TESIS. Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung. Oleh

KAJIAN EVALUASI PENERAPAN PASAL 9 UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI MENGENAI KEWAJIBAN SERTIFIKASI BAGI TENAGA AHLI KONSTRUKSI

TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung

Oleh

YOEL WARMAN NIM : 25005012 Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008

HALAMAN PENGESAHAN KAJIAN EVALUASI PENERAPAN PASAL 9 UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI MENGENAI KEWAJIBAN SERTIFIKASI BAGI TENAGA AHLI KONSTRUKSI Oleh Yoel Warman NIM : 25005012

Program Studi Magister Teknik Sipil Pengutamaan Manajemen dan Rekayasa Konstruksi Institut Teknologi Bandung

Menyetujui Tim Pembimbing Tanggal: ....................................... Pembimbing I

( Dr. Ir. Krishna S. Pribadi )

ABSTRAK KAJIAN EVALUASI PENERAPAN PASAL 9 UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI MENGENAI KEWAJIBAN SERTIFIKASI BAGI TENAGA AHLI KONSTRUKSI Oleh Yoel Warman NIM : 25005012 Tujuan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) adalah memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas untuk menghadapi persaingan global. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut diatur pada pasal 9 UUJK yang mewajibkan perencana, pengawas dan pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA). SKA adalah hasil sertifikasi atau tanda bukti bahwa tenaga kerja telah mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk keahlian tertentu di bidang jasa konstruksi. Mengingat pentingnya sertifikasi tenaga ahli tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi yang telah berjalan sampai saat ini. Evaluasi yang dilakukan meliputi gambaran umum penerapan sertifikasi, fenomena dan dampak yang terjadi sejak dikeluarkannya UUJK. Informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan hal tersebut nantinya akan dikumpulkan lebih lanjut dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner yang dilakukan di dua kota yaitu Kota Bandung dan Kota Pekanbaru, tetapi penelitian lebih difokuskan kepada masyarakat jasa konstruksi di Kota Bandung. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang memberikan penyajian data secara sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca dengan menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dari hasil pengolahan dan analisis data, disimpulkan bahwa dampak yang diharapkan dari kebijkan mengenai kewajiban sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia telah dirasakan oleh individu tenaga ahli konstruksi, sedangkan dampak yang diharapkan secara global belum tercapai karena pengadaan SKA menjadi lain tujuannnya yaitu hanya sekedar untuk memenuhi syarat tender sehingga terjadi “jual beli” SKA yang mengakibatkan kompetensi tidak terjamin. Dengan adanya fenomena “jual beli” SKA, maka perlu dibuat kebijakan yaitu untuk membatasi tenaga kerja yang wajib memiliki Sertifikat Keahlian. Kebijakan ini dapat mengacu kepada sistem sertifikasi di negara lain yang memiliki sistem sertifikasi tenaga ahli yang hampir sama dengan yang sedang berjalan di Indonesia, sehingga tidak perlu terjadi perubahan yang sangat signifikan Kata kunci: Sertifikasi, Tenaga ahli konstruksi, Sertifikat Keahlian (SKA).

ABSTRACT THE EVALUATION STUDY FOR APPLYING LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18 YEAR 1999 ARTICLE 9 ON CONSTRUCTION SERVICE ABOUT OBLIGATION CERTIFICATION FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION ENGINEER By YOEL WARMAN 250 05 012 The purpose of Construction policy (UUJK) No.18/1999 is to give a direction for construction growth and development in making realization of a strong, reliable, and competitive of business and qualified construction work to face the global competition. One way to fullfill that purpose is regulated in UUJK article 9 which obligated the designers, the controllers, and the contractors to have a certificate about their skills (SKA). SKA is a certificate or an evidence that indicated the labors have the ability and competency for certain skills in construction industries. Considering the importance of that certificate, an evaluation for implementation of certificate obligation for construction labor must be done. The evaluation includes general condition of the implementation, phenomenas, and the effects since UUJK has been released. The information that is needed to explain those things will be collected later by using interview and quizionaire method which will be done in two cities, Pekanbaru and Bandung, but the study will be focused in construction in Bandung. The next step is data analysis using descriptive statistic method which will make the data simpler and understandable by giving explanation about the data or phenomena or condition. Using the result of data analysis, it can be concluded that the expected effect from the obligation of construction certification in Indonesia has been a spirit for construction skilled labor, else the global effect has not been reached because SKA is only be used for tender requirements. This thing leads to a SKA “trading” which cause unqualified competence. Because of SKA “trading” phenomena, there must be a regulation to limit the amount of labors that should have the certificate. This regulation can refer to other countries’ regulation which has the same certification system with Indonesia so there will not be many changes in our system. Keyword: certification, construction skilled labor, skill certificate (SKA).

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya. Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT., atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul Kajian Evaluasi Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Bagi Tenaga Ahli Konstruksi Di Indonesia sebagai syarat

untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Bersama dengan selesainya penulisan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. Ir. Krishna S. Pribadi, yang telah membimbing penulis dengan kesabarannya, memberikan waktu dan pikiran selama penyusunan Tugas Akhir ini. 2.

Bapak. Dr. Ir. Biemo W. Soemardi, Ibu Dr. Ir. Reini D. Wirahadikusumah, Bapak. Dr.Ir. M. Abduh, Bapak. Prof. Dr. Ir. Rizal Z.Tamin, Ibu Dr. Ir. Puti Farida Marzuki, Bapak. Dr. Ir. Purnomo Soekirno, yang telah memberi kontribusi sangat besar pada Seminar I, Seminar II, Sidang Tugas Akhir dan proses belajar mengajar selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Teknik Sipil, Pengutamaan Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Intitut Teknologi Bandung.

3.

Kedua orang tua, Istri tercinta, Anakku yang sudah 6 bulan di dalam rahim Istriku tercinta, Adik-adik atas doa, dorongan dan dukungannya, baik moral maupun materi.

4.

Bapak/Ibu responden yang tidak dapat saya sebutkan namanya yang telah ikut berpartisipasi pada pelaksanaan penelitian ini.

5.

Rekan-rekan MRK angkatan 2005 yang seiring sejalan saling membantu, baik bantuan tenaga maupun pikiran selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.

6.

Bapak-bapak dan ibu-ibu di Sekretariat S2 Teknik sipil dan Laboratorium MRK, Bu Ani, Bu Ida , Pak Totok, Mbak Yuni dan Pak Enang.

7.

Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari berikan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah S.W.T.

Bandung, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI ABSTRAK ............................................................................................................. i ABSTRACT .......................................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAAN .......................................................................... iii PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS ................................................................ iv KATA PENGANTAR .......................................................................................... v DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ x DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiii DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ xiv BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1 I.2. Rumusan Permasalahan ................................................................................. 4 I.3. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 4 I.4. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 5 I.5. Ruang Lingkup Studi ..................................................................................... 5 I.6. Metoda Penelitian .......................................................................................... 5 I.7. Sistematika Penulisan Tesis ........................................................................... 7 BAB II KAJIAN PUSTAKA II.1. Umum........................................................................................................... 10 II.2. Lisensi dan Sertifikasi Profesi...................................................................... 10 II.2.1. Pengertian Lisensi dan Sertifikasi Profesi........................................ 10 II.2.2. Dampak Penerapan Kebijakan Lisensi dan Sertifikasi Profesi ........ 12 II.3. Serifikasi Tenaga Ahli di Bidang Jasa Konstruksi di Indonesia .................. 20 II.3.1. Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi di Indonesia ............................. 26 II.3.2. Penerapan Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) di Indonesia.... 30 II.3.3. Tenaga Ahli Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi ............ 33 II.4. Sertifikat Profesi Untuk Pekerjaan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral ......................................................................................................... 31 II.5. Penerapan Kepemilikan Sertifikat Profesi di Bidang Konstruksi di Luar Negeri........................................................................................................... 32 II.5.1. Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi di Amerika Serikat (USA)....... 32 II.5.2. Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi di Australia ............................... 38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN III.1. Program Rencana Penelitian ........................................................................ 42 III.1.1. Gambaran umum mengenai penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. ......................................... 43 III.1.2. Fenomena yang berkembang semenjak dikeluarkannya Undangundang jasa konstruksi tahun 1999 mengenai kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. ........................ 43 III.1.3. Dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang berhubungan dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. ......................................................................................... 44 III.2. Perencanaan Survei ...................................................................................... 46 III.2.1. Tujuan Survei ................................................................................... 46 III.2.2. Responden ........................................................................................ 46 III.2.3. Penentuan Sampel ............................................................................ 47 III.2.4. Perancangan Kuesioner.................................................................... 48 III.3. Pengolahan data survei................................................................................. 49 BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA IV.1. Penyebaran Kuesioner ................................................................................. 51 IV.2. Uji Validasi .................................................................................................. 51 IV.3. Informasi tentang responden........................................................................ 53 IV.3.1. Pendidikan responden ...................................................................... 53 IV.3.2. Jabatan responden ............................................................................ 54 IV.3.3. Pengalaman kerja responden............................................................ 54 IV.3.4. Kualifikasi perusahaan kontraktor ................................................... 55 IV.3.5. Bidang usaha perusahaan kontraktor ............................................... 56 IV.3.6. Usia perusahaan kontraktor.............................................................. 57 IV.4. Analisis dan Pembahasan............................................................................. 58 IV.4.1. Gambaran umum kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia .................................................................... 58 IV.4.2. Fenomena yang berkembang semenjak dikeluarkannya Undangundang jasa konstruksi tahun 1999 mengenai kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. ........................ 62 IV.4.3. Dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang berhubungan dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. ......................................................................................... 74

BAB V PENERAPAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI BAGI TENAGA AHLI KONSTRUKSI DI INDONESIA V.1. Dampak Lain Penerapan Kewajiban Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA)............................................................................................ 95 V.2. Usulan Penerapan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia ...................................................................................................... 96 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI.1. Kesimpulan ................................................................................................ 100 VI.2. Saran ......................................................................................................... 101

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1.

Diagram Alir Metode Penelitian ................................................. 7

Gambar II.1.

Bagan Alir Proses Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi di Indonesia yang berlaku saat ini .................. 25

Gambar II.3.

Sistem Sertifikasi Tenaga Ahli di Australia............................... 40

Gambar III.1.

Program rencana penelitian evaluasi kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia .................................... 42

Gambar.IV.1.

Distribusi pendidikan responden Kota Bandung ....................... 53

Gambar.IV.2.

Distribusi pendidikan responden Kota Pekanbaru ..................... 53

Gambar.IV.3.

Distribusi jabatan kerja responden Kota Bandung..................... 54

Gambar.IV.4.

Distribus jabatan kerja responden Kota Pekanbaru ................... 55

Gambar.IV.4.

Distribus jabatan kerja responden Kota Bandung...................... 55

Gambar.IV.6.

Distribusi pengalaman kerja responden Kota Pekanbaru........... 56

Gambar.IV.7.

Kualifikasi responden dari perusahaan kontraktor di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru.................................................... 57

Gambar.IV.8.

Bidang usaha responden dari perusahaan kontraktor di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru ....................................... 57

Gambar.IV.9.

Usia responden dari perusahaan kontraktor di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru.................................................... 58

Gambar IV.10. Sejak kapan tenaga ahli konstruksi memiliki sertifikat keahlian ...................................................................................... 59 Gambar IV.11. Sejak kapan kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian ...................................................................................... 59 Gambar IV.12. Jumlah tenaga ahli bersertifikat yang dimiliki oleh Kontraktor .................................................................................. 60 Gambar IV.13. Kualifikasi SKA tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor....... 61 Gambar IV.14 Pengetahuan responden mengenai sertifikat keahlian pemula ........................................................................................ 64 Gambar IV.15. Cara tenaga ahli memiliki Sertifiakt Keahlian ........................... 65 Gambar IV.16. Cara kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifiakt keahlian. ..................................................................................... 65 Gambar IV.17 Alasan tenaga ahli konstruksi tidak memiliki sertifikat keahlian. ..................................................................................... 66 Gambar IV.18 Proyek yang pernah dikerjakan oleh kontraktor ........................ 67 Gambar IV.19 Perjanjian yang dilakukan kontraktor dengan tenaga ahli yang akan dibiayai pengurusan sertifikat keahlian ................... 68

Gambar.IV.21. Kontraktor yang pernah membeli Sertifikat Keahlian tanpa mengikuti ujian kompetensi ....................................................... 70 Gambar.IV.22. Pengaruh kepemilikan SKA dengan besaran upah yang diterima.............................................................................. 71 Gambar.IV.23. Jumlah tenaga ahli bersertifikat keahlian yang biasanya dipersyaratkan untuk satu proyek konstruksi............................. 73 Gambar IV.24. Pernahkah kontraktor mempekerjakan tenaga ahli yang berbeda dengan yang mereka ajukan pada dokumen penawaran .................................................................................. 76 Gambar IV.25. Pernahkah kontraktor memanfaat informasi yang tersedia di LPJK dan Asosiasi Profesi dalam melakukan perekrutan tenaga ahli .................................................................................. 83 Gambar IV.26. Instrumen yang digunkan kontraktor dalam menentukan jenjang karir dan skala imbalan tenaga ahli yang dimiliki......... 84 Gambar IV.27. Pendapat responden kontraktor terhadap biaya pengurusan Sertifikat Keahlian .................................................................... 86 Gambar IV.28. Besaran biaya untuk pengurusan Sertifikat Keahlian ................ 86 Gambar IV.29. Pembinaan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi kepada anggotanya .......................................... 87

DAFTAR TABEL Tabel II.1.

Keuntungan dan kerugian kebijakan licensure and Voluntary Certification in solar industry........................................ 15

Tabel II.2.

Manfaat Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Menurut Asosiasi Profesi di Indonesia ........................................................... 17

Tabel II.3.

Manfaat memiliki PE license ........................................................... 19

Tabel II.4.

Penerapan kepemilikan sertifikat keahlian (SKA) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah............................................ 29

Tabel II.5.

Statistik Tenaga Ahli & Sertifikat Tenaga Ahli 2007...................... 30

Tabel IV.1. Penyebaran Data di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru................. 52 Tabel IV.2. Alasan owner swasta jarang mempersyaratkan SKA....................... 63 Tabel.IV.3. Alasan kontraktor membiayai pengurusan sertifikasi tenaga ahli ........................................................................................ 68 Tabel IV.4. Tenaga ahli yang pernah meminta kenaikan gaji kepada perusahaan tempat mereka bekerja .................................................. 72 Tabel.IV.5. Fenomena yang berkembang semenjak adanya kewajiban sertifikasi bagi tenaga hali konstruksi di Indonesia ......................... 77 Tabel.IV.6. Daftar kontraktor yang telah teregistrasi di LPJK tahun 2006 dan 2007 .................................................................................. 91 Tabel.IV.7. Dampak yang terjadi adanya kewajiban sertifikasi bagi tenaga hali konstruksi....................................................................... 92 Tabel V.1.

Biaya yang ditawarkan oleh konsultan pelayanan jasa pengurusan Sertifikat Keahlian (SKA) ........................................... 95

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I.

Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi

Lampiran II.

Asosiasi-asosiasi Profesi yang telah memiliki akreditasi dari LPJK 200

Lampiran III.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor. 09./LPJK Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pemberlakukan Bakuan Kompetensi

Lampiran IV.

Bidang dan sub bidang yang ditangani oleh asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK tahun 2007

Lampiran V.

Statistik Tenaga Ahli & Sertifikat Tenaga Ahli Berdasarkan Propinsi 2007

Lampiran VI.

Statistik Tenaga Ahli & Sertifikat Tenaga Ahli Propinsi Jawa Barat 2007

Lampiran VII. Statistik Sertifikat Tenaga Ahli Berdasarkan Asosiasi 2007 Lampiran VIII. Kuesioner untuk Pengguna Jasa Lampiran IX.

Kuesioner untuk Kontraktor

Lampiran X.

Kuesioner untuk Tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian

Lampiran XI.

Kuesioner untuk Tenaga ahli yang belum memiliki Sertifikat Keahlian

DAFTAR PUSTAKA

1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational Licensing and the Quality of Service: An Overview’, Law and Human Behavior. 2. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1981a), ‘Occupational Licensing and the Quality of Service Received: Some Evidence’, Southern Economic Journal. 3. Ginsberg, Paul B. and Moy, Ernest (1992), ‘Physician Licensure and the Quality of Care’, Regulation. 4. Fachruddin, Fauzi 14 mei 2007,’Sertifikasi dalam Standar Keahlian’, Suara Merdeka, www.suaramerdeka.com/harian, didownload tanggal 3 juli 2007 5. Haug, Marie (1980), ‘The Sociological Approach to Self-Regulation’, in Blair, Roger D. and Rubin, Stephen (eds), Regulating the Professions, Lexington Books, Lexington, Massachusetts. 6. Keputusan LPJK No. 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi 7. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah 9. Keputusan Direksi PT.PLN No. 019 . K/010/DIR/2004 tentang sertifikasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal (SBU-E) dan penanggung jawab teknik (PJT) 10. Komentar, Harian 19 mei 2006,’Laporan FAJAKON didalami Polda’, www.hariankomentar.com/arsip, didownload tanggal 3 juli 2007 11. Maurizi, A. (1980), ‘The Impact of Regulation on Quality: The Case of California Contractors’, in Occupational Licensure and Regulation, Washington, DC, American Enterprise Institute. 12. Mickie S. Rops (2002), ‘Credentialing, Licensure, Certification, Accreditation, Certificates’ 13. Morris M. Kleiner (2006),’ Licensing Occupations, Ensuring Quality or Restricting Competition?’, W.E. Upjohn Institute for Employment Research,Kalamazoo, Michigan

14. Institut Teknologi Bandung, 13 maret 2006, ’Sertifikasi Keahlian, Tanggung Jawab Moral Pelaku Kontruksi’, www.its.ac.id/berita.php, didownload tanggal 3 juli 2007 15. Parker, W.L (2002),’Costs and benefits of practitioner certification or licensure for the solar industry’ 16. Peraturan LPJK No.11 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 17. Peraturan pemerintah no 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi 18. Phelan, J.J. (1974), Regulation of the Television Repair Industry in Louisiana and California: A Case Study, US Government Printing Office. 19. Rakyat, Pikiran 25 juli 2005,’ Revisi, Aturan Main Jaskon’, www.pikiranrakyat.com, didownload tanggal 3 juli 2007 20. Pusat Pembinaan Keahlian Dan Teknik Konstruksi., Kajian Pengembangan Standar Kompetensi Konstruksi Nasional., BPK-SDM Departemen Pekerjaan Umum., 2006. 21. Stevens, Rosemary A. (1986), ‘The Future of the Medical Profession’, in Ginzberg, Eli (ed.), From Physician Shortage to Patient Shortage: The Uncertain Future of Medical Practice, Second Conference on Health Policy, Cornell University Medical College. Boulder, CO, Westview Press. 22. Suprobo, Priyo 13 maret 2007,’Siapa yang BIsa Dipercaya Mensertifikasi Tenaga Ahli Teknik?’, www.gib.or.id/buletin.php, didownload tanggal 3 juli 2007 23. Surat Edaran Nomor: IK.02.05-Mn/135 Perihal Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2003 di lingkungan Departemen KIMPRASWIL 24. Surat Edaran Nomor: 03/SE/M/2005 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 2005 25. Surat Keputusan No. 88/KPTS/D/IX/2005 tentang Sertifikat Keahlian Pemula. 26. Surat Edaran Nomor: 08/SE/M/2006 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 200 27. Svorny, Shirley (1993), ‘Advances in Economic Theories of Medical Licensure, Federation Bulletin’, Journal of Medical Licensure and Discipline. 28. Svorny, Shirley (1999), ‘Licensing, Market Entry Regulation’. 29. Undang-undang no 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi