Terkait Kasus Hambalang, Anas dan Andi Bisa Tersangka?

Pendiri BERLIN SIAHAAN

Surat Kabar Umum nEDISI: 033/Thn II/Senin 2 - 15 Juli 2012

Pemimpin Redaksi Jenri, SH

1

nHarga: @Rp 3.500,-

Luar Jawa + Ongkos Kirim

Informasi Aspirasi Rakyat

E-mail: [email protected]

nEDISI: 033/Thn II/Senin 2 - 15 Juli 2012

Hotline pasang iklan dan pengaduan kantor redaksi 021-3190 2301 / 0813 1533 8511

Kunci Politik Incumbent, Hanya Birokrasi Memilih, Foke-Nara Yakin Menang Satu Putaran

Kepsek Komplek SDN Komarabudi Layak Dipidana

c Selengkapnya ........Hal 6

c Selengkapnya ........Hal 12

Selebritis Jenny Cortez

Hiperseks Siapa yang tak kenal dengan Jenny Cortez, artis yang sering tampil seksi ini ternyata hiperseks?. Tapi tunggu dulu, ternyata Jenny mendapat peran sebagai mahasiswa yang hiperseks. “ A k u bingung membedak a n teriakan o r a n g keenakan, teriakan o r a n g ke ra s u k a n , teriakan dimana k i t a Bersambung Hal 11 ........Jenny

Tempat Judi Komplek Duta Mas Blok D8 No. 3 Jakbar Digerebek

Bos Mikimos Yongki alias Acung Target Operasi Polisi Jakarta, Metropolitan Pos Masyarakat yang mengetahui belangnya bos judi Mikimos, Yongki alias Acung, diminta segera melaporkan ke Polisi terdekat, pasalnya target daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Jakarta Barat. Tempat Judi Mikimos Komplek Duta Mas Blok D8 No. 3 Jakbar Digerebek Polres Jakarta Barat. Bos judi Mikimos Yongki alias Acung Diburu Polisi Resort Jakarta Barat dan menjadi target daftar pencarian orang (DPO) harus ketangkap sece-

Terkait Kasus Hambalang, Anas dan Andi Bisa Tersangka? Jakarta, Metropolitan Pos

Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait kasus Hambalang dan dana kongres Partai Demokrat di Bandung.

A Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (tengah) kembali menjalani pemeriksaan oleh KPK mengenai duJohan Budi SP gaan kasus korupsi pembangunan kompleks atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan nilai proyek Rp 2,5 triliun, yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin.

Rehab Gedung SDN Palalangon Tidak Sesuai Kualitas

Jaksa Layak Periksa Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Bersama Kontraktor

Bandung, Metropolitan Pos Rehab Gedung SDN Palalangon Tidak Sesuai Kualitas, Jaksa Layak Periksa Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Bersama Pemborong. Hasil infestigasi Metropolitan Pos, bahwa rehabilitasi gedung ruangan SDN Palalangon Cipareat Kabupaten Bandung, tidak beres, jauh dari kualitas dan volume yang sudah dianggarkan sebesar Rp106.000.000,dalam APBN 2012. Pasalnya, Kepala Sekolah berubah jadi pemborong tanpa ada perusahaan yang mengerjakan proyek hanyalah Kepala Seko-

Bersambung Hal 11........Judi

Ganti Rugi Tanah Warga Untuk Landasan Pacu Bandara Sei Bati Rp40 M

H Nurdin Basirun S Sos MSi Bersama Cendra Nawazir Layak Diperiksa Kejaksaan Tinggi Kabupaten Karimun Karimun , Metropolitan Pos. Ganti Rugi Tanah Warga Untuk Landasan Pacu Bandara Sei Bati Rp40 M dalam APBD tahun 2010-2011 belum dibayarkan Bupati Kabupaten Karimun, H Nurdin Basirun S Sos melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Cendra Nawazir. Dalam hal ini Ganti Rugi Tanah Warga Untuk Landasan Pacu Bandara Sei Bati dalam dana APBN 2010-2011 sebesar Rp40 M, diduga dikorupsi Bupati Kabuapten Karimun, H Nurdin Basirun SSos MSi Bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Cendra Nawazir, Layak Diperiksa Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri)

Bersambung Hal 11........Ganti Rugi

Bersambung Hal 11........Gedung SDN

Pungli SIUP Layak Dipidanakan

Pejabat Sudin KUMKM dan Perdagangan Jakarta Timur Terancam Dipenjara

Walikota Jaktim saat menghadiri Bazar.

Jakarta, Metropolitan Pos, Kepala Suku dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Jakarta Timur (Sudin KUMKM dan Perdagangan Jaktim), Drs Djoko Kundaryo, SH MH layak dipidanakan diduga melakukan pungli SIUP miliaran rupiah pertahun dan ini tidak masuk ke kas daerah. Drs Djoko Kundaryo, diduga melakukan persekongkolan dan penyalahgunaan jabatan dengan anak buahnya di

Bersambung Hal 11........Sudin

nas hadir sekitar pukul 10.07 WIB di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, dengan rombongan pengurus DPP Partai Demokrat. Sebelumnya telah tiba sejumlah pengurus teras DPP Partai Demokrat dan anggota fraksi partai itu di DPR RI, juga beberapa kader maupun simpatisan. Beberapa di antaranya menggelar spanduk. Anas kepada pers mengatakan pemanggilan terhadap dirinya menjadi kesempatan untuk mengklarifikasi atau bantahan terhadap lembaga antikorupsi tersebut.

Bersambung Hal 11........Anas

Akbar Datunsolang, Anggota DPRD Dari PAN Tertangkap Bawa Sabu!

Manado, Metropolitan Pos Berdasarkan hasil tes laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Manado, barang bukti yang disita polisi dari tas milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Akbar Datunsolang (28), positif narkoba jenis sabu. Menurut sumber, Metropolitan Pos, di Bersambung Hal 11........Akbar

Mengembangkan Produk PT Dankos Farma Jakarta, Metropolitan Pos, PT Dankos Laboratories Tbk. menciptakan value added patut diacungi jempol. Empat kali pemeringkatan SWA100 yang menggunakan pendekatan economic value added (EVA), anak perusahaan Grup Kalbe ini tak pernah membukukan angka EVA (adjusted) negatif. Hebatnya lagi, value added yang dihasilkannya makin besar. Di tahun 2001, Dankos mencatat EVA Rp 21,67 miliar (berdasarkan laporan keuangan 2001) dan berada di peringkat 14 kategori perusahaan dengan aset di bawah Rp 1 triliun. Tahun berikutnya, ia mencatat EVA Rp 51,49 miliar dan berada di urutan ke-6. Tahun 2004 perusahaan yang berdiri pada 1974 ini berada di peringkat pertama dengan nilai EVA Rp 118,68 miliar. Posisi yang sama sebenarnya telah digapai tahun lalu, tapi

Bersambung Hal 11........Damkos

2

REDAKSI

EDISI: 033/THN II/SENIN 2 - 15 JULI 2012

Hak Kekayaan Intelektual Suku Batak “Tarian Tor Tor”

Pemda Kabupaten Samosir Harus Mampu Mengamankan

Diterbitkan Oleh PT Sukses Parna Sejahtera SK MENHUM & HAM RI : Nomor : AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011

Penasehat Hukum Drs. Jatenangan Manalu SE MM H.Hum, Hotman Sitorus SH MH, Paulus Subandi SH MH, Poltak Siringoringo SH MH., Sabar Siahaan SH. Ferdinan Montorori SH.MH., Abang Nur Yasin SH, Pendiri Jenri, Berlin Siahaan, Robert N Pemimpin Umum Parel N SE.MM. Pemimpin Redaksi Jenri Redaktur Executive Peris Redaktur Pelaksana Hotdiman Redaktur Hasudungan Siregar, Silverius N, SH Manager Pemasaran L. Endarwanto Rendra Sekretaris Redaksi Hotdiman S.SE. Bagian Keuangan Rinaldi Josua N Dewan Redaksi Jenri, Peris, Robert N, Parel N, Tumbur. L, Pa’bona. M, Syahri, s. Staf Redaksi Jahuale, Nur Syamsu, Jhonni T. Tampubolon, Husein Irawan, Bambang Sutaji, Bhenry Natal, Agung Mangaristua, Dewi K Putriani, Ekson H, Halomoan Hutapea, Hermawan S, Mulyadi, Sungkunan S, Lasma S, Indra Wahju Setiawan Litbang Onasis, Jonni, Robert N, Marlon N SE., Tony N SE., Anton. S

Penulis : William Satar, SH Staf Ahli Budaya Pariwisata & HAKI, Metropolitan Pos

P

Jakarta, Metropolitan Pos ENJARAHAN Malasya atas hak kekayaan intelektual “TORTOR”,adalah salah satu bentuk penganiayaan harga mati bagi Bangsa Indonesia.”Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dijelaskan, Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik,suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber daya dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri,tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industry yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian,kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan

Bagian Sirkulasi Mulatua, Rinaldi Josua Penasehat Andar Situmorang SH ML, Jack Monang Napitupulu, Perdi Sitanggang, Kol. (Pur) Drs. Lauasa M. Hutagalung, H. Sitanggang Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301 Fax. 021- 31902301 E-mail: [email protected]

REKENING BANK : BANK BCA REK NO : 0948118320 BANK BRI REK NO 086201003057507 A.N: JENRI SITANGGANG

TARIF IKLAN Iklan Kuping Ukuran Standart Iklan Warna Ukuran 3R Iklan Warna Ukuran 4R Photo Iklan Kolom Ukuran Standart Iklan 1 Halaman Penuh Warna Iklan 1/2 Halaman Warna Iklan ¼ Halaman Warna Iklan 3/4 Halaman Warna

= = = = = = = =

RP 500.000,RP 1.000.000,RP 2.000.000,RP 50.000,RP 24.000.000,RP 12.000.000,RP 6.000.000,RP 3.000.000,-

DIBUTUHKAN PERWAKILAN, BIRO DAN WARTAWAN : 1. Depok 2. Ciamis 3. Tasikmalaya 4. Banjar 5. Sumedang 6. Majalengka 7. Cianjur 8. Subang 9. Provinsi Jabar 10. Provinsi Jawa Timur

11. Denpasar 12. Nusa Tenggara 13. Kalimantan Timur 14. Kalimantan Selatan 15. Sumatera Utara 16. Sumatera Barat 17. Sumatera Selatan 18. Lampung 19. Sulawesi

Bagi anda yang berminat Hubungi Kantor Redaksi JURISMAN SITANGGANG : 081315338511

Negara”. Bukanlah kali yang pertama pemerintah Malasya melakukan tindakan-tindakan biadab yang mengklaim kekayaan Bangsa Indonesia seakan-akan miliknya. Entah apa yang terjadi dengan pemerintahan Indonesia saat ini,yang nyata-nyata tidak mampu melindungi pelecehan demi pelecehan yang dilakukan pemerintah Malasya terhadap bangsa Indonesia. Bila memang demikian, pemerintah daerah Kabupaten Samosir harus bertanggung-jawab sepenuhnya menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual para leluhur suku Batak. ”TORTOR”adalah salah satu tarian yang merupakan karya agung leluhur suku Batak yang diyakini sejak lahirnya suku Batak pada 700 tahun yang silam. ”TORTOR” bukanlah sekedar tarian pelipur lara.”TORTOR” bukanlah sebatas sajian penunjang pariwisata,melainkan tarian jiwa yang mengandung makna sacral bagi seluruh suku Batak di dunia.

Ironis, sungguh menjadi seribu tanya yang membuat hati terluka.”Bagaimana bisa Malasya Negara kemarin sore memperoleh kemerdekaannya sejak 50 tahun yang lalu dari Indonesia,dengan sangat berani mengklaim “TORTOR”sebagai miliknya??? ataukah ini skenario pengalihan perhatian masyarakat atas gonjang-ganjing kasus-kasus korupsi yang saat ini marak menghiasai wajah Negara Republik Indonesia? barangkali mungkin upaya-upaya memberangus kepopuleran ragam seni budaya Batak yang kian terkenal di Benua Asia hingga belahan Benua Eropa dan Amerika??? Yang pasti,hal ini menunjukkan bahwasanya “TORTOR”adalah salah satu tarian yang sangat istimewa sehingga Malasya berniat keras untuk menjarahnya. Untuk itu, Pemda Kabupaten Samosir, sebagai pemegang otonomi atas wilayah lahirnya”TORTOR”tersebut harus lebih agresif mengamankan karya-karya besar para leluhur suku Batak tersebut. Diharapkan,dengan melakukan pendataan ulang serta mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas ragam seni budaya tersebut akan mampu mengantisipasi hal-hal sebagaimana tindakan biadab Malasya terhadap tarian”TORTOR”.

Letjend (Pur) TNI Cornel Simbolon Layak Gubernur Provinsi Sumatera Utara

STAF AHLI Wasinthon S, SE.MEc. (Ekonomi & Politik), Amistan P, SE.S.Si.MM. (Ekonomi, Sosial & Politik) William Satar, SH (Budaya, Pariwisata & HAKI) Layout Tatema Marunduri

ke s e j a h t e ra a n , tidak hanya bagi para penciptanya saja,tetapi juga bagi bangsa dan

Jakarta, Metropolitan Pos Letnan Jenderal (Pur) TNI Cornel Simbolon Layak Memimpin Provinsi Sumatra Utara, dan akan maju mencalonkan Gubernur Sumatera Utara yang akan datang, untuk membangun republik Indonesia. Membangun Republik adalah membangun Bangsa, Sumatera Utara yang dikenal dengan keragaman etnis, budaya dan bahasa adalah salah satu tolak ukur strata pemberdayaan swadaya masyarakat Indonesia.Tidak dapat dipungkiri, keberadaan Sumatera Utara dengan kemultimajemukan keragaman etnis,budaya dan bahasa tersebut membutuhkan seorang figur yang telah terbukti teruji mampu menjadi alat perekat diantara ruang lingkup perbedaan daya intelektual masyarakat Sumatera Utara di era modernisasi saat ini.Maka sesungguhnya,masyarakat Sumatra Utara tidak perlu khawatir lagi akan masa depan Sumatra Utara ke masa yang akan datang. Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjend TNI (Purn) Cornel Simbolon MSc, figur pemimpin yang sangat tepat membangun Sumatera Utara ke depan, yang selama ini tidak maju dan terpuruk, dibanding dengan Propinsi lainnya sudah maju lebih pesat. Letjend (Pur) Cornel Simbolon, layak kita bawakan dan dukung untuk membangun Republik menjadi alat perekat keragaman etnis,budaya dan bahasa dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara.Sebagaimana visi dan misinya yang dituangkan dalam biografinya yang berjudul “Pemantapan Pem-

bauran Etnis Untuk Menjamin Tetap Utuhnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa” Kertas karya perorangan (TASKAP) kursus reguler Letjend Cornel Simbolon, buku yang berisi 154 halaman yang diterbitkan Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional, 1999. Bukan hanya itu saja,Cornel Simbolon yang dikenal piawai dalam bernyanyi, ini tidak lelah menunjukkan bhakti karyanya terhadap kemajuan pencapaian pemberdayaan sumber daya alam Sumatera Utara menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Di depan ribuan anggota kelompok petani di kabupaten Dairi, Cornel Simbolon Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba ini mengatakan ”Saya merasa miris melihat tingkat pencemaran air Danau Toba akibat limbah, terutama dari usaha budi daya ikan, khususnya oleh perusahaan asing berskala besar. Betapa tidak, setiap hari berton-ton pakan ikan ditabur di Danau Toba, yang berdampak pada tercemarnya air danau terindah dan terbesar di Asia Tenggara itu.” Sehingga sangat bangga,akan langkah yang diambil petani Dairi atas pemakaian pupuk organik. Tentu sekali ini adalah salah satu upaya pelestarian lingkungan hidup, agar tidak tercemar dengan pemakaian pupuk kimia. penggunaan pupuk organik di samping memelihara kestabilan unsur hara tanah (Ph), komoditi yang juga sangat baik untuk kesehatan manusia. Pernyataan putra kelahiran Pangururan ini tentu bukanlah tidak berdasar. Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjend Cornel Simbolon, asli Putra Pangururan Samosir, bercerita, “semasa kecilnya adalah bertani, orangtuannya juga seorang petani di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sehingga segala keluh kesan petani sangat dia pahami.” Untuk itu kepada petani Dairi, Cornel Simbolon memberikan motivasi agar tidak berkecil hati, karena seorang petani pasti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kecintaannya akan kelestarian Danau Toba memang tidak disangsikan lagi.Di selasela acara Marsombu Sihol yang diadakan di Aula Hotel Sapadia, Sabtu (26/5) di hadapan puluhan wartawan media cetak dan televise ,Letjend (Pur) Cornel Simbolon dalam pernyataannya mengatakan “Penutupan terhadap PT Aqua Farm Nusantara (PT.AFN ) perusahaan modal asing yang bergerak dalam usaha keramba jaring apung di perairan Danau Toba merupakan harga mati”. ”Aqua Farm itu merusak lingkungan hidup, sementara keuntungan yang diperoleh hanya untuk Aqua Farm saja,” tegasnya. Letjend Cornel Simbolon juga mendesak untuk segera mengambil tindakan tegas dan tidak hanya melihat perolehan pajak yang sedikit dari Aqua Farm, lalu menutup mata atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.Tidak tanggung-tanggung ,Cornel Simbolon mengatakan sangat kecewa dengan keterlambatan pembangunan di Sumatra Utara khususnya Simalungun. Diceritakan pria alumni SMP Budi Mulia Pangururan Samosir ini, saat ia masih bersekolah di Pematang Siantar ia sering melintas di Pelabuhan Tigaraja di Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun. Tak ada perubahan yang menonjol, kecuali sampah yang makin banyak berserakan di sekitar pelabuhan dan perairan Tiga Raja. Hal yang sama juga disaksikannya di Pelabuhan Tiga Ras.Hal ini tentu menjadi tanggungjawab Pemimpin Provinsi Sumatra Utara sebagai nahkoda percepatan pencapaian cita-cita masyarakat Sumatera Utara, yang damai dan sejahtera.Maka tidak diragukan lagi,sebagaimana yang diungkapkan Uskup Agung Medan Mgr Anicetus B Sinaga OFM Cap dalam kunjungannya ke Pastoral Gereja Katolik Paroki St Mikael, Pangururan, Samosir, Jumat (22/6). yang mengatakan” “Cornel Simbolon adalah sosok yang berani dan bijaksana. Maka figur sosok seperti ini yang dibutuhkan sebagai Pemimpin Sumut sekarang,”. William Satar SH

QDPR/MPR: Silverius N QKoordinator Liputan Polda Metro Jaya: Mulyawan, QKorlip Departemen Hukum & HAM: QMabes Polri: Mangampu S, A. Hasiholan, Binsar SG QBiro Jakarta Pusat: Nadjib B QPengadilan Jakarta Pusat: Lambok Gurning, SH, QDPRD DKI Jakarta: QBiro Jakarta Barat: Juli Ostar H, SH QBiro Jakarta Selatan: Nopiadi, Yasir Hans QBiro Jakarta Utara: QBiro Jakarta Timur: Maruli S QPerwakilan Bekasi: Raja S Ginting (Kepala), QBiro Depok : Sudarmo (Kepala) QPerwakilan Banten: QBiro Kabupaten Tangerang: Tumbur Limbong (Kepala), G. Harry Simbolon, Alden Robertus Simbolon. QBiro Kotamadya Tangerang: Erwin Sinaga (Koordinator). QBiro Kotamadya Tangerang Selatan: Pa’bona Marbun (Kepala), Tahan Hasugian, Beni Sihotang. QPerwakilan Sumatera Utara: Happy Silalahi (Kepala) QBiro Samosir: Sahat Sitanggang. QBiro Pekanbaru: QBiro Batam: Junael Marbun, Robinson Lbn Batu QBiro Karimun: Rahotan Siahaan QPerwakilan Jawa Barat: TM. Harianja SH. (Kepala), M. Saragih. QBiro Kabupaten Bandung : QBiro Bandung : Faozanolo Laia (Kepala), QBiro Bandung Barat : S. Sitanggang (Kepala). QBiro Bandung Cimahi : Antonius SE. (Kepala). QPerwakilan Kalimantan Barat: A. Rahman HS. (Kepala), Suparto. PERCETAKAN : CV. Grazia Indah (Isi diluar tanggungjawab percetakan).

METROPOLITAN


Gila, DKI Minta Tambah Anggaran Rp 5,33 Triliun

Jakarta, Metropolitan Pos

Jika disetujui dewan, makan jumlah APBD DKI Jakarta 2012 mencapai Rp 41,35 triliun. Penambahan yang diajukan yakni, pada pendapatan daerah bertambah dari Rp 30,64 triliun menjadi Rp 33,65 triliun, belanja daerah bertambah dari Rp 33,82 triliun menjadi Rp 38,36 triliun, penerimaan pembiayaan bertambah dari Rp 5,38 triliun menjadi Rp 7,70 triliun, dan pengeluaran pembiayaan bertambah dari Rp 2,19 triliun menjadi Rp 2,98 triliun.

S

ETELAH melakukan evaluasi terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, Pemprov DKI Jakarta kembali mengajukan penambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penambahan anggaran yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 5,33 triliun, atau meningkat sebesar 14,80 persen dari penetapan APBD 2012 yang mencapai Rp 36,02 triliun atau menjadi Rp 41,35 triliun. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, yaitu berupa terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Sesuai kriteria tersebut, Eksekutif telah melakukan evaluasi kondisi makro ekonomi sampai dengan triwulan I dan evaluasi pelaksanaan APBD sampai akhir bulan Mei 2012. Selain itu, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,” ujar Fauzi, saat Sidang Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (25/6). Nantinya, jika disetujui dewan, makan jumlah APBD DKI Jakarta 2012 mencapai Rp 41,35 triliun. Penambahan yang diajukan yakni, pada pendapatan daerah bertambah dari Rp 30,64 triliun menjadi Rp 33,65 triliun, belanja daerah

bertambah dari Rp 33,82 triliun menjadi Rp 38,36 triliun, penerimaan pembiayaan bertambah dari Rp 5,38 triliun menjadi Rp 7,70 triliun, dan pengeluaran pembiayaan bertambah dari Rp 2,19 triliun menjadi Rp 2,98 triliun. Dikatakan Fauzi, perubahan APBD ini juga dikarenakan perubahan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebab kegiatan ekonomi di ibu kota juga akan dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi yang saat ini sedang melanda Eropa dan berdampak pada perekonomian Asia, termasuk Indonesia. Hingga triwulan I 2012, realisasi pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan angka sebesar 6,40 persen. “Melihat kondisi tersebut, perlu adanya penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 yang dalam APBD 2012 ditetapkan sebesar 6,8 sampai 7 persen, maka dirubah menjadi kisaran 6,5 hingga 6,8 persen,” katanya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka inflasi pada triwulan I mencapai 4,17 persen. Sehingga inflasi 2012 yang semula diproyeksikan pada penetapan APBD 2012 sebesar 5,5 sampai 6 persen juga perlu penyesuaian, yakni berada pada kisaran 6 sampai 7 persen. Sedangkan inflasi nasional tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8 persen. Diungkapkan Fauzi, meski terjadi tekanan terhadap perekonomian, nyatanya hal itu

tidak memberikan dampak negatif terhadap realisasi pendapatan daerah. Hingga 31 Mei 2012, pendapatan daerah mencapai Rp 10,73 triliun atau 35,01 persen dari rencana sebesar Rp 30,64 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yang hanya mencapai 32,99 persen. Untuk perubahan pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar Rp 3,01 triliun, menjadi Rp 33,65 triliun atau naik 9,81 persen. Sementara itu, terhadap belanja daerah, di samping melakukan perbaikan administrasi, penambahan anggaran, dan penambahan kegiatan baru, juga dilakukan pengurangan anggaran dan pengurangan kegiatan. Penambahan anggaran direncanakan untuk menambah belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang antara lain ditujukan dalam rangka penyelesaian pencapaian target RPJMD 2007-2012, persiapan kegiatan prioritas 2013, pemenuhan kegiatan-kegiatan lain yang memiliki urgensi tinggi, disamping juga untuk memenuhi kekurangan belanja wajib serta kekurangan anggaran untuk gaji dan tunjangan. Sedangkan pengurangan anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang kurang prioritas dan bukan merupakan kegiatan program unggulan. Jenri

Gedung Walikota Jaksel Jadi Parkir Liar Jakarta, Metropolitan Pos, MESKI kapasitas gedung parkir di kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan cukup luas, namun parkir liar tetap marak di samping kanan kantor tersebut. Banyaknya kendaraan yang parkir hingga tiga baris memanjang di badan jalan, membuat jalan tersebut sulit dilewati kendaraan. Padahal, jalan itu menjadi jalan alternatif dari arah Blok M menuju Jl Pangeran Antasari atau Cipete karena di lokasi tersebut terdapat pembangunan Jalan layang non tol (JLNT) Antasari-Blok M. Kondisi ini membuat banyak pengendara mengeluh. Sebab, dengan adanya parkir liar tersebut, kendaraan yang harusnya bisa langsung belok untuk melintasi belakang kantor walikota, terpaksa tertahan lebih dulu di pertigaan dekat rumah makan yang ada di kawasan tersebut. “Kalau pagi lurus saja macet, tapi mau belok banyak parkiran motor,” keluh Zakaria (41), salah satu pengendara mobil, Rabu (27/6). Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta

Selatan, Nurhayati Sinaga berdalih, penertiban parkir liar bukan kewenangan pihaknya, melainkan wewenang pihak kepolisian. “Untuk menertibkan parkir ilegal yang di jalan sifatnya kita hanya berkoordinasi. Yang berwenang itu adalah pihak Kepolisian,” dalihnya. Wakil Kasatlantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Sungkono mengatakan, memang untuk masalah penindakan tetap di tangan polisi. Namun permasalahan parkir tetap harus ditangani Sudin Perhubungan. “Pada intinya kita harus koordinasi antara Sudin Perhubungan dan kepolisian,” tukasnya. Saat ini, lanjut Sungkono, pihaknya menunggu permohonan koordinasi dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan untuk masalah penertiban parkir motor yang memakan badan jalan tersebut. “Prosedur untuk melakukan penertiban, Sudin Perhubungan harus meminta kepada pihak kepolisian untuk didampingi dalam penertiban parkir liar tersebut,” terangnya. Hotdiman

3

LINTAS BERITA

Proyek Betonisasi di Petogogan Terhenti Jakarta, Metropolitan Pos Warga RW 01 Petogogan, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan menyayangkan terhentinya proyek betonisasi di kawasan tersebut. Sebab, warga khawatir jalan yang belum dibeton itu akan tetap tergenang saat turun hujan. Karena itu, warga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan segera melanjutkan proyek betonisasi tersebut. Saat ini, Pemkot Jaksel baru menuntaskan betonisasi Jalan Pulo Raya I dan sebagian Jalan Pulo Raya II. Sedangkan betonisasi Jl Pulo Raya III-VIII belum dilakukan “Memang sudah ada dua jalan yang dibeton. Tapi kami khawatir jika sebagian saja yang dibeton, air malah mengalir ke jalan yang belum dibetonisasi,” ujar Toni, Sekretaris RT 13/01, Petogogan, Rabu (27/6). Diakui Toni, kedua jalan yang sudah dibeton tersebut sudah terbebas dari genangan, terutama saat turun hujan. Sebab, tinggi jalan sudah berada di atas saluran air. “Tadinya jalan ini yang paling rendah, namun pastinya sekarang air akan mengalir ke jalan yang posisinya lebih rendah. Karena itu, kami mohon Jl Pulo Raya 2-8 segera dibetonisasi,” pintanya. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Selatan Yayat Hidayat, mengaku pihaknya sudah mempersiapkan usulan betonisasi lanjutan di daerah tersebut. “Sisanya memang sudah kita usulkan melalui anggaran biaya tambahan (ABT) 2012 ini. Kita perkirakan untuk betonisasi lanjutan akan menelan biaya Rp 2,5 miliar,” terangnya. Dikatakan Yayat, total luas proyek betonisasi lanjutan dari Jl Pulo Raya 2-8 mencapai 4.500 meter persegi dengan ketinggian sekitar 25-30 sentimeter. “Nanti kita sesuaikan dengan tinggi rendahnya jalan. Sebab kontur tanahnya banyak cekungan. Karena itu harus berkordinasi dengan Sudin PU Tata Air terutama mengenai masalah salurannya,” tandas Yayat. Sebelum dilakukan betonisasi, jalan yang terletak tepat di belakang Kantor Walikota Jakarta Selatan kerap tergenang air. Bahkan jika musim penghujan, air dari luapan Kali Krukut bisa menggenangi jalan hingga ketinggian 1 meter. Jenri

Proyek Saluran Air di Kapuk Mangkrak Jakarta, Metropolitan Pos, Warga yang bermukim di RW 01 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, mempertanyakan kinerja Sudin Pekerjaan Umum (PU) Jakarta Barat dalam menuntaskan masalah banjir di wilayah tersebut. Sebab, hingga kini, proyek saluran air sepanjang 500 meter dengan lebar dua meter di Jl Raya Kapuk terkesan terbengkalai dan tidak tuntas pengerjaannya. Proyek yang menggunakan anggaran tahun 2011 itu telah berhenti pengerjaannya sejak setahun lalu. Proyek saluran ini, dikatakan Juhri, untuk meminimalisir genangan yang kerap terjadi di Jl Kapuk Poglar dan Jl Kapuk Raya. Di kawasan ini juga banyak terdapat tempat industri, pabrik dan pergudangan. Alhasil, saat ini, kondisi saluran yang pengerjaannya tidak rampung kerap dipenuhi sampah terutama paska terjadinya hujan deras. Di lokasi proyek juga tidak terdapat tanda pengaman yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan. Camat Cengkareng, Junaedi mengatakan, proyek normalisasi saluran air di Jl Raya Kapuk seharusnya selesai November tahun lalu. Sayangnya, ia tidak mengetahui alasan terhentinya proyek tersebut. “Proyek saluran itu terkesan dibiarkan dan terbengkalai. Ini sudah masuk semester kedua tahun 2012, tapi sampai saat ini tak ada kejelasannya,” kata Junaedi. Diungkapkan Junaedi, proyek normalisasi saluran air di Jl Raya Kapuk itu merupakan proyek Sudin PU Tata Air Jakarta Barat. “Tanyakan saja kepada Sudin PU Tata Air Jakarta Barat mengapa proyek ini terbengkalai,” katanya. Jenri

4


LINTAS BERITA

Pelaku Teror Belum Terindikasi Lawan Politik

Jakarta, Metropolitan Pos Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan belum dapat memastikan pelaku pelemparan bom molotov merupakan lawan politik korban. Pelemparan bom molotov di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyebabkan kerusakan bagian belakang mobil Suryadi, simpatisan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. “Kami masih mengejar pelaku, sepertinya pelaku belum terindikasi lawan politik korban. Saya menduga ada persoalan lain di balik itu,” tutur Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Hermawan, Jumat (29/6/2012) di Jakarta. Pelemparan bom molotov terjadi pada hari Kamis dini hari kemarin. Tidak ada yang dapat memastikan identitas pelaku. Saksi di tempat kejadian hanya menyaksikan peristiwa setelah pelemparan bom molotov. Ada dua saksi, yang juga tetangga korban, yang telah diperiksa penyidik. “Kami juga belum dapat memastikan pelaku, semua keterangan saksi dan barang bukti masih kami dalami. Kasus ini tetap kami teruskan,” kata Kepala Polsek Kebayoran Baru Komisaris Maulana Hamdan. Jenri

433 Ribu Meter Persegi Lahan KBT Belum Dibebaskan

Jakarta, Metropolitan Pos Naas dialami Gerald (24), warga Jl Tambak II No 15 A, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Gerald menderita luka-luka di bagian telinga kanan lantaran dikeroyok oleh sekumpulan orang yang diduga merupakan peserta kampanye salah satu pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. “Kejadiannya kemarin sekitar pukul 3 sore. Para pengeroyok sepertinya habis mengikuti kampanye karena masih mengenakan baju salah satu pasangan calon,” ujar Gerald. Dikatakan Gerald, ia bersama sang ibu dan kawan-kawannya tengah membersihkan halaman rumah. Di waktu yang bersamaan, melintaslah banyak orang dengan sepeda motor dengan menggunakan pakaian dan atribut salah satu pasangan calon. “Saat lewat di depan rumah, mereka membunyikan klakson dan itu sangat berisik,” katanya. Karena merasa terganggu, salah satu kawannya, menegur salah seorang pengendara motor tersebut. Namun, teguran itu sepertinya tidak bisa diterima si pengendara sepeda motor. Tak lama kemudian, orang yang mengaku namanya Rudi itu kemudian datang bersama 10 orang temannya sambil berteriak dan melempari rumah Gerald dengan batu yang dibawanya. Warga langsung menolong Gerald. Salah seorang pelaku berhasil tertangkap dan dihajar oleh warga. Sementara, Rudi beserta pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Jenri

METROPOLITAN

Warga Joglo Pertahankan Sertifikat P

embatalan sertifikat 20 bidang tanah warga dilakukan secara sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, tanpa adanya pemberitahuan dan tidak mengikutsertakan pihak yang berperkara dalam masalah tersebut.

Jakarta, Metropolitan Pos Sejumlah warga Komplek Hankam, RW 06, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, bersikukuh akan mempertahankan sertifikat tanah miliknya. Sebab, rencana pembatalan sertifikat 20 bidang tanah warga dilakukan secara sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, tanpa adanya pemberitahuan dan tidak mengikutsertakan pihak yang berperkara dalam masalah tersebut. Kami menilai BPN tidak punya itikad baik dalam melindungi warga pemegang sertifikat. Sebab, jelas kami warga punya sertifikat, tapi nyatanya BPN tidak mau mempertahankan sertifikat yang dikeluarkannnya,” ungkap Sunyoto Suyono (55), satu warga setempat, Jumat (22/6). Ia juga menyesalkan saat rapat di kantor Walikota Jakarta Barat yang berlangsung, Kamis (21/6) kemarin, hanya pihak BPN yang tidak hadir. Padahal, Bagian Hukum Jakarta Barat dan warga hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan, Bagian Hukum Jakarta Barat sudah berusaha beberapa kali menghubungi, namun tidak berhasil. “Saat rapat sebelumnya BPN berjanji untuk

hadir melindungi hak warga maupun produk sertifikat yang diterbitkannya. Tapi kok bisabisanya tidak hadir? Dihbungi juga tidak bisa. Ini satu bukti bahwa BPN Jakarta Barat tidak profesional dalam menjalankan tugas. Kami warga pemilik serifikat akan terus mempertahankan hak kami,” tegas Sunyoto dengan nada gusar. Menurutnya, warga sendiri baru mengetahui ancaman pembatalan sertifikat itu saat akan membangun, dan ternyata telah diklaim pihak lain berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan perkara pihak lain melawan BPN Jakarta Barat. “Kami baru mengetahui setelah mengecek ke BPN Jakarta Barat dan merasa terkejut karena BPN telah membuat surat tanggal 15 Maret 2012 yang mengusulkan 20 bidang tanah kavling dibatalkan. Sertifikat kami hak milik sejak tahun 1978, secara sepihak BPN membatalkan, untuk apa kami buat susah payah jika tiba-tiba dibatalkan,” sesalnya. Suryana (56) orang yang membebaskan lahan perkavlingan Hankam Joglo tersebut, sengaja hadir dalam rapat dan memegang dokumen atas perkavlingan menegaskan, sesuai fakta demi

terlindunginya hak warga, BPN bisa melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung tersebut. “Saya heran putusan Mahkamah Agung (MA) bisa mengalahkan BPN Jakarta Barat karena dokumen pembebasan terhadap lahan perkavlingan Hankam di Kelurahan Joglo sudah diserahkan ke BPN lengkap pada saat meningkatkan hak atas tanah menjadi sertifikat,” jelas Suryana. Kasubag Sengketa Hukum Bagian Hukum Jakarta Barat, Dedi Rohadi menegaskan, sesuai kewenangan pihaknya sudah berusaha memfasilitasi pertemuan demi menyelesaikan kasus tersebut. “Pada prinsipnya demi kepastian kasus tersebut kami sudah berusaha, Namun, nyatanya pihak BPN Jakarta Barat tidak ada yang hadir. Untuk itu, kami akan kembali melakukan rapat lanjutan, termasuk tuntutan warga terkait penertiban bangunan yang dilakukan pihak lain di lokasi yang sudah dijadwalkan tahun 2009, tapi sampai saat ini belum terlaksana,” tandas Dedi. Sementara, Kepala Kantor BPN Jakarta Barat, Kintot Eko B saat dihubungi untuk dikonfirmasi masalah tersebut, telepon gengamnya sedang tidak aktif. Hotdiman

Jakarta, Metropolitan Pos. Kasus terkikisnya tiang penyangga tol Wiyoto Wiyono, Tanjungpriok-Pluit di lingkungan RW 07 dan RW 08 Papanggo, Tanjungpriok yang rusak akibat vandalisme oknum tidak bertanggungjawab langsung mendapat tanggapan Pemkot Administrasi Jakarta Utara. Rencananya, pemkot setempat akan menyiagakan tim pengawas agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Dengan keberadaan petugas, diharapkan aksi vandalisme dapat dicegah. Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh instansi terkait seperti Sudin PU Jalan, Sudin Kebersihan, PT CMNP, camat, dan lurah setempat membentuk tim pengawas untuk di tempatkan di kolong tol tersebut. “Kami masih melakukan rapat. Yang terpenting, jangan sampai ada lagi peristiwa serupa karena bisa membahayakan,” ujar Bambang, Selasa (26/6). Saat ini, kata Bambang, pihaknya tengah membahas tiga hal penting bersama jajaran Muspiko Jakarta Utara. Tiga hal itu yaitu membahas keberadaan bajing loncat, pencurian besi tiang penyangga tol, dan aksi corat-coret oleh tangan jahil. “Nantinya ada tim kecil yang mengawasi kolong tol tersebut. Karena masalah itu telah meresahkan masyarakat. Ini masih digodok, dan saya minta tim ini segera dibentuk,” tegasnya.

Tim pengawas yang nantinya terbentuk juga berkaitan dengan program jalan tembus Yos Sudarso-RE Martadinata tahun 2013 mendatang. Jalan tembus itu akan melintasi melalui kolong tol yang melewati tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sungaibambu, Warakas, dan Papanggo. “Otomatis dengan adanya jalan tembus ini tidak akan ada lagi pembuangan sampah di kolong tol,” tuturnya.

Kasie Pelayanan Rehabilitasi Sosial Sudin Sosial Jakarta Utara, Israk menambahkan, sepanjang tahun 2012 pihaknya telah menjaring 30 bajing loncat di beberapa lokasi seperti Jl Plumpang dan Jl Mambo. “Kami mengerahkan sekitar 20 personil untuk menjaring bajing loncat. Selanjutnya, mereka yang terjaring akan dibina di Panti Sosial Bina Insani (PSBI) Cipayung, Jakarta Timur,” tandasnya. Jenri

FUNGSI kali sebagai tempat menampung air nampaknya kurang disadari betul masyarakat. Pola hidup masyarakat yang mengotori kali dengan membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di bantaran, telah memperburuk sejumlah kali di Jakarta Barat. Akibatnya, sebanyak 22 kali dan anak kali (saluran penghubung) di Jakarta Barat menjadi kotor dan dangkal, sehingga saat hujan tiba banjir pun tidak terelakkan lagi. Kali Mookervart yang merupakan anak Kali Cisadane di sepanjang Jalan Daan Mogot, misalnya, saat ini terlihat sudah dipenuhi lumpur dan terdapat beberapa rumah di pinggiran kali. Air kali pun tampak keruh, dangkal, dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi serupa juga dialami Kali Sekretaris, yang terletak di Jalan Pesing Koneng, Jakarta Barat. Kali tersebut, telah menjadi tempat pembuangan sampah raksasa bagi pedagang kaki lima di daerah tersebut. Bahkan, Kali Pesanggrahan yang melintas di RW 05 Kelurahan Kedoyaselatan, yang awalnya kedalamannya mencapai lima meter kini hanya tinggal satu meter saja. Tak heran kini kali tersebut selalu meluap jika hujan dan airnya memasuki rumah warga. Begitu pun dengan Kali Angke dan Kali Grogol Barat, juga mengalami pendang-

kalan cukup parah karena sedimentasi lumpur. Kondisi yang sama juga terjadi pada Kanal Banjir Barat (KBB) juga sudah mengalami sedimentasi yang cukup parah, bahkan warga dengan seenaknya membuang sampah ke dalamnya. Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat, R Heryanto mengatakan, di Jakarta Barat sedikitnya terdapat 22 kali yang melintasi wilayahnya. Dia pun mengakui, kali-kali di wilayahnya seluruhnya mengalami pendangkalan. Namun, untuk membenahinya pemerintah dalam hal ini mengalami keterbatasan dana. Sebab, untuk melakukan pengerukan satu kali hingga tuntas membutuhkan dana hingga puluhan miliar. “Di Jakarta Barat banyaknya anak Kali Cisadane, seperti Pesanggrahan, Mookervart, Angke, dan Sekretaris. Sedangkan anak Kali Ciliwung tidak ada, hanya dihubungkan saja sama KBB, yang juga bertemu Kali Mokervaart dan Angke,” ucapnya, Kamis (21/6). Ia menyebut, anggaran untuk Sudin PU Tata Air Jakarta Barat tahun 2012 saja, hanya Rp 98 miliar. Padahal, pada tahun 2011 pihaknya mendapat Rp 136 miliar. Sedangkan, untuk dana operasional pengerukan kali selama satu hari sangat besar yaitu, Rp 5 juta-Rp 10 juta. Sehingga, untuk melakukan pengerukan kali yang

panjangnya hingga beberapa kilometer tidak sedikit jumlah yang harus dikeluarkan. Selain itu, pihaknya juga mengalami keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengerukan. Menurutnya, kali di wilayah Jakarta Barat, banyak yang merupakan kewenangan Dinas PU DKI dan Kementerian PU yang berwenang terhadap KBB. “Untuk tetap menjaga kondisi lingkungan dalam beberapa tahun terakhir kita telah membuat 200 saluran penghubung ke kali-kali besar yang ada di Jakarta Barat. Hingga kini pengerjaannya telah mencapai 70 persen. Ini sebagai upaya pencegahan banjir di pemukiman warga,” katanya. Hotdiman

Kolong Tol Wiyoto Wiyono Bakal Diawasi

Puluhan Kali di Jakbar Kotor dan Dangkal

EKONOMI & BISNIS


Harga Sembako & Daging Naik


J

ELANG beberapa pekan memasuki bulan Ramadhan, harga sembako dan daging di beberapa pasar tradisional di Jakarta mengalami kenaikan. Sontak, ibu-ibu resah lantaran harus merogoh kocek lebih dalam. Sujinah (53), pedagang telur di Pasar Rawabadak mengatakan, harga telur ayam sudah naik sejak lima hari lalu lantaran kebutuhan telur meningkat, sehingga pasokan telur dari daerah pemasok di Blitar berkurang, yaitu dari harga Rp 15 ribu menjadi Rp 16.500 per kilogram. Telur bebek juga naik dari Rp 1.800 menjadi Rp 2.000 per butir. Sedangkan, telur puyuh terpantau stabil di harga Rp 24 ribu per kilogram. “Biasanya tiga hari menjelang puasa naik lagi, dan pertengahan puasa akan stabil. Tapi empat hari menjelang lebaran naik, karena kebutuhan meningkat dan pasokan berkurang,” kata Sujinah, ketika ditemui di Pasar Rawabadak, Koja, Minggu (24/6). Hal senada juga dikatakan Abdoel Latif

(58), pedagang sembako di pasar tersebut. Ditambahkan Latief, harga sembako di tokonya sudah terpantau naik sejak satu bulan lalu. Harga gula pasir naik dari Rp 12.000 menjadi Rp 13.500 per kilogram, minyak goreng curah dari Rp 11.500 menjadi Rp 12.000 per kilogram, dan minyak goreng kemasan bermerk dari Rp 13.000 menjadi Rp 14.500 per liter. Sedangkan tepung terigu masih stabil di harga Rp 6.000 per kilogram. Sedangkan beras, untuk IR-64 Rp 7.000 per kilogram. “Harga sembako naik, pembelinya menjadi berkurang. Karena pasar ini berdekatan juga dengan minimarket, sehingga sebagian para pembeli beralih ke minimarket. Kalau dipasar kebanyakan pembelinya belanja harian,” kata Latif. Sementara itu, pantauan beritajakarta. com di Pasar Koja Baru, harga sayur mayur justru terpantau turun. Cabai merah keriting misalnya, dari Rp 30 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram, tomat dari Rp 8.000 menjadi Rp 6.000 per kilogram, bawang merah dari Rp 20 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Sedangkan, harga lainnya terpantau stabil, seperti kentang masih Rp 8.000 per kilogram, bawang bombay Rp 12 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 20 ribu, cabai rawit Rp 23 ribu, dan bawang putih Rp 20 ribu per kilogram.

“Harga cabai dan sayuran kondisinya hampir setiap minggu naik dan turun. Kalau naik pembelinya sepi, dan kalau stabil pembelinya lumayan seperti sekarang ini yang omzetnya bisa mencapai Rp 150 ribu per hari,” kata Miska (34), pedagang sayur mayur di Pasar Koja Baru. Sedangkan untuk harga daging sapi juga terpantau naik, yaitu dari Rp 70 ribu menjadi Rp 75 ribu per kilogram, dan ayam negeri dari Rp 25 ribu menjadi Rp 28 ribu per ekor. “Saat ini pasokan daging sapi impor dibatasi. Setiap penjual biasanya dapat menjual 12 ekor, sekarang hanya 5 ekor per hari. Pembeli sedikit menurun karena harga daging sudah naik,” kata Surya (40) pedagang daging di Pasar Koja Baru. Sementara itu, Badriyah (43), warga Rawabadak Utara mengaku resah dengan adanya kenaikan sejumlah harga sembako dan juga daging. Sebab, kondisi ini tentunya memberatkan para pembeli, karena kebutuhan lain juga semakin mahal dan meningkat. “Belum puasa dan lebaran harga di pasar sudah banyak yang naik. Apalagi kalau mau lebaran harga ayam dan daging terus naik. Mudahmudahan pemerintah bisa menstabilkan harga-harga tersebut agar pembeli semakin bergairah untuk berbelanja,” tandasnya. Hotdiman

Omset Pasar Pagi Meningkat Jakarta, Metropolitan Pos Memasuki musim libur sekolah, pusat penjualan alat tulis dan seragam sekolah di Pasar Pagi Asemka, Tambora, Jakarta Barat mulai disebu para pembeli. Para konsumen yang datang pun tidak hanya dari kawasan Jakarta Barat saja, melainkan juga dari daerah sekitar seperti Tangerang. Sejumlah pedagang pun mengaku bersyukur, karena omset penjualannya mulai meningkat dibanding hari biasa. Pantauan beritajakarta.com, Rabu (27/6), tak hanya toko-toko, sejumlah pedagang PKL di Pasar Pagi Asemka juga tampak dibanjiri para pembeli yang mayoritas terdiri dari para ibu serta anak usia sekolah. Herawati (45), pemilik Toko Kurnia Jaya di pasar itu menuturkan, meski setiap hari tokonya selalu ramai dikunjungi pembeli, namun memasuki musim libur sekolah, terutama menjelang bergulirnya tahun ajaran baru, penjualan di tokonya bisa meningkat hingga 100 persen. “Setiap hari pembelinya juga banyak, tapi akan lebih banyak lagi menjelang bergulirnya tahun ajaran baru. Penjualan di toko kami bisa meningkat hingga 100 persen,” ujar Herawati, Rabu (27/6). Peningkatan penjualan, dikatakan Herawati, mulai berlangsung sejak Minggu (24/6). Persentasenya, jika pada hari biasa pihaknya mampu menjual seragam sekolah sebanyak 300 kodi, namun menjelang bergulirnya tahun ajaran baru seperti saat ini bisa menjual hingga 600 kodi. Bahkan, untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan, pihaknya telah meningkat-

kan jumlah pesanan seragam sekolah sebanyak dua kali lipat. Diungkapkan Herawati, untuk satu stel seragam SD lengkap dijual rata-rata Rp 45- Rp 50 ribu. Untuk satu stel seragam SMP dijual Rp 65 ribu dan satu stel seragam SMA dijual Rp 70 ribu. Harga yang ditawarkan ketiga jenis seragam tadi, pada tahun ini naik rata-rata Rp 5.000 dibanding tahun lalu. “Umumnya yang banyak dibeli seragam SD. Sedangkan untuk seragam SMP dan SMA biasanya disediakan sekolah masing-masing,” kata Herawati. Mengenai omset penjualan, Herawati enggan mengungkapkannya. “Soal omset lumayanlah. Yang jelas penjualannya meningkat dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Begitupun dengan alat tulis. Biasanya akan kembali meningkat penjualannya menjelang bergulirnya tahun ajaran baru,” ungkapnya. Sementara itu, Marzuki (40), pedagang kaki lima (PKL) yang khusus menjual alat tulis dan seragam sekolah di sekitar areal pasar juga mengaku mengalami peningkatan penjualan hingga 50 persen dibanding hari biasa. Alat tulis yang dijual mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 6.000. Sedangkan untuk buku tulis, per pak yang berisi 10 dijual mulai Rp 10 ribu hingga Rp 30 ribu tergantung kualitas kertas. “Untuk alat tulis penjualannya sudah meningkat sekitar 50 persen. Seminggu jelang bergulirnya tahun ajaran baru bisa meningkat kembali hingga 200 persen,” katanya. Untuk mengantisipasi jumlah permintaan yang semakin tinggi, Marzuki mengaku sudak

menyiapkan stok seluruh perlengkapan alat tulis di rumahnya di wilayah Pekojan. Yeyen (50) salah satu pembeli di Pasar Pagi Asemka yang datang bersama Raslika (9) cucunya mengaku sengaja berbelanja lebih awal karena khawatir harganya akan naik pada saatsaat mendekati bergulirnya tahun ajaran baru. Selain itu, diungkapkan Yeyen, harga alat tulis dan seragam sekolah di Pasar Pagi Asemka jauh lebih murah dibanding di daerah tempat tinggalnya di kawasan Tangerang. “Saya lebih memilih berbelanja di sini karena harganya yang jauh lebih murah. Saya beli empat stel seragam SD dan buku tulis untuk cucu saya,” tandas Yeyen. Jenri

5

LINTAS BERITA

Pemprov DKI Jakarta Korbankan Warteg Jakarta, Metropolitan Pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta diketahui memiliki nilai tinggi, mencapai Rp. 36 triliun. Namun, angka tersebut dianggap belum maksimal, karena masih belum mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan lainnya. Oleh sebab itu, calon gubernur DKI Jakarta jalur independen, Faisal Basri Batubara menegaskan, jika dirinya terpilih menjadi gubernur, ia akan mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan tersebut. “Saya ingin mengatakan uang itu tidak banyak, masih banyak uang yang keleleran potensinya. Kita masih bisa angkat dengan mudah ke Rp. 50 triliun, tapi jangan memberatkan warteg,” tegasnya dalam debat publik di Hotel Grand Melia, Minggu (24/6). Ekonom Universitas Indonesia ini mencontohkan, salah satu langkah mudah untuk melipatgandakan pendapatan adalah dengan cara online cash register. “Misalnya juga pajak restoran, parkir, dan sebagainya, naik itu pendapatan,” lanjutnya. Sebelumnya, masyarakat kelas menengah ke bawah sempat terkejut dengan adanya peraturan daerah menyangkut kewajiban pajak bagi para penjual jasa kuliner, termasuk warung tegal. Namun, karena desakan publik terlalu deras, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pun mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Kini, belum jelas keputusan perda tersebut akan dilanjutkan atau tidaknya. Hotdiman

Jelang Pilgub DKI Dana Hibah dan Bansos Meningkat Jakarta, Metropolitan Pos Peneliti Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Apung Widadi, menduga ada politik anggaran dalam kepemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hal itu antara lain terlihat pada kenaikan alokasi dana hibah dan bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah. Dalam Sarasehan Jakarta bertajuk “Ke Mana APBD DKI Mengalir?” di Jokowi Centre, Jakarta, Minggu (24/6), Apung mengatakan bahwa ada kenaikan cukup signifikan pada dua pos anggaran itu. “Alokasi dana hibah dan bansos jauh sebelum pilkada, kecil, tapi mendekati pilkada, tinggi. Dari Rp 800 miliar pada 2011 ke Rp 1,3 triliun pada 2012,” ujar Apung. ICW tidak bisa memaparkan lebih detail mengenai penggunaan dana hibah dan bansos pada tahun anggaran 2012 itu. Hal ini dikarenakan ICW merasa “dipingpong” saat ICW berupaya mendapatkan data teresbut kepada pejabat penyedia informasi. Namun, kata Apung, Pemprov DKI Jakarta merilis seakan-akan menyebut informasi yang dibutuhkan sudah diberikan kepada ICW. Dari keterangan pejabat pemegang informasi, ICW berdalih ada beberapa informasi yang tidak bisa dibuka kepada publik sesuai SK Gubernur. ICW bersikukuh bahwa data yang diminta ICW itu tidak termasuk dalam kategori data negara, seperti data intelijen dan sebagainya. “Gubernur DKI tanda tangani SK Gubernur tentang informasi yang dikecualikan. Data yang dikecualikan itu bisa seperti data intelijen, BAP, dan lainnya. Tapi faktanya ada data yang dikecualikan, kontraproduktif seperti yang diatur undangundang. Ini didesain biar publik tak tahu,” kata Apung. Jenri

6


PENDIDIKAN & IPTEK

Ratusan Juta Siswa Dipungli

Kepsek Komplek SDN Komarabudi Layak Dipidana Bandung, Metropolitan Pos, ERDASARKAN informasi dari masyarakat,Kepala Sekolah Komplek SDN Komarabudi dan Pasirkaliki 4 melakukan pungutan liar (Pungli) sehinga melanggar aturan mekanisme PP No 47/48 dan Permendiknas No 2 tahun 2008. Menurut sumber Metropolitan Pos, mengatakan bahwa di Komplek SDN Komarabudi dan Pasirkaliki 4, memiliki siswa sebanyak kurang lebih 700 siswa. Siswa dipungli bervariasi dengan alasan, penjualan LKS/buku sebesar Rp8.000 x 12 lks per siswa sebesar Rp96.000 x 700 siswa sebesar Rp67.200.000 x 2 semester, jadi total keseluruhan sebesar Rp134.400.000,Pungutan yang lain, buku latihan ujian khusus kelas enam sebesar Rp39.000/ siswa x kurang lebih 100 sebesar Rp39.000.000,- uang perpisahan kelas 6 SDN Pasirkaliki 4 ke Jakarta dipungut sebesar Rp200.000/siswa x kurang lebih 25 0rang sebesar Rp5.000.000,- jadi total keseluruhan sebesar Rp178.400.000,- itu baru pungutan yang bocor, kata, sumber Metropolitan Pos. Menurut sumber Metropolitan Pos, sejak tahun 2010 sampai sekarang Kepala Sekolah Komplek SDN Komarabudi dan Pasirkaliki 4, suka melakukan pungutan uang masuk dan pendaftaran siswa kelas I, tapi semua siswa di berlakukan. Modus pungli tersebut, oknum meminta bayar kepada orang tua siswa dengan tarif bervariasi antara Rp500.000,- sampai Rp800.000,- bagi siswa yang kurang cukup umur. “Saya juga mengalami kok waktu itu, dan kemarin juga saya dengar ada oknum guru yang memakai tabungan siswa,” ungkap, sumber. Ketika Metropolitan pos, konfirmasi Kepala Sekolah, SDN Komarabudi dan Pasirkaliki 4, Asep Rusyana S.Pd, tidak berada dikantor. Wakil Kepsek SDN Komarabudi dan Pasirkaliki 4, Endang, mengatakan bahwa siswa membeli dan memakai buku LKS, itu hak kami di sekolah Pak, dan itu sudah diketahui pengawas kami kok yang namanya ibu Mul”, soal Permendiknas saya juga sudah tau isinya itu, dan tidak ada yang pelanggaran kami memakai dan membeli LKS. ”ungkap, Endang” Laia

B

Pungli Rp350.000,- per siswa

Kepala SMP Yadika 1 Cicalengka Layak Dipidanakan ke Polisi Bandung,Metropolitan Pos, Kepala SMP Yadika 1, Cicalengka, Asep, Layak Dipidanakan ke Polisi, pasalnya, pungli siswa, SMP Yadika 1 Cicalengka sebesar Rp350.000,- per siswa. Dalam hal ini Kepala Sekolah segera dicopot oleh Kepala Dinas Pendidikan Bandung. Keluhan ini dilontarkan siswa kepada wartawan Metropolitan Pos saat ditemui di sekolah tersebut. Ketika Kepala Sekolah SMP Yadika 1 Cicalengka, Asep, ditemui, belum bisa menjelaskan tentang adanya pungutan liar tersebut. M.Saragi ST

Buset…! Belum Diperiksa Polisi

Kepala SD N Rancaloa dan SMP N 9 Cimahi Pungli Siswa Bandung, Metropolitan Pos, Buset…! Belum diperiksa Polisi, Kepala SD N Rancaloa dan SMP N 9 Cimahi Pungli Siswa, sebesar Rp500.000,- per siswa, Polisi segera periksa Kepsek tersebut. Sehubungan adanya pungutan-pungutan disekolah,sangat membuat gerah para orang tua siswa serta membebani para orang tua siswa,walaupun adanya dana BOS yang dikucurkan pemerintah untuk tingkat SD dan SMP. Tetapi tetap saja masih ada pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, seperti informasi yang diterima oleh Metropolitan Pos, menyebutkan bahwa SD N Rancaloa dan SMP N 9 Cimahi masih melakukan pungutan liar kepada siswa dengan berbagai alasan. SD N Rancaloa dan SMPN 9 Cimahi telah melakukan pungutan sebesar Rp500.000,per siswa, dengan alasan pemantapan sekolah dan perpisahan sekolah. Sebelum hal ini dilakukan terlebih dulu dirapatkan dengan orang tua siswa sehingga pungutan tersebut direstui oleh semua fihak M.Saragi ST

Universitas Unindra Biaya Murah Sampai Sarjana Jakarta,Mtropolitas Pos. Kita harus bangga terhadap dunia pendidikan di Indonesia sebab semua orang sangat membutuhkan ilmu, dengan ilmu maka seseorang akan menjadi orang dan di hormati, itulah sebabnya semua kehidupan manusia selalu menuntut ilmu sampai kenegeri cina sekalipun, sebab dengan bekal ilmu yang tinggi maka setiap orang akan menjadi kaya raya, atau setidaktidaknya memiliki bekal hidupnya dimasa depan, keemuanya untuk mencari kehidupan dunia. Itulah sebabnya patut berbangga hati sebuah Universitas dibilangan Jagakarsa Jakarta Selatan telah terlahir sebuah Universitas yang cukup dikenal oleeh masayarakat setempat sampai keseluruhan Jakarta Universitas Unindra telah memberikan pendiddikan perkuliahannya. Kepada setiap orang. Dengan jenjang kesarjanaannnya itulah maka setiap para orang tua menghendaki agar setiap anak-anaknya kelak akan menjadi sarjana, dengan pendidikan yang tinggi, Unindra memang telah diakui ketenarannya sampai kelima wilayah Ibukota Jakarta ,bahkan sampai kedaerah hingga mancanegara sekalipun, Universitas terbuka Unindra berlokasi di bilangan Jaga Karsa sangat berperan dalam membina anak didiknya sampai ia lulus sarjana,sehingga para orang tua tak salah jika memasuki putera dan putrinya masuk dan berkuliah di Unindra. Dalam sebuah wawancara Wartawan Metropilitan Pos dengan Rektor Universitas Unindra diruang kerja Rektor Prof.Dr. Soemaryoto Mpd Spd, Rektor mengatakan bahwa setiap calon mahasiswa yang masuk ke Unindra tidak dibebani dengan uang yang terlalu banyak, semua

orang tua pasti mampu, Prof Dr lebih lanjut mengatakan seetiap biaya masuk cukup murah, kesemuanya tidak membenani para calon mahasiswa dikampusnya. Prof,Dr juga mengatakan bahwa baiaya masuk Unindra cukup ringan murah agar terjangkau oleh masyarakat luas, Ia tidak membedakan golongan suku atau ras apapun , yang penting bahwa ia mau belajar dan bersungguh-sungguh. Wartawan Metropolitan yang memang tahu persis , bahwa tiga buah gedung dapat menampung dari semua jurusan yang ada , terserah dia mau masuk kejurusan mana , atau setidaktidaknya dengan biaya yang cukup murah pastilah dapat meringankan semua para orang tua mahasiswanya, Soemaryoto ketika ditanya apakah Unindra memberikan beasiswa kepada para mahasiswanya, ia menjawab , benar Unindra sudah biaya murah , masih diberikan Beasiswa dan keringanan-keringanan lainnya, katanya. Jumlah mahasiswa baru cukup banyak jumlahnya terdiridari berbagai jurusan sesuai kemauan yang dipilihnya, diberikan mata pelajaran tidak kalah dengan universitas lainnya, dididik oleh para dosen yang berpengalaman, termasuk orang-orang pilihan,sehingga jika dididik oleh dosen yang berpengalaman , nantinya para mahasiswa dan mahsisiwinya akan menjadi sarjana yang pintar serta berguna bagi nusa dan bangsa. Prof,DR Soemaryoto juga mengtakan , ketika ditanya apakah diUniversitasnya diaadakan kegiatan olah raga/, ia menjawab benar Unindra memberikan pelajaran Olah raga kepada mahasiswa-mahasiswinya , tetapi hal itu bukan menjadi pelajaran wajib atau pokok, Olah raga adalah menyesuaikan dengan siatuasi dilapangan, namun kesemuanya itu diakui oleh

Gila…! Sarang Korupsi Pembanguna Gedung Training Centre UPI Kampus Serang Pejabat Bersama Pemborong Perlu Diusut Tuntas KeJaksaan Tinggi Bandung Bandung, Metropolitan Pos, Gila…! sarang korupsi pembanguna gedung training centre UPI Kampus Serang, pejabat bersama pemborong perlu diusut tuntas Kejaksaan Tinggi Bandung. Pekerjaan pembangunan gedung training centre UPI Kampus Serang, sarang ko-

rupsi, layak pejabat dan rekanan di usut tuntas. Ketika dikonfirmasi, Endang, Divisi hukum, mengatakan setelah kenarah hukum baru kami mendampingi. Pembangunan gedung training centre UPI Kampus Serang, Bandung, anggarannya dari Dana DIPA Tahun 2011. M.Saragi ST

Frof, bahwa Olah raga di Unindra diberikan dan banyaki kegaiatan lainnyayang ada di Unindra seperti memberikan kuliah kerja nayata (KKN) yang seekarang dikenl dengan sebutan PKL kekantor-kantor dan instansi non pemerintah sekalipun atau keperusahaan swasta dimanapun mereekaada. Unindra merupakan sebuh universitas yang dibina dan dibimbing sesuaai kemauan dari pada mahasiswanya, contohnya semua semester 3 dan 4 apalgi semester 5 itu mutlak harus mengikuti PKL sehingga jika ia setelah menyeesaikan kuliahnya dapat bekeerja diperusahaaan instansi tersebut, itulah sebabnya ,setiap mahasiswanya selalu mengikuti PKL satu sampai dua minggu lamanya bahkan satu bulan hingga tiga bulan lamanya untuk mengikuti PKL. Universitas Unindra PGRI, sepenuhnya memberikan inisiatip kepada setiap mahasiswinya agar dapat bermandiri, sehingga dengan deemikian agar gelar kesarjanannya nanti dapat dikembangkan diperusahaan itu, dimana ia bekerja aakan ssenantiasa selalu produktif dan berguna bagi nusa serta Bangsa. Prof Dr Soemryoto dalam wawancara memang tidak terlalu mmberikan jawaban kepada wartawan yasir hans, namun demikian bahwa memang telah diakui hampir 1OOO sarjana setiap tahunnya lulus di Unindra, hal itu kita harus bangga dan kwlitas universitasnya tidak usah diragukan , semua prestasi yang lahir dari Unindra sepenuhnya dipercaya oleh Negara dan kehebatannya juga cukup dikenal dimasyarakatnya. Kita harus berbangga bahwa Unindra telah banyak melahirkan sarjana-sarjana yang berpotensi , dan cukup dipercaya, sehingga para orang tua diakuinya bahwa Unindra memang selalu disenangi oleh para mahasiswa dan mahasiswinya.Setiap mahasiswa dididik tata karma sopan santun dan memiliki etika yang baik serta berbudi yang baik , sehingga selalu berpakaian sopan santun ,tidak konyol atau ugaluggalan, setiap dosen yang memberikan mata kuliahnya dengan sungguh-sungguh, itulah sbabnya Unindra selalu member motifasi yang baik kepada para mahasiwanya,sehingga tahun yang baru lalu lulus dengan angka 1OO persen, semuanya lulus Dibidang Olah Raga Unindra juga memiliki seprti kegitan permainan catur , Sepak Bola dan Bulu Tangkis juga Tenis Meja , juga renang, namun demikian menurut rektor bhwa pelajaran itu tidak mutlak, serta tidak menjadikan suatu keharusan. Yasir Hans

POLITIK & HUKUM


Reserse Berprestasi Naik Pangkat Jakarta, Metropolitan Pos

Kepolisian Daerah Metro Jaya memberikan penghargaan kepada 127 anggota reserse di Polda Metro Jaya dan seluruh Polres jajarannya, Rabu (27/6/2012) pagi. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mengungkap sejumlah kasus besar yang menyita perhatian publik.

“

Pagi ini semua berjasa kepada masyarakat. Ini beberapa yang maju adalah perwakilan. Tapi sebetulnya ini adalah karya semua. Penghargaan ini saya berikan sebagai simbol penghargaan, tanda jasa,” ungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Untung Suharsono Rajab, Rabu pagi, di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya. Untung mengatakan, dengan jumlah dana dan personel yang terbatas, anggota kepolisian tetap harus mampu melayani masyarakat. “Jargon-jargon sudah kami pasang di mana-mana, anti KKN, antikekerasan. Ini jangan cuma jargon saja, tapi masukkan ke dalam hati. Seorang bhayangkara harus mampu melaksanakan sesuai tingkatnya,” ujar Untung. Jika kinerja anggota kepolisian baik, kata Untung, maka nama harum kepolisian akan tersebar. “Tapi kalau kinerja jelek, gangguan kamtibmas meningkat maka yang jelek saya. Harus jujur, tanpa pamrih, dan laksanakan ajaran yang sudah pernah diajarkan di sekolah. Meniadakan kamtibmas adalah ibadah harus kerja keras,” pesan mantan Kapolda Jawa Timur ini. Selain memberikan sertifikat penghargaan, Kapolda Metro Jaya juga berjanji akan menaikkan pangkat seluruh anggota reserse yang berprestasi pada tanggal 1 Juli 2012 mendatang bertepatan Hari Bhayangkara ke-66. Berikut ini data 127 anggota reserse yang mendapatkan penghargaan: 1. Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ada 49 anggota reserse Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang mendapatkan penghargaan atas keberhasilan men-

gungkap sejumlah kasus. Jumlah itu terdiri dari 21 orang dari Subdit Umum yang diwakili Komisaris Antonius Agus Rahmanto selaku Kanit V Subdit Umum. Aparat dari Subdit Umum mendapatkan penghargaan untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank sejak bulan Mei 2012 di Jakarta Raya dan sekitarnya. Selain itu, dari Subdit Tahbang, ada 26 orang yang mendapatkan penghargaan karena mengungkap kasus Curas dengan senjata api terhadap cameramen TVRI pada tanggal 17 Maret 2012 di Jombang Bintaro. Penghargaan diterima oleh Ajun Komisaris Irwansyah Putra sebagai Panit I Unit II Subdittahbang. Dua orang dari Subdit Kamneg juga mendapat penghargaan karena mengungkap kasus pembakaran mobil Resmob pada unjuk rasa di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Penghargaan diberikan kepada Iptu Ahmad Fadilah, SPDI sebagai Panit II Unit IV Subditkamneg. 2. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Sebanyak 11 orang anggota reserse Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapat penghargaan karena mengungkap tindak pidana penipuan lewat internet dan pencemaran nama baik. Penghargaan diberikan ke perwakilan atas nama Komisaris Khairudin sebagai Kanit III Subdit Cyber Crime. 3. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Sebanyak 17 orang Subdit I dari direktorat ini mendapat penghargaan karena mengungkap kasus 42 kg shabu dan 25.000 pil ekstasi tanggal 26 Januari 2012 di hotel Plaza Harco Jakarta Pusat. Penghargaan diberikan kepada Ajun Komisaris Besar Johanson Ronald Simamora, sebagai Kasubdit I Dit Narkoba. Sementara dari Subdit III, ada 18 orang anggota mendapatkan penghargaan karena mengungkap kasus 30 kg shabu dan 379.000 butir ekstasi yang melibatkan WNA Malaysia dan Cina bulan Maret dan April di Casablangka Kuningan dan Apartemen Ambasador. Penghargaan diberikan kepada Ajun Komisaris Besar Y Tony Surya Putra, sebagai Kasubdit III Resnarkoba. Selain itu, ada 20 orang Subdit II Ditresnarkoba juga mendapat penghargaan karena mengungkap sindikat jaringan internasional jenis shabu seberat 234 Kg dan 210.000 butir ekstasi yang melibatkan WNA Malaysia. Penghargaan diterima oleh Ajun Komisaris Besar Kismanto Eko Saputro selaku Kasubdit II Ditresnarkoba.

4. Polrestro Jakarta Pusat Ada dua orang yang menerima penghargaan karena mengungkap kasus pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Penghargaan diterima oleh Iptu Reza Fahlevi, SH sebagai Kasubnit II Unit V Satreskrim. 5. Polrestro Jakarta Utara Ajun Komisaris Raden Muhammad Jauhari, sebagai Kanit II Jatanras Satreskrim mendapatkan penghargaan karena mengungkap kasus pencurian serta kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 6. Polres Metro Jakarta Selatan Dua orang anggota Reskrim Polrestro Jakarta Selatan mendapatkan penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Satu orang di antaranya yakni Kepala Unit Resmob Satreskrim Polrestro Jakarta Selatan Ajun Komisaris didi Putra Kuncoro. Mereka berhasil mengungkap kasus pembunuhan dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Ciputat. 7. Polres Metro Jakarta Timur Kepala Unit Penyidikan V Resbom Polres Metro Jakarta Timur, Ajun Komisaris Ujang Roganda, mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan di Jalan Albesia IV Blok E/3. 8. Polresta Tangerang Perwira Satuan Reskrim Polresta Tangerang, Ajun Komisaris Tri Hartono juga mendapatkan penghargaan karena mengungkap kasus pembunuhan Izzun Hadzilyah. 9. Polresta Bekasi Dua orang anggota Polresta Bekasi di antaranya Kepala Unit Idik I Kamneg, Inspektur Satu Widodo Saputro mendapatkan penghargaan karena berhasil mengungkap kasus pengeroyokan anggota yang sedang malakukan patroli. 10. Polresta Depok Kepala Unit Idik I Satreskrim Polresta Depok, Ajun Komisaris Eman Sulaeman mendapatkan penghargaan karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan dengan menjerat kabel di leher. 11. Polrestro Tangerang Kota Kepala Unit V Satreskrim Polrestro Tangerang Kota, Inspektur Satu Abdul Jana mendapat penghargaan karena mampu mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di kantor pos dan giro Tangerang Kota. 12. Polresta Bekasi Kota Kepala Unit VI Satreskrim, Ajun Komisaris Bambang Suryaman mendapatkan penghargaan karena mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan terhadap Mulyati. Jenri

Tersangka Pembunuhan Dikenai Puluhan Preman Diciduk di Kawasan Pasal Pembunuhan Berencana Senen Jakarta, Metropolitan Pos

Kasus pembunuhan seorang janda di Tebet akhirnya diungkap pihak kepolisian. Pembunuhan perempuan bernama Syamsinar (58), yang terjadi pada 10 Juni 2012 itu terungkap setelah tersangka pelakunya berhasil diringkus pihak kepolisian. “Tersangkanya ANY (28) ditangkap di Banjar, Jawa Barat. Sebelumnya tersangka berpindah-pindah lokasi saat polisi melakukan pengejaran,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Hermawan, dalam Konferensi Pers di Mapolsek Metro Jaksel, Rabu (27/6/2012) sore. ANY adalah seorang mekanik bengkel kendaraan bermotor yang berlokasi tak jauh dari rumah korban di Jalan N Kebon Baru, Tebet, Jaksel. Motif tindak kriminal ini ternyata sangat sepele. Pembunuhan dilakukan karena ANY merasa sakit hati terhadap korban lantaran keinginannya meminjam sejumlah uang serta meminjam motor tidak dipenuhi korban. “Selain ingin pinjam uang, dia juga sebelumnya mau pinjam motor korban. Tapi nggak dikasih juga,” beber AKBP Hermawan. ANW pun kemudian mengambil putusan yang terbilang sadis. Pria yang telah dekat dengan korban ini kemudian melakukan pembunuhan pada saat korban tengah terlelap pada dini hari itu dengan cara memukul bagian kepala korban dengan tabung gas 12 kilogram. “Tersangka menunggu korban tertidur.

Dia nonton siaran bola sampai dini hari baru melakukan perbuatan itu,” papar Hermawan. Malangnya, Syamsinar tinggal seorang diri di rumahnya. Kasus pembunuhan baru diketahui dua hari kemudian setelah anak perempuannya berkunjung ke rumah. Saat itulah korban ditemukan terbaring bersimbah darah di tempat tidurnya. Polisi yang baru mendapat laporan segera melakukan pengejaran. “Dia berpindah-pindah lokasi. Dari Jakarta dia sempat di Bandung, Garut, baru kemudian di Banjar,” lanjut Hermawan. Aparat mengamankan ANY di tempat persembuanyian di sebuah kos di Jalan Sukarame, Mekarsari, Banjar, pada Sabtu, 22 Juni 2012. Dari tangannya, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor, satu milik korban dan yang lain adalah pembelian dari hasil penjualan barang berharga milik korban. Selain itu, polisi juga menyita ponsel 3220 dan sejumlah uang milik korban. Tersangka akan dijerat dengan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, terhadap perbuatan tersangka penyidik juga mengenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. “Tergolong pembunuhan berencana karena tersangka sebelumnya sudah menyiapkan pisau untuk membunuh. Dia juga sudah rencana membunuh saat korban tertidur,” pungkas Hermawan. Jenri


Sebanyak 25 orang yang diduga sebagai preman dan pengamen berhasil diamankan jajaran Polsek Senen, Jakarta Pusat saat menggelar operasi Cipta Kondisi dalam Bus, Rabu (27/6). Mereka diamankan dari tiga tempat berbeda di wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. “Razia ini untuk membebaskan kawasan Senen dari tindak kriminal. Orang-orang yang suka orasi di bus dengan setengah mengancam, memalak, dan menakut-nakuti penumpang bus kita amankan,” kata Kompol Jajang Hasan, Kapolsek Senen, Rabu (27/6). Dikatakan Jajang, operasi penertiban dilakukan di tiga tempat berbeda di kawasan Senen, antara lain di Pasar Senen, Stasiun Kereta Api Senen, dan Terminal Bus Senen. Operasi berlangsung sejak pukul 15.00-17.30. Diungkapkan Jajang, operasi penertiban ini digelar setelah pihaknya mengadakan pertemuan dengan para pengelola angkot dan para sopir yang setiap hari trayeknya melintas di kawasan Senen. “Sebelumnya kita sudah kumpul dengan para pengelola angkutan umum dan para sopir. Kita terima keluhan mereka. Kita kerja sama meminimalisir potensi terjadinya aksi kriminal. Terutama keberadaan mereka yang suka berorasi di bus-bus itu, karena dinilai sudah sangat meresahkan penumpang,” katanya. Ditambahkan Jajang, beberapa orang yang berhasil dijaring sebelumnya pernah diamankan oleh petugas. “Mereka yang ditangkap rata-rata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP),” tambahnya. Peris/Jahuale

LINTAS BERITA

Istri Bom Buku Divonis 2 Tahun Jakarta, Metropolitan Pos Istri pelaku bom buku di Radio 68H Utan Kayu pada 2011 lalu, Deni Carmelita, divonis hukuman penjara 2 tahun oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Moestofa. Istri Pepih Fernando itu dijerat hukuman karena menyembunyikan informasi dan menghalangi proses penyelidikan. “Kami sudah puas dengan putusan ketua hakim. Kami menerima dan tidak akan menggunakan haknya untuk banding,” ungkap kuasa hukum Deni, Nurnal HN SH, Senin (25/6). Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa karena sebelumnya, jaksa penuntut umum yang diketuai Saturi menuntut hukuman penjara 2,5 tahun. Hal-hal yang meringankan Deni, ia adalah ibu dari tiga anak, dan saat ditangkap sedang mengandung anak bungsunya. Terdakwa Deni dituntut pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Hukum Saturi, yakni Pasal 15 juncto Pasal 7 tentang persengkokolan perbuatan jahat, Pasal 13 huruf A dan C tentang menutupi informasi dan menghalangi proses penyelidikan, dan yang terakhir Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Sementara itu, Pepih sebelumnya sudah divonis 18 tahun penjara atas kasus pengeboman di Gereja Serpong, bom buku, dan bom di sejumlah rumah.

Samsat Jakarta Barat Memberikan Santunan dan HUT Jakarta

Jakarta, Mteropolitan Pos. Setiap kantor dan masing-masing perusahaan meemiki ide-ide tersendiri sehingga , pada saat hari HUT kota Jakarta dan menyambut har Yatim Piatu, maka Samsat wilayah Jakarta Barat itupun mengadakan kegiatan dalamangka menyambut ZHut Kota Jakarta dan Isra Mirad, yang diadakan dikantor Samsat Jakarta Barat , kegiatan Hut DKI Jakarta dan Isra Mirad, itu dilaksanakan Jum,at kemarin di sebuah Mesjid , dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan alima serta anak yatim pitu. Keegiatan Hut DKi dan Isra Mirad itu dipimpin oleh Kepala Samsat Jakarta Barat Leganek Mawardi SH,Sik MSi, acara itu dalah sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim piiatu yang berjumlah 4O s/d 6O orang , isi pemberian itu berupa berbagai macam sembako dan uang santunan, dilakukan didalaam Masjid, Samsat Jakarta Barat. Pada acara tersebut Samsat Leganek Mawardi SH,SIK,MSI memberikan kata sambutannya dengan lemah lembut, ayang dimaksutkan agar pemberian santunan agar diterima dengan baik, agar kelak memperoleh berkah , semoga acara ini dimasa yang akan datang lebih meriah. Pemberian Santunan dalam rangka Hut DKI Jakarta itu pun dihadiri oleh pejaabatpejaabat Samsat lainnya juga para tokoh alim ulama yang ada diwilayah itu,semoga kegiatan seperti ini dikembangkan dimasa yang akan datang. Kepala Samsat Jakarta Barat Leganek Mawardi yang baik hati itu memang satusatunya orang yang memperhatika kepada nasib yatimah itu semoga amal kebaikan nya diterima tuhan Amin, Yasir Hans

Jaringan Shabu Antar Negara Terungkap di Jakarta Barat Jakarta, Metropolitan Pos Polres Jakarta Barat, telah menjadikan ketiga tersangka, yaitu, AF, HN, dan SN, Berawal dari Informasi masyarakat kurang lebih 5 bulan yang lalu, di daerah Pademangan Jakarta Utara. Pelaku tersebut daerah Jakarta Barat sering dijadikan transaksi Narkoba, dan di daerah tersebut di informasikan pula ada gudang penyimpanan Narkoba jenis Shabu dan Pil Ekctasy. Hasil informasi ini dikembangkan dan dilakukan penyergapan oleh Kasat Narkoba yang dipimpim H.Gembong Yudha,SP,SIK langsung

bergerak kelokasi di jl. Pademangan III Kel. Pademangan Jakarta Utara, Senin,18 Juni 2012, sekitar jam 11.00.Wib. Penyergapan tersebut telah berhasil menangkap, AF dan HP, dan barng bukti dari pelaku ditemukan 900 butir Ekctasy dan 50 gram Shabu, ini di temukan di sebuah gudang penyimpanan. Selain itu, berinisial SN telah tertangkap Narkoba jenis Shabu sebanyak 14 kg dan Narkoba jenis Pil Ekctasy sebanyak 200.000,- butir. Polres Jakarta Barat, telah menjadikan keti-

ga tersangka, yaitu, AF, HN, dan SN dan di jatuhi hukuman, pasal 114 ayat (2) Sub 112 Ayat (2) lebih Subsider 132 (2) Undang-Undang Repiblik Indonesia No 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang berbunyai “ Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan, menjual, jual beli menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, lebih Subsider Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam perbuatan dilakukan secara terorganisasi “ dengan ancaman hukuman maksimal pidana Seumur Hidup atau pidana penjara paling singkat dua puluh tahun. Juliostar

7

8

INVESTIGASI


LINTAS BERITA

Uang Lelah Kasus PON Riau Rp 1,8 Miliar Pekanbaru, Metropolitan Pos, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pembacaan dakwaan tersangka kasus PON Riau menyatakan bahwa Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin menyebutkan uang lelah atau permintaan suap sebesar Rp1,8 miliar. “Hal ini sesuai dengan keterangan saksi, sekaligus tersangka Eka Dharma Putra,” kata JPU KPK Risma Ansyari dalam Surat Dakwaan yang disampaikan dan dibacakan dalam sidang perdana kasus suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Rabu (27/6). Surat Dakwaan ini tidak mendapat bantahan dari terdakwa Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Eka Dharma Putra merupakan terdakwa untuk kasus tersebut yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, sedangkan Rahmat Syahputra dari PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku pemberi suap. Pada kasus yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga telah menetapkan sejumlah tersangka lainnya yang tiga di antaranya merupakan kalangan legiflatif Riau, yakni Muhammad Dunir (PKB), Muhammad Faisal Aswan (Golkar) dan Taufan Andoso Yakin (PAN) yang juga Wakil Ketua DPRD Riau. Sementara seorang lainnya yakni atas nama Lukman Abbas selaku mantan Kepala Dispora Riau yang saat menjadi tersangka dalam posisi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Riau H.M Rusli Zainal. Rahotan

ICW Laporkan 9 Parpol ke KIP

Jakarta, Metropolitan Pos, Jakarta Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambangi kantor Komisi Informasi Pusat (KIP). Mereka menyampaikan keberatan atas tidak transparansinya laporan keuangan sembilan partai politik yang mendapat kursi di parlemen. “Kami melaporkan 9 parpol yang tidak menyerahkan melaporkan laporan keuangan 2011/2012,” ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi saat melaporkan ke kantor KIP, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2012). Apung mengatakan pada Selasa (4/4), ICW mengirimkan surat permintaan informasi kepada sembilan parpol mengenai rincian laporan keuangan dan program kerja parpol. Surat ditujukan kepada sekjen masing-masing partai melalui sekretariat mereka di Jakarta. Apung menilai tertutupnya laporan keuangan mereka karena parpol tidak punya prosedur keuangan yang baik. Selain itu parpol dinilai tidak memiliki komitmen terbuka kepada masyarakat. Hingga saat ini, lanjut Apung, baru 3 parpol yaitu PKS, Hanura dan Gerindra yang merespon dengan menyerahkan laporan keuangannya. PKS memberikan laporan keuangan tahun 2010 jumlahnya tidak lebih dari Rp 1 miliar. Gerindra laporan keuangan dari APBN 2011 jumlahnya Rp 500 juta dan Hanura dari APBN 2011 jumlahnya Rp 400 juta. “Patut disayangkan komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagian besar parpol seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PPP dan PKB yang hingga saay ini belum menyampaikan laporan,” kata Apung. Selanjutnya, ICW menunggu proses di KIP dan mendesak secepatnya untuk di proses. Setelah itu akan berlanjut ke proses mediasi hingga ajudikasi. “Kalau tidak juga KIP punya mekanisme untuk memberika sanksi,” tutupnya. Laporan ICW di KIP tercatat dalam surat bernomor 207-215/PSIP/VI/KIP/2012. Hotdiman

SBY Sepelekan Korupsi di Demokrat Jakarta, Metropolitan Pos,

Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masih banyak partai politik yang tingkat korupsinya di atas Partai Demokrat disesalkan banyak pihak. Dengan pernyataannya itu, SBY terkesan menyepelekan kasus korupsi yang dilakukan kader Demokrat.

G

URU Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mengatakan SBY yang juga menjabat presiden seharusnya lebih berpikir secara kebangsaan. ‘’Bahwa persoalan korupsi harus diselesaikan dengan penegakan hukum, bukan malah membandingbandingkan antara Partai Demokrat dan parpol lainnya,’’ ujar Maswadi di Jakarta kemarin. Saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim Tokoh Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/6) malam, Yudhoyono mempersoalkan kenapa Demokrat menjadi sorotan utama. Padahal, lebih banyak kader dari partai lain yang tersangkut kasus korupsi. Ia memaparkan data, kader Demokrat di jajaran DPRD tingkat provinsi 2004-2012 hanya

3,9% dan berada di urutan kelima. Untuk tingkat kabupaten/kota, Demokrat di posisi tiga. Begitu juga persentase anggota Demokrat untuk tingkat menteri dan gubernur. Menurut Maswadi, jika mengakui ada korupsi di tubuh Demokrat, SBY harus mendorong penegakan hukum. ‘’Kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat tidak bisa dianggap kecil karena yang disampaikan SBY hanya sebatas jumlah kasus.’’ Pernyataan SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut juga dianggap bisa mengganggu kerukunan di sekretariat gabungan pendukung pemerintahan. “Statement seperti itu berpotensi menyulut polemik yang tidak perlu,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya. Politikus senior Golkar Siswono Yudho Husodo menilai peringkat korupsi di partai tidak perlu dibanggakan. Yang terpenting ialah penindakan terhadap koruptor tanpa memandang asal parpol. Sekjen PPP M Romahurmuziy menyesalkan pernyataan SBY yang bisa menimbulkan penafsiran serius. Di sisi lain, PDIP yang berada di kubu oposisi tak merasa tersindir oleh pernyataan SBY. ‘’Kami tidak terpengaruh,’’ tandas politikus PDIP Pramono Anung. Jenri/Hotdiman

Korupsi di ESDM: KPK Tahan Lagi Dua Tersangka Jakarta, Metropolitan Pos, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan ke dalam tahanan, dua tersangka kasus tindak pidana korupsi yang berbeda. Mereka adalah Kosasih dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan listrik tenaga surya rumahan (solar home system) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), sedangkan yang kedua adalah Mahyudin Harahap dalam kasus tindak pidana korupsi PT Barata Indonesia. Dalam proyek pengadaan SHS, Kosasih adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen LPE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kami melakukan upaya penahanan tersangka dalam pengadaan Solar Home System tahun 2007-2008 selama 20 hari ke depan di rutan Cipinang,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Selaku PPK, Kosasih diduga telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Jacobus Pur-

wono, Direktur Jenderal (Dirjen) LPE dalam pengadaan SHS di kementerian itu pada 2007-2008. KPK menjerat Kosasih dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 144 miliar. Sedangkan Jacobus Purwono sudah menjadi tahanan KPK sejak 10 Mei 2012. Padahal KPK telah menetapkan dia sebagai tersangka pada Agustus 2010. Selaku Dirjen LPE, Jacobus dinilai bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan dan pemasangan SHS pada 2009. Penyidik menduga ada penggelembungan harga dalam pengadaan ini, Rp 1-2 juta per unit sehingga kerugian negara ditaksir mencapai Rp 150 miliar. Pada Maret 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis bersalah terhadap Ridwan, pegawai di Ditjen

LPE untuk perkara yang sama. Ridwan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun. Selain pidana penjara, Ridwan juga harus membayar denda sebesar Rp 250 juta yang bisa diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Selain itu, dia juga harus membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13,1 miliar. Sedangkan, Mahyudin diduga ikut melakukan tindak pidana korupsi pembelian tanah di Jalan Raya Ngagel 109, Wonokromo, Surabaya. Mahyudin dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, terkait penjualan tanah seluas 58.700 meter di kawasan Surabaya yang diduga merugikan negara sekitar Rp 21 miliar. “Modusnya adalah dengan menurunkan NJOP. Tanahnya sudah disita oleh KPK,” katanya. Mahyudin diduga melakukan praktik memperkaya diri sendiri atau orang lain serta penyalahgunaan wewenang dalam penjualan aset perusahaan tersebut. Jenri

Kemenag Telusuri Dugaan Korupsi Pengadaan Alquran Jakarta, Metropolitan Pos, Munculya dugaan korupsi dalam pengadaan kitab suci Alquran di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) mengejutkan banyak kalangan. Kemenag pun langsung bereaksi merespons informasi yang diungkapkan pertama kalinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mundzier Suparta menegaskan sebuah tim telah dibentuk untuk menelusuri dugaan penyimpangan itu. “Kami menurunkan tiga petugas khusus untuk menyelidiki kasus ini. Surat tugas ketiganya sudah dibuat dan mulai hari ini, Jumat, 22 Juni 2012 (kemarin), mereka sudah bisa langsung bergerak,” kata Mundzier. Ia menambahkan, materi awal yang akan ditelusuri dalam dugaan kasus itu ialah berkasberkas pengadaan Alquran mulai tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011, yaitu tahun-tahun kemungkinan terjadinya penyimpangan. Menurut Mundzier, ketiga anggota tim pemeriksa tersebut akan dibantu staf dari Dirjen Bimas Islam. Periode pemeriksaan awal akan memakan waktu 3-4 hari kerja. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama. Untuk menyelidiki kasus itu pihaknya bertindak sangat hati-hati. “Pasalnya, Alquran itu mukjizat. Jadi, harus hati-hati,” kata Bambang di Kantor

Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Kamis (21/6). Menurut dia, KPK telah melakukan satu kali ekspose penyelidikan dugaan korupsi tersebut. Kasus itu, tambah Bambang, akan naik ke tahap penyidikan dalam waktu dekat. Terkejut Pada bagian lain, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku terkejut dengan mencuatnya kasus tersebut. Apalagi Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya menyebutkan dugaan korupsi pengadaan Alquran itu terjadi semasa dirinya menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam yang salah satu tugasnya melakukan pengadaan Alquran. “Saya kaget ketika nama saya disebut dalam kasus itu,” katanya. Ia membenarkan bahwa pengadaan Alquran merupakan bagian tugas ditjen yang pernah ia pimpin. Namun, ia membantah terlibat dalam kasus itu. Nasaruddin menambahkan, jumlah anggaran, termasuk dana pengadaan Alquran, pada masa ia menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam minim. Ia pun mengaku tidak menemukan penyimpangan. Selain itu, tugas pengadaan Alquran merupakan tanggung jawab direktur, yang pelaksanaannya ia serahkan kepada jajaran eselon III di bawahnya. Namun, Nasaruddin tetap mengharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Alquran tidak berupaya meraih keuntungan

sebesar-besarnya. Ia berpesan agar pengadaan Alquran dijadikan kesempatan untuk berzakat. Terkait dengan pemeriksaan KPK, ia mempersilakan lembaga itu mengusut tuntas kasus. Nasaruddin pun berjanji menyediakan waktu 24 jam penuh untuk melayani KPK agar kasus itu menjadi lebih terang. “Kalau memang ditemukan (korupsi), harus diproses hukum. Tidak usah staf, saya pun harus diperlakukan sesuai prosedur hukum,” tegasnya. Jenri

DAERAH


Dua Napi Kolaka Pemakai Sabu Ditangkap di Dalam Sel Kolaka, Metropolitan Pos, Satuan Unit Narkoba Polres Kolaka Sulawesi Tenggara membekuk dua narapidana kasus narkoba di dalam Rumah Tahanan Kelas II B Kolaka, Rabu, (20/6), mereka tertangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam sel Rutan Kolaka. Kedua tersangka ini bernama Anto (30) dan Lakon (32). Kepala Satuan Unit Narkoba Polres Kolaka, Ajun Komisaris Yusuf Rurutato, mengatakan, tersangka yang bernama Lakon ini, selain memakai, juga mengedarkan sabu di dalam rutan. “Informasi didapatkan dari pegawai rutan bahwa ada yang mencurigakan dari para napi kasus narkoba. Makanya kita langsung melakukan penggeledahan di sel para tersangka ini. Kami mendapatkan alat isap sabu beserta tujuh paket kecil sabu yang masing-masing empat paket seharga Rp 300.000, dan tiga paketnya lagi seharga Rp 500.000,” katanya. Dia juga menambahkan, selain dari dua orang yang ditangkap ini, masih ada lima napi lagi yang terindikasi memakai narkoba. “Ini kan ada banyak napi kasus narkoba, jadi tidak menutup kemungkinan napi lain juga ikut mengonsumsi. Lima orang lagi itu sudah terindikasi,” tuturnya. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan bahwa mereka yang tertangkap ini merupakan pemain lama di dunia narkoba Kolaka. “Yang kita sergap

S

ini kan bukan pemain baru. Memang sebelum masuk di rutan kan mereka ini bandar besar di Kolaka,” tambahnya. Sementara itu, Lakon mengatakan bahwa semenjak ditahan di dalam rutan, baru kali ini dia memakai sabu di dalam sel. “Tadi pagi kan saya habis mengikuti sidang penuntutan. Setelah itu malam harinya Anto mengajak saya untuk memakai sabu. Saya juga tidak tahu dari mana sabu itu dia ambil. Yang jelas saya hanya diajak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Keamanan Rutan Kolaka bernama Samsul mengatakan, masalah pengamanan di rutan sudah sesuai dengan standar. “Untuk pembesuk yang datang itu standar pemeriksaan yang kita lakukan sudah sesuai dengan standar operasi. Ini kan yang ditangkap bernama Lakon habis menjalani sidang, jadi besar kemungkinan dia dapatkan barang itu dari pembesuknya di ruang tahanan pengadilan sebelum ikuti persidangan,” kilahnya, A Rahman/ Suparto

Polisi Usut PT Timah Terkait Premium Bersubsidi Karimun, Metropolitan Pos Kepolisian Resor Karimun, Provinsi Kepulauan Riau masih mendalami apakah PT Timah Tbk Unit Prayun, Pulau Kundur, menggunakan BBM jenis premium bersubsidi yang dijual Ed, pemilik sebuah kios BBM di Pelabuhan Selat Beliah, Kecamatan Kundur Barat untuk kendaraan operasional perusahaan itu. Ed ditangkap tim buru sergap Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun saat mengisi premium ke tangki mobil Toyota Hilux, kendaraan operasional PT Timah Unit Prayun yang dibawa salah seorang karyawannya Pu, Senin (25/6) malam. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 10 liter bensin yang diduga dijual Ed kepada Pu. “Kami masih mendalami apakah pengisian premium bersubsidi oleh Ed untuk kendaraan operasional PT Timah yang dibawa Pu,

melibatkan perusahaan atau hanya dilakukan secara pribadi,” kata Kapolres Karimun AKBP Benyamin Sapta kepada sejumlah wartawan di Mapolres Karimun, Rabu. Ed, kata Benyamin, sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan, sedangkan Pu beserta seorang karyawan Timah lainnya At, masih dimintai keterangan sebagai saksi. “Kami juga akan dalami dari mana PT Timah mendapatkan BBM untuk bahan bakar seluruh kendaraan operasionalnya. Kami juga belum tahu apakah perusahaan itu memiliki depo sendiri atau tidak. Ini akan kami telusuri dan selidiki,” ucapnya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, lanjut Kapolres, Ed diduga telah menjual bensin untuk kendaraan operasional badan usaha milik negara itu sejak Agustus 2011. Namun demikian, dia belum dapat menyebutkan berapa liter bensin yang telah dijual Ed selama

periode itu. “Sedikit atau banyaknya BBM yang disalahgunakan tidak mengurangi sanksi pidananya,” ucapnya. Perbuatan Ed, kata dia, melanggar Pasal 55 UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar, yaitu penyimpangan BBM subsidi untuk kebutuhan industri. Untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, Kapolres mengatakan akan meminta keterangan agen premium minyak solar (APMS) yang menyalurkan premium ke kios Ed serta pihak kecamatan. “Kami akan cocokkan dulu kuota bensin untuk kios Ed dan dengan penyelidikan di lapangan. Penyelidikan dalam kasus ini bertujuan untuk pencegahan agar premium bersubsidi benar-benar disalurkan kepada warga masyarakat,” kata Benyamin. Diwartakan sebelumnya, Ed

diduga menjual bensin kepada Pu seharga Rp7.000 per liter, melebihi harga subsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.500 per liter. Sebuah sumber menyebutkan praktik penjualan bensin bersubsidi oleh kios-kios eceran untuk kendaraan operasional PT Timah Prayun sudah berlangsung sejak lama. “Kami mendukung upaya polisi mengusut penyimpangan premium bersubsidi untuk kendaraan operasional PT Timah,” katanya. Penjualan bensin bersubsidi untuk kendaraan operasional PT Timah, lanjut dia, diduga menjadi salah satu penyebab sering langkanya persediaan bensin untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Kundur. “Berdasarkan peraturan, PT Timah menggunakan BBM nonsubsidi serta memiliki ‘delivery order’ (DO) yang kuotanya ditetapkan Pertamina untuk kebutuhan kendaraan operasionalnya,” kata sumber tersebut. Rahotan

Saksi Mahkota Batal Berikan Keterangan Bandung,Metropolitan Pos Saksi mahkota dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, Rochman kembali batal memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu. Permintaan penundaan sidang datang dari kuasa hukum empat terdakwa, yaitu Firman Himawan, Yanos Septadi, Luftan Barkah dan Uus Ruslan, dengan alasan telah menunggu terlalu lama. Pada sidang sebelumnya Jumat 22 Juni 2012, Rochman yang juga menjadi terdakwa kasus tersebut batal didengar keterangannya dengan alasan kurang sehat. Majelis hakim yang diketuai Setyabudi Tejocahyono dalam sidang tersebut kemudian menetapkan jadwal sidang lanjutan

pada Rabu 27 Juni 2012 pukul 09.00 WIB dan mewanti-wanti penasehat hukum maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar menaati jadwal tersebut. Setyabudi berjanji untuk mendahulukan persidangan perkara korupsi dana bansos agar bisa digelar pada pagi hari. Pada Rabu, para terdakwa yang berstatus tahanan kota dan kuasa hukumnya memang telah hadir pukul 09.00 WIB. Namun, JPU baru tiba pada pukul 10.30 WIB sedangkan hakim anggota perkara tersebut yaitu Ramlan Comel dan Djojo Jauhari menyidangkan perkara kasus lain hingga lewat tengah hari. Sidang kasus korupsi dana bansos Pemkot Bandung akhirnya baru dibuka pukul 15.00 WIB dan pihak kuasa hukum empat terdakwa yang diwakili Winarno Djati

meminta penundaan sidang kendati Rochman sudah dihadirkan di ruang persidangan. Majelis hakim pun sepakat untuk menunda sidang meski JPU menyatakan tetap siap untuk memeriksa keterangan Rochman. “Untuk alasan kemanusiaan karena sudah menunggu sejak pagi, maka sidang kita tunda besok pagi agar kondisinya lebih ‘fresh’,” ujar Setyabudi. Winarno mengatakan Rochman adalah saksi penting untuk didengar keterangannya sedangkan pihaknya sudah merasa lelah karena menunggu persidangan selama hampir enam jam. “Rochman saksi yang penting sedangkan kita semua sudah terlalu lelah, jadi lebih baik ditunda besok pagi,” ujarnya. Rochman dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebut

menerima arahan lisan dari Walikota Bandung Dada Rosada bahwa akan ada orang yang meminta uang kepadanya. Uang hasil pencairan dana bantuan sosial Pemkot Bandung yang mengatasnamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Bandung, menurut JPU, juga diserahkan Rochman kepada Dada Rosada. Pada 2009 dilakukan pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp25,676 miliar atas nama 6 PNS di Kota Bandung sedangkan pada 2010 sebesar Rp40,882 miliar atas nama 16 PN di lingkungan Pemkot Bandung. Lima terdakwa kasus korupsi bansos dituduh merugikan keuangan negara sebesar Rp66,558 miliar dan memperkaya orang lain di antaranya Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi. Laia

9

LINTAS BERITA

Shabu Rp1,6 M Digagalkan BC Soeta Tangerang, Metropolitan Pos Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis shabu seberat 1.080 gram senilai lebih dari Rp1,6 miliar. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean SoekarnoHatta Oza Olavia di Tangerang, Rabu, mengatakan tersangka pelaku penyelundupan adalah dua warga negara Nigeria berinisial USO berusia 28 tahun dan KS berusia 26 tahun. “Ada dua WN Nigeria yang kami amankan terkait upaya penyelundupan narkotika jenis shabu seberat 1.080 gram,” kata Oza Olivia. Ia menjelaskan penangkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap salah satu tersangka berinisial USO yang menumpang pesawat Qatar Airways Rute Doha - Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, ditemukan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam gagang dan rangka bawah koper. “Shabu tersebut disimpan di dalam kedua koper pelaku dan hal yang dilakukan merupakan modus baru,” katanya. Penangkapan terhadap tersangka pelaku berinisial KS dilakukan di kawasan Tanah Abang setelah dilakukan pengembangan terhadap tangkapan tersangka USO. Ancaman hukuman yakni sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 113 ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjaga dan dengan Rp10 miliar. Namun karena barang buktinya lebih dari 5 gram, ancamannya adalah pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun dan denda maksimum Rp10 miliar ditambah 1/3. “Penggagalan penyelundupan narkotika ini merupakan kasus ke-21 sejak 1 januari hingga saat ini dengan estimasi nilai lebih dari Rp19 miliar lebih,” katanya. G Harri/Ricardo

Puluhan Hektare Lahan Rusak Akibat Tambang Pasir

Batam, Metropolitan Pos Seluas 12 hektar are lahan di Kota Batam Kepulauan Riau rusak akibat penambangan pasir darat. “Kerusakan akibat tambang di Sembulang saja itu 12 ha,” kata Badan Pengandali Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Dendi Purnomo di Batam, Rabu. Lahan bekas galian pasir dibiarkan menganga bagai cekungan besar dan terisi air hujan. Menurut Dendi akibat cekungan itu, warga menderita berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria. “Itu menjadi daerah yang banyak kasus malaria,” kata dia. Selain di Sembulang, lahan yang rusak akibat tambang pasir juga tersebar di sepanjang Nongsa dan Pulau Rempang. Di Pulau Rempang, kata dia, terdapat lima lokasi penambangan pasir liar. Tiga di antaranya sudah ditutup oleh Bapedalda. “Dua yang lain sedang ‘tiarap’,” kata dia melanjutkan. Di Sembulang, kata dia, penambangan pasir liar terdapat di sekitar Kantor Kecamatan dan perkebunan milik rakyat. Ia mengatakan penyidik pegawai negeri sipil sudah memeriksa enam orang yang diduga menambang pasir ilegal. “Untuk yang di Sembulang, kami menduga itu ada pemodalnya. Kerena menggunakan alat berat,” kata dia. Pengerukan, kata dia, dilakukan usaha besar tanpa papan nama. Pemerintah mengamankan empat alat penyedot pasir yang digunakan untuk mengambil pasir darat. Ia menduga, pengerukan pasir darat sudah dilakukan warga sejak lama. “Sudah ribuan kubik pasir yang diambil di sana,” kata dia. Menurut Dendi, pasir darat yang disedot untuk memenuhi kebutuhan warga Batam, bukan diekspor ke negara tetangga atau dikirim ke daerah lain di Indonesia. Pengerukan pasir darat bertentangan dengan UU Lingkungan. Ia mengatakan pemerintah kota amat serius memberantas penambangan pasir darat. Junael

10

DAERAH


LINTAS BERITA

Ketua Majelis Hakim Layak Diperiksa Komisi Yudisial

Bola Voly Mix se-Ketapang NVC vs City Club Final

Mantan Sekda Kab. Subang, Bambang Heryanto Divonis Bebas *Hukum Harus Dijalankan Biarpun Uang Korupsi Dikembalikan

Maraton 5 KM yang diikuti peserta berusia 12-14 tahun dan 15-17 tahun untuk putra/putri pada hari Minggu (24/6) pagi antusias diikuti peserta. Sedikitnya 500 atlit yang rata-rata duduk di bangku SMP dan SMA se-Ketapang tersebut meramaikan Maraton 5 Km yang dilakukan start di depan Kantor Bupati Ketapang.

Bandung, Metropolitan Pos. Ketua Majelis Hakim GN Arthanaya Layak Diperiksa Komisi Yudisial, pasalnya, Mantan Sekda Kab. Subang, Bambang Heryanto Divonis Bebas terkait dugaan tindak pidana korupsi. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Bambang Heryanto, diputus bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai GN Arthanaya, di Ruang Sidang I Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan RE Martadinata, Bandung, Kamis (7/6). “Majelis hakim tidak menemukan adanya unsur melawan hukum tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh terdakwa, Bambang Heryanto, tetapi hanya melaksanakan tugas sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi),” ujar Arthanaya, ketika membacakan pertimbangan dalam persidangan itu. Pengadilan yang sama, beberapa waktu lalu Majelis Hakim, memvonis bebas juga mantan Bupati Subang, Kabupaten Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi yang sama dengan Bambang. Lalu vonis bebas pun dijatuhkan kepada mantan Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad, dan Wakil Walikota Bogor, Achmad Ru’yat. Namun putusan kasasi Mahkamah Agung memvonis Eep dan Mochtar masuk penjara. Bambang Heryanto, mantan Sekda Kabupaten Subang, bebas dari tuntutan hukuman

4,5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider tiga bulan penjara yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Meski demikian, Majelis Hakim memutuskan Bambang Heryanto, harus mengembalikan kerugian Negara dari dana Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) senilai Rp 913 juta lebih. Sebelumnya, JPU menuduh eks Sekda Kabupaten Subang, bersama mantan Bupati Kabupaten Subang, Eep Hidayat, terlibat dalam perkara dugaan korupsi BP PBB di Kabupaten Subang pada masa periode tahun 2005-2008. Total kerugian Negara Rp14,2 miliar. Tim jaksa menuduhkan hal itu karena Bambang turut membubuhkan paraf pada draf Surat Keputusan Bupati Nomor 973/Kep.604Dispenda/2005 tentang Pembagian BP PBB Kabupaten Subang untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selain itu, Bambang Heryanto, menerima insentif dari BP PBB Kabupaten Subang 20052008 dengan total sebesar Rp913 juta lebih setelah dikurangi pajak. “Namun, kami memerintahkan agar uang Rp913 juta yang diterima terdakwa sebagai insentif dikembalikan,” kata Arthanaya. Majelis hakim berkesimpulan, meski Bambang Heryanto, tidak bersalah, uang yang diselewengkan dari biaya pemungutan PBB total Rp14 miliar adalah korupsi dan harus dikembalikan. Bambang Heryanto, turut menerima uang tersebut.

Dihubungi sesuai persidangan, Bambang Heryanto, mengaku lega. Sidangnya sudah berlangsung selama enam bulan hingga diputuskan kemarin. Anggota tim jaksa, Endah, mengatakan ada yang janggal dalam pertimbangan Majelis Hakim. Di satu sisi, Bambang Heryanto, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Di sisi lain, Bambang Heryanto, harus membayar uang yang ia nikmati akibat terbitnya SK tentang pembagian BP PBB Kabupaten Subang. “Ini kan berarti ada kerugian Negara. Yang jelas, hal itu jadi satu pertimbangan kami untuk ajukan kasasi,” ujar Endah seusai persidangan. Anggota penasihat hukum, Bambang Heryanto, Rafael Situmorang, mengatakan, vonis Majelis Hakim, tepat. Masalah kerugian Negara yang mesti dikembalikan ucap, Rafael, sebagai konsekuensi dari SK Bupati Subang tujuh tahun lalu itu. “Intinya, klien kami tidak turut serta dalam penerbitan SK itu,” katanya. Menurut pengamat hukum, Encep Wahyu, SH, mengatakan, dengan pembebasan Bambang Heryanto, tidak relevan karena sudah jelas-jelas ada unsur kerugian negaranya, penegak hukum harus mengkaji kembali putusan hakim tersebut. Kalau seperti ini putusan Hakim kepada korupsi kapan adanya tingkat jera pada orang-orang korupsi di Negara kita, ujarnya kepada wartawan baru-baru ini di kantornya”. Harianja

Kubu Raya, Kalbar, Metropolitan Pos Sungguh memprihatinkan nasib warga Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, dengan kondisi daerah yang jauh dari pemantauan ternyata dimanfaatkan oknum-oknum pejabat setempat untuk berbuat jahat,anehnya lagi kejahatan itu terjadi sudah beberapa tahun silam tepatnya mulai Tahun 2008. Dugaan adanya kasus kejahatan bisa terungkap setelah salah seorang tokoh pemuda setempat dari Dusun Wonosari Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar KKR, Hendri Susanto menceritakan kronologis kejadiannya kepada Metropolitan Pos, ada tiga kasus kejahatan yang tidak terungkap dan tidak diproses secara hukum sejak Tahun 2008 hingga sekarang yaitu Dugaan penilepan dana konpensasi tanah/lahan masyarakat dari PT. Gerbang Benua Raya (GBR) sebanyak 906 SKT oleh oknum Mantan Kepala Desa Muara Tiga Jumiah, Rekayasa vonis hukum yang di duga dilakukan oleh Oknum Polsek Batu Ampar bersama Hasan terhadap Ramsah, Nurali dan Hendri dan Penyimpangan pembagian beras Miskin (raskin) serta dugaan penggelapan dana pembuatan SKT umbarnya. Untuk dugaan penilepan dana konpensasi lahan warga sebanyak 906 SKT atau sekitar 3.624 Ha adalah berawal dari adanya janji dari PT. GBR untuk memberikan konpensasi ganti rugi lahan

warga yang dipergunakan untuk usaha perusahaan tersebut sebesar Rp.900rb/Hektar, yang mana satu SKT 4 Hektar jadi totalnya 3.624 Hektar dengan 906 SKT namun sejak Tahun 2010 yaitu awal waktu komitmen yang akan dilaksanakan oleh PT. GBR hingga sekarang warga Desa Muara Tiga pemilik 906 SKT tidak pernah menerima sepeserpun uang ganti rugi tersebut sedangkan lahannya sudah dipergunakan oleh PT.GBR sampai sekarang, ujarnya. Dan untuk rekayasa vonis penerapan hukum terhadap tiga warga terjadi ketika warga mengadakan rapat di Kantor Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar untuk mempertayakan ganti rugi konpensasi tersebut dan di kala itu terjadi keributan yang dilakukan Hasan suami Kepala Desa yang baru Sumiati namun anehnya Hasan malah melaporkan kepada Polsek Batu Ampar telah terjadi penganiyaan terhadap dirinya sehingga Nurali, Ramsah dan Hendri di tahan selama enam bulan di Rutan Mempawah padahal dalam BAP ketiganya tidak pernah mengaku memukul dan sebenarnya Hasan lah yang mumukul tapi anehnya dalam BAP tersebut terdapat kalimat pengakuan dari ketiga warga tersebut dan Kami di paksa untuk menandatanganinya ungkapnya. Sedangkan kasus lain yaitu penyimpangan pembagian Raskin terjadi pada Tahun 2008 oleh Mantan Kepala Desa Muara Tiga Sumiati

yang mana jatah beras yang diterima desa kami sebanyak 11,375 Ton namun hanya dibagikan oleh Sumiati sebanyak 6.700 Ton dengan sisanya yaitu sebayak 4,675 Ton dijual oleh oleh Sumiati seharga Rp.55.000/Karung dengan alasan uang tersebut akan dimasukan dalam kas desa untuk dipergunakan bagi tamu-tamu dan keperluan rapat sedangkan kinerja tersebut tidak diketahui oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat, tentunya hal ini tidak dibenarkan baik itu secara kemasyarakat apalagi hukum tindasnya. Dan kasus krusial lain terjadi juga, yaitu dugaan penggelapan dana pembuatan 906 SKT oleh mantan Kepala Desa Mauara Tiga Sumiati yang masing-masing SKT warga dibebankan dengan biaya pembuatan sebesar Rp.250.000,-/ SKT sedangkan hingga sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Mantan Kepala Desa Sumiati terhadap kegunaan uang tersebut untuk apa dan kemana, oleh karena itu dengan menilik dari beberapa kasus yang tersebut di atas Hendri meminta kepada Bupati KKR dan DPRD KKR serta yang terutama Kapolda Kalimantan Barat atau seluruh elemen yang mencintai hukum agar menindaklanjuti masalah ini secara hukum agar hukum di daerah kami benar-benar ditegakkan dan warga tidak selalu merugi karena dampak kejadian ini pungkasnya. A.Rahman/ Suparto

Maraton 5 KM

P

Ketapang, Kalbar, Metropolitan Pos Maraton 5 Km dibuka Bupati Ketapang diwakili Kepala Dinas Budparpora Ketapang, Yudo Sudarto. Hasil pertan-dingan cukup mengejutkan sekaligus memberikan harapan baru. Pasalnya dari Maraton 5 KM yang dilaksanakan sebagian peserta yang berhasil menembus garis finish dan dinyatakan sebagai pemenang justru berasal dari siswa yang selama ini tidak tergabung dalam latihan bersama atlit PASI. “Lomba Maraton 5 Km tujuannya untuk pembibitan,” ujar Bernard Irawan, Kasi Olahraga Dinas Budparpora Ketapang. Ditambahkan Dahlan AR, staf Dinas Budparpora Ketapang menambahkan kegiatan maraton 5 Km kategori 12-14 tahun dan 15-17 tahun untuk putra dan putri tujuannya memang untuk pembibitan. Lomba yang dilakukan bekerjasama dengan PASI Ketapang, selanjutnya Dahlan AR menuturkan beberapa peserta yang berhasil menjadi pemenang justru peserta yang selama ini tidak tergabung latihan rutin bersama atlit yang dibina pengurus cabang atletik “Seperti beberapa siswa dari Sungai Awan dan lain-lain, ternyata mereka mampu mengalahkan atlit yang selama ini rutin latihan di PASI,” ujarnya. Ia menjelaskan ini merupakan bakat dan potensi yang perlu dilirik oleh cabang olahraga bersangkutan untuk pembinaan lebih lanjut. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Budparpora Ketapang Yudo Sudarto SP, M.Si yang mewakili Bupati Ketapang dalam arahannya menjelaskan kegiatan lomba sangat bermanfaat untuk mengembangkan bakat dari peserta lomba. Ia berharap melalui event ini dapat menjadi ajang untuk memupuk pengembangan prestasi. Pada akhirnya para peserta dapat menjadi atlet-atlet berbakat yang nantinya dapat membawa nama baik daerah yang kita cintai ini, hingga ke tingkat Provinsi, Nasional maupun ke tingkat Internasional. Di sisi lain, selain lomba marathon untuk pembibitan yang diikuti siswa SMP dan SMA, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemudan dan Olahraga Kab.Ketapang juga menggelar pertandingan bola voly Mix se-Ketapang. Kejuaraan bola voly mix dibuka pada 11 Juni 2012, akhirnya final pada 27 Juni 2012. Pada pertandingan final bola voly mix seKetapang, club NVC bertemu dengan City Club. Sementara pada pertandingan memperebutkan juara tiga dan empat, klub tangguh Vavorit berrtemu dengan Mahardika. Pertandingan pada 26 Juni 2012 di lapangan bola voly Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong berlangsung seru dan imbang. Setelah perseteruan sengit dilapangan, akhirnya club Mahardika berhasil menaklukkan club vavroit dengan skor 3-2.. Dengan hasil pertandingan tersebut, maka Mahardika berhak menjadi juara ketiga, dan keempat diraih oleh Club vavorit. Untuk juara pertama akan ditentukan dalam pertandingan final pada hari rabu (27/6) petang di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong. A.Rahman

Dana Konpensasi Ditilep Oknum Kepala Desa Muara Tiga

Aparat Diminta Pro Warga

Jalan Warga Dipagar PT Grand Mandiri Utama Sintang, Kalbar, Metropolitan Pos Aneh memang, yang selama ini biasanya masyarakat yang melakukan pemagaran jalan lantaran tidak setuju dengan tindakan perusahaan, karena dianggap merugikan masyarakat. Kini pihak perusahaan yang diduga PT.Grand Mandiri Utama yang bekerja diwilayah Sintang melakukan pemagaran di lokasi sengketa dengan PT.Agro Sukses Lestari yang sampai hari ini belum diselesaika”, ujar Gatot selaku Tokoh masyarakat Kelam Permai dilokasi yang dipagar perusahaan. Dikatakannya” jalan tersebut sehari-harinya digunakan masyarakiat dari Desa Nanga Lebang, Desa Mandiri Jaya dan Karya Jaya Bakti untuk menuju pusat Kecamatan dan Pusat Kabupaten, namun dipagar oleh pihak perusahaan. Kami sebagai masyarakat sangat tidak setuju dengan hal

ini, karena sejak awal perusahaan bekerja ditempat kami guna mensejahterakan masyarakat, namun kalau seperti ini perusahaan hanya membuat sengsara masyarakat,” ujarnya.. Ia juga berpesan kepada pihak hukum, agar tidak tebang pilih dalam menindak, pasalnya kalau sampai kami yang memagar jalan seperti ini tentu kami sudah dimasukkan kedalam penjara. Pihak perusahaan yang menutup jalan seperti ini segera ditindak, dan jangan dipandan sebelah mata. Kalau hal ini tidak mendapat tangapan dari pihak hukum maupun pemerintah dalam hal pemagaran jalan oleh perusahaan ini, kedepan jangan salah kan kami bila kami melakukan hal yang sama, dan bila kami melakukan pemagaran, kami juga tidak mau ditindak secara hukum,” bebernya. A.Rahman

SAMBUNGAN


11

Dari halaman 1....................................................................................................................................................................................Anas Selama ini, menurutnya, ia mengatakan hanya melakukan klarifikasi dan bantahan lewat media, dan baru kali ini akan disampaikan langsung kepada penyidik KPK. Karenanya, Anas mengaku mengapresiasi pemanggilan dirinya dan akan memberikan keterangan serta informasi yang dibutuhkan lembaga antikorupsi. KPK memanggil Anas Urbaningrum pertama kali terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang sebagai saksi. Lembaga antikorupsi yang diketuai Abraham Samad ini pun belum menetapkan tersangka satu pun terkait dugaan korupsi

dalam proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,2 triliun tersebut. Dalam keterangan pers terakhir terkait kasus tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, mengatakan, masih memerlukan waktu untuk mencari alat bukti guna meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Lebih dari 60 orang telah diperiksa termasuk istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila. Namun belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Sementara itu Ketua KPK Abraham Samad saat dimintai konfirmasi belum mau menjawab

soal informasi tersebut. Namun, ia membenarkan, dalam waktu dekat ini KPK akan meningkatkan tahapan penyelidikan dugaan korupsi proyek Hambalang menjadi penyidikan. KPK akan bertahap menetapkan tersangkanya. “Kalau ditingkatkan ke penyidikan, berarti akan ada tersangka baru,” jawabnya tanpa merinci siapa calon tersangka baru kasus tersebut. Saat disinggung bahwa tersangka barunya pertama berasal dari pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Abraham membenarkan. Andi Mallarangeng sendiri

menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai menteri jika diminta Presiden. Alasannya, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. “Bagi saya, jabatan itu amanah. Kapan saja saya siap jika diminta Presiden,” kata Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu (Kompas, 8/6). Sejumlah kader Partai Demokrat yang disebut dalam kasus proyek Hambalang pernah diminta untuk mengundurkan diri oleh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR, Ruhut Sitompul.

saat itu angka EVA-nya masih Rp 72,44 miliar. Presdir Dankos Herman Widjaja tak menutupi kegembiraannya, bahwa perusahaannya mampu meraih nilai EVA tertinggi di kelas perusahaan di bawah Rp 1 triliun. “Kami senang, gembira dan bangga bisa meraih kembali penghargaan The Best EVA ini,” katanya sumringah. Semua penghargaan itu tidak jatuh dari langit, tapi merupakan hasil kerja keras dan persiapan yang berkesinambungan. “Selama 1995-2000, manajemen telah menerapkan konsep CS atau customer satisfaction. Ini sangat terasa manfaatnya saat kami meluncurkan merek produk-produk besar seperti Extra Joss, Irex, dan sebagainya,” tutur Herman. Kini, lanjutnya, Dankos telah selangkah lebih maju melalui konsep customer value (CV), di mana ekspektasi konsumen tidak hanya dibentuk oleh apa yang dikomunikasikan perseroan, tapi juga oleh latar belakang dan motivasi Keberhasilan produk tersebut di pasar, lanjutnya, karena perusahaan mempunyai konsep produk

yang bagus, segmen pasar dan positioning-nya tepat. Sebagai contoh, dia menunjuk produk OTC-nya: Komix. Produk ini memiliki selling point unik, yaitu sekali minum atau single purchasing product. Konsumen dimudahkan Dankos dengan menyediakannya dalam bentuk sachet yang bisa dibawa dan mudah disimpan. Dankos juga mengembangkan satu produk baru dari Komix, yaitu Komix OBH. Ini melengkapi yang sudah ada, mulai dari Komix Papermint, Komix Jahe dan Komix Jeruk Nipis. Nampaknya lewat inovasi produk ini, Dankos ingin mengulang kesuksesannya di minuman energi yang mulanya dalam botol, lalu dibuatkan dalam kemasan sachet untukmembidik kelas menengahbawah, dan berhasil. Tak dapat dipungkiri, langkah dan inovasi Dankos di industri farmasi dan obat-obatan telah membuat industri ini bergerak penuh gairah. Produk multivitaminnya juga tak bisa dianggap enteng. “Kami telah berhasil mengembangkan produk multivitamin, terutama Fatigon dengan bintang iklannya Ari Wibowo. Fatigon

diciptakan untuk mengisi pasar dan ditujukan bagi para pekerja keras yang tak mau capek dan lelah,” kata Herman. Sukses dengan Fatigon, kini Dankos maju lagi dengan Fatigon Spirit yang terangterangan membidik mereka yang akan memulai pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dan mampu membuat mereka bersemangat. “Fatigon Spirit juga diterima baik oleh pasar,” ia mengungkapkan. Ini, lanjut Harman, ditunjang oleh bentuk-bentuk komunikasi yang tepat, misalnya menggunakan bintang iklan Primus Yustisio yang sekarang sedang naik daun. Produk consumer health memberi kontribusi sekitar 73% terhadap total pendapatan Dankos. Ini dibagi empat kelompok, yaitu: healthdrink, remedies product (OTC Pharma), multivitamin dan fito farmaka. Jadi, secara umum revenue itu masuk lewat dua pintu. Pertama, Dankos sendiri sebagai induk yang juga memproduksi multivitamin seperti Fatigon, obat penghilang flu Mixagrip, dan produk-produk etikal (Brainact, Cefazol, Cefizox, Cefotaxime, Cetriaxone, Foxim, Mikasin, Neurotam, Reskuin dan Spiradan). Jenri/ Hotdiman/Hans

patnya. Aktifitas perjudian Mikimos ini memakai nama Yayasan Azizah Fundation, dengan tujuan membiayai anak-anak yang terkena penyakit Hidrosipalus, dan ini menjadi tameng untuk melegalkan perjudian Mikimos,tegas sumber Metropolitan Pos. Permainan judi Mikimos ini berlokasi di Komplek Duta Mas Blok D8 No. 3 Kelurahan Jelambar Jakarta Barat dan sudah beroperasi lama. Tim Kepala Satuan Resort Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haria, langsung bergerak kelokasi tempat perjudian Mikimos tersebut serta melakukan penggerebakan pada, tanggal 6 Juni 2012, Jam 17.30 Wib. Pada saat penggerebakan judi Mikimos tersebut Polres Jakarta Barat berhasil meringkus 4 orang, yaitu, Heni, Siti, Andini, Fera Yanti, dan sekarang sedang proses hukum, yang akan dilimpahkan ke pengadilan Jakarta Barat. Barang bukti alat perjudian Mikimos juga telah disita Polres Jakarta Barat, sementara Pemilik Bos Perjudian Yongki alias Acung tersebut melarikan diri sedang dalam

Serangan Kilat Setelah sekian lama dalam

tahap penyelidikan, penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, memasuki fase-fase menentukan. Dalam pekan ini bakal ada kejutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan kasus korupsi Hambalang. Menurut Bambang, pada Jumat pekan lalu, KPK kembali menggelar ekspos kasus korupsi Hambalang. Dalam ekspos tersebut sudah tak ada lagi halangan bagi KPK untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka. Kejutan akan muncul dari

strategi dan penanganan kasus korupsi Hambalang saat masuk ke tahap penyidikan. Sejumlah nama dari Partai Demokrat terus dihubung-hubungkan dengan kasus ini sejak muncul di permukaan. Nazaruddin juga menuduh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng kecipratan duit haram di proyek ini. Baik Anas maupun Andi sama-sama membantah tudingan Nazaruddin. Anas malah dengan tegas menyatakan, dirinya siap digantung di Monas jika terbukti korupsi proyek Hambalang satu rupiah saja.

target Polres Jakarta Barat, atau daftar pencarian orang (DPO). Iptu Polres Jakarta Barat, Ardian, selaku Kasubnitkrimnum II, menjelaskan kepada Metropolitan Pos, diruang kerjanya, bahwa, perjudian tersebut adalah bukan Yayasan Azizah Fundation, melainkan judi Mikimos, dan setiap masuk ke lokasi judi Mikimos tersebut harus membeli tiket, per orang seharga Rp100.000,Omset masuk ke lokasi judi Mikimos tersebut bisa mencapai Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per hari. Tempat perjudian Mikimos Kom-

plek Duta Mas Blok D8 No. 3 Jakbar yang di gerebek Polres Jakarta Barat tersebut sedang di segel, Bos judi Mikimos Yongki alias Acung Diburu Polisi Resort Jakarta Barat dan menjadi target daftar pencarian orang (DPO), Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat berjanji akan mengungkap Bos judi Mikimos Yongki alias Acung setelah ketangkap nantinya. Masyarakat minta Polres Jakarta Barat supaya membasmi judi, preman, dan togel, ke akar akarnya sesuai program Kapolri, Timur Pradopo. Juliostar

Jenri/Hotdiman

Dari halaman 1.................................................................Damkos Sambungan Dari halaman 1...................................................Judi

Dari halaman 1.........................Ganti Rugi Elvis Jhonny.

Pengerjaan proyek landasan Pacu Seibati sudah berlangsung selama lebih kurang enam bulan,yang mana lelang proyek pembangunan di umumkan melalui sistim on line.layanan pengadaan sistim on line LPSE Sekarang,25/6/2012. Pengerjaan proyek tersebut disetop oleh sebanyak 20 kk warga yang memiliki lahan tanah untuk pembangunan proyek tersebut.Warga menuntut pembebasan lahan sei.bati dibayar oleh pihakpemerintah kabupaten karimun.Warga menutup pintu utama lokasi pembangunan proyek dengan membentangkan spanduk bertuliskan, “Rakyat menuntut pembebasan lahan Seibati” kata, Abdul Rahman, salah satu perwakilan warga. Abdul Rahman, menjelaskan, “prinsifnya lahan ini sudah dikuasai warga dari tahun 1980 seluas 7 Ha, dan dilengkapi dengan surat kepemilikan dan bukti pembayaran pajak. “Kami tidak akan membolehkan adanya pengerjaan lanjutan proyek ini sebelum ada penyelesaiannya, kami menunggu pembayaran ganti rugi tanah kami.”tegas, Rahman kepada Met-

ropolitan Pos. Pemerintah mengerjakan proyek diatas lahan milik sah warga, kami setuju, pembangunan dikarimun, tapi jangan sampai warga yang korban. Pemerintah jangan makan hak rakyat, kata Rahman. Dua hari berturutturut warga tetap menguasai tanah tersebut mulai tanggal 25-26 Juni 2012, warga berada dilokasi proyek namun Pemda Karimun tidak ada yang turun kelapangan untuk berdialog kepada warga. Salah satu tim pembebasan tanah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Sugiono, tidak dapat memberikan keterangan apa-apa untuk menjawab tuntutan warga tersebut. “Saya tidak punya kapasitas untuk memberikan keterangan kepada warga.” Kata, Sugiono. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Cendra Nawazir, ketika dihubungi Metropolitan Pos lewat handphone, no coment. Warga akan mendesak Kejaksaan Tinggi Kabupaten Karimun untuk mengusut tuntas Bupati Kabupaten Karimun, H Nurdin Basirun S Sos bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Cendra Nawazir.

Rahotan

Dari halaman 1.................................Sudin pelayanan ijin yang meraup uang masyarakat miliaran rupiah pertahun dari hasil pungli SIUP. Pungli Siup Layak Dipidanakan , Pejabat Sudin KUMKM dan Perdagangan Jakarta Timur Terancam Dipenjara, pasalnya, masyarakat dipungli setiap berurusan dengan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dipelayanan prima atau loket dan diruang Kepala Suku dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Jakarta Timur (Sudin KUMKM dan Perdagangan Jaktim). Tindak pidana korupsi kerakusan (Knevelarij), pasal 12 huruf e dan f, Undang undang No 20 tahun 2001, setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaan, memberikan dan menerima sesuatu, kepada pejabat Negara. Puluhan masyarakat resah setiap berurusan dengan SIUP, di Sudin KUMKM dan Perdagangan, Jakarta Timur, Menurut sumber Metropolitan Pos, dikantor redaksi, menjelaskan, Jumat, (29/6), setiap pengurusan SIUP Kecil Menengah di pungli sebesar Rp800 ribu, dengan alasan se-

hari dua hari selesai. Kalau lewat loket pelayanan Prima dipersulit dan dibuat berbelit belit karena biayanya sesuai mekanisme Peraturan Daerah (Perda) hingga selesai bisa sampai dua minggu atau berbulan bulan dengan alasan tidak tentu, ungkap, Biro Jasa, dikantor redaksi. Menurut sumber Metropolitan Pos, setiap bulan ijin rata rata yang dikeluarkan bisa mencapai 500an SIUP, kalau melihat data Sudin KUMKM dan Perdagangan Jakarta Timur, kurang lebih 21,9 persen dari jumlah UMKM di seluruh DKI Jakarta. Sementara, jumlah Usaha Kecil di Jakarta Timur berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan, diprediksikan saat ini mencapai 147.000-an dan usaha Menengah mencapai 31.000-an. Sementara, Kepala Suku dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Jakarta Timur (Sudin KUMKM dan Perdagangan Jaktim), Drs Djoko Kundaryo, SH MH, susah ditemui untuk klarifikasi tentang hal pungli tersebut, salah satu stafnya, yang menerima surat Metropolitan Pos, Taty, Jumat, (29/6) mengatakan, bapak sedang rapat.

Pos, mengatakan, bahwa pelaksanaan rehabilitasi SDN Palalangon, tidak beres sesuai kualitas, volume dan anggaran yang sudah diajukan sebesar Rp106.000.000,-. Semua bahannya diganti dengan rongsokan, hal ini sangat membahayakan siswa bila sekolah tersebut roboh. Genteng pakai yang murahan, kaso kaso diganti dengan kayu jenjen atau mahoni, lantai tidak diplester dengan rapi, ung-

kap, sumber. Selain itu, lantai tidak di ganti, teras muka belakang di plaster saja, pintu ganti enselnya saja, tembok, dinding hanya di plaster, yang retak di tambal pakai cat kayu, sehingga tidak tahan. Kepala Sekolah SDN Palalangon, Kabupaten Bandung, Drs Oleh, ketika Metropolitan Pos, menkonfirmasinya, tidak pernah berada dikantor. Laia

Jenri / Hotdiman / Jahuale

Dari halaman 1.............................................................................................Gedung SDN lah yang melaksanakannya. Surat perintah kerja 06 Maret sampai dengan 06 Juli 2012 atau 105 hari kalender, sumber dana APBN 2012. Sementara, PPTK/KPA Dinas pendidikan, Drs.Oleh, Kepala sekolah SDN Palalangon, itu sendiri, proyekpun dikerjakan sendiri. Dalam hal ini, pelaksanaan proyek rehab gedung SDN Palalangon Tidak Sesuai Kualitas

tersebut tidak sesuai dengan mekanisme Perpres No54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Selain itu, proyek SDN Palalangon tidak menggunakan papan proyek, sehingga proyek tersebut akal akalan, agar anggaran APBN yang di alokasikan di sekolah tersebut tidak diketahui masyarakat. Menurut sumber Metropolitan

Dari halaman 1.................................Jenny harus mencekik pasangan kita saat sedang berhubungan intim. Itu kan teriakan-teriakan yang berbeda,” ujarnya saat ditemui usai jumpa pers film terbarunya ‘Kutukan Arwah Santet’ di Ali Baba, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/6). Untuk mendalami perannya itu, Jenny melakukan proses reading selama tiga hari. Ia juga berdiskusi dengan mentornya, Eka Sitorus. Meskipun perannya terbilang ‘wow’, namun Jenny

mengaku tak tampil bukabukaan. “Aku tetap pakai pakaian yang utuh,” ucapnya. Bintang kelahiran 8 Oktober 1986 itu mengaku tak bosan tampil seksi di film. Ia hanya bisa bersyukur masih mendapatkan kepercayaan dari produser. “Aku nggak bisa mengubah image itu dengan mudah seperti orang pikir. Karena dari awal image aku udah seksi, rezekinya memang di situ,” tuturnya. Naldi/Jahuale

Polresta Manado, menyebutkan, dua barang bukti masingmasing seberat 0,31 dan 0,38 gram milik Akbar positif sabu. “Informasi lisan dari BPOM, itu positif sabu. Namun, karena hari ini mereka ada serah terima jabatan, kita belum bisa umumkan hasilnya, karena belum ada landasan tertulis dari BPOM,” ujar sumber tersebut. Secara terpisah, Ketua Gerakan Anti Narkoba (Granat) Sulawesi Utara (Sulut), Pendeta Billy Yohanes, mengungkapkan, informasi yang dia peroleh juga menyebutkan bahwa hasil tes urine dan barang bukti positif sabu. “Saya dapat informasi, tes urin positif gunakan narkoba,” ujar Billy. Billy memberi apresiasi kepada kepolisian, khususnya Polresta Manado yang mampu mengungkap kasus tersebut. “Ini sumbangan Polresta Manado dalam rangka hari antinarkoba internasional yang jatuh pada hari Senin, 25-26/6/2012,” ujar Billy. Akbar Datunsolang, menjalani pemeriksaan urin di Rumah Sakit (RS) Ratumbuisan Manado, Selasa,(26/6),sekitar pukul 10.00 Wib, Pemeriksaan tersebut untuk membuktikan anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menggunakan narkoba jenis sabu atau tidak. Tes urine dilakukan setelah

sehari sebelumnya polisi menakar berat barang bukti di Pegadaian Sario dan melakukan tes laboratorium di BPOM Manado. Kapolresta Manado Kombes Amran Ampulembang, diwakili Kasubag Humas AKP Deesy Hamang membenarkan adanya pemeriksaan urine terhadap Akbar kemarin. Namun, dia belum bisa menjelaskan hasilnya.”Hasilnya nanti besok (hari ini) kita umumkan,” ujar Hamang. Hamang menjelaskan, status Akbar yang juga anak Bupati Kabupaten Bolaang Mongodow Utara (Bolmut), Hamdan Datunsolang, itu masih terperiksa. Polisi belum menetapkan Akbar sebagai tersangka karena masih menunggu hasil pemeriksaan barang bukti dari BPOM dan tes urine dari RS. “Dia terus kita periksa. Biar dia terus mengelak dan tidak mengakui, itu hak dia,” kata Hamang. Hamang menampik kemungkinan rekayasa dalam kasus tersebut karena saat tas milik Akbar digeledah disaksikan oleh petugas bandara dan ajudannya. “Kalau dijebak oleh siapa, di mana, dan kapan itu terjadi,” kata Hamang, seraya menambahkan jika tidak terbukti, Akbar akan dibebaskan. A Rahman/Suparto

Dari halaman 1.................................Akbar

12

Silahkan Bergabung Bersama

nEDISI: 033/Thn II/Senin 2 - 15 Juli 2012

Informasi Aspirasi Rakyat

Hal 12

Senin 2 - 15 Juli 2012

Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301 Fax. 021- 31902301 E-mail: [email protected]

Kasus BKT Diperiksa Dikejati DKI Jakarta

K

Jakarta, Metropolitan Pos, epala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Didiek Darmanto, SH MH saat ditemui diruang kerjanya, mengatakan, apabila ada pemilik atau ahli waris tanah tersebut yang disertai bukti bukti dan dokumen namun belum dibayarkan maka pejabat pejabat Pemda DKI Jakarta atau siapapun yang diduga menyelewengkan ganti rugi tanah tersebut segera diperiksa, ungkapnya. Deden Riki Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta, sudah menerima bukti dari Ketua Umum, LSM ACI, Silverius SH pekan lalu, untuk ditindaklanjuti. Atas lahan/tanah seluas lebih kurang 18.050 Ha (delapan ribu lima puluh ) meter persegi atau seluas 1,8 Ha yang mana saat ini lahan/tanah kepunyaan saudara H.Wasim Dadjad ( Asim ) yang kini telah digusur/dikeruk dan telah menjadi sungai buatan terkait dengan Proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Adapun lahan/tanah tersebut telah dijadikan obyek proyek BKT tersebut terdaftar/tercatat penguasaan kepemilikannya atasnama H.Wasim Dadjad, pemegang sah/asli Surat Girik Tanah Milik Adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1972 yang terdaftar pada hasil verifikasi/rincian tahun 1975/1976 yang dikenal sebagai Girik C ( Bekasi, Jawa Barat ) C Nomor 485 Persil 48 D II seluas lebih kurang 12.500 (dua belas ribu lima ratus ) meter persegi dan Persil 36 D II seluas lebih kurang 5.550 ( lima ribu liam ratus lima puluh ) meter persegi dan kemudian sejak tahun 1977 Girik C Nomor 485 tersebut berubah menjadi Girik C Nomor 1206 tertanggal 24 April 1977, dengan batas batasnya sebagai berikut : sebagian lahan yang termasuk pada C 617 (M.600) atas nama Wasim (Asim ) dengan batas batasnya sebeah utara berbatasab dengan kali Blencong, sebelah selatan berbatasan dengan lahan C 610 (M.623) atas nama Snon, sebelah timur berbatasan dengan C610 (623 ) atas nama Snon, sebelah barat berbatasan dengan lahan C501 (M.601 ) atas nama Namara Djauar, sebelah timur berbatasan dengan lahan C 610 ( M.623 ) atas nama Snon, sebelah barat berbatasan dengan lahan C 615 atas nama Gayar. Sesuai dengan asli gambar peta situasi No.617 sebagai Berita Acara Nomor : 22/BA/PP/JU/2007 yang dibuat/dikeluarkan resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Ir. Embun Sari, M.Si (NIP 750005565) dan petugas pengukur ROHEMAT (NIP 010103106), Asli Girik C No.485 blok 48, kelas D II luas 1.314 Ha dan blok 36 Kelas D II luas 0,550 Ha terdaftar tercatat atasnama Wasim Bin Dadjad ( Asim ) yang beralamat di jalan Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Nomor 17 Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala kantor Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Kabupaten Bekasi Supriaatmadja, tanggal 18 Juni 1972, yang mana telah dilegalisasi dan diverifikasi oleh Kepala Seksi Pendataan/ Kasubsie Pemetaan dan Verifikasi Kantor Infeksi IPEDA Bekasi P.Sipayung (NIP 0600445660) dan Asli Girik C Nomor 1206 ( Surat Ketetapan Iuran

Pembangunan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Nomor Dokumen 019055 untuk persil/ blok 48, Kls D II luasnya 1250 Ha, dan persil/ blok 36 Kls D II luasnya 0,550 Ha, dua duanya merupakan exs Girik C Nomor 485 Jawa Barat, keduanya terdaftar dan tercatat atas nama H.Wasim Dadjad ( Asim ) yang beralamat dikampung Kebon Kelapa, Keluruhan Marunda Kecamatan Cilincing, wilayah Kota Jakarta Utara, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Drs Sam Herling Luwingkewas (NIP 060037103 ) tertanggal 224 April1977 dan Surat Asli keterangan Nomor : Ket/125/WPJ.09/KB/1990 dari Kasubsi Pemetaan dan Verifikasi/Seksi Pendataan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil IX Ditjen Pajak Jawa Barat/ kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi P.Sipayung NIP 0600445660 yang dikeluarkan tertanggal 17 maret 1990 dan asli surat keterangan Nomor 11/1.7/1.1 yang dibuat/dikeluarkan oleh Lurah Marunda Suhadi, S,Sos Nip 470046207, Kecamatan Cilincing, Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 16 Desember 2003, yang prinsipnya membenarkan bahwa benar Girik C Nomor 1206 eks Jabar C Nomor 485 persil 48 D II luas 12.500 m2 dan persil 36 D II luas 5.550 m2 tercatat dalam buku LETTER C Kelurahan Marunda Exs Desa Segara Makmur atas nama H.Wasim Dadjad. Berikut merupakan hasil Verifikasi/rincian tahun 1975/1976 tercatat/ terdaftar serta gambar atas nama Wasim (Asim) dan Asli Surat keterangan Nomor 598/AG/2007 tertanggal 27 Februari 2007 yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Desa Segara Makmur Amran Kecamatan Trauma jaya, Kabupaten Bekasi yang mana prinsipnya menerangkan bahwa berdasarkan catatan yang ada pada buku letter C kantor Desa Segara Makmur Girik C No.485 persil 48 D II luas 13.140 m2 dan persil 36 D II luas 5.550 m2, tercatat atas nama Wasim (Asim ) sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1964 dan selanjutnya terjadi perubahan sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1974 tentang perubahan batas wilayah bahwa tanah milik adat girik C No.485 persil 48 D II luas 13.140 m2 dan persil 36 D II luas 5.550 m2 atas nama H.Wasim Dadjad yang dahulunya berada di wilayah Desa Segara Makmur Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perubahan batas wilayah pada tahun 1974, tanah atas nama dan luas tersebut diatas seluruhnya masuk dalam wilayah Hukum Kelurahan Marunda kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. Sesuai dengan Azas Azas Yakni : Azas kemanusiaan, Azas Keadilan, Azas Kemanfaatan, Azas Kepastian, Azas Keterbukaan dan Azas Keselarasan dll sebagaimana menurut ketentuan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan juga menurut Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok pokok Agraria Serta Asas asas Umum Pemerintah yang baik. q Tim

“Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Akan Terus Berjuang Memberantas Peredaran Narkotika di Indonesia dan Wujudkan Indonesia Bebas Narkoba 2015” “ Selamat Hari Narkotika Se- Dunia,

Jika 3 Calon Pasangan Baru Seru !... 6 Calon Pasangan Suara Pecah, Kasihan dah...looh?

Kunci Politik Incumbent, Hanya Birokrasi Memilih Foke-Nara Yakin Menang Satu Putaran

Jakarta, Metropolitan Pos Jika 3 calon pasangan Gubernur DKI Jakarta maju baru seru , kalau 6 calon pasangan Gubernur DKI Jakarta suara pecah, kasihan dah...looh? sengaja diperbanyak, itu kunci politik Incumbent, harus pintar berpolitik jangan hanya mencalonkan saja, nanti malu sama rakyat, kuncinya, “hanya birokrasi memilih Foke-Nara sudah yakin menang satu putaran.”Ngapain lagi berpolitik menghabiskan uang, bagusan aja uangnya di kasih ke Foke-Nara untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Tim Investigasi LSM Investigasi Fakta Hukum (Infakum), William Satar SH, di Kantor redaksi Metropolitan Pos, baru ini. Sudah banyak contoh di daerah lain, sengaja di perbanyak calon, makanya Incumbent tidak pernah kalah, karena PNS atau birokrasi dari tingkat RT/RW, Lurah, Camat, Walikota, sampai Propinsi, lebih banyak mendukung pemimpinnya dan pasti memilihnya, hitunga saja suranya tidak sebanding lagi dari jumlah pemilih, ungkap, William. Bagusan mundur 3 calon Gubernur DKI yang lain, daripada capek kampanye umbar janji ke masyarakat, bikin capek dan malu foto dipajangi lebar lebar di setiap pojok, ujungnya stress dan gila, bila kalah, kata, William lagi. Memasuki hari keempat kampanye terbuka di Jakarta Barat, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli, semakin yakin bakal memenangi Pilkada DKI Jakarta dalam satu putaran. Keyakinan itu muncul setelah pasangan nomor urut 1 itu meraih 48,5 persen suara pada survei yang dilakukan tim survei mereka. “Kami bukannya sombong, angkuh, atau ria. Kami punya tim survei. Dari seribu orang yang kita tanya mengenai pemilukada satu putaran atau dua putaran, 830 orang menginginkan satu putaran,” kata Nachrowi dalam kunjungannya ke Jalan Ketapang Utara I RT 007 / RW 007, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Kamis, (28/6/). Ia mengatakan, warga Jakarta berharap dapat segera memiliki pemimpin yang amanah dan terpercaya. Oleh karena itu, warga lebih menginginkan pilkada berlangsung satu putaran. Duet yang dikenal dengan sebutan Foke-Nara itu juga yakin bahwa mereka dapat mengukur kinerja mereka berdasarkan perangkat yang mereka miliki, baik tersurat maupun lisan. “Soal keyakinan kami tidak boleh mendahului Tuhan, tetapi setidaknya kami punya tolok ukur dan warga atau pendapat kerja dari kader masih tetap kami harapkan agar bisa selesai dalam satu putaran,” ujarnya. Nachrowi menambahkan, pihaknya menolak adanya kampanye gelap dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Nachrowi menegaskan bahwa timnya mengutamakan etika dan moral dalam berkampanye demi mencapai kemenangan bermartabat. Jenri/Peris

STOP PERS

Selasa, 26 Juni 2012.

Bersama ini kami informasikan bahwa nama-nama dibawah ini sudah tidak lagi Wartawan Metropolitan Pos.

Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo

1. Nur Mochammad, Jakarta 2. Idris Raharusun, Jakarta 3. Prayogo, Jakarta Barat 4. Barmen Sigalingging, Bandung 5. Dedi Silalahi, Bandung

Terkait Kasus Hambalang, Anas dan Andi Bisa Tersangka?

Recommend Documents