TESIS. Untuk Memenuhl Syarat Memperoleh Gelar Magister. Oleh: NAZARRUDDIN RS NIM:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (l
Oleh: NAZARRUDDIN RS

NIM:07203·11 066 Program Studt : llmu Admlnl strasl Publlk Kekhus usan Perenc anaan Pemba ngunan Daerah Magister llmu Administrasl Publlk Universitas Brawijaya Mafang

2008

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Kajian Tentang Peran Elit Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sldorejo, Kecamatsn Deket. Kabupaten Lamongan) TESIS Untuk Memenuhl Syarat Memperoleh Gelar Magister

Oleh: HAZARRUDDIN RS NIM:0720311 066 Program Studi : llmu Admlnlstrasl Publlk Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah Magister llmu Administral'i Publik Universitas Brawijaya Malang

2008

T E SIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Kajian Tentang Peran Elit Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan) oleh:

NAZARRUDOIN RS Dipertahankan di depan penguji Pada Tanggal12 Agustus 2008 Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,

~~ DR

.R. KHAIRlL MULUK, M.Si

Drs. BAMBANG S Anggota

Ketua

Anggota

Malang, Agustus 2008

/J

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS Saya rilenyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oieh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam_naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal25 ayat 2 dan pasai?O)

Malang,

12 Agustus 2008

.

Mahasiswa,

Nama : ...NAZARRU.D.DlN RS NIM : ...0.720.3.:U066...... . PS : . J~MV. . AP.M!N!$TRASI PUBLIK PPSUB

IDENTITAS T!M PENGUJI

JUDUL TESIS :

PERENCANAAN PEMBANGUtJAN DAERAH (Kajian Tentang Peran Elit Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sidorejo, Kef:amatan Deket, Kabupaten Lamongan).

Nama

NAZARRUDDIN RAKHMAD S

No. Mahasiswa

0720311066

Program Stur.ii

llmu Administrasi Publik

Kekhususan

Perencanaan Pembangunan Oaerah

KOMISI PEMBIMBING : Ketua

Or. M.R. KHAIRUL MULUK, M.Si

Anggota

Drs. BAMBANG SANTOSO H., MS

TIM OOSEN PENGUJI : Dosen Penguji 1

Prof. Dr. SUMARTONO, MS

Oosen Penguji 2

Dr. SARWONO, M.Si

Tanggal Ujian

12 Agustus 2008

SK Penguji

RIWAYAT HIDUP

Nazarruddin Rakhmad Saleh, lahir di Lamongan tanggal 18 April 1976, anak dari Bapak H. Ach. Jachja dan lbu Hj. Luluk Maslucha. Tamat SD tahun 1988 di SON .Jetis Ill Lamongan, Tamat SMP tahun 199·1 di SMPN I Lamongan, Tamat SMA tahun 1994 di SMAN II Lamongan, Tamat Sarjana tahun 2000 di Universitas Brawijaya Malang. Pegawai Negeri Sipil di seje~k

~ing!
Beke~a

sebagai

Pemerintah Kabupaten Lamongan

tahun 2003.

Malang, Penulis

Agustus 2008

Nazarruddin RS NIM 0720311066

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah S.W.T, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhimya

penulis

dapat

manyelesaikan

tesis

yang

berjudul

"Perencanaan

Pembangunan Daerah (Peran Elit Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan) ". Penulisan tesis ini untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik Program Pasca Sar,;ana Universitas Brawijaya Malang. Adapun tujuan penulisan ini adalah untui< rnendiskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan, peran alit dalam proses perencanac:n pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan serta kendala-kendala yang mengh&mbat dalam perencanaan pembangunan daerah di Ksbupaten Lamongan Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada: 1.

Prof.Dr. Suhadak M.Ec., selaku Dekan Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang teiah memberikan ijin dan fasilitas selama proses perkuliahan.

2.

Drs. Andi Fefta 'Nijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Program Studi dan Penasehat Akademik beserta

jajar~mnya,

pengelola, dan para dosen yang telah

memberikan kesempatan dan menularkan ilmunya selama masa pendidikan. 3.

Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si sebagai ketua komisi pembimbing, yang dengan segala kearifan, kesabaran, dan integritas keilmuannya telah membimbing, mendidik aan mengarahkan penulis mulai dari awal proses usulan penelitian sampai dengan selesaianya tesis ini.

4.

Drs. Bambang Santoso H., MS selaku anggota komisi pembimbing, yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan , dan dorongan semangat kepada

penulis

sehingga

memacu

semangat

penulis

untuk

segera

menyelesaikan tesis ini. 5.

Kepala Pu~at Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana BAPPENAS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program PascasarjAr:a di Universitas Brawijaya Malang.

6.

Bupati Lamongan yang telah memberik&n ijin belajar kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana di Universitas Brawijaya Malang.

7.

Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan beserta jajarannya dan staf, Cam at Deket serta Kepala Desa Sidorejo yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penelitian sehingga proses penelitian dapat terlaksana dangan baik.

8.

Ayahanda almarhum H. Ach. Jachja dan Hj. Luluk Maslucha sujud dan hormat yang sangat dalam penulis haturkan atas bimbingannya selama ini.

9.

Drg. Famia Wijayati isteriku tercinta yang telah memberikan motivasi serta kesabarannya dalam mengiringi penulis menuju keberhasilan.

10.

Ternan-ternan seperjuangan Angkatan IV Program Tailor Made BAPPENAS yang

11.

telah banyak memberikan dukungan kepada penulis.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penulisan dan tidak bisa disehutkan satu-persatu dalam tulisan ini. Akhir kata, semoga Allah SWT, memberikan balasan yang lebih baik kepada

semua pihak yang membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tesis ini. Penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Malang,

Agustus 2008 Penulis

RINGKASAN NAZARRUDDIN RS, Program Pascasarjana Universitas Btrawijaya Malang, "Perencanaan Pembangunan Daerah (Kajian Tentang Peran Elit Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan)"; Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si, Anggota Drs. Bambang Santoso H., MS. Latarbalakang penelitian ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang teloh disempumakan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 manempatkan masyarakat sebagai pilar utama pernerintahan daerah. Dengan demikian, kedua undang-undang pemerintahan daerah terr.ebut membawa semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatif. Model perencanaan yang saat ini dianggap tepat adalah model perencanaan partisipatif. Proses perencanaan partiuipatif dalom pembangunan daerah adalah proses penentuan rencana kegie\tan pembangunan daerah yang melibatkan stakeholders untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang dile\ksanakan berjenjang yaitu mulai dari tingkat desa tingkat, kecamatan dan tingkat kabupaten, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersalur secara berjenjang pula pada level desa, kecamatan dan kabupaten y3ng akhimya dapat terealisasi dalam kebijakan daerah. Namun dokumen perencanaan pembangunan daerah masih dirasa belum mer.cerminkan kebutuhan masyarakat. Karena kelompok elit lebih memiliki akses dalam mengontrol sumber daya kekuasaan dan lebih banyak ter1ibat dalam proses politik maka ko!'lstelasi sistem nilai dc.~n norma di kalangan para elit adalah lebih panting ketimbang di kalc;,ngan masyarakat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan dan peran elit dalam perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan serta kendala-kendala yang menghambat proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu statu jenis penelitian yang mengungkapkan permasa1ahan apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapc;,ngan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginierpretasikan, dan mtmganalisis proses perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Katupaten Lamongan .dan peran el~t dalam perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan sert:l kendala-kendala yang menghambat proses perencanaan pembangunon di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh pihak pemerintah, partisipasi masyarakat masih pasif (tahap konsultasi). Hasil dari musrenbang belum mencerminkan aspirasi masyarak&t. Musrebang memang mampu menyerap aspirasi masyarakat tetapi belum mampu mengakomodasi aspirasi tersebut pada level reallsasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Elit birokrasi (pejabat pemerintah daeroh) berperan besar dalam proses pembuatan keputusan pada musyawarah perencanaan pernbangunan. Mereka adalah p9mimpin formal atau legal, yang mendapat pellmpahan wewenang berdasarkan pro&edur t)emilihan, pengangkatan yang diatur dalam hukum yang ber1aku di suotu masyarnkat. Sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut dalam pembuatan keputuse\n pada musyawarah perencanaan pembangunan adalah keku~saan !'lormatif. Kendala-kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah antara lain: ketidaktepatan dalam memahami p&rencanaan pembangunan ds.erah; tingkat keberdayaan war~a yang lemah; kurang transparan dan tidak ada umpan balik. Kata Kunci : Peran Elit, Musrenbang

SUMMARY

NAZARRUDDIN RS, Post Graduate Pr.:>gram of Brawijaye~ University, "Regional Development Planning (Review on Elite's Role in the Development Planning Conference of Sidorejo Village, Deket Sub-district, Lamongan County)". Supervisor: Dr. M.R. Khairul Muluk, Co-Supervisor: Drs. Bambang Santoso H., MS. Background of this research is the validation of Law no. 22 year 1999 about Regional Goven 1ment completed by Law no. 32 year 2004 positioning society as the main pillar of regional governmant. Thus, both laws bring together the implementation spir.t of regional government participatively.Pianning model which in this time assumed precisely is participatory planning model. Participatory planning process in local development is determination process plan of local development activity which entangling stakeholders to agree on plan activity of next budget year which executed through development planning deliberatio:l forum. Musrenbang executed by to have ladder (in phases) that is strarting from countryside level, district level and sub-province, expected by society aspiration can be channeled by have ladder (in phases) at countryside level, district and regency which finally earneci to be realized into local policy. But in reality planning document (RKPD) not yet expressed society aspiration. It is because elite group has more access in controlling power sources and more participate in political process, hence the con£tellation of value and norm::; system in elite class is more important than public class. Target of this research is to elaborating and analysing about development !J!anning process in Sidorejo Village, Deket sub-district, Lamongan County and elite's roles in development planning in Sidorejo Village, Deket sub-district, Lamongan County, and also its constrains blocking development planning process in Lamongan County. Type !"esearch used is descriptive research t~.at is a research type laying open prol:Jiems are there as things have panned out in field. This research aim to elaborating, to interpreting, and analysing development planning process in Sidorejo Village, Deket sub--district, Lamongan County and elite's roles in development planning in Sidorejo Village, Deket sub-district, Lamon9an County, and also its constrains blocking development planning process in Lamonga;, County. The research result shows that participative planning process in regional development at Lamongan County is still dominated by government. Society participation is passive (consultation stages).Musrenbang, it is true can permeate society aspiration but not yet can accommodate/send the aspiration at realized in policy of local development level. Bureaucracy elite (regional government officials) has big roles in decision meking process on the conference of development planning. They are formal or legal leaders. Their appointment is arranged in the law applied in society. A power source had by the elite in making dec!sion at the development planning conference is normatif power. Constraints pursuing local development planning in Lamongan County that is : Inaccurate in comprehending local devAio~ment planning; powered (capacity) level of citizen is weak; Less transparant and there is no feed back. Keywords: Elite's Role, Development Planning Deliberation Forum (Musrenbang)

DAFTAR lSI

Halaman DABI

BAB II

BAH Ill

PE~DAHULUAN

1.1 Latar Belakang...................................................................... 1.2 Perumusan Masalah.................................. .. .......................... 1.3 Tujuan Penelitian.... ........ ... ... .. .. ........ .. .. ..... .... ........... ...... .. .... 1.4 Manfaat Penelitian.................................................................

1 11 11 12

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu............. ........................ ........ ................ 2.2 Pembangunan Daerah........................................................... 2.2.1. Pembangunan.... .... .... .. ....... ....... ..... ....... ........ ...... .. ... 2.2.2. Pembangunan Daerah........... .. ................ .. ........ .... .. .. 2.3 Perencanaan Pernbangunan Daerah...................................... 2.3.1. Jenis Perencanaan..................................................... 2.3.2. Unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan..... 2.3.3. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan................. 2.3.4. Pentingnya Perencanaan Dalam Pembangunan........ 2 4 Paradigm& Pembangunan ::::>i Era Otonomi Daerah. ... ... ....... 2.5 Teori Elit. ....... ....... .... .. .... .... ......... ... ..... ... ..... .. ...... .. ...... ........ 2.6 Perencanaan Partisipatif.... ..... ........... ........ ........ ........ ............ 2.6.1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif.................... 2.6.2. Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif................... 2.6.3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan................. 2.6.4. Jebakan Partisipasi dan Strategi Penguatan Partisipasi

13 16 20 19 22 26 28 30 31 32 36 43 43 49 53 55

METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian..................................................................... 3.2 Fokus Penelitian................................................................... 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.................................................. 3.3.1. Lokasi Penelitian...................................................... 3.3.2. Situs Penelitian................ ....... ............. .... ................. 3.4 Sumber dan Jenis Data......................................................... 3.4.1. SumberData............................................................. 3.4.2. Jenis Data................................................................. 3.5 Instrumen PenelitiaP......................... ..................................... 3.6 Teknik Pengumpulan Data................................................... 3. 7 Analisis Data........................................................................ 3.8 Keabsahan Data...................................................................

58 59 60 60 61 61 61 62 63 63 66 69

BAB IV

HASIL PENELITL\N DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian.............................................. ...................... 71 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan................. 71 4.1.1.1 Kondisi Geografis................. ... .................. 71 4.1.1.2 Kondisi Kependudukan.... ........................ 75 4.1.1.3 Keadaan Ekonomi.................................... 79 4.1.2. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamongan............................................. 81 4.1.2.1 Muyawarah Perencanaan Pembangunan ~Musrenbang) Desa................................. 89 4.1.2.2 Muyawarah Perencanaan Pembangunan 94 (Musrenbang) Kecamatan....... ......... ... ... 4.1.2.3 Forum Satuan Keija Perangkat Daerah 98 (Forum SKPD) ..... ........ ........................ 4.1.2.2 Muyawarah Perencanaan Pembangunan 105 (Musrenbang) Kabupaten...................... 4.1.3. Kemampuan Perencanaan Partisipatif dalam 110 Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat.................. 4.1.4. Peran Elit Dalam Perencanaan Pembangunan 121 Partisipatif di Kabupaten Lamongan..................... 4.1.5. Kendala-Kendala Dalam Proses Perencanaan 124 Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamongan..... 4.2 Pembahasan ........................................................................ . 4.2.2. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamongan............................................. 126 4.2.3. Kemampuan Perencanaan Partisipatif dalam 136 Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat.. .... ... ... .. .. .. 4.2.4. Peran Elit Dalam Perencanaan Pembangunan 144 Partisipatif di Kabupaten Lamongan............ ..... ... . 4.2.5. Kendala-Kendala Dalam Proses Pcrencanaan Pembangunan Dacrah di Kabupatcn Lamongan..... 148 4.3 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.............. ........ .... . 151

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan............................ ......................... ........ .............. 5.2 Saran....................... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ..

155 157

DAFTAR TABEL

N~. ~.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Judul Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu ................................ . Tangga Partisipasi Warga Negara ........................................... . Luas dan Batas Wilayah Kecamatl3n di Kabupaten Lamongan Tahun 2007 ............................................................................. . Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, Lingkungan RW/RK dan RT di Kabupaten Lamongan Tahun 2007 ..................................... . Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasia Jenis Kelamin di Kabupaten Lamongan Tahun 2007 ............. . Persebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamongan To hun 2007 .................................... . Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2007 .......................................................... . Perkembangan lndeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2007 ................................................. . PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2007 ................... . D'stribusi Prosentase PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2007 ............................................................................. . Ruang Lingkup Perencanacm Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 .................................... ·················································· Perbedaan Perencanaan P~mbangunan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah ..................................................... Daftar Rencana Pembangunan Desa Sidorejo Tahun 2009 .. . Daff:ar Rencana Pembanyunan Kecamatan Deket Tahun 2009 Perkiraan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun 2009 .......... . Perbandingan Dengan Penelit1an Terdah<.Jiu ...................... .

Halaman 15 44 72

73 75 76

78 78 79 80 81 85 113 116 120 153

DAFTAR GAMBAR

No. 1. 2. 3. 4.

Judul Ana lis is Data lnteraktif............................................................. . Alur Pere:1canaan dan Peng~nggaran ................................... .. Mekanisme Perencanaan .............................................. . Jadwal Pelaksanaan !\llusyawarah Perencanaan Pembangunan ............................................................ .

Halaman

68 82

84 88

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>

Dr\1'\VVIJ/'\TK IVIKL.J-\1'11.:> U l 'ltVt: t\ ;:.IIK;:. Ot\1\VVIJKT/'\ IVI/'\L/'\NI.:> UI'IIVt:t\;:,11/'\;:, Ot\1'\VVIJ/'\T/'\ IVl/'\L/'\N\..3 UNIVt: t\ ;:,11/'\>:> Ot\1'\VVIJ/'\T/'\ IVI/-\L/'\N\..3

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG




G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWI JAYA MALANG








G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIV ERSiTAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALAN~IIII"''IIK!'ERSITAS

BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG


G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAW

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS B

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UN IVERS IT

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVER

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNI\L

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG U VERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

RSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALA



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

RSITA3 BRAWIJAYA MALANG


ERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALAN

ERSITAS BRAWIJAYA MALANG ERSITAS BRAWIJAYA MA LANG


VERSITAS BRAWIJAYA MALANG



IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYAMALANG

NIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG U

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UN

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNI

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVE


G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI

NIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG ALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS 8RAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS 8RAWIJAYA MALANG



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG



G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVE RSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Ut-!IVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG




G UNIVERSITAS BRAWIJAYA. MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVF RSITAS BRAWIJAYA MALANG

> UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAL.A.NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

J UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSI1AS BRAWIJAY\ MA LANG

G UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG

3 UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALA NG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MA LANG UNIVERS ITAS BRAWIJAYA MALANG

::; UNIVERSITAS BRAVVIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAVVIJAYA MALANG RSITA

BRA

IJAYA

A

N

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNIV[RSirAS BRAWIJA'r 4. MALANG

BASI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Selama berlakunya Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, cam pur tangan pemerintah pusat terhadap berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di daerah dirasakan sangat dominan sementara partisipasi masyarakat lokal kurang diperhitungkan. Hal demikian

to~adi

karena dalam undang-undang tesebut asas desentralisasi

diterapkan secara bersama-sama dan berimbang dengan asas dekonsentrasi dan tugas peml>antuan di kabupaten, kota maupun propinsi. Berkeitan dengan hal tersebut, Sarundajang (1999) menyatakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat macam desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, desentralisasi secara menyeluruh (Comprehensive local goverrnent system) yaitu desentralisasi yang memberikan mu/ty purpose authority atau kewenangan penuh di segala bidang pemerintahan kepada

Pernerintah Daerah. Kedua, desentralisasi dengan sistem kemitraan (Partnership system) yaitu penerapan desentralisasi dimana sebagian tugas yang bersifat

pokok dilaksanakan oleh pusat sedang sebagian lagi yang bersifat teknis dilaksanakan oleh daerah. Ketiga, desentralisasi sistem ganda (Dual system) dirnana pusat dan daerah s&ma-sama melaksanakan tugas teknis. Keempat, desentralisasi dengan sistem administrasi terpadu (Integrated administrative system) yaitu desentralisasi yang memberikan peran amat besar kepada pusat

sedangkan daerah mendapat kewenangan yang sangat kecil. Negara Indonesia, saat itu lebih condong kepada penerapan model yang keempat.

Karena itulah maka dapat dipahami jika dalam praktik

2

penyelenggaraa:1 pemerintah di daerah, Pemerintah Pusat seringkali atau bahkan hampir selalu melakukan i:1tervensi terhadap penentuan kebijakan daerah demi menjaga kelangsungan program dan proyek-poyek pembangunan nasional yang dilaksanakan di kabupaten, kota ataupun propinsi. Kenyataan

tersebut

menunjukkan

bahwa

otonomi

daerah

yang

didalamnya mensyaratkan adanya desentralisasi, masih diterapkan secara sentralistik sehingga kurang memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikut serta menentukan kabijakan pembangunan atas dasar kebutuhal riil dan situasi yang berkembang di daerah. Secara tidak disadari hal tersebut telah mengakibatkan melemahnya daya kreasi daerah dalam menentukan jenis-jenis program dan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat, &edangkan di sisi yang la:n juga cenderung menghilangkan fungsi Rencana Program Jangka Menengah Daerah yang seharusnya dijadikan sebagai koridor perencanacm tahunan daerah. Dalam kenyataannya, dokumen perencanaan dimaksud hampir tidak pemah digunakan sebagai rujukan dalam menentukan pilihan-pilihan program dan kegiattln tahunan daerah sehingga dokumendokumen tersebut dibuat lebih sebagai kegiatan untuk memenuhi formalitas belaka_ Kondisi seperti diatas bisa saja te~adi karena pada masa itu strategi dan kebijakan

pernbangunan

di

Indonesia

lebih

ditekankan

kepada

aspek

pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan diasumsil
3

dae:-ah juga harus dilihat sebagai kesatuan ruang dan wilayah administratif yang memiliki karakteristik serta tuntutan kebutuhan pembangunan yang berbeda satu sama lannya (Sukimo, 1989). Karena itu, sangat dimaklumi jika penerapan konsep pembangunan yang semata-mata bertumpu pada aspek ekonomi memberikan ruang yang sangat terbuka bagi tumbuh dan berkembangnya pola perencanaan dari atas ke bawah atau yang lebih dikenal dengan istilah top down planning. Pola perancanaan pembangunan seperti itu mendapat alasan pembenar dalam pendekatan centre of growth yang dalam banyak hal berpijak dari aliran neoklasik (Sumodiningrat., 2003). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan masyarakat ssbagai sebagai pilar utama pemerintahan

daerah.

dan

Konsideran

penjelasan

Undang-Undang

pemerintahan daerah ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan demikian, kedua undang-undang pemerintahan daerah tersebut

membawa semangat

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatif (Muluk, 2007). Bhenyamin Hoessein dalam Muluk (2007) menjelaskan bahwa isi dua kebijakan

tentang

pemerintahan

daemh

terst~but

jelas

menunjukkan

keberpihak:.:.n kepada masyarakat. Hal ini dinyatakan secara tersirat dalam pengertian

desentralisasi

pada

kedua

undang-undang

tersebut,

intinya

penyerahan wewenang dari per.1erintah pusat kepada masyarakat bukan kepada pemerintah daerah. Dua keb!jakan tersebut mangakui posisi masyarakat yang

4

dapat disimak dari hakikat yang tertuang dalam definisi otonomi daerah dan daerah otonom. Sebagai subyek, masyarakat mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi setempat. Semangat ini jelas berusaha mempertegas bahwa posisi masyarakat merupakan subyek otonomi bukan obyek otonomi. Secara eksplisit kebijakan desentralisasi tersebut JUga mengungkap hakikat otonomi sebagai wewenang mengatur dan mengurus.

Hoess~in

mengungkapl,an bahwa

semang~t

ini sesuai

dengan hakikat desentralisasi yakni otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Dalam era otonomi sekarang ini, model perencanaan pembangunan dengan pola top down yang didasari oleh asumsi trickle down effect perlu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat, sebab secara faktual saat ini muncul dan berkembang berbagai bentuk masalah sosial sebagai akibat semakin dalamnya kesenjangan tingkat kemajuan antar daerah yang bermuara kepada semakin tidak meratanya distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam

bahasa

yang

agak berbeda,

beberapa

pengamat telah

melakukan kritik terhadap penerapan administrasi pembangunan di Indonesia. Negara, seharusnya melakukan peran sebagai pendorong proses perubahan, yang berarti bahwa

prose~

perubahan akan lebih efektif dan efisien jika negara

lebih menekankan pada aspek pendorong (inducing), yakni menggerakkan proses porubahan dalam masyarakat. Dalam sistem dan mekanisme yang sentralistik, seringkali terminologi kebijakan yang dipakai menjadi bias sehingga cenderung merugikan (counter produciive) dalam arti tidak menimbulkan inisiatif tetapi malah menimbulkan ketergantungan.

5

Korten dalam Tjokroadmidj.:>jo (1993) mengusulkan agar bentuk dan fom1at kebijakan pembangunan yang semula •berorientasi kepada masyarakaf yaitu pendekatan pembangunan yang walaupun sudah berorientasi kepada kepentingan masyarakat, tetapi tetap memberi n,ang yang terlalu besar bagi campur tangan pemerintah, seharusnya mulai ditinggalkan untuk kemudian digoser kearah "membangun yang berpusat pada masyarakatn yang berarti masyarakat

ditempatkan

sebagai

komunitas

pembangunan

yang

secara

langsung terHbat dalam proses penentuan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi per.1bangunan serta sekaligus turut serta menikmati hasil-hasilnya. Atas dasar beberapa pemikiran tersebut, walaupun pembangunan daerah pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional, tetapi dalarr. konteks yang l'!bih mikro harus ditempatkan sebagai s 3buah proses yang tidak harJs seragam uan sesuai nalam segala hal sehingga menjadi sam a persis denga11 kebijakan dan program-program pembangun3n yang telah ditetapkan secara nasional. Karena itulah dalam konteks pembangunan daerah, yang harus nilakukan bukanlah menjadiJcan pembangunan daerah sebagai miniatur pembangunan nasional, tetapi justeru bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat lokal secara horisontal dengan kepentingan pusat secara vertii
6

Dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan salah

satu

instrumen

yang

menjadi

kunci

keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan di daerah. Pemildran seperti itu tidaklah berlebihan karena untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan berbagai tahapan yang pada dasamya dimulai dari kegiatan perencanaan. Baik atau buruknya perencanaan yang ditetapkan tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah itu sendiri. Seiring dengan rangkaian perkembangan sebagaimana diuraikan diatas, maka bentuk dan pola perencanaan pembangunan daerah yang saat ini dianggap sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat adalah mengarah kepada participatory planning, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peran serta segenap komponen masyarakat didalam menentukan kebijakan, program dan skala prioritas kegiatan pembangunan daerah, dengan asumsi masyarakatlah yang lebih tahu tentang permasalanan yang mereka hadap!. Dengan pendekatan ini diharapkan di masa depan akan

te~adi

peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan

pembangunan. Kesempatan ini

se.ial~n

dengan keinginan masyarakat untuk

mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dalam arti kehidupan masyarakat yang berpendapatan lebih merata, mandiri dan terbuka, serta berkembangnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan

demikian

peran

pemerintah

adalah

membimbing,

menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarak&t melalui kebijakan,

peraturan serta kegiatan

pembanguna;, pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalfm meningkatkan kemandirian masyarakat. Perubahan paradigma

6

Dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan sa:ah

satu

instrumen

yang

menjadi

kunci

keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan di daerah. Pemil\iran seperti itu tidaklah berlebihan karena untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan berbagai tahapan yang pada dasamya dimulai dari ya~g

kegi~tan

perencanaan. Baik atau buruknya perencanaan

ditetapkan tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan

atou kegagalan pembangunan daerah itu sendiri. Seirir.g dengan rangkaian perkembangan sebagaimana diuraikan diatas, maka benluk dan pola perencanaan pembangunan daerah yang saat ini dianggap

se~uai

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat adalah mengarah

kepada participatory planning, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang memberikan ruang selues-luasnya bagi peran serta segenap komponen masyarakat drdalam menentukan kebijakan, program dan skala prioritas kegiatan pembangunan daerah, dengan asumsi masyarakat!ah yang lebih tahu tentang permasalahan yang mereka !'ladapi. Dengan pendekatan ini diharapkan di rnasa depan akan

te~adi

peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan

pembangunan. Kesempatan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dalam arti kehidupan masyarakat yang berpendapatan lebih merata, mandiri dan terbuka, serta berkembangnya kelcmbagaan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan

demikian

peran

pemerintah

adalah

membimbing,

menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarak2t melalui kebijakan,

peraturan serta kegiatan

pembangunan pemerintah yang drarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalan meningkatkan kemandirian masyarakat. Perubahan paradigma

7

tersebut akan menyentuh pula pada tata pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten. Peranan kepala desa, camat dan bupati sebagai kepala daerah yang sele.ma ini

~an~at

D~lam y~ng

dominan akan bergeser p&dA penguatan institusi masyarakat.

masyar£Jkat yang besar maupun kecil, yang sederhana: maupun

kompleks selalu ada sebagian anggotanya sebagai orang yang sangat

penting berkuasa atau terkei'T'uka yang menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektifitas dengan cara yang bel nilai sosial, hal inilah yang disebut elit. Golongan elit yang mempunyai arti ser:ara sosial akhimya bertanggung jawab untuk realisasi kegiatan-kegiatan so~ial

jawab

yang utama, karena elit merupakan minoritas yang efektif dan bertanggung kepada

pelaksanaa11

kegiatan

kepentinga;,

dan

perhatian

pada

me?.syarakatnya. Karena kelompok elit

l~bih

memiliki akses dalam me:ngontrol sumber

da·1a kekuasaan dan lebih banyak terlibat dalam proses politik maka konstelasi sistem nilai dan norma di kal:mgan para elit adalah lebih penting ketimbang di ke~langan

masyarakat umum. Hidayat (2005) menyatakan kebijakan yang diambil

oleh para elit penyelenggara pemeri:1tah daerah (elit pemerintah lokal) dalam pelaksanaan desentralisasi

dcm otonomi daerah tak dapat disangkal telah

dikondisikan atau dipengaruhi, namun bukan ditentukan, oleh kepentingankepentingan pemerintah pusat. Diantara faktor-faktor yang secara signifikan menentukan proses proses pe11gambilan keputusan tersebut adalah : persepsi para

elit penyelenggara

pemerintah

daerah

itu

sendiri tentang

makna

desentralisasi dan otonomi daerah; kepentingan-kepentingan individu dan keiompok elit ya;'lg bagaimana

sebai~nya

dipe~uangkan;

serta perhitungan-perhitungan tentang

mencapai tujuan-tujuan tersebut.

8

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, forum perenccmaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif dengan pola buttom up tersebut diselenggarakan lew;~t

Musy~warah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang).

Yang

dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (sebelum Musrenbang t
Ke~a

Perangkat Daerah/SKPD). Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) aspirasi masyarakat dalam pembangunan mengalir dari tingkat desa tingkat kabupaten.

Hal

ini dapat dikatakan bahwa forum

samp~i

ke

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah yang representatif guna menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah ke arah yang l&bih tinggi. Di Kabupaten Lamongan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan model perencanaan partisij.)atif yang

dilaks~nakan

melalui forum

Mlisyawarah P.arencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diuraikan diatas telah dilaksanakan. Namun fakta di lapangan, mekanisme atau proses perencanaan dengan mortel partisipatif yang dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Mu~renbang)

yang sebenamya

dirnaksudkan untuk membuka keterlibatan (partisipasl) masyarakat temyata kurang optimal. Direktur LSM Prakarsa Lamongan dalam Jawa Pos (2008) menyatakan pe,.,galokasian dana rehab madrasah ibtidaiyah (MI) negeri/swasta sebesar 3,86 mflyar rupiah dalam APBD 2008 diduga ada permainan. lndikasinya, sebagian be.sar usulan masyarakat melalui Mu::;yawarah Perencanaan Pembangunan

9

(MJJsrenbang) terkait Ml yang perlu direhab temyata dicoret. Yang ironis, pemotongan a3pirasi me:tsyarakat tersebut justeru terjadi saat dibahas di DPRD, yang katany'3 sebagai lembflga wakil rakyat. Juga ditambahkan bahwa adanya dcminasi anggota DPRD dalam proses pembahasan APBD 2008. Dia menilai saat ini terdapat satu kelompok masyarakat yang begitu mudah mendapatkan manfaat APBD karena kedekatan politik dengan angsota DPRD. Kondisi terse but akc.n menimbulkan adanya kecemburuan dan rasa ketidakpuasan masyarakat yer1g sering mengusulkan bamuan APBD, namun belum pemah dikabulkan. lror.isnya, ada yang hampir tiap tahun mendapatkan bantuan dari APBD. Selaras dengan hal tersebut, Soetrisno (19B5) berpendapat walaupun ac:ia kemauan oemerintah untuk melaksanakan i<:onsep pembangunan partisipatif namun dalc.m pelaksanaan di lapangan masih cukup banyak mengalami h~mbatan.

Pertama, belum dipahaminya makna sebenamya dari konsep partisipasi

oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Bagi aparat perencana dan pelaksana pembangunan, partisipasi diartikan sebagai kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlc.k program-program pemerintah yang dirancang dcm ditentuknn tujuannya oleh pemerintah. Para perencana dan pelaksana di lapangan menggunakan sur.ttA konsep hierarkis dalam menyeleksi proyek pembangunan. Proyek-proyek pembanguncm yang berasal dari pemerintah di1stilahkan sebagai projek pembangunan yang

dibutuhkan masyarakat,

sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat dianggap sebagai k&inginan. Karena merupakan "kebutuhan" maka proyek pemerintah tersebut harus dilaksanakan. Sedangkan proyek yang diusulkan oleh masyarakat hai1ya berupa "keinginan", maka proyek tersebut me.nperoleh prioritas rendah.

10

Kedua, adalah reaksi balik dari masyarakat sebagai akibat dari

diberlakukannya pemhangunan sebC::tgai ideologi baru di negara kita. Sebagai suatu ideologi maka pembangunan harus diamankan dan dijaga dengan ketat. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat. Reaksi balik ini tereflel<si dalam budaya diam yang salah satu manifestasinya adalah keengganan anggota masyarakat untuk mengevaluasi proses pembangunan secara kritis dan terbuka. Di kalangan aparat pemerintah sendiri muncul budaya mencari selamat dalam arti ketakutan kehilangan jabatan karena dianggap gagal m'9laksanakan pembangunan. Budaya semacam ini sering menimbulkan sikap otoriter dalam melaksanakan program pembangunan dan tidak terbuka terhadap dinamika masyarakat. Dari fenomena tersebut memunculkan bermacam-macam asumsi dan tanggapan dari beberapa kalangan. Ada beberapa pihak yang mengatakan b~hwa

peroncanaan pembangundn partisipatif yang dikembangkan melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangui1an (Musrenbang) belum sesuai dengan aspirasi masyarakat saat ini. Ada juga yang herpendapat bahwa perencanaan peMbangunan partisipatif Jang dikembangkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunatl (Musrenbang) t:>aru pada sekedar pada tataran fonnalitas beiaka untuk memenuhi ketentLian perundangan. Pendapat lain me:1gatakan l:ahwa

te~adi

penyimpangan dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan partisipatif ya1tu adanya mobilisasi dalam partisipasi masyarakat dan

masih

3danya

dominasi

sekelompok

pihak

dalam

perencanaan

pembangunan. Dari uraian dan pei1jelasan diatas, fenomena dan pendapat tersebut mungkin ber:ar

te~adi

cfi Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten

11

Lamongan. Namun kiranya perlu dilakukan penelitian untuk menemukan fakta di Desa Sidorejo, Ke.:-amatan Deket, Kabupaten Lamongan berkaitan dengail masalah perencanttan pembangunan daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan

Daerah

(Kajian Tentang

Peran

Elit Dalam

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan).

1.~

Perumusan Masalah Berdc.~arkan

latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

penulis berusah'3 merumuskan mc.salah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamat.an Deket, Kabupaten

Lamon~an?

2. Bagaimanakah peran eat da!am perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan? 3. Kendala-kP.ndala

apaka~

yang

menghambat

proses

perencanaan

pembangunan di Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan P&nelltian Sesuai dengan rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ac1alah sebagai bcrikut: 1. Untuk

mendeskripsikan

dan

menganalisis

proses

perencanaan

pembAngunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan.

12

2. Untuk mendeskripsikan dan mengana,isis peran elit dalam perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. 3. Untuk

mendeskripsikan

dan

menganalisis

kendala-kendala

yang

menghambat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat: 1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen perencar.aan pembangunan daerah. 2. Secara praktis, memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan didalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah mengingat

did~lam

penelitian ini berusaha diungkap berbagai

kendala yang dihadapi dan sekaligus solusa yang Pemerintah Kabupaten Lamongan.

dapat ditempuh ..

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1.

Pene~ltlan

Terdahulu

Syarifuddin

(2006),

dalam

penelitiannya

be~udul

yang

Sinergi

Stakeholders Oalam Perencanaan Pembangunan Tahunan (Suatu studi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan kota Bima) menyimpulkan bahwa pelaksanaan forum Musrenbang Kecamatan di Kota Bima, belum optimal, dan masih belum sepenuhnya dijadikan instrumen permanen untuk memediasi perencanaan dari bawah di tingkat desa dan kelurahan dengan perencanaan sektoral di tingkat kota. Minimnya keterlibatan dinas/instansi daerah Kota Bima da!am tahapan ini mencerminkan masih menonjolnya ego-sektoral yang mengasumsikan bahwa

keikuts~rtaan

dinaslinstansi Kota Bima baru dilakukan

JJada tahap Musrerbang tingkat kota. Hal ini menyebabkan kurang sinkronnya RPTKec dengan usulan dinas/instansi. Dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana P13mbangunan Kota Bima belum didukung oleh perangkat peraturan daerah tentang

perencanaan

pembangunan

sebagai

pijakan

yuridis

dalam

operasionalnya. Purnamasari (2006). dalam penelitiannya yang ~lasyarakat

dalam

Perencanaan

Pembangunan

(studi

be~udul

Partisipasi

kasus

partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Menteng Jakarta PL•sat) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat masih bersifat samu, Pemerintah Kelurahan berperan dominan dalam menentukan keputusan perencanaan pembangunan di Kelurahan Menteng, partisipasi masyarakat

14

ke!urahan sendiri masih rendah dan bersifat perwakilan. Endah WahyuningnJrl' (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Musyawarah Perencanaan Pembal'lgunan Suatu Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo OJ Yogyakarta menyimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbangkab/Rakorbang Musrenbang/Rakorbang

Partis!patif

Partisipatif

didahului yaitu

untuk

dengan

tahapan

menyiapkan

Pra

desain

penyelenggaraan Musrenbang!
Partisipatif

telah

m~libatkan

berbagai

unsur

masyarakat dan pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan atas program, kegiatan dan anggaran tahunan daerah, dimana pengambi!an keputusannya dilakukan secara partisipatif dangan berpedoman pada dokumen-dokuman perencanaan pembangunan daerah. Dari ketiga hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa perenr,anaan partisipatif yang pelaksanaannya didahului oleh proses pembelajaran bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam suatu hubungan yang sating mengisi dan melengkapi, hasilnya Jebih sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan apabila perencanaan partisipatif tadi dilakukan hanya dengan maksud untuk memenuhi persyaratan formal saja, maka hasil yang diperoleh sama sekali jauh dari yang diharapkan bahkan kemungkinan besar mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian berarti bahwa perencanaan partisipatif harus dilihat sebagai kebutuhan bersama dari masyarakat dan pemerintah ciaerah, bukan lagi sekedar sebuah kewajiban formal saja. Dari ketiga penelitian

terseb~t

diatas persamaan dengan penelitian ini

adalah pada metode penalitian yaitu menggunakan metoda kualitatif. Hal ini

15

dik~renakan

fenomena

ingin mengetahui lebih

yan~

akan diteliti adalah fenomena sosial dan peneliti

mendal~m

tentang permasalahan tersebut. Sedangkan

pe:-bedaan antara penelitian ini dengan pene1itian terdahulu adalah adalah fokus penelitiannya yaitu, fokus penelitian terdahulu tentang proses pelaksanaan IJCrence:maan partisipatif. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah proses dan partisipasi elit dalam pere!'lcanaan pembangunan.

Secara lebih jelas dapat

dilihat dalam tC\bel 2.1 di bawa"l ini : Tabel2.1 Perbedaan Dengan Penelitian

T~rdahulu

,--~--------------------~--------~P~E=R=B~E:~O~.~~A~N~------~

NO

PENELITIAN

PENELITIAN TEROAiiULU

PENELITIAN INI

1

2

3

4

1.

Syarifu~din

(2006), dalam Fokus dalam penelitiannya yang ~erjudul penelitiannya Sinergi Stakeholders Oalam adalah pP.Iaksanaan Perencanaan Pembangunan forum Musrenbang Tahur.an (Suatu studi terhadap Kecamatan di Kota perumusan kebijakan Bima perencanaan pembangunan kota Bima)

Fokus dalam penelitian ini adalalah proses dan peran elit dalam perencanaan pembangunan partisipatif

----r=------~--~~~~~~~~------~~~~~------~~

2.

Pumamasari (2006), dalam penelitia!'lnya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (studi kasus partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan MEnteng Jakarta Pusat)

Fokus dalam penelitiannya adalah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat


3.

Endah Wahyuningrum (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Musyawarah Perencanaan Pembangunan Suatu Pembcrdayaan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo 01 Yogyakarta

Fokus dalam penelitiannya adalah pelaksanaan forum Musrenbang Kabupaten Kulon 01 Progo Yogyakarta


~~----------------------~--------------~------------~

16

2.2. 2.2.1.

Pembangunan Daerah Pembangunan Pemb3ngunan secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk

mei1ingkatkan !<ehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ndraha (1985) menyatakan bahwa pe!Tlbangunan (development) adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran menuju suatu keadaan yang lebih baik. Sedangkan Korten (1998), mendefenisikan pembangunan sebagai proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Siagian (2003), pembangunan adalah suatu usaha untuk merangkaikan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bar'lgsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nations building). Menurut Todaro (2004) harus diartikan secara luas dari har.ya sekedar pemenuhan kebutuhan materi di dalam kehidupan manusia, pembangunan seharusnya merupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi, sehingga pembangunan daerah adalah proses multidimensi pembangunan suatu daerah. Lebih lanjut Bryan dan White (1989) menyatakan bahwa pembangunan yang •peo,Jie centered" merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menentukan nasib dan masa depannya, ini berarti melibatkan rr.asyarakat secara aktif dal~m setiap tahapan proses pembangunan. Dari pangertian tersebut pembangunan berwawasan

•people centered"

dalam

17

implikasinya akan n1encakup beberapa pengertian, antara lain: (1) Pembangunan berorti mer.1bangi
(capacity);

(2)

Pembangunan

berarti

mendorong

tumbuhnya

kebersamaan dan pemerataan sistam nilai dan kesejahteraan (equity); (3) Pernbangunan

berarti

menaruh

kepercayaan

kepada

masyarakat untuk

membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerement); (4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri dan ber!<elanjutan

(sustainability);

ketergantungan negara yang

(5)

Pembangunan

berarti

mengurangi

satu terhadap negara yang

lain dengan

menciotakan hubungan yang sa:ing :nenguntungkan (simbiosis mutua/is) dan saling mengho:mati (interdependensi). Dengan

demikian

dapa!

dik~takan

bahwa

pembangunan

yang

berwawasan manusia (community development) terdapat dua pandangan yaitu : perlama, production centered development, yang lebih menempatkan manusia

sebagai instrumen atau obyek dalam pembangunan. Hal ini berorientasi pada produktivitas yang berhubungan dengan kemakmuran yang melimpah atau manusia

diJjandang

sebagai

faktor

produksi.

Kedua,

People

centered

development, yang lebih menekankan pada pentingnya kemampuan manusia

untuk mengaktualisasikan segala potensinya seb&gai manusia (Korten, 1998). Selanjutnya

Sumodiningrat

(1999)

mengemukakan

bahwa

pembangunan sebagai sustu proses transformasi yang pada dasamya akan menghasilkan surplus yang menJadi sumber peningkatan kesejahteraan secara rrerata. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal tersebut akan terjadi apabila tiga

18

asumsi dasar terpenuhi, yaitu : - Fuii emofovment. vaitu masyarakat diikutsertakan dalam semua s~ktor kegiatan pembangunan b. Homogenitas, artinya semua masyarakat mempunyai kesempatan t::ama untuk berpartisipasi dalam pcmbangunan sesuai dengan kemampuannya. c. Adanya efisiensi yang r&sional, yaitu beke~anya mekanlsme pembangunan atau tanggung rasa, artinya interaksi antar pelaku pembangunan te~adi dalam keo&imb::.ngan sehingga imbalan yang diterima oleh pelaku pembangunan seimhang dengan pengorbanan yang telah dilakukannya.

Pendapat tersebut memberil
apa~ila

mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin

pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak. Karena pada dnsarnya pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bukan untuk kepenti:1gan pribadi atau golongan. Menurut

Riyadi

dan

Bratakusumah

(2004),

pada

dasamya

pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan, dalam artian bahwa pembangunan dapat menyebabkan pertumbuhan dan pertumbuhan akan dapat terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Keraf dalam Susanto (2003) mengatakan bahwa ada tiga prinsip utama menuju keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu: Pertama, prinsip

19

demokrasi,

prinsip ini menjamin agar pembangunan dilakukan sebagai

perwujudan kehendak bersama seluruh

raky;~t.

Kedua, prinsip keadilan, prinsip

ini menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatank6giatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil pembangunan. Ketiga, prinsip ber'.<elanjutan,

prinsip ini mengharuskan kita

untuk merancang agenda

pembangunan dalam dimensi visioner, melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Dari berbagai pemyata3n dan pendapat tersebut diatas, dapat ditarik sustu gambar&n secara umum bahwa pembangunan adalah : a. Merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang

dalam

komunitas

masyarakat

suatu

bangsa

yang

berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan; b. Merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana; c. Bt!rorintasi pada perubahan dan pertumbuhan; d. fertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, sekelompok individu dan atau masyarakat dalam kerangka pembinaan bangsa (nations building) menuju perwujudan kesejahteraan rakyat;

2.2.2. Pembangunan Daerah PAmbangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan

nasional dan menjadi fondasi

dalam

pencapaian tujuan

20

pembangunan nasional. Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. lJntuk ltu, sangat dibutuhkan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisl dan ke:butuhan masyarakat setempat. Masalah pokok pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan

pada

development) kel~mbagaan

kekhasan

dengan

daerah

menggunakan

yang potensi

bersangkutan sumber

(endogenous

daya

manusia,

dan sumber daya fisik secara lokal (Arsyad, 2004).

Apabila makna pembangunan kita asumsikan sama dan sebangun dengan pembangunan ekonomi sebagaimana yang sering disampaikan para ~engan'-!t

teori pertumbuhan, maka tentu saja yang dimaksud dengan

pembagunan daerah tidak lain adalah pembangunan ekonomi daerah. Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa proses pembangunan daerah dapat dilihat dengan tiga cara pandang yang berbeda. Peltama, pgmbangunan bagi s•Jatu kota, daerah atau wilayah sebagai suatu

wujud (entity) bebas yang per.gembangannya tidak terikat dengan kota, wilayah atau daerah lainnya, sehingga penekanan p&mbangunannya mengikuti pola yang lepas dan mandiri (independent). Kedue, pembangunan daerah merupakan bagian dari

~mbangunan

nasional. Pembangun&n daerah dalam pendekatan ini

merupakan pembangunan pada suatu juridiksi ruang Cltau wilayah tertentu yang dApat digunakan sebagai bagian dari pola pembangunan nasional. Ketiga, pembangunan daerah sebagai instrumen penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanekan terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah.

21/ (

Arsyad (1999) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah aa&lah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan

ke~a

baru dan mt!rangsang perkembangan kegiatan ekonomi

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Walaupun

pandangan

diatas

be:um

mencakup

seluruh

aspek

kehidupan yang secara riil berkembang di tengah-tengah masyarakat, tetapi dalam konteks pembangunan daerah, pandangan tersebut telah memberikan gambaran bahwa pembangunar. daerah harus dilakukan secara bersama-sama antara unsur penyelenggara pemerintah daerah (pemerintah daerah dan DPRD), mssyarakat dan pihak sawasta. Dalam pandangan tersebut juga tersirat adanya pengakuan bahwa pembangunan daerah memang perlu bahkan harus dilakukan secara khusus dalam artian uukan semata-mata sebagai pelaksanaan program pembangunan nasional yang secara kebet.ulan dilaksanakan di daerah akibCJt tuntutan normatif dari penerap&n asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pe:mbantuan yang dilakukan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pcmerintahan daerah. Dengan menyadari bahwa pembangunan daerah memang harus dilakukan demi memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah, maka akan timbul dorongan yang kuat t>agi daerah untuk mengelola sumber daya yang ada se:1ingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut dapat menggalai1g kerja sama segenap komponen pembangunan daerah untuk dapat mengelola potensi, peluang, tantangan dan

22

ancaman

yang

timbul

atau

diperkirakan

timbul

sehingga

pelaksanaan

pernbangunan daerah tersebut dapat be~alan sesuai dengan yang dihai"apkan.

2.:J.

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan menurut Soewignyo (1986) merupakan proses pemikiran

dan penentuan secara matang rnengenai hal-hal yang akan dike~akan di masa yang akan datang. Menurut Siagian (2003), perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dike~akan di masa yang akan datang dalam rangka p9ncapaian tujuan yang telah c:iitentukan. Dalam bahasa yang masih sangat abstrak Conyers (1994) mengat3kan ballwa perencanaan adalah penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses penca::>aian keputusan yang bertindak sebagai dasar prilaku manusia. Rasionalitas pengetahuan yang dimaksud adalah ketika usaha tersebut secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih altematif y2ng terbaik dari sejumlah altamatif untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini memberikan pengertian kepada 1\ita l:ahwa perencanaan berkaitan dengan soal pilih~n1

yang terbaik yang dicapai

melalu~

sejumlah tahapan berdasarkan

pengetahuan yang dimiliki. Pilihan inilah yang selanjutnya menjadi dasar operasionalisasi kegiatan selanjutnya. Abe (2002) mengurgikan beberapa dimenl;i perencanaan : pertama, dimensi waldu, yaitu suatu perencanaan sesungguhnya berbicara tentang masa depan. Kedua, dimensi tujuan, suatu perencanaan pada dasamya adalah mmusan

m~ngenai

pengaturan,

alokasi;

pencapaian terhadap suatu

perencanaan

~:;uRtu

tujuan.

Ketiga,

dimensi

memuat maksud-maksud

untuk

23

mangatur atau membuat alokasi, te(JTlasuk. menyusun suatu skala prioritas. Keempat, uimensi tindakan, inti dari perencanaan adalah tindakan apa yang

akon dilakukan. Erat kaitannya dengan berbagai pendapat diatas, terdapat bebarapa pendapat dan pemikiran para ahli mengenai perenc-.anaan pembangunan di mana antara Ratu dengan yang lainnya saling melengkapi. Tjokroamidjojo pembangunan

sebagai

(1993) suatu

mengemulc::akan pengerahan

pengertian

penggunaan

perencanaan sumber-sumber

pembangw1ar. (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efis-ien dan efektif. Sedangkan Watarson sebagaimana dikutip Tjokroamidjojo {1993) rr.Elngemukakan bah""a perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan

m~ngambil

tujuan

masa

pilihan berbagai altematif dari kegiatan untuk mencapai

depan

tersebut

dengan

terus

mengikuti

agar

supaya

pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Dart

beberapa

pandangan

di

atas

dapat

disimpulkan

bahwa

perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penetapan rencanarencana pelaksanaan pembangunan yang lebih obyektif yang memuat strategi dasar, perkiraan sumber-sumber peml'>angunan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sesuai dengan kerangka otonomi daerah yang lebih menekankan hak bagi daerah dan urgensi prakarsa masyarakat, pembangunan daerah tidak semata-mc:ta dilihat sebagai bagian dari pembangunan nasional, tetapi harus

24

pul~

dipandang sebagai hai< dan kepentingan daerah. Sejalan dengan hal

t.ersebut Abe (2002) mengemukai
~egiatan

para perencana

dan bahkan mungkin dianggap sebagai satu-satunya bentuk kegiatan mereka yang paling pcnting. Kedua,

perencan~an

dianggap sebagai suatu proses yang

berlangsung secara terus meneru!, bukan sekedar suatu yang S~$ekali saj~.

dike~akan

Ketiga, konsep perencanaan ini memiliki implikasi penting yang

bertalian dengan konsep dan peran si perencana. Seorang perencana haruslah be!<e~a

erat dengan orang-orang lain yang terlibat dalam keseluruhan proses

pembangunan, termasuk didalamnya politisi, administrator dan masyarakat pada umumnya. Perencanaan pemba.ngunan daerah yang disusun berdasarkan kajiankajian teoritis maupun praktis akan lebih menjamin kualitas dan keberhasilan

25

pelaksanaann)a. Demikian pula sebaliknya, apabila perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan daerah tidak didukung oleh kajian-kajian yang kcmprehenslf tlari sudut pandang teoritls dan empirls, akan membuka peluang bagi muncul dAn berkembangnya berbagai kendala yang pada gilirannya akan menghambat atau bahkan mAnggagalkan pelaksanaan pembangunan tersebut. Abe {2002) mendefinisikan perencanaan pambangunan daerah sebagai proses

pen~usunan

~rnerintah

langkah-langkah

yang

akan

diselenggarakan

oleh

daerah, dalam rangka menjawab kebrJtuhan masyarakat untuk

mancapai t•Jjuon tertentu. Perencanaan pembangunan daerah menurut Syahroni (2002) adalah suatu usaha yang si!ltematik aari berbagai pelaku secara terus

menerus mer.ganalisis kondisi, merJmuskan tujuan, kebijakan, menyusun konsep strategi, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkdlanjutan. Adanya keterbatasan dana untuk

pemb~ngunan

tcrsebut juga menuntut

adanya pengai·ah<Jn dalam perencanaan perr.bangunan, terutama perencanaan pembangunan yang malibatkan masyarakat karena pada umumnya keinginan masyarakat sangat banyak dan cenderung tanpa batas yang jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aba {2002) bahwa suatu keinginan tentu saja memiliki kadar subyAktifrtas yang tinggi dan cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu yang hendaknya menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat. Urbanus {2002) berpendapat bahwa pembangunan akan berjalan dengan baik apabila diawali dengan sebuah perencanaan yang baik pula dan proses perencanaan yang baik

seha!'Usny~

melibatkan bany:.k pihak dengan

26

d9mikian perencanaan yang dihasilkan merupakan perencanaan bersama dan dalam implementasinya dilaksanakan secara bersama pula. Berdasarkan dari beberapa pemyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah m-:trupakan proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dan menyelaraskan keinginan dari berbagai komponen masyarakat di daerah yang bersangkutan.

2.3.1. Jenis Perencanaan Menurut Arsyad (1999), perencanaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jangka waktu, sifat, alokasi sumber daya, tingkat keluwesan, sistem ekonomi,

dan cara pelaksanaannya.

Berdasarkan jangka waktu,

perencanaan dapat dibagi menjadi : perteme, perencanaan jangka panjang yang umumnya mempunyai rentang waktu antara 15 sampai dengan 25 tahun. Dalam perencanaan jangka panjang biasanya ditetapkan nilai-nilai, target dan sasaran yang lazimnya dirumuskan dalam bentuk visi dan misi serta strategi jengka panjang. Kedua, perencanaan jangka menengah yang durasi waktunya berkisar a11\ara 3 sampai dengan 5 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ditetapkan berbagai kebijakan yang merupakan proyeksi dari target dan sasaran jangka menengal• sebagai arah dan pedoman penyusunan rencana jangka pendek. Ketiga, perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang berisi rer.cana teknis yang didalamnya telah ditetapkan target sasaran masing-masing sektor sekaligus sumber daya yang harus disediakan untuk mendukung berbagai

27

program dan kegiatan yang akcm dilaksanakan selama satu tahun atau disebut juga sebagai rencana tahunan. Berdasarkan

sifat

perencanaan,

dapat

dibedakan

dua

janis

perencanaan yaitu perencanaan dengan komando {planning by direction) dan perencanaan dengan rangsangan (planning by enducement). Perencanaan dengan komando adalah

peren~naan

yang mengedepankan instruksi dari atas

ke bawah sedangkan perencanaan dengan rangsangan adalah perencanaan yang mengandalkan partisipasi dari bawahan atau dari warga masyarakat. Berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. PGrencanaan keuangan adalah perencanaan yang bertujuan untuk memastikan apakah surr1ber keuangan yang a1a betul-betul cukup untuk mendukung pelak:;anaan perencanaan fisik, sedangkan perencanaan fisik adalah suatu perencanaan yang bertujL.an untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pangalokasian sumber daya yang tersed!a. Berdasarkan tingkat keluwesan, perencanaan dapat dibagi menjadi perencanacm dengan indikatif yaitu suatu bantuk perencanaan yang luwes, (menyerupai perencanaan yang terdesentralisasi) dan perencanaan Imperative yaitu suatu bentuk perencanaan yang lebih kaku menyerupal perencanaan dengan komando. Adapun t.erdasarkan sittem ekonomi, perencanaan dapat dibedakan antara yang berdasarkan sistem ekonoml kapitalis, sosialis dan campuran. Sedangkan perencanaan berdasarkan cara pelakscmaannya, dapat dibedakan menjadi ; (1) Perencanaan yang sentralistik yaitu suatu bentuk

28

per.ancanaan yang terpusat dalam arti segala bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dirancang oleh suatu institusi di tingkat pusat sadangkan lnatltusl-lnstttual lain yang berada di bawahnya tlnggal metaksanakan saja. (2) Perencanaan yang desentralistik yaittJ suatu perencanaan yang m~mberikan

Kesempatan kepada institusi di tingkat bawah untuk membuat

perencanaan berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas permasalahan yang d~hadapi.

2.3.2. Unsur Pokok Dalam Perancanaan

Pem~angunan

Menurut Abe (2002) ada beberapa hal penting yang termuat dalam n.:musan perencanaan, yaitu : gambaran mengenai situasi dan kondisi, serta kebutuhan dari masyarakat, tujuan dan t~rget yang hendak dicapai, daya dukung dan sumber daya yang dimiliki, detail langkah-langkah yang akan dilakukan dan anggaran. Daoat pula rumusan perencanaan dilengkapi dengan data mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu langkah, kendala··kendala dan upAya yang akan dilakukan untuk mengatasi kel"'dala tersebut. Soekartawi (1990) mengemukakan bahwa dalam suatu perencanaan pembangunan terdapat beberapa unsur pokok yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut : a

Kebijakan dasar atau strategi dasar, sering juga disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan;

b. Adanya kerangl<:a rencana, seringkali disebut kerangka makro rencana; c.

Perkiraan

sumber-sumber

pembangunan

khususnya

sumber-sumber

pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan ini

29

rnerupakan keterbatasan dal&m usaha pembangunan, karena itu sar.gat perlu diperkirakan secara seksama; d. Uralan tentang kerangka kebijakan yang konaiaten. Berbagai kebijakan harua dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Satu sama lain kebijakan tersebut harus serasi dan konsisten, terlebih lagi yang menyangkut kebijakan tentang flskal dan penganggaran; e. Program investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral, misalnya di bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Penyusunan program ini secara sektoral dilakukan berdasarkan suatu rencana yang bersifat lebih operasional; f.

Administra5i negara yang dipergunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanac:.nnya.

Penyempuma~n

administrasi negara dan pembinaan

sistem administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan sebagai kegiatan integral dari rencana pembangunan itu sendiri, termasuk pula didalamnya penelaahan terhadap mekanisme dan kelembagaan Tjokroamidjojo pernbangunan

sebagai

pelaksan~an

(1993), suatu

pembangunan.

mengemukakan pengerahan

pengertian

perencanaan

sumber-sumber pembangunan

(termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan, keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan ef&ktif.

Terc.Ja~at

pembangunar.,

lima unsu" yang harus diperhatikan dalam setiap perencanaan yaitu

(1)

Permasalahan

pembangunan

suatu

negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan dalam hal ini sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan lainnya; (2) Tujuan dan sasaran recana yang ingin dicapai; (3) Kebijakan/cara

30

untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya (4)

Pente~emahan

dan

pemilihan

altematif-altematif

yang

baik;

dalam program-prC'gram atau kegiatan usaha yang konkrit; (5)

Jangka waktu pencapaian tujuen.

2.3.3. Tahap-Tahap Pereno:anaan Pembangunan Menurut Abe (2002}, perencanaan pcmbangunan mempunyai tahapantc..,apan antc:Jra lain : penyelidikan, perumusan permasalahan, menentukan tujuan dan target, mengidentifiKasikan sumber daya (daya dukung), merumuskan rencana

ke~a.

dan menentukan anggaran yang hendak digunakan dalam

re:alisasi rencana. Blakely dalam Arsyad ( 1999) menyatakan bahwa salah satu tahapan yEmg sangat penting dalam Hal ini

sanga~

perencan~an

adalah pengumpulan dan analisis data.

logis karena data merupakan input yang sangat penting dan

sangat mempengaruhi output yang dihasilkan. Jika kualitas fnputnya jelek, maka pasti jelek ;:>Uia outputnya. Jika kualitas inputnya baik maka outputnya tergantung p~·osesnya.

Sedangkan Tjokroadmijojo (1993) mengemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan adalah sebagai beriklit : 1. Penyusunan rencana yang terdiri dari : ( 1) Tinjauan keadaan, merupakan kegiaten berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya. (2) Forecasting (peramalan), yaitu merupakan perkiraan keadaan masa yang akan datang. (3) Penctapan tujuan dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan tersebut. (4) ldentifikasi

31

kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. (5) Persetujuan rencana. 2. Penyusunan program renams; Merupakan tahap perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan-tujuan atau sasaran, sustu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga mana yang akan melaku'
rencana;

Dalam

tahap

ini

merupakan

tahap

untuk

melaksanakan rencana dimana perlu dipertimbangkan juga kegiatan-kegiatan pemeliharaan.

Kebijakan-i<ebijakanpur.

perlu

diikuti

implikasi

pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus perlu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian. 4. Pengawasan; Diperlukan suatu sistem monitoring dengan pelaporan dan umpan balik dari pada r:elaksanaan rencana. 5. Evaluasi; Tahap ini dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi oebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana gebelumnya.

2.3.4. Pentingnya Perencanaan Dalam Pembangunan Pentingnya aspek perencanaan dalam pembangunan pada dasamya terkait

deng~n

fungsi atau kedudukan perencanaan dalam pembangunan.

Pertama, perencanaan sebagai alat dari pemoangunan yaitu perencanaan

m&rupakan alat yang strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Pe:rencanaan merupakan salah satu arah atau pedoman dalam pembangunan. Suatu

perencanaan

yang

disusun

secara

tidak

sistematis

dan

tidak

memperhatit
32

tersebut tidak akan seperti yang diharapkan. Kedua, perencar:aan sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegogalan pembangunan, hal ini berarti bahwa keberhasilan dan

kegaga~an

pembangunan, hal ini berarti keberhasilan

pembangunan dapat dicapai karena perencanaan yang baik, sebaliknya kegagalan pembangunan bisa dikarenakan aspek perencanaan yang tidak baik. Soekartawi (1990) mengemukakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pembangunan, maka perencanaan harus selalu direfisi pada setiap saat atau pada jangka waktu tertentu. Maksudnya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu dan untuk dipakai sebagai pedoman perbaikan pada pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mencapai sasaran/tujum1 yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpL:Ikan bahwa sebuah perencanaan menduduki tempat yang sangat panting dan menentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebuah program atau kegiatan pembangunan sudah dapat diperkirakan keberhasilan atau kegagalannya dengan melihat kualitas perencanaannya.

~.4.

Paradigms Pembangur1an di Era Otonom! Daerah Makna

r~intrepretasi

pembangunan

dalam

sejarahnya

mengalami

sejumlah

sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi begitu cepat

dalam duP dckade terakhir ini. Jika awalnya pemtJangunan selalu dimaknai sabagai perubahan sosial yang diciptakan melalui mekanisme negara, kini pemaknaa!l t6rsebut mengalami

perg~seran

ke arah kolaborasi negara dan non

negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Dominasi

33

negara dalam menciptakan perubahan sosial yang dikehendaki tidak bisa lepas dari sistem politik yang cenderung authotarian. Ketika sistem ini luntur sebagai aklbat kuatnya arua demokraal, make.

perangk~t-perangkat

nagara yang dulunya

secara ketat mGmbentuk sistem pembangunan semakin lama semakin longgar. Berdasarkan perkembangan fenomena pergeseran paradigms tentang pembangunan dewasa ini, Dwidjowijoto (2001) menyatakan bahwa pendekatan politik atau paling jauh pendekatan ekonomi dalam pembangunan, sudah tidak memadai lagi. Antara politik dan ekonomi memililci satu kesamaan, keduanya adAjah alat ukur yang bersifat subyektif yaitu tergantung kepada siapa yang me~ggunakan

adalah

pendekatan tersebut. Sehingge pendekatan yang paling tepat

pendekatan

manajcmen.

Pendekatan

manajemen

lebih

mampu

mendekati permasalahan dan mP.nemukan solusi yang bersifat win-win, pendekatan manajemen menuntut apa yang sekarang populer dengan istilah good governance.

Dengan memahami secara lebih mendalam pandangan tersebut, kita akan menyadari bahwa pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan harusnya tidak hanya dilandasi oleh kepentingan politik dan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai aspek yang lain terutama sosial budnya yang berkembang di tenga-tengah masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Artinya, dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilakukan di dserah, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai obyek tetapi lebih dari pada itu harus diposisikan sebagai subyek yang secara langsung terlibat di dalam proses penentuan arah dan tujuan dari pembangunan.

34

Kita ketahui bersama b8hwa pada masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah secara luas dan nyata, pelaksanaan pembangunan daerah lebih bersifat top down.

Kebanyakan perencanaan dan bahkan pelaksanaan

pernbangunan berasal atau setidak-tidaknya diprakarsai oleh pemerintah, sedangkan masyarakat terutama yang berada di daerah hanya merupakan obyek

dari

pembangunan.

Pembangunan

didogmakan

sebagai

bentuk

kepedulian pemerintah kepada masyarakat sehingga secara lamban tapi pasti telah menjadikan masyarakat pasif dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian pembangunan bukan merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat tet~pi

hanya sebagai keinginan dan kebutuhan pemerintah.

p~mbangunan

Paradigma

seperti ini jelas telah menutup keterlibatan masyarakat secara

aktif dalam proses pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undcmg Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempumkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lJI"ldang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pem~rintah

Daerah, ada empat hal yang merupakan arah

dan ruh peiubahan dalam penyelengga!"aan pemerintahan daerah yaitu : (1) Mendorong percepatan terwujudnya masyarakat sipil; (2) Penerapan rnanajemen modem dalam mekanisme kepemerintahan (berorientasi pada pelanggan, rnenggunakan teknik-teknik yAng lebih ilmiah dalam analisis dan pengambilan keputusan, bersifat jaringan kerja, organisasi dengan sistem terbuka dan desentralistis); (3) Pemberdayaan partisipasi masyarakat tennasuk dalam pembangunan dan kehid"'pan perekonomian rakyat; (4) Mengembangkan daya saing daerah dalam era globalisasi. Perubahan paradigma tersebut

35

tentunya menuntut seyenap jajaran pemerintah daerah agar melibatkan (participation)

dan

memberdayakan

(empowerement)

segenap

elemen

masyarakat. Oalam konteks perwujudan tata pemerintahan yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih tahu dan paham terhadap haknya dan di sisi lain pemerintah harus mampu membangun mekanisme secara fundamental sehir.gg.a partis.ipasi dapat clifas1litasi secara benar dan berkelanjutan. Sehingga paC:a akhimya partisipasi tiaak hany.a sebatas mobilisasi publik (Agus dkk,2002). Yang didukung oleh pcndapat Resi, dkk (2005) yaitu adanya sinergi antara LSM :tengan pemerintah daerah adalah agar birokrasi pemerintah bertindak

l:iebagai

fasilitator,

motivator

dan

dinamisator

dalam

proses

perencanaan pembangunan daerah. Ketika ketiga fungsi ini benar-benar dijalankan maka akan membuka peluang yang besar bagi ketertib.atan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didukung olsh pendapat Rofikoh (2006) yang mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbui
ma~alah

da'1 membaca peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

36

guna meningkatkan kesejahteraannya. Ha: ini sebagai akibat dari masih rendahnya til"gkat pendidikan, pengalaman, keterbiasaan dan pengisolasian per;m masy;:arakat. Hal ini juga disebabkan oleh kekurangmampuan birokrat pemerintah

dalam

melakukan

community

information

planning

system

(Tjokrowinoto, 2001 ). Yang didukung oleh pendapat Wi!aya (2007) menyatakan bahwa pengembangcm sistem transp;uansi informasi dan penilaian kinerja merupakan fondasi dasar pembangunar. sistem akuntabilitas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bukan hanya kepentingan individu dan golongan. Dengan melihat bahwa top down sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, sedangkan bottCJm up belum memungkinkan untuk diterapkan secara optimal, maka timbul dan berkembang paradigma baru yang kemudian dikenal dengan pembangunan partisipatif (participatory development) yaitu perpaduan antara bottom up dan top down,

dim~ma

pemerintah dan masyarakat bersama-

sama terlibat dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menikmati hasil pembangunan.

2.5.

Teori Elit

Secara etimologi elit berasal dari bahasa lnggris "eliten yang dalam Webster's New World Dictionary adalah "the group or part group selected or regarded as finest, best most powerful etc". Dalam bahasa latin dari kata •eligere"

yang berarti memilih. digunakan

pe~da

Bottomore (2006) menyat&kan bahwa elit mulanya

abad ketujuh belas untuk menggambarkan barang-barang

dengan kualitas sempurna, penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosia: vang unggul, misalnya unit-unit militer kelas

37

sati.l atau

tingkate~n

bangsawan yang tinggi. Etzioni dalam Keller (1995)

mengemukAkan elit adalah kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan. Pareto dalam Varma (1995) menyatake.n elit adalah mereka yang dapat menjangkau pusat kekuasaan dan merupakan

or~mg-orang

yang berhasil dan terbaik. Dan

mengklasifikasikan elit dalam 2 (dua) macam golongan yaitu : (1) Elit yang memerintah (Governing elite) dan (2) Elit yang tidak memerintah (Non-Governing elit9). Dari berbagai konsep tersebut dengan demikian elit merupakan kelompok

yang terdiri dari mereka yang berhasil menduduki kedudukan dominan dalam masyarakat, karena nilai yang mereka bentuk dan ciptakan mendapat penghargaan dalam masyarakat (Sumartono, 1996). Andrain dalam Mulul\ (2007) menyatakan secara normatif, tipologi elit lol
Kemampuan

menjalankan

kekuasaan

ditentukan

oleh

kemampuan

mengendalikan sumber dayD tertentu oleh pihak terte-ntu di mana sumber daya temebut dinilai berharga ole.h pihak yang lain. Terdapat lima jenis sumber daya yang memper:garuhi hubungan kekuasaen ini. Lima sumber daya ini pula yang membedakan jenis kekuasaan )'ang muncul dalam hubungan kekuasaan yang beilangsung. Sumber daya tersebut adalah sumber daya fisik, ekonomi, normatif, per'Sonal dan keahlian. K~i!!kltasaan

fisik muncu! jika ada kepemilikan sumber daya fisik oleh

salu pihak seperti senjata,

kemampu~n

olah kanuragan, dan paJukan. Pada

38

dasarnya, pih£-k yang l-ain patuh karena ada kekhawatiran cedera fisik yang dapat dialami bila tidak patuh. Kekuasaan ekonomi bertumpu pada penguasaan atas sumber daya material tertentu seperti kekayaan, pendapatan, hak mllik, teknologi, dan kontrol atas barang dan jasa. Suatu pihak yang berharap atau benJsnha memperoleh kekayaan dari pihak yang akan

p~tuh

memilik~

sumber daya ekonomi

kepada penguasa ekonomi tersebut. Kekuasaan normatif timbul bila

ada pihak yang dianggap memilik'

norm~-norma

tertentu dan sangat dihargai

oleh pihak lain. Norma terscbut misalnya moralitas, kebenaran, legitimasi, tradisi religius, dan sebagainya. Hubungan

kekue~saan

muncul bila suatu pihak

mengakui bahwa pihak lain memiliki hak normatif untuk mengatur perilakunya. Sernentara itu, kekuasaan per;onal bersumber pada karisma pribadi, daya tarik, persahabatar., kasih sayang, dan popularitas. Seseorang disebut di bawah kekuasaan pihak lain jika ia oorusaha mengidentifikasi dirinya dengan pihak lain tersebut. Kekuasaan keahlian bermula dari panguasaan terhadap berbagai sumber daya seperti informasi, pengetahuan, intelijensi, dan keahlian teknis. Hubungan kekua&aan muncul jika seseorang merasa bahwa pihak lain memiliki keahlian yang lebih tinggi, sarnentara orang ini membutuhkan keahlian tersebut. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh

Reform

Institute dalam

demokrasi lokal di berbagai daerah di Indonesia dalam Muluk (2007) terdapat lima kategori elit lokal yang dapat mempengaruhi pemerintahan daerah. Elit tersebut adalah pejabat pemenntal'l daerah yang berada di jajaran perangkat daerah, politikus partai yang menguasai DPRD, tokoh elit partai dan/atau organisasi sosial yang dominan berpengaruh dan pengusaha besar yang msnguasai hampir semua aset bisnis lokal, serta kalangan elit ekonomi politik pusat yang berkepentingan dengan daerah tersebut.

39

Soekanto dalam Kappi {1988) memberikan pengertian elit sebagai orang-orang yang dalam situasi sosial tertentu memasuki posisi tertinggi, dianggap mempunyai kekuasaan besar dan hak-hak istimewa, kadang diartikan sebagai golongan aristrokrat yang berkuat;a

kar~na

faktor-faktor keturunan,

seringkali juga diartikan sebagai posisi-posisi dalam struktur sosial yang relatif tinggi sehingga mereka menduduki posisi-posisi tersebut juga mempunyai kekuasaan yang· tinggi. lberamsyah dalam Wahyuningrum (1988) mengemukakan elit sebagai berikut:

1. Sudut pandang strukturai Pandangan ini menekankan pada kedudukan elit dalam struktur masyarakat. Kedudukan mereka berada pada lapisan atas struktur masyarakat yang menyebabkan mereka memegang posisi dan peran penting dalam aktifitas masyarakat, kedudukan ini dapat dicapai melalui : a. Prestasilusaha yang tinggi. b. Kedudukan sosial yang melekat (karena keturunan, prestasi atau kelahiran, tetap menempati elit pada lapisan atau struktur masyarakat). 2. Sudut pandang lembaga atau organisasi Dasar

pemikiran

dari

sudct

pandang

kelembagaan

adalah

bahwa

pembe;1tukan pengaruh dan peran elit adalah pada lembaga atau organlsasl tampat elit berada, artinya seseorang individu atau kelompok dapat menjadi kelomr-ok berpengaruh dan berperan karena ber&da pada suatu lembaga.

40

Pandangan ini didasarkan pemikiran bahwa kemampuan elit sebagai kelompok dalam masyarakat untuk membentuk atau menciptakan nilai-nilai yang diakul dan mendapat penghargaan tinggi dari masyarakatnya. Dari berbagai

pandang~m

tersebut, maka pengertian elit adalah sebagai

berikut: 1. Elit merupakan kelompok yang diunggulkan memiliki keunggulan dalam lingkungan masyarakatr.ya. 2. Em meru!Jakan kelompok yang memiliki nilai lebih yang dihargai oleh masyarakatnya dan menduduki posisi dominnn, mereka adalah orang pilihan karena memiliki keunggulan dalam bidangnya masing-masing. 3. Elit ada!ah golongan tekemuka dan terp&nc1ang yang berarti secara struktural merupakan sosok panutan, sosok pimpinar. dan &ktor yang menduduki posisi atas dalam masyarakatnya dan pranata-pranata

~osial

yang berarti memiliki

kekuasaan dan kewengan serta dapat menimbulkan kebijakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keberad~an

elit

didalam

masyarakat

pembaharu maupun sebagai panutan, dan dalam

pembangunan

adalah

sebagai

pe~1garuh

dibutuhkan

sebagai

agen

elit yang sangat diharapkan

st;mulator

dalam

melaksanakan

pembangunan (Koetjaraningrat; 1984). Pada umum;'lya elit lokal merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistgm sosial yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat bagi anggota-anggotanya karena dia dianggap sebagai

opinion leader. Namun demikian elit memerlukan tiga unsur agar dapat menjalankan perannya dengan baik, yakni : (1) wewenang atau authority, (2) kekuasaan atau power, (3) popularitas.

41

Menurut Kartodirejo (1981) melihat elit sebagai pemimpin didalam suatu m~syarakat

a.

tertentu dan dibagi kedalam tiga golongan, yakni :

Pemim~in

kharismatik, adalah orang yang dikaruniai bakat khusus dari Tuhan

untuk memimpin sekelompok manusia, sedangkan kelompok orang yang dipimpin merasa terikat kepadanya. b. Pemimpin tradisional, adalah pemimpin karena adanya warisan dari leluhumya, dan pelimpahan wewenang berjalan lewat saluran keturunan. c. Pemimpin formal atau

l~gal,

adalah orang yang mendapat pelimpahan

wewenang berdasarkan prcsedur pemilihan, pengangkatan yang diatur dalam hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Menurut Kartodirejo (1981) peran para elit sangat penting dalam kehidupan sosial, karena tidak jarang terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Elit berperan dalam proses rr.engontrol gejala-gejala sosial dengan pengakuan kepemimpinannya sebagai santralisasi usaha dan sebagai sentralisasi usaha dan sebagai titik polarisasi untuk kerja sama kelompok. Menurut Chee (1977) peranan elit merupakan seperangkat harapan dalam suatu interaksi antara seseorang yang menduduki suatu posisi dalam suatu kelompok dan orer.g-orang lain yang menduduki posisi yang saling berkaitan. Berbagai peranan eli{ dalam proses pembangunan, dapat dirumuskan sebagai pemikir, penginisiatif, perumus kebijakan dan perencana, pengarah dan pemgawas bagi masyarakatnya. Peranan elit sebagai pemikir, berwujud sebagai kegiatan pernikiran bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, baik secara fisik maupun mental spiritual.

Sedangkan peranan elit sebagai

penginisiatif, seperti mer.ciptakan gagasan baru, memberikan motifasi, baik

42

melalui keteladanan maupun usaha menciptakan iklim bagi terwujudnya perubahan ycmg dikehendaki. Selain itu peranan elit sebagai perumus kebijakan dan perencana dapat berupa menciptakan norma dan nilai yang mendasari dan mengatur perilaku sosial serta penciptaan lembaga-lembaga baru untuk menampung perubahan aspirasi masyarakat. Sehingga didalam pembangunan peranan elit di bidang perumusan kebijakan dan perencanaan lebih jelas wujudnya melalui kebijakan publik yang mengandung nilai dan norma yang rr.endasari dan mengatur perilaku masyarakat dalam pembangunan. Bottomore (2006) menyatakan keberhasilan peranan yang dimainkan elit, akan mendorong keberhasilan proses pembangunan, dimana keberhasilan tersebut ditentukan oleh kemampuan para elit dalam menimbulkan antusias dan dui
kemampuan

pemecahcm

masalah,

menghadapi

keadaan

kritis,

menghadapi ketidak tentuan dan ketidak stabilan, mobilisasi sumber-sumber, rnendorong inisiam dan belajar dari pengalaman. Sedangkan Thomas R. Dye dalam lslamy (2007) menjelaskan implikasi model elit-masa terhadap analisa kebijaksanaan sebagai berikut : Elitic;me mempunyai arti bahwa kebijaksanaan negara tidak begitu banyak

mencerminkan

keing:nan

rakyat

tetapi

keinginan

elit.

Hal

ini

menyebabk3;, perubahan dan pembaharuan terhadap kebijaksanaan negara berjalan lamh&t dan ditentukan olah penafsiran kembali nilai-nilai elit-elit tersebut. Kf:!bijaksanaan negara seringdiperbaiki tetapi jarang diubah. Dan perubahanperubahan itu terjadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik dan

~erubahan-perubahcm

itu dilakukan semata-mata untuk melindungi

43

sistem dan kedudukan elit. Kesejahteraan massa mungkin dan boleh jadi merupakan suatu unsur yang panting bagi elit dalam membuat keputusankeputusannya. Karena C.!litisme tidak berarti bahwa kebijaksanaan negara akan bertentangan dengan kesejahteraan massa, tetapi hanyalah berarti bahwa tanggung jawab kesejahteraan massa itu berada di tangan elit dan bukan pada massa. Di samping itu, elitisme memandang massa aebagaian besar pasif, &patis

dan

buta

informasi

tentang

kebijaksanaan

negara;

elit

banyak

mempengaruhi massa dan bukan &ebaliknya serta komunikasi be~alan dari atas ke bawah. Akibatnya adalah m3ssa sulit. menguasai elit, dan massa hanyalah benar-benar Memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan.

~.6.

2.6.1

Perencanaan Partlsipatif Perancanaan Pembangunan Partisipatif Seiring dengan perKembangan demokrasi, maka faktor keterlibatan

multi stakeholders dalam proses perencanaan semakin menguat. Tjokroamidjojo (1993) mengemukakan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan tergantung dengcm adanya keterlibatan aktif masyarakat. Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut lslamy (2001) karena adanya partisipasi masyarakat berarti : 1. Memberi kesempatan yang nyata kepada mereka untuk mempengaruhi pembuatan keputusan tentang masalah kehidupan yang mf'reka hadapi sehari-hari dan mempersempit jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat. 2. Memperluas peluang pendidikan politik bagi masyarakat sebagai landasan bagi pendidikan demokrasi, sehingga rakyat menjadi

44

terlatih dalam menyusun prioritas kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. 3. Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam menangani urusan-urusan publik akan memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal. Riyadi dan Bratakusu:na (2004) menyatakan bahwa pembangunan tennasuk kegiatan perencanaan seharusnya berangkat dari keinginan dan kemampuan masyarakat dan seyogyanya dimulai dengan menemukenali potensi dan kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima manfaat dan penanggung resiko pembangunan. Mengenai

pendidikan

kepada

masyarakat,

Conyers

(1994)

mengemukaka,, bahwa sangatiah penting dan diperlukan adanya komponen pendidikan

dalam

setiap bentuk perencanaan

pembangunan

partisipatif.

Masyarakat harus faham bagaimana sistem pengambilan keputusan bekerja, dan pilihan-pilihan apa saja yang ad::. bagi mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif. Pembangunan dengan melibatkan masyarakat ini tidak terlepas dari konsep Arnstein dalam Oetomo (1997) tentang tangga partisipasi warga negara yang dibagi dalam tiga tahap. Yang dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel2.2 Tangga Partlslpasi Warga Negara

A. Kei
Kontrol warga negara (Citizen Control) Kontrol warga yang dimaksud adalah bukan kewenangan tanpa kontrol (abso/ut power). Pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tahap akhir dimana publik memiliki kewenangan untuk memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sumber day2 publik.

45

II.

Delegesi kewenangan (Delegated Power) Pada tahap ini masyarakat sudah memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding penyelenggara nC!Qara. Contohnya adalah jumlah keanggotaan masyarakat yang lebih besar dalam dewan kota ataupun adanya hak veto bagi masyarakat dalam suatu dewan perencana. Tantangannya lagi-lagi adalah mewujudkan akuntabilltas dan menyedlakan sumber daya yang memadai bagi kelompok yang dimaksud. Ill. Kemitraan (Piaction) Kekuatan pada tahap ini sebenamya sudah terbagi secara relatif seimbang antara masyarakat dengan pemegangkekuasaan dan sudah terjadi kemitman diantara kedua belah pihak untuk membicarakan perencanacm dan pengembangan keputusan bersama misalnya melalui komite perencanaan, dewan kebijakan bersama dan lainnya. Sayangnya dalam tahap inisiatif dan komitmen baru timbul setelah adanya desakan publik yang kuat untuk menialankan proses yang partisipatif. 1-:-:-:---:::-------:--=--:-:---:-----=B. Semu (Tokenisme) .· · ··.· IV. Peredam (Piaction) Dalam tahap ini masyarakat sudah mulai memilih pengaruh terhadap keb1jakan. Namun sayang sifatnya masih belum genuine. Keberhasilan partisipasi pada tahap ini masih ditentukan oleh besar dan solidnya kekuatan masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya. Dalam tahap ini bentuk seperti !<eanggotaan masyarakat dalam dewan kota misalnya sudah dikenal. Namun sayangnya kac1ang-kadang jumlahnya tidak signifikan sehingga bila terjadi voting dalam pengambilan keputusan mereka dapat dikalahkan dengan mudah atau hanya sebagai penasehat, sedangkan pengambilan kebijakan tetap berada di pihak pemegang keku3saan. V. Kon~ultasi Dalam tahap ini sudah dilakukan konsultasi dan dengar pendapat mas~terakat terhadap kebijakan yang diambil, sayangnya belum diikuti dengan jaminan pendapat masyarakat akan dipertimbangkan didalam kebijal
46

. V!ll. Manipulaai Dalam bentuk ini biasanya partisipasi dimaksudkan untuk mendidik atau membon~un dukungan publik dengan memberikan kesan bahwa pengambil keputusan sudah partisipatif. Padahal keputusan tidak diambil berdasarkan masukan dari proses partlslpatlf. Dalam bentuk lnl blasanya yang digunakan adalah pola pembinaan, humas dan lainn a. Definisi perencanaan yang dipergunakan dolam studi ini mengacu pada konsep partisipasi yang pertama dari tangga partisipasi diatas, yakni kontrol warga negara (Citizen Control). Artinya

~etika

perencanaan dimaknai sebagai

proses menentukan kebijakan terbaik yang akan dilakukan di masa datang dengan berbasiskan pada

i~formasi,

maka keteriibatan publik dalam proses

dialog dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Perencanaan tidak lagi dipahami sebagai sebagai output berupa dokumen rencana, tetapi dalam perencanaan ada upaya pembcrdayaan rakyat dan proses komunikasi antara negara dengan rakyat. Didalam perencanaon tidak ada lagi dominasi negara atas rakyat, yang ada adalah ksseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan rakyat. Dalam setiap kebijakan pembangunan khususnya yong menyangkut dan berkena&n dengan kepentingan masyarakat, maka terdapat satu hal yang ha:-us diperhatikan dan sama sekali tidak boleh dilewatkan yaitu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan !<arena masyarakat saat ini tidak boleh lagi dianggap sebagai ob~tek pembangu~1an tetapi harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat harus didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

47

Oetomo {1997) mengungkapkan masyarakat diharapkan mampu m&njalankan perannya dalam perancanaan, untuk hal : a.

Pemberian masukan dolam penentuan arah pembangunan;

b.

Mengidentifikasikan berbagai potensi ctan masalah pembangunan;

c.

Pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang;

d.

Pemberian inforrr.asi. saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan;

e.

Pengajuan keberatan terhadap rancangan pembangunan;

f.

Ke~a

g.

Bantuan tanaga ahii.

Conyers

sama dalam penelitian dan pengembangan;

{1994)

momperkuat kesimpulan

mengungkapkan te~tang

beberapa

pandangan

untuk

pentingnya partisipasi masyarakat dalam

perencanaan perr.bangunan, yaitu terdapat tiga alasan pokok mengapa pa~isipasi

masya,·akat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan:

Perlama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat paling efektif

guna memperoleh informasi mengenai l
pembangunan

jika

merasa

dilibatkan

dalam

proses

persiapan

dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek yang bersangkutan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa bantuan dan dukungan dari rnasyarakat setempat sangat sulit didapatkan jika mereka tidak diikutsertakan sejak awal. Kotiga, tumbuh rJan berkembangnya anggapan bahwa keterlibatan

masyarakat

d~lam

proses l)erencanaan pembangunan adalah merupakan suatu

48

hak demokrasi bagi masyarakat. Masyarakat merasa mempunyai untuk ikut urun rerr.bug dalam mt:1entukan ;enis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah merP.ka se1diri. Lebih lanjut Abe (2002) mengemukakan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yaitu : a. Terhindar dari peluang mempe~elas

te~adinya

manipulasi. Keterlibatan rakyat akan

apa yang se:betulnya dikehendaki masyarakat;

b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka

~~~ng

terlibat akan semakin baik;

c. Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat. Di sisi lain peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memerlukan beberApa prasyarat antara lain dalam bentuk kesiapan dEJri masyarakat. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu pmses yang lebih baik. Narnun jika tidak dilakukan serangkaian upaya untuk mengembangkan pendidilt'.an politik, maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti, bahkan bisa jadi malah menjadi sumber masalah. Jadi, perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu pendekatan perencanaan yang tujuannya berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sadangkan prosesnya meiibatkan peran serta secara langsung atau tidak langsung segenap elemen

~asyarakat.

Tujuan dan cara hams dipandang

sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan masyarakat, yang bila dirumuskan cJengan tanpa melibatkan masyar akat, ma!
49

be~uang

untuk mengangkat yang tersimpan di bawah permukaan dan

menggalinya secara seksama serta merumuskannya dengan tepat agar tidak menyimpang dAri npa yang diinginkan masyarakat. Tjokroamidjojo (1993) menyatakan bahwa untuk menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prai<.ondisi untuk mentre.sformasikan kapasitas kesadaran dan ketrampilan masyarakat sehingga bisa keluar dari tradisi diam, aoatis, pasrah dan cenderung menyembunyikan maksud di bawah permukaan. Selama hal ini tidak

te~adi,

maka partisipasi hanya akan terlihat

sebagai formalitas sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi.

2.6.2

Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif

Model-model perencanaan sebagaimana terungkap pada bagian sebelumnya pada garis besamya mengabaikan posisi masyarakat sebagai pihak yang seharusnya memiliki kedaulatan. Pengabaian posisi masyarakEJt ini bertentangan dengan konsep pemberdayaan (empowerement) yang seharusnya adalah bagian dari proses dan deflnisi pembangunan itu sendiri. Dalam pandangan

Bryant

dan

White

(1989)

bahwa

mengelola

peran

serta

{pemberdayaan) r,ukanlah semata-mata melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan

~tc.u

dalam evaluasi proyek belaka. Dalam peran serta tersirat

makna dan i:1tegritas keseluruhnn proyek itu. Peran serta merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain; peran serta berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat; peran serta adalah

50

kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan pihak-pihak lain untuk suat.u kegiatan. Salah satu kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada level pemerintah di bawahnya maupun masyarakat pada umumnya masih kurang. Semasa Orde Baru warna sentralistis sangat kuat sehingga berdampak pada lemahnya inovasi lolml yang seharusnya lebih memahami potensi lokal. Belajar dari kegagalan ini selanjutnya mendorong pemerintah dan sejumlah aktor non negara lainnya untuk menciptakan sistem pemcrintahan yang lebih desentralistis. Kelebihan dari sistem ini adalah lebih mampu mendekatkan diri pada persoalan dan kebutuhan yar.g dihadapi masyarakat dan pemerintah lokal itu sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan dan kebutuhannya, lebih dari itu mereka diberi hak untuk ikut memutuskan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk daerahnya. Desentralisasi dal&m pengertian ini bukan hanya pelirnpahan kewenangan antar level pemerintah, tetapi pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakRt. Pemaknaan desentralisasi seperti ini diperlukan karena perencanaan partisipatif tidak

a~(an

be~alan

selama pengambilan

keputusan sepenuhnya masih dipegang oleh pemeriratah. Tentu saja harus bisa dibedakan

s~cara

jelas kewenangan yang memang menjadi tugas pemerintah

dan kewenangan yang menjac1i arena publik. Prosds

perencanaan

sesungguhnya

adalah

perpaduan

antara

kebenaran ilmu pengetahuan yang menjadi landasan berpikir dengan kekuasaan ya11g

menjaC.:i landasan legitimasi politik.

Kondisi ini bisa menciptakan

ketegangan diantara keduanya yang antara lain terlihat dari manajemen proses perencanaan

yang

berkepanjangan

dengan struktur kelembagaan

yang

51

terlampau rurr.it. lni adalah harga yang memang harus dibayar untuk mendomokrasikan perencar.aan, tetapi masyarakat bahkan aparat dan politisi kadang menjad! tldak sabar t9rhaljap OLitput dan outcome perencanaan. Terjadi intervensi di luar proses perencanaan formal yang mendistorsi perencanaan yang dianggap sudah demokratis tersebut. Atas dasar itu, perencanaan partisipatif rert:J memiliki prinsip organisasi dan manajemen yang efisien dan produktif,

tetap

dengan

memperhitungk&n

nilai·nilai

demokratis

dalam

perencanaan. Prinsi~

lain yang patut diperhatikan adalah adanya jaringan kerja

kebijakan (policy network). Policy network ini merupakan pola hubungan diantara aktor-aktor ygng terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konsep ini interdependensi adalah kata kunci yang harus dipahami. Aktor-aktor saling

berinterdependensi karena mereka tidak akan mampu mencapai tujuannya tanpa melibatkan sumberdaya yang dimiliki aktor lain. lnterdepedensi didasarkan pada distribusi sumber daya diantara aktor-aktor tersebut, tujuan yang dicapai dan persepsi mereka terhadap ketergantungan sumber daya. lnformasi, tujuan dan sumberdaya saling dipertukarkan dalam interaksi. Oleh karena proses interaksi sering berulang, maka proses pelembagaan akan terjadi, muncul penyamaan persepsi dan aturan interaksi berkembang dan ditetapkan secara resmi. Konsep

diatas

transparansi yakni

tentang

keterbuka~n

policy

network,

membutuhkan

prinsip

diantara para aktor untuk secara jujur

mengungkap segala informasi dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam proses perencanaan. Transparansi juga diperlukan pada tahap pengambilan keputusan karena pada tahap ini harus ads kejelasan argumen terhadap pemilihan altematif kebijakan dengan berbagai macam implikasinya. Dengan kata lain, transparansi

52

adalah persoalan membangun kepercayaan diantara pihak-pihak yang terlibat daiam proses perencanaan. Abe

{2002),

untuk

mangorganisasikan

model

ini

{perencanaan

partisipatif) perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni : 1. Dalam perencanaan bersama ra!<:yat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipa::;tikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan s~lii1g beke~a sama. Sebab yang hendak disusun adalah rencana aksi bersama, dengan demikian sejak awal pcrlu mempunyai dukungan nyata, saling percaya dibutuhkan agar dalam proses bisa be~alan dengan jujur dan terbuka, tidak merupakan ajang saiasat. 2. Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi keduduka. Hal ini dimaksudkan untuk membangun suatu suasana dan kondisi setara. Tujuan dasaranya adalah agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan. 3. Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat {mereka peserta perumusan) bi&a menyepak:ati ha::;il yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi secara tidak sehat mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasi1kan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil. 4 Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada dusta dan kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi. Hal yang dipentingkan dalam soal ini adalah agar yang diungkapkan benar-b9nar sesuatu yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hasil rekayasa. 5. Berproses dengan berdasarkan falda, dengan sendirinya menuntut cara berpikir yang obyektif. Maksud dari berpikir yang obyektif adalah agar para peserta b;sa berproses dengan menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah dalam menggl.inakan pijakan. 6. Prinsip partisipasi hanya akan terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat yakni berfokus pada masalah-masalah masyarakat. Jika perencanaan dilal
53

pemberdayaan (empowerement); (2) mengenal adanya desentralisasi sesuai fungsi kewenangan masing-masing; (3) diselenggarakan melalui organisasi dan ma11ajemen perencanaan yang efisien dan produktif; (4) menjamln proses membangun networking berlangsung efektif; (5) mengakui transparansi. Sedangkan dalam pelaksanaan proses perencanaan partisipatif harus mcmperhatikan prinsip sebagai berikut : (1) antar peserta harus saling percaya, sa.ling mengenal dan saling

beke~a

sama; (2) tiap peserta berkedudukan sama

dalam forum; (3) tiap peserta bisa menyepakati hasil yang diperoleh; (4) hasil keputusan tidak didasarkan c:ltas dusta dan kebohongan; (5) proses berdasarkan fakta dan beJ"!)ikir yang obyektif; (6) berfokus pada masalah-masalah kehidupan keseharian (masalah lokal).

2.6.3

Musyawarah Perent:anaan Pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musref"bang) adalah salah

satu kegiatan

~ahunan

yang dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia. Kegiatan

ini mempunyai tujuan untuk merumuskan usulan program kegiatan yang akan menjadi pedoman sebagai dasar

be~alannya

!<egiatan pemerintah daerah dalam

periode tertentu, yaitu jangka panjang, menengah dan pendek. Melalui surat edaran

be~ama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara PPN/Kepala

Bappenas Nemer: 0008/M.PPN/01/2007/050/264AISJ menjelaskan tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka pcmjang (RPJP/0), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/0) dan rencana

ke~a

pemerintah (RKP/0). Setiap proses penyusunan dokumen rencana

pembangunan tersebut memerh.:kan koordinasi antar instansi pemerintah dan

54

panisipasi seluruh pelaku oembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan

Muluk

(2007)

menjelaskan

bahwa

Musyawarah

Perancanaar. Pembangunan (Musrenbang) pada dasamya adolah mekanisme perencanaan pembangunan yar.g bersifat bottCJm up. Dengan mekanisme ini diharapkan

adanya

keterlibatan

masyaraltat

sejak

awal

dalam

proses

pembangunan. Musrenbang ini dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat kelurahan/desa, kota/kabupatan, propinsi sampai nasional. Berfungsi sebagai wadah silaturahmi antar masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, ant3ra masyarakat dengan stakehoders pembangunan lainnya. Menurut Surat Edaran Bersama diatas Musrenbang diperinci dalam suatu jadwal, yaitu : pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP/0 diselenggarakan sesuai jadwal sabagai berikut : 1. Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari; 2. Musrenbang

kecamatan

dilaksanakan

pada

bulan

Pebruari

sebelum musrenbang kabupaten/kota;

3. Musrenbang kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Maret; 4. Rapat koordinasi pusat (Rakorpus) RKP tahun 2008 dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari; 5. Musrenbang propinsi dilaksanakan pada bulan April setelah penyelenggaraan

musrenbang

kabupaten/kota

dan

penyelenggaraan Rakorpus RKP; 6. Musrenbang nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April, setelah penyelenggaraan Musrenbang provinsi.

55

2.6.4

Jebakan Partisipasi dan Strategi Penguatan Partisipasi Menurut Ida (2002) dalam implementasinya di lapangan, konscp

pa1tisipasi selalu mengarah pada multi tafsir, karena seringkali bias dengan kepentingan tiapa yang mendifinisikan, mengartikan, menafsirkan atau ingin menggunakan istilah partisipasi. Namun apabila mengkaji konsep pembangunan b'9rpusat rr.anusia, partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam pembangunan adalah proses partisipasi masyarakat sccara aktif. Dalam menentukan suatu perencanaan pembangunan itu partisipatif atau tidak, hendaknya tidak terjebak dalam mengortikan partisipasi itu sendiri. Eko (2005) menjelaskan mengenai jebakan-jebakan partisipasi, yaitu : Pertama, partisipasi sebagai mobilisasi. Kalau

butuh dukungan (fisik atau material)

pemerintah biasanya menggunakan pendekatan mobilisasi dengan paksaan dan ek~ploitasi

yang dianggap kesuksesan suatu program. Kedua, partisipasi

dipahami sebagai bentuk dukungan masyarakat. Pemerintah dan parlemen yakin bal1wa merelfa memiliki mandat dari rakyat untuk memiliki kewenangan membuat kebijakan yang mengikat :11asyarakat. Dukungan terlladap kebijakan yang dipaksakan rJianggap sebagai partisipasi. Ketig11, partisipasi dipahami dan dipraktikkan

sebagai

bentuk

sosialisasi

kebijakan

pemerintah

kepada

masyarakat. Keempat, partisipasi dipahami dalam pengertian nominal yakni menjatuhkan

pilihan

(vote),

bukan

dalam

pengertian

substantif

yaknl

menyampaikan suara (voice). Kelima, partisipasi cenderung dipahami dalam kerangka formal prosedural. Kalau ada pemilihan lembaga perwakilan dianggap sudah ada partisipasi. Keenam, jebakan tirani partisipasi, yang didasarkan para pejuang masyarakat yang

rnempe~uangkan

partisipasi dengan didasarkan

ketidakpercayaan pada pemerintah dan parlemen. Cara pandang ini cenderung

56

kor.frontatif antara warga pembelajaran

~an

dengan

pemerintah

dan

menjauhkan

proses

trust build!ng.

Gaventa dan Valderama (2001) mengidentifikasi beberapa hambatan yang muncul terhadap partisipasi warga pada pemerintah lokal. Pertama, relasi

kekuasaan. Kedua, tingkat organisasi warga, kebanyakan organisasi warga yang mampu meng-counter relasi

~ekuasaan

adalah yang memiliki hubungan dengan

organisasi sosial di tingkat antar rumput dan gerakan sosial yang efektif. Ketiga, keterampilan partisipasi. Keempat, tidak adanya tekanan yang pemerintah dalam penguatan

parti~ipasi

kue~t

dari

termasuk ketersediaan kerangka

kebijakan yang dapat mendorong partisipasi. KelimEJ, tingka1 partisipasi yang masih rendah, publik masih belum terlibat penuh dalam pengambilan keputusan. Kecnam, srJmber pendanaan yang kurang memadai. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Gave:nta dan Valderama (2001) menawarkan beberapa strategi dan pendekatan, yaitu : perencanaan pa;-tisipatif yang dapat mempangaruhi keputusan pemerintah terhadap prioritas pembangunan, rr.embangun '<esadaran mel31ui pendidikan kewargaan untuk berpartisipasi

dalam

pro~es

pembangunan

dan

pelatihan

bagi

pejabat

pemerintah untuk terlibat dalam proses partisipasi warga dan memiliki kcmampuan mengelola partisipasi warga. Partisipasi dalam merumuskan sasaran-sasaran fundamental serta dC~Iam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan memberdayakan stakeholders

den meningkatkan rasa memiliki. Semua itu membantu kelancaran pelaksanaan pmyek yang efektif, pemantauan kegiatan yang jujur, dan hasil-hasil yang berkelanjutan.

Sehingga

model

pemberdayaan

yang

diperlukan

dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan aspek kelembagaan dengan

57

memberikan ruang partisipas1, tingkat keterwakilan, kerangka kebijakan, manfaat partisipasi, kapasitas warga dalam pendekatan partisipatif dan akses informasi.

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


BAB Ill METODE PENELITIAN

3.1 Jenls Penelltlan Berdasarkan pennasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran tentang proses perencanaan pembangu11an partisipatif, peran elit dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Lamongan dan kendala-ke~dala

yang menghambat proses perencanaan pembangunan daerah

khususnya dengan model perencanaan partisipatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan k6hidupan dalam kasus-kasus terbatas, bersifat kasuistik, namun mendalam dan total atau menyeluruh. Untuk memahami pendekatan penelitian kualitatif, Bogdan & Taylor dalam Moleong (2005), mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

d~kriptif

berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan periluku yang dapat diamati. Makna yang terkandung dalam pendekatan kualitatif ini ditunjukkan melalui implementasi di lapangan

dengan

melaklikan

pengamatan terhadap

suatu

gejala,

baik

pengamatan la•1gsung melalui informasi mal!pun dengan mempelajari data-data untuk dapat menjawab pertanyaan. Dengan menggunakan metode kuolitatif ini, peneliti berharap mampu menggambarkan atau mendiskripsikan dan mambahas secara mendalam bagaimana

pelaksanaan

perer1canaan

partisipatif

dalam

perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka penulis mf9nggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

59

Z.2. Fokus Penelltian Penetapan fokus peneHtian perlu dilakukan se:Jelum peneliti terjun ke l'=lpangan. i-ial lnl dlmaksudkan untuk membatasl obyek kajlan agar penelltl tldak terjebak pada banyak atau melimpahnya aata di lapangan dan untuk menghindarkan dari data yar.g tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2005), fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan, meskipun suatu data menarik tetapi karena

tida~

relevan,

maka tidak perlu dimasukkan dalam data yang dikumpulkan. Fokus penelitian kualitatif masih dapet beorkembang sesuai sifatnya yang masih 'emergent" (tentative), seiring dengan jJerkembangan masalah yang ditemukan di lokasi penelitian. Dengan dasar pemahaman diatas, maka fokus penelitian di dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamaan Deket, Kabupaten Lamongan, meliputi : a.

Proses perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamaan Deket, Kabupaten Lamongan

b.

Kemampuan

perencanaan

pembangunan

dalam

mengakomodasi

aspirasi masyarakat 2. Peran elit dalam perencanaan pembangunan Desa Sidorejo, Kecamaan Deket, Kabupaten Lamongan. 3. Kendala-kendala dalam proGes perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

60

3.3.

Lokasi dan Situs Penelltian

3.~.1.

Lokasl Penelltian

Moleono (2005) m'!nyatakan untuk menentukan lokasi penelitian pertu dipertimbangkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih lokasi penelitian dl Kabupate., Lamongan, Kecamatan Deket, Desa Sidorejo untuk dilakukan penelitian secara lebih mendalam dengan tehnik indepth-interview dan observasi berdasarkan pertmbangan sebagai berikut . 1.

Kabupaten Lamongan merupakan daerah otonom yang mempunyai Peraturan

Daerah tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan

Pem:Jctngunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan PembAngunan (Musrenbang). 2.

Desa Sidorejo merupakan desa pada wilayah Kecamatan Deket yang usulannya

banyak

diakomodir

dalam

Musyawarah

Perencanaan

Pemh.Jngunan Kecamatan. 3.

Kecamatan Deket merupakan salah satu k«!Carnatan yang usulannya banyak dlakomodir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Ks.bu~ten.

61

3.3.2.

Situs Penelitlan Yar 1g dimaksud dElngan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti

melakukan ;>enelltlan dengan mengkajl adanya fenomena yang ada. Dalam rangka penalitian ini peneliti menjadikan Balai Desa Sidorejo, Kantor LPM Desa Sidorejo, K~ntor Kecamatan Deket, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daer-dh, Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagai situs penelitian.

3.4. 3.4.1.

Sumber dan Jenl& Daia Sumber Data Yang menjaui

dokumen

s~rta

s~mber

data dalam penelitian ini adalah informan,

tempat dan peristiwa. lnforman yaitu orang-orang yang nantinya

secara akth' memberikan infonnasi tentang situasi dan kondisi latar belakang serta permasalahan penelitian. Penentuan informan ini awalnya dipilih secara senagaja yaitu dipilih orang-orang yang dianggap tahu tentang permasalahan penelitian ini, selanjutnya secara Snow Ball sampai mencapai tingkat saturated (tingkat kejenuhan/tidak ditemukan lagi informasi yang berbeda). Setelah memasuki lapangan penelitian, peneliti menghubungi informan tertentu untuk meminta keterangan padanya, kemudian akan terus berkembang ke informan yang lainnya yang tertkait dengan fokus penelitian sampai diperoleh data dan informasi yang lengkap dan menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini, antara lain : Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan, Camat Deket, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lamongan, Bapak Usman (Ketua Ousun Keset), Bapak Wrwit (Ketua

62

Dusun Bakalan), bapak Sukamto dan Bambang (tokoh masyarakat), Kepala Desa Sidorejo, Bapak Suladjim HS (anggota LPM), Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Deket, t<epala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lamongan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya KabL•paten Lamonga11. Penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang bersumber dari dokumen sebagai sumber data, sifatnya hanya melengkapi data utama, yaitu dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data ini terdiri dari : Surat Edaran 83rsama Menteri Negara Perencanaan Nasional rfan

Pembangunan/Kepala Menteri Dalam

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan

050/264A/SJ, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cars Pelaksanaan

Penyusun::~n

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Kabupaten Lamongan, Hasil Musrenbang Desa Sidorejo Tahun 2008, Hasil Musrenbang Kecamatan Dekat Tahun 2008, Hasil Musrenbang Kabupaten Lamongan Tahun 2008.

3.4.2.

Jenls Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini terdlri dari dua jenls data, yaitu: a. Data Primer Data primer peneliti peroleh dari pengumpulan data secara langsung melalul wawan:ara dengan para informan yang mengetahui informasi tentang

63

permasalahau penelitian, memiliki data dan bersedia memberikan data yang berlmitan se;rta ada relevansinya dengan fokus penolitian. b. Data SeKunder Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini yang peneliti peroleh dari dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.5.

lnstrumen Penelitian Dalam

penelitian

dengan

mem~rgunakan

pendekatan

kualitatif,

penelitian diarahkan pada pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada ptmeliti sendiri sabagai pengumpul data. Sedangkan instrumen penunjangnya adalah pedoman wawancara yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak

di~jukan

lapangan yang

pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian, catatan

dipergun~kan

untuk

m~ncatat

apa yang dilihat, di alami dan

dipikirkan dalam rangka IJ8nQLlmpulan data di lapangan, alat tulis menulis untuk membantu pencatatan hal-ttal penting di lapangan, alat perekam suara dan gambar untuk merekam hasil wawancara dan latar penelitian.

3.6.

Teknlk Pengumpulan Da1a Dslam penelitian kualitatif, peneliti sendiri ya11g menjadi instrumen

utama yang terjun ke lapangan dan berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan tidak berstruktur. Untuk memudahkan pengumpulan data, maka peneliti menggunaj(an alat bantu berupa catatan lapangan, tape recorder, kamera dan

64

pedoman wawancara. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data meliputi tiga kegiatan sebagai berikut. 1. Proses memasuki lokasi penelitian (getting in) Pada tahap ini peneliti memasuki lokasi dcngan membawa ijin penelitian dan mengadakan

pendek~an

terhadap subyek penelitian untuk menjelaskan

rencana dan maksud kedatangan peneliti dan berusaha untuk membuat hubungan yang lebih akrab sambil mendengarkan infonnasi dari mereka sehingga dapet mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan sumber data. Peneliti berusaha untuk berperilaku sopan, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata. Pada tahap ini yang paling diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat dengan baik diterima. 2. Ketika berada di lokasi (getting a!ong) Peneliti mejalin interaksi personal yang lebih mendalam dan harmonis dengan sumber infonnasi untuk memperoleh data-data yang relevan. Kegiatan personal interaktif ini juga untuk lebih menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas terhadap peneliti. Komunikasi interpersonal yang persuasif juga dilakukan terutamet untuk memperoleh informasi yang bersifat sensitif, misalnya penilaian infonnan terhadap suatu kebijakan atau makna-makna yangtersembunyi. 3. Mengumpulkan data (logging the data) Oalam tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan fokus pada terapan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Melalui wawancara mendalam peneliti dapat memperoleh dan men~ungkapkan

infonnasi

yang

didAsarkan

pada

pengalaman

dan

65

pengetahuan infonnan yang eksplisit maupun implisit, tennasuk opinlnya terkait masalah penelitian. Untuk memperoleh infonnasi dan opini yang tajam dan mendalam

~neliti

menciptakan suasana wawancara yang

infonnal, spontan dan alamiah, dimana infonnan diposisikan sebagai pemecah masalah. Dalam hal ini wawancara dikondisikan berjalan tidak terstruktur, namun tetap dalam kE'!rangka fokus penelitian dan wawancara ini mempunyai sifat 'open-ended' atau berujung terbuka, yaitu jawaban tidak terbatas hanya pada satu tanggapan. Dalam hal ini peneliti dapat bertanya pada ;nfonnan utama ticlak hanya tentang suatu peristiwa tetapi .iuga pendapatnya sendiri tentang peristiwa tersebut. Disamping itu peneliti juga me'llinta infonnan untuk mengemukakan pengertiannya sendiri tentang suatu peristiwa yang 1-:emudian dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk menda~kan

keterangan atau

~umber

bukti dalam kasus tersebut.

Teknik dokumentasi bermanfaat untuk memperoleh data dalam bentuk doku.r.en atau catatan yang terkait dengfm konsep kebijakan, implementasi dan dnmpak yang muncul di lokasi penelitian. Teknik observasi dilakukan dengan memperhatikan kenyataan bahwa peneliti bukan merupakan kelompok yanR diamati maka peranan yang dapat dilakui
infonn~si

yang tersirat, guna lebih memahami implementasi dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Aktivitas observasi t.ersebut dilaksanakan tanpa

66

melakukan intervensf atau memberikan stimulus terhadap kegiatan atau peristi\w yang ber1angsung.

3.7.

Anallsls Da1a Analisis data adaiRh prosea mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam

po~.

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis

ke~a

seperti yang diSRrankan oleh data

(Moleong, 2005). Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatlf, analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data juga bisa dilihat dari berbagai perspektif, secara mekanis maka dalam analisis ~ilakukan: a. Perubahan angka dan catatan hasil

pen~umpulan

data menjadi informasi

yang mudah dipahami. b. lnterprestasi atas berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas atau inferensi ke

popula~i

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

Miles dan Hubennan (1992) mengatakan dalam analisis kualitatif, data dapat dikumpulkan dalam aneka macam cara {observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biaaanya "diproses" sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, biasanya disusun ke dalam teks yang diper1uas. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang dikemukakan Miles dan nuberman. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang bersamaan

yaitu:

reduksi

data,

penyajian

data

te~adi

dan

secara

penariken

67

kesimpulanAterif.kasi. Adapun

langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai

berikut (Miles dan Hutennan, 1992) 1. Reduksi data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pad& penyedArhanaan, pengabstrakan dan transfonnasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya dan disusun secara sistematis sehingga mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang

lebih tajam tentang

pengamatan, juga mempennudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepadn

~spe:<-aspek

tertentu, hal ini dilakukan secare

terus menerus selama penelitian berlangsung. 2. Penyajian data (display data) Penyajian data merupakan sekumpulan infonnasi tersusun yang memberi ken,ungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dispay atau penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data-data yang diperoleh dan laporan-laporan lapangan, diusahakan dibuat delam bentuk matriks, gmfik, kerangka kerja (network) dan peta (chart).

68

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi Dari pennulaan pengumpulan data, seorang penganalisis data mulai mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konflgurasl-konflgurasl yang mungkin, slur sabab akibat dan proposisi. Data yong diperoleh sej3k awal senantiasa harus dibuat kesimpulan. Kesimpt.:lan awal masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya d.ata dan infonnasi, melalui proses verifikasi secara terus menerus maka akan dipe,-.,leh kesimpulan yang bersifat •groundecr. Jadi kesimpulan harus

div~rifikasi

selame penelitian berlangsung. Dalam hal

ini per.elitian kualitatif merupakan upaya borlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi gambaran

kebema~ilan

secara berurutan sebagai

rangkaian kegiatan anAiisis yang saling susul menyusul. Gambar :>.1 Anallsla Data lnteraktlf

Sumber: Miles dan Huberman diterjemahkan Rohldl (1992)

69

~.8.

Keahsahan Da1a s~tiap

penelitian mP.fllerlukan adanya transfer untuk melihat derajat

kepercayaan atau kebenaran hasll penelltia11nya. 031am penelltlan kualltattf standard ;tu disebut ke&bsahan data. menetapkan

keabsahan

data

Menurut Moleong (2005) untuk

diperlukan

tP.knik

pemeriksaan.

Teknik

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kritgria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (credibility) Derajat kepercayaan merujuk pada kepercayaan pembaca dan persetujuan pa:1is:pan (responden) penelitian terhadap hasil temuan. Untuk memenuhi standar tersebut dalam penelitiar, ini digunalcan teknik triangul&si dan peer

debriefing. Triangulasi dioperasionalisasikan dalam bentuk triangulasi sumber data yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen, membandingkan pemyataan informan didepan umum dengan pemyataan informan secara pribadi dan membandingkan perspektif informan yang berbeda Jatar belakang mengenai suatu isu. Teknik peer debriefing dioperasionalisasikan dengan cara melibatkan sejawat peneliti yang tidak ikut meneliii untuk membicarakan atau memberi kritik terhadap proses dan hasil penelitian, sehingget bi3a diperoleh masukkan atas kelemahan yang te~adi

dari penelitian yang dilakukan, dalam bentuk diskusi informal,

seminar hasil penelitian dan bimbingan teknis.

70

2. Keteralihan (transferability) Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pads kesamaan antara konteks pengiriman dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian ernpiris delam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk manyediakan data deskriptif secukupnya. Data itu antara lain berupa catatan

lapangan,

pelalcsanaan

dan

petunjuk teknis hasil

pelaksanaan,

wawancara

dengan

laporan

kegiatan

stakeholders

dengan

berpedoman pads instrumen penelitian, wawancara dan observasi. Untuk kep~'1uan

itu peneliti mengulang pengecekan data untuk menjamin

kelengkapan data penelitian sehingga proses analisisnya akan di dukung oleh data yang langkap dan akurat. 3. Ketergantungan (dependability) Ketercantungan dapat c.Jicapai dengan kepastian, yaitu dengan terus mens;konsultasikan

ke~da

pembimbing, sehingga setahap demi setahap

konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan dikonsultasikan dengan pemblmbing. Setelah penelitian dianggap benar oleh pembimbing maka ditemukan perternuan baik formal (seminar hasil penelitian) maupun informal dengan

ternan-ternan

gu~a

mernperoleh

masukan

untuk

menambah kebenaran hasil penelitian. 4. Kepastian (comfirmsbility) Yang dimaksud dengan kepastian yaitu obyektifrtas. Di sini pemastian bahwa sesuatu obyektif pads penelitian kualitatif menekankan pads data sehingga dengan bantuan pembiml'ing untuk memastikan bahwa hasll

71

penP.Iitian ini berdasarkan dari data dan pembimbing berupaya menelaah hasil kegiatan peneliti dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan keab3ahan data apakah dilakukan dengan memadai atau tidak. Untuk maksud tersebut maka dilapangan

dengan

penelitian ini guna obyektifitas.

~nulis

terus mengkonsultasikan data temuan

pembimbing

mendapat~
selama

berlangsungnya

konsultasi

arahan dan menjamin keabsahan dan

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1

Gambatan Umum Kabupaten Lamongan

4.1. ~ .1 Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa nmur yang terletak di pantai utara laut j2wa dengan posisi di antara 122°4'4" sampai dengan 122°33'12" bujur timur dan antara 6°51'54 sampai 8

dengan 7o23'6" lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,80 Km 2 atau ± 3,78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dari luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 km 2 yang potensial dimanfaatkan untuk lahan pertanian sekitar seluas 127.783 Ha (70,48 %), terdiri dari lahan sawah seluas 65.572 ha, lahan tegalan 17.934 ha can lahan pekarangan 10.816 ha. Dari luas laha11 tersebut s•Jdah termasuk lahan sawah tambak seluas sekitar 3. 539 ha. Secara geografis, Kabupaten Lamongan berbatasan dengan pantai uta;-a laut jawa di dua kecama.tan paling utara yaitu Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran dengan total panjang garis pantai ± 35 Km, sedangkan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain adalah sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang sedangkan sebelah barat berbatasan der,gan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Secara administratif wilayal1 Kabupaten Lamongan dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1

72

berikut ini.

Tabel4.1 Luaa dan Bataa Wllayah Kecamatan dl Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Batll Wllayah

Lu11Wllayah Kecamatan

01

Sukorame

02

Bluluk

03 I Ngimbang 04 I Sarrbang 05

Manl\4l

06

Kerrbangbahu

07

Sugio

OS

Kedungpring

09

Modo

10

Babat

11

Pucuk

12

Sukodadi

f---

13

Lamongan

14

Tikung

15

Sarirajo

-16

Deket

-

Lauten (Km2)

54,15 114,33 195,44 93,07 63,84 91,29 84,43 n,8o 62,95 44,84 52,32 40,38 52,99 47,39 50,u5 40,52 41,47

Bam

Selatan

Tlmur

Utara Bluluk

Kab. Jorrbang

Kab. Jorrbang

Kab. Bojonegoro

12,88

Modo

Ngirrbag

Sukorame

Kab. Bojonegoro

14,72

Bluluk,Modo

Sarrbeng

Kab. Jorrbang

Kab. Bojonegoro

21,39

Sugio

Mantup

Kab. Jorrbang

Nglrrbag

27,96

Kembangbahu

Kab. Gresik

Kab. Mojokerto

Sarrbeng

19,29

Lamongan

Tkung

Mantup

Sugio

15,98

Suodadi

Lamongan

Kerrbangbahu

Kedungpmg

19,11

Babat

Sugio

Nglrrbang

Modo

18,38

Babat

Kedungpring

Ngirnbang

Suorame

17,64

Kab. T~an

Pucuk

Modo

Kab. Bojonegoro

15,87

Sekaran

Sukodadi

Sugio

Babat

13,39

!<arangge.1eng

Turi

Kembangbahu

Pucuk

14,47

Turi, Deket

Dake~

Tikung

Turi,Sugio

12,71

Lamongan

S&rirejo

Mantup

Kernbangbahu

14,56

Dekat

Kab. Gresik

Kab. Gresik

Tlkung

13,77

Karangbinangun

Kab. Greaik

Tikung, Lamonga

Tikung, Turl

14,15

Karangbinangun

Kab. Gresik

Deket

Karangbinangun

12,73

Tikung

17

Glagah

18

Karangbinangun

52,88

-

Kab. Gl'el;k

Kab. Gresik

Glagah

Kalltengah

14,54

19

Turi

58,69

SakAra'l

Lamongan

Lamongan

Pucuk

15,32

20

Kalitengah

43,35

Kab. Gresik

Karangbinargun

Turi

Kararweeneg

13,17

21

Karanggeneng

51,32

Laren

Kalitengah

Sukodadi, Pucuk

Sakaran, Maduran

14,33

22

Sekaran

49,65

Maduran

Karanggeneng

Pucuk

BaegawanSolo

14,09

23

Maduran

30,15

Lare.1

Sekal'lln

Sekaran

Babat

10,98

24

Laren

96,00

Brondong

Solokuro

Maduran

Brondong, Lnren

19,60

25

Solo!\uro

101,02

Paciran

Paciran

Laren

Brondong, l...aren

20,10

Paciran

47,89

-

LautJawa

Greaik

Solokuro

Brondong

13,84

Brondong

74,59

6.28

LautJawa

Paciran

Laren

Kab.T~n

17,27

-·

-

Dal'ltln (Km2)

Panjang Garis Betas (Km)

26 27

1

Sumber : Bagian Pemerintahal" Setda Kabupaten Lamongan yang dimuat dalam Profit Daereh Kabupaten Lamongan Tahun 2007

73

Dari Tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas adalah Kecamatan Sambeng dengan wilayah seluas 195.44 Km 2 diikuti dengan Kecamatan Ngimbang seluas 114,33 km 2 , sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Maduran dengan luas 30,15 Km 2 . Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan terbagi dalam 464 desa, 12 kelurahan, 1.486 dusun, 9 lingkungan, 6.843 RT dan 1.199 RW I RK. Adapun kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Glagah dengan 29 desa diikuti Kecarnatan Kedungpring dengan 23 desa, sedangkan Kocamatan dengan jumlah dese terkecil adalah Kecamatan Bluluk, Sukorame, Sa~rejo

dan Brondong masing-masing dengan 9 desa, selengkapnya dapat

dilihat pada tal:.el 4.2 beriku ini. Tabel4.2 ~•umlah Desa, Kelurahan, Dusun, Llngkungan RW/RK dan RT di Kabupaten Lamongan Tahun 2007

Kecamatan

01 -02

03 04 05 06 07 08 09 1-· 10 11 12 13 14 ~

Bluluk Sukorame NgimLang Sambe'1g Mantup Kembangbahu Sugio Ke:fungpring Modo Babm Pucuk Sukoc1adi Lamongan Tikung

Desa (buah)

Kelurahan (buah)

9 9 19 22 15 18 21

-

23

17 21 17 20 12 13

-

-

2

-

8

-

Jumlah Dusur. Ungkugan (buah) (buah)

41 38 76 86 72

76 87 74 76 54 32 78 46 68

-

-

7

-

-

RT

RWlRK

114 165 314 340 276 355 369 391 273 398 271 320 257 251

23

143 117 100

-

-

127

99

92

74

Jumlah Kecamatan

1-15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Sarl~eJ<.~

Dcket Glagr~h

Karanybinangun Turi Kalite.1gah Karanggeneng Sekaran Maduran Laren Sclokuro Paciran Brondong

Des a {bualtl_

9

17 29 21 19 20 18 21 17 20 10 16 9 464

Kelurahan (buah)

-

Dusun (ouah)

32

-

55

-

89 71 53 43 3!i 29 30 37 12 71 25 1486

-

-

-

-

1 1 12

Ungkugan jl)_ualtl_

-

-

-

-

2

RT

RWIRK

173 205 233 191 248 202 187 228 137 169 178 355 243

46

87

109 B1 64 54

-

57 1199

Jumlah 9 6843 Surnber : Bag1an Pemermtahan Setda Kabupaten Lamongan yang d1muat dalam Profit DaP.rah Kabupaten Lamongan Tahun 2007

Wilayah daratan Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 - 25 m dari permukaan air laut seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian 25 - 100 m dari permukaan air laut seluas 4,15 %, dengan panjang garis pantai 47 krn. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, sehingga secara garis besar dapat dibadakan menjadi 3 (tiga) karakteristik, yaitu : 1.

Bagian tengah selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur dan membentang dari Kecamatan Kedungpring, Sabat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu;

2.

Bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan tingkat kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran

75

dan Solokuro; 3.

Bagian tengah utara merupakan daerah bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir yRng meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah;

4.1.1.2 Kondisi Kependudukan Penduduk kabupaten Lamongan pada tahun 2006 sebanyak 1.390.053 jiwa yang terdiri dari 694.143 jiwa (49,94%) laki-laki dan 695.910 jiwa (50,06%) perempuan dan tersebar pada 27 kecamatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamln dan Raslo Jenls Kelamln di Kabupaten Lamongan Tahun 2007

-

j I

Kecamatan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

~6

rr

Bluluk Sukorame Ngimbang Sambeng Mantup Kembangbahu Su~io

Kedungpring Modo Babat Puc~;k

Sukodadi Lamongan Tikurg Sarirejo Deket Glagah

Lakl-lakl 11.454 10.976 23.039 25.662 22.894 26.198 32.003 31.984 25.li'3 44.384 26.790 28.167 33.045 21.'140 12.705 22.984 23.720

Perempuan 11.674 10.875 22.854 25.597 22.974 25.983 32.151 32.127 25.589 44.300 26.831 28.640 33.653 21.127 12.668 22.921 23.610

Jumlah I

23.128 21.851 45.893 51.259 45.868 52.181 64.154 64.111 51.362 88.684 53.621 56.80i 66.698 42.267 25.373 45.905 47.330

Raslo 98,12 100,93 100,81 100,25 99,65 100,83 99,54 - 99,55 - 100,72 100,19 99,85 98,35 98,19 100,06 100,29 100,27 100,47

76

r

Kecamotan 18

!..akl-laki

Perempuan

Jumlah

Raslo

100,15 43.765 21.866 99,92 53.239 26.630 Turi 19 99,21 36.612 18.379 Kalltengah 20 98,62 47.928 24.131 Karanggeneng 21 100,12 55.678 27.82:S Sekar~n 22 99,60 43.832 21.960 Maduran 23 99,14 54.603 27.420 Laren 24 100,87 45.938 22.870 Solokuro 25 100,09 90.914 45.437 Paciran 45.~n 26 198,36 71.052 35.820 Broroong 35.232 27 9t_75 1.390.053 695.910 Jumlnh ..61'4.143 Sumber : Kantor Catatan S1pll dan Kepandudukan Kabupaten Lamongan yang d1muat dalam Lamongan Dal::~m Angka Tahun 2007 f--

Ka~ar .gbinangun

21.699 26.609 18.233 23.797 27.855 21.872 27.183 23.068

Beidasarkan tabel 4.3 di atas dapat dHihat bahwa wilayah yang memiliki jumlah pendutluk terbesar adalah Kecamatan Paciran yaitu 90.914 jiwa yang terdiri dari 45.477 jiwa laki-laki aan 45.437 jiwa perempuan. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Sukorame yaitu

21.851 jiwa yang terdiri dari 10.976 jiwa laki-laki dan 10.875 jiwa perempuan. Apabila d;bandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan yang sebesar 1.812,8 km 2 , maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 766,8 jiwa/ km~. Kecamatan yang yang rnempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah

Kecamatan Paciran yaitu

1.898,4 jiwa/ km 2 dan yang terendah adalah

Kecamatan Sambeng yaitu 262,3 jiwa/ km 2 . Selanjutnya dapat dilihat pada tabel

4.4 berikut ini.

Tabel4.4 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Menu rut Kecamatan dl Kabupaten Lamongan Tahun 2007

01 02

Kecamatan

Luas

Penduduk

Persebaran

Kepadatan

Bluluk

54,15 41,47

23.128 21.051

1,66 1,57

427,1 526,9

Sukllrame

77

Kecamatan

1-

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ngimbang Sami>eng Mantup Kembangbahu Sugio Kedungpring Modo Babat Pucuk Sukorladi

Luas 114,33 195,44 93,07 63,84 91,29 84,43 77,80 62,95 44,84 52,32 40,38 52,99 47,39 50,05 40,52 52,138 58,69 43,35 51,32 49,65 30,15 96,00 101,02 47,89 74,59 ..1.812 80

Penduduk

Pel'3ebaran

Kepadatan

45.89S 51.259 45.868 52.181 64.154 64.111 51.362 88.6e4 53.621 56.807 66.698 42.267 25.373 45.905 47.330 43.765 53.239 36.612 47.9213 55.678 43.832 54.603 45.938 90.914 71.052 1.390.053

3,30 3,69 3,30 3,75 4,62 4,61 3,69 6,38 3,86 4,09 4,80 3,04 1,83 3,30 3,40 3,15 3,83 2,63 3,45 4,01 2,86 3,88 3,40 6,10 6,10 100 00

401,4 262,3 492,8 817,4 702,7 759,3 660,2 1.408,8 1.195,8 1.805,8 1.651,8 797,6 535,4 917,2 1.168,1 827,6 907,1 844,6 933,9 1.121,4 1.453,8 568,8 454,7 1898,4 952,6 7668

Lamongan Tikung Sarirejo Deket Glagah Karangbinangun Turi Kalitengah Karanggeneng Sekaran Maduran Laren Solokuro Paciran Brondong Jumlah Sumber : Kantor Catatan S1p1l dan Kependudukan Kabupaten Lamongan yang d1muat dalam Lamongan Dalam Angka Tahun 2007

Pendidikan

merupakan faktor penting

dalam

menunjang

proses

perencanaan pembangunan daerah. Tingkat pendidikan penduduk sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memahami tentang perencanaan pembangunan. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

78

Tabel4.5 Jumlah Penduduk Menu rut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2007

No -

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah 432.733 594.535 203.778 134.141 14.255 10.611

Jenjang Pendidikan T!dak/Belum Tamat SD SD SMP SMA Akademi/Diploma Sa~an~ascasa~ana

..

·-

Sumber : Drnas Pendrdrkan dan Ke::>udayaan Kabupaten Lamongan yang drmuat dalam Lamongan Dalam Angka Tahun 2007

Pembangunan penduduk Kabupaten Lamongan yang dilihat dengan menggunakan

indi~ator

te~adi

dapat

pembangunan manusia (IPM) selama 3

(tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. Tabel4.6 Perkembangan lndeks Pembangunan Manusla di Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2007

-

Tahun

IHH (lndeks Harapan Hidup)

IP (lndeks Pendidikan)

2005 2006 2007

70,05 70,37 70,83

70,66 70,02 71,42

ppp (Paritas Daya Beli)

55,70 56,61 5f,15

IPM (lndeks Pembangunan Man usia)

..., Sumber : BP"' yang drmuat dalam Lamongan Dalam Angka Tahun 2007

65,99 66,06 66,95

79

4.1.1.3 Keadaan Ekonomi lnformasi

perkembangan

perekonomian

sangat diperlukan

untuk

m\!nyusun perencanaan dan melakuken evaluasi pembangunan. Salah satu data stsrtistil< yang c'liperlukan untuk kegiatan perencanaan evaluasi ekonomi makro adalah ProdLAk Domestik Regi,nal Brute (PDRB). Dengan tersedianya data Produk Domestik Regional Brute (PDRB}, starategi dan kebijakan pembangunan pcrekonomian yang telah diambil dapat dievaluasi. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berl(ala yang dapat digunakan se.bagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angl
Harga Berl&ku Pendapatan PDRB Per Kapita (Juta (Rupiah) Rupiah)

Harga Konstan PDRB

Pertumbuhan

Pendapatan Per Kapita

(Juta Rupiah)

(%)

(Rupiah)

~2006 3.989.167,67 3.883. 701,78 5,08 2.919.919,18 5.305.87~.90 2007 6.016.135, 78 4.501.369,10 4.092.914,89 5,39 3.062.384,44 '::-Sumber : BPS yang dimuat dalarn Lamongan Dalam Angka Tahun 2007

80

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

atas dasar harga berlaku

Kabupaten pada tahun 2007 mencapai Rp. 6.016.135.780.000,00, sebagian besar dari nilai tP-rsebut berasal dari sektor pertanian sebesar 39,37 %. Pendapatan per kapita atas harga berlaku pada tahun 2007 mencapai Rp. 4.092.914,89, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 5,39 % dari tahun

2006. Kemudian dari perbandingan nilai (PDRB)

untuk

harga

konstan

pada

Produk Domestik Regional Bruto tahun

2006

sebesar

Rp.

3.883.701.780.000,00 dengan tahun 2007 sebesar 4.092.914.890.000,00, mal
2007 sebesar 5,39 %. Dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha, maka PDRB Kabupaten Lamongan masih didominasi sektor Pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa serta industri pengolahan. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Distribl.mi Prosentase Tahun

~ORB

Tabel4.8 Kabupa.ten Lamongan Tahun 2008-2007 Harga Ber1aku

Harga Konstan

2006 2007 2006 1. Pcrtanian 41,07 39,37 44,66 ?.. Pertambangan &Penggalian 0,28 0,28 0,20 5,40 5,42 3. lndustri Pengolahan 5,16 1,43 1,24 1,39 4. Listrik, Ge1s &Air Bersih 3,73 !>. Bangunan/Konstruksi 3,61 3,36 1-. 31,71 28,16 6. Pcrdagangar., Hotel &Restoran 29,93 1,83 1,83 1,64 7. Pengangkutan &Komunikasi 3,77 3,55 3,65 8. Keuangan, Persewaan &Jasa Perusahaan 13,03 12,63 11,67 9. Jasa-jasa Sumber : BPS yang d1muat dalam Lamongan Dalam Angka Tahun 2007

2007 43,09 0,20 5,61 1,23 3,33 29,48 1,64 3,84 11,56

81

4.1.2

~roses Perencanaan Pernbangunan Daerah di Kabupaten Lamongan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah memberikan pengaruh yang cukup mendasar dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Diantaranya, dengan diberlakukannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan serta berubahnya nomenklatur Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RAPETADA) menjadi Rencana Ke~a Pemerintah Daerah (RKPD) yang me.·upakan rencana pembangLman tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD). Ruang lingkup perancanaan berdasarkan UU Nom or 25 Tahun 2004 baik nasional maupun daerah disajikan pada tabel4.9 berikut ini. Tabel4.9 Ruang Llngkup Perencanaan Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004

Naslonal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJF Naslonal} R~ncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Naslonal} Rancana Strategis Kementerian!Ler.lbaga !Renstra KL} Rencana KeDa Pemerintah (RKP} Rencana Ke~a Kementerian/Lembaga (Renja I
Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah} Rencana ?embangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daera~} Rencana Strategls Satuan Ke~a Perangkat Daerah (Renstra SKPD} Rencar.a KeDa Pemerintah Daerah (RKPD} Rencana Ke~a Satuan Ke~a Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Sumber : Bappeda Kabupaten Lamongan

Berdasarkan

uraian

pada

tabel

4.9

diatas

dokumen-dokumen

perencanaan tersebut di Kabupaten Lamongan telah tersusun. Dokumen

82

perencanaan yang disusun dalam Musrenbar.g tahun 2008 adalah RKPD dan Renja SKPD tahun anggaran 2009. Gambar 4.1 berikut ini disajikan alur perencanaan dan penganggaran berdasarkan UU

Nomor 25 Tahun

2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) da'1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Gambar4.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Renstra KL

Pedom1~~ RPJP

..

RPJM

Pedoma

oslonal

~

Naslonal

I niMrfUifllro

Dlacu

RPJP Daerah

Pedoma

Pedom1

OIICU

Dllablr

.

Renja KL

Pedtm• I

i

I I

RKP

Ped~ma

f

I

RKA KL

Rinclan APBD

~

i

RAPBN

APBN

Pemerlntah Pusat

r

I Dlttmlkln mtlalul MUSRENBANG

RPJM Daerah Pemerln"!ah Dtlerah

Pedoma

Renstra SKPD

RKA Rlnclan SKPD ,_ __... APBD

.r~---~luuSPPN ~---~~~~---t[uUKN r-1---+llt Sumber : Bahan Sosialisasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005

Keterangan Gambar : RPJP RPJM RKP KL SKPD RKA-KL RKA-SKPD

Rencana Penrbangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Kerja Pemerintah Kementeric:nll.embaga Satuan Kerja Perangkat De~erah Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

83

Dari gambar 4.1

diata~

dapat dijelaskan bahwa alur perencanaan

pembangunan dan penganggaran di daerah adalah sebagai berikut : Pemerintah Daerah menyusun RPJPD, RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD. RP.JMD dijabarkan menjadi RKPD yang disusun berdasarkan hasil Musrenbang. RP.JMD juga menjadi pedomi:in bagi penyusunan Renstra SKPD, berdasarkan pada Renstra SKPD perangkat daerah menyusun Rencana penyusunan Rencana

Ke~a

Ke~a

SKPD. Dalam

SKPD perangkat daerah mengacu pada RKPD.

Ge:.mbar 4.1 menunjukkan keterkaitan &lur perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah dimana RPJP Nasional menjadi acuan dalam menyusun RPJP Daerah. Sedangkan RPJM Nasional dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun RPJM Daerah. RPJM Daerah dijabarkan dalam RKPD yang dis~rasikan

dengan RKP (Nasional) melalui Musrenbang Nasional. Sedangkan

ahli penganggaran APBD dan APBN m&lalui proses perencanaan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasi\:>nal (SPPN).

Sistem

penganggarannya

berdasarkan Undang-Undany Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di Kabupaten Lamongan mekanisme perencanaan pembangunan di:ierah dapat dilihat pada gam bar 4.2 berikut ini.

84

Gambar4.2 Mekanisme Perencanaan

, • VISI , M!i>l 8# '• PROGRAM KD RENSTRA

7

.,--

ROGRAM SKPD RP.IM NASIONP~ ~/&LINTAS SKPD R?JM PROPIN

~

-RPJM DAERAH

S~PD ~

(Aknir Maret)

h

.....-A

RENJA SKPD

(TI?.p tahun ada

Z s;

c

ulanMei)~~D

KUAPBD Mendagrl)

(PertE:nrtahan Juni dlba

KUAPBD s dg DPRD)

~

PPAS (Mirggu k£dua Juli)

(J•Jii $kala

P~as U. Wajib & Pilihan

c..

~

'OTA KESEPAKATAN

~edoman PE>ny R

KPD RAPBD

RKA

"--"f~~tt hsl Tim Angg. BKB membuat NK ~ ~ PERDA APB

~ ...... DPA

~

~ ~

............

ulan Nopember) PENJAI3APBO

ATAN PEMBANGUNAN 4...._

9

RKA

~

DPA

"----

Sumber : Bappeda Kabupaten Lamongan 2008 Semenjak tahun 2005 perencanaan pembangunan daerah dirasa lebih baiK daripada tahun sebelumnya karena telah mengacu pada rencana kerja (working plan) sehingga rencana lebih realistis karena didalamnya menyangkut input melalui proses musyawarah dan dapat diketahui output dan outcomenya.

Sedangkan perencanaan era otonomi daerah, usulan berupa daftar usulan yang ticlak

terbata~.

Perbedaan antara perencanaan pembangunan dahulu (sebelum

era otonomi daerah) dan perencanaan pembangunan setelah tahun 2005 adalah perencanaan pembangunan daerah saat sekarang lebih menekankan pada proses musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan kebijakan pembangunan (menentukan priori\as pembangunan), secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel

85

4.1 0 berikut ini. Tabel4.10 Pe•'bedaan Perencanaan Pembangunan Sebelum dan Sesudah Otonoml Daerah ,..---·

Sebelum Otcmoml Daerah

No

Setelah Otonoml Daerah

Pelaksanaan melaui Musrenbang yang Pelaksanaan melaui rapat koordinasi menekankan pada musyawarah pe!llbangunan. Berdasa'kan rcncana kerja (Working plan) : Berupa daftar usulan •Shopping Lisr a. Input (anggaran, tenaga ke~a). R. Usulan sebanyak-banyaknya. 2. b. Kegiatan (proses). b. Usulan seindah-indahnya. c. Output/Outcome. c. Tidak terbatas. (Rencana Hasilnya RKPD (Rencana Ke~a Perangkat . Hasilnya berupa Ra;>etada 3. 1 Pembangunan Tahunan DaerAh) 1 Daerah) .. "--=Sumber : Bahen Sosralrsasr ter.tang Srstem Perencanaan Pembangunan Nasronal Tahun

1.

2005 Oalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah ada 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan daerah, yaitu : 1. pendckatan politik, 2. pertdekatan teknokratik, 3. pendekatan partisipatif, 4.

pendekatan

atas-bawah,

5.

pendekatan

bawah-atas.

Perencanaan

pembangunan dengan pende!
pendekatan teknokratik dilai<sanakan dengan menggunakan metoda dan

kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan ke~a yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini BAPPEDA

(Badan

Perencanaan

Pembangunan

Oaerah).

Perencanaan

pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkapentingan terhadap pembangunan (stakeholder). Pelibatan mereka adc:ilah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan

pendek3tan

atas-bawah

dan

bawah-atas

dalam

86

perencanaan dilaksanakan menu rut jenjang pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah selama ini telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan adanya perubahan peraturan perundangan yang mengatumya. Berkenaan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan, Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan mengemukakan bahwa : "Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lamongar. saat ini adalah perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai komponen yang terkait dengan pemba.1gunan daerah (stalceholders), disamping itu pemerintah daerah juga memberikan acuan dasar untuk perencanaan agar tidak menyimpang dari dokumen perencanaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah sehingga perencanaan dapat terarah. Untuk pelal!.sanaannya proses perencanaan pembangunan daerah dimulai secara bertahap dari tingkat desa lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tingkat kecamatan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan til'lgkat kabupaten lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)." (Wawancara tang gal 14 April 2008) Selanjutnya Camat Deket mengemukakan : "Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan menggunakan pendeKatan model perencanaan pembangunan partisipatif yaitu perencanaan yang rnelibatkan masyarakat yang dilak~anakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten." (Wawancara tanggal 22 Ap1il 2008) Prosedur top-down dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten LaMongan tetap d!laksanakan, sehingga perencanaan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tidak menyimpang dan terarah kepada apa yang telah ditetapkan mclalui RPJP Dae!"ah dan RPJM Daerah. Sedangkan prosedur

bottom-up berasal dari penggalian aspirasi oleh masyarakat atau lapisan bawah dengan melihat permasalahan yang dihadapi untuk dapat diatasi dengan suatu kegiatan. Prosedur top-down dan bottom-up digabunglcan melalui pendekatan

87

partisipatif yang dikembangkan melalui forum P~rnbangunan di~etujui

Musyawarah Perencanaan

(Musrenbang) sehingga akan diperoleh titik temu yang dapat

oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemerintah daerah dan masyarakat.

Penerapan pt=mdekatan p&rtisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat mengakomodasi asp;rasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 (RKPD tahun 2009) yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan dan pedoman pe:nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pernerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara

be~enjang,

mulai dari tingkat

desa (Musrenbang Desa), tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan tingkat kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Kaitannya dengan pelaksanaan m~srenbang

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten

Lamongan mer.gemukakan : "Dasa,. hukum pelaksanaan Musrenbang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Lamongan adalah Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pem~angunan/KeJJala Badan Perencanaan. Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/2o4A/SJ, secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tats Cars Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan. n (Wawancara tanggal 16 April 2008). Waktu pelaksanaan Musrenbang baik pada tingkat desa, kecamatan dan kabupatE\n telah dijadwalkan dalam surat edaran tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lamongan mengemukakan :

88

"Jadwal pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Lamongan mengacu paaa Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepal~ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264AISJ, yaitu untuk pelaksanaan Muarenbang Deaa dilaksanakan pada bulan Januari, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari, Forum SKPD Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret dan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret." (Wawancara tanggal 16 April 2008). Gambar4.3 Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

r"

••••...,.

M:..srenbang Puaat (April)

==~~

~-

I

Renja KIL

"" ............................

Irt_lk~ ~\"4~' 1

Muarenbang t Prop.

---+

Pasca

_.

1

p~~{~~~~~l) -+ ............

. Renja SKPD

Forum SKPD Prop. (Maret)

· ·· ··· · .. , ·· RKPtel)

..... ...,.

(April)

RKPD (Mel)

t

Renja RKPD (Mel)

t ,...--_,. Muarenbang Kablkota (Maret)

-+ Pasca Musrenbang -

RKPD (Mei)

Kab/Kota (April)

~'

t

Forum SKPD ••~ ...... Renja SKPD : (~ril) "" Kab/Kota (Peb-Maret) Musrenbans; K"!c (Pebruarl)

. . . . . . -.., . . ,. . . J

j

' · Mtiarelibang Oeia/l(el (JanuariJ

Sumber

:SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M. PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ

Berdasarkan

gambar

4.3

diatas,

apabila

jadwal

pelaksanaan

Musrenbana dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dapat terpenuhi pada bulan Maret, maka RKPD sebagai perwujudan dari partisipasi masyarakat dapat disusun pada bulan Mei. Sehingga ada keinginan dari pemerintah untuk

89

mengatur perencanaan dari tingkat desa sampai pusat menjadi lebih baik terutama waktu pelaksanaannya sehingga lebih memudahkan sinkronisasi antara kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.

4.1.2.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan

Musyawarah


Perencanaan

Pembangunan

{Musrenbang)

Kabupaten L&mongan, Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tah~.man

stakeholders desa/kslurahan

(pihak yang

berkepentingan

untuk

mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran bsrjkutnya). Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan re:1cana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, rer.cana tahun

be~alan

kine~a

implementasi

serta masukan dari nara sumber dan peserta yang

menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang per1u diketahui peserta Musrenbang untuk proses

pengC~~mbilan

keputusan hasil Musrenbang. Peserta adalah pihak yang

memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang

disepaka~i

bersama.

Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagaiberikut: 1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.

90

2. Menetapkar'l prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dan APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.

3. Menetapk&n prioritas kegjatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan. Dalam

pelaksanaan

musrenbang

·desa/kelurahan,

Pemerintah

Kabupaten L3mongan telah mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan yang dikirimkan kepada seluruh camat di Kabupaten l_amongan guna diteruskan kepada kepala desa/lurah di wilayah yang bersa.1gkutan. Musrenbang desa/kelurahan untuk tahun anggaran 2008 di Kabupaten Lamongan diselenggarakan pada bulan Januari 2008. Mengenai pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan ini Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Bar:-peda Kabupaten Lamongan mengungkapkan : "Musrcanbang desa/kelurahan di Kabupaten Lamongen guna merencanakan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2009 dilaksan£1kan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencan~an Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264AISJ dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan jadwal pada surat edaran dan Perda tersebut musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Lamongan dilak~anakan pada bulan Januari 2008." (Wawancara tanggal ·16 April 2008) Mengenai waktu dan tempat pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa/kelurahan untuk mengaturnya, dengan

catatan

dilaksanakannya

dilaksanakan

pada

musrenbang

desa/kelurahan,

melaksanakan musyawarah di tingkat

bulan

du~un/RW

Januari

2008.

masyarakat

Sebelum biasanya

guna menyusun rencana

91

kegiatan

pemb~ngunan

di lingl
tersebut nanti:1ya akan dijadikan sebagai masukan yang akan diusulkan dalam forum musrenbang desa/kelurahan. Desa

Sidorejo

Ke:amatan

Deket

melaksanakan

musrenbang

desa/kelurahan mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun atau Rukun Warga (RW). Di Desa Sidorejo terdapat 5 (lima) RW dan semuanya melaksanakan musrenbang. Namun motivasi pelaksanaan musrenbang ini berbeda-beda, seperti yang diungkapkan Bapak Usman (Ketua Dusun Keset) berikut ini. "Awal Januari kemarin kita melaksanakan musrenbang di tempat saya. Kita melaksanakan musrenbang karena ada perintah dari bapak kepala desa, katanya disuruh pak camat dan beliau berdua katanya juga mau menghadiri musrenbang tersebut. Akhirnya saya ngundang warga untuk m&laksanakan musrenbang tetapi kenyataannya yang hadir hanya bapak kepala desa sc::ja." (Wawancara tanggal28 April2008) Sedangkan di Dusun Bakalan tidak melaksanakan musrenbang secara formal tetapi dilaksanakan bersamaan dcngan acara tasyakuran bapak kepala dusun, seperti yang diungkapkan Bapak Wiwit (Ketua Dusun Bakalan) berikut ini. "Bulan Januari bapak kepala desa menyuruh supaya dusun kami mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan dan bapak kepala desa akan menghadiri acara tersebut. Biar biayanya ngirit acara tersebut kami adakan bersamaan dengan acara tasyakuran saya yaitu setelah acara tasyakuran selesai kami lakukan musyawarah." (Wawancara tanggal 28 April 2008) Motivasi

individu

masyarakat

dalam

mengikuti

musyawarah

perencanaan pem::>angunan juga berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan bapak Suk&mto barikut ini.

92

"Saya ikut acara musyawarah perencanaan pembangunan lc.arena diundang bapak kepala dusun, masak sudah diundang bapak kepala dusun kok tidak datang. Sebenamya saya juga tidak punya usulan untuk disampaikan pada acara tersebut sebab seperti tahun kemarin desa sudah punya draft usulan sendlri untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa." (Wawancara tanggal 30 April 2008) Sedangkan yang diungkapka'l bapak Bambang seperti berikut ini. "Niat saya sebenamya ikut acara tasyakuran yang diadakan pak kepala dusun tetapi setelah acara kok disuruh jangan pulang dulu karena acara dilanjutkan untuk musyawarah perencanaan pembangunan. Ya says ikut saja, tetapi dalam acara itu saya cuman mendengarkan saja. Biar perangkat desa dan bapak-bapak yang lainnya yang merencanakan pembangunan desa." (Wawancara tanggal30 April2008) Dese Sidorejo Kecamatan Deket memang melaksanakan musrenbang desa tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah menyediakan draft rencar:a

kegiatan

pembangunan

desa.

Berkaitan

dengan

pelaksanaan

musrenbang desa Kepala Desa Sidorejo mengungkapkan: "Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kami (pemerintah desa) telah ml3mbuat draft rencana pembangunan tahur;an desa hasil rembugan antara perangkat desa, BPD dan para kepala dusun sebelumnya agar dalam pelaksanaannya dapat fokus, tetapi peserta juga dapat mengusulkan rencana kegiatan. Semua itu ditujukan agar dalam musyawarah perencanaan j)ernbangunan desa tersebut masyarakat tinggal membahas sedikit dan menyetujuinya. Selanjutnya usulan-usulan tersebut disusun mana yang diutamakan." (Wawancara tar 1ggal 30 April 2008) Di D~sa Sidorejo Kecamatan Deket dalam pelaksanaan musrenbang desa penjaringan aspirasi masyarakat dimuiQi dari tingkat Rukun Warga (RW), tetapi dalam pembuatan keputusan dan pembuatan skala prioritas masih didominasi oleh orang-orang tertentu. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Suladjim HS (anggota LPM) yang mengungkapkan :

93

"Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa aparat. desa sudah membuat usulan yang dlbaglkan kepada seluruh peserta musyawarah. Tetapi usulan mereka juga tidak bertentangan dengcm aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarekat desa juga." (Wawancara tanggal 30 April 2008) Kelua;·an yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Deket adalah : 1.

Priorita~

kegiatan yang dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa (ADD),

swadaya murni masyarakat dan atau sumbangan lain yang syah. 2. Prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten. 3. Daftar na:na anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan. Berkaitan

dengan

pelaksanaan

musyawarah

perencanaan

pembangunan desa, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lamongan mengungkapkan: "Kegiatan musyawarah p9rencanaan pembangunan desa secara kesei'Jruhan pada akhir Januari 2008 telah dilaksanakan dengan lancar dan baik. Memang ada beberapa desa yang tidak melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun sebagian besar desa di Kabupaten Lamongan telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Desa yang tidak melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa biasanya menyusun RPTD berasal dari kegiatan yang tercantum dalam RPJMDes. Sepanjang mereka tetap menyusun RPTD sebagai bahan usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan pemerintah desa bertanggung jawab terhadap usulannya, hal tersebut masih dapat kami maklumi." (Wawancara tanggal 16 April 2008)

94

4.1 .2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 ten!ang Tata Cara Penyusunan Pe!aksanaan

Musyawarah


Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Kabupaten Lamongan, Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari de~a/kelurahan

serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan

tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Drterah kabupaten pada tE4hun berikutnya. Yang dimaksud stakeholders kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengata&i parmasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Sedangkan SI
dan

menyepakati

hasil-hasil

Musrenbang

dari

tingkat

Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah

k~camatan

yang bersangkutan.

95

2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan. 3. Melakukan klasifikasi atas

priorite~s

sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan

kegiatan pembangunan kecarnatan

Ke~a

Perangkat Daerah Kabupaten.

Setelah pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, usulan dari deRa ditampung dan dibahas untuk mendapatkan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan yang bersangkutan. Hasil dari musrenbang kecamatan adalah daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK). Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lamongan

tE:Iah

mengeluark~n

surat

edaran

tentang

petunjuk

teknis

pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dikirimkan kepada seluruh camat di Kabupaten Lamongan. Musrenbang kecamatan untuk tahun anggaran 2008 di Kabupaten Lamongan diselenggarakan pada bulan Pebruari 2008. Mengenai peiRksanaan musrenbang kecamatan ini Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lamongan mengungkapkan: "Musrenbang kecamatan di Kabupaten Lamongan guna merencanakan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2009 dilaksanakan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan jadwal pada surat edaran dan Perda tersebut musrenbang desa/kelurahan di Kabupaten Lamongan

96

dilaksanakan pada bulan Pebruari 2008." (Wawancara tanggal 16 April 2008) Hal ini didukung oleh pemyataan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Dcket yang mengungkapkan : "Pelak::;anaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Deket sudah mengikuti pedoman yang ada yaitu petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang diberikan oleh Bappeda ke kecamatan. Perencanaan pembangunan yang dikembangkan lewat forum Musrenbang ini dinilai dapat mengakomodasi usulan masyarakat." (Wawancara tanggal6 Mei2008) Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Deket, masyarakat desa sudah banyak yang dilibatkan. Partisipasi masyarakat desa da!am

hal

ini didelegasikan

kepada tokoh

dan

perangkat desa yang

bersangkutan. Dari dokumen hasil Musrenbang Kecamatan Deket unsur-unsur peserta yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan adalah sebagai berikut : 1. Tingkat desa, meliputi : Kepala Desa, ketua/anggota BPD, ketua/anggota LPMD. 2. Tingkat kecamatan, meliputi : Muspika, dinas/instansi sektor kecamatan. 3. Tingkat kabupaten, melipu1i : unsur dari Bappeda, unsur dari Bappemas dan unsur dari bagis.n administrasi pembangungan Setda Kabupaten. Mekanisme atau proses palaksanaan musrenbang kecamatan hampir ::;ama dengan musrenbang desa/kelurahan. Dalam musrenbang kecamatan, peserta bermusyawarah untuk menentukan usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Deket, berikut ini:

97

"Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dilaksanakan untuk menginventarisasi usulan dari seluruh desa dan masukan dari dinas/instansillembaga tingkat kecamatan. Setelah itu dilakukan pembahasan untuk menentukan skala prioritas dalam RPTK yang nantinya akan dijadikan sebagai usulan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten." (Wawancara tanggal 6 Mei2008) Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan pihak kecamatan telah menyediakan draft rencana kegiatan pembangunan kecamatan. Berkait&n dengan

pelaksanaan

musrenbang

kecamatan,

Kepala

Seksi

Ekonomi

Pembangunan Kecamatan Deket mengungkapkan : "Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, pihak kecamatan telah membuat draft rencana pembangunan kecamatan hasil diskusi antara para kepala desa se Kecamatan Deket dengan juga mempertimbangkan masukan dari dinasJinstansi/lembaga tingl\at kecamatan sebelum dilaksanakannya musrenbangkec karena terbatasnya waktu dalam musrenbangkec dan supaya dalam peiAksanaannya dapat fokus, tetapi peserta nantinya juga dapat memberikan masukan dalam kegiatan tersebut." (Wa\11/ancara tanggAI 6 Mei 2008) Dari penjelasan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Deket di atas dapat dikatakan

~ahwa

dominasi perr.erintah kecamatan masih

sar.gat kuat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa Sidorejo

yang

mengungkapkan : "Hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tidak jauh dari hasil musyawarah antara kami (para kepala desa se Kecamatan Deket) der.gan pihak kecamatan yang sudah kits sepakati sebeiJm dilaksanakannya musrenbangkec. Semua itu dimaksudkan agar te~adi pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Deket." (Wawancara tanggal 30 April 2008)

98

4.1.2.3 Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Forum SKPD) Sebelum

dilaksanakan

musy£Jwarah

perencanaan

kabupaten terlebih dahulu dilaksanak&n forum Satuan (SI
K~pa1a

Ke~a

pembangunan

Perangkat Daerah

Sub Bagian Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten

Lamongan mengungkapkan : "Sebelum pelaksanaarj musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten, dilakukan dulu kegiatan Forum SKPD (Satuan Ke~a Perangkat Daerah), tujuan pelaksanaan Forum SKPD adalah agar perencanaan SKPD dapat mengakomodasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, merangkum usulan kegiatan yang diusulkan lewat RPTK. Dalam forum SKPD ini membahas usulan prioritas pembangunan hasil musrenbangcam dengan SKPD untuk rencana kerja SKPD yang pelaksanaannya difasilitasi SKPD terkait." (Wawancara tanggal 8 Mei2008) Menu rut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemer 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusu:1an Pelaksanaan

Musyawarah


Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Kabupaten Lamongan, Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untL•k membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi olel1 SKPD terkait. Pelaksanaan

Forum

SKPD

atau

Forum

Gabungan

SKPD

memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Naml!n dcmikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, bisa pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap dilakukan.

99

Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume keglatannya dan kondlsl setempat.

Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada: a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas programprogram pembangunan kabupater. tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Fisik dan Prasarana atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainy~.

Hasil Forum SKPD adalah a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut Kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat; b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan Kabupaten. Tujuan Forum SKPD Kabupaten bertujuan untuk: 1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.

100

3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat d.l3ilam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Ke~a Pemerintah Daerah). 4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk m'!ndo.Jkung terlaksananya Renja-SKPD. Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten dilakukan dengan t~hapEm

sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Kepala Bappeda rr.enetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabunQan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pernbahasan, dan keluaran Forurn SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. b. Kepal& Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bapp9da. c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:

>

menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kee£matan.

>

mengkompilasi daftar pric,ritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Ranja-SKPD.

101

~

meragindentifikasi

prioritas

kegiatan

pembangunan

dari

tiap

kecamatan yang sesuai dengan prioritQs kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula ~

aengan kegiatan yang tida~ sesuai.

~

memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan.

~

menyusun rincian 3genda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda.

~

mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambatlambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan.

~

membuka pendaftaran dan atau mengundcmg calon peserta Forum SKPD yang berasal dari celegasi kecamatan maupun dan kelompokkelompok masyarakat yang

beke~a

dalam bidang yang terkait dengan

fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota. ~

mempersiapkan

b~han/materi

dan peralatan serta notulen untuk

Forum SKPD. 2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: a. Pendaftaran

peserta

Forum

SKPD

oleh

masing-masing

Tim

penyelenggara Forum SKPD. b. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD. c. Pemaparan prioritas kegiatan pernbangunan yang dihasilkan oleh Musrenbanb KecamatQn oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD.

102

d. Verifikasi prioritas kegiatan berbagai Kecamatan oleh para delegasi Kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari Kecamatan sudah telah tercantum. e.

Pemap~ran

prioritas kegiatan dan plafonlpagu dana indikatif SKPD yang

bersumber dari Kab:..~paten,

prioritas

pembangunan

daerah/Rancangan

RKPD

Propinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala

SKPD. f.

Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.

g. Menetapkan prioritas k.egiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan,

sahingga

plafon/pagu

dana

Renja-SKPD

yang

bersumber dari APBD Kabupaten (kerangka anggaran). h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:

»

mengidentifikasi keefektifan

regulas~

yang berkaitan dengan fungsi

SKPD.

»

merekomendasikan

regulasi

yang

baru,

perubahan

regulasi,

pen!:Jgabungan regulaDi, atau pembatalan sesuai kebutuhan. i.

Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

103

Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten adalah: 1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasl dan kerangka anggaran SKPD. 2. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat yang termuat dRiam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya, prioritas kegiatan setiap Kecamatan disampaikan kepada masing-masing Kecamatan oleh para delegasi Kecamatan. 3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok Musren~ang

masyarakat

skala

Kabupaten

untuk

mengikuti

Kabupaten.

4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten. Peseli.a Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dcm delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan

langsung

dengan

fungsi/SKPD

atau

gabungan

SKPD

yang

bersangkutan. lni mencakup antara lain DeY.tan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; RSUIJ, lkatan Dokter Indonesia di daerah dan lkatan Bidan Indonesia di daerah unt,Jk Forum Kesehatan dan lain sebagainya. Nara sumber Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerjca masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, LSM yang memiliki bidang ke~a sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

104

Tugas Tim Penyelenggara dalam Forum SKPD Kabupaten adalah : 1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 2. Menyusun rlnclan jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD. 3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD. 4. Mendaftar peserta Forum SKPD. 5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. 6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan ForumSKPD. 7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. 9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat. Tugas Delegasi Forum SKPD Kabupaten adalah : 1. Membantu

Tim

Penyelenggara

Forum

SKPD

dalam

memutakhirkan

rancangan Renja-SKPD. 2. Memperjuangkan

prioritas

kegiatan

Renja-SKPD

dalam

Musrenbang

Kabupaten. 3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait. Di Kabupaten Lamongan forum Satuan Ke~a Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Pebruari 2008 bertempat di Gedung Bappeda Kabupaten Lamongan yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Lamongan. Forum SKPD ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari karena usulan yang berasal

105

dari kecamatan jumlahnya cukup banyak. Guna mensinkronkan usulan tersebut dengai1 rencana kerja SKPD yang bersangkutan diper1ukan waktu pembahasar. Y31"lg cukup panjang. oa:am forum SKPD dibahas berbagai masukan dari kecamatan yang merupakan hasil dari musrenbang kecamatan. Kemudian usulan tersebut disinkronkan dengan rencana kerja SKPD yang bersangkutan atau SKPD yang sesuai dengan dengan usulan kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh kecamatan. Rencana kegiatan pembangunan dibahas sesuai dengan fungsi masing-masing SKPD.

4.1.2.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Menur•Jt Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 Perencanaan Pembangunan Daerah dan

tentang Tata Cara Penyusunan Musyawarah

Pelaksanaan

Kabupaten Larnongan,

Pembangunan

Perencanaan

Mus~enbang

(Musrenbang)

Kabupaten adalah musyawarah stakeholder

Kabupaten ur.tuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau : 1) Keserasian antara yang

hasilnya

digunakan

untuk

pemutakhiran

ra:1cangan

Renja-SKPD

Rancangan

R~PD,

2) Pelaksanaan Musrcnbang Kabupaten memperhatikan

pembah~san

Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana

hasil

Pernbangunan Jangka Meneng&h Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan menurut sumber pendanaan dari APBD setempat sebagai bahan pemutakhiran

Rancangan

RKPD

Kabupaten

menjadi dasar penyusunan

anggaran tahunan. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan

106

prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daarah (RAPBD). Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah : 1. Mendapatkan masukan untuk panyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat

prioritas

pembangunan

daerah,

pagu

indikatif

pendanaan

berdasarkan fungsi SKPD. 2. Mendapatkan rincian

rancangan

awal RKA SKPD, khususnya yang

berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). 3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dcngan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). Mekanisme Musrenbang KCJbupaten dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Kepala Bappeda mene:tapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: ~

mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenb&ng KecamEltan.

~

menyusun jadual dan agenda Musrenbang.

~

mengumumkan

sacara

terbuka

jadual,

agenda,

dan

tempat

Musrenbang Kabupaten minimal 3 hari sebelum acara Musrenbang

107

dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. ~

membuka

pendaftaran

dan

atau

mengundang

calon

peserta

Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari Forum SKPD. ~

menyiapkan

peralatan

dan

bahan/materi

serta

notulen

untuk

Musn:mbang Kabupaten. 2. Tahap Pelaksanaan, dengar. agenda sebagai berikut: a. Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggarcm yang diestimasi oleh Kepala Bappeda. b. Pema!Jaran hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara. c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kcpala SKPD, delegasi Kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD. d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban

fungsi

pelayanan

dasar

dan

yang

menjadi

prioritas

pembang;..man Kabupa!en), yang meliputi: ~

lsu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten dan Renstra-SKPD/Unit Kerja.

~

Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.

~

Penyampaian pertiraan k.amam!Juan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD

K~bupaten

dan sumber dana lainnya.

108

e. Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya. f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD. g. Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setem pat. h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten. i. Membahas

kebijakan

pendukung

implementasi

program/kegiatan

tahun

berikutnya. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang men.iadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangu11an, dan plafon/pagu dana baik berdasarkan fungsi/SKPD. 2. Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berda.sarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten dctn sumber pendanaan lainnyn.

3. Rancangar pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. Agenda Musrenbang Kabupaten Lamongan tanggal 25 Maret 2008 aaalah sebagai berikut :

1. Pembukaan, dengan acara seb3gai berikut : a. Pendaft~ran peserta b. Pembukaan dan laporan penyelenggara

c. Sambutan Bupati Lamongan

109

d. Pemaparan kebijakan pembangunan Propinsi Jawa TimurTahun 2009 e. Pemaparan

prioritas

kebija~an

pembangunan

daerah

Kabupaten

Lamongan (Rancangan RKPD)

1. Pemaparan kebijakan anggaran Kabupaten Lamongan dan pagu dana pembangunan

2. Oiskusi penatapan prioritgs kegiatan Keluaran musrenbeng kabupaten, ada 2 (dua) hal pokok yang hendak dicapai dalam musrenbang yang melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu :

pertama, rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan pembanguna; kedua, daftar priorit2s usulan kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD kabupaten. Peserta yang diundang berpartisipasi dalam musrenbang kabupaten adalah semua unsur pelaku pembangunan yang berkaitan langsung dengan pembangunan, yaitu : 1. Pejabat Propinsi Jawa Timur (Bappeda Propinsi)

2. Bakorwil Bojonegoro 3. Muspida Kabupaten Lamongan 4. DPRD Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se Kabupaten Lamongan 6. Delegasi dari musrenbang kecamatan 7. Pimpinan lembaga/satuan kerja lainnya 8. Organisasi masyarakat/LSM/Perguruan tinggi setempat

110

Dalam diskusi ini seluruh peserta dikelompokkan dalam 3 kelompok pembahasan, yaitu : Kelornpok 1 membahas bidang ekonomi, kelompok 2 membahas bidang sosial budaya dan kelompok 3 membahas bidang fisik dan prasarana. Perencanaan perencanaan

daerah

pembangunan

pembangunan

dengan forum

musyawarah

diharapkan efektif meningkatkan kredibilitas,

legitimasi dan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat. Untuk mendorong terlaksananya sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif tersebut secara lebih b&ik diperlukan keterlibatan

berb~gai

komponen pemegang peran

pembangunan (stakeholders) dengan didukung oleh kesamaan pandang&n tentang tata cara dan kriteria-kriteria pengambilan keputusan, seta persepsi, keinginan dan kebutUhan pembangunan.

4.1.3

Kemampuan

Perencanaan

Partis!pati1

Dalam

Mengakomodasl

Aspirasi Masyarakat Dalam proses perencanaan pembangunan dengan model perencanaan panisipatif

yang

Pembangunan

dikembangkan

(Musrenbang),

lewat forum aspirasi

Musyawarah

masyaral
Perencanaan

diakomodasi

secara

berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Asrirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa disAiurkan

melalui

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang} Desa. Selanjutnya pada tingkat kecamatan disalurkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Pada tingkat kabupaten tingkat kecamatan disalurkan melalui forum Musyawarah

111

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. MusyFJwarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah dasa

mengha~ilkan

Rencana Pembangunan

Tahunan Desa (RPTD) yang kegiatannya dibiayai oleh APBDes (Anggaran Pendapatan dc.n Belanja Desa) dan swadaya murni masyarakat. Keluaran lain yang dihasilkcm adalah daftar usulan kegiatan pembangunan yang memerlukan pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN. Daftar usulan ini selanjutnya

menjadi

bahan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kec-.amatan. Peserta musyawarah adalah !<epala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, anggota BPD, LPMD, dan PKK desa. Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Deket memberikan informasi sebagai berikut: "Pihak Pemerintah Desa telah berusaha menghadirkan seluruh unsur masyarakat yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa seperti tokoh masyarakat desa, kepala dusun, ketua RT/RW, anggota BP::> dan LPM untuk diajak musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa. Tetapi tidak semua unsur tersebut bisa datang dan memrercayakan masalah perencanaan pembangunan desa kepada kami seperti tahun kemarin. Se~ab tahun ini saja di desa kami banyak kegiatan hasil usulan musrenbang desa tahun kemarin. Rencana kegiatan pembangunan desa sudah kami susun dalam bentuk draft dan kami bagikan ke seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa. Draft tersebut kami susun bersama-sama antara para kepala dusun, perangkat desa dan BFD. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kemarin Desa Sidorejo mengusulkan 8 rencana kegiatan dan semua peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa juga setuju atas us ulan tersebut. • (Wawancara tanggal 30 April 2008) Dari penjelasan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Deket di atas dapat dikatakan bahwa dominasi pemerintah desa masih sangat kuat dalam pelaksanaan rr.usrawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Saifuddin (anggota LPM) yang mengungkapkan :

112

"Dalarn pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa pihak desa (pemerintah desa) sudah mempunya1 usulan yang disusun menjadi draft usulan yang dibagikEm kepada seluruh peserta musyawarah. Tetapi usulan mereka juga tidak bertentangan dengan aspirDsl masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa juga." (Wawancara tanggal 30 April 2008) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa Sidorejo mengusulkan 8 (delapan) kegiatnn, yang didominasi kegiatan fisik. Hal ini terjadi karena pemahaman masys.rakat terhadap arti pembangunan, masyarakat memahami bahwa pembangunar. itu hanya sebatas kegiatan-kegiatan fisik saja, yaitu kegiatan pembuatan atau perbaikan suatu bentuk fisik, misalnya jalan, s.aluran irigasi, gedung dan lain sebagainya. Rencana kegiatan pembangunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa direkapitulas! kemudian ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan tahunan desa (RPTD). Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Deket memberikan informasi sebagai berikut : "Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa pada bulan Januari kemarin di Desa Sidorejo Kecamatan Deket sudah ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD). RPTD ini yang akan kami jadikan bahan usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Desa kami mengusulkan 8 (delapan) rencana kegiatan dalam musrenbang kecamatan untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD Kabupaten.' (Wawancara tanggal 30 April 2008) 8 (Delapan) rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa Sidorejo Kecamatan Deket dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

113

Tabel4.11 Daftar Rencana Pembangunan Desa Sidorejo Tahun 2009 ~-

No.

Jenle Keglatan

Volume

D1n1

1.

Jalan Poros Desa Sidorejo-Diangu

1.430m x 3,7m x 10cm

Rp. 200.000.000

...?

Peningkatan jalan lingkungan Ds. Sidorejo-Kei.Sidokumpul Normalisasl sungal a. Sungai Sugihwaras-Deket Kulon b. Sungai Sldorejo, Deket Kulon, Sugihwaras, Dlangu, Dinoyo Bantuan Pompa Air Bantuan Bibit Padi

900m x 4m x 15cm

Rp. 200.000.000

1.400m x 3m x 1m 2.100mx5mx2m

Rp. 90.000.000 Rp. 220.000.000

6 buah

UP UP

3.

4. 5. 6. 7.

8.

UP

Bantuan Temak Lembu Pengembangm (Penambahan Gedung) TK Mekar Jaya Rehab SON Sidorejo

J

7mx8mx4m

Rp. 125.000.000

24mx9m

Rp. 110.000.000

Sumber : Has• I Musrenbang Desa StdoreJO Kecamatan Deket Tahun 2008

Rencana kegiatan pembangunan yang termuat dalam RPTD Desa Sidorejo

adalah

rencana

ber5umber dari APBD

kagiatan

pembangunan

yang

pembiayaannya

Kabupat~n.

AspiraRi masyarakat di tingkat kecamatan diakomodasi dalam forum Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kecamat&n

(Musrenbangcam),

sebelumnya for•Jm ini disebut Diskusi Unit Daerah Ke~a Pembangunan (UDKP) kegiatan ini sering juga di&ebut dengan Temu Karya LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Pada forum Musrenbag Kecamatan dilakukan pembahasan

1·encana peMbangunan kecamatan

memasukkan

rencana

pembangunan

dari

secara terpadu dengan

dinas/instansi/lembaga

tingkat

kee&matan yar,g selanjutnya menghasilk.an rencana pembangunan tahunan kecamatan (RPTK).

114

Dalam

musrenbang

kecamatan,

peserta

bermusyawarah

untuk

menentukan usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten. Sepertl yang

dlkemukakan o!eh Kepala Seksl Ekonoml Pembangunan

Kecamatan Deket, berikut ini: "Musyawarah pere.1canaan pembangunan kecamatan dilaksanakan untuk menginventarisasi usulan dari seluruh desa dan masukan dari dinas/instansillembaga tin~kat kecamatan. Setelah itu dilakukan pembahasan untuk menentukan skala prioritas dalam RPTK yang nantinya akan dijadikan sebagai usulan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten." (Wawancara tanggal 6 Mei2008) Dalar.1 pelaksanaan musrenbang kecamatan pihak kecamatan telah me.nyediakan draft rencana kegiatan pembangunan kecamatan. Berkaitan de;1gan

pelaksanaan

musrenbang

kecamatan,

Kepala

Seksi

Ekonomi

Pembangur.an Kecamatan Deket mengungkapkan: "DalarT' pelaksanaan rnusyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, pihak kecamatan telah membuat draft rencara pembangunan kecamatan hasil diskusi antara para kepala desa se Kecamatan Deket dengan juga mempertimbangkan masukan dari dinas/instansi/lembaga tingkat kecamatan sebelum dilaksanakannya musrenbangkec karena terbatasnya waktu dalam musrenbangkec dan supaya dalam pelaksanaannya dapat fokus, tetapi peserta nantinya juga dapat memberikan masukan dalam kegiatan tersebut. n (Wawancara tanggal 6 Mei 2008) Dari penjelasan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Deket di atas dapat dikatakan bahw" dominasi pemerintah kecamatan masih sangat kuat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Suladjim HS (anggota LPM Desa Sidorejo) yang mengungkapkan:

115

NDalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, pihak kecamatan sudah mempunyai usulan yang disusun menjadi draft usulan yang dibagikan kepada seluruh peserta musyawarah. Tetapi usulan mereka tidak lepas dari usulan rencana kegiatan pembagunan desa meskipun volume atau dananya turun dari usulan semula dan ;::!da juga kegiatannya yang tidak masuk dalam usulan." (Wawancara tanggal 30 April 2008) Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dilaksanakan dengan

memperhatikan

I.ISulan

dari

desa

yang

merupakan

hasil

dari

mu:;renbangdes. Dalam forum musrenbang kecamatan dihasilkan daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan pada tahun anggaran yang akan dc:tang. Yang akan diusulkan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya sebagai bahan Musrenbang kabupaten. Secara umum tujuan dilaksanakar.nya musrenbang kecamatan adalah untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan. Dalam

forum

Musrenbang

Kecamc:.tan

Deket,

pihak

kecamatan

menampung usulan rencana kegiatan pemban9unan dari seluruh desa dan menentukan prioritas usulan tersebut tetapi tidak seluruh usulan dari pihak desa dapat

terakomoda~i

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan

kecamatan. Hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ini akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang dijadikan sebagai bahan dalam forum Satuan Ke~a Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan Deket dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

116

Tabel4.12 Daftar Rencana Pembangunan Kacamatan Deket Tahun 2009 Ho.

Jenls Keglatan

Volume

1.

Penlngkatan jalan llngkungan Os. 100m x 3m x 10cm Sidorejo-Kei.Sidokumpul 2. Bantuan Blblt Padl 125 Ha 3. Bantuan /Pengadaan Pompa Air 6 buah 4. Pengembangon (Penambahan 8mx6mx3,5m Gedung) TK Makar Jaya 5. Penlngglan Gedung SON Sidcrejo 24m x 21mx0,4m 6. Rehab Berat SON Sldorejo I 1 unit 3umber : Has1l Musrenbang Kecamatan Deket Tahun 2008

Dana

Rp. 50.000.000 PM Rp. 30.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 250.000.000

Dalam tabel 4.12 diatas tidak ditampilkan secara kesuluruhan rencana keg:atan hasil musrenbang Kecamatan Deket, penulis hanya melihat usulan dari Desa SidorejCJ (usulan selengkapnya bisa dilihat pada lampiran). Dari tabel tersebut diketahui bahwa usuian dari Desa Sidorejo sebanyak 8 (delapan) buah usu!an kegiatan yang masuk dalam rencana kegiatan Kecamatan Dek.et sebanyak 6 (enam) buah usulan. Dari 6 (enam) buah usulan Desa Sidorejo yang terakomodasi mengalami perubahan dari usulan semula dan juga ada penambahan usulan kegiatan yang tidak diusulkan. Perencanaan pembangunan selanjutnya adalah Forum Satuan Ke~a Perangkat Daerah (Forum SKPD). Forum SKPD ini dilaksanakan untuk mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). Di Kabupaten Lamongan Forum SKPD ini dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Peoruari 2008 bertempat di Gedung Bappeda Kabupaten Lamongan yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Lamongan. Usulan rencana kegiatan yang telah disusun oleh kecamatan dan telah dikelompokkan berdasarkan fungsi

117

SKPD dibahas dengan SKPD yang bersangkutan. Pada forum ini pihak kecamatan mengusulkan kepada SKPD yang bersangkutan, disamping itu SKPD

sendiri juga telah rnembuat rancangan Rencana Kerja Kerja SKPD. Berdasarkan pengamatan dnn informasi yang penulis peroleh diketahui bahwa hasil forum ini lebih didominasi oleh usulan yang berasal dari SKPD. Usulan dari kecamatan yang diakomodasi biasanya karena memang kebetulan sama dengan usulan dari SKPD. Hal ini disampaikan Camat Deket, sebagai berikut. "Dalarr. forum SKPD sgbagian besar usulan dari kecamatan kalah dengan usulan dinas. Mereka lebih tshu usulan mana yang lebih sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2009. Usulan kami yang diakomodasi itupun karen a sudah diprogramkan dinas." (Wawancara tanggal 7 Mei2008) Berk~itan

dengan hal tersebut Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan menyatakan : "Dalam Forum SKPD ini ditujukan untuk mensinkronkan usulan dari pihak kecamatan c1engan usulan yang ada di SKPD yaitu rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Untuk penyusunan rancangan Renje-SKPD kami dasarkan data yang kami peroleh dari wilayah yang diwakili oleh tiap UPTD di kecamatan dan prioritas pembangunan daerah tshun 2009. Sehingga dengan terpaksa banyak usulan dari kecamatan yang ·~idak terakomodasi. (Wawancara tanggal 13 Mei2008) Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, yaitu : "Adanya keterbatasan anggaran pad a dinas kami yang menyebabkan kami belum bisa merealisasikan beberapa usuian rencana kegiatan pembangunan dari usulan pihak kecamatan. Usulan yang belum terealisasikan pada tahun anggaran 2009 tetap kami tampung untuk dijadikan bahan masukan dalam perencanaan tahun anggaran selanjutnya. (Wawancara tanggal 13 Mei2008)

118

selanjutnya

Tahap Musyawarah

Perencanaan

perencanaan

dalam

Pembangunan

pembangunan

Kabupaten

adalah

(Musrenbangkab).

Kompilasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan hasil dari forum SKPD dibawa ke forum musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten dilaksanakan bertujuan untuk : pertama, mendapatkan masukan untuk penyempumaan ranc-.angan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarka., fungsi SKPD. Kedua, Mendapatkan rincian rancangan

awal

RKA

SKPD,

Khususnya

yang

berhubungan

dengan

pembangunan. Ketiga, mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan. Pada dasarnya musyawarah perencanaan kabupaten meruapakan penajaman pe'l:~esuaian

kegiatan

dan

penentuan

prioritas

kegiatan.

Dalam

rangka

pagu anggaran dengan total anggaran usulan dapat dilakukan

dengan 3 (tiga) cara, yaitu : menghapuskan kegiatan yang dianggap tidak prioritas, menyurangi target

kine~a

sehingga volume dapat berkurang, dan

menunda kegiatan yang dianggap kurang prioritasnya. Dengan berdasarkan pada beberapa aturan dan kebijakan yang harus dipedomi sebagai ~erangka dalam penetapan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten lamongan Tahun 2006-201 0 maka prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten lamongan Tahun 2009 diarahkan pada : 1. Pengentasan kemiskinan, dan perbaikan iklim tenaga ke~a dan peningkatan sumber daya manusia;

119

2. Peningkatan kesempatan kerja dan kemudahan investasi; 3. Pemenuhan kebutuhan ciasar masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan; 4. Pembangunan infrastrulc:tur sebagai pendorong akselerasi investasi dan membuat akses perbatasan; 5. Optimalisasi dan revitalisasi perikanan dan kelautan. Selain

itu

dalam

menentui
skala

prioritas

rencana

kegiatan

pembangunan juga harus memperhatikan variabel sebagai berikut : 1. i<eadilan adalah keseimbangan distribusi i<ewenangan dan pendanaannya danlatau

keseimbangan

~ertimbangan

distribusi

hak

dan

kewajiban

berdasarkan

obyektif.

2. Manfaat adalah keuangan yang dianggarkan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Kepatutan adelah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional. 4. Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 5. Kesesuaia:l adalah keselarasan kegiatan dengan kebijakan I perencanaan I peraturan yang berlaku. Karena keterbatasan pendanaan dari kabupaten dan kemampuan perencanaan di tingkat desa maupun kecamatan, seringkali usulan dari desa dan kccamatan tersebut tidak teraKomodasi dalam penentuan prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. 1:3erkaitan dengan masalah pendanaan, dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini.

120

Tabel4.13 Perklraan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun 2009 No.

Ul'llan

PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asll Daerah 1.2 Dana Perfmbangan 1.1 Lain-lain Pendapdtan Yang sah 2. BELANJA 2.1 ~elanja Tldak Langsuno 2.2 Belanja Langsung PERKIRAAN DEFISIT MAKSI~AL Sumber : Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2009

Jumlah(Rp)

1.

-

Dari uraian diatas dapat dikatakan b&hwa dalam

817.2n.436.221 54.554.683.326 730.104.068.000 32.618.684.895 999.208.170.947 503.021.588.985 496.186.581.962 181.930.734.726

pe~alannya

aspirasi

masyarakat (usulan rencana kegiatan pembangunan) yang berasal dari tingkat desa, banyak yang tidak terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Banyaknya rencana kegiatan pembangunan dari tingkat bawah yang tidak terakomodasi karena berbagai alasan. Berkaitan dengan ini Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lamongan mengungkapkan : "Total usulan rencana kegiatan pembangunan dari kecamatan sebanyak 1.425 buah usulan, dari usulan kecamatan tersebut yang dapat terakomodasi dalam RKPD tahun 2009 sebanyak 569 buah usulan sekitar 40 % dari total usulan kecamatan, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya keterbatasan anggaran." (Wawancara tanggal 16 Mei2008) Sedangkan Camat Deket mengungkapkan : "Dari 56 usulan rencana kegiatan pembangunan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang kami laksanakan, ada sekitar 25 usulan ~ang terakomodasi di RKPD tahun 2009. Sedangkan usulan rencana kegiatan pembangunan yang gagal terakomodasi akan kami rekap dan akan kami pertimbangkan sebagai bahan usulan tahun depan." (Wawancara tanggal7 Mei2008)

121

Dari

hasil

pengamatao

di

lapangan,

informasi

mengenai

hasil

musrenbang tidak sampai kepada masyarakat. Berkaitan dengan ini Bapak Seifuddin (anggota LPM Desa Siclorejo) mengungkapkan: "Kami tidak tahu usulan dari desa kami apakah disetujui oleh kabupaten atau tid,lk. Pak ll!rah sendiri belum menginformasikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kepada kami." (Wawancara tanggal 30 April 2008) Hal ini didukung oleh pemyataan Camat Deket, yaitu : "Pihak kecamatan memang tidak menginformasikan hasil dari musrenbang. Kami harus berhati-hati dalam menginformasikan hasil tersebut tetapi apabila ada pihak yang ingin tahu maka akan kami beritahu sebab ini kan masih usulan belum tentu terealisasi dalam kegiatan pem':>angunan." (Wawancara tanggai 22 April 2008) Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada kegiatan penyebaran informasi tentang hasil musyawarah pArencanaan pembangunan. Sebenarnya penyebaran informasi tersebut sangat diperlukan masyarakat. Apabila masyarakat mendapat informasi lebih awal maka masyarakat akan lebih siap untuk merencanakan kegiatan lebih lanjut.

4.1.4 Peran

Elit Dalam

Perencanaan

Pembangunan

Partisipatif di

Kabupaten Lamongan Dominasi pihak pemerintah mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah masih kuat. Di Desa Sidorejo Kecamatan Deket dalam pembuatan keputusan dan pembuatan skala prioritas masih didominasi oleh pihak pemerintah desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Suladjim HS (anggota LPM) yang mengungkapkan :

122

"Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa aparat desa sudah membuat usulan yang dibagikan kepada seluruh peserta musyawarah. Tetapi usulan mereka juga tidak bertentangan dengan aspirasi masyerakat yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa juga: (Wawancara tanggal 30 April 2008) Begitu pula dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan,

dalam

pembuatan keputusan dan pembuatan skala prioritas masih didominasi oleh pihsk kecamatan. Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan pihak kecamatan te!ah

menyedia~<:an

dBngan

draft rencana kegiatan pembangunan kecamatan. Berkaitan

pelaksanaan

musrenbang

kecamatan.

Kepala

Seksi

Ekonomi

Pembangunan :<ecamatan Deket mengungkapkan : "Dalam pelaksan'3an musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, piha~ kecamatan telah membuat draft rencana pem~angunan kecamatan hasil diskusi antara para kepala desa se Kecamatan Deket dl9ngan juga mempertimbangkan masukan dari dinaslinstansillembaga tingket kecamatan r.ebelum dilaksanakannya musrenbangkec karena terbatasnya waktu dalam musrenbangkec dan suf'l8ya dalam pelaksanaannya dapat fokus, tetapl peaerta nantlnya juga dapat memberikan masukan dalam kegiatan tersebut: (Wawancara tanggal 6 Mei 2008) Sedangkan dalam Forum SKPD dan mJsrenbang kabupaten lebih didominasi oleh usulan yang berasal dari SKPD. Usulan dari kecamatan yang diakomodasi biasanya karena memang kebetulan sama dengan usulan dari SKPD. Hal ini disampaikan Camat Deket, sebagai berikut. "Dalam forum SKPD sebagian besar usulan dari kecamatan kalah dengan usulan dinas. Moreka lebih tahu usulan mana yang leblh sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2009. Usulan kaml yang diakomodasi itupun karana sudah diprogramkan dinas: (Wawancara tanggal 7 Mei2008)

123

Elit birokrasi (pejabat pemerintah daercah) berperan besar dalam proses pembuatan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan. Pada tingkat des&, kepala desa berperan besar dalam proses pembuatan keputusan pacia musyawerah perencar.aan pemba:1gunan desa. Hal ini didukung oleh pemyataan Bapak Suladjim HS (anggota LPM) yang mengungkapkan : "Hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dipimpin oleh pak kades tidak jauh dari draft yang telah kami terima. Kepala desa menjelaskan bahws rencana kegiatan desa yang diusulkan dari dusun terlalu banyak sehingga perlu difokuskan makanya pihak pemerintah desa membuat draft tersebut." (Wawancara tang gal 30 April 2008) Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Deket, sebagai berikut : "Pihak Pemerintah Desa telah berusaha menghadirkan seluruh unsur masyarakat yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa sepe:ii tokoh masyarakat desa, kepale dusun, ketua RT/RW, anggota BPD dan LPM untuk diajek musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa. Tetapi tidak semua unsur tersebut bisa datang dan .mempercayakan masalah perencanaan pembangunan desa kepada kami seperti tahun kemarin. Sebab tahun ini saja di desa kami banyak kegiatan hasil usulan musrenbang desa tahun kemarin. Rencana kegiatan pembangunan desa sudah kami susun dalam bentuk draft dan kami bagikan ke saluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa. Draft tersebut kami susun bersama-sama antara para kepala dusun, perangkat desa dan BPD." (Wawancara tanggal 30 April2008) Pada tingkat kecamatan, dominasi camat berperan dalam pembuatan

keputusan

pada

musyawaral",

perencanaan

pembangunan

kecamatan. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa Sidorejo mangungkapkan :

proses

yang

124

"Hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tidak jauh dari hasil musyawarah antara kami {para kepala desa se Kecamatan Deket) yang difasilitasi dan dipimpin cleh Camat Deket sebelum dilaksanakannya musrenbangkec. Semua itu dimaksudkan agar te~adi pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Deket." (Wawancara tanggal 30 April 2008)

Demikian pula pada tingkat kabupaten, dominasi para kepala SKPD masih sangat kuat. Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pertanian, Per~ebunan

dan Kehutanan menyatakan :

"Dalam Forum SKPD ini ditujukan untuk mensinkronkan usulan dari pihak kecamatan dengan usulan yang ada di SKPD yaitu rancangan Renama Ke~a Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Untuk penyusunan rancangan Renja-SKPD kami dasarkan data yang kami peroleh dari wilayah yang diwakili oleh tiap UPTD di kecamatan dan priorUas pembangunan daerah tahun 2009. Sehingga dengan terpaksa banyak usulan dari kecam3tan yang tidak terakomodasi. (Wawancara tanggal 13 Mei2008) Hal senada diungkApkan oleh Kepala Dinas

Peke~aan

Umum Cipta

Karya, yaitu : "Adanya keterbatasan anggaran pada dinas kami dan banyaknya usulan dari kecamatan yang tidak sesuai dengan prioritas kegiatan pemt"langunan Kabupaten lamongan Tahun 2009 yang menyebabkan kami IJelum bisa merealisasikan beberapa usulan rencana kegiatan pembangunan dari usulan pihak l<ecamatan. Usulan yang belum terealisasikan pada tahun anggaran 2000 tetap kami tampung untuk dijadikan bahan masukan dalam perencanaan tahun anggaran selanjutnya. (Wawancara tanggal 13 Mei2008)

4.1.6

Kendala-Kendala Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah dl Kabupaten Lamongan Dal~m

proses perencaraan pembangJJnan di Kabupaten Lamongan

ditemukan beb~rapa kendala baik dari lingkungan pemerintahan sendlri maupun dari masyarakat yang menghambat proses perencanaan pembangunan daerah.

125

Ber!
dengan

kendala

yang

menghambat

proses

perencanaan

pembangunan daerah, Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan menyatakan: "Menurut pengamatan saya sebenarnya masih cukup banyak kendala yang menghambat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, secara garis besar kendala tersebut adalah masih adanya ketidak tepatan pelaku dalam memahami perencanaan pembangunan daerah, masih rendahnya kapasitas dan ketrampilan masyarakat dalam per€n,.;anaan pembnngunan. Menurut saya hel-hal tersebut yang sedikit banyak menghambat proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan." (Wawancara tanggal14 April2008) Berkaitan dengan kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah, Bapak Suladjim HS (anggota LPM Desa Sidorejo) mengungkapkan: "Sebenarnya konsep musrenbang ini sudah baik dengan ikut melibatkan masyerakat dalam proses perencanaan pembangunan tetapi masih ada kekurangan dalam orakteknya yeitu kurang transparansi mengenai hasil dari musrenbang itu sendiri." (Wawancara tanggal 30 April 2008) Berdasarkan

pengama~an

di lapangan dan informasi yang diperoleh

penulis, dapat disimpulkan bahwa "'endala-kendala yang dapat menghambat proses pere.1canaan pembangunan dae.-ah di Kabupaten Lamongan antara lain : 1.

Ketidaktepatan dalam memahami perencanaan pembangunan daerah Masyarakat maupun elit pemerintahan sebagian besar kurang memahami tentang perencanaan pembang•Jnan daemh secara tepat dan komprehensif (menyeluruh). Hal ini berakibat pada output perencanaan kurang berkualitas (kurang mampu menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya).

2.

Tingkat keberdayaan warga yang lemah Fakta menunjukkan bahwa tidak cukup banyak warga yang tahu bagaimana proses perencanaan pembangunan di daerahnya dilakukan, termasuk dengan model Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal

126

ini

mengakibatkan

masyarakat

menjadi

kurang

peduli

terhadap

permasalahan di daerahnya sehingga hasil dari suatu perencanaan partisipatif kurang dapat optimal. Kurang transpara'l dan tidak adanya umpan balik

3.

Masyar akat ban yak yang tidak mengetahui bagaimana suatu keputusan pemerintah diambil dan bagaimana perjalanan dari usulan mereka. Apakah usulan mereka terealisasi apa tidak, mereka tidak tahu. Dan mereka juga tidak pernah

mendapatkan

penjelasan tentang proses perencanaan

pembangunan daerah yang saat ini dilaksanakan.

4.2

Pembahasan

4.2.1

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamongan Sasaran pembangunan secara umum adalah adanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan ket.idupan ekonomi yang lebih baik dan layak (Sumodiningrat, 1999). Ditinjau dari aspek e.konomi tersebut. pemoangur.an pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dan kebutuhan

masyarakat tersebut sangat banyak jumlahnya dan sangat kompleks jenisnya. Di sisi lain kemampuan pemerintsh untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat tersebut sangat terbatas.

Kondisi tersebut didukung Abe (2002) yang

me!1gatakan b3hwa suatu keinginan tentu saja memiliki kadar subyektifitas yang tinggi dan cenclerung tanpa batas yang jelas. Untuk itu diperlukan suatu strategi dalam perencanaan pembang~.o~nan, agar kegiatan pembangunan dapat terarah.

127

Pandangan lain disampaikan oleh Siagian (2003) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha untuk merangkaika:1 usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nations building). Menurut Todaro (2004) harus diartikan secara luas dari hanya

pemF.muhan

sekedar

kebutuhan

materi

di

dalam

kehidupan

manusia,

pembangunan seharusnya merupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi, sehingga pembangunan daerah adalall proses multidimensi pembangunan suatu daerah. Urbanus (2002) berpendapat bahwa pembangunan akan

be~alan

dengan baik apabila diawali dengan sebuah perencanaan yang baik pula dan proses perencanaan yang baik seharusnya melibatkan banyak pihak dengan del'llikian perencanaan yang dihasilkan merupakan perencanaan bersama dan dc.l;:~m

implementasinya dilaksanakan secara bersama pula. Dari pend&pat

tersebut dapet dikatakan bahwa proses bahwa prCises perencanaan merupakan bagian penting dalam pembangunan dan harus dilakukan dengan baik, karena dangan proses tersebut diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar dan mencapai tujL.an serta suatu rencana pembangunan dapat diterima oleh semua pihak. Di

satu

sisi

pembangunan adalah

untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat sehingga masy&rakatlah yang lebih tahu tentang l<'.ebutuhannya, di sisi lain haruE ada campur tangAn dari pemerint3h agar keglatan pembangunan da~at

terarah 3ehingga tercapai tujuan pcmbangunan, maka diperlukan strategi

perencanaan pembangunan yang dapat memadukan keduanya. Perpaduan antara paradigms perencanaan top down dan bott.om up tersebut adalah

128

perencanaar.

partisipatif {participatory plenning), dimana pemerintah dan

masyarakat bersama-sama te!"'ibat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal in' sejalan dengan pendapat Tjokroamldjojo (1993} mengemukakan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung ae.ngan

adanya

keterlibatar.

aktif

masyarakat.

Selanjutnya

Riyadi

dan

Bratakusuma (2004} menyatakan bahwa pembangunan termasuk kegiatan perencanaan seharusnya berangkat dari keinginan dan kemampuan masyarakat d&n seyogyanya dimulai dengan menemukenali potansi dan kebutuhan dari rnClsyarakat sebagai penerima manfaat dan penanggung resiko pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyArakat dalam perencanaan pembangunan, maka akcm

diperoleh

informasi

mengenai

kondisi,

keinginan,

dan

kebutuhan

masyarakat setempat. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat memotivasi m~syarakat

untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan. Pereilcanaan partisipatif di Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam pembang•Jnan daerah melalui forum Musyawarah Perencansan Pembangunan (Musrenbang) in! adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentany Keuangan Negara yang di dalamnya mengatur penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang berpedoman pada Rencana K&rja Pemerintah (RKP) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang berpedoman pada Rencana Ke~a Pemerintah Daerah (RKPD).

129

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata

cara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana

pernbangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya adalah : 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Ada 5 (lima) pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yaltu : 1. proses politik, 2. proses teknokratik, 3. proses partisipatif, 4. proses bottom-up, 5. proses top-down. Perena:maan pembangunan dengan pendekatan pvlitik dilaksanakan melalui kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif di daerah. ProsE::s perencanaan di Kabupaten Lamongan telah menye~tuh

kelima pendekatan tersebut. Proses politik dilaksanakan dengan

penetapan visi, misi dan program kerja xapala daerah. Proses teknokratik dilaksanakan oleh perencana pada dinas/lembaga/unit organisasi yang secara fungsional me!akukan perel"canaan. Proses partisipatif dilaksanakan melalui forum musyaw21rah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Proses top-down dilaksanakan dengan dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penerbitan petunjuk pelaksanaan forum musrenbang agar proses perencanaan pembangunan dapat terarah. Sedangkan proses

bottom-~JP

dilaksanak9n dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui

130

forum musyawarah perencanaan pembangunan. DalaiT' proses perencanaan pembangunan daerah, proses politik berupa visi, misi dan program

ke~la

daerah. Proses politik akan menjadi acuan pada

penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD dijabarkan dalam dokumen Rencana

Ke~a

Pemerintah Daerah (RKPD)

selanjutnya RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam penyusunan rencana kegiatan pembagunan tahun 2009 atau RAncana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Lamongan te!ah

melaksanakan musyawarah

perencanaan

pembangunan

(Musrenbang) tahun 2008. Dalam penyelenggaraan Musrenbang tahun 2008 Kabupaten Lamongan berpedcman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 tahun 20C3 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Bersama Menteri Negara Pembangunan/Kepal~

Pei·encanaan Nasional

dan

Menteri

Dalam

Badan

Negeri

Perencanaan

Pembangunan

Nomor 0008/M.PPN/01/2007

dan

050/264A/SJ, serta Peraturan Daereh Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pclaksanaan Kabupaten

Musyawarah Lamongan.

Perencanaan

Kahupaten

Pembangunan

Lamongan

pada

tahun

(Musrenbang) 2008

telah

melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang

mulai

dari

tingkat

desa

lewat

musyawarah

perencanaan

pembangunan desa (Musrenbangdes), tingkat kecamatan lewat musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan

(Musrenbangcam), hingga tingkat

131

kebupaten

(Musrenbangkab).

perencanaan

musyawarah

lewat

Musrenbang

dilaksanakan

pembangunan dalam

rangka

kabupaten penyusunan

REincana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009. Perencanaan

daerah

pembangunan

yang

dilaksanakan

melalui

musrenbang in: dimaksudkan agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dihimpun dan diusulkan melalui musyawarah yang partisipatif dan demokratis mulai dari tingkat

pemerin~ahan

paling rendah yang selanjutnya diteruskan ke

tir.gkat pemerintahan di atasnya. Jika usulan kegiatan tersebut nantinya disetujui untuk dilaksanakan, maka diharapkan kegiatan pembangunan yang telah menjadi kebutuhan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaikbai!
perencanaan

partisipatif melaui forum

musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksankan di Kabupaten Lamongan telah melibatkan masy2rakat dalam salah satu proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bryan dan White (1989) menyatakan bahwa pemb2ngunan yang "people centered" merupakan upaya untuk meningkatkan k3mampuan manusia dalam menentukan nasib dan masa depannya, ini berarti melibatkan masyarakat secara aktif dalarn setiap tahapan proses pembangunan. tial senada diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1993) mengemukakan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keteriibatan aktif masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa seiring dengan perkambangan demokrasi maka faktor keteriibatan multi stakeholders da!am proses perencanaan pembangunan daerah semakin kuat. Proses perenCEJnaan partisipatif dalam pembangunan daerah melalui

132

forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diawali pada tingkat desa/kelurahan. Pemerintah Kabupaten

Dalam

pelaksana&n

musrenbang desa/kelurahan,

Lamongan telah mengeluarkan surat edaran tentang

petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan yang dikirimkan kepada seluruh camat di Kabupaten Lamongan guna diteruskan kepada kepala desa/lurah di wilayah yang berscmgkutan. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat setempat dalam rangka menyepakati rencana keg;atan pembangunan tahunan desa. Musrenbang desa/kelurahan C::imulai dari pe:1jaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun atau Rukun Warga (RW). Pemerintah desa sebagai koordinator menampung dan mensinergikan semua usulan kegiatan yang diperoleh dari musyawarah pada tingkat dusun atau Rukun ·warga \RW) dengan program yang telah ada di kecamatan maupun yang ada di kabupaten. lnisiatif isi/usulan dalam Musrenbangdes pada umumnya berasal dari pemerintah desa, meski bukan berarti bahwa apa yang diusulkannya berlawanan dengan keinginan warga. Pada saat masyarakat mempunyai pandangan ya'lg berbecfa dengan pihak pemerintah desa, mereka tidak berani mengartikulasikannya. Salah satu sebabnya adalah rasa segan terhadap pimpinan meraka. Mereka tidak berani mengajukan alternatif gagasan atau usulan pembangunan, meskipun dalam forum musyawarah perencanaan pembanguncm

desa

ini

masyarakat

mempunyai

kesempatan

untuk

menyampaikan rencana kegiatan pembanguncm secara terbuka. Dalam forum musrenbang desa partisipasi masyarakat belum optimal atau masih tergolong sebagai partisipasi semu. Hal ini terlihat dari kehadirannya dalam musyawarah perencanacm pembangunan dan motivasinya. Kehadiran masyarakat dalam musrenbang sebagian besar hanya sebatas sebagai peserta

133

yar.g

pasif.

Kemudian

motivasi

bermacam-macam, namun ada

masyarakat dalam

sebagi~n

dalam

musrenbang

masyarakat hadir dalam musrenbang

har.ya karena .3egan atau merasa tidak e11ak pada pimpinan mereka. Kehadlran m~.syarakat

tersebut belum d1landasi atas keinginan untuk ikut serta berperan

aktif, mereka hanya pasif sebagai peserta pendengar saja dan menerima apa yal"g diputuskan oleh pimpinan mereka. Hal ini belum sejalan dengan pendapat Tjo!
Ke~a

sama dalam penelitian dan pengembangan;

g. Bantuan tanaga ahli. Oetomo (1987) Penyampaian aspirasi masyamkat dalam forum musrenbang dcsa hanya sebatas usulan kegiatan yang disertai dengan volume dan besaran anggarannya. Usulan masyarakat belum berupa konsep rencana yang memuat daftar

permctsalahan

desa/kelurahan

serta

hasil

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya. Proses pengambilan keputusan dalam musrenbang desa masih didominasi oleh pemerintah desa, ca;-a pengambilan keputusan l::elum jelas kriteria dan tolok ukurnya.

134

Pada tingkat kecamatan dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) k.ecamatan. Musrenbang kecamatan dilaksanakan untuk menampung usulan dari desa dan dibahas untuk mendapatkan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan d! kecamatan pada tahun anggaran 2009. Proses perencanaan partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dilihat dari partisipasi masyarakat, proses penyampaian aspirasi dan proses pengambilan keputusan tidak jauh becia dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat masih pasif, proses pengambilan keputusan juga didominasi oleh pemerinta kecamatan serta kriteria pengambila!'l keputusan yang tidak jelas. Tahap perencanaan pembangunan daerah selanjutnya adalah Forum Satuan Kerja Perangkat DClerah (Forum SKPD). Forum SKPD ini dilaksanakan untuk mensinkronkan prioritas kegiatan

pembangun~m

dari berbagai kecamatan

dengan Rancangan Rencana Ke:-ja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan dalam rangka menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam RenjaSKPD. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pihak dari SKPD

lebih dominan

dalam musyawarah karena diqukung oleh kemampuan beragumentasi meraka yar.g lebih menguasai masalah teknis dari pada wakil dari kecamatan. Demikian puiCl hasil dari forum SKPD ini lebih didominasi oleh usulan dari SKPD. Setelah perencanaan

pelaksanE~an

pembangunan

forum SI
kabupaten.

Pelaksanaan

musrenbany kabupaten dimaksudkan untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Rencana Kerja SKPD hasil forum SKPO yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran

r~ncangan

RKPD. Hasil musrenbang kabupaten

adalah prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD kabupaten sebagai

135

b~han

pemutakhiran

penyusunan hanya

rancangan

c;~nggaran

men{;himpun

RKPD

kabupaten

yang

menjadi

dasar

tahunan (RAPBD). Sehingga musrenbang kabupaten semua

usulan

dari

hasil

forum

SKPD

dan

mengklasifikasikannya men•Jrut fungsi, membahas untuk menentukan prioritas yang akan menjadi draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). DapAt dipahami bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam berbagai tahapan

forum

musyawarah

perencanaan

pembangunan

pada

clasarnya meliputi : menampung usulan-usulan kegiatan untuk mengatasi permasalahan, membahas dan menentukan pilihan dari sejumlah usulan yang ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor yaitu urgensinya, manfaatnya, dampaknya terhadap lingkunyan, kesesuaian dengan kebijakan pembangunan daerah, dar1 plafon/pagu dana yang tersedia. Forum musyawarah perencanaan pembangunun desa adalah forum untuk menjaring aspirasi masyarakat. Forum musrenbang

tahap

lanjut

(Musrenbang

kecamatan,

Forum

SKPD

dan

Musrenbang kabupaten) adalah forum untuk menampung aspirasi masyarakat dan guna mei1Sinkronkan kegiatan pembangunan. Keluaran dari musrenbang ini masih tetap berupa usulan-usulan yang disusun berdasarkan urutan prioritas. Dapat dikatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan ya:1g dilaksanakan melalui

for~m

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) belum

memenuhi kriteria tahapan perencanaan pembangunan menurut Abe (2002), perencanaan

pembangunan

penyelidikan,

perumusan

mempunyai

permasalahan,

tahapan-tahapan

antara

menentukan tujuan

dan

lain target,

me.ngidentifikasikan sumber daya (daya dukung), merumuskan rencana kerja, dan menentukan anggaran yang hendak digunakan dalam realisasi rencana.

136

Secara makro proses perencanaan pembangunan dengan model perencanaan

partisipatif

yang

dilaksanakan

lewat

forum

musyawarah

perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan sudah dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Namun dalam pelaksanaan musrenbang tersebut, peran pemerintah masih cukup dominan dengan alasan kapasitas dan kemampuan masyarakat masih kurang. Proses musyawarah perencanaan

pembangunan

(musrenbang)

dilaksanakan

masih

sebatas

formalitas yaitu sekedar memenuhi peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo (1993) yang menyatakan bahwa untuk me'lggerakkan sebuah perenca'laan partisipatif membutuhkan prakondisi untuk mentrasformasikan kapasitas kesadaran dan ketrampilan masyarakat sehingga bisa keluar dari tradisi diam, apatis, pasrah dan cenderung menyembunyikan maksud di bawah permukaan. Selama hal ini tidak te~adi, maka partisipasi har.ya akan terlihat sebagai formalitas sed;:mgkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik

kesimpulan yaitu proses perencanaan partisipatit dalam pembangunan daerah masih bersifat formalitas dan dominasi pihak pemerintah dalam perencanaan pembangunan masih kuat, hal ini menyebabkan tingkat keberdayaan (kapasitas atc.u kemampuan)

masyar~kat

dalam proses perencanaan pembangunan masih

lema h.

4.2.2

Keme~mpuan

Perencan3an

Partisipatif

Dalam

Mengakomodasl

Aspirasi Masyarakat Berangakat dari pemahaman bahwa pembangunan dilaksanakan dalam rangka memanuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan untuk mengatasi

137

be~agai

permasalahan yang d'hadapi masyarakat, maka permasalahan yang

harus diatasi dengan pembangunan sangatlah kompleks. Di sisi lain suatu daa1·ah mempunyai kemampuan atau sumber daya yang terbatas. Dengan ad&nya kebutuhan masyarakat yang sangat banyak jumlahnya malca tidak mungk!n kebutuhan masyarakat

~ersebut

dapat terpenuhi semua. Kondisi

tersebut sejalan dengan pendapat Abe (2002) bahwa suatu keinginan tentu saja mamiliki kadar subyektifrtas yc:ng tinQgi dan cenderung tanpa batas yang .ielas. Ol&h sebab itu yang hendaknya menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhankchutuhan dasar dari masyarakat. Dengan kondisi kehutuhan

masyarak~t

yang sangat banyak dan

kompleks serta adanya keterbatasan sumber daya, maka perencanaan menjadi sangat penting dalam pembangunan. Pentingnya perencanaan ini sejalan dengan

pe~1dapat

r:;.e1·encanaan

Tjokroam!djojo

pembangunan

sebagai

(1993),

suatu

mengemukakan pengerahan

pengertian

sumber-sumber

pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai t'Jjuan-tujuan, keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, maka terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan yaitu menjadi pembangunan

yang

bertumpu

kepad&

masyarakat

(people

centered

development). Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma dalam pembangunan tersebut adalah harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan termasuk didalamnya adalah proses perencanaan pembangunan.

Sesuai

dengan

pendapat

Tjokroamidjojo

(1993)

yang

138

mengemukakan

bahwa

keoorhasilan

pere:ncanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Model perencanaan pembangunan yang sesuai dengan perkembangan kel1idupan sosial dan tuntutan masyarakat saat ini adalah perencanaan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu pendekatan perencanaan yang tujuannya berorientasi kepeda kepantingan masyarakat, sedangkan prosesnya melibatkan peran serta secara langsung atau tidak langsung segenap elemen masyarakat. Saat ini perencanaan pembangunan daerah denga;, model perencanaan partisipatif tersebut dilaksanakan melalui forum

musyawarah

dil~ksanakan

perencanaan

pembangunan

(musrenbang)

yang

secara berjenjang mulai dari tingkat desalkelurahan, tingkat

kecamatan dan tingkat kabupaten. Dari forum musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang)

ini

diharapkan

aspirasi

masyarakat

dapat

tertialurkan secara berjenjang yaitu mulai dari teingkat desalkelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dan akhimya dapat terealisasikan dalam kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam suatu p&rencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung tentu akan diperoleh banyak sekali usulan dari masyarakat baik jumlah maupun jenisnya. Ketika kemarnpuan/sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah

untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat terbatas,

maka

harus

dilaksanakan pemilihan usulan-usulan tersebut menurut skala prioritas. Hal ini didukung pendapat Abe (2002) yang mendefinisikan perencanaan pembangunan daarah sebagai proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerir.tah daerah, dalam

ran~ka

menjawab kebutuhan masyarakat untuk

mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Siagian (2003), menyatakan bahwa

139

perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dar. pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 (RKPD tahun 2009) yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). P~merintah

Oaerah Kabuoaten Lamongan menyelenggarakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara

be~enjang,

yang dimulai dari

tingkat desa yaitu dengan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam musrenbang desa terjadi proses penjaringan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut ditampung dan dibahas ksmudian dikemas dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan usulan dalam kegiatan musrenbang tingkat kecamatan. Keluaran cJari musrenbang desa ini adalah prioritas rencana kegiatan pembangunan desa yang nantinya ditetapkan sebagai rencana pembangumm tahunan desa (RPTD). Rencana kegiatan pembangunan tersebut dikelompokkar; mana yang akan dilaksanakan dengan swadaya, mana yang akan dilaksanakan dengan Alokasi Dana Desa dan mana yang akan dilaksanakan dengan APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Rencana kegiatan peiT'bangunan yang akan dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten direkapitulasi untuk dijadikan bahan usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Rcncana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa didominasi oleh kegiatan fisik. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap arti pembangunar., masyarakat rr.ernahami bahwa pembangunan itu hanya sebatas

140

kegiatan-kegiatan fisik saja, yaitu kegiatan pembuatan atau perbaikan suatu bantuk fisik, misalnya jalan, saluran irigasi, gedung dan lain sebagainya. Karena ketidaktepatan masyarakat termasuk juga birokrasi dalam memahami tentang perencanaan pembangunan ini, sehingga keluaran dari proses perencanaan pembangunan desa hanya tert>atas pada usulan kcgiatan yang bersifat fisik. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro (2004) harus diartikan secara luas dari hanya sekerfar pemenuhan

~ebutuhan

materi di dalam kehidupan manusia,

pembangunan seharusnya m&rupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi, sehingga pembangunan daerah adalah proses multidimensi pembangunan suatu daerah. Tahap selanjutnya dari perencanaan pembangunan daerah adalah forum Musrenbang Kecamatan, pihak kecamatan menampung usulan rencana r.egiatan pembangunan dari seluruh desa dan menentukan prioritas usulan teroebut tetapi tidak seluruh usulcm dari pihak desa dapat terakomodasi dalam forum

musyawarah

perencanaan

pembangunan

kecamatan.

Hasil

dari

musyawarah J:ierencanaan pembangunan kecamatan ini akan dimasukkan dalam Re:ncana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang dijadikan sebagai banan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. Pada tahap selanjutnya yaitu pada tingkat kabupaten, terjadi 2 (dua) proses yaitu Fon 1m Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dan Mlisyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Dalam Forum SKPD usulan kecamatan dibahas dan disinkronkan dengan Rancangan Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya kompilasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan hasil dari forum SKPD dibawa ke forum

141

musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten dilaksanai
be,·hubungan dengan pembangunan. Ketiga, mendapatkan rincian rancangan awal

Kerangka

Regulasi

manurut

SKPD

yang

berhubungan

dengan

pembangunan. Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran dan di sisi lain usulan dari masyarakat yang sangat jumlahnya, maka dalam forum SKPD dan musrenbang kabupaten dilaKsanakan penetapan prioritas rencana kegiatan pembangunan. Daiam tahap ini yang terjadi adalah usulan rencana kegiatan pembangunan yang berasal SKPD masuk dalam prioritas kegitan dan usulan masyarakat kalah atau tidak rnasuk dalam daftar prioritas rencana kegiatan pembangunan. Hal ini karena kemampuan dan kapasitas yang dimiliki masyarakat dalam hal merencanakan kegiatan pembangunan masih kurang apabila dibandingkan dengan percncana di tingkat SKPD.

Kondisi

ini

mengakibatkan h3sil dari forum musyawarah perencanaan kabupaten yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) masih didominasi oleh usulan SKPD. Keluaran dari proseo perencanaan

pembangunan daerah yang

dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan baik pada tingkat desa, musrenbang kecamatan dan kabupaten, belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyc.k 1.425 usulan yang berasal dari masyarakat lewat musrenbangkec, yang dio~omodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

142

(RKPD) hanya sebesar 569 buah

us~l&n

saja atau sekitar 39,93 %. Kondisi ini

dikarenakan dalam prosesnya, pelaksanaan musrenbang desa, musrenbang kocamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten masih didominasi oleh peran pemerintah baik dalam penyampaian usulan rencana maupun dalam pengambilan keputusan. Dari pembahasan ini dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat masih dalam tahapan semu yaitu pada tingkat konsultasi. Dalam tah;Jp ini sudc.h dilakukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kei:Jijakan yarg diambil, saycmgnya belum diikuti dengan jaminan pendapat masyarakat akan dipertimbangkan didalam kebijakan yang akan dibuat. Dalam ta:,ap ini yang diperoleh masyarakat adalah "telah berpartisipasi dalam proses partisipasi" (Arnstein dalam Oetomo, 1997). Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa dengan kondisi masyarakat yc.r.g tingkat keberdayaannya rendah atau kondisi dimana kapasitas dan ketrampilar. masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang masih kurang, proses perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan model perencanaan

partisipatif yang

dilaksanakan

melalui

forum

musyawarah

perencanaan f")embangunan (Musrenbang) masih didominasi oleh pemeritah baik psda tingkat desa, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Hal ini bcrtentangan dengan semangat mewujudkan good governance sebagaimana diungkapkan Yang didukung oleh pendapat Resi, dkk (2005) yaitu adanya sinergi antara LSM dengan pemerintah daerah adalah agar birokrasi pemerintah bartindak

sebagai

fasilitator,

motivator

dan

dinamisator

dalam

proses

perencanaan pembangunan daerah. Ketilca ketiga fungsi ini benar-benar dijalankan maka akan membuka peluang yang besar bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didukung

143

oleh pendapat Rofikoh (2006) yang mengemuknkan bahwa pemerintahan yang baik

mens~aratl
adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan aksed bagi

masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan publik. Hal ini ilerarti mendukung pendapat Tjokroamidjojo (1993) mertyatakan bahwa untuk menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi untuk mentrasformasikan kapasitas kesadaran dan katrampllan masyarakat aehlngga blsa keluar d&rl tradlal dlam, apatla, paarah dan cenderung menyembunyikan maksud di bawah pennukaan. Selama hal ini tidak terjadi, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi. Penyampaian informasi hasil dari proses perencanaan pembangunan (Musrenbang~

per encanaan

tidak

optimal.

pembangunan

pertanggungjawaban

Sebenamya merupakan

pemerintah

pe!1yampaian bentuk

terhadap

dari

kinerjanya

informasi

hasil

akuntabilitas

atau

dalam

bidang

perencanaRn pembangunan. Kondisi tersebut bertentangRn dengan pendapat Wijaya (20ll7) menyatakan bahwa pengembangan sistem transparansi informasi dan

penilaian

a~untabilitas

kinerja

merupakan

fondasi

dasar

pembangunan

sistem

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bukan hanya

kepentingan individu dan golongan. Pelaksanaan proses perencanaan partisipatif di Kabupaten Lamongan, sebagaimana yar1g digambarkan pada uraian diatas dapat dikatakan bahwa proses perencanaan

parti~ipatif

tersebut kurang mampu memberikan dampak

positif bagi pembangunan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Abe (2002) mengemukakan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung akan

144

membawa tiga dampak J)E:nting, yaitu : 1). Terhindar dari peluang ma11ipulasi. Keterlibatan rakyat akan

mempe~elas

te~adinya

apa yang sebetulnya

dikehendaki masyarakat; 2). Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; 3). Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat. Berdasart.an pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten lamongan belum optimal. Perencanaan partisipatif melalui forum musrenbang memang mampu menyerap aspirasi masyarakat tetapi belum mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat tersebut pada level realisasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

4.2.3

Pere~n

Ent Dalam

Parencanaan

Pembangunan

Partlsipa~f

di

Kabupaten Lamongan Dominasi pihak penaerintah mulai dari tingkat desa sampai tingkat kat>upaten dalam perencanaan pembangunan daerah masih kuat, Elit birokrasi (pejabat pemerintah daerah) berperan besar dalam proses pembuatan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan. Pada tingkat desa, kepala desa berperan besar dalam

proses pembuatan keputusan pada

musyawarah perencanaan pambangunan desa. Pada tingkat kecamatan, dominasi camat berperan dalam

proses pembuatan keputusan pada

musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Demikian pula pada tingkat kabupaten, dominasi para kepala SKPD masih sangat kuat. Mereka a',jalah golongan yang s.:tcara struktural merupakar" sosok pimpinan yang menduduki posisi atas dalam maayarakatnya yang berarti memiliki kekua&aan

145

serta dapat menimbulkan kebijakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keberadaan elit tersebut menurut Andrain dalam Muluk (2007) secara normatif, tipologi elit lokal dapat ditelusuri dari kekuasaan yang dimilikinya. Pada dasamya, kekuasaan merupakan penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Terdapat lima jenis sumber daya yang mempengaruhi hubungan kekuasaan ini. Lima sumber daya ini pula yang membedakan jenis kekuasaan yang munc.ul da,am hubungan kekuasaan yang berlangsung. Sumber daya tersebut adalah sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian. Berdnsarkan riset yang dilakukan oleh Reform Institute dalam demokrasi lokal di berbagai dae.rah di Indonesia dalam Muluk (2007) terdapat lirna kategori elit lokal yang dapat mempengaruhi pemerintahan daerah. Elit tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang berada di jajaran perangkat daerah, politil\us partai yang menguasai DPRD, tokoh elit partai dan/atau organisasi sosial yang dcminan berpengaruh dan pengusaha besar yang me.nguasai hampir semua aset bisnis lokal, serta kalangan elit ekonomi politik pusat yang berkepentingan dengan daerah tersebut. Menurut Kartodirejo (1981) melihat elit sebagai pemimpin didalam suatu mssysrakat tertentu dan dihagi kedalam tiga golongan, yakni : a. Pamimpin kharismatik, adalah orang yang dikaruniai bakat khusus dari Tuhan untuk memimpin sekelompok manu3ia, sedangkan kelompok orang yang dipimpin merasa terikat kepadanya. b. Pemimpin tradisional, adalah pemimpin karena adanya warisan dari leluhumya, dan pelimpahan wewenang

be~alan

lewat saluran keturunan.

146

c. Pemimpin formal atau legal, adalah orang yang mendapat pelimpahan wewenang berdasarkan prosedur pemilihan, pengangkatan yang diatur dalam hukum yang berlaku cii suatu masyarakat. Dcngan memggunakan 3 (tiga) kerangka analisis diatas, elit yang berperan besar dalam proses pembuatan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan adalah Elit birokrasi (pejabat pemerintah daerah) yang merupakan pemimpin formal atau legal, yang mendapat pelimpahan wewenang berdasarkan prosedur pemilihan, pengangkatan yang diatur dalam hukum yang berlaku di suatu masydrakat. Sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut dalam pembuatan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan adalah kekuasaan normatif, kekuasaan ini timbul bila ada pihak yang

diangga~

memiliki norma-norma tertentu dan sangat dihargai oleh pihak

lain. Norma tersebut adalah legitimasi atas keberadaan elit tersebut. Hubungan kekuasaan muncul bila suatu pihak mengakui bahwa pihak lain memiliki hak normatif untuk mengatur perilakunya. Para elit sering mengartikan partisipasi sebagai kemauan masyarakat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas bukan oleh masyarakat sendiri. Hal tersebut pada dasarnya adalah mobilisasi. Sedangkan partisipasi yang sebenamya, sejak awal mengandung suatu pengakuan bahwa kreatifrtas

dan

inisiatif masyarakat

adalah

modal

dasar suatu

proses

pembangunan sehingga konsep partisipasi sebagai strategi pembangunan terkandung suatu pengertian bahwa masyarakat adalah subyek pembangunan. Menurut Soetrisno (1995), sebagai subyek pembangunan berarti rakyat didorong unluk aktif terlibat dalam proses pombangunan sejak perencanaan sampAi

147

dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan. Selaras dengan hal tersebut, Thomas R. Dye dalam lslamy (2007) m£)nyatakan elitisme mempunyai arti bahwa kebijaksanaan negara tidak begitu bsnyak

mencerminkan

keinginan

rakyat

tetapi

keinginan

elit.

Hal

ini

menyebabkan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijaksanaan negara berjalan lambat dan ditentukan oleh penafsiran kembali nilai-nilai elit-elit tersebut. Kebijaksanaan negara seringdiperbaiki tetapi jarang diubah. Dan perubahanpen.Jbahan itu terjadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik dan perubahan-perubahan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi sistem dan kedudukan elit. K.esejahteraan massa mungkin dan boleh jadi merupakan suatu unsur yang panting bagi elit dalam membuat keputusankeputusannya. Karena elitisme tidak berarti bahwa kebijaksanaan negara akan be~rtentangan

dengan kesejahteraan massa, tetapi hanyalah berarti bahwa

tanggung jawab kesejahteraan massa itu berada di tangan elit dan bukan pada massa. Di samping itu, elitisme memandang massa sebagaian besar pssif, apatis

dan

buta

informasi tentang

kebijaksanaan

mempengaruhi massa dan bukan sebaliknya serta

negara;

komunika~i

elit banyak

berjalan dari atas

ke bawah. Akibatnya adalah massa sulit menguasai elit, dan massa hanyalah benar-benar memiliki penganJh yang tidak langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu Elit b~rokrasi

(pejebat pemerintah daerah) berperan beGar dalam proses pembuatan

keputusan pada musyawarat. perencanaan pembangunan. Pada tingkat desa,

148

pro~es

kepala desa berperan be&ar dalam

pembuatan keputusan pada

musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada tingkat kecamatan, dominasi camat berperan dalam

proses pembuatan keputusan

pada

muGyawarah perencanaan pembangunan k'!!camatan. Demikian pula pada tingkat kabupaten, dominasi para kepala SKPD masih sangat kuat. Mereka adalah pemimpin formal atau legal, yang mendapat pelimpahan wewenang berdasarkan prosedur pemilihan, pengangkatan yang diatur dalam hukum yang beriaku di suatu masyarakat. Sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut

dala.,

pembuat~n

keputusan

pada

musyawarah

perencanaan

pembangunan adalah kekuasaan normatif.

4.2.4

Kendala-Kendala Dlllam Proses Perencanas., Pembangunan Daerah di Kahupaten Lamongan. Berdasarkan pengarr.atan di lapangan dan informasi yang diperoleh

penulis,

kendala-kendala

yang

dapat mengllambat proses

perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan antara lain : 1.

Ketidaktepatan dalam memahami perencanaan pembangunan daerah Masyarakat maupun elit pemerintahan sebagian besar kurang memahami tentang perencanaan pembangunan daerah secara tepat dan komprehensif (menyeluruh). Hal ini berakibat oada output perencanaan kurang berkualitas (kurang mampu menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya). Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap arti pembangunan, masyarakat memahami bahwa pembangunan itu hanya sebatas kegiatankegiatan fisik saja. Karena

~etidaktepatan

masyarakat termasuk juga

149

birokrasi dalam memahami

te~tang

perencanaan pembangunan ini,

sehingga keluaran dari proses perencanaan pembangunan desa hanya terbatas pada usulan kegiatan yang bersifat fisik. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro (2C04) harus diartikan secara luas dari hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materi di dalam kehidupan manusia, pembangunan seharusnya merupakan proses multidirnensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi, sehingga pembangunan daerah adalah proses multidimensi pembangunan suatu daerah. 2.

Tingkat keberdayaan warga yang lemah Fakta menunjukkan bahwa tidak cukup bantak warga yang tahu bagaimana proses p9rencanaan pembangunan di daerahnya dilakukan, termasuk dengan model Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). lnformasi mengenai perencanaan partisipatif kebanyakan dikuasai oleh pihak pemerintah. Ketidaktahuan masyarakat tersebut bisa disebabkan oleh faktor ketidakpedulian mereka terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dengan kata lain,

ketidskpedulian

rnasyarakat adalah

refleksi dari

kesadaran berwarga negara (civic consciousness) yang masih rendah. Ketidaktahuan ini bisa juga disebabkan posisi tawar mereka dihadapan pemerintah yang lemah. Hal ini disebabkan antara lain belum adanya sejumlah forum yang beranggotakan kelompck-kelompok dala civil society yang lebih teroganisir. Ada kecenderungan bahwa dalam

forum-for-.~m

tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga belum memiliki posisi tawar yang kuat. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Gaventa dan Valderama (2001) menawarkan beberapa strategi dan pendekatan, yaitu : perencanaan

150

partisipatif yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah terhadap prioritas

pembangunan,

membangun

kesadaran

melalui

pendidikan

kewargaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pelatihan bagi pejabat pemerintah untuk terlibat dalam proses partisipasi warga dan memiliki kemampuan mengelola partisipasi warga. Partisipasi dalam merumuskan sasaran-sasaran fundamental serta dalam perencar.aan dan pelaksanaan kegiatan memberdayakan stakeholders dan meningkatkan rasa memiliki. Semua itu membantu kelancaran pelaksanaan proyek

:~ang

efektif, pemantauan kegiatan yang jujur, dan hasil-hasil yang

berkelanjutan. Sehingga model pemberdayaan yang diperlukan da!am meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan aspek kelembagaan dengan memberikan ruang partisipasi, tingkat keterwakilan, kerangka kebijakan,

manfaat

partigipasi,

kapasitas

warga

dalam

pendekatan

partisipatif dan akses informasi. 3. Kurang transparan dan tidak adanya umpan balik Permasalahan yang juga sering dihadapi dalam perencanaan daerah khususnya lewat model musyawarah perencanaan pembangunan adalah kurangnya transparansi dalam proses perumusan kebijakan dan khususnya pada pembuatan kebljakan. Banyak masyarakat yang tidak tahu pasti bagaimana keputusan itu diambil, dan atas dasar kriteria apa. Selama inl juga tidatt ada kegiatan penyebaran informasi tentang hasll musyawarah perencanaan pembangunan. Sebenamya penyebaran informasi tersebut sangat diperlukan masyarakat. Apabila masyarakat mendapat lnformasi lebih awal maka masyarakat akan lebih siap untuk merencanakan kegiatan lebih lnnjut. Hal ini bertentangan dengan pendapat Rofikoh (2006) yang

151

mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keter1ibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap prose:; pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam penggunaan berbagai sumber daya ya11g ber1
merupakan

kinerja

fondasi

sistem

pembangunan

dasar

akuntabilitas yang responsit' terhadap kebutuhan masyarakat dan bukan hanya kepentingan iildividu dan golongan. Bordasar1
yait~

daerah;

: 1) Ketidaktepatan dalam memahami perencanaan

2)

Tingkat

warga

keberdeyaan

yang

lemah;

inl,

berikut

dan 3) Kurang transparan dan tidak adanya umpan balik

4.3

Perbandlngan Dengan Penelitlan Tardahulu Untuk

melengkapi

pembahasan

penelitian

dalam

disampaikan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian lni :

1. Syarifucidin (2006), dalam penelitiannya yang berjudul Sinergi Stakeholders Dalam

Perencanaan

Pembangunan

Tahunan

(Suatu

studi

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan kota Sima) bahwa

pelaktanaan

Musyawarah

Perencanaan

terhadap

menyimpu~kan

Pembangunan

dapat

memacu partisipasi masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek

152

dan obyek pembangunan. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan penelitian ini terdapat perbedaan sebab dalam penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dominasi pihak pemerintah mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah maGih kuat, hal ini menyebabkan tingkat keberdayaan (kapasitas atau kemampuan) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih lemah. 2. Pumamasari

(2006),

dalam

penelitiannya

yang

berjudul

Partisipasi

Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (studi kasus partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Menteng Jakartu

Pusat)

menyimpulkan

bahwa

partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan pembangunan dilihat dari segi perumusan keputusan dan per.1buatan keputusan belum tertaksana secara maksimal, pemerintah kelurahan maslh berperan dominan dalam pembuatan keputusan terhadap perenr.anaan pembangunan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu Gebab dalam pene:itian lni menyimpulkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah baru pada tahap konsultasi. Dalam tahap ini sudah dllal\ukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang akan diambil, namun belum dilkuti denga'l jaminan

pendapat masyarakat akan

dipertimbangkan dalam

kebijakan yang akan dibuat. Pemerintah desa, kecarnatan dan kepala SKPD masih

berperan

perenCE~naan

dominan

pembargunan.

dalam

pembuatan

keputusan

terhadap

153

3. Endah Wahyuningrum (2007) dalam penelitiannya yang be~udul Musyawarah Perencanaan Pembangunan Suatu Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kulon

Pro"o

01

Yogyakarta

menyimpulkan

bahwa

sudah

adanya

kecenderungan proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah bersifat

bottom

up

planning.

Kondisi

ini

didukung

karena

dalam

pelaksanaannya pihak pemerintah cenderung bertindak sebagai fasilitator. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan penelftian ini terdapat per'.:>edaan sebab dalam penelitian ini menyimpulkan proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan maslh didominasi oleh pihak pemerintah baik pada tingkat desa, tingkat '<:ecamatan dan tingkat kabupaten sehingga kecenderungan proses perenr.anaan partisipatif dalam pembangunan daerah masih bersifat top

down planning.

Tabel4.11 Perbam.llngan Dengar. Penelitian Terdahulu Perban:fingan Penelitian No

Peneliti

Ket. Terdahulu

1.

Syarifuddin (2006), dalam penelitiannya yang b~udul ~inergi Stakeholders Dalam Perencanaan Pembangunan T£hunan (Suatu teri"'ad£Jp studi perumusan ketijakan perencanaan pembangunan kota Bima)

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat memar..u partisipasi masyarakat secara IAngsung dalam perencanaan pembangunc:m daerah, sahingga menempatkan masyarakat sebagai subyek

Penelitian ini Dalam

Pelaksanaan

Musy~1warah

Perencanaan Pembangunan dominasi pihak pemerintah mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dal<'3m perencanaan pembangunan daerah masih kuat, hal ini menyebabkan tingkat keberdayaan (kapasitas atau kemampuan) masyarakat dalam

Bert:>eda dengan penelitian terdahulu

154

No I

Perbandingan Penelitlan Peneliti Terdahulu dan obyek pembangunan.

2.

Pumamasari (2006}, dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (studi kasus partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilihat dari segi perumusan keputusan dan pembuatan keputL~san

be fum terlaksana secara maksimal, pemerintah kelurahan masih berperan dominan dalam pembucatan keputusan temadap perencanaan pembangunan. Enaah Sudah adanya Wahyuningrum kecenderungan (2007) dalam proses penelitiannya yang perencanaan partisipatif be~udul Musyawarah dalam pembangunan Perencanaan Pembangunan dnerah bersifat Suatu bottom up planning. Pemberdayaan Masyarakat di Kondisi ini Kabupaten Kulon didukung karena Progo Dl delam pelaksanaannya Yogyakarta pihak pemerintah cenderung bertindak sebagai fasilitator.

Ket. Penelitian ini proses perencanaan pembangunan masih lema h. Partisipasi masyarakat Mendukun dalam perencanaan gdan pembangunan daerah melengka baru pads tahap pi konsuitasi. Dalam penelitian tahap ini sudah terdahulu dilakukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang akan diambil, namun belum diikuti dengan jaminan pendapat masyarakat akan dipertimbangkan dalam kebijakan yang akan dibuat. Pemerintah desa, kecamatan dan kepala SKPD masih berperan dominan dalam pembuatan keputusan terhadap perencanaan pembangunan. Berbeda Proses ~erencanaan dengan partisipatif dalam pembangunan daerah penelitian di Kabupaten terdahulu lamongan masih didominasi oleh pihak pemerintah baik pada tingkat desa, tingkat kecamEltan dan tingkat kabupaten sehingga ~~ecenderungan

proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah masih bersifat top down planning.

I

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


BABV KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Keslmpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentAng Proses Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1.

Proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan

dilaksanakan

pembangunan

lewat

(Musrenbang).

forum Forum

musyawarah

perencanaan

musyawarah

perencanaan

pembangunan dilaksanakan mulai dari tingkat desa lewat musrenbangdes, tingkat kecamatan lewat musrenbangcam, hingga tingkat kabupaten lewat forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan musrenbangkab. Dominasi pihak pemerintah mulal dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dalam menyebabkan

p~rencanaan

tingkat

pembangunan daerah masih kuat, hal inl

keberdayaan

(kapasitas

atau

kemampuan)

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih lemah. 2.

Keluaran dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melaiJi forum musyawarah perencanaan pembangunan ini, adalah : pada tingkat desa berupa Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD), pada tingkat kecamatan berupa Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), pada tingkat

kabup~ten

berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Secara umum dalam keluaran perencanaan pembangunan daerah tersebut belum mencermlnkan kebutuhan masyarakat secara nyata karena dalam proses perencanaannya masih dldominasi oleh pihak pemerintah. ~

156

Hal ini didukung oleh data hasil penelitian yang menunjukkan bcthwa usulan masyarakat yang terakomodasi dalam RKPD sekitar 40%. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah baru pada tahap konsultasi. Dalam tahap ini sudah dilakukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang akan diambil, namun belum diikuti dengan jaminan pendapat

masyarake~t

akan dipertimbangkan dalam

kebijakan yang akan dibuat. Dalam tahap ini yang diperoleh masyarakat adalah "telah berpartispasi dalam proses partisipasi". Perencanaan partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan masih mampu

menyerap

a~pimsi

masyarakat

tetapi

belum

mampu

mengakomodasi aspirc.si tersebut pada tahap realisasi dalam kebijakan pembangunan daerah. 3.

Elit birokrasi (pejabat

~merintah

daerah) berperan besar dalam proses

pembuatan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan. Pada tingkat desa, !<epalc: desa berperan besar dalam proses pembuatan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada tingkat kecamatan, dominasi camat berperan dalam

proses pembuatan

keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Demikian pula pada tingkat kahupaten, domlnasi para kepala SKPD mesih sangat kuat. Mereka adalah pamimpin formal atau legal, yang mendapat pelimpahan wewenang berdasarkan prosedur pemilihan, pengangkatan yang diatur dalam hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Sumber daya kekuasaan yang dimmki oleh ellt tersebut dalam pembuatan keputusan pada musyawarah perenci:tnaan pembangunan adalah kekuasaan norrnatif.

157

4.

Kendala-kendala yang menghambat perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten lamongan, yaitu : 1) Ketidaktepatan dalam memahami perencanaan pembangunan daerah; 2) Tingkat keberdayaan warga yang lemah; dan 3) Kurang transparan dan tidak adanya umpan balik

5.2

Saran Berdasari
lamongan dalam proses perencanaan pembangunan daerah khususnya dengan model perencanaan partisipatif, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1.

Untuk

mengatasi

kentlala

berupa

ketidaktepatan

dalam

memahami

perencanaan pembangunan daerah, maka sebaiknya agar Pemerintah Kabupaten lamongan menyelenggarakan wori< shop tentang perencanaan pembangunan daerah. Work shop ini dilaksanakan bagi bagi masyarakat dan aperatur pemerintah baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Kegiatar.

i .1i

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pemahaman

dan

kemampuan mar.yarakat dan aparatur pemerintah dalam memahami perencanaan pembangunan daerah. 2.

Tingkat keberdayaan atau kapasitas dan kemampuan masyarakat yang lemah menjadi salah satu faktor penghambat yang pokok dalam proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah, untuk mengatasi kendala ini sebaiknya Pemerintah Kabupaten lamongan melaksankan pemberdayaan

Civil Society dan pelatih&n perencanaan

partisipatlf.

158

Penyebab ketidakberdayaan masyarakat karena sikap apatis, ketidaktahuan dan posisi tawar yang lemat:. Untuk memperbaikinya harus ada upaya serius dari pemerintah, partai politik, LSM dan komponen lainnya untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negafa. Hal ini bisa dilalt:.ukan melalui pelatihan maupun sosialisasi melalui media tentang kesadaran warga negara dan pelatihan tentang perencanaan Selain

partisipatif.

itu,

harus ada

kerelaan

dari

untuk

pemerintah

menyerahkan sebagian kewenangannya kepada masyarakat khususnya dalam perencanaan. Pelibatan mereka dalam perencanaan pembangunan diharapkan akan mendorong masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan daerah. 3.

Salah satu hal yang cukup mendasar selama ini dalam proses perencanaan adalah belum adanya transparansi dalam proses perencanaan semenjak ide kegiatan

muncul,

~roses

dialog

hingga

keputusan

diambil.

Ketidaktransparanan ini pula yang diduga turut memicu sikap apatis masyarakat terhadap perencanaan karena mereka beranggapan bahwa semuanya telah diatur. Untuk mengatasi kendala dalam perencanaan pembangunan daerah berupa kurang transparan dan tidak ada umpan balik sebaiknya Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan mekanisme perencanaan yang transparan. Transparansi yang dimaksudkan meliputi kepastian anggaran, kriteria pengambilan keputusan, dan kejelasan alasan menagapa proyek diterima atau tidak (sebagai umpan balik). Selain itu, transparansi juga dimulai dengan menjadikan secara terbuka forum-foum perencanaan

pembangunan

yaitu

siapapun

baleh

datang

dan

menyampaikan aspirasinya secara bertanggungjawab dalam forum. Untuk

159

mendukung transparansi ini peran media lokal yang telah tersedia. Media ini menjadi sarana komunikasi langsung untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui acara semacam dialog interaktif antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

'-'

UI~IVI:::.r\.:>11/'\.:>












































































BRA

IJAYA

A

N


DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pondok Edukasi, Solo. Agus, Dwiyanto dkk. 2002. Governance and Decentralization Survey. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Andy Fefta Wljaya. 2007. Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah. Jumal llmiah Administrasi Publik, Volume VIII Nomor 2, FIA, Universitas Brawijaya Malang. Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPSTIE YKPN, Yogyakarta. Bottomore, 2006. Elite dt'n Masyarekat. Akbar Tandjung Institute, Jakarta. Bryan, Coralie d#in White, Lousie G, 1989. Managing Development in Third World. Westview Press, Boulder, Colorado. Chee, Tham Seong, Lousie G,1977. Malays And Modernization Asociological Interpretation, Singapore University Press, Singapore. Conyel'$, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar, Terjemahan Setiawan dan Affan Ghafar. UGM Press, Yogyakarta. Dwijow1joto dan Nugroho, Riant. 2001. Reinventing Indonesia : Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Indonesia Baru dengan Keunggulan Global. Elex Media Komputerindo , Jakarta. Eko, Suntoro. 2005. Orde Partisipasi : Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran. Perkumpulan Pral~arsa , Jakarta. Endah Wahyuningrum. 2007. Musyawarah PerencanRan Pembangunan Suatu Pemberdayaan Masyarakat eli Kabupaten Kulon Progo Dl Yogyakarta, Tesis Magister Admlnistr$31si Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Gaventa, Jhon dan Valderama C. 2001. Mewujudkan Partisipasi-21 : Tehnik Mewujudkan Partisipasi Mesyarakat Untuk Abad 21. The British Council, Jakarta. Hidayat, Syarif. 2005. Too Much Too Soon. Raja Grafindo Perkasa , Jakarta. lberamsyah. 1988. Peranan Ellt mformal Desa Dalam Proses Pembuat.an Keputusan Desa. Tesis, IPB, Bogor. Ida, Laode. 2002. Otonoml Daerah Dalam lnteraksi Krltls Stake Holder. Elex Pusat Studi Kawasan (PSPK) , Jakarta. lslamy, M.lrfan. 2001. Prlnslp-Prinslp Perumu.flan Kebljakan Negara. Cetakan Kesembilan Bumi Al:sara, Jakarta.

Kappi, Abet 1988. Xelompok Elit di Pedesaan, Studi Kasus di Gampong Keude Teunom dan Ulue Ambang Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat :Jalam Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan. Pustaka Grafika Kita , Jakarta. Kartodirejo. 1981. Elite Dalam Perspektif Sejarah. LP3ES, Jakarta. Keller, Suzanne. 1995. Pengussaan dan Kelompok Elit, Peranan Elit Dalam Masyarakat Modem. Raja Grafindo Persada , Jakarta. Koentjaraningrat. 1984. Kepgmimpinan dan Kekuasaan Tradisional Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi. Sinar Harapan , Jakarta. Miles B. Mathew dan A. Michell Huberman. 1992. Ana/isis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press, Jakarta. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya , Bandung. Muluk, M.R. Khaiml. 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Dserah: Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem. Bayumedia Publishing , Malang. Oetomo, Andi. 1997. Konsep dan lmplementasi Penerapan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Indonesia. Jumal Prencanaan Wilayah dan Kota. ?umamasari. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam PerE•ncanaan Pembangunan, Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasa~ana Universitas Brawijaya. Resi, Adrianus, lsmani H.P. dan Sot!silo Zauhar. 2005. Jnteraksi Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Da/am Pembangunan. Jumal llmiah Administrasi Publik, Volume V Nom or 1, FIA, Universitas Brawijaya Malang. Riyadi dan Deddy Supriady Bralakusuma. 2004 . Perencenaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rofikoh, Nurul. 2006. Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabi'itas Anggaran Publik. Jumal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume X Nomor 1, MAP UGM, Yogyakarta. Sarundajang, Si-t. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Siagian, Sondang P. 2003. Proses Penge/olaan Pembangunan Nasional. PT Gunung Agung, Jakarta. Soekartawi. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah. Cv. Rajawali, Jakarta. Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Kanisius , Yogyakarta.

Soewignyo. 1986. Arlministrasi Pembangunan Pendapatan. Ghalia , Jakarta. Sukim~.

Desa

dan

Sumber-Sumber

Sadono P. 1989. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumartono. 1996. Peralihan Status Sosial Elit di Pedesaan, Suatu Kajian tentang Po/a dan Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit Pamong Desa, De~ert&si, Surabaya : Program PascaSa~ana. Airlangga. Sumodiningrat, Gunawan. 2003. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. Impact, Jakarta. Syahroni. 2002. Pengertian Dasar dan Generik Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. German Technical Cooperation-GTZ, Jakarta. Syarifuddin. 2006. Sinergi Stakeholders Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan, Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasa~ana Universitas Brawijaya. Tjokroadmidjojo, Bintoro. 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan. LP3ES , Jakarta. Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. Todaro Michael P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. oleh Haris Munandar. Erlangga, Jakarta.

Dite~emahkan

Urbanus, M Ambandi dan S. Prihantoro. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Cahaya lbu, Jakarta. Varma, SP. 1995. Teori Politik Modem. Rajawali, Jakarta.

Peratuil'an Perundang-Undangan dan Dokumen : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sinar Grafika, Jakarta. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tontang Pemerintahan Daerah. Cemorlang, Jakarta. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal1 Pusat dan Pemerintah Daerah. Cemerlang, Jakarta. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor : 0008/M.PPr~/01/2007/050/264A/SJ tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanean Musyawarah Perencanaan Pembang'-lnan (Mu&renbang) Kabupaten Lamongan.

Lamongan Dalam Angka Tahun 2007. Profil DaErah Kabupaten Lamongan Tahun 2007. RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2009.

-

-· Form : 6

DAFTAR HA:Stt;· -- ·-

:\'lliSREt\BANG DESAI hELURAHAN TAHUN 2008 . PROf;RAi\11 KEGIATAN TAHUN 2009

.l,[,) ., . . .-\ ', K£LLJR~Hr ,. ~ · sT · .o:~) ~Jv " c :G._"~:t:."j1 \\ ...7; .. ;.· .. ...... . .. .. . . KE ....--::·.--::-.. ............ . .

-·--·· - - - - -··- - - .8 1 Jf.i~..3

··---·----------·-------- -

.

,)

S0SBi..':'

----- -- -------......-------·-- ·:

. -·-.:-- - ··- ···--·-·· - - ---- ··- ·- ·~: ~ ;.,~ ·- .-: ~

.- :-,., ·. ... f\n· , , -~ :

'-i':-':_ - ·. ~=

J::NIS f Z ~GiA Tt-.~~

~iO

:JE:S;.. i OU~0:·,;

::.PaN

-- - ----..,--- - - - 7 - - - - -- - : - - --

1. ~ ~ l ::-~ -~-~!~-~· ~.:-~:.;. ;~ ~-: iJ:l\ J:. ~~~:~ ~{ ! ~~ lA

. '7:::):5::-.:: ·::::

APBD PROPINSI

--

Oft.i,:..:.. -------:::APBD KABUPATEN

ju ~-::..An !

i\EI

'"'-"Y' .i :! . DANA SIA" HMUn ."\

i Si
:j

s:.c·. .: r.· ~~ :. ·:::·

:~ 2 5. J:JO .

:-·-·: ...... -· ..

: l; ':,~ .

:..\~ :J,-

::.Jil~:-.

;.-.3

p( -~:

,·,s

.?·,~~ ·:

(~s ~b&~c ~ i e~~~ ~) I

~t-J: • .:~;_ :,:_:_ :.~." .. :.:,I --~·- . :.·.··-· ~ ...:::.. ~ 2 ~ n::-: ;-:·.:

2.

..

,,

-~ -

·- ·~)(; . :~

._:8 :·-

.J

:.~~ .. :....

! i

3.

i:

.. I i·

;

.. ! i !

------L-,-------- - --

. I

·---------------~-- - - ·- -·-· ·

·--·--------- - -- - - ·:------ ---· ---·· ·-----··------- -.-----·-- --- -

.

DAF'TARHASiL

For·m. ; 5

Mu-siiiNBANc-·otsA.; KEI~URAHAN tA_HuN2:ous ··--- ·:PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2009 UES ."""\..I KELt:RAHAF sr::;r;rm.TG_ KEC. ••!••··············"···· DEKE'r _._ ~ .... ••"~· · ·:.···~········· · ····· 4

SlOAN·: EKOT-IOM! NO ~

- - -·--- ·-·- . - --·- -L·u·l••s=c.. . v l...OK~Si -'.- - - - .- - ~ APBD IYI

jEI~ !S r{~GLA.TAN

\!•i : i 1\.

·

~~

'!:

- Uio ' -

i ~t:SA i JU~UI-: i ;

.

t:.PBN

:

PROPlNS!

:

!

..

12

"'0 • r:'..... ·"1:'~ ..., ..., ,.

,... r. • :-. '":)•J ...,..... .

-

i· 4

.....

3A?~TUk:.~ 3J:~. I:~

;

~Ai. ~U~.a.-:

.

JUtltLAi-i

SWJ...OAYA

I

.

. 9C .OOO . OC0 ,-

.

-·

.

.

~<::T

...I ,..::::lKAf ...I . !I; ....;KPO ;::> t:f\

OANA

;

.

?U.?3 . ~~I~~

220. 'JOO. OCO,- ?'J . p;;:--·r; ~·, L ' :.

:2c . ::o.c:~.-

s, l;::::£~,

3Ai~T~bl~ : ·....·_l'";..

~~

!J

APBD

! KABUPATEN I I

::\.:::;;.·::: ::. - . ......:-: : :·:..:·: ~ :... Sid :>!'·e ~:, --e ;::: -~ ··-·- '-"·· ,_ Sugil1\-:~: ~

- --··--·-·· .

i

. ~ _ : ·E AliA 'l' :KA!·:.·i h :"":' ...... :-:::: 3::-,:-~ ; :--:. :.:; • !~ or:n~ l ~z::::: i s'..~:~r~::.. Sugi!r,·.:: :.- ~. .s-:~..:~:-:: ·c ~~ :.j. ;;·::

Dinoyc.

r-;

·- ---···-- ..

I

i

~. ~~ o.:-n~::: :..: :. .s i

il·t; ·I~A-

\-I" - · :...· · ---

...:..:.._·__·.i1l{

...

~--"'

.:·...:: .:.:

:l.. f:lJZ .!..;.:...:.•.-~~

':'':"-:.. .... ~

~..Lf· UP

u.;.··

Li.i"'

....

~

..

i ;

Ul: UP

I

lJ ...-

!

!.iK:7·/D:Ji' f

:·

. ..

D~G?/D?·:r

i;ict"·

~

i

·!

I

I· f

!

.;i

,____

- - : - -- ------

--------------- ---· - - - - - -

I

_ _ _ _;..__ _ _ _ _ _ _....:..._ _ _ _ _ __

Form :

~

DA.FTAR -HASIL ·· MUSREN BANG DESAI KELURA FANTAH UN 2008 PROGR.A M KEGIATA N TAHtN 20&9 · [J DEKi:_!'T' · VJ;'C .. H· .AN · SIDOREJO 1\~C- 1. I K·ry •: RA • • • • : • ~ • ... -;" .. • • • •. • • • • • • • • • • • : • .i.."'-..i!J C· U Uu ..~. . . I ·- - - - -.- -·.£. .

....,

&.. J ..._' -

• • • • • • • • . . . • • ... • , • •

• • •

•

E ::\c..~~ G Ft3lK~ f
JE~·JIS

t\~C;

!.

J3l c:1

.

KEG lATAN

VO~!JME

i

~

,:_.... .;_._ ,:_ ........ _

Z; e_s~

:· ·::::· ~~

'

I

LC:<.AS: . I DESA I DUSUN I

I

I

-14 ] ·: ~·u

..1 (]

-.- .., , -;

sur~:BFR DAN.~.

I I

·AP8N !.

!

APBD PROPINSi

APBD

-

K".BUPATEN i

~:'_: :;:'_: o..:..r·-i.'".

--""":"'"'-·

• J

SWADAYA

, . :-e~ ~ - :..:-2. ---:: g~t:

2... J? ;.:.r~ i...""li;;~r_~: ~l~ Li!! gk!l!'lg~!1

i(el .

"""~"'.:2'f, 9 . . .··::·:. : -C!"\...............

X ~ ~-

:< ; :

·!i 2 'JC:

C ::.l •

Ds . s:.-c: or::: j ..:-

---.i -~- ·-·---·-

l: • ~ :: i:

.I~:~. .-(1 ~·.

I

I

I

.5.

•:

-!

I i

! .I

.,

________!__ -

- .·--'--....--- ------- --

. - - ·----------- - - - -·- -·-·---- - ----

-

.~ ,--;:;::. :"'/ t;d'f.0,.4 !JES..t _I·~

~ 1 I'<' ' n,.... • Q I c,,,i:;:. __~;.;r. J.: ...;s ~ J ·----______, : ; . ..,. !

. . .. . ·__·. .

.' ""c -·Po .. TcKr-".- -

=

..,;:.l,-;:~

~

3id :~:·t;.;!:j:·U.l

.:

;·~::

:t\.: ' :\.!. ;;

~ :: ~ ~:!:;

.~ ~

------

::L: . :; ~~> ~ .:

2JO jut:::

C :i: .

;

- ,.

:i .;.. -II-'-.

. .

---~;"-,-~L----· ------

'·,· ·~~::_::~~~~~?::··..

-

•.

!2 . P d .

, • •'.;1'

-·l

.~·,

Form : 3

DAFTAR HADIR DESA

SIIJOREJO

t~.cCAMATt·i\1

.DEKET

HARII TANliGAl

SENIN / 28 J.~;~!Jt,!H 2008 .HA.t AI JJ.c;.::)t\ SlDOHJ~Ju Mi.JSRfNBANG DE2A I KELURAHAN TAHUN 2008

~-EMPAT

KEGIATAN.-

I !

J: J

i,.. ... ... . . l. ,., ,,. ,.#'.,.,,.

_·,~ ,, ..

, .. .. .... .-., . . ,. .. ... . .

_. - ... . .

. ....-, .. - .; .- ,. ,.. !

REKAPITLL-\.Sl LSULA:\ PROYEK PRIORIT AS TAHFl\ A!\GGAR-\.N 2009 K.ECAMATA:\ DEKET

. B!DA~G : SARA:\A N_O

PRASARA~ .~

FISII\

!\AMA PRO)'E.K

1:-o'"'K~-\.~--- ·-,--

PERK!RA.·\:\' BIAYA

VOLl' .\lE.

KETE'RA~GA .'\

75 X ~ Desa Dd.:etm~tan X 2 111 ~30 __ nda:1.r.::::::c-:r P;& Desa 2 · lnit I. _ ___ _ J·~kt:.l:...ld~ Q.e.:>a 3 ?t>mb;l'lbman K~ntv1 ,':m Bn:iai ::,·~ !~~:.1~~~·~ _.0 .:s:~g.:~~~~·~- _ ---- - -·- _ ~· l j:i < .-l __ L.L'r i ~ ·- -· _)_ . :>mt)<.:l!Hin~:: Pu .>;.;es~H<' ' h::1~'h dc:sa Rc iut..:ngah 20 Deket. 14 Pehruari 2008 _I

: Rp. 40.000....:..0....,.0....:.0-,..·---- ' L!n; ut
Pemba:-H!un:-p pa2.ar Kantor Cantat Dekd

Pe:nba~Lman Pa2.ar keliiin!l S\lr':\ 2 Deket f'eJ.tb ..f... a... o: ~~CD Penanian Ja;·, K.:hutanan

DEKET .

An. CAMA T

Sekretaris Kccamatan

~--

l

.,., rv 1 l\.R ·~ ~..... '

' -~

.

....._j{

.

~ 61 ~

If I

~ -1-J. •

.

ETIK SCLIST~' A:'~I. S.Sos.:Vt.Si

Penata ~I P. 0 10 2J 9 73 I

k KAPITCLASI CSV·LAN PROYEK PRIORIT AS T dC:\ A:\GGARAl\ 2009 KEC.A..MATA:\ DEKET 310.-1.:\"G : EKO:\OMI :'-'0 - - - --

- -

~ .A:Vi!~

- - --

PROYEI<

·_ _ __l'~tir.~ :n rnodal ke1o~~p·~k ~ · 1 11b ~ i,.:..: :~:_r:~~~ _ __ _ r:~ir p.~d: ua_n_ _ _- ___{j_a_rit_ ?mplot Pe mbangu~~ ;~ TPI Di:10' \1 ·'·' Pemi.Jan,.;unan dam oimu ai r Ja_!_l i c: ;:~:-.:::!_:~· Pcmban!!.llnan Lumbun~ K~ ~~: ~kmu r;! :: 1: · Bantuan!Penl!adaan pompa .::r __1:__,...._ :\onnalisasi sun!!ai 1 -' Dlamzt:.u-Sidoklu:~ :,~d sun!!ai :\ormalisasi 1:P~mhamwnan dam pimu ai: i 1'1 ::.....:._;:.:_::=__::.:::...--==~------

D D

c. ~

1-

:D

...

___

f

-- - - - - - -

!..OK'-\SI - - - ':QLt\IE ~ - 1 ·n:: . ,, ·. o.3 :·.·:)ataguq!.:.S.:vtuh __ _ ........___... _:.._..:__..:__ ...__ - - -

.

K£TER -\\ G.\'..;

FERK!R.A A!' mAYA

- - -·-- -- -- - -

?,p. 1.50 .110:1 ~0_00_~ __ _ --~-:~:i_Lnan _____ _ ___ __ ; .~5 ; ; ~P\1 s;~orcio (l -- - = Rp. 20.iiiJ0.002. oua:, ·:·uk.kcn_Q_ _ _ _ __ ____ _ __ _ ~ru _.!_. _~1i_t____ ' Rp. 200.VOO.QOO._ ' !amon2ar. __ __ Bant : Rp. 672.000.000,200 !1<' ttti uh belas ) Dc~a _____ ____ i Ban_ -- ····· __________.~Q_~~~!:_------- ~ Rp.:. 255.000.000.ma ~ Desa . 00 OQO • ') R "l l . • . . . Daru . 0.. : p. ~). ..... . nil _ __ _ __ R
8--;,a,==-- -- ---

r)

An CAMAT DEKET Sekretaris Kecamatan

l

-....- r. I 1\ •___.,.')..-f"..,~?~~P to , ._ .\,;] .3. Ji> ' L.. ... r-v{ ETIK SULIST\1A:\I, S.Sos.:\'I.Si .,.,.,~

A

·if,

Pen'ita :\'IP 010 239 7.31

REK.APITl"LASI l"Sl'LAl\" PROYEK PRIORITAS

T AHV\ A\.GGAR-\\ 2009 KECAMAT A'-" DEKET BlUA::'\G : SOSBlD

LOK-\Sl ______ _ VOLl".\IE KET ERA!\GA:\ . :\A;,I.\ PROVFK PERKIR-\ .-\~~ BIA YA :'\0 - Baru . 20. Titi;-; PM Ds _D_:_!.:~~ kuion-SidL'!~!.: : ; t' Per ~~::2g_an jalan urnum Oeketkulon-S.Mul) ~~ ---- )1 Baru ____ \_! P _____ til; Ti ,_5_. ·Pt:>.!l ,, _ _ De.kel _ [)_...:.~.; !)~ hmccl Dckerv:etan LI'~Hil11 r-.lan j Pe:1, :;~:~::,an __ _ _ _ \~ r: ,;;.; r; :n. . ~.iJ"'J . [);: ~ :~ ~I:::'!H!U !-'e1~~:·:.:1ganjalc.numurn Ut'SJ !)langgtt · Si.::t':..:~,mpul Kec~mat~:J L::lmllrh.:an r=:~~K-- -P\:f- - - · ----- -d;:-~--- -- -P-c::-ne: ..:n~~ jalan UiL:m D...:sa ~~s;.:~; - - ~sa R~lo~ari · 8an1 - ·Rp. 50.000.UUIJ.I. l"nit Pe:r:bmwr.an Temo::u Pem~uan~at1 S~TlJ~h_lk...~ Oekeikulon 5 Rp. 100.000.000,·20 X I 0 m . J)esa [)JangQll Pembm~n Po;it~o~· Pesantre!1 Dsn GIUQ~! 6 Baru . 000.000.~_100 __ m....: ~.50 x_§__..~. ? _________ __ Desa S!durejo Per.:t-~l!w unan TK \kkar Jaya 7 .Rp. 50.000.00U 24x21 x0.-+0 111 · Desa SiJorejo Peni::>!i!i<m Gedunl! SO\ Sidorejo _8_ Rr. 220.000.f.11)0.-· Lnit I. ·-·-Tukkerto D~sa ___ Reh<:i:> berat SO'\ Tukkeno 2_ Rp. 220.000.(;(10.nit L: i. _ __ -· Desa rhbata!!un!!. Reh:::- be rat Qedun~ SO'\ Babata!..!un!..! . l0 Rp: 220.000.0(10_I . Ln!t Dt!sa Rejosari Reh:::_., berat SO!\ Rt!iosari 11 Rp. 100 000.000.Bani l"nit I. Tukkerto Desa __ . Atfal Rt)Lidlcrul TK P..:mb::,lgunan 1~ - - -- - - 250.000.UIJ0.Rp. Lnit I. Desa _~.aladan Reh ~ r herat SD!\ Laladan 13 Rp. 500.000.000.2. Cnit .... · -·-· __Qesa _R I!joten!!ah Reb:- 0erar SO!\ Rt! ioten!.!ah I dan II p Rp. 250.000.000.Lnit I. ;Jom•.1h·o s Ut!sa ·· Reh~:- berat SOl\ Sidomulvo I i5 250.000.0tJO.Rp. . I. Lni·t . _!~ksa Su!!.ihwaras ~eh~ b ~rat SON Sw.: :!iwaras 16 _._0,_)0_.-_ _ _ __ _ __ _ 00 0_ 0._ . ~....:.._2_5_ I. Lnit . ... Ot!sa \\.eduni Rehab berat SO~ Wt!duni 17 . Rp. 250.000.0U0.! . C nii De sa "Srirande Reha:- bl!rat SO:'\ Srira:1de II 18 Rp. 250.000.000.1i_t 1.-L_·I_ ....,.---19 Rp. 250.000.000_n_i_t_. -~: 1_. _ _ . 20 [)eket. 14 Pebruari ~008 An CAMAT DEKET ____.-Se~retaris .Kecamatan

-=-=·-=---·--·- -z

-

s;u-·- -

-- ·--·-··--- D '\ . ': ·,. \.· \ ~·:··J., ij;; --· ....ETIK SlLIST ''-.. . . 'vl

. • ... •

!

. · · · ""·l ...

'· .,. ... .

----

l

f

.. 6f-t

"A:\ I S:Sos.:\1.Si

Penata \IPOJO 397Jl

. DAFTAR 11:\DlR h.. EPALA DES:\ .. 1),\I .AM RANGKA M t 'SRENBANG J>ERENCANAAN PEi\lHANGliNAN T ·\fll iN 2009 KEC\i\1ATAN DEKET TANGCAL : 14 PEBRllARI 2008 --------~--------·-····· ·-·-· .

.JAB AT:\ N .

19.

K,el?ala

D~.:sa

Rejotcngah

I I

I I

K~.:pala

lksn Srirnmk

I I I

i

14 15

..~~p~~...D~.:sa Sidomulyo

I I

rl~.

t•

n n, ·n

Nil' lllll2J97JI

1>.\!·T ,\1{ IIADIR

KEPALA C:ABDii'i/ KANTOR/llP T/ KDC l>AI.AM RAN<;K\ 1\lliSR!·:NBt\NG PERENCANA AN PEo\1BANGUN:\N T:\llliN 2009 KECAMATA N DEKE'f TANC(; ,\1.: 1-t I'EBIHIAIU 2008.

" . Et·~.~~ . Ill

I~~~), (.-t-v1-l(

1. I 1.. .....

/!.1-:<

....~ (1) 1\·ngairan

KUA i> S i> 1\ I

Mantis

I -~

a._~ '»'

13.

· -·· -·-- !:~~-·-- ·-

S M I' N1..' ~~~ri I

I~

I

1~.

Ddi.l't,

........_.. . ... ·- --------'

I 4 Pcbruari 2008

· ._·; ··t~f~(~AT DEKET

.s~~~-~.~-~ .!
.

I ,•

~

'

.

UAFT:\R IIAD!R f\E'rt :A/ANGGOTA UJll> I>Ar ..\M RANGKA M liSRE~UANG PERENCANAAN

PEM'!lANGlJNAN TAHllN 2009 KECAMATAN DEKET · TANGGAL: 14 PEBRliARI -2008

9

I

: l3.1'1)

12

___ Q __ _·---~~'t7 14

Ill_>() l)~sa Sldllhinant~t.lll l)~ sa

12.

Snra1Hk

_·. IWD Dl'sa Sugi\n,aras . .. ..

~~t.)N 1

15 16

·-· -- ··-· ·-···-·--I -BPD Dcsa .. Sidorcju ------:· . -·· .. r~

BPD Dt:sa Tukkt:rto

17

·-·-······

200H

Nfl'

. c-::1 /. lA'\._

DAFTAR HADIR KETl':\/ANG GOTA LPM DALAM RANGKA 1\HISRI·::•mA NG PEilENCAl'lA AN PEMBANClJNAN TAilliN .20119 I'ECAMATA N DRKET TANGGAL: l.t PEBRliARI 20ilS

~~-~~~-

3

.LPM Desa l;ekctkulon

. 4

r _; · _l_ _ _·· • r: •

5

If. liP~":_._ (.llj_

6 7

j

F o-- _

- - 1 - - -·- -- - - .. -···-· --

-

.

.

3. __.:..-.. -\\

· -·L_:_

-- . . ··---· -- -. ···, :· --_-:-. --~==--~-1--..;:::::r'~

( __j_._ ~:: .. -.-.~--=~

.

D~sa Dd~:tw~:tan

· 1.

.

. .·.j-4:- ~ . LPM Desa l.aladan .

-··-·· - ·~ · -

-

..

.

LPM_i2~~itYan~
LPM

12

·-··-

D~:sa

I.J>M lksa

.-

-·-

.

6. \

~

···- -------.. -....----1

J>losohlllkn

:-\n r;11 id~·

I S.Sos.M.Si

c n.11 a 1\IP 010 239 731

PEMEHJNIAH KAHUPAU:N LAMONGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Basuki Rachmad Nomur 1 Telepon ( 0322) 321162 LamoAgan E-mail: [email protected] Website: www.lamongan.go.id RFKAPITULASI USULAN KECAMATAN DALAM RKPD 2009

No

l<ecamatan

,Jumlal1 Usulan

---- f-· 1 2 3

4 ~

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

48 4l l4 49 44

Sukoram& Bluluk Ngimbang Samber. g Mantup Kemban gbahu Sugio Kedungp ring Modo Babat Pucuk Sukodas i Lamonga n Tikung Sarirejo Deket Glagah Karangbi nangun Turi Kalitenga h KaranggG,neng Sekaran Maduran Laren Solokuro Paciran Brondong

80 38 37 73 51 50

I

29 65 36 60 56 39 4463 37 39

62 4o G6 59 55 79

JUMLAH Ket: Usulan yang lldak d1akomod1r sebesar

.

Usulan Yang Diakomodir

18 20 23 23 20 27 16 16 23 23 20 13 23 15 23 25 18 21 28 16 17 22 20 29 23 22 25

1,425

:

:

;

'. I \

i I

I

' :

569 Lamongan,

April 2009

Prosentase

37.50% ' 42.55% 31.08% 46.94% 45.45% 33.75% 42.11% 43.24% 31.51% 45.10% 40.00% 44.83% 35.38% 41.67% 38.33% 44.64% 46.15% 47.73% 44.44% 43.24% 43.59% 35.48% 44.44% 43.94% 38.98% 40.00% 31.65% 39.93% 60.07%

TESIS. Untuk Memenuhl Syarat Memperoleh Gelar Magister. Oleh: NAZARRUDDIN RS NIM:

Recommend Documents