehingga investor asing akan menanamkan modalnya dan modal asing tersebut akan disertakan dalam pembangunan ekonomi. Peranan modal asing dalam pembangunan adalah bersifat komplementer yang

diarahkan

sesuai

prioritas

pembangunan.

Seperti

yang

dketahui

pembangunan ekonomi berarti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi


kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan kecakapan manajemen,

tekhnik

dan

organisasi.

Pelaksanaannya

harus

diusahakan

berdasarkan kemampuan yang ada di dalam negeri agar tidak merugikan kepentingan nasional. Menurut Sumantoro (1989), penanaman modal asing harus diarahkan menurut bidang-bidang yang telah ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah yaitu untuk sekto-sektor sebagai berikut: 1. Usaha yang membutuhkan modal swasta sangat besar dan tekhnologi yang tinggi 2. Usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi 3. Usaha pendirian industri-industri dasar 4. Usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan 5. Usaha yang menunjang penerimaan negara 6. Usaha yang menunjang penghematan devisa atau pengganti impor 7. Usaha yang menunjang pembangunan daerah Kebijaksanaan

dibidang

penanaman

modal

asingtersebut

secara

keseluruhan tercakup pada kebijaksanaan pengembangan dunia usaha dan mencakup bidang-bidang pengaturan tekhnis dan pengarahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha, peningkatan penyebaran kegiatan usaha kedaerah, pembukaan lapangan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia dan pengarahan potensi investasi yang ada. Penanamanan modal asing ke suatu negara akan mencari objek investasi yang menarik, mendapatkan keuntungan dan aman. Investor asing akan berusaha mencari dan mendapat perlindungan, sesuai dengan undang-undang No. 1 tahun


1967 tentang penanaman modal asing. Disamping itu investor asing juga mengusahakan perlindungan dari negara asalnya atau dari organisasi-organisasi keuangan internasional. Pada saat sekarang ini negara yang sedang berkembang ataupun negara maju telah menyadari dan mengusahakan hubungan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. Motif mencari untung dari kegiatan penanaman modal akan selalu di utamakan oleh negara maju, sedangkan bagi negara yang sedang berkembang menganggap kegiatan penanaman modal asing sebagai suatu kegiatan perluasan untuk mendapatkan perkembangan dalam negeri. 2.1.2 Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman modal dalam negeri diatur dalam UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (merupakan kekayaan Masyarakat Indonesia yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang digunakan guna menjalankan kegiatan usaha) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya (Harjono, 2007). Usaha pengembangan penanaman modal dalam negeri telah dirintis oleh pemerintah, yaitu dengan kebijakan kredit investasi. Pemberian kredit investasi memerlukan keahlian dalam proses pembangunannya. Pemberian atau penyaluran kredit investasi sering didasarkan pada perintah atau komando dari atasan. Hal ini


menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dimana terjadi pemborosan keuangan negara dan pengaruhnya terhadap inflasi (Sumantoro, 1989) 2.2 Konsep Daya Saing Investasi Daya Saing (Competiveness) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi lokal/daerah. Camagni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. Mayer-Staner (2003) menegaskan bahwa “ Local Economic Development is about competiveness – it is about companies thriving in a competitive globalised world.” Yang dimaksud daerah “daerah” dalam hal ini adalah wilayah geografis tertentu didalam suatu negara atau antar beberapa negara. Untuk pengertian yang pertama, maka daerah merupakan bagian integral dari suatu negara. Berikut adalah beberapa definisi tentang daya saing daerah. 

Daya saing tempat (lokalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga atau penduduknya (Malecki, 1999)



Daya saing daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota konstituen dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menjual tingkat nilai tambah yang tinggi dalam persaingan terbuka terhadap persaingan eksternal (European Commision, 1999)




Daya saing daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota konstituen dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menjuual tingkat nilai tambah yang tinggi dalam persaingan internasional, dapat dipertahankan oleh aset dan institusi di daerah tersebut, dan karenanya menyumbang pada peningkatan PDB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta virtuous cycle dampak pembelajaran (Charles dan Benneworth, 2000)



Daya saing perkotaan (urban Competiveness) merupakan kemampuan suatu daerah perkotaan untuk memproduksi dan memasarkan produkproduknya yang serupa dengan produk dari daerah perkotaan lainnya (World Bank ; dan Webster dan Muller 2000).



Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan

tingkat

kesejahteraan

yang

tinggi

dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestic dan internasional. (Abdullah, et, al, 2002) Daerah merupakan suatu entitas ekonomi dan sebagai bagian integral dari suatu negara. Karena itu dengan analogi terhadap negara, maka daya saing daerah, hingga batas tertentu, pada dasarnya akan memiliki keserupaan fitur dengan daya saing negara.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Investasi 2.3.1 Faktor Kelembagaan


Kelembagaan, mencakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan,pelayanan publik,kepastian dan penegakan hukum, serta pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, faktor kelembagaan terbagi menjadi 4 variabel yaitu: 1. Variabel Kepastian Hukum Variabel ini diukur dari konsistensi peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah, penegakan keputusan peradilan, sejauh mana suatu keputusan peradilan perdana maupun pidana itu dilaksanakan, kecepatan aparat keamanan dalam merespon setiap kondisi gangguan keamanan yang terjadi dan juga seberapa banyak pungutan liar yang terjadi di luar sistem dan prosedur, peaturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Variabel Pelayanan Aparatur Variabel ini diukur dari sejauh mana respon kepedulian pemerintah daerah terhadap permasalahan yang ada di kalangan dunia usaha yang ada di daerahnya, bagaimana panjang dan berbelitnya birokrasi pelayanan kebutuhan dunia usaha dalam melakukan usahanya, bagaimana potensi ekonomi daerah dan sejauh mana informasi atas potensi ekonomi daerah itu disebarluaskan atau seberapa banyak akses yang ada untuk mengetahui potensi ekonomi daerahnya dan juga berapa banyak penyalahgunaan wewenang oleh aparat dan seberapa besar penyalahgunaan wewenang ini merugikan dunia usaha. Persepsi masyarakat Dunia usaha terhadap pelayanan birokrat kebanyakan masih negatif. Namun hal ini tidak dapat di generalisir kepada seluruh birokrat di pemerintah sebab masih banyak birokrat yang menjalankan tugas dengan baik.


3. Variabel Kebijakan Daerah dan Peraturan Daerah Variabel ini di ukur dari bagaimana kejelasan tarif dan kesesuaiannya antara ketentuan dengan pemungutannya,bagaimana kejelasan prosedur pengurusan perizinan pembayaran pungutan. Persoalan yang sering muncul dalam perizinan adalah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan formalnya dengan pelaksanaannya dilapangan yang terkait dengan prosedur yang harus dilalui,ketepatan waktu penyesuaian dan besarnya biaya yang harus dilaksanakan, dan juga variabel ini dinilai dari bagaimana proses penyusunan peraturan dalam kaitan dengan dunia usaha apakah ada keterlibatan penuh dari semua unsur yang terkait dalam dunia usaha tersebut 4. Variabel Kepemimpinan Daerah Variabel ini dinilai dari bagaimana kebijakan kepala daerah, apa inisiatif kepala daerah dan bagaimana hubungan kepala daerah dengan pengusaha. Kepemimpinan kepala daerah yang kuat akan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Banyak kebijakan-kebijakan daerah lahir dari inisiatif kepala daerah. Adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan daerah sering juga lahir dari kepala daerah. 2.3.2 Faktor Sosial Politik Yang dimaksud dengan kondisi sosial politik daerah adalah berbagai dampak atau akibat dari hubungan timbale balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi hukum dan segi kehidupan agama, segi kehidupan politik dan keamanan dan sebagainya. Kelompok variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa kondusif aspek sosial, politik, keamanan,


dan budaya dalam mendukung perekonomian daerah dan daya tarik investasi daerah. Faktor sosial politik terbagi menjadi tiga variabel yaitu: 1. Variabel Keamanan Variabel keamanan diukur dari seberapa besar jaminan keamanan dalam berusaha, bagaimana tingkat keamanan dimasyarakat dan bagaimana dampak dari kegiatan unjuk rasa. 2. Variabel Politik Variabel politik diukur dari bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah. Seperti kita ketahui bersama dua unsur pemerintahan daerah yang berperan besar terhadap jalannya roda pembangunan di daerah adalah DPRD sebagai unsur legislatif dan Pemda sebagai unsur eksekutif. Bila terjadi konflik antara dua unsur ini akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan birokrasi terhadap pelaku usaha. 3. Variabel Sosial Budaya Variabel sosial budaya ditinjau dari seberapa besar keterbukaan masyarakat menerima dunia usaha yang umumnya dilakukan oleh kaum pendatang dari daerah lain, bagaimana keterbukaan masyarakat terhadap tenaga kerja dari luar daerah, bagaimana etos kerja masyarakat lokal yang berbeda dengan kinerja tenaga kerja pendatang, bagaimana kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah dan seberapa besar terjadinya potensi konflik dimasyarakat yang dapat menganggu kegiatan para pelaku usaha.


Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (Kampolsosbud) merupakan pertimbangan dalam berinvestasi. Tingginya pertimbangan investor akan faktor ini bukan karena keadaan kondisi yang tidak baik, namun lebih dikarenakan harapan

yang

tinggi

terhadap

faktor

kampolsosbud.

Sektor

primer

(pertanian,perkebunan dan pertambangan) membutuhkan kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, dampak unjuk rasa yang rendah, etos kerja masyarakat lokal yang tinggi, atau paling tidak keterbukaan masyarakat lokal terhadap tenaga kerja di luar daerah. Sedangkan sektor tersier (perdagangan dan jasa) membutuhkan keamanan usaha yang tinggi di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha, serta dalam lalu lintas pengiriman barang. 2.3.3 Faktor Ekonomi Daerah Merupakan ukuran kinerja sistem ekonomi daerah secara makro. Perekonomian daerah mencakup beberapa hal, antara lain variabel utama makro ekonomi (seperti total output/PDRB, tingkat harga dan kesempatan kerja) yang membentuk struktur ekonomi daerah. Perekonomian daerah digunakan untuk mengukur daya dukung potensi ekonomi. Faktor ekonomi daerah ditinjau dari beberapa variabel yaitu potensi ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk sehingga diperoleh nilai PDRB per kapita,pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan nilai persentase perbedaan antara Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun, dan juga indeks kemahalan


konstruktif yang menunjukkan nilai kumulatif rata-rata barang konsumsi konstruksi yang ada. Potensi ekonomi juga dapat dilihat dari potensi yang berbasis pada sumber daya alam, maupun potensi akibat bentukan karena di dorong oleh aktivitas usaha atau adanya investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan struktur ekonomi yang kuat akan memacu perekonomian di daerah, peningkatan daya beli, yang pada gilirannya akan mendorong sikap mental masyarakat ke arah yang lebih maju. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi,sosial dan fisik daerah itu sendiri,termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyususun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang,pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. 2.3.4 Faktor Tenaga Kerja Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pmbentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi. Selain itu pekerja yang merupakan sumber daya manusia adalah komponen utama dari pembangunan `karena pelaku utama pembangunan adalah manusia. Untuk melihat gambaran tentang berapa besar nilai tambah suatu kegiatan ekonomi yang diberikan oleh


setiap pekerja pada suatu kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan menghitung produktivitas

tenaga

kerja.

Beberapa

hal

yang

berhubungan

dengan

ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhu daya tarik terhadap investasi adalah. 1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja Untuk kegiatan diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia baik tenaga kerja yang sudah

berpengalaman maupun yang belum

berpengalaman. Tenaga kerja dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan atau dengan cara mendatangkan dari daerah lain. Ketersediaan tenaga kerja dilihat dari raso jumlah penduduk usia produktif; rasio pencari kerja dengan angkatan kerja; maupun tenaga kerja dengan basis pendidikan minimal SLTP yang sudah memiliki pengalaman kerja 2. Variabel Biaya Tenaga Kerja Merupakan tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerja. Pengupahan yang ditetapkan pemerintah UMP/UMK merupakan faktor penting bagi pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Asumsinya semakin kecil upah yang ditetapkan pemerintah semakin menarik bagi investor untuk melakukan kegiatan investasi 3. Variabel Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas diukur berdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagi dengan jumlah pekerja di sektor tersebut. Metode ini banyak kelemahan


dan kekurangannya namun pengukuran ini masih memadai untuk menunjuk kecenderungan produktivitas kesempatan kerja. 2.3.5 Faktor Infrastruktur Fisik Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik adalah berbagai instalasi dan kemudahan dasar yang diperlukan masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan dan kelancaran pergerakan barang dari satu daerah ke daerah lain atau juga dari satu negara ke negara lain. Faktor infrastruktur fisik dibagi menjadi dua variabel yaitu: 1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik Ketersediaan infrastruktur fisik diperlukan untuk kelancaran kegiatan usaha. Agar kelancaran kegiatan usaha tercaopai maka harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi 2. Kualitas dan Akses Terhadap Infrastruktur Fisik Infrastruktur yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Maka infrastruktur yang tersedia juga harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas infrastruktur yang baik ditunjukkan dengan kemudahan akses terhadap infrastruktur yang ada. Faktor infrastruktur fisik merupakan faktor yang menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam berinvestasi. Dukungan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga semakin besar.


Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah daerah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang juga besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Dua variable utama dalam menunjang infrastruktur fisik adalah variabel ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik. Kedua variabel ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan usaha daerah. 2.4 Penelitian Terdahulu Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan untuk dapat menarik investor dalam dan luar negeri. Beberapa sumber membuktikan, faktor utama yang mempengaruhi

lingkungan

bisnis

adalah

tenaga

kerjadan

produktivitas,perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan kelembagaan (institusi). Survei yang dilakukan KPPOD (2003) menunjukkan bahwa institusi atau kelembagaan merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih dari 2.000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2000) menunjukkan bahwa alasan utama dibalik peningkatan ketidak pastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya

kemampuan

pemerintah

daerah

dalam

menciptakan

dan

mempertahankan iklim bisnis yang baik. Studi Kuncoro & Rahajeng (2005) dengan meneliti 55 pengusaha kecil, menengah, dan besar di DIY menunjukkan menurut persepsi pelaku usaha di DIY,


faktor kelembagaan memiliki bobot terbesar dalam menentukan daya tarik investasi/ kegiatan usaha di DIY. Kemudian diikuti oleh faktor infrastruktur fisik, yang ketiga adalah faktor sosial politik. Berikutnya adalah faktor ekonomi daerah dan yang terakhir adalah faktor tenaga kerja. Hal ini menunjukkan perbedaan antara peringkat bobot faktor penentu investasi daerah di DIY dengan peingkat bobot faktor investasi yang dilakukan KPPOD (2003) bahwa faktor yang memiliki bobot terbesar adalah faktor kelembagaan diikuti faktor sosial politik, ekonomi daerah. Kemudian faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik yang mempunyai bobot yang sama. Menurut persepsi pelaku usaha di DIY, bobot ketersediaan infrastruktur memiliki peringkat pertama kedua adalah keamanan diikuti oleh perda dan kebijakan, berikutnya di peringkat keempat adalah potensi ekonomi, kepastian hukum, sospol, budaya, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur fisik. Aparatur dan pelayanan berada di peringkat sepuluh diikuti oleh keuangan daerah, struktur ekonomi, biaya tenaga kerja, perbankan dan ketersediaan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi di DIY relative lebih dipengaruhi oleh faktor non ekonominya terutama Kelembagaan,Infrastruktur Fisik dan Sosial Politik, dibandingkan dengan faktor ekonomi yaitu Ekonomi Daerah dan Tenaga kerja. Menurut persepsi pelaku usaha di DIY faktor ekonomi cenderung lebih dapat di awasi dibandingkan dengan faktor non ekonomi. Studi Haryadi kamal yaitu tentang Analisis Daya Tarik Investasi Di Provinsi Jambi menunjukkan aliran investasi masuk belum menunjukkan perkembangan yang signifikan di provinsi Jambi, terutama bila dibandingkan


dengan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah. Faktor yang menjadi pertimbangan paling utama pengusaha dalam berinvestasi adalah faktor kelembagaan. Faktor kedua adalah sosial politik sementara yang ketiga adalah infrastruktur fisik. Faktor yang keempat adalah ekonomi daerah dan tenaga kerja merupakan faktor yang terakhir. Aparatur pelayanan, peraturan daerah, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur fisik dan keberadaan perbankan merupakan lima variabel yang paling menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Sistem dan proses pelayanan investasi di provinsi jambi belum maksimal. Sebagian investor masih mengeluhkan tentang proses pengurusan persetujuan izin usaha, dan adanya biaya siluman atau pungutan tak resmi serta sistem pelayanan yang belum satu pintu. Di samping itu lamanya pengurusan izin menyebabkan para calon investor harus mengeluarkan biaya tambahan tak resmi. 2.5 Kerangka Konseptual Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Secara umum, investasi baik PMA atau PMDN membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi serta adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah. Pembangunan suatu wilayah sangat

bergantung

pada

kegiatan

investasi

wilayah

yang

secara

berkesinambungan.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peringkat yang menjadi Faktorfaktor daya saing investasi di Kota Pematang Siantar. Berdasarkan tujuan serta untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, faktor-faktor dan variabel daya saing investasi di Kota Pematang siantar adalah : 1. Faktor kelembagaan dan variabelnya yaitu: kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur, dan peraturan daerah 2. Faktor Sosial politikdan variabelnya yaitu: sosial politik, kemanan dan budaya 3. Faktor Ekonomi Daerah dan variabelnya yaitu: potensi ekonomi dan stuktur ekonomi 4. Faktor Tenaga Kerja dan variabelnya yaitu: Biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja 5. Faktor infrastruktur fisik dan variabelnya yaitu: ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik


Daya Saing Investasi

Kelembaga an

Sosial Politik

Ekonomi Daerah

Tenaga Kerja

Infrastruktur Fisik

Aparatur & Pelayanan

Keamanan

Potensi Ekonomi

Produktivitas

Ketersediaan

Perda & Kebijakan

Sospol

Struktur

Biaya

Kualitas

Keuangan Daerah

Budaya

Perbankan

Ketersediaa n

Kepastian Hukum

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. untuk memproduksi output di masa yang akan datang. Secara umum investasi

Recommend Documents