Misteri Skandal Hambalang Apakah langkah KPK sudah benar? Kenapa Andi terus dipojokkan sementara pelaku kakap dan guritanya dibiarkan begitu saja?
Tim Elang Hitam Casablanca HQ 1
KPK Selalu Benar? Sejak awal Andi Mallarangeng selalu koperatif. Malah, dengan cepat dan atas kesadarannya sendiri mundur sebagai Menpora agar proses hukum berjalan lancar dan obyektif. Tapi terkesan bahwa lewat berbagai media, KPK selalu memojokkan Andi. Ironisnya, pelaku kakap dan guritanya yang sudah dijelaskan dalam Audit Investigasi BPK terus bebas begitu saja, seolah tak tersentuh oleh KPK. Mereka sengaja tidak disentuh? Kenapa Johan Budi, Jubir KPK, sudah mengatakan bahwa “Andi harus mengakui kejahatannya”. Kejahatan apa persisnya? Belum ada proses pengadilan, tetapi kenapa sudah ada “keputusan”? Buat apa ada proses hukum dan pengadilan kalau KPK sudah memastikan bahwa Andi berbuat kejahatan? KPK adalah hakim? Jangan-jangan KPK keliru. KPK pasti benar? Selalu benar? KPK tidak mungkin salah? Kenapa Johan Budi sudah begitu pongah? 2
Contoh terbaru
3
Jangan-jangan KPK salah sangka atau dapat info tidak benar
Mungkinkah? Kemungkinan dugaan KPK: 1
“Beli apartemen Rp 3,5 miliar dari sumber yg tidak jelas…”
2
“Punya saham di bursa efek (Rp 8 miliar) dengan asal-usul yg tidak jelas…”
3
Sekertaris pribadi Andi (Iim Rohimah) punya account bank yang isinya Rp 15 miliar. Andi ternyata “nyimpan duit di kantong orang”!
4
Jangan-jangan Andi nyimpan duit di anaknya. Bekukan rekening anaknya!
5
Kesaksian Nazar (yang mendengar dari Mahfud Suroso): Andi dapat Rp 10 m dari duit PT. Adhi Karya
??
Adakah pihak yg mengatur agar KPK mendapat info yang selalu keliru soal Andi Mallarangeng? Innocent mistakes? 4
Yang benar adalah …. (1) 1
2
3
Andi dan istrinya tidak pernah beli apartemen seharga Rp 3,5 m. Jauh sebelum jadi menteri, dia memang beli dua apartemen di Aston, Rasuna, seharga Rp 600-800an juta, plus di Kemayoran seharga Rp 450an juta, dicicil 5 thn. Juga, sebelum jadi menteri, Andi (tepatnya, Vitri, istrinya), dgn mencicil, membeli sebuah apt di Oakwood, namun sebelum cicilan selesai di-buy back karena ada ketidaksesuaian dengan pihak Oakwood. Ini semua terjadi sebelum Andi jadi menteri. Semua ini sudah ada dlm laporan kekayaan Andi suami-istri sewaktu diangkat jadi menteri. Mustinya KPK juga tahu. Saham di bursa ini naik dan turun. Sebelum jadi menteri, sewaktu harga-harga saham di bursa naik, nilai saham Andi dan istrinya pernah mencapai jumlah Rp 8 m. Tapi saat harga saham memburuk, nilai investasi Andi pun merosot. Saat ini nilainya mungkin tidak lebih dari Rp 5 m. Andi dan istrinya sudah berinvestasi saham jauh sebelum jadi menteri, dengan modal awal sekitar Rp 400an jt. Semua ini juga sudah ada dalam laporan kekayaan Andi sewaktu diangkat jadi menteri. Apakah KPK teliti membacanya? Apakah KPK mengerti investasi saham dan pergerakan naik-turun nilainya?
Gilang Mallarangeng, 24, putra Andi, adalah warga negara Indonesia yg dewasa dan mulai bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya. KPK membekukan rekening bank Gilang, yang isinya “cuma” Rp 16 jt. Walau sedikit, rekening ini adalah satu-satunya rekening kebanggaan dia, karena di rekening inilah Gilang menabung sisa penghasilannya (gajinya per bulan Rp 5 jt dari sebuah perusahaan swasta, Bakrie Telcom). Sekarang dia tidak bekerja lagi dan sedang meneruskan kuliah S2. Apa urusan Gilang dan tabungannya dengan KPK? Lembaga yang mustinya terhormat ini sudah kalap mata? 5
Yang benar adalah …. (2) 4
5
Sekertaris Andi (Iim Rohimah) tidak pernah memiliki duit sebanyak itu di rekening mana pun dan kapan pun. Ini pengakuan Iim Rohimah kepada Andi baru-baru ini sewaktu mendengar kabar dari sebuah sumber di KPK bahwa Iim memiliki rekening yang isinya sebanyak itu. Sewaktu Andi menanyakan hal tersebut langsung ke Iim baru-baru ini, Iim berkata bahwa semua itu tidak benar. Duit di dua rekeningnya hanya berjumlah kurang dari Rp 50 jt. KPK tolong cek dan re-cek lagi. Jangan-jangan salah nama dan salah data. Yang jelas, Andi pun kaget dan tidak percaya Iim bisa memiliki duit sebanyak itu. Tidak benar. Ini adalah hal yang penting. Nazar mendengar dari Mahfud Suroso yang, bersama orang-orang dari PT. Adhi Karya, adalah pihak yang melakukan mark-up besar-besaran dalam proyek Hambalang (Audit Investigasi BPK). Mahfud adalah juga partner dari Munadi Herlambang dan istri Anas U di PT. Dutasari Citralaras. Karena itu, kalau pun Nazar tidak berbohong, keterangan Mahfud harus diragukan karena justru adalah kepentingan Mahfud untuk mengalihkan perhatian dan menjerumuskan Andi, seolah-olah Andilah yang memerintahkan, mengatur, dan menikmati korupsi di Hambalang. Andi sama sekali tidak pernah menerima serupiah pun dan dari pihak manapun. Seharusnya KPK tahu bahwa penjelasan Mahfud kepada Nazar adalah penjelasan yang mungkin sengaja dikelirukan untuk menyembunyikan kesalahan dia dan kelompoknya. Kenapa KPK seolah tidak bisa memahami hal penting ini? 6
Gilang Mallarangeng, 24 thn
KPK masih memakai akal sehat? Terhadap Gilang, KPK sudah seperti Kopkamtib, sewenang-wenang dan hanya mengandalkan kekuasaan semata. 7
Iim Rohimah Sekertaris Pribadi Andi Mallarangeng
Daftar Rekening: 1. 2. 3.
Bank BNI Cab. Harmoni. # 019 5200 109. Saldo Rp 8 juta Bank Sinarmas Syariah, Cik ditiro. # 000 677 8267. Saldo Rp 156 ribu Bank Mandiri. # 129 001 011 7469. Saldo Rp 2 juta
Apakah KPK percaya bahwa Iim punya rekening bank sejumlah Rp 15 m? Dan karena itu KPK percaya bahwa Andi Mallarangeng “memakai kantong orang lain untuk menyimpan duit korupsi”?
8
Kenapa bukan mereka yang jelas-jelas korupsi dan mark-up raksasa yang dipojokkan oleh KPK? Audit Investigasi BPK sudah jelas menyebut mereka. Tapi apa tindakan KPK selama ini? Sengaja?
PT. Dutasari Citralaras
Teuku Bagus Direksi PT. Adhi Karya Tbk. Mark-up Rp 51 miliar
Machfud Suroso Mark-up Rp 75 miliar
9
Kenapa KPK seolah “membiarkan,” tapi tidak memeriksa dgn ketat satu per satu jaringan di bawah ini?
DPR RI (Legislatif)
Ketua Anas Urbaningrum
Pemerintah RI (Eksekutif)
Kementerian dan Lembaga
Fraksi Meneg BUMN
Komisi X Anggaran Negara
Ketua Prof. Mahyudin
Kementerian Keuangan The easy way: Cash nexus
BUMN
Bank Pemerintah
BUMN
BUMN Muchayat
Bank Pemerintah Bank Pemerintah 10
Kenapa KPK tidak menelusuri info penting ini? (1)
Ada info bahwa mereka bertiga pernah bertemu membicarakan dana Hambalang multiyears di restoran Ebeya, Ritz Carlon, Pacific Place Jakarta. Pertemuan tsb berlangsung pada pertengahan atau akhir November 2010.
Tanyakan ke Menteri Agus dan M. Nazaruddin, apakah pertemuan tsb memang pernah terjadi?
11
Mute
WHY?
Dana Hambalang (multiyears) Rp 1,2 Triliun Permenkeu No. 56/PMK.02/2010 Pasal 5 ayat 1
Tidak tandatangan
Tidak tandatangan
Menkeu Agus dan Dirjen Anny
Menteri PU dan Menpora
12
The Timeline of A Big Scandal: Jejak apapun bisa hilang atau dihilangkan, tetapi tidak jejak waktu
Menkeu Agus: “Selesaikan” Dirjen Anny: “Blm dpt diproses” (S-3451/AG/2010)
2010
Jun-Okt
Batas waktu Kas Negara tutup Dirjen Anny Teken Rp 1,2 t
15 Nov 1 des 25 Nov
6 Des 10 Des 15 Des
Dana Hambalang mulai mengalir
28/29
2011
Jan
Feb
Apr-Jun
Rp 31 m
Pertemuan di Restoran EBY, Ritz Carlton, Jakarta: Anas U, M. Nazar, Menkeu Agus
???
Teken kontrak induk PT. Adhi Karya (KSO AW) Rp 1,2 t
Rp 38 m
Rp 28 m Rp 25 m
PT. DCL adalah subkon yg dibayar oleh PT. Adhi Karya paling awal (nilai kontrak Rp 295 m), padahal kerjaannya pengadaan barang ME (mechanical & electrical), yang harusnya dibayar paling belakang.
13
Kenapa KPK tidak menelusuri info penting ini? (2) Muchayat 1) Deputi BUMN yg membawahi PT. Adhi Karya, Wijaya Karya, etc 2) Wakil Preskom Bank Mandiri
Rp 100 miliar (cash) ke Kongres Bandung Tanyakan ke Nazaruddin, benar atau tidak?
Pake dulu ya? Ntar diganti sebelum audit
Dua BUMN yg menjadi kontraktor utama Proyek Hambalang 14
Kenapa KPK tidak kunjung meminta audit forensik kepada pihak-pihak yang sangat mungkin terlibat dan menjadi aktor-aktor utama Skandal Hambalang? Kenapa justru rekening Gilang Mallarangeng yang hanya Rp 16 juta yang dibekukan?
???
15
Semoga KPK tetap berada di jalan yang benar….
16
Terimakasih
Tim Elang Hitam Casablanca HQ
17
Misteri Skandal Hambalang
Kenapa dan Bagaimana Terjadinya? Mafia Proyek BUMN? Koneksi Partai Politik Tertentu?
Tim Elang Hitam Casablanca HQ 18
Di atas segala-galanya, saya berharap bahwa dari kasus Hambalang ini, apa pun nanti kesimpulan akhirnya, kita semua dapat memetik pelajaran yang berharga untuk membangun tata pemerintahan, dan sebuah negeri, yang lebih baik lagi di masa depan Andi Mallarangeng Farewell Speech 7 Desember 2012
19
The Timeline of A Big Scandal: Jejak apapun bisa hilang atau dihilangkan, tetapi tidak jejak waktu
Rp 275 m + Rp 400 m + Rp 500 m
Dirjen Anny Teken Rp 1,2 t
2010
Jun-Okt
Sumber: Audit Investigasi BPK, 30/10/2012
Batas waktu Kas Negara tutup
6 Des 10 Des 15 Des
Indikasi ketergesaan. Karena musim audit buku perusahaan? Duit besar yg pernah dipinjam, harus dimasukkan kembali ke buku. Begitu cepat, begitu banyak
Dana Hambalang mulai mengalir
28/29
2011
Jan
Feb
Apr-Jun
Rp 31 m
Rp 38 m Proses Tender 4 BUMN, dipimpin PT. Adhi Karya (Nidya Karya, Hutama Karya, dan Waskita Karya). Mereka mengatur harga bersama konsultan perencana, juga BUMN (PT. Yodia Karya). Pelanggaran hukum berat.
Teken kontrak induk Republik Indonesia dan PT. Adhi Karya (KSO AW) Rp 1,2 triliun
Rp 28 m
Transfer dana terus mengalir sampai jauh
Rp 25 m
PT. Dutasari Citralaras adalah subkon yg dibayar oleh PT. Adhi Karya paling awal (nilai kontrak Rp 295 m), padahal kerjaannya pengadaan barang ME (mechanical & electrical), yang harusnya dibayar paling belakang.
20
Indikasi Kerugian Negara Audit Investigasi BPK, 30 Oktober 2012, halaman 83
Rp 243 miliar
Rp 116 m Uang muka dgn bank guarantee
Rp 126 m Pekerjaan Konstruksi
Kerugian negara di sini adalah sebuah konstruksi konseptual, bukan konstruksi faktual. Tidak ada uang yang hilang, sebab masih di acc PT. Adhi Karya. Kalau hilang atau ditilep, masih ada garansi bank di Depkeu
Inilah kerugian negara yang aktual. Duit hilang. Kerugian negara dalam dua hal: a) subkon ME Rp 75 m dan b) pekerjaan struktur Rp 51 m
21
Audit Investigasi BPK
Indikasi Kerugian Negara Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Sub-kontraktor Terbesar Kontraktor KSO AW (Adhi-Wika)
Nilai kontrak: Rp 295 miliar Pekerjaan ME (Mechanical & Electrical)
PT. Dutasari Citralaras
Kerugian Negara
Mark-up Rp 75 miliar Kerugian Negara
Mark-up Rp 51 miliar
Sub-kontraktor lainnya
Pekerjaan struktur Negara bayar PT. Adhi Karya Rp 129 miliar PT. Adhi Karya bayar sub-kontraktor Rp 78 miliar Sumber: Laporan Audit Investigasi BPK, 30 Oktober 2012 Halaman 83 dan Lampiran 9
22
Contoh
Mark-up Panel Masjid Kompleks Hambalang: Harga pembelian sub-subkon Rp 1,5 juta Negara bayar PT. Adhi Karya dan PT. DCL Rp 55 jt
Panel Masjid Hambalang Tempat pengaturan pembagi dan pemutus aliran listrik
Mark-up 3600%
Direktur PT. Adhi Karya dan pemegang saham PT. Dutasari Citralaras Sumber: Lampiran 9, Audit Investigasi BPK, 30 Oktober 2012
23
Begitu Banyak Contoh Lainnya Mark-Up yang Lebih Tinggi dari Langit
Jaringan mark-up dan korupsi yang sesungguhnya
PT. Dutasari Citralaras
24
Diesel Genset 2000 kva
LVMDP (Panel penerima daya, circuit braker)
Mark-up
Mark-up
150%
1100%
Negara bayar ke PT. Adhi Karya & PT. DCL: Rp 5 miliar Harga di sub-subkon: Rp 2 miliar
Negara bayar ke PT. Adhi Karya & PT. DCL: Rp 2,7 miliar Harga di sub-subkon: Rp 227 juta
Berbeda dgn pekerjaan struktur dan bangunan yg bahan dasarnya ada indexnya di BPS, barang ME tidak memiliki benchmark. Jadi subkon ME yang memang selalu menjadi permainan mark up. But still, Hambalang adalah kasus unik.
25
Mark-Up yg lebih tinggi dari batas langit: Daftar beberapa item dalam Lampiran 9, Audit Investigasi BPK Contoh Item Barang ME
Harga di subsubkon
Potential Mark-up
Rp 358 jt
Rp 148 jt
140%
Diesel genset 2000 kva
Rp 5 miliar
Rp 2 miliar
150%
Septictank (type Biocell)
Rp 64 jt
Rp 24 jt
170%
Pompa Booster
Rp 115 jt
Rp 29 jt
290%
Lampu Down
Rp 154 rb
Rp 31 rb
390%
Rp 18 jt
Rp 3,6 jt
400%
Rp 2 miliar
Rp 317 rb
550%
LVMDP-I/B
Rp 1,5 miliar
Rp 231 jt
550%
CAP BANK LVMDP I/A 659 kvar
Rp 1,5 miliar
Rp 180 jt
730%
MVDP II 20 KV
Rp 1,4 miliar
Rp 145 jt
860%
LVMDP-III/A
Rp 2,7 miliar
Rp 225 jt
1100%
CAP BANK LVMDP III/B 659 kvar
Rp 2,7 miliar
Rp 180 jt
1400%
Panel 3 Masjid
Rp 55 jt
Rp 1,4 jt
3600%
Backup Battery
Rp 17 jt
Rp 372 rb
4700%
Transformator Oil 1600 kva
Check Valve PKG-1
38 item barang ME
Negara ke PT. Adhi Karya & PT. DCL
Negara bayar: Rp 114 miliar
A
Harga di sub-subkon Rp 28 miliar
B
Kerugian Negara (A-B): Rp 75 miliar
PT. DCL
26
Itulah yang membedakan Skandal Hambalang dengan banyak kasus korupsi lainnya: A kind of its own. Mark-up ratusan hingga ribuan persen. Inilah tindakan korupsi yang telah “kebablasan.” Korupsi yang begitu cepat, begitu banyak, seolah tergesa mengejar sesuatu, panik untuk mencari duit, memaksakan “margin” setinggi mungkin. Untuk apa? Sekadar ketamakan? Atau ada kebutuhan lain?
Skandal Hambalang: Inti pertanyaan 27
Kok Bisa? Bagaimana Caranya Modus Operandi. Metode Korupsi Barengan
Winnetou
Jaringan BUMN di Proyek Hambalang
Negara ke PT. Adhi Karya & PT. DCL
Harga di sub-subkon
Potentia l Mark-up
LVMDP-III/A
Rp 2,7 miliar
Rp 225 jt
1100%
CAP BANK LVMDP
Rp 2,7 miliar
Rp 180 jt
1400%
Panel 3 Masjid
Rp 55 jt
Rp 1,4 jt
3600%
Backup Battery
Rp 17 jt
Rp 372 rb
4700%
Contoh Item Barang ME
RAB HPS
Proses Tender
PT. Yodia Karya (BUMN) Konsultan perencana
BUMN Lainnya: Wijaya Karya, Waskita Karya Nindya Karya, Hutama Karya
Tindakan melanggar hukum. Indikasi korupsi bersama, semua pelakunya adalah BUMN, mengatur harga “bareng” setinggi langit Lihat: Audit Investigasi BPK Halaman 90, poin 7, 8, 9
28
Dari awal harus diatur setinggi mungkin, jauh di atas harga sebenarnya, agar mark-up yg fantastis di tingkat subkon (PT. Dutasari Citralaras) bisa dilakukan
Proses dan Mekanisme Tender Proyek Hambalang, Jul-Nov 2010 RAB HPS
PT. Yodia Karya (BUMN)
Tender Hambalang (Jul-
Konsultan perencana Perusahaan “kepompong” BUMN
PT. Metaphora Sub-subkon perencana Swasta
Nov 2010) Rp 1,2 triliun
Adhi Karya Wika
Rp 319 miliar
Nindya Karya
Rp 321 miliar
Mark-up setinggi langit tidak mungkin tanpa persetujuan bersama. Ngatur bareng. Inilah buktinya.
Waskita Karya
Rp 318 miliar
Semua BUMN. Kok bisa?
Hutama Karya
Rp 327 miliar Komponen Penawaran Harga untuk pekerjaan Mechanical & Electrical
Penawaran harga yg benar mustinya di bahwa Rp 100 m
“Sayang, tabungan cukup nih. Saya buat rumah masa depan kita ya Hadiah buat kamu, sayang…”
Cara yg benar
Design Schedule kerja RAB, HPS
Konsultan Perencana dan Manajemen konstruksi
Rumah idaman Rp 1,2 triliun
Mau yg kokoh?
Saya bisa kok!! Saya saja yg bikin, Murah meriah
Kata kunci: Kompetisi
Buatanku keren lho
Pemborong rumah: Bersaing menawarkan harga yg sesuai dgn keinginan dan kemampuan (design & budget) pemilik
30
Gampangnya, Gini Lho....
The BUMN Connections
Yuk, bikin penawaran harga bareng. Kita aturin, harga naikin setinggi langit (HPS diatur). Margin biar gede buanget. Si Anu ntar nungguin di ujung jalan (subkon). Ntar gampanglah. Tahu beres, deh. Sama-sama senang, oke?
Oke banget...!!
BUMN Lainnya:
PT. Yodia Karya (BUMN)
Outsider-Insider: Pemain luar-dalam
PT. Dutasari Citralaras
Wijaya Karya, Waskita Karya Nindya Karya, Hutama Karya
BUMN Connections
?? 31
Muchayat Deputi Meneg BUMN Wakil Preskom Bank Mandiri
Andi Mallarangeng PA
BUMN Connections: Experienced hands
Bambang Triwibowo Dirut
Wafid Muharam KPA
Outfoxed in the dark hole Teuku Bagus Penanggung Jawab KSO Adhi-Wika
Koorniawan R. Purwo Tangan kanan Teuku B.
Machfud Suroso PT. Dutasari Citralaras Langganan PT. Adhi Karya
Agus Karianto Tangan kanan Teuku B. Wisler Manalu Ketua Panitia lelang Eselon 3, Kemenpora
Dedy Kusnidar PPK, “Pimpro” Eselon 2, Kemenpora
32
Juni 2011 Naik pangkat: Direksi PT. Adhi Karya Tbk Direktur Operasi 1
After the Big Party In Hambalang
Koorniawan R. Purwo Kadiv Kalimantan
Menggapai langit: Promosi jabatan
Agus Karianto Kadiv Jatim (?) Bambang Triwibowo Dirut
Teuku Bagus Kepala Divisi Penanggung Jawab KSO Adhi-Wika
April 2011 Rp 500 miliar PT. Adhi Karya dapat kredit dari Bank Mandiri
Conflict of interest? Kredit Bank
Tersangka
Mungkin terkait, mungkin juga tidak. Perlu investigasi lebih lanjut. 33
The Axis of Power and Money: Muchayat Political Connections In high places
Fraksi dan komisi (Hambalang: Komisi X DPR)
PT. Dutasari Citralaras
Wakil Preskom Bank Mandiri Mantan Deputi Meneg BUMN yang membawahi pengawasan BUMN konstruksi, termasuk PT. Adhi Karya dan Wijaya Karya. Bos BUMN. Politically well-connected Ketua Umum DPP Barindo
Mahfud Suroso
BUMN Connections: Konstruksi Munadi Herlambang Wijaya Karya, Nindya Karya, Hutama Karya, Waskita Karya
Attiyyah Laila Outsider-Insider
Munadi adalah anak kandung Muchayat. PT. DCL sudah mendapat banyak proyek Dari BUMN konstruksi (Adhi Karya, Karya, dll). Keduanya lingkaran AU. Google PT. DCL dan Adhi Karya, etc Maka akan terlihat pola menarik. 34
The Indonesian Political Economy: Can we make it better?
Hak Budget
Eksekutor
DPR adalah perwakilan pemilik dana (rakyat)
Presiden RI mengusulkan budget setiap tahun (Pidato 16 Agustus), dan kemudian mengeksekusinya, setelah pemiliknya setuju (Oktober)
DPR RI (Legislatif)
Pemerintah RI (Eksekutif)
Ketua Anas Urbaningrum
Kementerian dan Lembaga Meneg BUMN
Fraksi
Komisi X Anggaran Negara
Ketua Prof. Mahyudin
Badan Anggaran
Kementerian Keuangan The easy way: Cash nexus
BUMN
Bank Pemerintah
BUMN
BUMN Muchayat
Bank Pemerintah Bank Pemerintah 35
Kenapa paling berbahaya bagi perekonomian Indonesia?
Muchayat Deputi BUMN Barang dan Jasa Lainnya Wakil Presiden Komisaris Bank Mandiri Ketua DPP Barindo (politically well-connected to high places)
Ekonomi Indonesia • APBN 2012 : Rp 1500 triliun • Perputaran uang Rp 6000 triliun
180 BUMN
BUMN BUMN Konstruksi BUMN Konstruksi BUMN Konstruksi BUMN Konstruksi BUMN Konstruksi Konstruksi
BUMN BUMN Kesehatan BUMN Kesehatan Kesehatan
• Aset Rp 3000 triliun • Revenues Rp 1600 triliun
Bank Pemerintah Bank Pemerintah Bank Pemerintah Bank Pemerintah
36
Dinamika di Hulu Sungai
37
Bengawan Solo: Airmu mengalir sampai jauh….
Alarm Jika ada aturan yg dilanggar:
Pintu Air Perwakilan pemilik air Komisi X DPR
Ketua Prof. Mahyudin
Dua Penjaga Tertinggi Pintu Air Menkeu Agus Martowardojo
Belanja Negara (APBN 2012) Rp 1500 Triliun
Dirjen Anggaran Anny Ratnawati
Mekanisme Kontrol Penting di Sumber Air (Depkeu): Permenkeu No. 56/PMK.02/2010 (derivasi dari amanat UU APBN)
Pasal 5 ayat 1: “Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan dgn penyampaian RKA-KL tahun anggaran bersangkutan.”
Mute
WHY? Kalau Menteri Agus dan Dirjen Anny mau terbuka, siapa yg mendesak mereka untuk melabrak aturan, maka misteri Skandal Hambalang akan mudah tersingkap
Dana Hambalang (multiyears) Rp 1,2 Triliun Permenkeu No. 56/PMK.02/2010 Pasal 5 ayat 1
Tidak tandatangan
Tidak tandatangan
Menkeu Agus dan Dirjen Anny
Menteri PU dan Menpora
Contoh terbaru: Pemblokiran Dana Alutsista oleh Menteri Agus Rp 678 miliar Kok aneh? Permohonan dana yg lengkap diblokir (dana alutsista), tetapi yg tidak lengkap (dana Hambalang) yang jumlah dananya dua kali lipat, malah dicairkan begitu saja. Alarm bunyi. Air diblokir. Pintu air ditutup. Dana tidak turun.
Setuju: Tandatangan
Setuju: Tandatangan Menkeu Agus Martowardojo
Surat ke Menteri Agus
Komisi I DPR Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
Seskab Dipo Alam
Teka-teki Skandal Hambalang Menkeu Agus Disposisi Menteri Agus ke Dirjen Anny, Nov 2010:
“Selesaikan.”
6 Des 2010
Boleh turunkan dana Proyek Hambalang?
Dana Kontroversial Proyek Hambalang Rp 1,2 triliun
The Timeline of A Big Scandal: Jejak apapun bisa hilang atau dihilangkan, tetapi tidak jejak waktu Selesai proses APBN
Menkeu Agus: “Selesaikan”
Dirjen Anny: “Blm dpt diproses” (S-3451/AG/2010)
2010
Jun-Okt
Batas waktu Kas Negara tutup Dirjen Anny Teken Rp 1,2 t
15 Nov 1 des 25 Nov
6 Des 10 Des 15 Des
PT. DCL adalah subkon yg dibayar oleh PT. Adhi Karya paling awal (nilai kontrak Rp 295 m), padahal kerjaannya pengadaan barang ME (mechanical & electrical), yang harusnya dibayar paling belakang.
Dana Hambalang mulai mengalir
28/29
2011
Jan
Feb
Apr-Jun
Rp 31 m
Rp 38 m
Penetapan pemenang lelang (WM). Menpora AAM sedang di luar negeri (China).
Teken kontrak induk PT. Adhi Karya (KSO AW) Rp 1,2 t
??? Pertemuan di Restoran EBY, Ritz Carlton, Jakarta: Anas U, M. Nazar, Menkeu Agus
Kabag Keuangan tdk Verifikasi : Pokoknya masukkan surat ke Kas Negara, sebelum tutup 15 Des
Rp 28 m Rp 25 m
Kredit Rp 500 m Bank Mandiri to AK
Teuku Bagus naik jadi Direksi PT. Adhi Karya (Dir Ops 1). Dua tangan kanannya di proyek Hambalang (Koorniawan Purwo dan Agus Karianto) juga mendapat promosi jabatan menjadi Kadiv
The Case Against Andi Mallarangeng? True and Convincing?
Pasal 2 ayat 1 Tindakan melawan hukum
“Tidak tandatangan permohonan tahun jamak…”
“Tidak tandatangan penetapan hasil lelang… (WM yg melakukannya)
Charge yang sangat lemah dan cenderung dibuat-buat
Kewenangan PA adalah kewenangan adalah otoritas proforma. Di bawah PA, masih ada banyak jenjang otoritas dengan kewenangannya sendiri yg dilindungi oleh UU. Setelah itu, dinamika kontraktor dan subkontraktor adalah sebuah dunia tersendiri, dengan mekanisme operasi dan pengawasannya sendiri, jauh dari jangkau PA
Pasal 3 Tindakan pejabat menyalahgunakan kewenangan
“Tahu? Kok membiarkan? Kenapa tidak melarang?..”
“Menyalahgunakan” adalah kalimat aktif. Bagaimana kalau kewenangan Andi Mallarangeng yang “disalahgunakan” oleh satu atau beberapa pihak tanpa persetujuannya?
44
Susunan Kewenangan dan Proses Tender dalam Birokrasi Indonesia
Banyak aturan, tapi bertentangan
PA
Perintah bayar setelah periksa kelengkapan administratif
Kas Negara
Bayar langsung ke kontraktor
KPA
PPK (Pimpro)
Permohonan untuk menetapkan pemenang tender, bukan memutuskan atau mengubah
Panitia Tender
Independensinya dijamin UU
Kontraktor Kontraktor Kontraktor Kontraktor
Subkon Subkon Subkon Subkon Subkon Subkon
Hubungan administratif. Memberi laporan, bukan minta keputusan
45
The Case Against Choel? 1
Subkon mechanical & electrical
PT. Dutasari Citralaras Rp 295 miliar
??
2 PT. Global Daya Manunggal Rp 127 miliar Subkon struktur dan bangunan. Margin keuntungan jauh di bawah pekerjaan ME Herman dan Nanny Prananto
Sampai sekarang PT GDM masih rugi. PT Adhi Karya masih mengemplang tagihan Herman (Rp 50 miliar). Harga penawaran diturunkan PT Adhi Karya 15% (PT. DCL dinaikkan dari Rp 162 m menjadi Rp 295 m)
46
Investigasi yg sudah salah arah? Tempo: Innocent puppet of deceit?
Info di balik pertanyaan ini adalah Sebuah feeding yg menyesatkan dan mengaburkan persoalan. Juga tidak adil. Bisa dibayangkan, minggu depan Tempo akan mereka-reka dengan fantasi mereka, mengutip angka-angka ini seolaholah uang yg beredar dalam rekening Andi suami istri adalah uang haram. Fakta sebenarnya jauh dari itu. Andi sudah melaporkan hartanya ke KPK pd awal menjadi menteri sebanyak kurang lebih Rp 15 miliar. Dengan harta ini, wajar jika dia atau istrinya mampu membeli apartemen, dsb. Istrinya pun aktif dalam bisnis penyewaan apartemen, saham, etc, yg tidak ada kaitannya sedikit pun dengan skandal Hambalang. Lagi pula, kenapa rekening sejah 2007 juga diperlihatkan dan dikejar? Dia masih Jubir Resmi Presiden RI saat itu. Apa urusannya dengan Hambalang? Kenapa tidak sekalian dibocorin rekening orang-orang di lingkungan sekitarnya di Istana saat itu, termasuk Bapak Presiden dan Ibu Negara? Mau cerita menarik, kan? Tapi itu semua pasti tidak membantu kita mengerti cerita sebenarnya dari Kasus Hambalang. Mengalihkan perhatian ke hal-hal yang remeh-temeh. Sengaja? Mudah-mudahan tidak.
Terimakasih
Tim Elang Hitam Casablanca HQ
48
