Judul : Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta

JOURNAL of RESEARCH in ECONOMICS and MANAGEMENT (Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen)

Volume 17, No. 1, Januari - Juni (Semester I) 2017, Halaman 1-xx

Judul : “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta” ABSTRACT

Ischak P. Lumbantobing, S.Si., M.Si Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis

The purpose of research is, (1) To determine whether an investment in the country significantly influence the GDP in DKI Jakarta (2) To determine whether the overseas investment significantly influence the GDP in DKI Jakarta. (3) To determine whether government spending significantly influence the GDP in DKI Jakarta The analysis technique used multiple regression: Ln Y = α + b1 + b2 Ln Ln X1 X2 + b3 X3 Ln. The results of the study are, (1) There is no significant influence of domestic investment to the GDP in DKI Jakarta. The coefficient of the variable investment amounted to 0.241 and the value is positive, the increase in domestic investment realization positive influence on the economic growth of DKI Jakarta. Domestic investment increase 1 million, then the GDP of DKI Jakarta increase by 241,000 rupiah, (2) There is no significant influence of foreign investment to the GDP in Jakarta. Increased foreign investment it will decrease the GDP in DKI Jakarta. Foreign investment increase by 1 thousand US $, then the GDP of DKI Jakarta decreased by 81,000 rupiah, (3) There is a significant influence of government expenditure to the GDP in DKI Jakarta. Government expenditure increase by 1 million, then the GDP will increase by 1,523 million. This shows that to increase the GDP DKI Jakarta government should increase expenditures.

Informasi Artikel Riwayat Artikel Diterima tanggal 09 September 2016 Direvisi tanggal 14 Februari 2017 Disetujui tanggal 08 April 2017 Klasifikasi JEL E22 Kata Kunci Investasi dalam negeri; Investasi luar negeri; Pengeluaran pemerintah; Produk Domestik Regional Bruto DOI 10.17970/jrem.17.1701010.ID

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian adalah, (1) Untuk mengetahui apakah investasi dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di DKI Jakarta. (2) Untuk mengetahui apakah investasi luar negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di DKI Jakarta. (3) Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di DKI Jakarta. Teknik analisis yang digunakan regresi berganda: Ln Y= α + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3. Hasil penelitian adalah, (1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi dalam negeri terhadap PDRB di DKI Jakarta. Koefisien dari variabel investasi adalah sebesar 0,241 dan nilai tersebut adalah positif maka peningkatan realisasi investasi dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

125

Ischak P. Lumbantobing. : “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri.....

pengeluaran pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta sangat berfluktuasi. Ternyata pertumbuhan investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri yang cukup besar belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pengeluaran pemerintah yang cukup besar juga belum mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Mokodompis, Rumate Dan Marami (2014), meneliti tentang pengaruh tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi memperoleh hasil bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado. Hal ini berarti jika PMA naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Hasil penelitian ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji apakah hal itu juga berlaku di DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan penulis menemukan bahwa investasi dalam negeri, investasi luar negeri dan pengeluaran pemerintah kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan PDRB dapat dikatakan mengalami peningkatan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1). Apakah investasi dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. (2). Apakah investasi luar negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. (3). Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan Penelitian ini adalah adalah: (1). Untuk mengetahui apakah investasi dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. (2). Untuk mengetahui apakah investasi luar negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. (3). Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah

Investasi dalam negeri naik 1 juta rupiah, maka PDRB DKI Jakarta naik sebesar 241.000 rupiah, (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi luar negeri terhadap PDRB di DKI Jakarta. Peningkatan investasi luar negeri justru akan menurunkan PDRB di DKI Jakarta. Investasi luar negeri naik 1 ribu US $, maka PDRB DKI Jakarta turun sebesar 81.000 rupiah, (3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di DKI Jakarta. Pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 juta rupiah, maka PDRB akan naik sebesar 1,523 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan PDRB Jakarta pihak pemerintah DKI harus meningkatkan pengeluaran.

1. PENDAHULUAN Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi akan tercapai apabila setiap wilayah atau Negara yang memiliki potensi ekonomi yang dapat diberdayakan seoptimal mungkin dan didukung dengan pemberdayaan ekonomi daerah, salah satunya kota Jakarta yang merupakan Ibukota Republik Indonesia. Pada umumnya para ekonom sepakat kalau tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dan teori juga mengatakan bahwa kenaikan investasi dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi fakta yang terjadi di DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada saat investasi mengalami pertumbuhan yang tinggi, tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui kebijakan anggaran negara yang dilakukan dengan mengarahkan alokasi pengeluaran rutin yang ditunjukkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan untuk program proyek prasarana sosial dan program pemulihan perekonomian. Pertumbuhan investasi, pertumbuhan 126


berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Adapun manfaat penelitian ini adalah: (1). Bagi pemerintah DKI Jakarta, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan pengeluaran pemerintah. (2). Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti adanya temuan empiris bahwa analisis investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di DKI Jakarta.


Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita“. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, makaperkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono, 2009). Berdasarkan dua pengertian pertumbuhan ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau suatu daerah mampu menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, akibat dari hasil penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam jangka panjang dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita.

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS Landasan Teori Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor - faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kanaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu “proses”, bukan merupakan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Produk Domestik Regional Bruto Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar (Widodo, 2006). PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai

127


tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan, yaitu: (Widodo, 2006)

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun inestasi asing. Penigkatan investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga akanmeningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikan standar hidup masyarkatnya (Mankiw, 2003). Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggairahan iklim nvestasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UndangUndang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970.

1. Cara Produksi.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. Cara Pengeluaran.

Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

3. Cara Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Investasi Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaranpengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan - peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

128


Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut : Undang-undang ini menjelaskan bahwa “modal dalam negeri” adalah : bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan “Penanaman Modal Dalam Negeri” ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan UndangUndang ini.


Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain : 1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. 2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan- bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia. 3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Belanja Daerah Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk ,2008) adalah “ semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), oganisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan

Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

129


belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi: 1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: a. Belanja pegawai, b. Belanja barang, c. Bunga, d. Subsidi, e. Hibah, f. Bantuan sosial.

yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi: 1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait belanja: a. Belanja pegawai, b. Belanja barang dan jasa, c. Belanja modal.

2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: a. Belanja modal tanah, b. Belanja modal peralatan dan mesin, c. Belanja modal gedung dan bangunan, d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, e. Belanja modal aset tetap lainnya, f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. Belanja pegawai, b. Belanja bunga, c. Belanja subsidi, d. Belanja hibah, e. Belanja bantuan sosial, f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tida biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi

4. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan

130


kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.


metode OLS. Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa PDRB dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kota. Sedangkan, kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan kota. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai tambah industri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kota. Rustiono, Deddy (2008) Meneliti Tentang Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah, variabel yang digunakan yaitu Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu tahun 1985-2006 dan menggunakan analisa regresi “Ordinary Least Square” (OLS) dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif. Sebagai upaya meningkatkan PDRB Propinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah. Pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Penelitian Terdahulu Ria Rahayu Lestari (2007) meneliti tentang Dampak pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan kota Jakarta tahun 1989-2004, variabel yang digunakan yaitu kepadatan penduduk, nilai tambah industri, Ekspor, Pertumbuhan kota, PDRB. Metode yang digunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu dengan

131


Dalam penelitian Alfirman dan Sutriono tahun 2005 berjudul “Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan menggunakan pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression” menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan produk domestik bruto. Pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif perubahan produk domestik bruto terhadap pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi. Mokodompis, Rumate Dan Marami (2014), meneliti tentang pengaruh tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi memperoleh hasil Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota

Manado. Hal ini berarti semakin tinggi PMDN maka semakin tinggi pula Pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu hal yang penting bagi suatu daerah khususnya dalam melakukan pembangunan ekonominya guna mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produkproduk asing yang dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang.Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Hal ini berarti jika PMA naik maka Pertumbuhan ekonomi akan turun. Hal ini disebabkan oleh Jika dalam jangka pendek modal asing melakukan penanaman modalnya tidak di sektor produktif melainkan di sektor moneter yang bersifat spekulatif kemudian modal dan hasilnya di bawah ke luar negeri maka akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberika solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Hamid,2009:26)

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Investasi Dalam Negeri (X1)

PDRB (Y)

Investasi Luar Negeri (X2)

Pengeluaran Pemerintah (X3)

132



Hipotesis Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Investasi Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta 2. Investasi Luar Negeri berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta 3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta

Penggunaan model regresi linear berganda disini dimaksudkan untuk menganalisis dan membuktikan apakah pengaruh antara variabel independen (investasi dalam negeri, luar negeri dan pengeluaran pemerintah) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

3. METODE PENELITIAN

α

=

b1

=

koefisien regresi variabel investasi dalam negeri

b2

=

koefisien regresi variabel investasi luar negeri

Ln Y= α + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 Dimana : Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data time series dari tahun 1999-2014, di DKI Jakarta. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta dalam angka tahun 1999 sampai tahun 2014

konstanta

b3 = koefisien variabel pengeluaran pemerintah Definisi Operasional Variabel Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut (Nasir, 1999). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel Bebas (X): a. Investasi dalam negeri (X1), yaitu jumlah investasi dalam negeri (PMA) yang masuk ke propinsi DKI Jakarta dari tahun 1999-2014 (Rp.) b. Investasi luar negeri (X2), yaitu jumlah investasi luar negeri (PMA) yang masuk ke propinsi DKI Jakarta dari tahun 1999-2014 (US$) c. Pengeluaran pemerintah (X3), yaitu jumlah realisasi total belanja daerah pemerintah propinsi DKI Jakarta dari tahun 1999-2014 (Rp.)

Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) data jumlah investasi dalam negeri, 2) data jumlah investasi luar negeri, 3) data jumlah pengeluaran pemerintah, 4) data PDRB. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumentasi dan tahun penelitiannya adalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2014. Teknik Analisis Data Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah secara deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif dilakukan pemantauan melalui perkembangan investasi dalam negeri, luara negeri dan pengeluaran pemerintah. Analisis deskriptif di sini dibantu dengan menggunakan tabel dan grafik. Secara inferensial akan digunakan pendekatan hasil perhitungan model regresi linear berganda berbentuk logaritma, termasuk uji statistik.

133


2. Variabel Tergantung (Y) PDRB propinsi DKI Jakarta dari tahun 1999-2014 (Rp.)

baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuaran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika nilai Durbin-Watson lebih kecil dari -2, ini berarti ada autokorelasi positif. 2) Jika nilai Durbin-Watson terletak diantara -2 sampai +2, ini berarti tidak ada autokorelasi. 3) jika nilai DurbinWatson lebih besar +2, ini berarti ada autokorelasi negatif.

Uji Asumsi Klasik Pengujian persyaratan analisis digunakan sebagai persyaratan dalam penggunaan model analisis regresi linier. Suatu model regresi harus memenuhi syaratsyarat bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Jika tidak ditemukan permasalahan, maka diteruskan dengan pengujian hipotesis dengan analisis regresi. Dalam regresi linier, untuk memastikan bahwa model tersebut BLUE ( Best Linier Unbiased Estimator) maka dilakukan pengujian sebagai berikut. 1.

3.

Menurut Ragnar Frisch (dalam Gujarati, 2001) suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi hubungan linear yang perfect atau exact diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Terjadinya multikolinearitas yang rawan pada model regresi bisa didektesi keberadaannya bila R2 dari auxilary regression melebihi R2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation factor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Selain menggunakan R2 dan VIF juga dapat menggunakan TOL (Tolerance) untuk mendeteksi apakah suatu model terkena multikolinearitas atau tidak, jika nilai TOL nya lebih besar dari 0,10, maka variabel bebas tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas.

Uji Normalitas Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis keruncingan dan kemencengan kurva dengan menggunakan indikator keruncingan dan kemencengan.

2.

Uji Multikolinearitas

Uji Autokorelasi Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka perasamaan tersebut menjadi tidak

4.

Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian

134


antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi adalah tidak sama Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan Uji Glesjer. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel


independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Deskriptif Tabel 1 adalah menjelaskan perkembangan investasi dalam negeri, investasi luar negeri, pengeluaran pemerintah, produk domestik bruto dan perubahannya selama periode tahun 1999 sampai tahun 2010.

Tabel 1 Investasi dalam negeri, investasi luar negeri, pengeluaran pemerintah, produk domestik bruto dan perubahan di DKI Jakarta. Periode tahun 1999 sampai tahun 2010 Investasi_ Invetasi_ Luar_ Dalam_ Negeri Negeri Perubahan (Ribu US Perubahan Tahun (Rp. Juta) (%) $) (%) 777547 --

PDRB (Rp.)

Pengeluaran Perubahan Pemerintah Perubahan (%) (Rp. Juta) (%)

1999

1222589 --

2000

3307013

170,49

1188670

52,87

227924124

4,33

9310722

20,50

2001

5752926

73,96

313475

-73,62

238656138

4,70

11049893

18,67

2002

2225941

-61,31

1234429

293,78

250331157

4,89

11463400

3,74

2003

3343950

50,22

5395705

337,10

263624242

5,31

12301781

7,31

2004

4173915

24,82

1867972

-65,380

278524822

5,65

12935538

5,15

2005

3792133

-9,14

3267000

74,89

295270544

6,01

13798852

6,67

2006

3088000

-18,57

1472000

-54,94

312826713

5,94

14866990

7,74

2007

4218000

36,59

4680000

217,93

332971255

6,43

16187864

8,88

2008

1837300

-56,44

9928000

112,13

353723391

6,23

17423835

7,63

2009

9693800

427,61

5511000

-44,49

371469499

5,01

19207359

10,23

2010 Ratarata

4598500

-52,56

6428732

16,65

395633575

6,50

20197460

5,15

50,22

218458105 --

7726471 --

78,81

Sumber: BPS, DKI Jakarta Dalam Angka, 1999 sampai 2010 (data diolah)

135

5,5

9,25


Perkembangan Produk Domestik Bruto Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian disuatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi itu merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi. Jika terjadi pertumbuhan yang positif, hal ini menunjukan adanya peningkatan perekonomian dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sebaliknya Jika terjadi pertumbuhan yang negatif, hal ini menunjukan adanya penurunan perekonomian dibandingkan dengan tahun yang lalu. Perhitungan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dari tahun ke tahun itu dilakukan dengan perhitungan angka Produk Domestic Regional Bruto(PDRB) atas dasar konstan. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,5 persen. Hanya pada tahun 2006 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2005, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2007. Sedangkan tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008, kemudian tahun 2010 mengalami peningkatan kembali.

periode tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu mengalami peningkatan sebesar 50,22 persen. Perkembangan Investai Luar Negeri Adapun perkembangan investasi luar negeri di DKI Jakarta juga mengalami fluktuasi yang perubahan kadang-kadang naik signifikan begitu juga turun sangat signifikan. Tahun 2001, 2004, 2006 dan 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu mengalami peningkatan sebesar 337,10 persen. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah di DKI Jakarta setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2009 mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2008 yaitu mengalami kenaikan sebesar 10,23%. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar 9,25%.

Perkembangan Investasi Dalam Negeri Perkembangan perekonomian daerah DKI Jakarta, tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di DKI Jakarta. Dimana dalam upaya pembangunan daerah propinsi DKI Jakarta diperlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan pengerahan dana, tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana dari luar. Adapun perkembangan investasi dalam negeri di DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang perubahan kadang-kadang naik signifikan begitu juga turun sangat signifikan. Tahun 2002, 2005, 2008 dan 2010 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

Hasil Penelitian Korelasi dan Regresi Hasil yang diperoleh dari tabel 2 adalah bahwa hubungan antara invetasi dalam negeri, investasi luar negeri dan pengeluaran pemerintah dengan PDRB adalah sebesar 0,480, hal dapat dikatakan bahwa hubungannya adalah lemah. Sedangkan untuk nilai R square adalah sebesar 0,231. Ini menjelaskan bahwa sumbangan atau kontribusi investasi dalam negeri, investasi luar negeri dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adalah sebesar 23,91% sedangkan lainnya (100% - 23,91%) atau 76,01% disebabkan faktor yang lain.

136



Tabel 2 Nilai korelasi Model Summary Model 1 R ,480a R Square ,231 Adjusted R Square ,039 Std. Error of the ,18492 Estimate a. Predictors: (Constant),Ln_Pengeluaran_ Pemerintah, Ln_Investasi_Dalam_Negeri, Ln_Investasi_Luar_Negeri Uji Normalitas

Unstandardized Residual Valid N (listwise)

Tabel 3 Uji Normalitas Descriptive Statistics N Skewness Statistic Statistic Std. Error 16 ,128 ,564

Kurtosis Statistic Std. Error -1,009 1,091

16

Dari tabel 3 diperoleh hasil untuk uji normalitas bahwa rasio skewness adalah 0,128/0,564 = 0,227; sedangkan rasio kurtosis adalah -1,009/1,091 = - 0,925. Karena rasion skewness dan rasio kurtosis berada di antara – 2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi Model Summaryb

Model

Std. Error of the R R Square Adjusted R Square Estimate Durbin-Watson a 1 ,851 ,724 ,655 ,39882 ,849 a. Predictors: (Constant), Ln_Pengeluaran_Pemerintah, Ln_Investasi_Dalam_Negeri, Ln_ Investasi_Luar_Negeri b. Dependent Variable: Ln_PDRB Dari tabel 4 diperoleh nilai durbin watson adalah sebesar 0,849. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan analisis dalam model regresi tersebut tidak ada autokorelasi negatif ataupun positif, karena nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 0,849, terletak antara – 2 sampai + 2. 137


Uji Mulitikolinieritas

Tabel 5 Uji Multikolinieritas Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Ln_Investasi_Dalam_ ,459 2,181 Negeri Ln_Investasi_Luar_Negeri ,424 2,361 Ln_Pengeluaran_ ,252 3,968 Pemerintah a. Dependent Variable: Ln_PDRB

Dari tabel 5 diperoleh hasil bahwa seluruh variabel penjelas memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) -3,876 3,153 Ln_Investasi_Dalam_Negeri ,068 ,104 ,246 Ln_Investasi_Luar_Negeri -,079 ,072 -,428 Ln_Pengeluaran_Pemerintah ,260 ,286 ,457 a. Dependent Variable: abresid

t -1,229 ,658 -1,099 ,907

Sig. ,243 ,523 ,293 ,382

Dari tabel 6 diperoleh nilai t statistik dari seluruh variabel bebas nilai signifkannya adalah > 0,05. Ini menjelaskan bahwa bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

138


Persamaan Regresi Berganda

Tabel 7 Persamaan Regresi Berganda Coefficientsa

Model

1


(Constant) Ln_Investasi_Dalam_ Negeri Ln_Investasi_Luar_Negeri Ln_Pengeluaran_ Pemerintah a. Dependent Variable: Ln_PDRB

Unstandardized Coefficients B Std. Error -7,807 6,801 ,241 ,224 -,081 1,523

,154 ,618

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, digunakan pendekatan OLS (Ordinal Least Square) atau kuadrat terkecil yang dibentuk oleh tiga variabel bebas (X1 , X2 , X3) dan satu variabel terikat (Y). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda yang telah penulis lakukan dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil analisis regresi linear sebagaimana yang terlihat pada Tabel 7 terlihat nilai koefisien regresi dari masing- masing variabel penelitian yakni koefisien regresi dari variabel investasi dalam negeri (X1) adalah 0,241; koefisien regresi dari variabel investasi luar negeri (X2) adalah -0,081 dan koefisien regresi dari variabel pengeluaran pemerintah adalah 0,141 dengan nilai konstanta sebesar 1,523. Kemudian, nilai koefisien regresi masing-masing variabel di atas dapat dituliskan ke dalam persamaan regresi linear sebagai berikut : Ln Y = -7,807 + 0,241lnX1 – 0,081lnX2 + 1,523lnX3 Nilai koefisien dari masing- masing variabel dapat diartikan sebagai berikut :

Standardized Coefficients Beta ,241

t -1,148 1,075

Sig. ,273 ,304

-,123 ,745

-,527 2,466

,607 ,030

1. Nilai konstanta (a) sebesar -7,807 berarti tanpa adanya pengaruh variabel bebas maka nilai variabel terikat adalah sebesar -7,807. Ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari investasi dalam negeri, investasi luar negeri dan p e n g e l u a r a n pemerintrah maka nilai PDRB adalah negatif. 2. Nilai koefisien regresi dari variabel investasi (X1) adalah sebesar 0,241. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan investasi dalam negeri pada setiap satuannya, akan dapat meningkatkan PDRB sebesar 0,044 juta rupiah pada setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (cateris paribus). 3. Nilai koefisien regresi dari variabel investasi luar negeri (X2) adalah sebesar -0,081. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan investasi luar negeri pada setiap satuannya, akan dapat mengurangi DRB sebesar -0,081 ribu US $ pada setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (cateris paribus). 4. Nilai koefisien regresi dari variabel pengeluaran pemerintah (X3) 139


adalah sebesar 1,523. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah pada setiap satuannya, akan dapat meningkatkan PDRB sebesar

1,523 juta rupiah pada setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (cateris paribus).

Tabel 8 Hasil Uji F ANOVAb Model

Sum of Mean Squares df Square F Sig. 1 Regression 5,007 3 1,669 10,492 ,001a Residual 1,909 12 ,159 Total 6,915 15 a. Predictors: (Constant), Ln_Pengeluaran_Pemerintah, Ln_Investasi_Dalam_ Negeri, Ln_Investasi_Luar_Negeri b. Dependent Variable: Ln_PDRB Tabel 8 adalah Untuk menguji hipotesis secara bersama-sama, maka digunakan uji F, dimana Uji F ini dipakai untuk membuktikan (menguji) hipotesis dengan tingkat keberartian tertentu seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat: Dari Tabel 8 diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 10,492 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian Uji Hipotesis

Model

1

(Constant) Ln_Investasi_Dalam_ Negeri Ln_Investasi_Luar_ Negeri Ln_Pengeluaran_ Pemerintah a. Dependent Variable: Ln_PDRB

ini (α= 0,05) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan (0,001 < 0,05). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi dalam negeri, investasi luar negeri dan pengeluaran pemerintha secara bersama-sama terhadap PDRB provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 9 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std. Error -7,807 6,801 ,241 ,224

Standardized Coefficients Beta ,241

t -1,148 1,075

Sig. ,273 ,304

-,081

,154

-,123

-,527

,607

1,523

,618

,745

2,466

,030

140



(α = 0,05), maka terbukti bahwa nilai probability lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan (0,000< 0,05). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi luar negeri terhadap PDRB.

1. Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 9 digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Untuk menguji, hipotesis 1, 2 dan hipotesis 3 digunakan uji t, yaitu untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil pengujian hipotesis akan diuraikan sebagai berikut : Pengujian Hipotesis Pertama Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Investasi dalam negeri (X1), tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Jika nilai probability dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini (α = 0,05), maka terbukti bahwa nilai probability lebih besar dari tingkat signifikan y a n g digunakan (0,304 > 0,05). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi dalam negeri terhadap PDRB di provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eddy Wibowo Candra (2012) dalam jurnalnya dengan judul Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2001-2010, yang menyatakan bahwa variabel PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “Pengeluaran pemerintah (X3) berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Jika nilai probability dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini (α = 0,05), maka terbukti bahwa nilai probability lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan (0,030 < 0,05). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%. 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN Kesimpulan Adapun kesimpulan yang diperoleh pada penelitian adalah: 1. Pengaruh investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi dalam negeri terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Koefisien dari variabel investasi adalah sebesar 0,241 dan nilai tersebut adalah positif maka peningkatan realisasi investasi dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta tidak secara signifikan. Jika realisasi investasi dalam negeri naik 1 juta rupiah, maka PDRB DKI Jakarta naik sebesar 241.000 rupiah. Hal ini menjadi tantangan bagi

2. Pengujian Hipotesis Kedua Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “Investasi luar negeri (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Jika nilai probability dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini

141


pihak birokrat Propinsi DKI Jakarta, untuk mengoptimalkan peningkatan Penanaman Modal dalam negeri (PMDN).

2. Perlu dilakukan upaya peningkatan realisasi investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah dalam menarik minat investasi di daerah.

2. Pengaruh investasi luar negeri terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi luar negeri terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Dimana dengan terjadinya peningkatan investasi luar negeri justru akan menurunkan PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Jika realisasi investasi luar negeri naik 1 ribu US $, maka PDRB DKI Jakarta turun sebesar 81.000 rupiah.

Keterbatasan Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah secara time series. Untuk penelitian yang lainnya dapat dilakukan dengan cara menggabungkan antara data time series dengan cross sectional, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat (tingkat kesalahannya lebih kecil). Saran Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan: (1). Perlu adanya kebijakan yang membantu dan memberikan kemudahan kepada para investor asing maupun domestik untuk meningkatkan modalnya masuk ke propinsi DKI Jakarta. (2). Semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka akan meningkat pula PDRB masyarakat DKI Jakarta, ini artinya pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan secara signifikan diiringi dengan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor atau bidang. (3). Keberhasilan pembangunan dengan peningkatan PDRB dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mencerminkan meningkatnya kesejahteraan rakyat diikuti dengan menurunnya pengangguran dan tersedianya lapangan pekerjaan. (4). Perlu dilakukan penelitian lanjut terhadap faktorfaktor lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB selain investasi dalam negeri, investasi luar negeri dan pengeluaran pemerintah di DKI Jakarta.

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta. Jika pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 juta rupiah, maka PDRB akan naik sebesar 1,523 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan PDRB provinsi DKI Jakarta pihak pemerintah harus meningkatkan pengeluaran yang lebih tinggi lagi. Implikasi Adapun Implikasi yang dapat disampaikan penulis adalah: 1. Perlu peningkatan pengeluaran pemerintah dalam komposisi belanja APBD di DKI Jakarta melalui penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan dari dana transfer baik dari pemerintah pusat.

142


DAFTAR PUSTAKA Alfirman, Luky dan Edy Sutriono. 2005. Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression. Jurnal Keuangan Publik. Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta Dalam Angka. 1999 sampai 2015. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Boediono. (2009). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Deddy Rustiono, S. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro. Mokodompis, Rumate Dan Marami. 2014. Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012) Jurnal Berkala Efisiensi. IEP - FEB Unsrat Manado Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan UndangUndang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Eddy Wibowo Candra. 2012. Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 20012010. Universitas Brawijaya. Malang. Gujarati, Damodar N. 2006. Basic Econometric. 3rd ed, McGraw Hill International Edition. New York. Lestari, Rahayu, Ria, 2007. Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Kota Jakarta Tahun


1989-2004, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. Mankiw, Gregory. N. 2003. Macroeconomics. 5rd ed, by Worth Publishers New York and Basingstokes. Terjemahan. Penerbit Erlangga Surabaya. Nachrowi D Nachrowi. 2006, Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Prasetyo, Rindang Bangun & Muhammad Firdaus. 2009. Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol. 2(2), 222-236. Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 2002. Makro Ekonomi. Erlangga. Jakarta. Widodo, Tri. 2006, Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer, UPP UMP YKPN, Yogyakarta. Winarno, Wing Wahyu, 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

143


Lampiran 1: Data Penelitian Tahun I D N ILN PDRB GE 1999 1222589 777547 218458105 7726471 2000 3307013 1188670 227924124 9310722 2001 5752926 313475 238656138 11049893 2002 2225941 1234429 250331157 11463400 2003 3343950 5395705 263624242 12301781 2004 4173915 1867972 278524822 12935538 2005 3792133 3267000 295270544 13798852 2006 3088000 1472000 312826713 14866990 2007 4218000 4680000 332971255 16187864 2008 1837300 9928000 353723391 17423835 2009 9693800 5511000 371469499 19207359 2010 4598500 6428732 395633575 20197460 2011 9256400 4824000 1147558226 20953713 2012 8540100 4107721 1222527925 21179885 2013 5754500 2589642 1297195426 22169160 2014 17811500 17811428 1374348612 23258200 Sumber: Badan Pusat Statistik. DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 1999 – 2014 Keterangan: IDN

: Investasi Dalam Negeri di Jawa Barat (dalam Rp. Juta)

ILN

: Investasi Luar Negeri di Jawa Barat (dalam ribu $USD)

PDRB

: Produk Domestik Bruto DKI Jakarta

GE

: Pengeluaran Pemerintah Jawa Barat (dalam Jt Rupiah)

144


Lampiran 2: Data Yang Digunakan Dalam Model Tahun Ln IDN Ln ILN Ln PDRB Ln GE 1999 14,02 13,56 19,2 15,86 2000 15,01 13,99 19,24 16,05 2001 15,57 12,66 19,29 16,22 2002 14,62 14,03 19,34 16,25 2003 15,02 15,5 19,39 16,33 2004 15,24 14,44 19,45 16,38 2005 15,15 15 19,5 16,44 2006 14,94 14,2 19,56 16,51 2007 15,25 15,36 19,62 16,6 2008 14,42 16,11 19,68 16,67 2009 16,09 15,52 19,73 16,77 2010 15,34 15,68 19,8 16,82 2011 16,04 15,39 20,86 16,86 2012 15,96 15,23 20,92 16,87 2013 15,57 14,77 20,98 16,91 2014 16,7 16,7 21,04 16,96 Sumber: data diolah Keterangan: Ln IDN

: Logaritma Investasi Dalam Negeri

Ln ILN

: Logaritma Investasi Luar Negeri

Ln PDRB

: Logarita Produk Domestik Regional Bruto

Ln GE

: Logaritma Pengeluaran Pemerintah

145



146

Judul : Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta

Recommend Documents