Terima kasih. Yogyakarta, Maret Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun iii

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas taufiq, hidayah, dan karunia‐Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Hanya dengan bimbingan dan tuntunan‐Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2009. LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2009 disampaikan Gubernur DIY kepada DPRD, sebagai implementasi dari pasal 27 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Tujuannya untuk memberikan keterangan kepada DPRD Provinsi DIY mengenai pelaksanaan tugas‐tugas desentralisasi, pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu tahun anggaran 2009. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut, LKPJ ini lebih merupakan progress report (catatan atas capaian kemajuan) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama tahun 2009 sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Tahun anggaran 2009 merupakan tahun pertama Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY. Dalam RPJMD tersebut tertera visi pembangunan DIY yang ingin dicapai selama lima tahun, yaitu pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika. Adapun tema pembangunan tahun 2009 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Pedoman yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti tercantum dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang‐undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

i

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun 2009 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2009, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pada tahun 2009 pendapatan dianggarkan Rp 1.213.220.909.412,00, sedangkan realisasinya Rp 1.286.075.905.061,94. (106,01 persen). Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, belanja Daerah Tahun 2009 diusulkan sebesar Rp 1.478.511.498.412,00, terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 762.258.077.684,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 716.253.420.728,00. Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai Rp 329.142.837.472,00, Belanja Bunga Rp 45.778.400,00, Belanja Hibah Rp 17.015.222.300,00, Belanja Bantuan Sosial Rp 116.393.128.300,00, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 198.385.862.000,00, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 79.488.400.000,00, dan Belanja Tidak Ter‐ duga Rp 21.786.849.212,00. Adapun Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai Rp 93.880.113.574,00, Belanja Barang dan Jasa Rp 401.326.275.210,00, dan Belanja Modal Rp 221.047.031.944,00. Meskipun demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ ini bersifat sementara (un‐audited) dan belum merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2009, karena laporan keuangan daerah disampaikan tersendiri setelah adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Selain didukung dana APBD, untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah Provinsi DIY juga mendapat alokasi dana APBN berupa dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Akan tetapi dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun tahun 2007, di dalam laporan ini hanya akan disampaikan terbatas rincian untuk dana Tugas Pembantuan tahun 2009 yang pengelolaannya diberikan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Adapun besaran dana Tugas Pembantuan tahun 2009 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DIY adalah sebesar Rp 58.928.333.000,00. Kemajuan dan keberhasilan telah dapat diraih, berkat hasil pikir dan kerja bersama‐sama dengan seluruh stakeholders pembangunan DIY. Akan tetapi juga tidak dapat dimungkiri bahwa masih ada masalah dan tantangan dalam pembangunan DIY saat ini, serta belum dapat diwujudkannya seluruh aspirasi warga DIY. Untuk itu, catatan‐ catatan dan rekomendasi dari DPRD Provinsi DIY terhadap LKPJ ini nantinya akan ii

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY pada masa yang akan datang. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memberikan tambahan penjelasan atas Pidato Penghantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan selama tahun 2009. Terima kasih. Yogyakarta, Maret 2010


iii

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... viii DAFTAR TABEL ................................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... I ‐ 1 A. Dasar Hukum ........................................................................................... I ‐ 1 B. Gambaran Umum Daerah ........................................................................ I ‐ 3 1. Kodisi Geografis Daerah ................................................................... I ‐ 3 1.1 Batas Administrasi Daerah ......................................................... I ‐ 3 1.2 Luas Wilayah ................................................................................ I ‐ 5 1.3 Topografi ..................................................................................... I ‐ 5 1.4 Lain‐lain …..................................................................................... I ‐ 6 2. Gambaran Umum Demografi ............................................................ I ‐ 7 2.1 Jumlah Penduduk ........................................................................ I ‐ 7 2.2 Struktur Usia ................................................................................ I ‐ 8 2.3 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan ....................................... I ‐9 2.4 Pendidikan ................................................................................... I ‐ 11 2.5 Penduduk Miskin ......................................................................... I ‐ 14 3. Kondisi Ekonomi Daerah ................................................................... I ‐ 15 3.1 Potensi Unggulan Daerah ............................................................ I ‐ 16 3.2 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB .................................................... I ‐ 29 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .. .................................................... II ‐ 1 A. Visi dan Misi ............................................................................................. II ‐ 1 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (Sesuai RPJMD) .......................... II ‐ 4 C. Prioritas Daerah ..................................................................................... II ‐ 6 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ................. III ‐ 1 A. Pengelolaan Pendapatan Daerah .......................................................... III ‐ 1 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ...................... III ‐ 1 2. Target dan Realisasi Pendapatan .................................................... III ‐ 1 3. Permasalahan dan Solusi ................................................................. III ‐ 4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

v

B. Pengelolaan Belanja Daerah .................................................................... III ‐ 5 1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah III ................................... III ‐ 5 2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah ............................................. III ‐ 6 3. Target dan Realisasi Belanja .............................................................. III ‐ 6 4. Permasalahan dan Solusi ................................................................... III ‐ 6 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. IV ‐ 1 A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan ............................................................ IV ‐ 2 1. Pendidikan .......................................................................................... IV ‐ 2 2. Kesehatan ........................................................................................... IV ‐ 17 3. Lingkungan Hidup .............................................................................. IV ‐ 26 4. Pekerjaan Umum ................................................................................ IV ‐ 39 5. Penataan Ruang ................................................................................. IV ‐ 68 6. Perencanaan Pembangunan .............................................................. IV ‐ 74 7. Perumahan ......................................................................................... IV ‐ 80 8. Kepemudaan dan Olah Raga ............................................................. IV ‐ 85 9. Penanaman Modal ............................................................................. IV ‐ 88 10. Koperasi dan UKM ............................................................................. IV ‐ 91 11. Kependudukan dan Catatan Sipil ...................................................... IV ‐ 97 12. Ketenagakerjaan ................................................................................ IV ‐ 99 13. Ketahanan Pangan ............................................................................. IV ‐ 106 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ....................... IV ‐ 110 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................................... IV ‐ 116 16. Perhubungan ...................................................................................... IV ‐ 129 17. Komunikasi dan Informatika ............................................................. IV ‐ 138 18. Pertanahan ......................................................................................... IV ‐ 142 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ..................................... IV ‐ 144 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ............................................ IV ‐ 152 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .............................................. IV ‐ 183 22. Sosial .................................................................................................. IV ‐ 184 23. Kebudayaan ....................................................................................... IV ‐ 196 24. Statistik .............................................................................................. IV ‐ 203 25. Kearsipan ........................................................................................... IV ‐ 204 26. Perpustakaan ..................................................................................... IV ‐ 206 vi


B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan .......................................................... IV ‐ 225 1. Pariwisata .......................................................................................... IV ‐ 211 2. Kelautan dan Perikanan .................................................................... IV ‐ 217 3. Pertanian ............................................................................................ IV ‐ 223 4. Kehutanan .......................................................................................... IV ‐ 230 5. Energi dan Sumberdaya Mineral ...................................................... IV ‐ 236 6. Industri ............................................................................................... IV ‐ 238 7. Perdagangan ..................................................................................... IV ‐ 243 8. Ketransmigrasian .............................................................................. IV ‐ 252 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ......................................... V ‐ 1 A. Tugas Pembantuan ................................................................................. V ‐ 2 1. Dasar Hukum .................................................................................... V ‐ 2 2. Pemberi Tugas Pembantuan/Sumber dan Jumlah Anggaran ........ V ‐ 2 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Program dan Kegiatan ..................................................................................... V ‐ 3 B. Tugas Pembantuan yang Diberikan ....................................................... V ‐ 10 1. Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota .............. V ‐ 10 2. Rincian Pelaksana Program Kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota ................................................................................. V ‐ 10 3. Permasalahan dan Solusi .................................................................. V ‐ 16 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...................... VI ‐ 1 A. Kerjasama Antar‐Daerah ......................................................................... VI ‐ 1 B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ................................................. VI ‐ 4 C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ...................................... VI ‐ 7 D. Pembinaan Batas Wilayah ...................................................................... VI ‐ 8 E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ......................................... VI ‐ 10 F. Pengelolaan Kawasan Khusus ................................................................ VI ‐ 13 G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ..................... VI ‐ 14 H. Lain‐lain .................................................................................................. VI ‐ 20 BAB VII PENUTUP ……………………………………………………………….. VII ‐ 1


vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Peta Administrasi DIY ..................................................................... I – 3 Gambar 2 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di DIY ........................................... I – 5 Gambar 3 Grafik Jenis Tanah di DIY ............................................................... I – 6 Gambar 4 Grafik Jumlah PNS di DIY ............................................................... I – 6 Gambar 5 Grafik Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin ................... I – 7 Gambar 6 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur ................... I – 8 Gambar 7 Grafik Jenis Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha ....................... I – 10 Gambar 8 Grafik Obyek Wisata di DIY ........................................................... I – 16 Gambar 9 Grafik Hunian Hotel ....................................................................... I – 17 Gambar 10 Grafik Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan Berdasarkan Volume ..................................................................... I – 29 Gambar 11 Grafik Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai ........................................................................... I – 29

viii


DAFTAR TABEL Tabel 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemprov DIY ................................... I – 6 Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .................................. I – 8 Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Kepala Keluarga ... I – 9 Tabel 4 Jumlah Pekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha (Orang ) .............. I – 10 Tabel 5 Kondisi Ketenagakerjaan ................................................................. I – 11 Tabel 6 Jumlah Penduduk Miskin .................................................................. I – 14 Tabel 7 Jumlah Beras untuk Penduduk Miskin ............................................. I – 15 Tabel 8 Hotel dan Jumlah Kamar di DIY ........................................................ I – 17 Tabel 9 Kawasan Sentra Pengembangan Produksi Perikanan ..................... I – 19 Tabel 10 Perkembangan Produksi Ikan Air Tawar Menurut Jenis Ikan ......... I – 20 Tabel 11 Potensi Perikanan Budidaya di Provinsi DIY .................................... I – 20 Tabel 12 Potensi dan Realisasi Produksi Tahun 2008 .................................... I – 21 Tabel 13 Produksi, Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2007 dan 2008 ....................................................................... I – 21 Tabel 14 Luas/Produksi Salak dan Produktivitas ............................................ I – 22 Tabel 15 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Cabe Merah dan Bawang Merah ................................................................................................ I – 23 Tabel 16 Populasi Sapi dan Kambing .............................................................. I – 23 Tabel 17 Pungutan Daun Kayu Putih Tahun 2008 .......................................... I – 24 Tabel 18 Produksi Minyak Kayu Putih ............................................................. I – 24 Tabel 19 Pembibitan dan Distribusi Tanaman Perkebunan Selama Tahun 2008 ....................................................................................... I – 25 Tabel 20 Mutasi Bibit Tanaman Kehutanan Persemaian Bunder Tahun 2008 s/d Tanggal 31 Desember 2008 .............................................................. I – 26 Tabel 21 Perkembangan Komoditi Unggulan (Berdasarkan Data Ekspor) Provinsi DIY ........................................................................................ I – 28 Tabel 22 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 (un‐audited) ............................................................................. III – 5 Tabel 23 Target dan Realisasi Belanja ............................................................ III – 6 Tabel 24 Jumlah Sekolah Dasar ...................................................................... IV – 3 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

ix

Tabel 25 Jumlah SLTP dan Sederajat .............................................................. IV – 3 Tabel 26 Jumlah SLTA dan Sederajat .............................................................. IV – 4 Tabel 27 Jumlah Murid SLTA dan Sederajat ................................................... IV – 4 Tabel 28 Jumlah Guru SMK/SMK ..................................................................... IV – 5 Tabel 29 Jumlah Sekolah Keagamaan ............................................................ IV – 5 Tabel 30 Jumlah Guru Sekolah Keagamaan ................................................... IV – 5 Tabel 31 Rasio Guru—Siswa—Kelas .............................................................. IV – 6 Tabel 32 Rasio Siswa Terhadap Penduduk Usia Sekolah ............................... IV – 7 Tabel 33 Status Gizi di DIY ............................................................................... IV – 20 Tabel 34 Kondisi Kualitas Air Sungai Tahun 2007 ........................................... IV – 26 Tabel 35 Kondisi Kualitas Air Sungai Tahun 2008 .......................................... IV – 27 Tabel 36 Kondisi Kualitas Air Laut Tahun 2007 .............................................. IV – 27 Tabel 37 Kondisi Kualitas Air Laut Tahun 2007 ............................................... IV – 28 Tabel 38 Kondisi Kualitas Air Tanah Tahun 2007 ............................................ IV – 28 Tabel 39 Kondisi Kualitas Air Tanah Tahun 2007 ............................................ IV – 28 Tabel 40 Rekapitulasi Kondisi Jalan Provinsi DIY Status Desember 2007 .... IV – 40 Tabel 41 Rekapitulasi Kondisi Jalan Provinsi DIY Status Desember 2008 .... IV – 41 Tabel 42 Rekapitulasi Kondisi Jembatan Provinsi DIY Status Desember 2007 ................................................................................ IV – 41 Tabel 43 Rekapitulasi Kondisi Jembatan Provinsi DIY Status Desember 2008 ................................................................................ IV – 41 Tabel 44 Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi DIY Tahun 2002—2007/2008 ............................................................................. IV – 69 Tabel 45 Rekap Rencana dan Realisasi SP Tahun 2006 s/d 2008 (PMDN) ............................................................................................. IV – 88 Tabel 46 Rekap Rencana dan Realisasi SP Tahun 2006 s/d 2008 (PMA) ................................................................................................. IV – 89 Tabel 47 Perkembangan UKM Menurut Sektor Usaha di Provinsi DIY Tahun 2007—2008 ............................................................................ IV – 92 Tabel 48 Perkembangan Koperasi di DIY Tahun 2007—2008 ..................... IV – 92 Tabel 49 Ketersediaan Pangan Tahun 2007—2008 ..................................... IV – 107 Tabel 50 Perkembangan Skor PPh Tahun 2007—2008 ............................... IV – 107 x


Tabel 51 Pejabat Struktural Eselon : I, II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY Bulan Mei 2008 ...................................... IV – 112 Tabel 52 Pendidikan PNS Pemda DIY menurut Jenis Kelamin Bulan Maret 2008 ..................................................................................... IV – 112 Tabel 53 Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota menurut Jenis Kelamin Periode 1999–2004 dan 2004–2009 .............................................. IV – 113 Tabel 54 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” Provinsi DIY ............ IV – 113 Tabel 55 Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2008 ...................... IV – 116 Tabel 56 Realisasi Pencapaian PB Tahun 2008 Berdasarkan Tempat Pelayanan ....................................................................................... IV – 117 Tabel 57 Realisasi Pencapaian PB Pria Tahun 2008 ..................................... IV – 117 Tabel 58 Realisasi Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2008 Per Kabupaten/Kota ............................................................................ IV – 117 Tabel 59 Pencapaian PA Pria Tahun 2008 .................................................... IV – 118 Tabel 60 Tingkat Prevalensi Peserta KB Bulan Desember 2008 ................. IV – 118 Tabel 61 Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Kegiatan BKB ............. IV – 119 Tabel 62 Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Kegiatan BKR ............ IV – 119 Tabel 63 Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Kegiatan BKL ............ IV – 120 Tabel 64 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok UPPKS .... IV – 121 Tabel 65 Keanggotaan Kelompok UPPKS Khusus Keluarga Pra S dan Ks. I ................................................................................... IV – 121 Tabel 66 Jumlah PLKB/PKB Per Kab/Kota .................................................... IV – 122 Tabel 67 Nilai Aset Barang Milik Daerah per 31 Desember 2008 ................... IV ‐ 157 Tabel 68 Hasil Pemeriksaan Bawasda Tahun 2007 dan 2008 ..................... IV – 165 Tabel 69 Perbandingan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah ................................................................. IV – 165 Tabel 70 BCB Bergerak di DIY menurut Jenisnya ........................................ IV – 198 Tabel 71 BCB Bergerak Menurut Wilayah Keberadaannya .......................... IV – 198 Tabel 72 Kondisi BCB Tidak Bergerak Tahun 2007–2008 ............................ IV – 198 Tabel 73 Hasil Capaian Kinerja Sub‐Sektor Perikanan dan Kelautan sampai dengan Tahun 2008 ......................................................... IV – 218 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

xi

Tabel 74 Jumlah Kumulatif SIUP di Prov. DIY Tahun 2007—2008 ............. IV – 244 Tabel 75 Perkembangan TDP Provinsi DIY Berdasarkan Bentuk Perusahaan Tahun 2007—2008 .......................................................................... IV – 244 Tabel 76 Perkembangan Pasar Tradisional dan Toko Modern Per Dati II Prov. DIY Tahun 2008 ....................................................................... IV – 245 Tabel 77 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor 2007—2008 ................. IV – 245 Tabel 78 Perkembangan Impor di Provinsi DIY Perkembangan Volume dan Nilai Impor Periode 2007—2008 ............................... IV – 246 Tabel 79 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007—2008 .................................................................. V – 3 Tabel 80 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007—2008 .................................................................. V – 11 Tabel 81 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2008 ............................................................................... V – 11 Tabel 82 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 ............................................................................... V – 12 Tabel 83 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2008 ............................................................................... V – 14 Tabel 84 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2008 ............................................................................... V – 16 Tabel 85 Dana Tugas Pembantuan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 ............................................................................... V – 18 Tabel 86 Data Pegawai Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi DIY Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ........................... VI – 20 Tabel 87 Data Pegawai Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi DIY .................................................................................... VI – 20

xii


BAB I PENDAHULUAN Setelah tahun anggaran berakhir, diperlukan suatu laporan. Salah satu laporan yang terkait dengan berakhirnya anggaran adalah laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang‐undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 dimaksud menegaskan bahwa LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD 2009 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008, sedangkan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009—2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2009.

A. DASAR HUKUM Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks historis yuridis bermula pada sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Gianti 1755. Berawal dari sinilah muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya eksis sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (setingkat provinsi) yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah zilfbesturende landschappen. Kontrak politik terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I‐ 1

BAB I Pendahuluan

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah‐wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam: 1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI; 2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah); 3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Amanat tersebut merupakan terobosan yang berani dan strategis bagi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada tanggal 6 September 1945 Pemerintah Pusat menyampaikan Piagam Kedudukan yang merupakan pengakuan dan penetapan sebagai jawaban atas amanat tersebut.

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan yang paling feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur dan penyelenggaraannya yang lebih dekat dengan demokrasi barat dibanding dengan daerah‐daerah lainnya di Indonesia. Perkembangan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat.

Dalam sejarah kedudukan keistimewaan DIY, terdapat suatu masa yang strategis, yaitu pada masa awal kemerdekaan yang menunjukkan adanya perhatian, komitmen, dan dukungan yang besar dari penguasa atas berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai tonggak sejarah Indonesia secara keseluruhan. Sejarah telah memberikan pemahaman dan bukti bahwa DIY merupakan pusat perjuangan, bahkan pernah menjadi Ibukota Negara (4 Januari 1946—27 Desember 1949) serta tempat terjadinya berbagai peristiwa besar terkait perintisan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan republik ini.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis‐yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah I ‐ 2


BAB I Pendahuluan

“negara” (kerajaan) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara sadar melalui amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Tidak dapat dimungkiri, dalam pembinaan semangat nasionalisme, pergerakan, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI, DIY mempunyai peranan yang penting.

Undang‐undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang‐undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang‐undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang‐undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang‐undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang‐ undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang‐undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, eksistensi DIY juga diakui dan dihormati sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat 1 dan (2). Dalam sejarah perkembangan undang‐undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, keberadaan DIY juga tetap diakui. Undang‐undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal ini sebagamana tersebut dalam Pasal 2 ayat (8) dan (9). Pengaturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut secara redaksi sama dengan Pasal 18B Amandemen Kedua UUD 1945.

Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan‐satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang‐undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan‐kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang‐undang. Pada saat ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai‐nilai budaya dan adat istiadat Jawa, serta merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian pula, keduanya merupakan dwi‐tunggal yang menjunjung kepemimpinan hamemayu hayuning bawana.


I ‐ 3

BAB I Pendahuluan

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Mengakhiri pelaksanaan kegiatan pemerintahan tahun 2009, Gubernur selaku Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2009 yang secara umum memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan tugas pembantuan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2009 disusun berdasarkan:

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

Undang‐undang No. 3 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang‐undang Nomor 19 Tahun 1950, tentang Perubahan Undang‐ undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang‐undang Nomor 26 Tahun 1959; Undang‐undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang‐undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang‐undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang‐undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005‐2025; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009—2013;

I ‐ 4


BAB I Pendahuluan

11. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009; 12. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. 1.1.

Kondisi Geografis Daerah Batas Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari 33 provinsi di wilayah Indonesia, terletak di Pulau Jawa bagian tengah. DIY berbatasan dengan beberapa wilayah di sekelilingnya. Di sebelah utara DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, di sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Purworejo.

Gambar 1.1 Peta Administrasi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian: 1 Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa; 2 Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa; 3 Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa; 4 Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa; 5 Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 5

BAB I Pendahuluan

1.2.

Luas Wilayah Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7º33’ ‐8º12’ Lintang Selatan dan 110º00’ ‐110º50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.754 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri atas: 1 Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen); 2 Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen); 3 Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen); 4 Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen); 5 Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen).

32,50

574,82

586,27

506,85 1.485,36

Kul on Progo

Ba ntul

Gunungki dul

Sl ema n

Kota Yogya ka rta

Gambar 1.2 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di DIY

1.3.

Topografi Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65 persen wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dari permukaan laut, 28,84 persen wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04 persen wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m, dan 0,47 persen wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas: 1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150 – 700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang; 2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten I ‐ 6


BAB I Pendahuluan

Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air; 3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0 – 80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0 – 572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 2 mm—402,2 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Geofisika Yogyakarta, suhu udara minimun DIY 19,69º C, sedangkan suhu maksimum 33,43º C. Kelembaban udara rata‐rata terendah 42,21º C, tertinggi 95,75 º C. Tekanan udara rata‐rata 1010 mbs dengan tekanan rata‐rata terendah 1008 mbs pada bulan Februari dan rata‐rata tertinggi pada bulan Juli sampai dengan Oktober, yakni 1012 mbs Tabel 1.1 Tekanan dan Kelembaban Udara di Provinsi DIY, 2009 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata‐rata

Tekanan Udara Rata‐rata (Mbs) 1009.00 1008.00 1010.00 1009.00 1009.00 1011.00 1012.00 1012.00 1012.00 1012.10 1009.50 1010.40 1010.33

Kelembaban (persen) Rata‐rata 80.00 83.00 78.00 77.00 78.00 73.00 70.00 68.00 66.00 67.00 75.00 80.00 74.58

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Yogyakarta, 2009


I ‐ 7

BAB I Pendahuluan

Dilihat dari jenis tanah, menurut data Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 persen merupakan tanah Regosol, 12,38 persen tanah Lathosol, 10,97 persen tanah Grumusol, 10,84 persen Mediteran, 3,19 persen alluvial, dan 2,47 persen adalah tanah jenis Rensina. Gambar 1.3 Grafik Jenis Tanah di DIY

1.4.

Lain‐lain Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Provinsi DIY pada tahun 2009 didukung oleh 7.562 orang pegawai negeri sipil. Menurut golongannya, 2,4 persen di antaranya merupakan pegawai golongan I, 22,07 persen merupakan pegawai golongan II, 63,23 persen merupakan pegawai golongan III, dan selebihnya 12,28 persen merupakan pegawai dengan golongan IV.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemprov DIY, 2008‐2009

No

Golongan PNS

2008 (Orang)

1 Golongan I 2 Golongan II 3 Golongan III 4 Golongan IV Jumlah Sumber: BKD Provinsi DIY, 2009

182 1.669 4.782 929 7.562

I ‐ 8

181 1.820 4.782 904 7.687

2009 (Orang)


BAB I Pendahuluan

Pada tahun 2009, PNS yang memasuki masa pensiun atau purna‐tugas sebanyak 485 pegawai (terdiri atas pensiun BUP sebanyak 403 orang, Pensiun Janda/Duda sebanyak 31 orang, Pensiun Atas Permintaan Sendiri sebanyak 51 orang) dan penambahan pegawai baru sebanyak 290 pegawai (CPNS dari pelamar umum sebanyak 210 orang, dari honorer 80 orang), mutasi keluar Pemerintah Provinsi DIY sebanyak 8 pegawai, mutasi dari luar Provinsi DIY sebanyak 78 pegawai (terdiri atas guru SLB Kulon Progo yang masuk ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi DIY, dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Departemen Pekerjaan Umum), sehingga secara keseluruhan bila dibanding data tahun 2008 terjadi penurunan jumlah total pegawai sebanyak 125 pegawai. 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2008 2,000 1,500 2009 1,000 500 0 Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Gambar 1.4 Grafik Jumlah PNS di DIY

2.

Gambaran Umum Demografi Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan, sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (meliputi kuantitas, distribusi, komposisi, dan kualitas), untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan‐kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memperoleh subyek yang berkualitas.

2.1.

Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 menurut data Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi DIY yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah seperti grafik berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 9

BAB I Pendahuluan

1,900,000 1,850,000 1,800,000 1,750,000 1,700,000 1,650,000

2008

laki‐laki 1,757,918

perempuan 1,804,338

2009

1,852,555

1,895,680

Gambar 1.5 Grafik Komposisi Penduduk DIY Menurut Jenis Kelamin

Menurut hasil pendataan secara registrasi, pada tahun 2009 jumlah penduduk DIY tercatat 3.748.235 jiwa (terdiri atas 1.852.555 penduduk berjenis kelamin laki‐laki dan 1.895.680 penduduk berjenis kelamin perempuan), sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 3.562.256 jiwa. Dengan demikian, pada tahun 2009 penduduk DIY mengalami kenaikan sebesar 0,95 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Dalam komposisi penduduk DIY pada tahun 2009, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki‐ laki dengan sex ratio sebesar 0,98.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di antara kabupaten/kota lainnya, yaitu sebanyak 1.102.935 jiwa atau sebesar 29,43 persen dari total penduduk DIY. Wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Yogyakarta dengan penduduk berjumlah 455.946 jiwa atau sebesar 12,16 persen. Sementara itu, jumlah penduduk di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul berturut‐turut adalah 25,14 persen, 13,02 persen dan 20,25 persen dari total penduduk DIY.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk DIY Berdasarkan Wilayah, 2009 Laki‐laki (Orang) 227.079 466.121 240.096 371.632 547.627 1.852.555

Jumlah (Orang) Kota Yogyakarta 455.946 Bantul 942.354 Kulon Progo 488.071 Gunung Kidul 758.929 Sleman 1.102.935 Jumlah 3.748.235 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se‐Provinsi DIY Kabupaten/Kota

I ‐ 10


Perempuan (Orang) 228.867 476.233 247.975 387.297 555.308 1.895.680

BAB I Pendahuluan

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Provinsi DIY pada tahun 2009 menurut data Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY adalah sebanyak 1.008.663 KK, tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY. Jumlah KK di DIY pada tahun 2008 sebanyak 976.623 KK atau mengalami peningkatan sebesar 3,28 persen. Kabupaten dengan jumlah KK terbanyak adalah Kabupaten Sleman sebanyak 295.459 diikuti oleh Kabupaten Bantul yaitu 250.068 KK, sedangkan Kota Yogyakarta yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki jumlah KK sebanyak 129.879. Tabel 1.4 Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Provinsi DIY Menurut Wilayah, 2009 Laki‐laki (Orang) 98.272 210.837 113.962 172.629

Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunungkidul Sleman Jumlah

Perempuan (Orang) 31.607 39.231 23.758 22.908

595.700

117.504

Jumlah (Orang) 129.879 250.068 137.720 195.537 295.459 1.008.663

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar KK di Provinsi DIY tamat SD dan SLTP. Sementara itu, jumlah KK yang tamat SLTA menduduki urutan kedua, sementara hanya sebagian kecil KK yang telah menamatkan pendidikan akademi maupun perguruan tinggi. Dilihat dari perkembangannya, jumlah KK yang telah menamatkan pendidikan SLTA maupun perguruan tinggi mengalami peningkatan dari tahun 2008. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar KK di Provinsi DIY relatif masih rendah.

Tabel 1.5 Jumlah Kepala Keluarga di Provinsi DIY Menurut Status Pendidikan 2008‐2009

No 1 2 3 4

Status Pendidikan KK Tidak tamat SD Tamat SD – SLTP Tamat SLTA ke atas Tamat Akademi/PT Jumlah

2008 2009 (Orang) (Orang) 206.187 390.000 249.801 84.696 930.684

189.516 393.284 258.544 89.498 930.842

Sumber: BKKBN Provinsi DIY


I ‐ 11

BAB I Pendahuluan

2.2.

Struktur Usia Penduduk Berdasarkan kelompok umur menurut data Supas 2005 pada tahun 2009, lebih dari setengah penduduk DIY adalah penduduk usia dewasa/produktif (20 ‐ 59 th) yakni sebesar 61,77 persen, kemudian penduduk usia (5 ‐ 19 th) sebesar 19,34 persen, usia tua/lansia (> 60) sebesar 12,78 persen, dan usia balita (0 ‐ 5 th) sebesar 6,09 persen. Pada tahun 2009, penduduk usia sekolah mengalami penurunan 1,70 persen, namun untuk usia tua, usia produktif, dan usia balita terjadi kenaikan masing‐masing sebesar 1,41 persen, 1,68 persen dan 1,79 persen dibandingkan tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran dan jumlah penduduk lansia DIY meningkat dibanding tahun 2008.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2008‐2009

No Kelompok Usia 1 2 3 4

2008 (orang)

0 – 4 tahun 5 ‐ 19 tahun 20 – 59 tahun > 59 tahun Jumlah

211.900 690.400 2.124.300 441.900 3.468.500 Sumber: BPS DIY Supas 2005

2009 (orang) 213.500 677.500 2.163.200 447.800 3.501.900

Jumlah penduduk menurut kelompok umur merupakan angka proyeksi yang dihasilkan oleh BPS, karena sensus dilakukan 10 tahun sekali secara berulang.

250 0000 200 0000 150 0000 100 0000 500000 0

0 ‐ 4 th

2008

5 ‐ 19 th

20 ‐ 59 th

> 59 th

Gambar 1.6 Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur

I ‐ 12


2009

BAB I Pendahuluan

2.3.

Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan Pengangguran merupakan masalah utama ketenagakerjaan di Provinsi DIY yang harus ditangani secara berkelanjutan, agar tidak membawa runtutan dampak pada masalah lain seperti kemiskinan, kriminalitas, maupun masalah sosial politik lainnya. Pengangguran akan bertambah jika meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja. Secara umum, pertumbuhan kesempatan kerja terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu peningkatan jumlah kesempatan kerja juga tidak secara otomatis akan menyerap angkatan kerja, mengingat ada faktor lain yang menentukan seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.

Berdasarkan updating data yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, pada tahun 2009 didapati angka penganggur sejumlah 132.552 orang, turun dibanding pendataan tahun 2008 yang mencatat angka 148.175 orang penganggur terbuka (7,93 persen dari total angkatan kerja 1.867.596 orang). Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah lulusan SLTA dan sederajat. Walau demikian ditemukan juga fakta adanya cukup banyak penganggur dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan pada Tahun 2008 dan 2009

2008 (Orang) 14.597 56.859 56.119 10.496 10.104 148.175 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY No 1 2 3 4 5

Pendidikan Tidak tamat SD Tamat SD‐SLTP Tamat SLTA ke atas Tamat Akademi Perguruan Tinggi Jumlah

2009 (Orang) 15.477 51.059 42.786 11.376 11.854 132.552

Angka penganggur dari kelompok tingkat pendidikan di bawah SLTA juga dapat menjadi indikasi bahwa masih banyak angkatan kerja di DIY yang kualitasnya rendah sehingga sulit untuk terserap di pasar kerja. Sementara itu dari data jumlah penduduk yang bekerja didapati bahwa sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor yang mampu menarik banyak orang bekerja (Tabel 1.8). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 13

BAB I Pendahuluan

Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kegiatannya NO

SEKTOR

JUMLAH

1

Pertanian

686.616

2

Pertambangan dan Penggalian

20.986

3

Industri Pengolahan

249.111

4

Listrik, Gas dan Air

5

Bangunan

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan

9

Jasa Lainnya

3.331 91.342 429.556 80.973 31.012 332.703

JUMLAH

1.925.630

Sumber: Updating Data Sakernas 2009

2.4.

Pendidikan Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggaraan pendidikan yang makin bermutu. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekadar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasar kerja, namun lebih dari itu, pendidikan juga merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building), berupa penanaman nilai‐nilai seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteladanan. Pelaksanaan program pembangunan di Provinsi DIY telah menyebabkan makin maraknya suasana belajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program‐program pembangunan, pelayanan pendidikan sudah mulai menjangkau daerah terpencil, dengan dibangunnya beberapa sekolah di daerah tersebut. Dengan demikian, pendidikan mampu menjangkau penduduk miskin. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Jumlah penduduk menurut usia sekolah di Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah sebanyak 604.814 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 18.317 dari tahun 2008 atau sebesar 3,12 persen. Berdasarkan wilayahnya, penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul, yaitu masing‐masing sebanyak 177.452 orang dan 164.000 orang. I ‐ 14


BAB I Pendahuluan

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk di Provinsi DIY Menurut Usia Sekolah dan Wilayah, 2009 Penduduk Menurut Usia Sekolah (Orang) Kabupaten/Kota 7‐12 13‐15 16‐18 tahun tahun tahun Kota Yogyakarta 34.808 16.621 23629 Bantul 77890 41.098 45012 Kulon Progo 34.645 18.083 16393 Gunung Kidul 58.897 31.393 28893 Sleman 82.649 53.965 40838 Jumlah 288.889 161.160 154.765 Sumber: Data dan Informasi Disdikpora Provinsi DIY, 2009

Jumlah (Orang) 75.058 164.000 69.121 119.183 177.452 604.814

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi DIY terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Upaya ini ditempuh dengan penambahan jumlah anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Sebagai tolok ukur pencapaian urusan pendidikan di Provinsi DIY, indikator mutu pendidikan dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah 64,53 persen. Ini menunjukkan bahwa minat dan daya tampung pada pendidikan anak usia dini semakin meningkat. APK SD/MI pada tahun 2009 sebesar 111,44 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2008 sebesar 108,82 persen. Sementara itu APM SD/MI sebesar 96,65 persen menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar 94,73 persen.

APK SMP/MTs pada tahun 2008 sebesar 114,98 persen, sedangkan pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 115,47 persen. APM SMP/MTs tahun 2009 sebesar 84,78 persen, juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 yang menunjukkan angka sebesar 84,64 persen. Angka‐angka tersebut telah memenuhi sasaran yang direncanakan dalam rencana pembangunan pendidikan di Provinsi DIY. Menurut catatan, angka putus sekolah SMP/MTs di DIY ini sangat kecil yakni 0,17 persen. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor pendidikan dan faktor sosial ekonomi orang tua, sehingga mereka harus membantu orang tua untuk mencari nafkah.

APK SM/MA pada tahun 2008 sebesar 81,51 persen, sedangkan tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 87,06 persen. Sementara itu, APM SM/MA pada tahun 2008 sebesar 59,12 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi sebesar 60,87


I ‐ 15

BAB I Pendahuluan

persen. Rasio Siswa SMA terhadap SMK adalah 89,62 persen, menunjukkan bahwa keberadaan SMK di DIY cukup dibutuhkan.

Pada tahun 2009, rasio siswa per guru untuk jenjang SD/MI adalah 1:16, jenjang SMP/MTs. 1:20, sedangkan untuk SM/MA adalah 1:9. Dilihat dari jumlah guru, yang terbesar adalah guru pada jenjang SD/MI. Semakin tinggi rasio, berarti semakin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang tersebut. Standar ideal dan norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah sebagai berikut: SD/MI sebesar 40, rasio untuk SMP/MTs sebesar 21, dan SM/MA sebesar 21. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per guru SD/MI, SMP/MTs, dan SM/MA di Provinsi DIY telah berada di atas standar nasional yang ditetapkan.

Persentase guru yang bersertifikasi pada tahun 2008 jenjang SD adalah 11,82 persen dari 21.877 jumlah guru, mengalami kenaikan pada akhir tahun 2009 menjadi 20,47 persen dari jumlah guru. Pada jenjang SMP tahun 2008 sebesar 20,66 persen dari 10.951, mengalami peningkatan pada akhir tahun 2009 menjadi 35,89 persen dari 10.974 jumlah guru. Adapun kenaikan yang begitu tajam terjadi pada tingkat SM/MA, yaitu 21,75 persen dari 13.052 jumlah guru di tahun 2008 menjadi 43,06 persen di tahun 2009. Sementara untuk pendidikan tinggi, tercatat mahasiswa sejumlah 255.593 orang (data tahun 2008) dengan mahasiswa asing 8.238 orang (data tahun 2008).

Pendukung akses dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur. Infrastruktur pendidikan berupa sekolah telah merata tersebar di seluruh Provinsi DIY. Jumlah penyebaran sekolah untuk jenjang SD sudah merata di seluruh desa. Jumlah SD negeri maupun swasta yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah 1.879, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 1.889. penurunan tersebut terjadi karena re‐grouping, kurang siswa, dan tidak ada yang mendaftar. Adapun jumlah SMP adalah 421 (baik negeri maupun swasta), jumlah SMA adalah 171 (negeri maupun swasta), SMK sejumlah 182 sekolah (negeri maupun swasta), TK sejumlah 2.162 sekolah (negeri maupun swasta), dan SLB sejumlah 62 (negeri maupun swasta).

2.5.

Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 menurut data BPS adalah sebanyak 585.780 orang. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 ini mengalami penurunan sebesar 30.428 orang atau 4,95 persen dari tahun 2008. Jumlah penduduk miskin tersebut merupakan perhitungan kemiskinan yang dilakukan BPS dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), mengacu pada data Susenas. I ‐ 16


BAB I Pendahuluan

Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY Menurut Wilayah, 2008‐2009

No. 1 2

Penduduk Miskin Perdesaan Perkotaan Jumlah Sumber: BPS Provinsi DIY

2008 292.120 25.03 324.169 18,02 616.280

2009 274.310 24.32 311.470 17,23 585,780

Ket. orang persen orang persen orang

Jumlah penduduk miskin di perdesaan jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan. Penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2009 berjumlah 274.310 orang atau 24,32 persen, sedangkan di perkotaan ada 311.470 orang atau 17,23 persen. Sebagian besar penduduk perdesaan merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Dengan karakteristik demikian, pada umumnya penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pemerintah Provinsi DIY telah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program‐program pengentasan kemiskinan. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah dan memberikan hasil positif, setidaknya hingga tahun 2009, semisal: bantuan beras miskin (raskin), asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (askeskin), bantuan biaya pendidikan (BOS), dan lain‐lain. Salah satu program Pemerintah dalam meringankan beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah dengan bantuan beras miskin. Pada tahun 2009 jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) Raskin di Provinsi DIY sebanyak 215.032 RTS tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah RTS di Kabupaten Gunungkidul relatif lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yaitu sejumlah 81.232 RTS, sedangkan jumlah RTS terkecil ada di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 12.392 RTS. Jumlah RTS‐PM Raskin menurut wilayah kabupaten/kota beserta dengan pagu beras untuk tahun 2009 disajikan pada tabel berikut. Tabel 1.11 Jumlah RTS‐PM di Provinsi DIY Menurut Wilayah, 2009 Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunung Kidul Sleman Jumlah

Sasaran (RTS) 12.392 49.157 33.280 81.232 38.971 215.032

Pagu Beras (Kg) 2.230.560 8.848.260 5.990.400 14.621.760 7.014.780 38.705.760

Sumber: Data RTS‐PM Kabupaten/Kota


I ‐ 17

BAB I Pendahuluan

Jumlah RTS‐PM pada tahun 2009 di atas mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, melihat bahwa pada tahun 2008 jumlah RTS adalah 275.097. Menurunnya jumlah RTS menunjukkan berkurangnya jumlah rumah tangga miskin yang layak untuk menerima raskin, sehingga dapat dicermati adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program tersebut di atas masih terbatas pada pemberian bantuan yang bersifat sementara dan belum memotivasi penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DIY berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program‐program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

3.

Kondisi Ekonomi Daerah Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit‐unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Perkembangan kondisi umum ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah‐daerah di seluruh Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. 3.1. 3.1.1

Potensi Unggulan Daerah Potensi Unggulan Daerah Bidang Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan DIY dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indikator yang dapat menunjukkan aktivitas kepariwisataan antara I ‐ 18


BAB I Pendahuluan

lain dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan serta rata‐rata lama menginap para wisatawan selama berkunjung di Yogyakarta.

Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan di DIY memperlihatkan kecenderungan positif. Pada tahun 2008, jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan Nusantara (wisnus) adalah 1.284.757 orang, dengan rincian wisman sebanyak 128.660 orang dan wisnus sebanyak 1.156.097 orang. Adapun lama tinggal wisatawan (length of stay atau LOS) untuk wisman adalah 1,91 hari, dan untuk wisnus adalah 1,71 hari (rata‐rata LOS 1,82 hari). Pada tahun 2009, jumlah wisatawan sebanyak 1.426.057 orang dengan rincian wisman 139.492 orang (naik 8,42 persen) sedangkan wisnus 1.286.565 orang (naik 11,29 persen) dengan LOS 2,15 hari dan wisnus 1,95 hari (rata‐rata LOS 2,05 hari). Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dibanding tahun 2008 dan juga melebihi target dalam RPJMD, yakni wisnus sebanyak 1.271.707 orang dan wisman sebanyak 141.426 orang atau total 1.413.133 wisatawan (naik 0,91 persen). Demikian juga target rata‐rata LOS selama 2 hari dalam RPJMD dapat tercapai pada tahun 2009 dengan realisasi selama 2,05 hari (naik 0,05 hari).

Dalam menarik kunjungan tamu dari dalam maupun luar negeri, juga dipromosikan potensi yang dimiliki oleh DIY, di antaranya adalah citra DIY sebagai salah satu wilayah yang kaya akan potensi wisata budaya dan wisata minat khusus. Itu semua didukung dengan terjaminnya keamanan, terdapatnya rumah sakit dan sekolah internasional, penyediaan air bersih, sarana telekomunikasi dan pasokan listrik, serta kemudahan dalam pelayanan publik maupun pelayanan transportasi yang memadai (bandara, stasiun, dan beberapa terminal).

Dari sisi historis, Yogyakarta merupakan salah satu kota bersejarah yang mempunyai peran penting dalam perkembangan Indonesia. Oleh karena itu, peninggalan bersejarah atau cagar budaya dipelihara terus dan dijaga kelestariannya. Potensi wisata budaya Provinsi DIY meliputi Kraton, museum, dan candi. Jumlah museum di Provinsi DIY yang menjadi anggota dari Badan Musyawarah Musea (Barahmus) DIY adalah 35 museum, terdiri atas museum negeri dan swasta yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) katagori, yaitu museum benda budaya/kesenian, museum sejarah perjuangan, dan museum ilmu pengetahuan serta teknologi. Data selengkapnya dalam tabel berikut: Tabel 1.12 Daftar Museum di Provinsi DIY

No. 1. 2. 3. 4.

Nama Museum

Museum Batik dan Sulaman Yogyakarta Museum Tani Jawa Indonesia Museum Ullen Sentalu Museum Rumah Budaya Tembi

Katagori Budaya


I ‐ 19

BAB I Pendahuluan

No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Nama Museum

Museum Affandi Museum Seni Lukis Kontemporer Nyoman Gunarsa Museum Sonobudoyo Museum Kristal Kraton Yogyakarta Museum Batik Kraton Yogyakarta Museum Kereta Museum Puro Pakualaman Museum Wayang Kekayon Museum Batik Ciptowening Museum Purbakala Tamanwisata Prambanan Museum Paleoantropologi UGM Museum Geoteknologi Mineral Museum Biologi UGM Museum dr. YAP Museum Sultan Hamengku Buwono IX Museum Gumuk Pasir Museum Kayu Wanagama Museum Gembira Loka Museum Bahari Museum Taman Nasional Gunung Merapi Museum Perjuangan Museum Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan Museum Monumen Yogya Kembali Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta 29. Museum Sasana Wiratama 30. Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama 31. Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 32. Museum Benteng Vredeburg 33. Museum Dewantara Kirti Griya 34. Museum Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama 35. Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman Sasmita Loka Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

Katagori

Ilmu Pengetahuan

Sejarah Perjuangan

Pengembangan potensi wisata Provinsi DIY menuju ke arah wisata minat khusus perlu terus dioptimalkan, karena wisata model ini relatif kurang rentan terhadap krisis ekonomi serta menghasilkan lama tinggal (length of stay), tingkat pembelanjaan (spending), dan tingkat kunjungan ulang (repeaters) yang lebih tinggi. Selain itu, identifikasi terhadap wisata model ini menunjukkan bahwa efek yang ditimbulkan pada masyarakat secara ekonomi akan lebih luas karena daerah tujuan wisata tersebar secara geografis.

I ‐ 20


BAB I Pendahuluan

Pengembangan wisata minat khusus dilakukan melalui pendekatan cluster. Hal ini dikarenakan cluster yang merupakan sekelompok daya tarik wisata (DTW) dengan kedekatan geografis diharapkan dapat mewujudkan daya saing secara bersama‐sama.

Analisis cluster kemudian digabungkan dengan tema DTW tertentu yang relevan dengan segmen wisatawan yang mempunyai minat khusus tertentu. Beberapa tema wisata minat khusus yang ditawarkan antara lain: 1. Wisata golf; 2. Wisata religi; 3. Wisata sejarah; 4. Wisata museum; 5. Wisata petualangan (shopping and sport), dan; 6. Wisata desa.

Tradisi mudik yang selalu dilakukan oleh para perantau dari luar DIY pada setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, hari‐hari libur panjang di akhir pekan, maupun libur menjelang tahun ajaran baru lebih semarak dibanding tahun sebelumnya. Momentum liburan pada perayaan hari keagamaan tersebut mendorong kunjungan wisatawan khususnya wisatawan Nusantara untuk datang ke Yogyakarta. Momen ini tentunya akan berpeluang meningkatkan pendapatan beberapa sektor terkait seperti sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; sektor Pengangkutan dan Komunikasi; serta sektor Jasa.

Untuk menjamin kenyamanan tamu yang berkunjung di Yogyakarta, telah disediakan apartemen, wisma maupun hotel dengan bermacam kelasnya, sarana transportasi (kondisi jalan yang baik, angkutan kota, taksi maupun biro jasa travel), serta pasar tradisional maupun pasar modern (mall) yang merupakan obyek wisata belanja.

Kondisi akomodasi sebagai fasilitas pendukung pariwisata yang ada di Yogyakarta tidak mengalami perubahan. Jumlah hotel di DIY pada tahun 2009 sama dengan tahun 2008, yaitu hotel berbintang sebanyak 36 hotel dengan 3.363 kamar dan 5.640 tempat tidur, sedangkan hotel melati sebanyak 1.048 hotel dengan 12.717 kamar dan 17.459 tempat tidur.

Tingkat hunian kamar hotel berbintang pada tahun 2008 adalah sebesar 60,26 persen dan hotel melati sebesar 25,12 persen, sedangkan pada tahun 2009 masing‐masing sebesar 65,30 persen dan 45.20 persen (rata‐rata 55,25 persen). Hal ini menunjukan peningkatan tingkat hunian kamar—baik hotel berbintang maupun hotel melati—dengan kenaikan cukup baik dibanding tahun 2008 dan juga melebihi target dalam RPJMD tahun 2009 yakni sebesar 50 persen.


I ‐ 21

BAB I Pendahuluan

3.1.2. Potensi Unggulan Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memengaruhi perkembangan dan pergeseran pola hidup dan budaya masyarakat, juga diikuti dengan pergeseran konsumsi kebutuhan pokok termasuk pola makan dan konsumsi bahan makanannya. Ikan sebagai salah satu konsumsi makanan pokok menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Selain memiliki protein tinggi, mudah didapat dan dikembangkan oleh masyarakat, harganya juga relatif murah. Maka sepantasnya apabila dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam Indonesia sehat 2020, bidang kelautan dan perikanan menjadi salah satu bagian penting dan strategis dalam mendukung kebijakan tersebut.

Pergeseran budaya dan pemenuhan kebutuhan akan protein hewani perairan (perikanan) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dengan adanya peningkatan konsumsi ikan per kapita dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Pada tahun 2008 konsumsi ikan di DIY mencapai 17,03 kg/kapita/tahun meningkat menjadi 19,38 kg/kapita/tahun pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 13,8 persen. Peningkatan konsumsi ikan dimungkinkan karena keberhasilan kegiatan sosialisasi gemar makan ikan serta didukung oleh kenaikan produksi ikan sebesar 41,89 persen.

Pemenuhan kebutuhan ikan dari perikanan tangkap sering terkendala dengan berbagai tantangan alam seperti sering terjadinya gelombang besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, modal yang cukup besar namun hasilnya tidak dapat diharapkan secara kontinu. Meski demikian, apabila dilihat potensi serta pemanfaatan sumber daya ikan di laut, perikanan tangkap masih dapat dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan pelabuhan perikanan pantai di Sadeng dan Glagah. Pengembangan pelabuhan perikanan di kedua pantai tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya komoditas tuna yang menjadi produk unggulan, baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri.

Selain pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya— baik budidaya air tawar maupun air payau yang banyak tumbuh dan berkembang di Provinsi DIY—juga menjadi prioritas dalam pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi DIY. Pemanfaatan usaha perikanan budidaya baru sebagian kecil dari potensi yang ada. Kondisi ini menyebabkan produksi masih rendah. Produksi perikanan budidaya tahun 2009 baru mencapai 20.105,4 ton, sementara kebutuhan konsumsi ikan di Provinsi DIY sudah mencapai 67.005 ton, sehingga kebutuhan ikan banyak dipasok dari daerah lain, baik dari Provinsi Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Potensi yang tinggi pada perikanan budidaya ini perlu ditingkatkan dengan kebijakan penumbuhan usaha‐usaha ekonomi baru melalui program peningkatan produksi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya melalui pendekatan 1) kewilayahan, 2) komoditas dan 3) kelembagaan. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: I ‐ 22


BAB I Pendahuluan

Tabel 1.13 Realisasi dan Capaian Subsektor Kelautan dan Perikanan, 2009 2008 No

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

Uraian

Realisasi

2009 Target

Realisasi

Produksi (Ton) ‐ Perikanan Budidaya ‐ Perikanan Tangkap Produksi Benih (X 1.000 Ekor) Ikan Masuk (Ton) Ikan Keluar (Ton) Jumlah Ikan Yg Dikonsumsi (Ton) Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th) Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan Budidaya Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan Tangkap

17.764,6 14.736,7 3.027,9 812.417 26.977,0 1.793,8 58.885,2 3.457.533 17,03 27.504

23.921 18.669 5.252,0 612.275 39.534 3.586 67.041 3.653.465 18,35 27.333

25.205,8 20.105,4 5.100,4 987.741 44.564,8 2.765,4 67.005 3.457.533 19,38 28.740

14.928

15.460

15.674

Pendapatan - Nelayan - Pembudidaya Ikan - Pengolah - Pemasar Produksi Ikan Hias (X 1000 Ekor) :

1.850.000 1.076.000 1.980.000 1.950.000 10.641

1.979.500 1.184.590 2.010.000 2.050.000 11.730

1.942.500 1.284.000 2.090.000 2.120.000 12.904

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY

Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui penentuan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya alamnya dilaksanakan dengan menetapkan Kawasan Sentra Pengembangan Perikanan (KSPP). Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pendekatan komoditas unggulan didasarkan pada potensi lokal, permintaan pasar, dan jenis ikan yang dominan dibudidaya oleh kelompok masyarakat pada wilayah KSPP.

Komoditas unggulan di Provinsi DIY yang telah ditetapkan adalah udang (galah, lobster tawar, vaname, windu/penaide), nila, gurami, lele (patin, lele dumbo, lele lokal), dan ikan hias (koi dan arwana). Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pendekatan kelembagaan dilaksanakan dengan mengutamakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam wadah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Dengan cara usaha bersama demikian, diharapkan pembudidaya ikan akan lebih berdaya dan lebih mampu bersaing.


I ‐ 23

BAB I Pendahuluan

Tabel 1.14 Kawasan Sentra Pengembangan Produksi Perikanan

No

Kabupaten

1

Bantul

2

Gunungkidul

3

Kota Yogyakarta

4

Kulon Progo

5

Sleman

Kecamatan /KSPP Sanden Bambanglipuro Pandak Bantul Sewon Imogiri Banguntapan Piyungan Sedayu Kretek Jetis Ponjong Karangmojo Playen Gedangsari Semin Umbulharjo Gondokusuman Mantrijeron Pengasih Wates Temon Lendah Galur Nanggulan Kalasan Ngemplak Minggir Moyudan Godean Berbah Mlati

Komoditas Gurami Lele, Gurami Lele Ikan hias Ikan hias Nila, lele Gurami, Udang Galah Nila, Udang Galah Gurami Gurami Lele Nila, Udang Galah Gurami Lele Lele Lele Ikan Hias Ikan Hias Ikan Hias Nila Gurami Udang Lele Lele Gurami Nila Nila, lele Udang, Gurami Gurami, lele Udang galah, Gurami, lele Ikan hias, udang galah Ikan hias

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY

3.1.3. Potensi Unggulan Daerah Sektor Pertanian 3.1.3.1 Tanaman Pangan Tanaman pangan unggulan di Provinsi DIY meliputi padi, jagung, dan kedelai. Ketiga komoditas tersebut diunggulkan dengan pertimbangan: 1) merupakan bahan pangan pokok penduduk Provinsi DIY, 2) menjadi bahan baku industri, 3) pengusahaannya cukup banyak menyerap tenaga kerja. I ‐ 24


BAB I Pendahuluan

Secara nasional, kontribusi produksi jagung Provinsi DIY berada pada urutan ke‐11, sedangkan kontribusi produksi kedelai berada pada urutan ke‐5. Adapun gambaran luas panen, produktivitas, dan produksi padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2008 dan 2009 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.15 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (2008 dan 2009)

No

Komoditas

Luas Panen (ha) 2008

2009*

Produktivitas (ku/ha) 2008

2009*

Produksi (ton) 2008

2009*

1

Padi Sawah

100.359

105.613

62,61

62,72

628.321

662.368

2

Padi Ladang

39.808

39.811

42,68

44,10

169.911

175.562

Total Padi

140.167

145.424

56,95

57,62

798.232

837.930

3

Jagung

71.164

74.563

40,10

42,24

285.372

314.937

Kedelai

32.514

31.666

10,76

12,72

34.998

40.278

4

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY * Angka Sementara 2009

Dibandingkan dengan tahun 2008, produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai tahun 2009 mengalami peningkatan. Produktivitas total padi naik dari 56,95 ku/ha menjadi 57,62 ku/ha (1,18 persen), jagung dari 40,1 ku/ha menjadi 42,24 ku/ha (5,34 persen), dan kedelai dari 10,76 ku/ha menjadi 12,72 ku/ha (18,22 persen). Produksi total padi naik dari 798.232 ton menjadi 837.930 ton (4,97 persen), jagung dari 285.372 ton menjadi 314.937 ton (10,36 persen), dan kedelai dari 34.998 ton menjadi 40.278 ton (15,09 persen).

Pengembangan tanaman padi dan jagung diarahkan untuk mempertahankan swasembada/swasembada berkelanjutan, di samping untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pakan ternak (untuk tanaman jagung). Adapun untuk tanaman kedelai diharapkan dapat mencapai swasembada pada tahun 2014. 3.1.3.2 Tanaman Hortikultura Tanaman unggulan hortikultura di Provinsi DIY meliputi salak, bawang merah, cabe merah, bunga krisan, dan biofarmaka. Sentra produksi salak berada di Kabupaten Sleman, sentra bawang merah di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, sentra cabe merah di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo, sentra bunga krisan di Kabupaten Sleman, dan sentra biofarmaka di Kabupaten Kulon Progo.

Secara umum, pengembangan tanaman hortikultura diarahkan pada peningkatan produksi dan mutu produk. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2009 telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 36 komoditas/varietas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 25

BAB I Pendahuluan

Baik dari sisi kuantitas maupun mutu buah, pengembangan komoditas salak di Kabupaten Sleman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun untuk tujuan ekspor ke Cina. Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa grading house yang dikelola oleh asosiasi maupun paguyuban petani salak yang ada.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar di lingkungan DIY maupun luar daerah, pengembangan komoditas bawang merah dan cabe merah dilakukan tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga diarahkan pada peningkatan mutu produk, melalui penerapan GAP, registrasi kebun, serta sertifikasi prima.

Pengembangan sentra bunga krisan di Kabupaten Sleman diarahkan pada produksi benih untuk mendukung Jogja Seed Center (JSC), terutama guna memenuhi permintaan benih krisan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengembangan biofarmaka dipilah menjadi kelompok rimpang dan kelompok non‐rimpang, yang masing‐masing mempunyai pangsa pasar berbeda. Pengembangan kelompok biofarmaka rimpang segar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal serta mendorong industri pengolahan skala rumah tangga, sedangkan kelompok biofarmaka non‐rimpang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri obat tradisional yang banyak berkembang di Provinsi DIY maupun Jawa Tengah.

3.1.3.3 Peternakan Komoditas unggulan peternakan adalah sapi potong dan kambing. Kawasan sentra sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul yang memberikan kontribusi sebesar 35 persen dari total populasi sapi potong di Provinsi DIY. Secara nasional Provinsi DIY masuk dalam kelompok I Provinsi pendukung pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014, dan diarahkan untuk mengembangkan populasi sapi potong melalui IB. Kawasan sentra Kambing baik untuk kambing pedaging (jenis Burr dan Bligon) maupun kambing perah (jenis PE) dipusatkan di Kabupaten Kulon Progo bagian utara yang mempunyai topografi pegunungan.

Populasi sapi potong dan kambing pada tahun 2008 masing‐masing 269.927 ekor dan 304.780 ekor. Pada tahun 2009 populasi sapi menjadi 286.714 dan kambing 317.288 ekor atau mengalami peningkatan, masing‐masing sebesar 6,22 persen dan 4,1 persen. Populasi ternak selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut: I ‐ 26


BAB I Pendahuluan

Tabel 1.16 Populasi Ternak Provinsi DIY (2008 dan 2009)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Ternak Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Pedaging Itik

Jumlah (ekor) 2008 2009*) 269.927 286.714 5.652 5.474 4.607 4.387 1.354 1.233 304.780 317.288 130.775 134.231 8.766 11.980 3.925.958 3.932.665 2.933.216 3.336.998 5.128.488 5.309.570 443.203 463.469

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2009. *) Angka sementara

3.1.3.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Sisi hilir (off farm) dari rangkaian kegiatan usaha tani mempunyai peran untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, dan yang menjadi unggulan adalah pengembangan kawasan agribisnis persusuan berbasis cluster, sekaligus sebagai implementasi dari perjanjian kerjasama (MoU) antara Gubernur DIY dengan Gubernur Jawa Tengah tentang pengembangan produksi dan distribusi susu. Adapun terkait produksi buah salak, pemasaran salak ke luar negeri telah dilaksanakan sejak Maret 2009, dan sampai akhir 2009 telah dilakukan ekspor salak ke negeri Cina sebanyak 267,9 ton dengan kuota rata‐rata 6 ton per minggu. 3.1.4 Potensi Unggulan Daerah Sektor Kehutanan dan Perkebunan 3.1.4.1 Kehutanan Potensi unggulan daerah sektor kehutanan yang menjadi andalan dan mempunyai keunggulan komparatif di bidang kehutanan di Provinsi DIY adalah minyak kayu putih, persemaian, sertifikasi, dan pemberdayaan masyarakat.

a.

Produksi Hasil Hutan Non‐Kayu Berupa Minyak Kayu Putih Produksi minyak kayu putih dihasilkan dari lahan tanaman jenis Melaleuca Leucadendrom seluas lebih kurang 4200 ha yang ditanam sejak 1958 – 1978 pada kawasan hutan produktif di Kabupaten Gunungkidul dan sebagian di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Unit pabrik pengolahan minyak kayu putih saat ini berjumlah 5 (lima) unit, yaitu Pabrik Sermo, Kediwung, Dlingo, Gelaran, dan Sendangmole. Adapun besarnya produksi minyak kayu putih pada 5 unit pabrik tahun 2008 – 2009 disajikan dalam tabel berikut:


I ‐ 27

BAB I Pendahuluan

Tabel 1.17 Produksi Minyak Kayu Putih Provinsi DIY

No 1. 2. 3. 4. 5.

Unit Pabrik Sermo Kediwung Dlingo Gelaran Sendangmole Jumlah

Bahan Baku Daun 2008 2009 (ton) (ton) 40 40 65 65 110 110 2.234,98 2.529 1,740 1.562 4.189,98 4.300

Produksi Minyak Kayu Putih 2008 2009 (liter) (liter) 260 251,5 424 415 770 737,1 22.267 22.325 17.160 17.35 40.881,1 41.082,2

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, 2009

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 dari penjualan minyak kayu putih 41.082,6 liter adalah sebesar Rp 4.050.406,200,00 (dari target Rp. 3.344.250,000,00), dan nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 13.017.000,00.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kayu putih, mulai dari peran pesanggem dalam penggarapan tumpangsari/pemeliharaan tanaman mendapat andil garapan sekitar 0,2 Ha/KK, pemungutan daun dengan sistem upah setara 12.900 HOK, dan pengangkutan daun ke unit‐unit pabrik terdekat.

b.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan ditempuh melalui berbagai macam skema, antara lain: tumpangsari, hutan kemasyarakatan (HKM), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kegiatan tumpangsari dilaksanakan pada hutan produksi tegakan kayu putih, yang dapat dilaksanakan sepanjang masa atau disebut tumpangsari “abadi”. Areal tumpangsari pada tahun 2009 mencapai luas lebih kurang 6200 Ha. Luas andil garapan petani setiap KK sekitar 0,2 Ha, yang berarti kegiatan tumpangsari ini dapat menyerap kesempatan kerja untuk sekitar 31.000 KK. Adapun hasil pangan yang diperoleh dari kegiatan tumpangsari dapat disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.18 Hasil Tanaman Pangan dari Kegiatan Tumpangsari di Kawasan Hutan Negara Provinsi DIY Tahun 2009

No 1. 2. 3. I ‐ 28

BDH Paliyan Panggang Playen

RPH 6 4 6

Jenis Tanaman Tumpangsari Jagung Ketela Pohon Kacang Tanah Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi (ha) (Ton) (ha) (Ton) (Ha) (Ton) 1,834.00 2,690.00 1,866.00 2,788.00 509.00 253.00 1,415.00 820.00 1,415.00 1,385.00 490.00 109.50 350.50 328.30 283.00 94.82 2,568.10 2,962.96


BAB I Pendahuluan

No

BDH

4. Yogyakarta 5. Kulon Progo 6. Karangmojo Jumlah Provinsi

RPH 2 2 5 25

Jenis Tanaman Tumpangsari Jagung Ketela Pohon Kacang Tanah Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi (ha) (Ton) (ha) (Ton) (Ha) (Ton) ‐ ‐ 24.00 78.00 260.00 546.25 ‐ ‐ ‐ ‐ 11.00 30.00 25.00 12.36 85.00 27.80 436.00 453.00 3,624.50 3,850.66 3,673.00 4,363.62 4,274.10 4,354.71


Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dilaksanakan pada kawasan hutan produksi AB dengan luas pencadangan 327,73, berada di Kecamatan Semanu (Pacarejo dan Candirejo), Kecamatan Wonosari (Desa Wunung), dan Kecamatan Rongkop (Desa Jepitu, Balong, dan Purwodadi). Pada tahun 2009 telah diterbitkan izin HTR blok Candirejo dan Pacarejo seluas 84 Ha kepada Koperasi Bima Semanu. Pembangunan skema HTR ini mampu menyerap kesempatan kerja 385 KK untuk menanam jenis tanaman kehutanan.

Untuk kegiatan HKM di Provinsi DIY, telah diterbitkan Izin Usaha Pengelolaan HKM (IUPHKM) seluas 1.284,25 kepada 42 kelompok masyarakat di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 35 kelompok dan Kabupaten Kulon Progo sejumlah 7 kelompok sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 448‐454 tahun 2007 untuk Kulon Progo dan Nomor 204‐238 tahun 2007 untuk Gunungkidul. Pada tahun 2009, pemegang izin menyelesaikan Rencana Usulan dan Rencana Operasional dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2009.

3.1.4.2 Perkebunan Potensi unggulan daerah komoditas perkebunan yang menjadi andalan dan mempunyai keunggulan komparatif di bidang perkebunan di Provinsi DIY adalah kelapa, kopi, jambu mete, kakao, tembakau, tebu, dan jarak pagar. Untuk jambu mete, jarak pagar dan kelapa mempunyai keunggulan komparatif di bidang perbenihan dalam rangka mewujudkan DIY sebagai seed center.

Pada tahun 2009, telah dilepas varietas kelapa bojong bulat dan pada tahun 2008 telah dilepas mete meteor. Adapun mengenai jarak pagar, telah dibangun kebun induk jarak pagar dan telah lulus uji kelayakan sebagai sumber benih pada tahun 2009. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 29

BAB I Pendahuluan

Tabel 1.19 Potensi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat Provinsi DIY Tahun 2009

No

Komoditas

Luas Areal (ha)

Produksi (ton)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kelapa kopi robusta kopi arabica jambu mete Kakao tembakau rakyat tembakau virginia Tebu

43,261.76 1,469.32 295.45 20,762.99 4,459.13 1,564.50 147.04 3,679.73

53,156.12 881.59 19.75 704.69 1,117.47 1,245.40 306.50 17,539.56

9

jarak pagar

2,493.32

‐‐

Jumlah Petani 185,455 5,796 1,130 80,458 22,385 9,157 1,522 15,196 15,367.50


3.1.4.3 Persemaian Kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan di persemaian Bunder tahun 2009 terlaksana dengan hasil sebanyak 725.000 batang. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan tahapan pembangunan kehutanan, yaitu menyediakan bibit yang akan dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang diperbantukan pada instansi, kelompok tani/masyarakat untuk perluasan tanaman, baik di kawasan hutan rakyat, masyarakat, maupun kawasan hutan negara.

Tabel 1.20 Bibit Tanaman Kehutanan di Persemaian Bunder Tahun 2009

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I ‐ 30

Jenis Jati Mahoni Sengon Stek pucuk jati Jabon Matoa Glodogan Ketapang Nyamplung Trembesi

Jumlah (Batang) 75.000 60.000 25.000 47.500 75.000 100.000 2.500 12.000 8.000 5.000 2.000 2.500 1.500 5.000


Peruntukan Bantuan Masyarakat Kawasan Hutan PAD Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Kawasan Hutan Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat

BAB I Pendahuluan

No

Jenis Tanjung Stek pule Munggur Salam Sonokeling Sirsat Nangka Rambutan Kayu putih

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jumlah

Jumlah (Batang) 1.500 2.500 5.000 2.500 2.500 25.000 25.000 10.000 230.000 725.000

Peruntukan Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Kawasan Hutan


Sampai saat ini, jenis tanaman jati dan pule masih memberikan nilai ekonomi yang tinggi dan sangat disukai oleh masyarakat. Namun demikian, jati yang dihasilkan belum seluruhnya mencapai kualitas terbaik. Sampai saat ini bibit jati yang dihasilkan sebagian besar berasal dari biji jati atau secara generatif. Dengan cara ini sangat dimungkinkan terjadinya perubahan sifat pada bibit jati yang dihasilkan. Begitu pula untuk jenis pule, jumlah yang ada sekarang jauh di bawah kebutuhan masyarakat, sehingga perlu pengembangan tanaman pule di kawasan hutan maupun di lahan rakyat. Untuk memperoleh bibit jati dan pule yang berkualitas baik dan sesuai dengan sifat induknya, dilakukan cara vegetatif. Salah satunya adalah pembuatan bibit melalui stek pucuk. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul, telah berkembang industri rumah tangga pembuatan topeng dengan bahan baku kayu. Para pengrajin topeng ini sangat menyukai kayu jenis pule, karena sifat kayu pule yang lunak, berserat halus, berwarna cerah, dan konsumsi cat untuk kayu ini terhitung rendah. Namun saat ini para pengrajin merasakan sangat kesulitan memperoleh bahan baku kayu pule. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan (BP3KP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY mulai tahun 2001 telah membuat kebun pangkas jati dan pule. Jumlah tanaman jati sebagai pohon induk kebun pangkas telah mencapai 3.250 batang, dan jenis pule sebanyak 300 batang. Produksi stek pucuk kebun pangkas ini diharapkan akan menghasilkan bibit yang berkualitas. Agar kebun pangkas ini berada dalam kondisi baik dan menghasilkan stek pucuk yang optimal, perlu dilakukan pemeliharaan kebun pangkas tersebut.

3.1.4.4 Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada BSPMB‐PTKP Dishutbun Provinsi DIY telah dilakukan upaya pembinaan perubahan perilaku sikap pelayanan (service attitude) sesuai dengan motto Balai yaitu K7 (Kedisiplinan, Kejujuran, Kebersamaan, Keterbukaan, dan Keikhlasan merupakan Kunci Keberhasilan). Upaya ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 31

BAB I Pendahuluan

ternyata telah membawa keberhasilan, sehingga Balai mendapatkan Penghargaan Adibakti Tani 2009 dari Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan No. 3886/ KPTS/ K9.450/ 11/ 2009 dengan katagori sebagai berikut: • Berprestasi Utama, kepada BSPMB‐PTKP Dishutbun Provinsi DIY • Berprestasi Madya, kepada Satuan Pelayanan Publik Laboratorium Hayati, BSPMB‐ PTKP Dishutbun Provinsi DIY

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan BSPMB‐PTKP Dishutbun Provinsi DIY di antaranya: 1. Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Dengan ditetapkannya Permenhut No. P.1/Menhut–II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan melengkapi PP No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman dan Permentan No. 39 Tahun 2006 tentang Sertifikasi dan Produksi Benih Bina, beban tugas BSPMB‐PTKP Dishutbun Provinsi DIY semakin meningkat, sehingga Balai memerlukan dukungan SDM dan fasilitasi sarana prasarana yang memadai, dan ke depan diharapkan semua tanaman kehutanan dan perkebunan yang beredar di masyarakat telah bersertifikat. 2. Pemurnian Tembakau di Kabupaten Bantul dan Sleman Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pekebun, telah dilakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul untuk pemurnian tembakau kedu sili di Desa Siluk dan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan tembakau kedu sili (tembakau siluk). Tembakau kedu sili dikenal sejak zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, dengan ciri tembakau khas dengan aroma tidak menyengat, warna gambir, dan cocok untuk campuran cerutu. Selain dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, telah dirintis kerja sama pula kerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman untuk permurnian tembakau bligon 7 di Kecamatan Tempel, Ngaglik, dan Kalasan. 3. Gerakan Pengendalian Kwangwung (Oryctes sp) di Kota Yogyakarta. Kebijakan Otonomi Daerah membuat masing‐masing kabupaten/kota mempunyai prioritas dalam pengendalian tanaman pada umumnya, termasuk tanaman perkebunan. Karena luas lahan dan jenis komoditas perkebunan yang sangat terbatas, pengendalian hama tanaman kelapa (kwangwung) di Kota Yogyakarta kurang mendapatkan perhatian, hingga mengakibatkan timbulnya serangan kwangwung. Diperkirakan kwangwung menyerang lebih dari 85 persen populasi tanaman kelapa, atau sejumlah 3.833 batang yang tersebar di Kecamatan Umbulharjo, Kotagede, dan Mantrijeron. Apabila pengendalian serangan hama kwangwung di Kota Yogyakarta tidak dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, diperkirakan 5 tahun ke depan tanaman kelapa di Kota Yogyakarta terancam punah. Lebih parah lagi, Kota Yogyakarta juga bisa menjadi sumber hama I ‐ 32


BAB I Pendahuluan

kwangwung yang dapat menyebar ke daerah perbatasan dengan kabupaten lain. Upaya pengendalian kwangwung telah dilakukan oleh BSPMB‐PTKP Dishutbun Provinsi DIY bersama instansi terkait di Kota Yogyakarta melalui 11 kali sosialisasi di kelompok tani, kelurahan, dan kecamatan, serta telah ditindaklanjuti dengan pengendalian melalui sanitasi lingkungan, penyebaran agensia hayati (jamur Metarhizium sp) produksi Satuan Pelayanan Laboratorium Hayati BSPMB‐PTKP Dishutbun Provinsi DIY, serta pemasangan pestisida granuler pada kurang lebih 3.000 tanaman kelapa yang terserang kwangwung. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan gerakan pengailan hama kwangwung di Kota Yogyakarta secara berkelanjutan dan terpadu, yang melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi dan kota serta masyarakat luas. 4. Pelestarian Plasma Nutfah Bambu Untuk memenuhi permintaan kebutuhan bambu yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, telah dilakukan pelestarian plasma nutfah bambu melalui eksplorasi indentifikasi potensi bambu, khususnya di Kabupaten Sleman, yang hasilnya dapat direkomendasikan dalam penunjukan Blok Penghasil Tinggi Bambu serta pembinaan masyarakat dalam pengelolaan pertanaman bambu.

Tabel 1.21 Pemohon Sertifikasi, Komoditas, dan Kontribusinya terhadap PAD Tahun 2009

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemohon Sanjaya KT Tirto Manunggal PG Madikismo KT KP PG Madukismo PG Madukismo KT Kakao KT Mete KTGiri Makmur PG Madukismo PG Madukismo PG Madukismo PG Madukismo Ud Trisna Jaya UD Wahyu Tani PG Madukismo PG Madukismo PG Madukismo PG Madukismo CV Marrani Jaya

Alamat Maredan Kulon Progo Bantul Kulon Progo Bantul Bantul Kulon Progo Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Sleman Sleman Bantul Bantul Bantul Bantul Sleman

Komoditas Secang Kakao Tebu Kakao Tebu Tebu Kakao Jambu Mete Mete Tebu Tebu Tebu Tebu Gayam Secang Tebu Tebu Tebu Tebu Jarak

Jml Bibit Jml Lulus PAD (Rp) (Btg/Ha) (Btg/Ha) 13.017 13.017 1.500 3.500 55.200

430 3.885 8,77 20.517 39,37 8,28 4.220 1.097 870 8,5 7,88 15,50 14,46 3.398 450 15.58 14,5 11,45 18,01 49.128


24.000 19.275 87.700 102.585 393.700 82.800 21.100 5.485 24.000 85.000 78.800 155.000 144.600 16.990 24.000 155.800 145.000 114.500 180.010 245.640 I ‐ 33

BAB I Pendahuluan

No

Pemohon

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sarto KT Kelapa KT Kelapa Bantul KT Tembakau KT Makmur CV Marrani Jaya BP3KP KT Kulon Progo Dishutbun

Alamat Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo DIY Jumlah

Komoditas Tembakau Kelapa Kelapa Tembakau Kelapa Jarak Bibit Hutan Kelapa Jati

Jml Bibit Jml Lulus (Btg/Ha) (Btg/Ha) 2 x 6 x 56.977 12x

10 6.165 7.788 20 5.743 51.279 725.000 8.750

PAD (Rp) 48.000 30.825 38.940 144.000 28.715 256.395 3.625.000 43.750 288.000 6.609.700


3.1.5 Jogja Seed Centre (JSC) Daerah istimewa Yogyakarta, dengan kepemilikan lahan yang sempit (rata‐rata 0,1 ha lahan sawah dan 0,2 ha lahan tegalan per keluarga) jelas tidak akan mencukupi kebutuhan pangan bagi pendududknya. Upaya meningkatkan pendapatan petani dilakukan dengan intensifikasi pertanian dan diversifikasi, termasuk di dalamnya adalah pengusahaan benih maupun bibit unggul yang bermutu. Upaya ini berpeluang tinggi karena pada kenyataannya DIY masih kekurangan benih maupun bibit unggul yang bermutu, baik padi, palawija maupun tanaman yang lainnya, serta bibit ternak dan ikan.

DIY memiliki beberapa lembaga yang terkait dengan perbenihan. Lembaga Perbenihan tersebut meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikiltura (BP2TPH), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP), Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan (BP3KP), Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (BSPMBPTKP), Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Dianostik Kehewanan (BPBPTDK), dan Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTKP).

Pengembangan perbenihan ke depan untuk sub‐sektor peternakan akan menyiapkan semen beku sapi potong dan kambing yang akan disediakan oleh Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak, dan Diagnostik Kehewanan (BPBPTDK), sedangkan untuk komoditas hortikultura yaitu tanaman hias krisan akan dilakukan penyediaan bibit oleh Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPTPH).

Produksi benih/bibit yang dihasilkan meliputi benih/bibit pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, secara rinci adalah sebagai berikut:

I ‐ 34


BAB I Pendahuluan

3.1.5.1. Pertanian

Tabel 1.22 Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2008 dan 2009

Komoditas A. Tanaman Pangan 1. Padi 2. Kedelai 3. Jagung B. Hortikultura 1. Sayuran 2. Tanaman Buah (batang)

Luas Penangkaran (Ha) 2008

Produksi Benih (kg)

2009

2008

925,52 697,61 637,80 85,58 47.815

866,28 313,57 26,40 29,24 50.011

2009

1.451,153 176.375 382,560 751,80 39.900

1.084,075 119,205 102,145 50.517,74 47.165

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2008, 2009

3.1.5.2. Perikanan

Tabel 1.23 Produksi Telur dan Benih Ikan dari Unit kerja BAT (Budidaya Air Tawar) 2009

No

Unit Kerja

1 2 3 4

Cangkringan Wonocatur Bejiharjo Sendang Sari Jumlah

Produksi Telur (butir)

Benih Ikan 1‐8 cm (ekor)

124.720 124.720

2.357.800 820.000 288.000 383.840 3.849.640

Komoditas Nila, Lele Lele Nila Gurami

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2009

Produksi benih udang galah di BAP Samas tahun 2009 meliputi larva 1,35 juta ekor, benur 3.391.000 ekor, dan tokolan sebanyak 70.000 ekor. Produksi benih bandeng di BAL Sundak pada tahun 2008 sebesar 1.204.500 ekor (ukuran 1‐3 cm), sedangkan pada tahun 2009 produksi benih bandeng sejumlah 775.000 ekor (ukuran 1‐3 cm) dan 90.000 ekor (ukuran 5‐8 cm). 3.1.5.3. Kehutanan dan Perkebunan Kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan di persemaian Bunder tahun 2009 menghasilkan sebanyak 725.000 batang. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan tahapan pembangunan kehutanan, yaitu menyediakan bibit yang akan dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan akan diperbantukan kepada instansi serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 35

BAB I Pendahuluan

kelompok tani/masyarakat, untuk perluasan tanaman baik di kawasan hutan rakyat, masyarakat, maupun kawasan hutan negara.

Tabel 1.24 Persemaian di Provinsi DIY

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jenis Jati Mahoni Sengon Stek pucuk jati Jabon Matoa Glodogan Ketapang Nyamplung Trembesi Tanjung Stek pule Munggur Salam Sonokeling Sirsat Nangka Rambutan Kayu putih Jumlah

Jumlah (btg) 75.000 60.000 25.000 47.500 75.000 100.000 2.500 12.000 8.000 5.000 2.000 2.500 1.500 5.000 1.500 2.500 5.000 2.500 2.500 25.000 25.000 10.000 230.000 725.000

Peruntukan Bantuan Masyarakat Kawasan Hutan PAD Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Kawasan Hutan Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Bantuan Masyarakat Kawasan Hutan

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY

3.1.5.4. Plasma Nutfah Plasma nutfah merupakan substansi pada makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru atau kultivar baru. Plasma nutfah DIY wajib diamankan, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara sebaik‐baiknya, karena sangat beraneka ragam jenisnya dan berpotensi baik untuk dikembangkan. Beberapa plasma nutfah yang sudah dilepas dan berpotensi baik untuk dikembangkan disebutkan secara rinci pada tabel berikut: I ‐ 36


BAB I Pendahuluan

Tabel 1.25 Daftar Plasma Nutfah yang Sudah Dilepas dan Berpotensi Baik

No.

Komoditas

Varietas

Lokasi Penyebaran

Keterangan

Kabupaten Gunungkidul a. Mandel Handayani (Oryza sativa L.) b. Segreng Handayani (Oryza sativa L.)

1.

Padi Gogo

2.

Mangga

a. Malam (Mangifera indica L.)

3.

Srikoyo

Si Nyonya (Annona squamosa)

Tepus, Semanu, Paliyan, dan Ponjong Tepus, Semanu, Ponjong, Rongkop, Girisubo, Paliyan, dan Tanjungsari Watu Gajah (Gedangsari) dan Ngawen Gedangsari, Tepus, dan Ngawen

Dilepas tahun 2008, Penangkaran BS ke BD Dilepas tahun 2008, Penangkaran BS ke BD

Dilepas tahun 2007, Pohon Induk, PVT. Dilepas tahun 2007, Pohon Induk, PVT, dan Penangkaran BS ke BD.

Kabupaten Kulon Progo

4.

Durian

5.

Kelapa

a. Menoreh Kuning (Durio zibethinus) b. Menoreh Jambon (Durio zibethinus) a. Dalam Bojong Bulat (DBB) (Cocos nucifera L.)

Potronalan, Banjaroyo (Kalibawang) Slanden, Banjaroyo (Kalibawang) Bojong (Panjatan)

Dilepas tahun 2007

Dilepas tahun 2008

Kelengkeng Selarong (Nephelium lengkeng L.) a. Tiron (Allium cepa L.)

Selarong, Gowasari

Dilepas tahun 1998

Kretek, Sanden, Samas, dan Parangtritis

Dilepas tahun 2002

Dilepas tahun 2007

Kabupaten Bantul 6.

Kelengkeng

7.

Bawang Merah

Kabupaten Sleman

8.

Salak

9.

Jambu Air

a. Salak Pondoh (Sallacca edulis L.) b. Salak Gading Ayu (Sallacca edulis L.) c. Salak Madu (Sallacca edulis L.) d. Salak Manggala (Sallacca edulis L.) Jambu Air Dalhari (Syzygium aqueum L.)

Turi, Pakem, dan Tempel Dilepas tahun 1988 Turi, Pakem, dan Tempel Dilepas tahun 2000 Balerante, Turi, Pakem, Dilepas tahun 2004 dan Tempel Turi, Pakem, dan Tempel Dilepas tahun 2004 Krasakan, Jogotirto, Berbah

Dilepas tahun 1985


I ‐ 37

BAB I Pendahuluan

No.

Komoditas

10.

Tomat

Varietas

Lokasi Penyebaran

Tomat Kaliurang (Solanum lycopersicum L.)

Ngipiksari, Pakem

Keterangan Sudah dilepas tahun 1999

Provinsi DIY 11.

Meteor YK Jambu Mete (Anacardium occidentale L.)

12.

Kedelai Hitam

Mallika (Glycine max L.)

Gunung Kidul

Dilepas tahun 2007

Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman (DIY), Ngawi, Nganjuk, Trenggalek, Madiun (Jatim), dan Cipanas (Cianjur Jabar)

Dilepas tahun 2007

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

3.1.6 Potensi Unggulan Daerah Sektor Industri Pembangunan sektor industri di Provinsi DIY mengalami perkembangan yang fluktuatif, disebabkan situasi perekonomian yang belum mendukung untuk menjadikan iklim usaha yang kondusif. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi, dan sumbangan terhadap PDRB.

Perkembangan sektor industri (IKMB) DIY pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,08 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu dari 76.267 unit usaha menjadi 77.851 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta industri kerajinan, dengan jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian diikuti industri kerajinan. Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1.26 Perkembangan Unit Usaha Industri IKMB Provinsi DIY (Tahun 2007 – 2009)

Tahun

Unit Usaha

2007 2008

75.140 76.267

Perkembangan (%) 1,14 1,50

2009

77.851

2,05

Sumber: Disperindagkop Prov DIY

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan penyerapan I ‐ 38


BAB I Pendahuluan

tenaga kerja sebesar 6,49 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu dari 273.621 orang menjadi sebesar 291.391 orang. Adapun penyerapan tenaga terbanyak berasal dari industri pangan dan industri kerajinan.

Dari sisi investasi, perkembangan nilai investasi sektor industri pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 13,24 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu dari sebesar Rp 769.274.520.000,00 menjadi sebesar Rp 871.110.097.000,00, dengan investasi terbesar ada pada industri kimia dan bahan bangunan.

Nilai produksi pada tahun 2008 sebesar Rp 2.800.904.707.000,00 menjadi menjadi sebesar Rp 2.325.582.931.000,00 pada tahun 2009. Dengan demikian, nilai produksi mengalami penurunan sebesar ‐16,97 persen, dengan nilai produksi terbesar adalah industri kerajinan.

Pengembangan industri kreatif sebagai salah satu jenis ekonomi kreatif dalam rangka antisipasi krisis keuangan global sangat diperlukan, karena cukup memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, berbasis pada sumber daya manusia yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreasi yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah. Sub‐sektor industri kreatif antara lain: periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, film‐video‐fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan‐percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, radio dan televisi, serta riset dan pengembangan.

Sektor industri memberikan sumbangan terbesar keempat setelah sektor jasa; sektor pertanian; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran; terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 13,30 persen pada tahun 2008 (DIY Dalam Angka 2009 BPS DIY).

Perkembangan ekspor Provinsi DIY selama enam tahun terakhir ini berfluktuasi, baik pada nilai, volume, jenis komoditas, negara tujuan, dan serta pelaku ekspornya. Tercatat dalam tahun 2008, realisasi ekspor mengalami kenaikan nilai sebesar 3,73 persen dan kenaikan volume sebesar 10,88 persen, dengan perolehan nilai sebesar 130,25 juta US$, dan volumenya sebesar 40,58 juta kg.

Memasuki tahun 2009, pada bulan Desember, realisasi ekspor menunjukkan penurunan nilai sebesar 16,55 persen, dan penurunan volumenya sebesar 24,35 persen, dengan perolehan nilai sebesar 108,70 juta US$ dan volumenya 30,70 juta kg lebih kecil dibandingkan pada Oktober 2008. Oleh karena itu, sudah semestinya semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Ekspor, dan stakeholder lainnya, bekerja sama untuk meningkatkan kembali kinerja ekspor Provinsi DIY, yang pada awal tahun 2009 sudah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 39

BAB I Pendahuluan

Thn 2008 2009*

Tabel 1.27 Perkembangan Ekspor Provinsi DIY Tahun 2008 – 2009 Volume: juta kg, Nilai: juta US$

Vol 40,58 30,70

% 10,88 ‐24,35

Nilai 130,25 108,70

% 3,73 ‐16,55

Kom 103 106

% 1,98 2,91

Neg 97 99

% ‐2,03 ‐2,06

Eksp 256 270

% 8,93 5,47

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi DIY * Tahun 2009 (s.d Desember), dibandingkan dengan 2008 (s.d Desember)

Negara tujuan ekspor utama untuk Provinsi DIY adalah Amerika Serikat, selanjutnya diikuti negara–negara Uni Eropa (Belanda, Italia, Perancis, Inggris, Jerman, Belgia, Spanyol, Denmark), Jepang, Australia, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, serta Uni Emirat Arab sebagai entry point dari negara Timur Tengah.

Perkembangan impor DIY yang tercatat di Dinas Perindagkop Provinsi DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2008 realisasi impor mengalami peningkatan nilai sebesar 18,98 persen, volumenya mengalami peningkatan sebesar 5,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya (atau sebesar 50,71 juta US$), dan volumenya 8,86 juta kg. Barang modal berupa mesin dan bahan baku, seperti kapas, obat penyamak kulit, bahan baku susu, tekstil, dan asesoris garmen masih mendominasi realisasi impor di tahun 2008.

Dalam tahun 2009 (sampai bulan Desember), realisasi impor mencapai nilai 26,36 juta US$ dan volumenya 5,39 juta kg. Bila dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, posisi ini mengalami penurunan nilai 48,02 persen, dan penurunan volume sebesar 39,16 persen. Tabel 1.28 Perkembangan Impor Provinsi DIY (Tahun 2008 – 2009) Volume: juta kg, Nilai: juta US$ Thn 2008 2009*

Vol 8,86 5,39

% 5,60 ‐39,16

Nilai 50,71 26,36

% 18,98 ‐48,02

Kom 25 19

% 66,66 ‐24,00

Neg 24 27

% 14,28 12,50

Imp 17 11

% 41,66 ‐35,29

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi DIY * Tahun 2009 (s.d Desember), dibandingkan dengan 2008 (s.d Desember)

Sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 19,32 persen pada tahun 2008 (DIY Dalam Angka 2009 BPS DIY). I ‐ 40


BAB I Pendahuluan

3.2.

Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tabungan domestik, tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya; sedangkan faktor eksternal dapat berupa investasi dari luar daerah dan impor, serta ekspor ke luar daerah.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai Rp 20,05 triliun, sedangkan pada tahun 2008 sebesar Rp 19,21 triliun. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 0,84 triliun. Pertumbuhan PDRB DIY tahun 2009 sebesar 4,39 persen atau mengalami penurunan 0,63 persen dibanding tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan laju pertumbuhan hampir di seluruh sektor, kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Ketiga sektor tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2009.

Pelambanan pertumbuhan sektor pertanian yang memiliki multiplier tinggi karena kontribusinya dalam pembentukan agregat ekonomi juga tinggi, terkait dengan problem teknis pertanian yang tidak lepas dari faktor alam. Ditengarai akibat perubahan musim, terjadilah pelambanan, dan ini mempengaruhi perhitungan produktivitas sektor pertanian.

Sektor yang mengalami pelambanan pertumbuhan adalah konstruksi. Padahal kedua sektor ini (pertanian dan konstruksi) termasuk sektor “primadona” bagi ekonomi DIY. Pada tahun 2008, sektor ini secara riil mampu tumbuh 6,09 persen, sedangkan pada tahun 2009 ternyata hanya tercatat tumbuh 4,64 persen. Artinya, program konstruksi yang mayoritas berbasis dana APBD/APBN mengalami penciutan. Memang, pada periode ini tidak ada proyek konstruksi berskala besar di DIY, berbeda sekali dengan saat proses recovery pasca‐gempa.

Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, nilai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY pada tahun 2009 naik sebesar Rp 3,33 triliun, dari Rp 38,1 triliun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 41,43 triliun pada tahun 2009. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2009 mencapai Rp 11,83 juta, lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 yang sebesar Rp 10.98 juta. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 41

BAB I Pendahuluan

Tabel 1.29 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha (Tahun 2008 dan 2009) Lapangan Usaha 1. Pertanian Pertambangan dan 2. Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan 6. Restoran Pengangkutan dan 7. Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa‐jasa

ADH Berlaku (Miliar Rupiah) 2008 2009 5.987,74 6.355,44

Laju ADH Konstan 2000 Pertumbuhan (Miliar Rupiah) (Persen) 2008 2009 2008 2009 3.519,77 3.629,78 5,59 3,13

292,49 314,48 5.069,41 5.506,05 488,33 560,32 4.075,61 4.431,41

144,77 2.566,42 174,93 1.838,43

149,25 2.599,26 185,60 1.923,72

4,64 1,52 5,53 6,09

3,09 1,28 6,10 4,64

7.362,64

8.236,02

3.965,38

4.193,54

5,73

5,75

3.730,53 3.712,03

3.801,51 4.111,34

1.999,33 1.790,56

2.118,67 1.903,41

6,61 5,63

5,97 6,30

7.383,35 8,110,74 3.209,34 3.348,26 38.102,13 41.427,31 19.208,93 20.051,49

4,46 5,02

4,33 4,39

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan komposisi nilai PDRB (pendekatan produksi) atas dasar harga berlaku tahun 2009 dapat diketahui bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi DIY adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1,19 persen diikuti sektor jasa sebesar 0,72 persen, sektor pengangkutan sebesar 0,62 persen, sektor keuangan 0,59 persen, dan sektor pertanian sebesar 0,57 persen.

PDRB (pendekatan penggunaan) atas dasar harga berlaku tahun 2009 senilai Rp 41,43 triliun sebagian besar digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp 19,59 triliun. Adapun komponen pembentukan modal tetap bruto menggunakan Rp 13,99 triliun, dan komponen konsumsi pemerintah menggunakan Rp 10,84 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY sebesar 4,39 persen didukung oleh semua komponen penggunaan, yakni konsumsi rumah tangga tumbuh 4,23 persen, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,08 persen, dan pembentukan modal tetap bruto meningkat menjadi 3,21 persen.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan sektor lapangan usaha tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008, maka terjadi penurunan sebesar 0,63 persen. Penurunan terbesar pada sektor pertanian dari 5,59 persen pada tahun 2008 menjadi 3,13 persen pada tahun 2009, atau turun sebesar 2,46 persen. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan datangnya musim hujan, sehingga penanaman dilaksanakan pada bulan November 2009 dan panen pada awal tahun 2010. I ‐ 42


BAB I Pendahuluan

Berdasarkan komposisi nilai PDRB (pendekatan penggunaan) atas dasar harga berlaku, dapat diketahui bahwa sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,39 persen terutama berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 1,85 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah sebesar 1,60 persen, dan pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 0,87 persen.

Tabel 1.30 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Penggunaan (Tahun 2008 dan 2009)

Lapangan Usaha

ADH Berlaku (Miliar Rupiah) 2008

Konsumsi Rumah Tangga 2. Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal 3. Tetap Domestik Bruto (PMDTB) 4. Lainnya 1.

2009

ADH Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Sumber Laju Pertumbuhan Pertumbuhan (Persen) (Persen)

2008

2009

2009

2009

8.396,64 3.811,94 5.210,71

18.100,62 9.727,10 12.983,26

19.591,88 10.884,13 13.987,36

8.751,63 4.119,82 5.378,10

4,23 8,08 3,21

1,85 1,60 0,87

‐2.708,86 38.102,13

‐2.996,05 1.789,65 1.801,96 41.427,31 19.208,94 20.051,50

0,69 4,39

0,06 4,39

Sumber: BPS DIY

Meskipun demikian, inflasi pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2008. Besaran inflasi tahun 2009 hanya 2,93 persen, turun drastis dibanding tahun 2008 yang sebesar 9,88 persen. Laju inflasi secara nasional mampu ditekan melalui kebijakan moneter, dengan jalan mengurangi jumlah uang beredar, sehingga laju inflasi daerah secara langsung terkena dampaknya. Efeknya, infasi di daerah menjadi rendah pula. Kondisi stabilitas daerah yang aman menyebabkan ritme inflasi akan mengikuti ritme inflasi nasional. Sehingga tatkala inflasi nasional turun, inflasi daerah juga menurun tajam. Di samping itu, inflasi diperkirakan melambat dibandingkan tahun 2008 karena penurunan harga minyak mentah dan harga komoditas pangan dunia.

C. SISTEMATIKA Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2008 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan: Memuat penjelasan umum mengenai dasar hukum, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

I ‐ 43

BAB I Pendahuluan

Bab II Kebijakan Pembangunan Daerah: Memuat visi dan misi daerah, strategi dan kebijakan daerah, serta prioritas pembangunan daerah. Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Memuat pengelolaan pendapatan daerah, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan daerah dan permasalahan serta solusinya, dan pengelolaan belanja daerah, yaitu kebijakan umum keuangan daerah, serta target dan realisasi belanja daerah. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah: Berisi pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja fisik pada kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi. Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan: Berisi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan. Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan: Berisi pelaksanaan kerja sama antar‐daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan lain‐lain. Bab VII Penutup.

I ‐ 44


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 1. Dasar Filosofi Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita‐cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.

Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa, dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budayatersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam ska‐ la lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

2. Visi Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi pada saat ini, analisis kekuatan‐ kelemahan‐peluang‐tantangan dalam lima tahun ke depan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek‐aspek potensial yang berkembang selama ini, serta mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan global yang pesat, perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai‐nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka visi pembangunan DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai be‐ rikut: “Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika.”

Pemerintah Daerah yang Katalistik adalah Pemerintah Daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal‐hal yang dianggap penting Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 1

BAB II Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DIY

bagi lingkungannya, sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendo‐ rong daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, memberdayakan masyarakat dan elemen masyarakat non‐pemerintah lainnya, untuk bersama‐sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi, dan pelayanan, agar masyara‐ kat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.

Masyarakat Mandiri adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mam‐ pu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu me‐ respons dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom, dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat su‐ dah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan‐permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Keunggulan Daerah adalah segenap potensi dan sumber daya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertum‐ buhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan, dan budaya.

Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi, sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan dalam bidang yang dijalaninya, serta mempunyai sikap, sopan santun, atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumber daya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumber daya manusia me‐ nyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan berketerampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.

3. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesio‐ nal, humanis, dan beretika, dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung; 2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera; II ‐ 2



3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance; 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

4. Tujuan Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik.

5. Sasaran Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: 1. Misi: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika, dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung, dengan sasaran: a. Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidik‐ an; b. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif; c. Berkembangnya pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wa‐ wasan, keterbukaan, dan toleransi; d. Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat; e. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda, prestasi, dan sarana olahraga; f. Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya; g. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat; h. Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh ma‐ syarakat.

2. Misi: Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi dae‐ rah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera, dengan sasaran: a. Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi; b. Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat; c. Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 3


d. Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

3. Misi: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berba‐ sis Good Governance, dengan sasaran: a. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel; b. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah; c. Terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kepastian hokum; d. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

4. Misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pe‐ layanan publik, dengan sasaran: a. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kua litas; b. Terwujudnya pemerataan prasarana dan sarana public; c. Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana; d. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

B. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM Berdasarkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Adapun strategi, arah kebijakan, program, serta indikator berdasarkan masing‐ masing misi adalah sebagai berikut:

1. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Pertama: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika, dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung

1.1 Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama adalah sebagai berikut: a. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional; b. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non‐formal, serta pendidikan infor‐ mal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar; c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan, dan lembaga pendidikan, yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi; II ‐ 4



d. Peningkatan ketersediaan informasi, sarana, dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat; e. Peningkatan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga; f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya; g. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan social; h. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan; i. Pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan, dan dampak bencana; j. Peningkatan akses dan mutu kesehatan masyarakat; k. Peningkatan infrastruktur dan manajemen kesehatan; l. Pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan; m. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat; n. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan, dan anak. 1.2 Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata; b. Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata, terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dengan daerah lain; c. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis, dan anti‐narkoba, dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul; d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepustakaan, dan sarana prasarana perpustakaan secara merata; e. Mengembangkan kerja sama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga‐ lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah pusat, untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (techno‐industrial park); f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi; g. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat; h. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan; i. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai‐nilai budaya luhur; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 5


j.

Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga, serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; k. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerja sama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan; l. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai‐nilai budaya, guna menghadapi globalisasi. m. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya; n. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini serta mudah diakses oleh masyarakat; o. Meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya; p. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai‐nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat; q. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya; r. Menjalin fasilitasi dan koordinasi dengan jaringan sukarelawan, baik nasional maupun internasional; s. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan, dan peran aktif para pengabdi kesejahteraan social; t. Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan; u. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan; v. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; w. Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen, dan administrasi kesehatan; x. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non‐pemerintah, termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan; y. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika; z. Meningkatkan sumber daya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kuali‐ tas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembang‐ an asuransi; aa. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan;

II ‐ 6



bb. Membuka seluas‐luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu dan calon ibu, terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; cc. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana; dd. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan. 1.3 Pogram Program dari masing‐masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Pertama adalah sebagai berikut: a. Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Tinggi 5) Program Pendidikan Luar Biasa 6) Program Pendidikan Nonformal 7) Program Pendidikan Informal 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 11) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka b. Pemuda dan Olahraga 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga c. Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

d. Kebudayaan 1) Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya 2) Program Pengembangan Nilai Budaya 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

e. Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 7


3) Program Pembinaan Eks‐Penyandang Penyakit Sosial (eks‐narapidana, PSK, pencandu narkoba, dan korban penyakit sosial lainnya) 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5) Program Pembinaan Anak Terlantar 6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

f. Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Sosial dan Budaya

g. Kesehatan 1) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan 2) Program Pelayanan Kesehatan 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5) Program Kesehatan Keluarga 6) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 10) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan 11) Program Sistem Informasi Kesehatan 12) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Program Keluarga Berencana 2) Program Pelayanan Kontrasepsi 3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/ AIDS 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

i.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

j.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

k. Pemberdayaan Perempuan 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

II ‐ 8



l.

Kelautan dan Perikanan 1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

m. Pertanian Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

n. Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan

2. Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Indikator Misi Kedua: Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera

2.1 Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua adalah sebagai berikut: a. Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kepariwisataan; b. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. Peningkatan iklim usaha bagi sektor‐sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian; d. Pembangunan perdesaan; e. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan; f. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi; g. Revitalisasi pertanian; h. Pengembangan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu, dan keamanan pangan; i. Pengembangan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir.

2.2 Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua adalah sebagai berikut: a. Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan yang sehat; b. Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata; c. Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas; d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; e. Meningkatkan fasilitas pengembangan permodalan dan inovasi industri pendukung pariwisata, serta mengutamakan produk lokal;


II ‐ 9


f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.

z. II ‐ 10

Meningkatkan upaya promosi terpadu trade, tourism, invesment (TTI) dan kebudayaan; Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan; Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan mutakhir; Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata; Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat; Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata; Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra‐sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata; Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung; Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif; Meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan semua pihak; Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas; Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi; Memperbaiki pola kerja sama dan kemitraan pemerintah dan antar‐pemerintah daerah; Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi transmigran di daerah penempatan; Mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjut‐ an guna meningkatkan pendapatan petani; Menguatkan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan, dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian; Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumber daya air; Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan;



aa. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis

produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat; bb. Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan; cc. Meningkatkan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan; dd. Meningkatkan peran sumber daya kelautan dan pesisir; ee. Meningkatkan tata niaga produk perikanan; ff. Mempromosikan program ‘Gemar Makan Ikan’ di masyarakat; gg. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap; hh. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan. 2.3 Program Program dari masing‐masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Kedua adalah sebagai berikut: a. Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Program Pengembangan Kemitraan

b. Koperasi dan UKM 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

c. Perindustrian 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2) Program Pengembangan Sentra‐sentra Industri Potensial 3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 4) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif 6) Program Penataan Struktur Industri

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


II ‐ 11


e. Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

f. Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

g. Perdagangan 1) Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

h. Tenaga Kerja 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

i.

Transmigrasi 1) Program Transmigrasi Regional 2) Program Transmigrasi Lokal 3) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

j.

Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

k. Pertanian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

l.

Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

m. Kehutanan dan Perkebunan 1) Program Pengembangan Agribisnis 2) Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan 3) Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan II ‐ 12



4) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 7) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 8) Program Perencanan dan Pengembangan Hutan

n. Kelautan dan Perikanan 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 6) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar 7) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumber daya Alam

o. Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

p. Pemerintahan Umum 1) Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro 3) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

3. Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Indikator Misi Ketiga: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good go‐ vernance

3.1 Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga adalah sebagai berikut: a. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah; b. Transformasi birokrasi; c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; d. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan .

3.2 Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga adalah sebagai berikut: a. Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar‐lembaga pemerintah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 13


b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi; c. Memantapkan dan mengembangkan penerapan E‐Gov (DGS); d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government services pada semua sektor pemerintah daerah; e. Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat; f. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; g. Mengimplementasikan manajeman penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana; h. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sector.

3.3 Program Program dari masing‐masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Ketiga adalah sebagai berikut: a. Pemerintahan Umum 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5) Program Peningkatan Kerja Sama Antar‐Pemerintah Daerah 6) Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan 7) Program Pemantapan Reformasi Birokrasi 8) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 9) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 10) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 11) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 12) Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah 13) Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 14) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 15) Program Analisis Kebijakan Pembangunan 16) Program Penelitian dan Pengembangan 17) Program Pendidikan Kedinasa 18) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur II ‐ 14



19) Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 20) Program Pengembangan Persandian 21) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Pertanahan 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

c. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

d. Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

e. Kearsipan 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

f. Komunikasi dan Informatika 1) Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa 2) Program Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi

g. Perencanaan Pembangunan 1) Program Pengembangan Data/Informasi 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

i.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

j.

Pemberdayaan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 15


4. Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Indikator Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pub‐ lik

4.1 Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat adalah sebagai berikut: a. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur; b. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik; c. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar‐wilayah; d. Penanganan dan pengurangan risiko bencana; e. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; f. Penciptaan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan energi.

4.2 Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan; b. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik; c. Menata struktur ruang sesuai RTRW; d. Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW; e. Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu; f. Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana; g. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; h. Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota. 4.3 Program Program dari masing‐masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Keempat adalah sebagai berikut: a. Pekerjaan Umum 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya 4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah II ‐ 16



6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Program Pengendalian Banjir Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kawasan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‐gorong Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pelayanan Jasa Pengujian

b. Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

c. Penataan Ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang 2) Program Pemanfaatan Ruang 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Perhubungan 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Per‐ hubungan 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

e. Lingkungan Hidup 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau f. Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan 2) Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Bahan Bakar 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 4) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi


II ‐ 17


g. Perencanaan Pembangunan 1) Program Perencanaan Pengembangan Kota‐kota Menengah dan Besar 2) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

h. Kesehatan 1) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sa‐ kit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru‐Paru/Rumah Sakit Mata.

i.

Pendidikan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

j.

Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

k. Kebudayaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

l. Penanaman Modal Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah

m. Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

Program‐program di atas adalah perwujudan dari pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Me‐ nengah Daerah. Program‐program tersebut akan dijabarkan ke dalam rencana kerja setiap tahunnya, yaitu berupa kegiatan‐kegiatan. Kegiatan‐kegiatan lain yang harus di‐ laksanakan namun belum tertampung dalam program‐program di atas dapat diusul‐ kan dengan melihat prioritas yang ditetapkan dalam RKPD serta kemampuan keua‐ ngan daerah pada tahun bersangkutan.

C. PRIORITAS DAERAH Tema pembangunan tahun 2009 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro Provinsi DIY diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran.

II ‐ 18

Kebijakan tersebut ditempuh dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan; 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sosial; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


3. Pemberdayaan UMKM, dan peningkatan investasi dan ekspor; 4. Pengembangan budaya dan pariwisata; 5. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum.

Asumsi dasar dalam APBD 2009 adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5 persen; 2. Tingkat inflasi tidak mencapai dua digit, berkisar pada angka 7,00 – 9,00 per‐ sen; 3. Jumlah pengangguran turun dari 6,04 persen menjadi 5,83 persen; 4. Jumlah penduduk miskin turun dari 18,23 menjadi 16,86 persen; 5. Investasi (PMA dan PMDN) mempunyai kecenderungan meningkat sebesar 3,96 persen atau menjadi 4,5 trilyun.

Di dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas tersebut, terdapat enam prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional, yaitu partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berwawasan gender, berwawa‐ san pelestarian lingkungan, tata pengelolaan yang baik, percepatan daerah tertinggal, serta padat karya.

Kebijakan pembangunan daerah Provinsi DIY tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan a.

Sasaran

1)

Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan usaha pertanian di perdesaan

2) Meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan (petani, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan) 3) Meningkatnya daya saing produk pertanian

b. Kebijakan 1)

Pemberian subsidi dan bantuan modal usaha petani dan nela‐ yan/pembudidaya ikan

2) Peningkatan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, dan perkebunan 3) Peningkatan nilai tambah hasil/produk pertanian secara luas (pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan) 4) Optimalisasi fungsi hutan dan lahan 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan 6) Pengembangan pertanian berkelanjutan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 19


7) Pengembangan Jogja Seed Centre 8) Aplikasi teknologi di setiap subsistem usaha agribisnis 9) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian 10) Pemberantasan hama/penyakit tanaman dan ternak 11) Peningkatan penanganan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil 12) Optimalisasi ketersediaan sumber air baku dan terpeliharanya jaringan irigasi 13) Optimalisasi pemanfaatan lahan marginal

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial a.

Sasaran

1)

Tercapainya peningkatan layanan anak berkebutuhan khusus

2) Tercapainya APK PAUD; SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK/MA 3) Tercapainya animo masuk mahasiswa baru perguruan tinggi 4) Tercapainya kualitas dan daya saing pendidikan di tingkat nasional 5) Menurunnya jumlah penduduk buta aksara usia 15‐ 44 tahun 6) Meningkatnya minat baca masyarakat 7) Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dengan cakupan rawat jalan 12 persen; rumah sakit dengan cakupan rawat inap 1,3 persen, pelayanan kesehatan jiwa 10 persen, pelayanan gawat darurat sesuai standar sebesar 45 persen 8) Penemuan penyakit CVD (cardio vasculer deseas) dan diabetes sebesar 40 persen, penurunan jumlah kematian (case fatality rate atau CFR) akibat kecelakaan dan rudapaksa 45,7 persen; 9) Penanganan penyakit penyalahgunaan NAPZA sebesar 90 persen dari penderita yang ditemukan 10) Kesembuhan pengobatan TBC sebesar 81 persen, case fatality rate (CFR) DBD 1,01 persen, penemuan penderita AIDS sebesar 501 kasus, indigenous penyakit malaria 21 kasus 11) Menurunkan prevalensi gizi buruk 0,89 persen 12) Meningkatnya kualitas penanganan bagi PMKS melalui sistem panti dan non panti 13) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan masyarakat perempuan dan anak

II ‐ 20



14) Meningkatnya pembangunan berwawasan gender di semua aspek kehidupan 15) Meningkatnya lingkungan sehat

b. Kebijakan 1)

Meningkatkan pemerataan pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

2) Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. 3) Meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan 4) Meningkatkan pengembangan perpustakaan 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 6) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit, kecelakaan, dan dampak bencana 7) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, mutu dan akses pelayanan kesehatan, mutu dan akses pelayanan perbaikan gizi, dan pelayanan perbaikan kesehatan lingkungan 8) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring evaluasi pembangunan kesehatan 9) Penyusunan regulasi kesehatan dan dukungan penyusunan regulasi yang terkait pembangunan kesehatan, perbaikan sistem surveilans, dan pengembangan sistem informasi serta peningkatan mutu manajemen dan administrasi 10) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 11) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak melalui pendidikan dan keterampilan di semua aspek pembangunan 12) Meningkatkan koordinasi antar‐lembaga, baik pemerintah, LSM, organisasi perempuan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam mewujudkan kesetaraan dan kesetaraan gender

3. Pemberdayaan UMKM, dan Peningkatan Investasi dan Ekspor a. Sasaran 1)

Meningkatkan pemberdayaan UMKM

2) Meningkatkan investasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 21


3) Meningkatkan ekspor 4) Meningkatkan pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, dan Besar (IKMB)

b. Kebijakan 1)

Meningkatkan citra DIY yang nyaman dan aman serta prospektif untuk investasi

2) Peningkatan SDM bidang investasi 3) Peningkatan kualitas materi promosi investasi 4) Pengembangan promosi investasi 5) Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi 6) Meningkatkan fasilitasi/pembinaan UMKM 7) Meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha 8) Meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor

4. Pengembangan Budaya dan Pariwisata a. Sasaran 1)

Teridentifikasinya ciri khas DIY

2) Tampilan museum yang semakin menarik 3) Kaderisasi pelaku budaya 4) Optimalisasi, fasilitasi, dan apresiasi seni masyarakat 5) Terpenuhinya infrastuktur kebudayaan berstandar internasional 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat di ODTW 7) Terberdayakannya masyarakat di sekitar ODTW 8) Meningkatnya jumlah wisatawan 9) Meningkatnya length of stay 10) Terbukanya aksesibilitas wisatawan mancanegara

b. Kebijakan 1)

Pengembangan dan pengelolaan budaya daerah

2) Revitalisasi kelompok sadar wisata 3) Memperkuat jejaring (networking) antar pelaku pariwisata 4) Mensinergikan kegiatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor 5) Mendorong pemerintah (pusat) untuk membuka kembali direct flight

II ‐ 22



5. Peningkatan Kapasitas Daerah dan Penegakan Hukum a. Sasaran 1)

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

2) Meningkatnya upaya penegakan hukum 3) Meningkatnya upaya pemberantasan KKN 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah 6) Meningkatnya kinerja SKPD 7) Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah 8) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 9) Peningkatan kesejahteraan pegawai

b. Kebijakan 1) Reformasi birokrasi 2) Pengembangan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum 3) Peningkatan pengawasan secara komprehensif 4) Pemberian kesempatan yang luas bagi aparat untuk mengembangkan kemampuan dan profesionalisme 5) Melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan 6) Melaksanakan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 7) Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (paguyuban/yayasan, kantor‐kantor perwakilan se‐Indonesia maupun pemerintah pusat) 8) Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai 9) Memberikan regulasi dan fasilitas bagi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah dibagi dalam Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan. Belanja Urusan Wajib terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 23


Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Pembangunan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, serta Perpustakaan.

Belanja Urusan Pilihan terdiri dari Pertanian, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, serta Perindustrian dan Ketransmigrasian.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah tercantum di dalam program prioritas yang sesuai dengan tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perkuatan Ekonomi Daerah, Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran, dan Prioritas Pembangunan Provinsi DIY tahun 2009, yaitu: 1. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan; 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan social; 3. Pemberdayaan UMKM dan peningkatan investasi dan ekspor ; 4. Pengembangan budaya dan pariwisata; 5. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hokum.

Penyusunan program di dalam setiap prioritas pembangunan tersebut didasarkan pada kriteria‐kriteria sebagai berikut:

Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran‐sasaran pem‐ bangunan sesuai tema pembangunan;

Memiliki sasaran‐sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sehingga lang‐ sung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;

Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Program‐program dalam setiap prioritas pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Urusan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan II ‐ 24



1) Program peningkatan produksi pertanian 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 4) Program peningkatan kesejahteraan petani 5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Urusan Pertanian Dinas Pertanian 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2) Program peningkatan produksi hasil peternakan 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 5) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 6) Program peningkatan kesejahteraan petani 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Urusan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 9) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 3) Program pemberdayaan masyarakat pengendalian sumber daya kelautan

dalam

pengawasan

dan

4) Program pengembangan budidaya perikanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 25


5) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar 6) Program pengembangan perikanan tangkap 7) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 8) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 9) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Urusan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM 1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 2) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 3) Program pengendalian banjir 4) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5) Program pengembangan infrastruktur perdesaan

Urusan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan ekonomi 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah 3) Pembangunan daerah tertinggal

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 2) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Urusan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program pengembangan wilayah transmigrasi 2) Program transmigrasi lokal 3) Program transmigrasi regional

II ‐ 26



Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal •

Program peningkatan kerja sama antar‐pemerintah daerah

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 2) Program pendidikan menengah 3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 4) Program manajemen pelayanan pendidikan 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 6) Program pendidikan luar biasa 7) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 8) Program pendidikan nonformal 9) Program pendidikan anak usia dini 10) Program pendidikan tinggi 11) Program peningkatan peran serta kepemudaan 12) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecaka‐ pan hidup pemuda

Urusan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah •

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal •

Program peningkatan kerja sama antar‐pemerintah daerah

Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan 1) Program obat dan perbekalan kesehatan 2) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin


II ‐ 27


3) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru‐paru/rumah sakit mata 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 5) Program pengembangan lingkungan sehat 6) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 7) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 9) Program perbaikan gizi masyarakat 10) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 11) Program standardisasi pelayanan kesehatan 12) Program upaya kesehatan masyarakat 13) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit ji‐ wa/rumah sakit paru‐paru/rumah sakit mata 14) Program kemitraan peningkatan dan pemberantasan penyakit menular

Urusan Kesehatan RS Ghrasia 1) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa rumah sakit paru‐paru/rumah sakit mata 2) Program upaya kesehatan masyarakat 3) Program standardisasi pelayanan kesehatan 4) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru‐paru/rumah sakit mata 5) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Urusan Sosial Dinas Sosial 1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 4) Program pembinaan anak terlantar 5) Program pembinaan eks‐penyandang penyakit sosial (eks‐narapidana, PSK, pencandu narkoba, dan penyakit sosial lainnya) 6) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 7) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

II ‐ 28



Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 1) Program Keluarga Berencana 2) Program kesehatan reproduksi remaja 3) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 6) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 7) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 8) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 9) Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 10) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Urusan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi

Urusan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi •

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Urusan Sosial Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan •

Program Pengembangan Kehidupan Beragama

Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Tata Ruang, dan Urusan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM 1) Program pembangunan jalan dan jembatan 2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3) Program pengendalian banjir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 29


4) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 5) Program penyediaan dan pengelolaan air baku 6) Program pembangunan saluran drainase/gorong‐gorong 7) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 8) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 9) Program perencanaan tata ruang 10) Program pengembangan perumahan 11) Program pemberdayaan jasa konstruksi 3. Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Investasi dan Ekspor Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Perindustrian, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 1) Program persaingan usaha 2) Program peningkatan pengembangan ekspor 3) Program peningkatan kerja sama perdagangan internasional 4) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 5) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6) Program pengembangan industri kecil dan menengah 7) Program pembinaan industri rumah tangga (IRT), industri kecil dan menengah (IKM) 8) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 9) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Urusan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah •

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Urusan Penanaman Modal Badan Kerja sama dan Penanaman Modal 1) Program peningkatan kerja sama antar‐pemerintah daerah 2) Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi 3) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 4) Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Urusan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan kesempatan kerja 2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja II ‐ 30



3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

4. Pengembangan Budaya dan Pariwisata Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program pengembangan destinasi pariwisata 3) Program pengembangan kemitraan

Urusan Kebudayaan Dinas Kebudayaan 1) Program pengembangan nilai budaya 4) Program pengelolaan kekayaan budaya 5) Program pengelolaan keragaman budaya 6) Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya

Urusan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi

Urusan Budaya Badan Kerja sama dan Penanaman Modal 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya 3) Program peningkatan kerja sama antar‐pemerintah daerah

Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 1) Program peningkatan pelayanan angkutan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

5. Peningkatan Kapasitas Daerah dan Penegakan Hukum Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Pertanahan, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Biro Tata Pemerintahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 31


1) Program penyelesaian konflik‐konflik pertanahan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 4) Program penataan administrasi kependudukan 5) Program penataan daerah otonomi baru 6) Program penataan pemanfaatan tanah

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

7) Program pendidikan politik masyarkat 8) Program pengembangan wilayah perbatasan 9) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Kepegawaian 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2) Program panataan peraturan perundang‐undangan 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Pendidikan dan Pelatihan •

Program pendidikan kedinasan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Organisasi •

Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Hukum 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan peraturan perundang‐undangan

II ‐ 32



Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Administrasi Pembangunan 1) Program analisis kebijakan pembangunan 2) Program penelitian dan pengembangan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber daya Alam •

Program analisis kebijakan pembangunan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan •

Program analisis kebijakan pembangunan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Urusan Komunikasi dan Informatika Biro Umum, Humas, dan Protokol 1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 2) Program kerja sama informasi dengan media massa

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Inspektorat 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

II ‐ 33


3) Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal 4) Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 5) Program pengembangan wawasan kebangsaan 6) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja 1) Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal 2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Urusan Kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Urusan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup 1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 5) Program peningkatan pengendalian polusi 6) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program pengembangan data/informasi 3) Program perencanaan pengembangan kota‐kota menengah dan besar 4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah II ‐ 34



5) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7) Program kerja sama pembangunan 8) Program perencanaan sosial dan budaya 9) Program perencanaan pembangunan ekonomi 10) Program pengembangan wilayah perbatasan

Urusan Perhubungan dan Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 4) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5) Program peningkatan pelayanan angkutan 6) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 7) Program fasilitasi, pembinaan, pengendalian pos telekomunikasi dan frekuensi 8) Program kerja sama informasi dan media massa 9) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa 10) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program pembinaan kabupaten/kota

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5) Program penataan peraturan perundang‐undangan.


II ‐ 35


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Sekretariat DPRD •

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Tata Ruang dan Urusan Perumahan, dan Urusan ESDM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM 1) Program pelayanan jasa pengujian 2) Program perencanaan tata ruang 3) Program pemanfaatan ruang 4) Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sumber daya alam 5) Program pengendalian pemanfaatan ruang 6) Program pengaturan jasa konstruksi 7) Program pemberdayaan jasa konstruksi 8) Program pengembangan manajemen laboratorium 9) Program pengkajian dan penerapanan teknologi ke‐PU‐an 10) Program pembinaan dan pengawasan pertambangan 11) Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 12) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 13) Program pengembangan bahan bakar dan energi

Urusan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi •

Program peningkatan kesempatan kerja

II ‐ 36


BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pada dasarnya upaya optimalisasi sumber pendapatan daerah ini diusahakan dengan tidak menambah beban masyarakat dan mengakibatkan kelesuan perekonomian daerah. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan atau sumber‐sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk digali.

Intensifikasi lebih ditujukan pada sumber pendapatan yang sudah ada namun belum optimal pemungutannya, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada sumber‐ sumber pendapatan baru yang memungkinkan, yang disesuaikan dengan potensi daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan 2.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara keseluruhan realisasinya melebihi target yang direncanakan yaitu Rp 645.153.970.968,35 dari Rp 575.516.509.511,00, sehingga lebih dari rencana sebesar Rp 69.637.461.457,35.

a. Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, direncanakan sebesar Rp 494.847.565.500,00, namun realisasinya sebesar Rp 541.192.265.769,60, sehingga lebih Rp 46.344.700.269,60 dari rencana.

b. Retribusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri atas: ‐ Retribusi Jasa Umum ‐ Retribusi Jasa Usaha ‐ Retribusi Perizinan Tertentu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 III ‐ 1

BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 32.591.963.785,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 34.785.228.680,57. Dengan demikian, realisasi lebih Rp 2.193.264.895,57 dari rencana.

c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas: a) Bank Pembangunan Daerah Realisasi pendapatan Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY tahun 2009 sebesar Rp 16.718.037.398,15 dari target sebesar Rp 16.718.037.398,00, atau tercapai 100 persen. b) PD Taru Martani Realisasi pendapatan PD Taru Martani tahun 2009 sebesar Rp 1.413.233.236,00 lebih kecil Rp 88.094.763,85 atau 5,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.413.233.236,00. c) PT Anindya Mitra Internasional Dalam tahun 2009, PT Anindya Mitra Internasional tidak memberikan kontribusi PAD karena kondisi perusahaan masih mengalami kesulitan likuiditas akibat buruknya kinerja PT Anindya Mitra Internasional, meskipun pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi DIY bersama para pemilik saham telah melakukan penggantian jajaran direksi. d) PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) Pada tahun anggaran 2009 realisasi pendapatan PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) sebesar Rp 335.000.000,00 dari target sebesar Rp 335.000.000,00. e) PT Asuransi Bangun Askrida Realisasi pendapatan PT Asuransi Bangun Askrida mencapai target yang telah ditentukan, yakni sebesar Rp 29.979.901,00 dari target sebesar Rp 29.979.901,00 f) Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) Badan Usaha Kredit Perdesaan didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan yang bertujuan untuk ikut serta mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara mendekatkan permodalan kepada masyarakat. Pada tahun 2009, BUKP mampu memberikan kontribusi PAD sebesar Rp 1.598.462.640,68, naik sebesar Rp 445.939.892,68 atau 38,69 persen dari target yang ditetapkan. BUKP pada tahun 2009 telah menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar Rp 51.657.679.736,00 dengan ketentuan bunga kredit 2 persen per bulan (lebih kecil dibandingan LKM sejenis maupun rentenir yang beroperasi dengan menetapkan bunga kredit antara 3 persen sampai dengan 10 persen per bulan). Dalam upaya meningkatkan pelayanan, BUKP menerapkan kemudahan‐kemudahan antara lain:

III ‐ 2



‐ ‐ ‐ ‐

Sistem pelayanan jemput bola; Penerapan pelayanan yang cepat; Prosedur yang mudah; dan Pelayani kredit tanpa meggunakan agunan.

d. Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan ini dimaksudkan untuk menampung penerimaan‐penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas antara lain: ‐ Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; ‐ Jasa Giro; ‐ Penerimaan Bunga Deposito; ‐ Pemanfaatan aset Pemda (sewa) yang belum dianggarkan pada tahun 2009.

Secara keseluruhan, Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 28.340.112.179,00, realisasinya sebesar Rp 49.081.763.342,35 sehingga lebih Rp 20.741.651.163,35 dari rencana.

2.2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp 630.650.143.691,00, dengan realisasi sebesar Rp 631.011.121.383,59,00, sehingga lebih dari rencana sebesar Rp 360.977.692,59,00. Dana Perimbangan antara lain bersumber dari: 1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp 73.320.193.691,00, dengan realisasi sebesar Rp 73.681.173.383,59, sehingga melebihi rencana sebesar Rp 360.979.692,59,00. 2) Dana Alokasi Umum, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp 523.919.950.000,00, realisasinya sebesar Rp 523.919.948.000,00, sehingga kurang dari rencana sebesar Rp 2.000,00. 3) Dana Alokasi Khusus, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp 33.410.000.000,00, realisasinya sebesar Rp 33.410.000.000,00, atau 100 persen sesuai target.

2.3. Lain‐lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain‐lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain‐lain, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp 7.054.256.210,00, dengan realisasi sebesar Rp 9.910.812.710,00, sehingga lebih dari yang direncanakan sebesar Rp 2.856.556.500,00. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

III ‐ 3


3. Permasalahan dan Solusi Peningkatan PAD dapat ditempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber‐sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan yang lebih intensif, yaitu secara ketat, giat, dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber‐sumber pendapatan baru.

Akan tetapi, dalam usaha peningkatan pendapatan daerah tersebut masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan yang paling utama antara lain: ‐ Pendapatan Asli Daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah; ‐ Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi ; ‐ Dana Perimbangan yang lebih bersifat given (terberikan) dari Pemerintah Pusat; ‐ Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Untuk mengatasi hal‐hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain: ‐ Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan bus Samsat Keliling, membaur pada kegiatan‐kegiatan yang diadakan di kabupaten/kota (misalnya perayaan pasar malam Sekaten, hari jadi kabupaten) dan perlindungan masyarakat; ‐ Optimalisasi/pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD; ‐ Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, POLRI, dan dinas penghasil; ‐ Kegiatan razia kendaraan bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak; ‐ Peningkatan kemampuan aparatur retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis retribusi daerah; ‐ Forum komunikasi antara Pemerintah Provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga; ‐ Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; ‐ Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Usaha; ‐ Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Umum; ‐ Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah jo Perda Nomor 2 Tahun 2007.

III ‐ 4



Tabel 3.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 (un‐audited)

No

Uraian

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN A ASLI DAERAH 1. 2.

3.

4. B

1

2 3

C

1 2

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain‐lain PAD yang sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN‐LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan lainnya

Target 2009 Setelah Perubahan (Rp)

Jumlah s.d. Triwulan IV (Rp)

1.213.220.909.412

%

Lebih/Kurang

1.286.075.905.061,94

106,01

72.945.995.649,94

575.516.509.511

645.153.970.968,35

112,12

69.728.461.457,35

494.847.565.500

541.192.265.769,60

109,37

46.344.700.269,60

32.591.963.785

34.785.228.680,57

106,73

2.193.264.395,57

19.736.868.047

20.094.713.175,83

101,81

357.845.128,83

28.340.112.179

49.081.763.342,35

173,51

20.832.651.163,35

630.650.143.691

631.011.121.383,59

100,06

360.977.692,59

73.681.173.383,59 100,49

360.979.692,59

73.320.193.691

523.919.950.000

523.919.948.000,00

100,00

(2.000,00)

33.410.000.000

33.410.000.000

100,00

0,00

7.054.256.210

9.910.812.710,00

140,49

2.856.556.500,00

7.054.256.210

7.124.862.710,00

101,00

70.606.500,00

‐

2.785.950.000,00

2.785.950.000,00

Sumber: Data DPPKA Provinsi DIY


III ‐ 5


B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok‐ pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun 2009 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2009, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, Belanja Daerah Tahun 2009 diusulkan sebesar Rp 1.478.511.498.412,00, terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 762.258.077.684,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 716.253.420.728,00.

Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai Rp 329.142.837.472,00, Belanja Bunga Rp 45.778.400,00, Belanja Hibah Rp 17.015.222.300,00, Belanja Bantuan Sosial Rp 116.393.128.300,00, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 198.385.862.000,00, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 79.488.400.000,00, dan Belanja Tidak Terduga Rp 21.786.849.212,00. Adapun Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai Rp 93.880.113.574,00, Belanja Barang dan Jasa Rp 401.326.275.210,00, dan Belanja Modal Rp 221.047.031.944,00.

Realisasi belanja adalah sebesar Rp 1.327.486.926.043,00 atau sebesar 89,79 persen dari anggaran yang tersedia, dengan rincian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 696.921.460.589,00 atau sebesar 52,5 persen, dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp 630.565.465.454,00 atau sebesar 47,5 persen.

III ‐ 6



3. Target dan Realisasi Belanja Tabel 3.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

N0

Uraian

Target (Rp)

BELANJA DAERAH

Realisasi (Rp)

A

Belanja Tidak Langsung

762.258.077.684,00

696.975.306.389,00

B

Belanja Langsung

716.253.420.728,00

630.565.465.454,00

Jumlah

1.478.511.498.412,00

1.327.486.926.043,00


4. Permasalahan dan Solusi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 mengutamakan pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) daripada belanja tidak tangsung. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sebagainya.

Berkaitan dengan penyusunan RAPBD, dengan menggunakan sistem aplikasi masih banyak SKPD yang belum memahami penempatan kode rekening pendapatan maupun belanja. Hal ini dapat memperpanjang waktu proses penyusunan RAPBD.


III ‐ 7


C. LAIN‐LAIN 1. Kinerja BUMD 1.1. Bank Pembangunan Daerah DIY Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 tentang Bank Pembangunan Daerah, lembaga ini mempunyai maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bank BPD sebagai bank umum bertujuan memperoleh laba yang wajar melalui jasa‐jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat, terutama kredit skala kecil dan menengah.

Sampai saat ini, penghimpunan dana masyarakat berjumlah Rp 2.647,7 miliar (posisi Oktober 2009), sedangkan modal dasar yang disetorkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 218,795 miliar yang terdiri atas modal dari Pemerintah Provinsi DIY sebesar Rp 106,482 miliar dan sisanya berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, modal yang ada mendapat realisasi dividen untuk tahun 2009 sebesar Rp 16,718 miliar, melebihi rencana tahun 2009 yakni sebesar Rp 11,7 miliar.

1.2. PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas (PT), PT Anindya Mitra Internasional dibentuk untuk meningkatkan peran fungsi serta daya saing perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional maupun internasional.

Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa berdasarkan prinsip pengusahaan yang sehat, memperluas wilayah produk usaha perusahaan, dan meningkatkan PAD.

Bidang usaha yang dilakukan oleh PT AMI adalah unit percetakan, unit pertambangan, industri logam dan jasa konstruksi Purosani, aneka jasa dan pariwisata, serta penyamakan dan kerajinan kulit.

Modal yang disetor ke PT AMI sampai saat ini ada Rp 14,484 miliar, namun pada tahun 2009 PT AMI baru dapat menyetorkan PAD sebesar Rp 59.741.219,00, dan sampai saat ini PT AMI terus berupaya mengembangkan usahanya.

III ‐ 8



1.3. Perusahaan Daerah Taru Martani Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 1985 tentang PD Taru Martani Provinsi DIY, PD Taru Martani mempunyai tujuan untuk turut serta mengembangkan kegiatan perekonomian nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sebagai salah satu sumber PAD. Adapun lapangan usahanya adalah bidang pemrosesan tembakau untuk membuat cerutu, sigaret, shag, dan usaha lain yang secara langsung/tidak langsung berhubungan dengan hal tersebut.

Sampai saat ini modal yang disetorkan oleh Pemerintah Provinsi DIY sebesar Rp 2.842.583.363,00 dan target untuk dapat menyetorkan PAD tahun 2009 sebesar Rp 700.803.000,00, namun belum tercapai.

1.4. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan Provinsi DIY, lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DIY kepada BUKP tahun 2009 adalah sebesar Rp 10.935.723.723,00, sedangkan realisasi penyetoran PAD sebesar Rp 1.553.822.887,00. Hal ini melebihi rencana sebesar Rp 1.152.522.748,00.

2. Aset Daerah Langkah‐langkah penanganan pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan oleh Provinsi DIY, yaitu:

2.1. Penatausahaan Dalam rangka penatausahaan barang milik daerah, telah dilakukan 3 (tiga) kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5, 6, 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan pembukuan kembali terhadap barang milik daerah di masing‐ masing SKPD, dengan cara mengajukan usul status penggunaan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 030/2969 tanggal 10 Agustus 2009, yang intinya masing‐masing SKPD melakukan pengecekan ulang terhadap aset yang dikuasai dengan cara mencocokkan hasil sensus barang milik daerah dengan kondisi terakhir setelah adanya perubahan SOTK. Usulan status penggunaan dari SKPD selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan perincian sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

III ‐ 9


Tabel 3.3 Rekapitulasi Per‐SKPD Nilai Aset/Barang Milik Daerah Provinsi DIY

NO

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Biro Tata Pemerintahan Biro Hukum Biro Umum, Humas dan Protokol Biro Adm Perekonomian dan SDA Biro Adm Pembangunan dan Dekonsentrasi Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Biro Organisasi Sekretariat DPRD Inspektorat Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas PU, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindagkop dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Dinas Sosial Dinas Nakertrans Dinas Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan JUMLAH


III ‐ 10


Nilai Aset Per 31 Des.’2009 1.086.558.050 1.206.034.879 28.252.644.846 210.072.076 278.999.412 253.290.500 634.880.300 577.643.396.978 5.390.436.983 4.923.732.450 5.989.332.217 15.529.239.600 22.291.453.033 4.906.755.998 2.933.060.400 2.443.255.430 22.554.705.922 2.353.913.304 23.207.671.176 967.811.500 259.175.857.693 213.567.089.540 49.639.970.996 1.529.574.497.447 32.812.832.740 158.782.888.630 41.054.799.691 6.518.153.112 32.176.425.198 17.380.456.590 106.133.440.889 55.388.290.474 30.214.597.296 3.255.476.545.350


2.2. Pemanfaatan Yaitu terlaksananya pemanfaatan aset milik daerah, yang terdiri atas: a. Aset (tanah dan/atau bangunan) yang dioptimalkan melalui sewa ada sebanyak 25 bidang, yaitu: NO LOKASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Eks Gd pangan sebelah timur Jl Abubakar Ali Eks PPK Kulonprogo Tanah di Desa Sentolo, Kulon Progo Tanah di Pantai Glagah, Kulon Progo Halaman LOD Jl. Tentara Pelajar Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul Gedung JEC Lahan Parkir Malioboro Mall Eks DIPARDA Lt I Bg Selatan Tanah bekas OG No. 16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Eks rumah Dinas, Jl. Munggur 32 Yk Tanah eks pabrik sabut, Pengasih, Kulon Progo Eks rumah dinas, Jl AM Sangaji Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan Tanah & bangunan di Jl. Jenggotan Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman Eks jembatan timbang, Jl. Bantul, Dongkelan, Yogyakarta Tanah di Ambarketawang, Jl. Jogja—Wates, Sleman Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Krapyak, Sewon, Bantul Tanah dan bangunan di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Tanah di Jl. DI Panjaitan 66, Yogyakarta Tanah dan bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta Tanah di Karangjati, Sleman Tanah di Kompleks Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo Sumber: Data DPPKA Provinsi DIY

b. Aset daerah (tanah dan/atau bangunan) yang dioptimalkan melalui pinjam pakai ada sebanyak 14 (empat belas) bidang, yaitu: NO LOKASI 1. 2.

Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi DIY yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta Sebagian bangunan lantai I sebelah utara Dinas Pariwisata Provinsi DIY yang terletak di Jalan Malioboro No 14 Yogyakarta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

III ‐ 11


NO

LOKASI

3.

Balai Benih Induk (BBI) Perikatan Krapyak dan Balai Benih (BBI) Perikanan Gesikan Kabupaten Bantul beserta barang inventaris lainnya milik Pemerintah Provinsi DIY Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY yang terletak di Kaliurang dan Baciro Yogyakarta. Tanah dan bangunan milik pemerintah Provinsi DIY yang terletak di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21, Baturetno, Banguntapan, Bantul Tanah yang terletak di Dusun Giricahyo, Ngestiharjo, Sidorejo, dan Kemadang Kabupaten Gunungkidul Tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Sleman Halaman eks Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi DIY yang terletak di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul Tanah dan bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY di Kabupaten Bantul, meliputi: UPT Gerabah Kasongan, UPT Barang Kulit Manding, dan UPT PIK Gunung Sempu Sebagian tanah milik daerah di Dusun Gesikan IV, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Tanah milik daerah di wilayah Kulon Progo oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sebagian tanah milik daerah untuk gardu pandang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Sebagian tanah yang terletak di Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Sebagian Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.


c. Aset daerah (tanah dan/atau bangunan yang dioptimalkan melalui bentuk Bangun Guna Serah) sebanyak 1 bidang, yaitu tanah di Jl. Malioboro dengan PT YIS.

2.3. Penghapusan Barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang hilang, rusak berat, dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, layak dihapuskan dari Daftar Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah, tahapan‐tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a. Melaksanakan penarikan/pengangkutan barang‐barang usulan penghapusan dari lokasi SKPD ke gudang penyimpanan barang penghapusan

b. Mengajukan permohonan penandatanganan persetujuan penghapusan barang inventaris oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

III ‐ 12



1) Nomor 167/KEP/2009 Tanggal 7 September 2009 tentang Persetujuan Penghapusan 4 (empat) Ekor Sapi Milik Pemerintah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2009; 2) Nomor 168/KEP/2009 Tanggal 7 September 2009 tentang Persetujuan Penghapusan Obat Rusak dan Kedaluwarsa Milik Pemerintah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2009; 3) Nomor 170/KEP/2009 Tanggal 7 September 2009 tentang Penghapusan Bangunan Gedung Eks. Panti Penaungan Sosial Pingit, Bumijo, Jetis, Yogyakarta; 4) Nomor 187/KEP/2009 Tanggal 5 Oktober 2009 tentang Penetapan Penghapusan Sebagian Gedung Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY di Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta; 5) Nomor 221/KEP/2009 Tanggal 12 November 2009 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah Tahun Anggaran 2009.

c. Penetapan Penghapusan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, untuk: a) Nomor 188/KEP/2009 Tanggal 5 Oktober 2009 tentang Penghapusan dan Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluwarsa dari Daftar Inventaris Barang Rumah Sakit Grhasia; b) Nomor 189/KEP/2009 Tanggal 5 Oktober 2009 tentang Penghapusan dan Pemusnahan 4 (empat) Ekor Sapi dari Daftar Inventaris Barang Dinas Pertanian; c) Nomor 233/KEP/2009 Tanggal 8 Desember 2009 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang‐barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Daerah Tahun Anggaran 2009 dari Daftar Inventaris Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.

2.4. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan atas barang/keuangan milik daerah, dan apabila pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, penyimpan, dan/atau pengurus barang yang karena perbuatannya telah merugikan daerah, dapat dilakukan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a. Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 68/KEP/2009 Tanggal 17 April 2009, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala DPPKA Provinsi DIY Nomor 188/5784/PBD Tanggal 18 April Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

III ‐ 13


2009, yang diubah dengan Keputusan Kepala DPPKA Provinsi DIY Nomor 188/12590/PBD Tanggal 10 September 2009; b. Penyelesaian kasus tuntutan ganti rugi akibat kelalaian sehingga timbul kerugian daerah akibat dua kasus kehilangan barang di Dinas Pertanian Provinsi DIY dan Biro Kerja Sama Setda Provinsi DIY; c. Penyelesaian kasus atas kerugian daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DIY terhadap mantan anggota DPRD, PIAD, dan PNS, dengan Penandatanganan Surat Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); d. Penerimaan pembayaran angsuran dan pelunasan penyelesaian kasus atas kerugian daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DIY.

III ‐ 14


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, verifikasi, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban APBD. Seluruh rangkaian ini melibatkan jajaran eksekutif, legislatif, dan publik. Di jajaran eksekutif sendiri menyangkut sektor dan lintas sektor. Dari penjelasan ini terlihat bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama, dengan leading sektornya adalah Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan tidak dapat dilihat secara terpisah, tetapi harus dilihat secara menyeluruh dan permasalahannya diidentifikasi pada setiap tahap yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun peran Gubernur ada pada keberanian mengambil sikap dengan menetapkan fokus serta mengalokasikan anggaran (keputusan anggaran sangat dipengaruhi oleh DPRD karena kewenangan budgeting DPRD). Jajaran eksekutif berkewajiban mewujudkan kegiatan tersebut sesuai jadwal dan membangun opini positif, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009‐2013. Tema peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui penguatan ekonomi daerah serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi DIY perlu melihat perkembangan serta perubahan yang terjadi pada kondisi daerah. Selain itu Pemerintah Provinsi DIY juga dituntut untuk selalu melakukan pembenahan di setiap segi dengan memadukan program pembangunan, baik regional maupun sektoral, sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga masih diperlukan upaya mengatasinya. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi DIY secara menyeluruh dapat digambarkan sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2009 IV ‐ 1

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A.

URUSAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN

1. URUSAN PENDIDIKAN Visi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang termaktub dalam RPJPD 2005‐2025 (Perda No. 2 Tahun 2009) adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah visi untuk mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang maju, dalam kurun 20 tahun sejak 2005 hingga 2025. Masyarakat yang maju adalah masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi, ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya yang tinggi, serta jumlah dan kualitas yang tinggi untuk tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Masyarakat Yogyakarta yang maju perlu diwujudkan oleh segenap pemangku kepentingan dalam mengupayakan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel, yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang andal. Hal tersebut selaras dengan cita‐cita besar DIY untuk menjadi Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Cita‐cita menjadi sentra pendidikan Asia Tenggara tersebut mulai dirintis oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan meretas pewujudan lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat‐pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya pendidikan yang handal; penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan; menarik minat peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.

Upaya dalam mendorong urusan pendidikan tersebut didukung dengan pemenuhan anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, demi peningkatan akses dan kualitas pendidikan di DIY. Pemenuhan anggaran bagi urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY tahun 2009 sebesar Rp 100.000.506.500,00. Anggaran tersebut meningkat sekitar 108,4 persen dibanding anggaran pendidikan pada tahun 2008 yakni sebesar Rp 48.479.495.000,00. Sebagai tolok ukur pencapaian urusan pendidikan di Provinsi DIY, dapat dicermati indikator mutu pendidikan yang bisa dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah sebesar 64,53 persen. Ini menunjukkan bahwa minat dan daya tampung pada PAUD semakin meningkat. Adapun APK untuk SD/MI pada tahun 2009 adalah sebesar 111,44 persen, menunjukkan kenaikan IV‐ 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


dibanding tahun 2008 sebesar 108,82 persen. Sementara itu, APM SD/MI tercatat sebesar 96,65 persen, menunjukkan peningkatan dibanding dengan tahun 2008 sebesar 94,73 persen. Tabel 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DIY, 2009 APK Kabupaten/Kota SD/MI SMP/MTs SMU/K Bantul 104,39 106,34 82,45 Sleman 116,43 114,43 75,72

Gunung Kidul Kulon Progo Kota Yogyakarta DIY

100,75 106,75 140,25 111,44

Sumber: Disdikpora Provinsi DIY, 2009

112,92 118,07 136,93 115,47

68,96 87,89 131,23 87,06

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DIY, 2009

APM

Kabupaten/Kota

SD/MI

SMP/MTs

SMU/K

90,98 99,83 88,98 91,30 121,55 96,65

80,93 86,64 77,26 88,01 98,03 84,87

59,80 50,28 49,18 56,10 95,92 60,87

Bantul Sleman Gunung Kidul Kulon Progo Kota Yogyakarta DIY Sumber: Disdikpora Provinsi DIY, 2009

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DIY, 2009 APS Kabupaten/Kota SD/MI SMP/MTs SMU/K

Bantul Sleman Gunung Kidul Kulon Progo Kota Yogyakarta DIY

101,23 115,32 115,86 116,71 146,71 115,55

Sumber: Disdikpora Provinsi DIY, 2009

92,22 95,18 137,34 151,65 179,43 117,66

49,48 61,36 62,49 75,61 113,57 67,60

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐3


APK SMP/MTs pada tahun 2008 sebesar 115,98 persen, mengalami kenaikan menjadi 115,47 persen pada tahun 2009. Adapun APM SMP/MTs tahun 2009 sebesar 84,78 persen, mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2008 yang menunjukkan angka sebesar 84,64 persen. Angka‐angka tersebut telah memenuhi sasaran yang dituju dalam rencana pembangunan pendidikan di Provinsi DIY. Menurut catatan, angka putus sekolah SMP/MTs di DIY sangat kecil, yakni 0,17 persen. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor pendidikan dan faktor sosial ekonomi orang tua, sehingga mereka harus membantu orang tua untuk mencari nafkah.

Untuk Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah, pada tahun 2008 tercatat angka APK sebesar 81,51 persen, sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 87,06 persen. Sementara itu, APM SM/MA pada tahun 2008 adalah sebesar 59,12 persen, mengalami kenaikan di tahun 2009 yang menunjukkan angka sebesar 60,87 persen. Rasio siswa SMA terhadap SMK adalah 89,62 persen, menunjukkan bahwa keberadaan SMK di DIY cukup dibutuhkan. Terlihat bahwa minat untuk bersekolah di SMK cukup besar sehingga diperlukan pengembangan SMK yang telah ada. Dilihat dari kebutuhan daerah dari sudut pandang sektor ekonomi, maka SMK yang perlu dikembangkan di Provinsi DIY ini adalah kelompok/bidang pariwisata dan pertanian.

Pada tahun 2009, rasio siswa per guru untuk jenjang SD/MI adalah 1 : 16, untuk jenjang SMP/MTs 1 : 20, sedangkan untuk SM/MA adalah 1 : 9. Dilihat dari jumlah guru, yang terbesar adalah guru pada jenjang SD/MI. Semakin tinggi rasio, berarti semakin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru, atau makin kurang jumlah guru di jenjang terkait. Sementara harus dipahami bahwa standar ideal dan norma nasional untuk mengukur rasio siswa per guru adalah sebagai berikut: rasio untuk SD/MI sebesar 40, rasio untuk SMP/MTs sebesar 21, dan untuk SM/MA sebesar 21. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa rasio siswa per guru SD/MI, SMP/MTs, dan SM/MA di Provinsi DIY telah berada di atas standar nasional yang ditetapkan.

Persentase guru yang bersertifikasi pada tahun 2008 jenjang SD adalah 11,82 persen dari 21.877 jumlah guru. Pada akhir tahun 2009 telah terjadi kenaikan menjadi 20,47 persen dari jumlah guru. Pada jenjang SMP, di tahun 2008 persentase guru bersertifikasi sebesar 20,66 persen dari 10.951, mengalami peningkatan pada akhir tahun 2009 menjadi 35,89 persen dari 10.974 jumlah guru. Adapun kenaikan yang begitu tajam terjadi pada tingkat SM/MA, yaitu 21,75 persen dari 13.052 jumlah guru di tahun 2008 menjadi 43,06 di tahun 2009. Sementara untuk pendidikan tinggi, tercatat mahasiswa sejumlah 223.624 orang dengan mahasiswa asing 8238 orang (data tahun 2008).

IV‐ 4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Pendukung akses dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur. Infrastruktur pendidikan berupa sekolah telah merata tersebar di seluruh Provinsi DIY. Persebaran sekolah di seluruh desa untuk jenjang SD pun sudah cukup baik. Jumlah SD negeri maupun swasta yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah 1.879, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 1.889. Hal itu terjadi karena re‐grouping, kurang siswa, dan tidak ada siswa baru yang mendaftar. Adapun jumlah SMP negeri maupun swasta adalah 421 baik negeri maupun swasta, jumlah SMA 171 baik negeri maupun swasta, jumlah SMK 182 baik negeri maupun swasta, jumlah TK 2.162 baik negeri maupun swasta, dan jumlah SLB 62 baik negeri maupun swasta.

Provinsi DIY juga telah mengembangkan Sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), dan SSN (Sekolah Standar Nasional). Adapun perinciannya adalah: SD SSN berjumlah 35 dan SBI berjumlah 1 sekolah. SMP RSBI terdiri atas 13 sekolah (2 swasta) dan SSN 36 sekolah. SMA RSBI berjumlah 4, sedangkan SBI sebanyak 11 sekolah (5 swasta), dan SSN sejumlah 41 sekolah (5 swasta).

Jika dicermati dari ketersedian ruang belajar, rata‐rata kepadatan ruang belajar di SD adalah 20,88 siswa per kelas (23 siswa per kelas pada tahun 2008), untuk SMP adalah 31,22 siswa per kelas (35 siswa per kelas pada tahun 2008), dan untuk SMA sebesar 26,81 siswa per kelas (31 siswa per kelas pada tahun 2008). Adapun rasio siswa terhadap guru untuk jenjang SD adalah 13,47 siswa per guru (1 orang guru mengampu 13,47 siswa), untuk SMP 11,80 siswa per guru, dan untuk SMA 8,9 siswa per guru.

Jumlah lulusan jenjang SD pada tahun 2009 adalah 48.953 orang dengan tingkat kelulusan 99,65 persen (99,70 persen pada tahun 2008), sementara yang meneruskan ke SMP sejumlah 50.883 siswa atau 104 persen (102,63 persen pada tahun 2008). Sementara itu, jumlah lulusan jenjang SMP pada tahun 2009 adalah 42.627 siswa, dengan tingkat kelulusan 90,65 persen (90,62 persen pada tahun 2008), dan yang meneruskan ke Sekolah Menengah (SMA, MA, dan SMK) adalah sejumlah 45,446 siswa atau 107 persen (104,52 persen pada tahun 2008). Pada jenjang Sekolah Menengah, tingkat kelulusannya adalah 89,40 persen (92,35 persen pada tahun 2008).

Sampai dengan tahun 2008, program pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program di Millenium Development Goals (MDG’s) dapat mengentaskan sebanyak 41.120 orang menjadi melek aksara, sedangkan pada tahun 2009 angka itu berhasil dinaikkan 38,93 persen menjadi 105.620 orang.

Untuk kompetisi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dibuktikan, Provinsi DIY berhasil mengukir prestasi dengan meraih beberapa kejuaraan, di antaranya adalah Juara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐5


Umum Gelar Prestasi dan Bela Negara (GPBN) untuk siswa SMK tingkat nasional tahun 2009. Atas kemenangan tersebut, Kontingen DIY berhak mendapatkan piala bergilir dari Menteri Pendidikan Nasional dan piala tetap dari Menteri Pertahanan Nasional, yang diserahkan pada acara penganugerahan di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta. Ragam bidang yang dilombakan dalam GPBN kali ini meliputi 9 jenis, yakni lomba bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, lomba Karya Ilmiah Siswa, lomba Kewirausahaan, serta lomba Kepemimpinan dan Bela Negara. Dalam rangkaian lomba tersebut, DIY berhasil mendapatkan 3 emas, 1 perak, 2 perunggu, dan 1 juara harapan.

Selain hal‐hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan layanan masyarakat, telah diluncurkan layanan pendidikan dalam format digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang dikenal dengan program Jogja Learning Gateway. Salah satu media yang telah diluncurkan adalah layanan data kependidikan berbasis web dengan alamat www.pendidikan‐diy.go.id.

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Provinsi DIY telah menyebabkan makin maraknya suasana belajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di DIY semakin bisa dirasakan peningkatannya. Dengan dilaksanakannya program‐program pembangunan bidang pendidikan serta kegiatannya, juga pelayanan pendidikan yang menjangkau daerah terpencil dan bahkan penduduk miskin, maka aksesibilitas dan kualitas pendidikan di DIY semakin meningkat. Meskipun demikian, dalam perjalanannya memang masih sering timbul berbagai masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan.

Pendidikan dan segala permasalahannya di DIY tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan masalah‐masalah di luar sektor pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat setempat. Faktor–faktor lingkungan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Faktor‐faktor tersebut adalah administrasi pemerintah daerah, demografi, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transportasi dan komunikasi.

1.1. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Anggaran urusan pendidikan di Provinsi DIY pada tahun 2009 yang dibiayai APBD tahun 2009 adalah sebesar Rp 54.367.315.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 45.682.566.106,00 (84,03 persen). Adapun alokasi dan realisasi anggaran teperinci adalah sebagai berikut: \



Tabel 4.4 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan

Anggaran (Rp)

No.

Program/Kegiatan

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. II. 1. 2. 3. 4.

Realisasi (Rp)

(%)

3.639.028.500 40.000.000 1.181.942.000 30.000.000 7.200.000 5.000.000

3.312.314.640 36.879.340 1.013.761.161 29.315.750 6.450.000 4.839.400

119.880.000

115.130.000

83,77 92,20 85,77 97,72 89,98 96,78 96,04

350.120.950 58.000.000 180.000.000 862.886.500

277.436.020 56.213.250

79,24 96,92

179.069.100 556.561.150

99,48 64,5

50.000.000

99,58

34.999.050 20.000.000

49.790.220 34.985.350 19.839.500

99,96 99,20

188.000.000 350.000.000

187.290.000 347.147.550

99,62 99,19

161.000.000 2.201.500.000 311.500.000 230.000.000 150.000.000 340.000.000

81.700.000 2.100.033.700 305.985.000

50,75 95,39

190.300.000 138.873.500 336.978.000

82,74 92,58 99,11

98,23



No.

Program/Kegiatan

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini

6. 7. 8. 9. III. 1. IV.

1. 2.

3. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VI.

Pengadaan Buku‐buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pengembangan PAUD Penyelenggaraan PAUD Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Modul Pembelajaran Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerja Sama PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

390.000.000

358.685.550

91,97

100.000.000 100.000.000

99.488.000 99.486.750

99,49 99,49

80.000.000 500.000.000

79.880.900 490.356.500

99,85 98,07

45.000.000

40.550.050

90,11

45.000.000

40.550.050

90,11

40.000.000

36.930.000

92,33

20.000.000

19.916.000

99,58

10.000.000

8.514.000

85,14

10.000.000

8.500.000

85

1.344.000.000 175.960.000

1.043.605.150

77,65

103.639.600

58,9

22.000.000 20.000.000

7.383.000

33,56

6.480.500

32,4

425.000.000 145.000.000 371.000.000 185.040.000

331.925.524 130.023.400 299.203.825

78,1 89,67 80,65

164.949.300

99,75

3.137.479.000

2.444.352.950

77,91



No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. VIII. 1. 2.

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Pembinaan SMP Terbuka Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Penyediaan Beasiswa Retrieval Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Pegangan Guru dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SMA, SMK) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Program Pendidikan Nonformal Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagan Pengembangan Pendidikan

Realisasi (Rp)

(%)

60.000.000 18.000.000 49.826.000

57.508.800 17.280.000

95,85

49.345.750

98,69

212.044.000 800.935.000 862.500.000

203.577.000 775.335.000 752.571.400

96,01 96,8 87,25

1.134.000.000

588.735.000

51,92

12.464.450.000

10.717.942.745

85,99

700.000.000

684.898.900

97,84

Rp1.250.000.000

Rp1.187.114.670

94,97

Rp125.000.000

Rp124.849.500

99,88

447.000.000 20.000.000

318.377.800

71,23

19.980.000

99,9

250.000.000

243.563.250

97,43

100.000.000 250.000.000

95.075.000

97,43

128.994.000

51,6

96

300.000.000 4.402.450.000

294.793.200

98,26

3.830.509.925

87,01

5.533.597.000 645.000.000

3.817.475.850 413.289.875

68,99 64,08

2.690.322

1.846.310

68,63



No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Keaksaraan 3. 4. 5. 6.

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Penyediaan Sarana Prasarana PNF Pengembangan Kebijakan PNF Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran PNF

623.796.550

260.970.650

41,84

1.037.900.000

910.023.325

87,68

168.652.200 367.926.250

95,82 61,23

161.595.100 225.286.900

3.722.000.000 450.000.000

3.253.947.550 321.474.000

87,42 71,44

121.971.000

110.264.000

73,51

199.857.150

197.529.000

98,76 82,16

IX. 1.

Program Pendidikan Luar Biasa Pembangunan Gedung Sekolah

2.

442.000.000

363.154.000

5.

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pengadaan Buku‐Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebelair Sekolah

300.000.000

294.696.500

98,23

6.

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

350.000.000

314.840.000

89,95

7.

Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Penyusunan Kurikulum

270.000.000

267.075.000

98,92

360.000.000

360.000.000

100

10.000.000

9.780.000

97,8

660.000.000

548.928.800

83,17

66.000.000

57.100.500

86,52

100.000.000

83.259.000

83,26

328.000.000

307.204.750

93,66

36.000.000

18.642.500

51,78

3. 4.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. X. 1. 2. 3. 4.

Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Bantuan Operasional Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru

6.147.698.000

4.466.710.130

72,66

Rp120.000.000

116.016.800

96,68

400.000.000 640.000.000

259.947.000

64,99

628.302.300

98,17

370.000.000

319.288.750

86,29



No.

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

Realisasi (Rp)

(%)

(KKG) 5. 6.

7.

XI. 1. 2. 3. 4.

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Pelaksanaan Kerja Sama Secara Kelembagaan Bidang Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

XII.

Program Pendidikan Tinggi

1.

Promosi Pendidikan Tinggi

2.

Peningkatan Kualitas Pengelola LPM Bidang Kewirausahaan dan Sibertimas Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (Sibertimas) dan KKN Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Mahasiswa Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Pemberdayan IKPM se‐Indonesia di Yogyakarta Evaluasi Pendirian/Pembukaan, Penutupan Perguruan Tinggi Pemetaan Pemukiman Mahasiswa

3.

4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah

195.241.600

195.241.600

4.362.456.400

2.888.642.805

66,22

60.000.000

59.270.875

98,78

12.849.548.500

11.494.480.440

89,45

3.950.300.000

3.511.705.014

88,90

2.944.777.600

2.477.248.825

84,12

5.889.470.900

5.443.436.601

92,43

65.000.000

62.090.000

95,52

3.390.000.000 1.353.635.000

3.176.980.150

93,72

1.289.467.900

95,26

117.053.000

109.519.000

93,56

367.694.000

345.987.750

94,10

360.000.000

294.232.500

81,73

1.023.488.000 53.985.000 57.380.000 56.765.000 54.367.315.000

1.009.963.000

98,68

47.823.000

88,59

30.487.000

53,13

49.500.000

87,2

45.682.566.106

84,03

100



1.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Masih ada sekitar 0,17 persen anak yang putus sekolah SMP/MTs, disebabkan oleh faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa; b. Penanganan anak berkebutuhan khusus belum optimal; c. Pembinaan SDM Pendidikan belum optimal; d. Menurunnya minat baca siswa dan generasi muda; e. Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan agak tinggi kepada orang tua siswa.

Upaya Penyelesaian Masalah a. Memberikan beasiswa retrieval dan beasiswa bagi siswa miskin, baik tingkat SMP maupun Sekolah Menengah;

b. Untuk menangani anak berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga membina secara langsung semua SLB yang ada di DIY, juga menyelenggarakan sekolah inklusi. Menurut Permendiknas Pasal 1 No 70 tahun 2009, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama‐sama dengan peserta didik pada umumnya.

c. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain dilaksanakan: 1. Upaya mendorong dan memberikan biaya pendidikan untuk guru agar meningkatkan kualifikasi (melanjutkan sekolah baik ke jenjang S1 ataupun S2); 2. Pembinaan terhadap minat, bakat dan kreativitas siswa; 3. Pemberian peluang yang lebih besar dan pembinaan yang lebih intensif terhadap sekolah‐sekolah kejuruan dalam rangka memenuhi kebutuhan kerja; 4. Sosialisasi dan informasi tentang pendidikan ke luar Provinsi DIY dalam rangka menaikkan citra Kota Pendidikan, oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY; 5. Kerja sama dengan pihak‐pihak terkait untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah‐sekolah dan perguruan tinggi tentang bagaimana membuat citra yang baik tentang DIY.

d. Menggalakkan dan memberikan bantuan sekolah untuk menambah fasilitas perpustakaan sekolah. 1. Mendorong dan membantu sekolah dengan adanya e‐library; IV‐ 12 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


2. 3.

Mengadakan fasilitas berupa perpustakaan keliling; Membina dan menambah buku‐buku di perpustakaan pemerintah, baik untuk sekolah maupun perpustakaan umum.

e.

Mulai tahun 2009, pemerintah pusat menambah dana BOS dan mengupayakan adanya BOSDA (Biaya Operasional Sekolah Daerah), sehingga pelayanan pendidikan yang gratis atau murah dapat terwujud di DIY. Pengucuran BOSDA pada tahun 2009 di Provinsi DIY diberikan kepada 52 Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Provinsi DIY dengan total siswa 1.387 orang. Dana yang terserap adalah Rp 430.000.000,00, dengan setiap siswa menerima Rp 310.000,00. Selain itu, BOS yang menggunakan dana APBD juga diberikan kepada 56 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang secara keseluruhan memiliki jumlah siswa 2.529. Adapun anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 784.000.000,00, dengan setiap siswa mendapatkan Rp 310.000,00.

2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan di Provinsi DIY dinilai cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilannya memperoleh penghargaan nasional sebagai provinsi dengan derajat kesehatan terbaik nasional pada tahun 2008, ditandai dengan penganugerahan penghargaan Manggala Bhakti Husada Kartika dari Presiden. Prestasi tersebut berlanjut di tahun 2009 dengan prestasi tingkat nasional yang berhasil dicapai oleh hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY. Kondisi di tahun 2009 secara umum memperlihatkan bahwa indikator‐indikator derajat kesehatan maupun upaya kesehatan di Provinsi DIY masih menempati posisi tertinggi.

Penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh masyarakat dan berbagai sektor lain telah memberikan kontribusi kepada pencapaian prestasi tersebut. Pencapaian prestasi terus dipelihara dan ditingkatkan melalui berbagai upaya pengembangan. Sementara isu mendasar dalam hal ini adalah peningkatan jaminan pemeliharaan semesta, peningkatan mutu pelayanan kesehatan. pengembangan pendidikan/pelatihan dan riset kesehatan. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program.

Untuk dapat mencapai tingkat kinerja urusan kesehatan sebagai ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DIY tahun 2009 telah ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN. Adapun program‐program / kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐13


a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan Program Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Kesehatan Keluarga Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan Program Pengembangan Manajemen Kesehatan Program Sistem Informasi Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan Peningkatan Sarana prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

Adapun hasil‐hasil pembangunan bidang Kesehatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

2.1. Umur Harapan Hidup (UHH) Umur harapan hidup di Provinsi DIY meningkat dengan sangat signifikan yang diperlihatkan dari hasil sensus sejak tahun 1971 (45,5 tahun), sensus 1980 (61,2 tahun), sensus 1990 (67,85 tahun), sensus 2000 (70,25 tahun). Umur harapaan hidup dari hasil sensus tahun 2000 di Provinsi DIY tersebut jauh berada diatas rata‐rata nasional yang mencapai 66,6 tahun. Menurut data BPS 2009 (www.datastatistik‐indonesia.com) pada tahun 2007 angka umur harapan hidup masyarakat DIY telah mencapai 74 tahun dan menempati urutan tertinggi nasional bersana dengan DKI. Angka tersebut terus bertumbuh dan diperkirakan pada tahun 2009 telah mencapai 74,1 tahun. Dengan menggunakan perbandingan data di wilayah Asia dan Asia tenggara, Umur harapan hidup di Yogyakarta masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Singapura dan Thailand namun lebih tinggi dibanding Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, Philipina dan Malaysia.

2.2. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate /IMR) per 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2009 di DIY tercatat sebesar 17/ 1000 KH. Angka kematian bayi dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan sejak tahun 2003 yang berkisar 20/ 1000 KH (SDKI‐ 2002/2003). Pencapaian ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan angka kematian bayi nasional yaitu sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI‐2007) maupun target nasional tahun 2010 yaitu sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup. IV‐ 14 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


2.3. Angka Kematian Balita (AKABA) Angka kematian balita (AKABA) Provinsi DIY tahun 2009 tercatat sebesar 19 per 1.000 balita. Angka ini jauh di bawah target nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 58 per 1.000 balita.

2.4. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Angka kematian ibu pada tahun 2005 di Provinsi DIY telah mencapai 110 perseratus ribu kelahiran hidup jauh lebih baik dibandingkan dengan rerata nasional yang mencapai 340 perseratus ribu kelahiran hidup. Angka tersebut terus membaik dan pada 2009, angka kematian ibu telah mencapai 104 perseratus ribu kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target nasional, yaitu sebesar 150/100.000 pada tahun 2010. Dengan demikian terdapat penurunan angka kematian ibu melahirkan yang mengindikasikan semakin menurunnya risiko kematian bagi ibu melahirkan.

2.5. Status Gizi Prevalensi balita dengan gizi buruk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sampai dengan tahun 2007 angka gizi buruk di DIY telah mencapai angka 0,94 persen jauh lebih baik dibandingkan tahun 2003. Angka tersebut kembali mengalami perbaikan menjadi 0,80 persen pada tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan semakin membaik, walaupun percepatan penurunan menunjukkan perlambatan dan cenderung stagnan. Selain angka gizi buruk terus mengalami perbaikan, kecamatan bebas rawan gizi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif bahkan stagnan dalam tiga tahun terakhir, namun meningkat pada tahun 2009.

Tabel 4.5 Status Gizi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003—2009

Gizi buruk (%) Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%)

2003 2004 2005

2006

2007 2008

2009

Target Nasional

1,31

1,14

1,08

1,03

0,94

0,88

0,80

15

*

73

82,56

70

70

70

83,21

85

Sumber: Data Profil Kesehatan 2008 dan Laporan Rutin tahun 2009 *) data tidak tersedia

2.6. Mutu Pelayanan Kesehatan Akses pelayanan kesehatan, termasuk akses terhadap mutu pelayanan menjadi indikasi penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi DIY.



Proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata baik dari puskesmas, rumah sakit maupun tenaga kesehatan diupayakan melalui berbagai pendekatan pengembangan dan perbaikan manajerial maupun teknis secara terintegrasi.

Berikut disajikan kondisi pada saat ini terkait dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan. a. Cakupan rawat jalan tahun 2009 mencapai 15 persen, sementara untuk rawat inap 1,3 persen. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara cuma‐cuma telah mencapai 100 persen. Jumlah pasien rawat inap di RS Grhasia pada tahun 2009 adalah sebesar 975 orang. b. Mengenai ketersediaan sarana kesehatan dapat dikatakan cukup memadai baik berupa Rumah Sakit, Puskesmas Non Tempat Tidur (TT), Puskesmas TT maupun Polindes, sedangkan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada secara umum dapat mencukupi.Akses masyarakat Yogyakarta terhadap sarana pelayanan kesehatan telah cukup baik. Salah satunya diperlihatkan dari aksesibilitas jarak jangkauan. Hasil survey Dinas Kesehatan Provinsi menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen penduduk DIY hanya berjarak 1‐5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70 persen penduduk hanya berjarak 1‐5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Aksesibilitas jarak jangkauan terhadap sarana pelayanan kesehatan cukup merata antar kabupaten kota. Penduduk DIY di setiap kabupaten/kota pada umumnya berada pada kisaran 1‐5 km terhadap Puskesmas. c. Cakupan Penanganan Penderita Penyakit DBD Angka kesakitan DBD di Provinsi DIY masih relatif lebih tinggi dari angka kesakitan nasional sebesar 50/100.000 penduduk. Hal ini ditujukkan dengan angka incident rate (IR) tahun 2009 yaitu 63,89/100.000 penduduk, lebih tinggi dari IR tahun 2008 yang tercatat sebesar 62,47/100.000 penduduk. Angka kematian akibat DBD (case fatality rate/CFR) pada tahun 2009 menurun jika dibandingkan angka kematian pada tahun 2008. Angka kematian pada tahun 2008 sebesar 0,98 persen dan pada tahun 2009 sebesar 0,73 persen. Sulitnya menurunkan jumlah kasus (incident rate/IR) disebabkan masih tingginya jumlah vector di wilayah endemis. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya angka bebas jentik (ABJ) di Provinsi DIY khususnya di wilayah endemis. Angka Bebas Jentik pada tahun 2008 sebesar 87 persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 93 persen. d. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC Upaya penanggulangan TB di Provinsi DIY pada tahun 2009 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka penemuan kasus BTA positif (Case Detection Rate/CDR). Angka penemuan kasus pada tahun 2008 sebesar 51,97 persen dan meningkat IV‐ 16 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


pada tahun 2009 menjadi 52,7 persen. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) di Provinsi DIY pada tahun 2008 sebesar 82,97 persen, dan pada tahun 2009 sebesar 82,47 persen. e. HIV/AIDS Provinsi DIY merupakan daerah dengan status penularan HIV/AIDS sebagai concentrated epidemic level, dimana penularan HIV/AIDS masih terbatas pada populasi berisiko tinggi sebesar lebih dari 5%, dan kurang 1% pada ibu hamil. Namun Provinsi DIY memiliki potensi endemisitas yang sangat besar, ditunjukkan dengan besarnya jumlah populasi risiko tinggi tertular HIV sebesar 61.350 orang (hasil Survei Terpadu dan Biologis dari Biro Pusat Statistik dan Drjen P2PL tahun 2006). Provinsi DIY sebagai tujuan wisata kedua setelah Bali dan kota pelajar dimana banyak didatangi orang dari luar DIY memperbesar potensi endemisitas ini. Penemuan orang terpapar HIV di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2006 penemuan orang terpapar HIV sebesar 70 orang. Pada tahun 2007 meningkat sebanyak 72 orang, tahun 2008 sebesar 120 orang, dan pada tahun 2009 adalah sebesar 207 orang. Data ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui penemuan sumber penularan telah mengalami peningkatan. Hal ini juga diperkuat dengan cakupan pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Treatment). Sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, layanan VCT telah menjangkau sebesar 10.160 kunjungan. Dari kunjungan tersebut yang telah menjalani test HIV sebesar 7.664 orang dan 620 di antaranya ditemukan HIV positif. Layanan pengobatan mencakup sebesar 567 orang. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan orang terpapar virus HIV telah cukup baik, sehingga kecepatan pertumbuhan ODHA (orang dengan HIV/AIDS) yang memerlukan pengobatan, dapat ditekan. f. Malaria Jumlah kasus penyakit malaria telah menurun namun demikian penularan kasus malaria indegenous (penularan setempat) masih perlu diwaspadai, meskipun jumlahnya juga telah menurun dari 23 kasus pada tahun 2008 menjadi 19 kasus pada tahun 2009. Di samping itu, masih dijumpai pula daerah‐daerah dengan episentrum (berpotensi) kejadian luar biasa (KLB) malaria. g. Penyakit Tidak Menular Penyakit tidak menular telah menggeser kedudukan penyakit menular sebagai penyakit penyebab kematian terbesar di Provinsi DIY. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit CVD (Cardio Vasculaire Diseases) seperti stroke, jantung, hipertensi, diabetes mellitus telah menempati urutan tertinggi sebagai penyakit penyebab kematian di rumah sakit‐ rumah sakit di Provinsi DIY. Selain itu, kesehatan jiwa walaupun bukan merupakan penyebab kematian/ kesakitan utama, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐17


tetapi merupakan masalah yang cukup serius terkait dengan hari‐hari produktif yang hilang dan kualitas hidup sumber daya manusia yang rendah. Meningkatnya kematian dan prevalensi penyakit tidak menular ini tidak dapat terlepas dari kondisi perilaku hidup sehat di masyarakat DIY.

a. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Anggaran urusan kesehatan Provinsi DIY pada tahun 2009 yang dibiayai APBD tahun 2009 adalah Rp 62,783,711,893,00 mencakup anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp 55,663,327,093,00 dan RS. Grhasia sebesar Rp.7,120,384,800.00. Adapun realisasi 2009 urusan kesehatan Provinsi DIY adalah Rp 60,502,016,352 (96,37 persen). Adapun realisasi anggaran APBD tahun 2009 (belanja langsung) untuk urusan kesehatan terinci sebagai berikut:

Tabel 4.6 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan

No.

Program/ Kegiatan

I.

Program Pelayanan Administrasi perkantoran Dinas Kesehatan Pelayanan Administrasi Perkantoran RS. Grhasia Penyediaan Jasa Surat‐Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan

1. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

6.767.571.730

6.340.368.418

93,68

3.785.990.410 3.785.990.410

3.439.192.554 3.439.192.554

90,84 90,84

2.981.581.320 6.807.320 270.000.000

2.901.175.864 6.807.000 243.758.225

95,05 99,99 90,28

2.500.000

2.086.560

83,46

45.300.000

36.000.000

79,47

147.400.000

123.512.150

83,79

80.000.000 96.886.200

79.965.400 96.800.625

99,96 99,91

33.000.000

32.900.000

99,70

90.000.000

89.442.000

99,38



No. 10. 11. 12. 13. 14. II. 1. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 1. 2. 3.

Anggaran (Rp)

Program/ Kegiatan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS. Grhasia Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RS. Grhasia Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan Pendidikan dan Pelatihan Lain‐ lain

Realisasi (Rp)

(%)

6.000.000

6.000.000

100,00

135.000.000

130.490.650

96,66

22.496.000

22.491.500

99,98

145.820.000

144.129.400

98,84

1.900.371.800

1.886.792.354

99,29

1.591.435.980

1.411.297.255

90,84

1.346.133.500 1.346.133.500

1.168.858.530 1.168.858.530

86,83 86,83

245.302.480 20.000.000

242.438.725 18.563.000

91,52 92,82

154.802.480

153.523.225

20.000.000

20.000.000

35.500.000

35.380.000

15.000.000

14.972.500

99,17 100,00 99,66 99,82

1.096.027.640

976.153.524

89,06

989.027.640 989.027.640

877.127.274 877.127.274

88,69 88,69

107.000.000 50.000.000

99.026.250 47.150.000

92,55 94,30

20.000.000

19.919.750

99,60

37.000.000

31.956.500

86,37



No.

Program/ Kegiatan

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Kesehatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RS. Grhasia Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Tahunan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat RS Grhasia Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pendampingan Pasien NAPZA/HIV Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat RS. Grhasia Pengembangan Media Promosi Rumah Sakit Pemberdayaan Masyarakat Sehat Jiwa

1.

1.

2. V. 1. VI. 1. 1. 2. VII. 1. 1. 2.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

66.988.000

64.877.485

96,85

16.988.000 16.988.000

15.547.375 15.547.375

91,52 91,52

50.000.000 20.000.000

49.330.110 19.969.250

98,66 99,85

30.000.000 98.962.000

29.360.860 95,373,600

97,87 96,37

98.962.000 98.962.000 1.703.500.275

95,373,600 95,373,600 1.504.924.915

96,37 96,37 88,34

1.608.500.275 1.608.500.275 95.000.000 65.000.000

1.413.834.990 1.413.834.990 91.089.925 62.930.000

30.000.000

28.159.925

87,90 87,90 95,88 96,82 93,87

1.383.436.100

1.173.308.800

84,81

1.253.436.100 1.253.436.100

1.047.327.750 1.047.327.750

83,57 83,57

130.000.000 30.000.000

125.981.050 29.925.000

96,91 99,75

100.000.000

96.056.050

96,06



No.

Program/ Kegiatan

VIII.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan

1. IX. 1. X.

1.

XI. 1. 1. XII. XIII.

1.

Anggaran (Rp)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Standardisasi Pelayanan Kesehatan RS. Grhasia Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru‐ paru/RS Mata Dinas Kesehatan Pengadaan, Peningkatan Sarana

Realisasi (Rp)

(%)

3.759.077.000

3.745.660.520

99,64

3.759.077.000 3.759.077.000 390.438.300

3.745.660.520 3.745.660.520 380.409.325

99,64 99,64 97,43

390.438.300 390.438.300

380.409.325 380.409.325

97,43 97,43

2.534.866.500

2.088.815.000

82,40

2.534.866.500

2.088.815.000

2.534.866.500

2.088.815.000

82,40

465.126.000

444.544.090

95,57

305.126.000 305.126.000

286.560.090 286.560.090

93,92 93,92

160.000.000 160.000.000

157.984.000 157.984.000

35.100.622.725

35.097.087.100

98,74 98,74 99,99

35.100.622.725 35.100.622.725

35.097.087.100 35.097.087.100

99,99 99,99

6.654.969.000

6.027.142.870

90,57

3.483.948.000 3.483.948.000

3.105.670.250 3.105.670.250

89,14 89,14

82,40



No.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. XIV.

1.

1. 2. 3. XV. 1.

Program/ Kegiatan dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru‐ paru/RS Mata RS. Grhasia Pengembangan Ruang Terapi Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat‐alat Kedokteran Pengadaan Obat‐obatan Rumah Sakit Pengadaan Mebelair Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Pengadaan Bahan‐bahan Logistik Rumah Sakit Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat‐ Menyurat Rumah Sakit Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Medis Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru‐ paru/RS Mata Dinas Kesehatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru‐ paru/RS Mata RS. Grhasia Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat‐alat Kesehatan RS Program Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Anak dan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

25.000.000 641.130.000

24.984.000 638.874.761

99,94 99,65

100.000.000 800.000.000

99.550.000 798.480.664

99,55 99,81

60.000.000

59.042.085

98,40

99.999.000

97.412.085

97,41

1.374.892.000

1.199.978.025

87,28

50.000.000

47.921.000

95,84

20.000.000

20.000.000

100,00

459.636.000

452.664.725

98,48

279.636.000 279.636.000

273.450.200 273.450.200

97,79 97,79

180.000.000 120.000.000

179.214.525 119.697.700

99,56 99,75

40.000.000

39.781.400

99,45

20.000.000

19.735.425

98,68

296.699.260

272.017.750

91,68

296.699.260 296.699.260

272,017,750 272.017.750

91,68 91,68



No. XVI. XVII.

Program/ Kegiatan Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Dinas Kesehatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

169.071.600 169.071.600 169.071.600 201.022.425

167.462.225 167.462.225 167.462.225 195.138.750

99,05

201.022.425 201.022.425

195.138.750 195.138.750

97,07 97,07

62.739.930.535

60.437.442.112

96,33

99,05 99,05 97,07

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan kegiatan bidang Kesehatan Provinsi DIY pada tahun 2009 lebih banyak terkait permasalahan: 1) Penerapan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik termasuk didalamnya adalah pola makan keluarga, kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, penggunaan obat, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. 2) Angka kematian ibu, bayi dan balita serta Gizi Buruk dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnasi karena telah memasuki tahapan yang sangat kecil (“hard rock”) sementara beberapa target MDG’s (Millenium Development Goal’s) masih belum tercapai. 3) Penyakit tidak menular mengalami peningkatan dan menjadi pembunuh tertinggi sementara penyakit menular masih berpotensi meningkat serta munculnya berbagai penyakit baru sementara target MDG’s untuk beberapa penyakit menular masih belum tercapai. 4) Kasus kematian akibat penyakit CVD (Cardio Vasculaire Diseases) seperti stroke, dan jantung banyak di antaranya dipengaruhi oleh proses penanganan awal rujukan dan proses rujukannya sendiri. Ketepatan dan kecepatan penanganan merupakan kunci dalam pertolongan pertama kepada penderita serangan jantung dan stroke. Keberadaan sistem ambulatory yang memadai bagi seluruh penduduk DIY. 5) Provinsi DIY memiliki karakteristik daerah rawan bencana alam dan kecelakaan namun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐23


demikian kesiapsiagaan terhadap ancaman masalah kesehatan sebagai dampak dari kondisi tersebut masih belum optimal. 6) Peran sektor swasta dan sektor pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan masih kurang, sementara potensi sumber daya dan pengetahuan cukup memadai.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, dilakukan beberapa upaya, yakni: 1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (a) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring pembangunan kesehatan di DIY (b) Mendorong masyarakat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui Posyandu, Desa Siaga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan sektor swasta

2. Mengurangi risiko terjadinya penyakit (a) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit, kecelakaan, dan dampak bencana (b) Peningkatan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit, kecelakaan dan dampak bencana (c) Meningkatkan peran lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam kegiatan mengurangi faktor risiko

3. Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan (a) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (b) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun swasta (c) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan perbaikan gizi dan pelayanan perbaikan kesehatan lingkungan (d) Meningkatkan akses dan mutu informasi kesehatan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan

4. Peningkatan infrastruktur dan manajemen (a) Perbaikan/pengembangan sistem surveilans dan informasi (b) Peningkatan mutu manajemen dan administrasi (c) Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan IV‐ 24 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


(d) Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (e) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (f) Pengembangan asuransi kesehatan

5. Pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan (a) Pemasaran produk/jasa pelayanan kesehatan DIY (b) Pemasaran DIY sebagai pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan konsultasi kesehatan.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan lingkungan hidup ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DIY, didasarkan pada indikator kinerja dan target kinerja bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY tahun 2009‐2013. Berdasarkan indikator kinerja dan target kinerja bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DIY tahun 2009‐2013, serta capaiannya tahun 2009, urusan lingkungan hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Kinerja 2009 a. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air Salah satu peningkatan kualitas lingkungan hidup diindikasikan oleh penurunan tingkat pencemaran air sungai dan tingkat pencemaran udara ambien. Untuk kualitas air sungai, parameter utama yang digunakan adalah biological oxygen demand (BOD) dan chemical oxygen demand (COD). Target capaian untuk parameter BOD ditetapkan kurang dari 10,0 mg/L dan COD kurang dari 50 mg/L. Adapun untuk kualitas udara ambien digunakan parameter utama yaitu konsentrasi karbon monoksida (CO) dan hidro karbon (HC). Target kinerja untuk konsentrasi CO ambien ditetapkan kurang dari 15 ppm dan HC kurang dari 150 µg/m3.

Dari target capaian yang ditetapkan tersebut, tingkat penurunan pencemaran kualitas air sungai dan penurunan pencemaran udara ambien pada tahun 2009 telah dapat terpenuhi. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan kualitas air sungai dan kualitas udara ambien pada tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DIY. Tingkat capaian untuk parameter air sungai, konsentrasi BOD sebesar 8,0 mg/L atau 20 persen lebih baik dari yang ditetapkan. Konsentasi COD pun sebesar 17 mg/L atau 66 persen lebih baik dari yang ditetapkan. Adapun tingkat capaian parameter kualitas udara ambien untuk konsentrasi CO sebesar 10 ppm atau 33 persen lebih baik dan untuk parameter konsentrasi HC sebesar 95 µg/m3 atau 33 persen lebih baik dari yang ditetapkan.



Data kualitas air (sungai) ini didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air sungai dari 8 sungai utama di Provinsi DIY. Hal ini sejalan pula dengan data hasil pemantauan swapantau dari para pelaku usaha/kegiatan pada tahun 2009 yang secara umum menunjukan kualitas buangan limbah yang semakin baik. Peningkatan kualitas air sungai terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja pengelolaan limbah cair oleh para pelaku usaha atau kegiatan serta peningkatan pelayanan pembuangan limbah rumah tangga ke saluran limbah komunal, terutama di daerah aglomerasi Kota Yogyakarta.

Data kualitas udara ambien didasarkan pada hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLH Provinsi DIY pada 25 titik lokasi pemantauan, tersebar di 4 kabupaten/kota se‐Provinsi DIY yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, selama tahun 2009. Peningkatan kualitas udara ambien ini sejalan pula dengan hasil uji emisi kendaraan bermotor yang secara umum menunjukan hasil kualitas emisi yang semakin meningkat. Kondisi ini terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat merawat mesin kendaraan sebagai konsekuensi dari penerapan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.

b. Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani Target kinerja yang ditetapkan untuk jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani adalah 290 unit usaha, sedangkan realisasi sumber pencemar lingkungan yang dapat tertangani pada tahun 2009 mencapai 302 unit usaha atau 4 persen lebih tinggi dari yang ditetapkan. Sumber pencemar yang tertangani tersebut tersebar di kabupaten/kota di Provinsi DIY, umumnya merupakan kegiatan usaha, seperti: hotel, rumah sakit, industri, dan UMKM yang potensial menimbulkan pencemaran air sungai dari buangan limbah cairnya dan pencemaran udara dari cerobong asap. Dengan tertanganinya sumber‐sumber pencemar lingkungan tersebut, kinerja pengelolaan lingkungannya semakin membaik dan potensi pencemaran lingkungan menurun. Dalam mencapai indikator kinerja ini, upaya yang dilakukan oleh BLH Provinsi DIY adalah melakukan bimbingan teknis pengelolaan limbah, pendampingan, dan pengawasan bagi para pengelolaan kegiatan usaha/kegiatan. Bimbingan teknis tersebut telah dilaksanakan sebanyk 13 kali, dengan peserta

c. Penurunan Luas Kerusakan Lahan Target kinerja untuk penurunan luas kerusakan lahan adalah seluas 3 hektar dan realisasi penurunan yang dapat dicapai seluas 8 hektar. Ini berarti target capaian realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 167 persen. Pada tahun 2009 dilakukan reklamasi lokasi lahan kritis pada bekas penambangan pasir (bahan galian golongan C) oleh IV‐ 26 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


masyarakat di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Lahan tersebut telah ditanami dengan tanaman penghijauan sebanyak 2400 batang yang terdiri atas tanaman mlinjo, mangga, mahoni, dan sirsat, dengan tinggi tanaman berkisar 50–75 cm. Untuk perawatan dan pemeliharaannya kerja sama dilakukan dengan kelompok tani BUMDES Sindu Martani. Dari hasil kegiatan tersebut kondisi lahan kritis itu telah berubah menjadi calon lahan perkebunan. Di samping itu telah pula dilaksanakan penanganan daerah rawan longsor seluas 5 hektar di Dusun Sorotanon, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dilakukan dalam kerja sama dengan Kelompok Tani Ngudi Lestari. Kondisi lahan yang dulunya rawan longsor dengan lereng yang curam, kritis dan berupa semak belukar, kini telah berubah menjadi calon perkebunan setelah dilakukan penghijauan dengan bibit jenis tanaman jati berukuran tinggi 50 cm, mangga berukuran tinggi 75 cm, dan durian setinggi 75 cm.

d. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah Target kinerja untuk penurunan fluktuasi muka air tanah didasarkan pada perbedaan kedalaman dari hasil pengukuran muka air tanah (sumur) dari permukaan tanah pada saat musim kemarau dibandingkan dengan pada saat musim penghujan. Adapun target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 268 cm, sedangkan realisasi capaiannya adalah 188 cm. Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah sebesar 30 persen dari yang telah ditargetkan. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan muka air tanah di 30 titik lokasi pemantauan yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Peningkatan ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh keberhasilan dalam pelaksanaan konservasi air tanah (daerah tangkapan air), melalui pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAH), gerakan pembuatan lubang sejuta biopori, serta penghijauan. 3.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi DIY pada tahun 2009, telah dilaksanakan 7 program yang terdiri atas: 4 program prioritas mendasarkan pada RPJM Provinsi DIY 2009‐2013 dan 3 program pendukung mendasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Program‐program tersebut dijabarkan dalam 41 kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 6.322.095.600,00 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐27


Tabel 4.7 Program/Kegiatan Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

Anggaran No 1.

2.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengenda lian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kegiatan

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp) (%)

Bimbingan Teknis Persampahan

180.000.000

178.820.000

99,34

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

130.000.000

128.332.000

98,72

Koordinasi Penilaian Langit Biru

878.720.000

688.414.000

78,34

Pemantauan Kualitas Lingkungan

299.800.000

299.758.000

99,99

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

125.000.000

119.598.875

95,68

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

150.000.000

37.672.000

25,11

Pengkajian Dampak Lingkungan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

150.000.000

117.748.900

78,50

300.000.000

293.035.000

97,68

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

120.000.000

119.000.000

99,17

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

99.800.000


98.472.000

98,67


3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

75.000.000

74.830.000

99,77

Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengelolaan LH di Provinsi DIY

99.050.000

98.694.000

99,64

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai

125.000.000

121.070.000

96,86

Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL (RKL‐RPL), UKL‐UPL, dan DPL

125.000.000

124.174.000

99,34

Pemantapan Program Adiwiyata

149.597.000

143.196.000

95,72

Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup

54.258.800

52.497.175

96,75

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan

136.800.000

131.067.500

95,81

Pengembangan Sarana Prasarana Laboratorium BLH

225.000.000

221.350.000

98,38

Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Laboratorium

34.900.000

34.442.500

98,69

Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

100.000.000

70.329.750

70,33

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber‐ Sumber Air Pantai dan Laut Lestari

599.650.000

598.933.100

99,88

99.824.950

98.388.700

98,56



4. 5.

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

80.896.550

79.406.450

98,16

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber‐sumber Air

225.640.000

180.653.500

80,06

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

79.963.300

78.568.300

98,26

99.000.000

92.911.000

93,85

75.000.000

65.690.000

87,59

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

150.000.000

129.037.500

86,03

Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

99.650.000

97.080.000

97,42

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

100.000.000

98.450.000

98,45

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

115.000.000

113.940.000

99,08

Pembuatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah

134.500.000

132.111.250

98,22

Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru

50.000.000

46.999.875

94,00



6.

7.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

36.200.000

35.840.000

99,01

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH

24.245.000

23.055.000

95,09

Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis Provinsi DIY

200.000.000

182.170.250

91,09

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

50.000.000

49.400.000

98,80

Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri

50.000.000

49.890.000

70.000.000 99.600.000

70.000.000 99.600.000

100,00

325.000.000

302.320.100

93,02

6.322.095.600

5.776.946.725

91,38

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTH

Total

99,78

100,00

3.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Masih rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan, baik para pelaku usaha, masyarakat, dan juga instansi sektor di berbagai lini pemerintahan akan pentingnya melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada umumnya para pemangku kepentingan masih menganggap bahwa persoalaan lingkungan hidup lebih merupakan urusan instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan. Padahal sesungguhnya kunci Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐31


sukses pengelolaan lingkungan adalah sinergisitas dan partisipasi dari para pemangku kepentingan. b. Masih belum optimalnya penerapan Peraturan Perundangan Tentang Tata Ruang karena adanya tarik ulur berbagai macam kepentingan seperti pertumbuhan ekonomi dan investasi, sehingga seringkali ketika memberikan izin usaha atau pengembangan suatu wilayah, pengambilan keputusan kurang berpihak pada kepentingan lingkungan hidup. Adapun pelanggaran pemanfaatan tata ruang merupakan awal dari timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. c. Masih banyak warga miskin baik yang tinggal di perkotaan, perdesaan, pegunungan, dan di daerah pantai—yang belum sepenuhnya dapat dibantu/difasilitasi oleh pemerintah—melakukan kegiatan‐kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, misalnya bermukim pada zona‐zona terlarang, serta membuang limbah rumah tangga dan sampah yang tidak ramah lingkungan secara sembarangan. d. Masih banyak para pelaku usaha/kegiatan terutama yang termasuk dalam kelompok Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) belum dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pengelolaan lingkungan, seperti penyediaan dan pengoperasian instalasi pengolahan limbah cair, melakukan swapantau kualitas lingkungan usaha, atau melakukan reklamasi lahan. Hal ini lebih disebabkan keterbatasan keuntungan usaha, sehingga biaya pengelolaan lingkungan sering tidak dapat dipenuhi. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan hidup masih dianggap sebagai beban biaya dan belum dianggap sebagai kebutuhan untuk dapat terus melakukan proses produksi dan konsumsi secara berlanjutan.

Untuk mengatasi atau mengurangi masalah‐masalah yang ada dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Provinsi DIY, perlu dilakukan upaya‐upaya sebagai berikut: 1. Upaya gerakan penyadaran kepada para pemangku kepentingan, baik kepada para pelaku usaha, masyarakat, dan juga instansi sektor di berbagai lini pemerintahan, akan pentingnya kepedulian terhadap perlindungan konservasi sumber daya dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan memanfaatkan berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun tatap muka secara langsung. 2. Terus mendorong para pengambil kebijakan di berbagai lini pemerintahan untuk dapat mengacu pada peraturan perundangan terkait dengan tata ruang dalam hal pemberian izin usaha dan pengembangan suatu wilayah, mensosialisasikan



peraturan perundangan tentang tata ruang, dan mengaktifkan mekanisme pengawasan publik terhadap pelaksanaanya. 3. Meningkatkan kesejahteraan warga miskin, baik yang tinggal di perkotaan, perdesaan, pegunungan, maupun di daerah pantai, memberikan stimulan penyediaan fasilitas sarana pengelolaan lingkungan, serta memberikan alternatif peluang usaha produktif dan tempat tinggal yang tidak mengancam kelestarian lingkungan hidup. 4. Memberikan bantuan dan stimulan dengan berbagai skema kepada para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) agar dapat segera memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu perlu terus dilakukan upaya penyadaran akan pentingnya menerapkan konsep‐konsep eko efisiensi dalam proses produksi, sehingga dapat diperoleh keuntungan ekonomi dan lingkungan secara sinergis.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata, pusat budaya di Indonesia, serta salah satu daerah tujuan pendidikan. Predikat ini menuntut penyediaan infrastruktur yang memadai dan dapat memberikan pelayanan yang optimal. Letak DIY yang strategis mendukung perkembangan pembangunan di DIY dengan memperoleh manfaat daerah belakangnya (hinterland) sebagai akses distribusi orang dan barang yang lebih cepat dan ekonomis bagi tujuan mereka. Dukungan tersebut akan termanfaatkan secara optimal jika didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai. Penanganan urusan pekerjaan umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM meliputi pembangunan di bidang sumber daya air, keciptakaryaan, dan kebinamargaan.

4.1. Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air yang mengelola urusan Sungai, Irigasi, dan Air Baku, merupakan bidang yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing‐ masing. Pemerintah Provinsi DIY bertanggung jawab atas sungai, irigasi provinsi, dan irigasi lintas kabupaten/kota serta bekewajiban membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air melalui program‐program sebagai berikut: • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐33


• Pengendalian Banjir a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Dalam rangka upaya pemenuhan air irigasi untuk kepentingan pertanian, maka terus dilakukan peningkatan pengelolaan sumber air berupa embung, sumur dan jaringan irigasi. Permasalahan yang muncul akhir‐akhir ini dan cukup mengganggu adalah perihal pengaturan air. Banyaknya air irigasi yang digunakan oleh masyarakat di daerah hulu untuk keperluan perikanan dan usaha lain di luar pertanian, namun air irigasi yang digunakan tersebut tidak dikembalikan lagi ke saluran irigasi, tetapi langsung dibuang ke sungai, sehingga menyebabkan irigasi di daerah hilir terganggu. Upaya yang dilakukan adalah dengan pengaturan pemanfaatan penggunaan air melalui sosialisasi kepada masyarakat pengguna air irigasi.

Berkenaan dengan pemeliharaan dan rehabilitasi, khususnya untuk saluran irigasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, terus dilakukan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Untuk Tahun Anggaran 2009 pemerintah daerah telah mendapatkan dana alokasi khusus sebesar ± 18 miliar rupiah dan telah dimanfaatkan untuk rehabilitasi saluran irigasi di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Melalui program ini, pemerintah juga berusaha meningkatkan pemenuhan kebutuhan air irigasi dengan pekerjaan: • Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi D.I. Karangpoh di Kabupaten Gunungkidul • Detail Desain D.I. Karanggeneng Kali Denggung di Kabupaten Sleman • Detail Desain D.I. Tempursari Kali Kuning di Kabupaten Sleman • Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul dengan dana alokasi khusus (DAK) sebesar ± 18,58 miliar rupiah.

Pemerintah daerah juga terus menyediakan dana pendampingan untuk Water resources and Irrigation Sector Manajemen Program (WISMP) yang merupakan bantuan dari Bank Dunia untuk pengelolaan irigasi dan sumber daya air. Kegiatannya antara lain peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola sumber daya air, penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air, kampanye peduli air, konservasi sumber daya air, dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Jangka waktu pelaksanaan program ini adalah 10 (sepuluh) tahun dengan menyelenggarakan proses peningkatan kapasitas kelembagaan dinas. Program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga 2015 dengan tiga‐ tahap APL (Adjustable Program Loan) Bank Dunia. Tahap I APL disebut WISMP I (tahun 2005–2009), tahap II APL IV‐ 34 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


disebut WISMP II (tahun 2010–2013), dan tahap III APL disebut WISMP III (tahun 2013– 2015).

Sasaran pada program‐program pada WISMP I adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah sesuai Undang‐Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang‐Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang‐Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, serta penyempurnaan kebijakan tentang irigasi. Program WISMP I antara lain bertujuan untuk: • Memperjelas pembagian kewenangan antar‐tingkat pemerintahan, mendorong kerja sama antar‐pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pusat, menata kelembagaan pemerintah daerah dan pusat; • Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah; • Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah khususnya di bidang pengelolaan sumber daya air; • Rehabilitasi prasarana sungai prioritas dan jaringan irigasi.

Berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan pada WISMP I akan memberikan kontribusi kepada perwujudan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait sesuai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004‐2009 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari Undang‐Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sasaran WISMP Bidang Pengairan Provinsi DIY adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah. Adapun tujuan WISMP Bidang Pengairan merupakan penjabaran dari tujuan umum WISMP APL I seperti tersebut di atas, yang dijabarkan secara khusus sebagai berikut:

• Penguatan pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Provinsi DIY, meliputi: proses peningkatan kemampuan untuk pemerintahan yang lebih baik dan kemampuan pembukuan di lembaga pengelolaan sektor, proses peningkatan kemampuan untuk kinerja pengelolaan lembaga wilayah sungai yang lebih baik dalam membagi wewenang dan tanggung jawab, program peningkatan pemahaman tentang kebutuhan dan permasalahan sumber daya air bagi anggota DPRD Provinsi DIY, program untuk mencapai keberlanjutan fiskal sektor, dan program peningkatan pengelolaan kebutuhan air dan konservasi sumber daya air di wilayah sungai. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐35


• Penguatan Irigasi Pertisipatif di Provinsi DIY (PPSIP/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif), meliputi: pelaksanaan program peningkatan kemampuan pengaturan pengelolaan jaringan irigasi agar perkumpulan petani pemakai air berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi sesuai dengan kemampuannya, proses peningkatan kemampuan untuk meningkatkan partisipasi lembaga pengelola irigasi dan meningkatkan kinerja pengelolaannya, keberlanjutan fiskal dalam pendanaan irigasi, peningkatan kemampuan untuk program pertanian beririgasi, dan program peningkatan kemampuan pengaturan pengelolaan jaringan irigasi agar perkumpulan petani pemakai air berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi sesuai dengan kemampuannya.

b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program ini berkaitan dengan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa. Air diambil dari bawah tanah dengan membuat sumur‐dalam dan dinaikkan dengan pompa. Pengambilan air tanah ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi di lahan pertanian yang tidak terairi oleh sarana irigasi dari bendungan. Selain untuk mencukupi kebutuhan irigasi, pengambilan air tanah juga dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum masyarakat setempat.

Berkaitan dengan permasalahan ketersediaan air bersih, maka dilaksanakan pembangunan embung yang sebagai sarana konservasi air sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan air baku yang bisa dimanfaatkan sebagai air bersih. Pembuatan sumur air tanah juga terus dilakukan sebagai sarana penyediaan air baku untuk pengembangan daerah irigasi, sekaligus juga untuk meningkatkan penyediaan air bersih.

Pembangunan jaringan irigasi pompa yang telah berhasil dilaksanakan yaitu Pembangunan 2 paket Jaringan Irigasi Pompa di Kabupaten Sleman, dan pembangunan sumur di 5 lokasi. Melalui program ini, pemerintah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan air baku, terutama di Kabupaten Gunungkidul yang dikenal sebagai daerah kering, dengan menaikkan air sungai bawah tanah. Tahun 2009 merupakan tahap akhir pembangunan Bendung Sungai Bawah Tanah di Bribin, dilanjutkan dengan pemeliharaan bangunan dan peralatan yang sudah ada.

Penyelesaian Bendung Sungai Bawah Tanah di Bribin baru dilaksanakan pada tahun 2009, karena adanya kendala teknis maupun non‐teknis pada tahun 2008, sehingga banyak pekerjaan yang tertunda. Secara fisik, pembangunan bendung, pemasangan peralatan, dan segala perlengkapannya sudah selesai dilaksanakan. Pada saat ini sedang dilakukan uji coba modul turbin mikrohidro (tahap II) untuk menaikkan air dari sungai bawah tanah Bribin ke bak penampungan (reservoir) dengan beda ketinggian 225 meter. Diharapkan dengan IV‐ 36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


keberhasilan pemasangan seluruh turbin dan keberhasilan pengoperasian seluruh turbin ini, kebutuhan air baku/air minum untuk penduduk di kawasan Subsistem Bribin dapat lebih merata, berkecukupan, dan berkesinambungan.

c. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan yang dilaksanakan untuk program ini antara lain berupa pembuatan/pembangunan embung sebagai tempat penampungan untuk persediaan air pada musim kemarau. Selain untuk tampungan air, embung juga sangat bermanfaat untuk konservasi SDA di daerah hulu. Untuk tahun 2009, program ini mendapat alokasi dana sebesar lebih kurang 6,99 miliar rupiah yang meliputi pembangunan dua buah embung, yaitu: Embung Bejiharjo di Kabupaten Gunungkidul, dan Embung Jurangjero di Kabupaten Sleman.

Selain pembangunan fisik, pada tahun 2009 juga telah diadakan Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air dan Konferensi Regional OP Irigasi di Yogyakarta. Untuk ke depan telah dibuat pula beberapa perencanaan, yaitu: - Perencanaan Teknis Embung di Samigaluh dan Kokap - Perencanaan Teknis Pengembangan SDA Tuk Surocolo di Bantul - Detail Desain Embung Pakembinangun - Detail Desain Embung Nayan Maguwoharjo

d. Program Pengendalian Banjir Kegiatan dari program ini berupa rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran serta tanggul sungai, pembuatan/perbaikan bangunan pengaman, talud, tebing, dan bronjong yang berfungsi sebagai bangunan penahan/pengaman apabila terjadi banjir atau luapan pada sungai. Penguatan tebing pada tahun 2009 masih diprioritaskan di kawasan kota Yogyakarta dan sekitarnya (walaupun secara administratif masuk wilayah Sleman dan Bantul). Penguatan tebing telah dilakukan pada bagian‐bagian sungai yang sudah kritis.

Pada tahun 2009, untuk program ini dialokasikan dana sebesar lebih kurang Rp 5,25 miliar untuk perbaikan tebing Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, Sungai Bedog, dan Sungai Code.

4.2. Bidang Bina Marga Pada bidang bina marga, terdapat dua kewenangan yaitu kewenangan tingkat provinsi dan kewenangan di tingkat pusat (nasional). Dari masing‐masing tingkat kewenangan tersebut terdapat dua kegiatan, yaitu:



1) Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Nasional a. Panjang Jalan Provinsi: 690,25 km, dengan kondisi baik sepanjang 144,94 km, kondisi sedang 419,24 km, kondisi rusak ringan 94,41 km, dan kondisi rusak berat 31,68 km; b. Panjang Jalan Nasional: 168,81 km, dengan kondisi baik sepanjang 103,55 km, kondisi sedang sepanjang 49,79 km, dan kondisi rusak ringan sepanjang 15,48 km

2) Kondisi Jembatan Provinsi dan Jembatan Pusat (Nasional) a. Panjang Jembatan Provinsi: 4.991,30 m, dengan kondisi baik sepanjang 3.818,90 m, kondisi sedang sepanjang 410,80 m, dan kondisi rusak 635,30 m b. Panjang Jembatan Nasional 4.770,13 m, dengan kondisi baik sepanjang 2.766,20 m, kondisi sedang sepanjang 1.600,90 m, dan kondisi rusak sepanjang 403,10 m

Jumlah ruas Jalan Provinsi adalah 64 ruas. Pada tahun anggaran 2009 telah ditangani melalui kegiatan peningkatan jalan, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, dan kegiatan perencanaan jalan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penanganan Jalan Provinsi dan Jalan Nasional: Pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan Provinsi sepanjang 11,00 km dan Jalan Nasional 6,50 km, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan jalan, serta meningkatkan kondisi jalan agar menjadi lebih baik. Mengacu hasil Inspeksi Kondisi Jalan yang telah dilaksanakan, sebagian ruas jalan harus ditingkatkan dari lebar 5‐6 m menjadi 7 m untuk menjadi Jalan Provinsi, sedangkan untuk menjadi Jalan Nasional disesuaikan dengan kondisi pada jalan yang akan ditingkatkan.

Pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi panjang 19,70 Km dan Jalan Nasional sepanjang 9,95 km. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan setiap kerusakan yang berkaitan dengan menurunnya kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu jalan dengan kondisi pelayanan mantap, agar kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini antara lain dilakukan dengan penambalan lubang‐ lubang yang besar, overlay, leveling, dan juga mengacu pada hasil Inspeksi Kondisi Jalan yang telah dilaksanakan pada periode 2008.

Pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi sepanjang 690,25 km, Jalan Nasional sepanjang 168,81 km. Pemeliharaan rutin ini dilakukan terhadap semua ruas jalan yang berkondisi baik/sedang dan harus mendapatkan prioritas dana. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati kondisi semula, dan tetap bertahan sesuai dengan umur desain jalan yang direncanakan.



Pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan juga kegiatan Detail Engineering Design Jalan Provinsi sepanjang 26,05 km, yang merupakan kegiatan perencanaan teknis pengembangan jaringan jalan dalam rangka untuk memperlancar arus lalu lintas.

2) Penanganan Jembatan Provinsi dan Jembatan Nasional: Pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Jembatan Provinsi. Sasarannya adalah 4 (empat) buah jembatan dengan panjang 101 m, jembatan yang status tingkat kewenangannya di tingkat kabupaten, yaitu: - Peningkatan Jembatan Randusongo sepanjang 40,00 m, mengganti jembatan lama yang sudah rusak parah untuk meningkatkan perekonomian di daerah kecamatan Turi dan sekitarnya. - Peningkatan jembatan besi sepanjang 87,00 m yang terletak Kabupaten Gunungkidul, yang kewenangannya ada di Kabupaten Gunungkidul. Untuk tahun 2008 pekerjaan fisik baru mencapai 2 pilar dan oprit. Pada tahun 2009 dilaksanakan pekerjaan bangunan atas jembatan dan jalan pendekat. Kegiatan ini merupakan Pembangunan baru dan tidak mempengaruhi lalu lintas pada jalan yang ada.

Pada tahun anggaran 2009 dilaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi sepanjang 375,30 m yang merupakan kegiatan penanganan setiap kerusakan yang berkaitan dengan menurunnya kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu jembatan dengan kondisi pelayanan mantap, agar kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini antara lain dilakukan dengan pemasangan lantai pada dasar aliran air utama dan pemasangan bangunan‐bangunan pengaman. Kegiatan ini mengacu pada hasil Inspeksi Kondisi Jembatan yang telah dilaksanakan pada periode 2008.

3) Program Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Hal‐hal yang melatarbelakangi pelaksanaan program JJLS adalah: kesenjangan percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa, belum optimalnya potensi daerah selatan Pulau Jawa, serta belum optimalnya market network di wilayah selatan. Adapun manfaat pembangunan Jalur Lintas Selatan adalah: membuka seluruh potensi daerah selatan di Provinsi DIY seperti potensi wisata, industri kelautan, dan pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang diharapkan bisa menjadi satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa, sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan serta penyeimbangan pertumbuhan wilayah DIY yang selama ini cenderung berkembang ke arah utara‐timur laut.

Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela) direncanakan dibangun sepanjang 122,71 km, dengan kondisi jalan: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐39


• • • • •

Jalan aspal sepanjang 99,14 km Jalan tanah dan perkerasan batu sepanjang 23,57 km Jembatan sepanjang 1.139,43 M (7 buah) Jembatan yang sudah berfungsi 1 buah sepanjang 100,00 M (Jembatan Congot II) Jembatan yang belum ada 6 buah sepanjang 1.039,43 M, terdiri atas Jembatan Glagah (82,33 m), Jembatan Kalisen (30,00 m), Jembatan Ngremang (61,10 m), Jembatan Srandakan III (616,00 m), Jembatan Samas (40,00 m), dan Jembatan Kretek II (210,00 m).

Sampai dengan tahun 2009, tahapan pembangunan JJLS meliputi studi kelayakan, pembuatan amdal, penyusunan detail engineering design (DED), pembebasan tanah seluas 243.484 m2, serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan sepanjang 18,10 km 4.3. Bidang Cipta Karya Ketugasan bidang cipta karya adalah pelayanan utama bagi penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

1) Permukiman Pengembangan permukiman adalah rangkaian kegiatan yang bersifat mendasar, meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana dasar (PSD) baik untuk permukiman baru maupun peningkatan kualitas permukiman lama di kawasan perkotaan dan perdesaan. Tujuan pengembangan permukiman ini pada hakikatnya adalah mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni. Pemerintah Provinsi DIY telah berupaya memberikan akses kepada masyarakat melalui pelbagai program untuk mencapai perikehidupan (livelihood) yang sejahtera, aman, nyaman, damai serta berbudaya, dan berkeadilan sosial.

Pada tahun 2009, pengembangan permukiman diarahkan pada Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan antara lain perencanaan pengembangan infrastruktur di kawasan Giwangan Kota Yogyakarta dengan tujuan menyiapkan dokumen perencanaan untuk penataan kawasan Giwangan, pembangunan peningkatan infrastruktur berupa pendampingan kegiatan PNPM sebagai sharing dana dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan yang tersebar di 75 lokasi tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.



2) Air Minum Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perkotaan dan juga perdesaan. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya air di wilayah Provinsi DIY semakin hari semakin terbatas. Ketidakseimbangan antara jumlah air yang diproduksi dengan permintaan kebutuhan air masyarakat kini dan mendatang memerlukan upaya‐upaya komprehensif untuk mengatasinya, sehingga sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh.

Pada saat ini, pelayanan air minum di kawasan perkotaan Provinsi DIY mencapai 41,41 persen dengan rincian pelayanan perpipaan 16,54 persen dan non‐perpipaan 24,87 persen. Adapun pelayanan air minum di kawasan perdesaan mencapai 38,59 persen dengan rincian pelayanan perpipaan 8,1 persen dan pelayanaan non‐perpipaan 30,49 persen. Pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum. Melalui kegiatan tersebut dapat dihasilkan implementasi penataan sarana dan prasarana air minum, sehingga peningkatan kebutuhan air minum masyarakat dapat direspons dengan baik. Dengan terbentuknya Pamaskarta (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) Provinsi DIY yang sudah diikuti 246 paguyuban, diharapkan pelayananan penyediaan air minum untuk masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan sesuai target MDGs dapat terealisasi segera. 3) Air Limbah dan Sanitasi Air limbah dan sanitasi adalah bagian kunci dari kesehatan lingkungan. Kondisi pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY berbeda‐ beda sesuai kondisi kawasan. Pada prinsipnya, pengelolaan pelayanan air limbah dibagi menjadi tiga, yaitu (i) sistem setempat atau individual, (ii) sistem komunal, dan (iii) sistem terpusat. Cakupan pelayanan air limbah Provinsi DIY menyeluruh adalah sebesar 65,99 persen, dengan rincian melalui sistem terpusat 5,62 persen, sistem komunal 0,60 persen, dan sistem setempat 59,53 persen. Pada tahun anggaran 2009, melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah, diupayakan untuk memperluas jaringan pipa limbah lateral di kawasan APY menuju IPAL terpusat di Sewon Kabupaten Bantul.

4) Persampahan Pengelolaan persampahan juga menjadi kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemisahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐41


pemindahan, dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk mengatur pengelolaan sampah tersebut, saat ini telah ditetapkan Undang‐undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang‐undang ini mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan atas asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi, sehingga skenario pengelolaan persampahan dengan pendekatan 3 R (reduce, reuse, recycle) dapat dilaksanakan, dan beban sampah di TPA pun dapat terkurangi. Ke depan, TPA yang ada sekarang diharapkan dapat menjadi Tempat Pemrosesan Akhir.

Cakupan pelayanan persampahan di Provinsi DIY saat ini adalah 55 persen. Pengelolaan sampah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. TPA ini dikelola dengan metode sanitary landfill. Mulai tahun 2009, di Kabupaten Kulon Progo sudah dibangun 1 unit TPA sampah dengan metode sanitary landfill, dan diharapkan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Kulon Progo segera dapat dilaksanakan dengan optimal. Pada tahun 2009 juga dijajaki teknik pengurangan emisi sampah, bekerja sama dengan Shimitsu Jepang.

5) Drainase Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan sub‐bidang infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas sub‐bidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pada tahun 2009 dilakukan perencanaan detail Sistem Drainase Kawasan Ring Road Selatan, yang bertujuan untuk menata sistem drainase di Kawasan Ring Road Selatan. Kondisi layanan drainase perkotaan yang mencakup sistem drainase Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta secara menyeluruh adalah 36,26 persen, sedangkan Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masing‐masing adalah 20,41 persen. Secara keseluruhan, total tingkat pelayanan drainase Provinsi DIY adalah 56,67 persen.

6) Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan bangunan dan lingkungan (PBL) adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan (built environment), baik di perkotaan maupun di perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Hingga tahun 2009, Kota Yogyakarta telah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk empat (4) kawasan, sementara Kabupaten Sleman telah memiliki 5 (lima) kawasan IV‐ 42 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


yang memiliki RTBL. Adapun Kabupaten Bantul belum memiliki kawasan dengan RTBL, Kabupaten Gunungkidul memiliki dua (2) kawasan dengan RTBL, dan Kabupaten Kulon Progo memiliki tiga (3) kawasan yang memiliki RTBL. Secara keseluruhan, kawasan‐kawasan di Provinsi DIY yang memiliki RTBL ada 14 kawasan.

7) Fasilitasi (Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan) Gedung‐gedung Pemerintah Kegiatan ini meliputi penyelenggaraan rumah negeri, bantuan teknis pembangunan rumah negara dan pembangunan rumah negara, dengan kondisi pelayanan sebagai berikut: ‐ Penyelenggaraan Rumah Negara. Jumlah rumah negara yang sudah tertangani oleh Bidang Cipta Karya dalam pengadministrasian status rumah negara berkisar sejumlah 1.047 rumah negara. Setiap tahun ada sekitar 81 rumah negara yang dapat difasilitasi, dan perkiraan jumlah rumah negeri yang harus difasilitasi adalah sekitar 2.000 rumah.

‐ Bantuan Teknis Pembangunan Gedung/Rumah Negara. Jumlah pembangunan yang ditangani melalui bantuan teknis dan pendampingan setiap tahun berkisar 65 bangunan.

‐ Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Kegiatan pembangunan gedung negara sangat tergantung pada kebutuhan dan permintaan instansi terkait, sehingga jumlahnya sangat variatif. 8) Balai Pengujian Informasi Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi (Balai PIPBPJK) UPTD Balai Pengujian Informasi Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi (Balai PIPBPJK) Dinas PUP‐ESDM Provinsi DIY adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas, yang mengelola laboratorium pengujian di bidang konstruksi bangunan serta pengujian parameter lingkungan. Balai PIPBPJK telah beroperasi sejak tahun 1986, dan mempunyai tugas antara lain: pelayanan teknis jasa pengujian mutu air/limbah, mekanika tanah, geologi, dan bahan bangunan, beserta seluruh produk‐produk olahannya. Di samping melayani pengujian, Balai PIPBPJK juga bertugas menyampaikan informasi permukiman dan bangunan, termasuk di dalamnya memberikan bantuan teknis, informasi harga bahan bangunan, perkembangan teknologi, serta penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Penyebarluasan peraturan perundang‐undangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi juga merupakan ketugasan Balai PIPBPJK .

Adapun pelayanan jasa pengujian, penyebaran informasi permukiman dan bangunan, serta pembinaan jasa konstruksi ditujukan kepada masyarakat maupun pihak‐pihak yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐43


memerlukan, untuk mendukung kepentingan penjaminan ketersediaan infrastruktur yang andal bagi masyarakat, dengan prinsip efisien dan efektif, serta melakukan pengendalian mutu secara berkelanjutan sebagai tugas pembangunan Dinas PUP‐ESDM maupun Departemen Pekerjaan Umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya .

Kegiatan layanan jasa pengujian UPTD—Balai PIPBPJK memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi jasa umum jasa pelayanan pengujian maupun penyelidikan/pengujian lapangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pendapatannya untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh UPTD Balai PIPBPJK Dinas PUP‐ESDM Provinsi DIY memberikan anggaran operasional pelayanan jasa pengujian, informasi permukiman dan bangunan serta pengembangan jasa konstruksi untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang, dan jasa serta belanja modal.

Sebagai upaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan jasa pengujian laboratorium, sejak tahun 1994 Balai PIPBPJK telah diakreditasi sebagai Laboratorium Pengujian oleh Komite Akreditasi Laboratorium (KAL) Departemen PU. Selain itu, sejak tahun 2005 Balai PIPBPJK telah diproses untuk akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN‐BSN) sebagai proses pengakuan formal atas kompetensi dan kepercayaan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis laboratorium pengujian yang baik.

Kemudian di bidang Informasi Permukiman dan Bangunan, mulai tahun 2009 telah dibangun unit Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) sebagai pendukung informasi penyelenggaraan pembangunan bidang ke‐PU‐an, yang meliputi: Bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Perumahan, dan Tata Ruang.

Di bidang jasa konstruksi, telah dilakukan penyebarluasan peraturan perudang‐ undangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi, sebagai upaya pembinaan jasa konstruksi daerah.

4.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Permasalahan Permasalahan yang ada dalam urusan pekerjaan umum ini adalah belum maksimalnya Peran dari stake holder bidang pengujian dan jasa konstruksi

Pemecahan Masalah Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan:



• Peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi kepada stake holder, serta peningkatan layanan informasi berbasis web dan entry data kegiatan bidang ke‐PU‐ an • Meningkatkan pengelolaan manajemen laboratorium • Meningkatkan kualitas layanan laboratorium dan peningkatan SDM melalui pelatihan dan standardisasi serta akreditasi • Mengintensifkan upaya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyedia barang/jasa konstruksi

4.5. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.8 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

No.

1

Program URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Administrasi Perkantoran

Kegiatan

1

2

3

4

5

Penyediaan Jasa Surat‐menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

187.648.384.372

(Rp)

(%)

171.725.299.242

91,51

2.015.381.000

1.759.214.268

87,29

7.500.000

4.717.000

62,89

556.408.000

373.420.818

67,11

11.000.000

10.628.600

96,62

10.780.000

5.227.000

48,49

100.000.000

93.820.000

93,82

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

140.062.000

139.232.920

99,41

7

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

150.000.000

138.786.750

92,52



No.

Program

Kegiatan

8 9

10

11

12

13

14

15

16

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi (Rp)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

2

(Rp)

204.775.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja

Anggaran Realisasi (%)

204.770.250 100,00

175.222.000

173.942.210

99,27

19.266.000

19.242.220

99,88

100.000.000

99.810.000

99,81

1.000.000

991.600

99,16

10.000.000

9.845.900

98,46

73.808.000

62.718.000

84,97

432.560.000

422.061.000

97,57

23.000.000

0

0,00

5.204.720.000

4.615.996.500

88,69

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50.000.000

49.770.000

99,54

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas

1.100.000


1.100.000 100,00


No.

3

Program

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi (Rp)

(%)

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

200.000.000

198.748.000

99,37

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

801.420.000

773.787.100

96,55

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

8

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman

800.000

800.000 100,00

1.400.000

1.375.000

98,21

50.000.000

49.877.700

99,76

4.000.000.000

3.444.832.200

86,12

100.000.000

95.706.500

95,71

450.000.000

436.187.800

1

Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data

‐

2

Kajian Kebutuhan SDM dan Sarana Pendukung Dinas PUP‐ESDM Provinsi DIY 2009‐2014 Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi

250.000.000

241.512.800

96,93

96,61



No.

Program

‐

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Inventarisasi Pembangunan Infrastruktur Ke PU‐ an DIY Tahun 2003‐ 2008

(Rp)

100.000.000

(%)

97.978.000

100.000.000,00

96.697.000

97,98

Inventarisasi, Integrasi dan Pengelolaan Barang

44.999.500

44.450.880

98,78

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

19.999.500

19.779.400

98,90

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

25.000.000,00

24.671.480

98,69

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Alokasi (Rp)

3

5

Kegiatan

Anggaran Realisasi

1

Perencanaan Pembangunan Jalan.

2

Pembangunan Jalan.

3

4

96,70

69.622.702.210

66.262.771.739

95,17

565.300.000,00

537.382.040

95,06

38.966.500.000

36.362.591.393

93,32

Perencanaan Pembangunan Jembatan

390.000.000

372.228.580

95,44

Pembangunan Jembatan

22.501.500.000

22.091.574.580

98,18



No.

Program

5

6

Kegiatan

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong‐gorong

(%)

41.791.800

97,33

6

2.373.304.240

2.091.126.686

88,11

7

Pembangunan Jalan Pendamping DAK.

4.783.158.000

4.766.076.660

99,64

1.790.000.040

1.713.745.885

95,74

1

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong

100.000.040

90.305.095

90,31

2

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong

1.600.000.000

1.538.246.800

96,14

3

Pengawasan Teknik

90.000.000

85.193.990

94,66

42.939.970

(Rp)

Pengawasan Teknik Peningkatan Jalan dan Jembatan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

7

Program Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan

47.318.141.915

44.308.933.013

93,64

199.999.960

192.921.830

96,46

150.100.040

139.635.920

93,03

1

2

Perencanaan Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelihar aan Jembatan

3

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan

10.099.999.860

9.716.890.820

96,21

4

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jembatan

8.727.545.960

7.440.849.760

85,26



No.

Program

Kegiatan

5

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

6

99,76

Pengawasan Teknik (Rehabilitasi Jalan dan Jembatan)

1.254.900.120

1.097.902.425

87,49

7

Pemeliharaan Rutin Jalan.

9.868.596.145

9.812.417.926

99,43

8

Pemeliharaan Rutin Jembatan

2.224.999.870

2.185.942.872

98,24

9

Rehabilitasi Pendampingan DAK

14.741.999.960

13.672.491.460

92,75

519.499.920

502.995.665

96,82

8

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

9

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

(%)

49.880.000

(Rp)

50.000.000

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

1

Inspeksi Kondisi Jalan.

241.499.960

235.806.710

97,64

2

Inspeksi Kondisi Jembatan

277.999.960

267.188.955

96,11

25.244.610.987

21.014.670.816

83,24

1

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

500.000.000

478.118.550

95,62

2

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

120.000.000

113.678.900

94,73

3

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi

3.746.228.831

3.325.457.300

88,77



No.

Program

10

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan

(%)

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6

Pendampingan WISMP 1

7

Survey Kondisi Bangunan Prasarana Irigasi

8

Rehabilitasi/Pemelihar aan Bangunan Prasarana Sungai

3.501.799.710

3.367.027.881

96,15

3.000.000.000

2.874.599.625

95,82

250.000.000

247.933.546

99,17

2

(Rp)

4

1

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

Penbangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa

18.581.000.000

14.920.411.616

80,30

39.030.090

37.741.800

96,70

750.000.000

664.782.495

88,64

20.000.000

19.850.000

99,25

1.488.352.066

1.454.630.155

97,73

3


19.999.940

19.863.800

99,32

4

Pengawasan Teknik

150.000.000

144.667.760

96,45

5

Perencanaan dan Pengembangan Alokasi Air

81.799.770

79.963.150

97,75



No.

11

Program Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau & SDA Lainnya

Kegiatan

(%)

8.904.093.010

7.687.805.375

86,34

5.500.000.000

4.420.739.390

80,38

1.199.865.054

1.154.496.160

96,22

645.878.006

615.898.761

95,36

19.999.950

19.918.400

99,59

2

(Rp)

1

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

3

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan SDA Lainnya

4


5

Pemeliharaan Hidrologi

110.000.000

109.400.800

99,46

6

Pengawasan Teknik

320.850.000

291.651.250

90,90

7

Perencanaan Pembangunan Embung

800.000.000

768.201.214

96,03

8

Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Air

207.500.000


207.500.000 100,00


No.

Program

12

Kegiatan

9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah

4.355.999.020

4.158.036.457

95,46

825.000.000

740.112.000

89,71

2.000.000.000

1.993.238.000

99,66

311.000.000

306.330.975

98,50

1.200.000.000

1.099.588.282

91,63

19.999.020

18.767.200

93,84

3

5

13

Program Pengendalian Banjir

99.999.400 100,00

4

100.000.000

(%)

2

(Rp)

1

Fasilitasi Kelembagaan P 3 A / GP3A / IP3A.

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

6.022.400.000

4.493.968.153

74,62

1

Rehabilitasi/Pemelihar aan Bantaran dan Tanggul Sungai

5.000.000.000

3.520.292.600

70,41

2


20.000.000

19.695.500

98,48

3

Pengawasan Teknik

250.000.000

222.311.800

88,92



No.

Program

14

15

16

Kegiatan

4 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi SDA

752.400.000

731.668.253

97,24

296.100.050

283.139.100

95,62

50.000.000

48.874.000

97,75

2

Pembangunan/Pening katan Infrastruktur

197.000.000

186.445.000

94,64

3


49.100.050

47.820.100

97,39

6.500.000.000

6.393.307.660

98,36

6.500.000.000

6.393.307.660

98,36

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

629.000.000

614.991.150

97,77

1

Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air

129.000.000

128.423.800

99,55

500.000.000

486.567.350

97,31

(%)

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

2

Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan

(Rp)

1

1

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

Perencanaan Potensi Air Daerah Survey Potensi Bendungan Tinalah di Kulon Progo. Inventarisasi dan Perencanaan pembuatan Tandon Air Komunal di Kecamatan Purwosari



No.

Program

Kegiatan

Alokasi (Rp)


(%)

Kab. Gunung Kidul

17

Program Pelayanan Jasa Pengujian

1

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

18

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

19

94,53

775.000.000

721.747.420

93,13

260.000.000

256.603.060

98,69

296.840.000

249.795.000

84,15

1

Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang‐undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya

198.640.000

154.065.000

77,56

2

Sistem Database Jasa Konstruksi

98.200.000

95.730.000

97,48

3

978.350.480

2

1.035.000.000

1

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian

2

Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha) Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat (Forum Jasa Konstruksi Daerah)

958.357.010

746.019.600

77,84

200.000.000

110.776.000

55,39

175.942.000

159.317.000

90,55

582.415.010

475.926.600

81,72



No.

20

Program Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Kegiatan

1 2

3

4

21

Program Pengelolaan Persampahan

22

Pengawasan Tertib Penyelenggara Jasa Konstruksi Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa

(%)

575.000.000

237.716.560

41,34

100.000.000

38.708.000

38,71

125.000.000

46.990.560

37,59

150.000.000

41.060.000

27,37

100.000.000

53.342.000

53,34

100.000.000

57.616.000

57,62

Pengawasan Terhadap K3

700.000.000

512.629.200

73,23

1

Perencanaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

200.000.000

182.075.000

91,04

2

Peningkatan Sarana dan Persampahan

500.000.000

330.554.200

66,11

Penataan Permukiman sesuai dengan Tata Bangunan dan Lingkungan

1

(Rp)

5

Program Perencanaan dan Tata Bangunan dan Lingkungan

Alokasi (Rp)

Anggaran Realisasi

1.000.000.000

748.528.300

74,85

1.000.000.000

748.528.300

74,85

23

Program Pengembangan Manajemen


266.000.000

219.342.550

82,46


No.

Program

Kegiatan

Alokasi (Rp)


(%)

Laboratorium

Peningkatan Sumber Daya Laboratorium Pengujian Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian

24

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke‐PU‐an

397.740.000

375.675.210

94,45

1

Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam

161.690.000

155.842.980

96,38

2

Penerapan Teknologi Ke‐PU‐an

136.050.000

122.739.280

90,22

3

Survey Bahan Bangunan Keciptakaryaan

100.000.000

97.092.950

97,09

1

2

86.750.000

82.504.850

95,11

179.250.000

136.837.700

76,34

5. URUSAN PENATAAN RUANG Rencana tata ruang wilayah provinsi DIY telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 5 Th 1992 yang berlaku sampai dengan tahun 2007. Peraturan daerah tersebut telah ditinjau kembali pada tahun 1997 dan 2002. Pada pelaksanaan peninjauan kembali tahun 2002, dirasa perlu menambahkan beberapa muatan mengenai kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pada th 2007 telah ditetapkan Undang‐undang Republik Indonesia No. 26 Th 2007 Tentang (UUPR No. 26/2007), yang mengamanatkan bahwa seluruh RTRW Provinsi, kabupaten/kota harus disesuaikan dengan UU yang baru dan diberi waktu penyesuaian sampai dengan th 2009. Implikasi operasional terhadap RTRW Provinsi DIY akibat adanya persoalan tersebut adalah:



a. Berdasarkan masa berlakunya Perda RTRW No. 5/1992 serta perubahannya (Perda No. 10/2005 yang telah habis masa berlakunya, serta amanat UUPR No. 26/2007, maka pada tahun 2007 dengan memanfaatan bantuan teknik dari Direktorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DIY melaksanakan penyusunan kembali RTRW Provinsi DIY dengan memperhatikan sistem UU yang baru, serta menambah muatan yang berkaitan dengan beberapa masalah yang terjadi pada akhir‐akhir di wilayah DIY. Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRWP DIY. Sampai saat ini, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan, sedangkan evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

b. Secara substansial/materi, dalam RTRW Provinsi DIY yang baru telah diindentifikasi beberapa kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan kawasan yang penyusunan rencana tata ruang rincinya diprioritaskan. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci tersebut merupakan operasionalisasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi DIY.

Dalam tahun anggaran 2009, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan‐kegiatan berikut: a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan bagian barat (Kabupaten Kulon Progo), yang merupakan salah satu kawasan strategis Provinsi dan memiliki potensi bahan tambang pasir besi sekitar 605 juta ton. Karena kawasan Pantai Selatan bagian barat (Kabupaten Kulon Progo) bersinggungan dengan Sungai Progo yang diduga sebagai sesar yang membujur dari Pantai Selatan sampai utara, diperlukan penataan kawasan yang juga memperhatikan antisipasi gempa.

b. Penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria pemanfaatan ruang kawasan pertanian, yang merupakan pedoman pemanfaatan kawasan pertanian. Hal tersebut dilakukan karena dalam kurun waktu delapan tahun terakhir rata‐rata terjadi penyusutan lahan sawah di Provinsi DIY seluas 297 hektare per tahun. Penyebab terbesar adalah alih fungsi lahan dari lahan sawah ke non‐sawah di antaranya untuk permukiman, tambak, dan kolam.

c. Penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor. Bencana longsor terjadi karena proses alamiah dalam perubahan struktur muka bumi yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab yaitu fenomena alam dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, sehingga IV‐ 58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


mengakibatkan rusaknya kondisi alam dan lingkungan. Perubahan penggunaan lahan tersebut dapat terjadi pada daerah yang kurang layak digunakan untuk permukiman. Akibatnya terjadi kecenderungan meningkatnya proses longsor, erosi, maupun banjir.

Rencana Tata Ruang akan dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan, berkaitan dengan ancaman bencana yang setiap waktu dapat terjadi. Maka yang dapat dilakukan adalah mengurangi risiko akibat terjadinya bencana. Oleh karena itu perlu adanya data geologi yang terkait dengan tata lingkungan, dan perlu pemetaan mikrozonasi gempa untuk membuat arahan dengan unsur bencana gempa sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan tata ruang.

Berdasarkan arahan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Perkotaan Yogyakarta mengemban peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi sebagai kota pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, dan berfungsi sebagai simpul utama transportasi melayani provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, bahkan dari luar Jawa. Untuk mendukung fungsi dan peran yang telah ditetapkan, diperlukan upaya untuk mengarahkan dan mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Upaya tersebut memerlukan instrumen berupa rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

5.1. Kelembagaan Merupakan struktur hierarkhis, untuk tingkat nasional penanggung jawabnya pemerintah, untuk tingkat provinsi penanggung jawabnya pemerintah provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota penanggung jawabnya pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi antara ketiga penanggung jawab tersebut mutlak perlu dilakukan.

Untuk melaksanakan kegiatan koordinasi di daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 147 Th 2004 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi DIY, BKPRD telah dibentuk dengan keputusan gubernur dan telah aktif. Badan ini mempunyai tugas melakukan koordinasi vertikal (antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) dan horizontal (antar‐instansi pemerintah). Sehubungan dengan tugas tersebut, badan ini memerlukan dukungan dana.

Sesuai dengan Undang‐undang No. 26 Th 2007, wewenang operasionalisasi rencana tata ruang ada pada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi dalam hal ini mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan dalam bentuk kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta kebijakan pemberian insentif dan disinsentif.



Program kegiatan untuk meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang yang terkait dengan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota perlu didukung dan dibina agar efektif. Pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan melalui beberapa kegiatan, antara lain: • Memberikan dukungan dalam sosialisasi dan penyebaran informasi tentang Undang‐ undang No. 26 Th 2007 tentang Norma Standar Pedoman dan Kriteria serta Rencana Tata Ruang • Memberikan bimbingan teknis dan bantuan teknis kegiatan penyusunan rencana rinci (rencana detail) yang lebih jelas dan operasional dalam bentuk peraturan zonasi yang menjadi dasar proses perizinan • Memberikan arahan dan dukungan pengembangan kebijakan tentang insentif dan disinsentif yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. • Memberikan insentif kepada pihak yang menaati ketentuan‐ketentuan dalam rencana tata ruang, menerapkan disinsentif bagi yang tidak menaati, serta mengenakan sanksi bagi pelanggar rencana tata ruang • Membantu meningkatkan pengawasan dan penertiban pembangunan di areal lahan pertanian produktif

5.2. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dan Proses Pengawasan Untuk menyusun rencana tata ruang yang aspiratif, dibutuhkan peran serta masyarakat. Peran serta tersebut memiliki beberapa tingkatan. Dalam proses penyusunan kembali RTRW Provinsi DIY yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2007, proses dimulai dengan penjaringan aspirasi, konsultasi publik, dan publikasi melalui media massa. Proses tersebut mendapat tanggapan berupa kritik, saran, dan masukan dari sebagian masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa perhatian masyarakat mulai meningkat.

Sampai tahun 2009, ada beberapa isu strategis yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang. Isu‐isu tersebut telah muncul dalam bentuk kasus‐kasus konflik pemanfaatan lahan yang perlu diselesaikan melalui media, serta munculnya reaksi dari masyarakat terhadap pemanfaatan ruang (kegiatan pembangunan). Hal ini menunjukkan meningkatnya pengawasan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY semestinya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dilaksanakan secara konsisten, tanpa banyak penyimpangan. Maka, RTRW Provinsi harus bersifat implementatif dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan masyarakat yang sangat beragam dan dinamis. IV‐ 60 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009



Tabel 4.9 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Penataan Ruang

No.

Program

Kegiatan

Realisasi (Rp)

Alokasi Anggaran (Rp)

%

URUSAN PENATAAN RUANG 1.

Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pemanfaatan Ruang

Penyusunan 1 Rencana Tata Ruang Kawasan Penyusunan 2 Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.223.811.645

96,27

730.000.000

710.482.820 97,33

500.000.000

488.629.900 97,73

230.000.000

221.852.920 96,46

900.000.000

877.002.240 97,44

Penyusunan Norma, Standar, 1 dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

200.000.000

196.401.740 98,20

700.000.000

680.600.500 97,23

Survei dan Pemetaan

680.000.000

636.326.585 93,58

Penyusunan Kebijakan 1 Pegendalian Pemanfaatan Ruang

500.000.000

463.890.270 92,78


2 3.

2.310.000.000


No.

Program

Kegiatan

Pengawasan 2 Pemanfaatan Ruang Koordinasi dan Fasilitasi 3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

Realisasi (Rp)

Alokasi Anggaran (Rp)

80.000.000

76.908.190 96,14

100.000.000

95.528.125 95,53

5.4. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Terkait sistem, perlunya lebih menjaga konsistensi antara RTRW Provinsi DIY dengan RTRW kabupaten/kota b. Terkait fungsi dan peran, rencana pembangunan mengacu kepada rencana tata ruang, sehingga perlu diupayakan agar rencana tata ruang yang kita miliki berfungsi sebagai dasar menyusun program pembangunan. c. Terkait efektivitas, peran serta masyarakat masih harus ditingkatkan baik dalam lingkup perencanaan, implementasi/pelaksanaan pembangunan dan pengawasan. d. Terkait optimalisasi potensi, bahwa pengembangan potensi wilayah harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. e. Pembangunan secara fisik lebih cepat dari perencanaan yang ada f. Penyebaran pembangunan masih kurang merata g. Kurangnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Upaya Penyelesaian Masalah a. Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan penataan ruang melalui peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) b. Menyusun kebijakan operasionalisasi dari RTRW Provinsi DIY sebagai dasar implementasi RTRW Provinsi itu sendiri dan dasar kebijakan‐kebijakan dalam RTRW kabupaten/kota IV‐ 62 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

%


c. Menyiapkan perangkat pengendalian ruang d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan e. Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan peran serta masyarakat f. Melakukan evaluasi g. Mengendalikan pemanfaatan ruang secara terpadu melalui proses perizinan pemanfaatan ruang, pengawasan, dan penertiban h. Melakukan sosialisasi terhadap rencana tata ruang, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya i. Menjalankan hukum dan peraturan dengan konsisten

Hingga tahun 2009, masih terjadi lemahnya ketaatan terhadap tata ruang yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain. Sesuai dengan Undang‐undang No. 26 Th 2007, operasionalisasi rencana tata ruang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam operasionalisasi rencana tata ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran dalam memberikan arahan dan pembinaan dalam bentuk kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta kebijakan pemberian insentif dan disinsentif.

Program kegiatan untuk meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang yang terkait dengan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota perlu didukung dan dibina agar efektif. Pemerintah provinsi dapat meningkatkan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan melalui beberapa kegiatan, antara lain: a. Memberikan dukungan dalam sosialisasi dan penyebaran informasi tentang: 1. Undang‐undang No. 26 Th 2007 2. Rencana tata ruang b. Memberikan bimbingan teknis dan bantuan teknis kegiatan penyusunan detail rencana yang lebih jelas dan operasional dalam bentuk peraturan zonasi yang menjadi dasar proses perizinan. c. Memberikan arahan dan dukungan pengembangan kebijakan tentang insentif dan disinsentif yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemberian insentif diberikan kepada pihak yang menaati ketentuan‐ketentuan dalam rencana tata ruang, dan menerapkan disinsentif bagi yang tidak menaati, serta mengenakan sanksi bagi pelanggar rencana tata ruang. d. Membantu meningkatkan pengawasan dan penertiban pembangunan di areal lahan pertanian produktif. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐63


6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2009 telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berketetapan hukum, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RPJMD pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana‐rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen perencanaan ini menjadi dasar serta acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah, selain mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY. RPJMD ini selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan, serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, sedangkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan disusunnya Renstra SKPD maupun RKPD, selanjutnya SKPD dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Penyusunan Renja SKPD ini berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada dokumen RKPD. Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD harus berjalan sinergis dengan RPJMD. Renja merupakan instrumen untuk menghasilkan kinerja SKPD sesuai indikator yang telah ditentukan di RPJMD. Indikator ini menjadi semacam titik tolak SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan melalui program‐program strategis yang telah disediakan, baik melalui RPJMD maupun program strategis yang merupakan arahan Gubernur selaku Kepala Daerah.

Untuk urusan wajib perencanaan pembangunan, program strategis yang masuk ke dalam RPJMD adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Program IV‐ 64 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Pengembangan Data/Informasi, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengembangan Kota‐kota Menengah dan Besar, serta Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam.


Tabel 4.10 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan

No

Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan Up Dating dan Analisis Data Informasi 1 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi 2 Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 3

Penyusunan Profil Daerah

4

Pengembangan Website Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi 5 Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi 6 Pengendalian 7 Pelaksanaan Program/Kegiatan 8 Pengembangan Data Base Spasial 9 Upgrade Sistem Aplikasi Monev Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan 10 Transportasi Sarpras Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial 11 Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik 12 Daerah 13 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB 14 Entry Data APBD dan Non APBD Kerja Sama Pembangunan 15 Koordinasi Kerja Sama Wilayah Perbatasan 16 Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antardaerah 17

Realisasi

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

Koordinasi dalam Pemecahan Masalah‐Masalah Daerah

Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan 18 Koordinasi Perencanaan Transportasi di Perbatasan

(Rp)

(%)

15.000.000 285.700.000

14.982.000

99,88

281.330.000

98,47

85.748.600

84.143.225

98,13

60.000.000

57.144.500

95,24

54.000.000 75.000.000 147.000.000 32.325.000 54.000.000 70.851.400 23.400.000 105.600.000 60.600.000 15.000.000

52.291.000

96,84

73.790.000 142.750.000 29.160.000 53.783.250

98,39 97,11 90,21 99,60

69.051.400

97,46

21.515.700

91,95

104.797.800 59.789.600 12.761.000

99,24 98,66 85,07

24.000.000

23.815.000

99,23

45.000.000

44.855.000

99,68

46.200.000

45.628.500

98,76

10.382.000

78,65



No

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

13.200.000 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 19 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Perdesaan 33.000.000 20 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi Kawasan Perkotaan 139.200.000 Perencanaan Pengembangan Kota‐Kota Menengah dan Besar 21 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 21.000.000 22 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 15.000.000 23

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perparkiran

24

Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan 25 Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Prasarana Wilayah 26 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antarwilayah yang Berkelanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 Penyusunan Rancangan RKPD 28 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 29 Koordinasi Penyusunan LAKIPDA, RKT, dan Penetapan Kinerja 30 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 31 Forum Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan 32 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan

30.000.000 28.200.000 50.400.000 57.000.000

(%)

29.997.000

90,90

109.005.750

78,31

19.187.000 13.027.500

91,37 86,85

28.088.500

93,63

27.808.000

98,61

48.639.000

96,51

51.256.000

89,92

141.220.500 247.217.000

97,69 95,32

67.462.000

92,41

64.040.000 31.364.000

97,03 87,12

69.878.925

87,35

54.000.000

36.080.000

181.591.000 143.046.000

179.559.750 138.337.000

98,88 96,71

206.425.000

177.952.500

86,21

249.000.000

99,60

110.398.960

20,07

14.980.000

99,87

68.730.000

76,37

Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa

34 35

Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

36

Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan

37

Fasilitasi Penetapan RPJPD

250.000.000

38

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (Pendukung SCBD) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Pelaksanaan Program/Kegiatan Setda dan Setwan

550.000.000 15.000.000 90.000.000

40

(Rp)

144.555.000 259.347.000 73.000.000 66.000.000 36.000.000 80.000.000

33

39

Realisasi


66,81


No 41 42 43 44 45 46 47

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Pelaksanaan Program/Kegiatan Lembaga Teknis Daerah Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Daerah Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3

60.000.000 120.000.000 66.000.000 90.000.000

Fasilitasi Penetapan RPJMD Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Hukum Penyusunan Program Perencanaan Keuangan Daerah

340.024.000 105.110.000 40.296.000 610.790.000 154.000.000

48

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan E‐Procurement

49

Fasilitasi Pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD)

Penyusunan Raperda Perubahan Perda Nomor 5/2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbangda Perencanaan Pembangunan Ekonomi 51 Penyusunan Analisis PDRB

Realisasi (Rp)

(%)

55.835.000

93,06

110.932.750

92,44

60.643.500

91,88

85.878.700

95,42

338.577.625

99,57

95.279.000 40.167.000

90,65 99,68

475.595.500

77,87

78.185.000

50,77

46.487.000

97,80

50

47.533.500

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P‐KSP)

91.833.060 90.589.160

53

Penyusunan Rencana Makro Ekonomi Tahunan

112.829.840

112.629.840

99,82

54

Koordinasi Rural Community Development (Pembangunan Masyarakat Perdesaan)

105.000.000

103.795.000

98,85

90.000.000

89.460.000

99,40

105.000.000

102.230.000 97,36

52

55

Fasilitasi Forum Jogja Seed Center 56 Koordinasi Pengelolaan Plasma Nutfah Sumber daya Genetik di Provinsi DIY 57 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pengangguran di Provinsi DIY 58 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas 59 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Indagkop 60 Penyusunan Master Plan Pengembangan UMKM 61

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan

51.000.000 90.000.000 137.438.750

91.833.060 100,00 90.579.160 99,99

48.150.000

94,41

89.630.000

99,59

137.228.750

99,85

95.080.220

94.870.220

99,78

105.000.000

102.876.500

97,98



No

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Keduniausahaan 90.000.000

87.215.000

96,91

63 Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam

43.200.000

43.180.000

99,95

64 Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan

42.000.000

42.000.000 100,00

65 Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya

43.200.000

43.200.000 100,00

66 Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pantai

129.000.000

62

67

Penyusunan Perencanaan Program Kependudukan

Penyusunan ICOR Sektoral Provinsi DIY

68 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan 69 Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Industri Daerah 70 Perencanaan Pengembangan Sektor Informal Provinsi DIY 71 Perencanaan Pengembangan Energi Daerah

71.334.220

128.676.000

99,75

71.334.220 100,00

135.000.000

133.280.000

98,73

93.010.840

92.760.840

99,73

93.429.700

92.569.700 99,08

53.853.800

53.059.000

98,52

54.000.000

51.020.000

94,48

49.020.000

96,12

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 72

Koordinasi Penyusunan Masterpaln Kesehatan

73

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

51.000.000

74

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya

37.582.950

37.182.950

98,94

Koordinasi Pengembangan Minat Baca dan Perpustakaan

34.799.920

33.799.900

97,13

Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah

52.799.980

51.999.950

98,48

Koordinasi Pengembangan Pendidikan Tinggi

34.799.960 49.800.000

34.039.960

97,82

48.360.000

97,11

75 76 77 78

Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal

79

Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olahraga

48.599.980

47.799.980

98,35

80 Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

51.000.000

48.216.000

94,54



No 81

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Analisis Data Penduduk Miskin

82 83 Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

84 Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan 85 Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 86 Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur 87 Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal tentang Budaya Nasional 88 Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 89 Penyusunan Program Pengembangan SDM Bidang Kesenian 90 Koordinasi Perencanaan Program Kesbanglinmas dan Pol PP 91 Penyusunan Program Pengembangan Cluster Pendidikan Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam 92 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 93 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 94 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 95 Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air Pembangunan Daerah Tertinggal 96 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal

48.000.000 180.000.000

Realisasi (Rp)

(%)

46.080.000 96,00 132.382.000 73,55

48.000.000

47.600.000

99,17

36.000.000

34.490.000

95,81

36.000.000 52.799.980

35.700.000 52.434.980

99,17 99,31

140.367.870

138.047.870

98,35

52.200.000

50.626.000 96,98

105.724.860

104.664.860 99,00

45.000.000

44.764.000

99,48

140.399.810

123.649.810

88,07

72.000.000

66.324.000

92,12

15.000.000

13.664.000

91,09

54.000.000

51.824.000

95,97

120.000.000

115.153.000

95,96

36.000.000

35.850.000

99,58

Dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, disampaikan bahwa gubernur wajib melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Evaluasi ini meliputi evaluasi terhadap: 1. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 2. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 3. hasil rencana pembangunan daerah.



Evaluasi dilakukan oleh gubernur, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi oleh Bappeda meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan b. penghimpunan, analisis, dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Selain itu informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah wajib disampaikan kepada masyarakat.

6.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Beberapa hal menjadi kendala atau faktor penghambat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya. Di antaranya adalah: a. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan, proses penganggaran, dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran b. Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi untuk perumusan dan evaluasi kebijakan c. Belum optimalnya hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing‐masing SKPD d. Belum optimalnya koordinasi/kerja sama antarsektor dan antardaerah (kabupaten/kota) e. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya f. Belum optimalnya evaluasi perencanaan pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Upaya Penyelesaian Masalah Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, dapat ditempuh beberapa upaya: a. Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran b. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data/informasi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan c. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan IV‐ 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


e. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardaerah dan antarinstansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. f. Meningkatkan pengkajian dan analisis perencanaan yang lebih akurat untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan rasio implementasi perencanaan daerah.

Peningkatan evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota akan diposisikan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal yang perlu dijaga adalah konsistensi pembangunan dari tahun ke tahun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pada perencanaan pembangunan di tahun 2008, Pemerintah Provinsi DIY belum memiliki dokumen perencanaan yang tetap dan kesemuanya masih dalam bentuk draft, sehingga dokumen perencanaan masih memanfaatkan Renstrada 2004‐2008. Meskipun demikian, dalam perencanaan tersebut tetap dipertimbangkan adanya: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY (RTRW) b. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DIY (RADPB) c. Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DIY (d/h Agenda 21) d. Evaluasi Rencana Strategis Daerah 2004‐2008

Untuk menjaga kesinambungan tersebut, maka perlu dilakukan penilaian awal atau early asessment atas seluruh program yang akan dilakukan, dengan melihat prioritas‐ prioritas yang belum dilaksanakan secara maksimal, agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Program‐program dalam urusan wajib perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional, yang diarahkan pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan. Adapun program‐program tersebut adalah Pengembangan Data/Informasi, Kerja Sama Pembangunan, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Perencanaan Pengembangan Kota‐kota Menengah dan Besar, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dan Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam. 7. URUSAN PERUMAHAN Sebagai hak dasar rakyat, rumah (dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat) dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, serta membentuk watak dan jati diri bangsa. Pembangunan perumahan mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐71


kemiskinan, dan kesejahteraan. Karena peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang sehat untuk kehidupan dan penghidupan suatu bangsa begitu penting, maka perlu upaya penurunan backlog penyediaan perumahan, agar pemerataan dan keadilan pada masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan, sehingga mereka dapat tinggal pada rumah yang sehat dan layak huni. Penurunan backlog penyediaan perumahan memperhatikan kebutuhan rumah 108.256 unit dengan ketersediaan 78.482 unit, jadi masih ada kekurangan 29.474 unit. Padahal yang tertangani adalah 10 persen atau 2.927 unit, atau pencapaian persentase yang tertangani adalah 1 persen yaitu sekitar 293 unit rumah per tahun pada tahun 2010.

Selain masalah kelembagaan, persoalan pelaksanaan pembangunan perumahan di Provinsi DIY diwarnai adanya tuntutan untuk meningkatkan kemampuan serta ketersediaan instrumen berupa peraturan perundang‐undangan pembangunan, jaringan sistem informasi, serta jejaring penyelenggaraan antar‐pelaku pembangunan perumahan permukiman yang berkelanjutan. Tantangan dalam pembangunan perumahan antara lain ialah adanya kesenjangan pelayanan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penyelenggaraan sarana dan prasarana lingkungan yang buruk seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, dan listrik, menyebabkan lingkungan perumahan menjadi tidak sehat dan tidak layak huni, termasuk langkanya ruang‐ ruang terbuka hijau yang dapat menjadi penyeimbang kehidupan.

Tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat telah semakin mengemuka akhir‐akhir ini. Terlebih lagi dengan adanya reformasi politik yang terjadi di Indonesia juga telah semakin menegaskan perlunya mencari pendekatan pembangunan “baru” yang berorientasi kepada komunitas masyarakat.Untuk itu, dilakukan langkah strategis melalui transformasi sistem birokrasi agar lebih memungkinkan peran enabling dan keberpihakan terhadap perumahan swadaya. Peningkatan intensitas koordinasi dan kemitraan dengan lembaga pelaku pembangunan perumahan dan daerah berbasis pada prakarsa komunitas masyarakat dan fasilitasi prasarana dan sarana umum, untuk lebih memotivasi kelompok swadaya masyarakat yang lain. Program bertujuan menjalankan suatu proses peran masyarakat secara swadaya dengan dukungan pelayanan pemerintah yang baik. Karenanya, dibutuhkan dukungan politik dan sistem pemerintahan yang menciptakan sinergi pembangunan perumahan sebagai bagian untuk pembangunan kualitas bangsa.

Peningkatan keterpaduan penanganan kawasan kumuh mempunyai implikasi efisiensi dan efektivitas dalam pola pendanaan, materi penanganan, serta waktu penanganan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Pengembangan kelembagaan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian menjadi urgen untuk mendapat dukungan serta perhatian khusus. Keterbukaan menjadi penting dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, LSM, dan jaringan IV‐ 72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


masyarakat kota, agar mampu memberikan masukan subtantif terhadap pelaksanaan pengurangan kawasan kumuh. Pokok masalah penanganan kawasan kumuh adalah kesediaan dan kemampuan kita untuk mengembangkan program perbaikan kawasan kumuh hingga sesuai dan memenuhi persepsi dan konsep yang dianut penduduk.

Upaya yang diperlukan untuk mengatasi kekumuhan akibat migran desa yang lemah adalah dengan saling melakukan pemberdayaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peluang usaha dan kesempatan kerja di masa depan. Upaya lain adalah dengan kebijakan urbanisasi yang diarahkan pada pengembangan daerah‐daerah perdesaan, agar memiliki ciri‐ciri perkotaan atau urbanisasi perdesaan. Selain itu perlu dikembangkan pula pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi baru atau daerah penyangga pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai penapis bagi perpindahan penduduk daerah perdesaan ke perkotaan.

Pelaksanaan program peremajaan perkotaan (urban renewals) di kawasan kumuh (urban slums) perlu lebih diperhatikan. Langkah kajian dan penanganan beberapa titik konsentrasi perumahan bermasalah sepanjang bantaran sungai harus diupayakan agar lebih terkendali dan mengacu RTRW. Prioritas program dalam hal ini adalah terbangunnya rumah susun sewa (rusunawa), dengan menggunakan strategi pencapaian target berdasarkan identifikasi faktor penghambat percepatan pembangunan rusunawa yang dihadapi tahun sebelumnya sekaligus solusinya. Di sinilah terasa pentingnya penyiapan pembangunan fisik yang diimbangi dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keluaran (outcome) yang diharapkan dari pembangunan rusunawa adalah perbaikan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan, penyediaan hunian yang layak, memadai, murah, berkualitas, memberikan kepastian hukum, menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui intitusi pengelola rusunawa, peningkatan kesejahteraan, serta replikasi oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan dalam penanganan perumahan adalah dengan model pencegahan (preventif) untuk mengurangi kekumuhan, dengan prioritas penanganan keseimbangan desa dengan kota. Adapun model penanggulangan (kuratif) melalui pendekatan “Tridaya” dapat ditempuh dengan penerapan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Untuk itu, konsep pembangunan/perbaikan rumah sejauh mungkin ditata dengan pendekatan kawasan. Sasarannya adalah pengembangan kawasan strategis dan meningkatnya jumlah kawasan yang dikembangkan, serta target kelayakan perumahan untuk kawasan hunian menjadi program strategis untuk pencapaian penyediaan utilitas publik di bidang perumahan, air bersih, dan sanitasi di lingkungan perumahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐73



Tabel 4.11 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

Program Pengembangan Perumahan

(Rp)

(%)

1.508.920.020

1.254.435.750

83,13

410.000.000,00

348.496.000

85,00

100.000.000,00

97.487.000

97,49

175.000.000,00

155.848.000

89,06

13.920.020,00

13.715.750

98,53

Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program 1 Perumahan (Up Dating Data Perumahan dan Bangunan Gedung) Penyusunan Norma, 2 Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan 3 Masyarakat Kurang Mampu

Realisasi

4


5

Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

230.000.000,00

209.765.000

91,20

6

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

150.000.000,00

136.999.000

91,33

Pembangunan Sarana dan 7 Prasarana Rumah Sederhana Sehat

430.000.000,00

292.125.000

67,94

7.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Belum maksimalnya peran aktif dari stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan b. Adanya kebutuhan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya alih fungsi lahan

Upaya Penyelesaian Masalah a. Peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi antar stakeholders



b. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempertahankan lahan irigasi

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN Menurut data BPS Provinsi DIY, jumlah pemuda di DIY tahun 2009 (jumlah penduduk hasil proyeksi SUPAS 2005, proyeksi penduduk Indonesia per provinsi 2005‐2015) adalah 954.300 jiwa, dengan rentang usia 15‐19 (256.500 jiwa), 20‐24 (319.100 jiwa), dan 25‐29 (378.700 jiwa), atau sekitar 27,25 persen dari total penduduk DIY yang sejumlah 3.501.900 jiwa. Dengan proporsi tersebut, pembangunan pemuda beserta pembinaan olahraga sebagai daya dukung kesehatan jasmani dan rohani bagi generasi penerus bangsa perlu mendapat perhatian optimal dari BPO (Balai Pemuda dan Olahraga), salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Adapun fungsinya antara lain menyangkut pembinaan, fasilitasi kegiatan, serta pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pergub No. 41 Tahun 2008.

Adapun tugas dan fungsi untuk mendukung pelayanan pemerintah daerah dalam urusan kepemudaan dan olahraga tertuang dalam kebijakan yang dikelola oleh BPO Provinsi DIY, yakni:

8.1. Kepemudaan Kebijakan kepemudaan dikembangkan mengacu kepada properda dan hasil‐hasil diskusi/dialog dengan berbagai lembaga kepemudaan, instansi terkait dan relevan, serta studi kepemudaan yang telah dilakukan berdasar standar wawasan, sikap dan kebutuhan pemuda, dan studi kebijakan kepemudaan. Kebijakan kepemudaan ditempuh dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mencakup: 1. Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat; 2. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri; 3. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan narkotika, obat‐obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya (narkoba/Napza) melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐75


gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba; 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda dalam memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; 5. Menyiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan untuk pergaulannya dengan bangsa‐bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung, dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa; 6. Mengelola dan mengembangkan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemberdayaan pemuda dan olahraga, di samping juga sebagai sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8.2. Keolahragaan 1. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang keolahragaan; 2. Melaksanakan pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang‐undangan olahraga; 3. Melaksanakan kajian sekolah olahraga; 4. Melaksanakan pengembangan sistem informasi keolahragaan; 5. Melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahragawan usia dini; 6. Memetakan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di bidang olahraga; 7. Menyusun Indikator Pengembangan Olahraga (Sport Development Index); 8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga; 9. Membina dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga; 10. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah.

Sebagai wujud nyata pelayanan bagi urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakanlah empat program dan sembilan kegiatan sebagai berikut: a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan: 1). Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2). Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 3). Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Pemuda

b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, yaitu dengan: 1). Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda IV‐ 76 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1). Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga 2). Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 3). Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi 4). Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1). Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pencapaian dari pelaksanan program kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tercatat dalam prestasi yang dapat dibanggakan. Adapun prestasi di bidang kepemudaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan: Program Pertukaran Pemuda Antara‐Negara (seleksi tahun 2009 diikuti 30 peserta, terpilih 4 orang); kegiatan seleksi Kapal Pemuda Nusantara (diikuti 40 orang, terpilih 2 orang); Pelatihan dan Pembentukan Paskibraka (terpilih 102 orang); peningkatan kemampuan pemuda untuk terampil secara mandiri (75 orang); terpilihnya pemuda kreatif dan kompetitif (4 orang); terpilihnya Pemuda Pelopor Provinsi DIY ke tingkat nasional (4 orang); peningkatan kemampuan fasilitator bidang pengembangan pribadi generasi muda (80 orang); penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda (150 orang); serta peningkatan kemampuan berwirausaha (50 orang). Prestasi di bidang olahraga yang merupakan output dari upaya pembinaan telah menghasilkan: juara dalam Tri Lomba Juang (12 regu); peningkatan prestasi olahraga pelajar usia 10‐14 tahun 250 orang/10 cabang olahraga; peningkatan prestasi olahraga pelajar usia 15‐ 18 th 242 orang/10 cabang olahraga; tersedianya wasit yang memahami aturan pertandingan (90 orang); pertandingan olahraga penyandang cacat (peserta 300 orang); terpilihnya atlet Pospeda (100 orang), terpilihnya calon atlet Pospenas pada 8 cabang olahraga dan 4 cabang seni; terpilihnya atlet Popda (140 atlet); terpilihnya atlet Popnas (254 atlet); terselenggaranya Popnas dengan peserta 33 provinsi dan dengan mempertandingkan 18 cabang olahraga; terlaksananya pembangunan kembali GOR Amongrogo; dan terlaksananya pemeliharaan rutin Stadion Mandala Krida.

Salah satu prestasi olahraga Provinsi DIY adalah pencapaian pada Popnas 2009. Tercatat sebelumnya, pada tahun 2007, Kontingen DIY di Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (Popnas) menempati urutan 24 dari target ranking 10. Sebagai evaluasi dan usaha peningkatan prestasi, sejak tahun 2008 Kontingen Popnas Provinsi DIY telah dipersiapkan untuk bertanding pada Popnas X tahun 2009 dengan target 10 besar. Pada Popnas X Jogja tahun 2009, Provinsi DIY bertindak sebagai tuan rumah. Kesempatan sebagai tuan rumah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐77


pencanangan target ranking 10 tersebut tidak disia‐siakan oleh Kontingen Popnas Provinsi DIY, hingga akhirnya berhasil menempati peringkat 7. Capaian ini melebihi target awal yakni ranking 10.

Adapun pencapaian Provinsi DIY dalam POPNAS X Jogja tahun 2009 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.12 Pencapaian Provinsi DIY dalam POPNAS X Jogja Tahun 2009

No. 1

Provinsi Jatim

2 3 4 5 6 7 8 9 10

DKI Jakarta Jateng Jabar Riau Bali DIY Sumsel Kaltim Sumbar

Emas 45

Perak 27

Perunggu 48

Poin 354

28 27 24 16 12 4 6 6 7

34 26 31 6 7 10 9 7 5

32 30 21 18 12 14 6 12 12

274 243 234 116 93 64 63 63 62

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY

8.3. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2009 seluruhnya mencapai Rp 41.699.960.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 8.412.925.924,00 atau 92,17 persen. Perincian alokasi anggaran dan realisasinya diuraikan seperti di bawah ini:

Tabel 4.13 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

No.

Program/ Kegiatan

I.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar

1. 2.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

822.240.500

775.539.800

97,34

625.740.000

585.569.550

93,43

121.310.000

115.190.750

94,96



No. 3.

II.

1. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2.

Anggaran (Rp)

Program/ Kegiatan Kepemimpinan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga, Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga JUMLAH

Realisasi (Rp)

(%)

75.190.500

74.779.500

98,46

565.000.000

511.580.500

90,55

565.000.000

90,55

19.001.127.300

511.580.500 17.270.630.600

138.490.000

138.007.500

99,65

90.000.000

85.244.900

94,72

1.060.000.000

848.294.500

80,03

18.422.470.000

16.199.083.700

87,93

20.600.000.000

19.855.175.024

96,38

20.000.000.000 600.000.000

19.333.663.975 521.511.049

96,67 96,67

41.699.960.000

38.412.925.924

92,17

87,62

8.4. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Belum adanya bantuan permodalan untuk pemuda sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan; b. Sarana latihan para atlet semakin sedikit; c. Pembibitan atlet masih setengah‐setengah; d. Perpindahan atlet keluar provinsi meningkat akibat tawaran penghargaan dan fasilitasi masa depan; e. Citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar/Pendidikan kurang mendapatkan perhatian oleh beberapa pihak. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐79


Upaya Penyelesaian Masalah a. Diusulkan adanya bantuan permodalan sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan; b. Ditambahnya fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat; c. Dibuatnya kebijakan pembinaan dan penghargaan atlet berprestasi, sehingga tetap tinggal di DIY; d. Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan; e. Pencarian bakat atlet olahraga berprestasi; f. Pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi dan harapan masa depan; g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda; h. Membuat program/kegiatan yang memberikan peluang bagi generasi muda agar lebih giat dan kreatif bagi generasi muda.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal, di antaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang, serta iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal maupun peraturan pelaksanaannya, yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal Provinsi DIY ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi DIY nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta dengan Peraturan Gubernur DIY nomor 58 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal. Pembentukan badan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi DIY telah menyusun dokumen perencanaan sebagai arah pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013, yang salah satunya misinya adalah ”Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera”, dengan IV‐ 80 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


sasaran “Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif”. Untuk itulah, dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal non‐pemerintah/swasta sangat diperlukan.

9.1. Target Kinerja 2009 Berdasarkan visi‐misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mengukur capaian kinerja dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja sesuai dengan RPJMD Provinsi DIY. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian dari visi dan misi Pemerintah Provinsi DIY di bidang penanaman modal tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 4.14 Target dan Capaian Kinerja Investasi

Indikator Pertumbuhan Investasi (PMDN/PMA)

Capaian 2008

Target Tahun 2009 (%)

Capaian 2009 (%)

3,49Persen

3,96

3,99

Adapun nilai realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi DIY selama kurun waktu tahun 2004 – 2009 dan proyeksinya pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Realisasi Investasi PMA/PMDN Provinsi DIY Tahun 2004 – 2009

Tahun

Investasi PMDN

Investasi PMA

(Rp)

(Rp)

Total PMA + PMDN (Rp)

Perubahan (Rp)

Pertumbu han (%)

2004 2005 2006

2.401.966.867.693 1.519.269.702.987 3.921.236.570.680 556.196.962.200 2.251.066.507.693 1.843.675.501.987 4.094.742.009.680 173.505.439.000 2.144.879.085.707 1.879.787.781.987 4.024.666.867.694 (70.075.141.986)

16,53 4,42 (1,71)


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2007

1.801.533.851.707 2.278.166.388.062 1.806.426.455.845 2.415.461.744.857 1.882.514.536.845 2.508.131.163.857

2008 2009

4.079.700.239.769 55.033.372.075 1,37 4.221.888.200.702 142.187.960.933 3,49 4.390.645.700.702 168.757.500.000 3,99

Untuk mencapai target nilai investasi PMA/PMDN sesuai indikator RPJMD sebesar 3,96 persen (Tahun 2009), program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan BKPM Tahun Anggaran 2009 meliputi 5 urusan, 11 program dan 61 kegiatan. 9.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.16 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal

Kode 01.

Program Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

006

Anggaran (Rp)

Realisasi Rp %

2.153.296.145 1.962.752.692

91.15

20.350.000

10.826.462

53.20

228.551.400

140.257.935

61.37

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.795.000

1.533.000

54.85

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

31.200.000

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

009

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

012

31.200.000 100.00

226.868.925

203.541.095

89.72

8.000.000

7.524.450

94.06

97.948.125

97.907.420

99.96

78.408.245

77.680.625

99.07

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

26.117.000

25.509.610

97.67

013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

217.851.000

209.795.900

96.30

015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang ‐undangan

23.434.000

18.357.900

78.34

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Kode

Program Kegiatan

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

018

Anggaran (Rp)

Realisasi Rp %

104.140.000

70.205.995

67.42

696.550.000

688.028.500

98.78

391.082.450

380.383.800

97.26


1.266.187.000

1.101.223.512

86.97

007 Pegadaan Perlengkapan Gedung Kantor

252.328.000

230.843.000

91.49

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

367.574.000

336.530.000

91.55

010 Pengadaan Meubelair

55.400.000

52.440.000

94.66

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 022 Kantor

47.250.000

47.049.045

99.57

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

305.535.000

225.649.217

73.85

026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

75.100.000

66.095.000

88.01

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

160.000.000

139.617.250

87.26


103.889.000

90.279.000

86.90

Sosialisasi Peraturan Perundang‐ undangan

103.889.000

90.279.000

86.90

02.

Rapat‐Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan 019 Kantor/tempat kerja

3.000.000

3.000.000 100.00

05.

002

06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

47.320.000

47.304.400

99.97

001

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

38.320.000

38.304.400

99.96

004


9.000.000

15.

Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

9.000.000 100.00

967.690.500

865.468.800

89.44

Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerja 001 sama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

32.705.000

30.810.100

94.21

002 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

121.492.250

119.012.250

97.96

47.475.625

47.250.625

99.53

66.249.125

65.654.125

99.10

Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan 003 Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Koordinasi Antar‐lembaga dalam 004 Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN



Kode

Program Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi Rp %

005

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

83.256.500

81.992.500

98.48

Peningkatan Koordinasi dan Kerja sama di 006 Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

88.723.000

79.867.400

90.02

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, 008 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

68.719.000

61.117.200

88.94

009

010 Penyelenggaraan Pameran Investasi

011


012

16.

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

20.387.500

20.387.500 100.00

328.118.750

250.955.350

76.48

10.767.750

9.557.750

88.76

Pelayanan Informasi Penanaman Modal

99.796.000

98.864.000

99.07

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

238.514.875

237.322.875

99.50

002

Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Di Bidang Investasi

42.127.000

41.607.000

98.77

003

Penyusunan Cetak Biru ( Master Plan ) Pengembangan Penanaman Modal

109.560.625

108.948.625

99.44

004

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

011

32.520.750 9.150.250

Penyusunan Data Base Potensi Investasi TOTAL

45.156.250 1.206.205.375

32.520.750 100.00 9.090.250

99.34

45.156.250 100.00 1.102.791.675

91.43

Urusan administrasi umum meliputi program/kegiatan yang berkaitan dengan dukungan sarana prasarana pendukung seluruh kegiatan harian BKPM Provinsi DIY. Urusan ini diampu oleh Sekretariat (Sub‐Bag. Umum, Sub‐Bag. Keuangan, dan Sub‐Bag. Program, Data, TI) BKPM, dan bagian Tata Usaha di UPTD Gerai Investasi dan KAPERDA.

Penyerapan anggaran pada urusan administrasi umum yang meliputi 6 program tersebut sebesar 90 persen (dengan sisa anggaran 10 persen). Adanya sisa anggaran lebih disebabkan adanya perbedaan antara asumsi awal saat penyusunan rencana anggaran dengan kenyataan di lapangan.

Kegiatan secara fisik (didasarkan pada hasil) dapat terealisasi 100 persen, kecuali pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang hanya sebesar 97,62 persen, dikarenakan hasil dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk kantor induk tidak terpenuhi karena pembayaran listrik masih menjadi tanggungan Biro IV‐ 84 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Humas dan Protokol, sedangkan pemasangan telepon baru dilakukan pada bulan Agustus 2009.

Urusan penanaman modal sebagaimana diuraikan dalam strategi pencapaian sasaran‐ tujuan misi kedua RPJMD Provinsi DIY 2009 – 2013 meliputi Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Urusan ini diampu oleh Bidang Perencanaan dan Promosi, Bidang Fasilitasi Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal, Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Pembinaan Penanaman Modal, dan Gerai Investasi BKPM Provinsi DIY.

Anggaran pada urusan penanaman modal terserap sebesar 91 persen. Kegiatan secara fisik (didasarkan pada hasil) pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dapat terealisasi 100 persen. Akan tetapi, Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi hanya terealisasi sebesar 90,91 persen dikarenakan hasil dari kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha yaitu terbentuknya sekretariat bersama (sekber) promosi penanaman modal 10 provinsi tidak terpenuhi, serta rencana sub‐kegiatan perjalanan dinas ke Makasar, Sulawesi Selatan, dalam rangka mengikuti Sosialisasi Sistem E‐Tracking tidak dilaksanakan karena BKPM Pusat urung menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Secara umum, penyerapan anggaran APBD untuk tahun anggaran 2009 oleh BKPM Provinsi DIY baru mencapai 85 persen. Rendahnya realisasi anggaran tidak terlepas dari keberadaan BKPM sebagai SKPD baru yang tentunya masih memerlukan penataan internal organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 9.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan kegiatan di BKPM Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah: a. Urusan Administrasi Umum 1. Lokasi unit/bidang yang letaknya terpisah membuat koordinasi dan konsolidasi internal cukup menyita waktu dan tenaga 2. Bangunan gedung kantor induk yang masuk pengelolaan Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda Provinsi DIY terkadang menyulitkan dalam penyusunan rencana anggaran yang terkait dengan sarana prasarana bangunan kantor 3. Sarana dan prasarana kurang memadai sehingga kurang mendukung kenyamanan pelaksanaan tugas (terutama terkait kurangnya instalasi listrik)



4. Ketersediaan SDM pada Sub‐Bagian Program, Data, TI masih kurang mencukupi jika dibandingkan dengan beban tugas sehingga seringkali tugas tidak dapat selesai sempurna tepat waktu (terlihat dari distribusi staf halaman 5 ‐ 6) 5. Sulitnya mengkoordinasi kegiatan Penanaman Modal, Kerja Sama, dan Kebudayaan sehingga dapat bersinergi guna pencapaian target indikator utama (laju investasi)

b. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 1. Untuk sebagian isi naskah kerja sama belum dibuat arrangement lanjutan, antara lain mengenai perjanjian teknis pelaksanaan kegiatan, maupun pembentukan joint committees yang secara teknis bertanggung jawab melaksanakan program kerja sama. 2. Terlalu lamanya proses dan prosedur yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Pergantian pejabat atau mutasi antarpejabat menjadikan program tidak dapat segera dilaksanakan (karena dibutuhkan waktu penyesuaian dan pemahaman terhadap program/kegiatan bagi pejabat yang baru). 4. Terjadinya kesenjangan di antara anggota kelompok masyarakat yang telah dan belum menerima/memperoleh manfaat bantuan.

c. Urusan Penanaman Modal 1. Ketersediaan SDM pada masing‐masing bidang masih kurang mencukupi jika dibandingkan dengan beban tugasnya, sehingga seringkali tugas tidak dapat selesai sempurna tepat waktu 2. Sarana dan prasarana kurang memadai untuk pelaksanaan tugas (terutama pada Gerai Investasi)

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan‐perusahaan (penanaman modal) antara lain: 1. Bagi perusahaan furnitur, rata‐rata order mengalami penurunan sebagai dampak dari pada krisis global; 2. Perusahaan jasa/biro perjalanan wisata sulit mendapatkan konsumen, karena semakin banyaknya perusahaan sejenis, sehingga persaingan semakin ketat; 3. Pada industri perusahaan pembuatan rambut palsu/wig, perusahaan sulit mendapatkan tenaga yang terampil dan telaten dalam pembuatan produk. IV‐ 86 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Upaya Penyelesaian Masalah Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, dapat ditempuh cara‐cara:

a. Administrasi Umum 1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi melalui rapat‐rapat internal serta menggunakan jaringan telepon extention 2. Pemilahan kewenangan dalam hal sarpras antara Biro Umum, Humas, dan Protokol dengan Sub Bagian Umum BKPM Provinsi DIY sehingga meminimalisir kesalahan penganggaran 3. Kerja sama dan koordinasi dengan Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda Provinsi DIY

b. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 1. Koordinasi dan sosialisasi kepada instansi terkait sehingga dapat memanfaatkan kerja sama tersebut 2. Penyerderhanaan proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan 3. Pergantian pejabat atau mutasi perlu mempertimbangkan keberlanjutan program/kegiatan yang telah disusun sebelumnya 4. Peningkatan sosialisasi dan pendekatan berdasar kearifan lokal terhadap penerimaan bantuan untuk masyarakat

c. Penanaman Modal 1. Pembinaan SDM internal 2. Pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan tugas

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM Koperasi dan UKM merupakan urusan wajib di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DIY, dengan indikator kinerja untuk urusan wajib Koperasi dan UKM, yaitu pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan UKM. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 5,02 persen dan jumlah UKM meningkat sebesar 13,36 persen dari tahun 2008. Capaian tahun 2009 ini melebihi target. Berikut pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan UKM DIY. Tabel 4.17 Perbandingan Jumlah Koperasi dan Ukm Indikator

Capaian 2008

Jumlah Koperasi 2.190 Jumlah UKM 11.090 Sumber: Data Disperindagkop Provinsi DIY

Target 2009 2.190 11.090

Capaian 2009 2.300 12.572



Adapun jumlah UKM di tiap kabupaten/kota dan klasifikasinya menurut jenis usaha selama dua tahun terakhir ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.18 Jumlah UKM dan Klasifikasi Menurut Jenis Usaha

No

Kab/Kota

Jenis Usaha

1 Yogyakarta Aneka Usaha Perdagangan Industri Pertanian Industri Non‐Pertanian Jumlah 2 Sleman Aneka Usaha Perdagangan Industri Pertanian Industri Non‐Pertanian Jumlah 3 Bantul Aneka Usaha Perdagangan Industri Pertanian Industri Non‐Pertanian Jumlah 4 Kulon Progo Aneka Usaha Perdagangan Industri Pertanian Industri Non‐Pertanian Jumlah 5 Gunung Kidul Aneka Usaha Perdagangan Industri Pertanian Industri Non Pertanian Jumlah Jumlah Total Sumber: Data Disperindagkop Provinsi DIY


2008 541 992 636 947 3.116 419 254 203 223 1.099 812 1.397 222 464 2.895 183 666 409 262 1.520 604 1.483 220 154 2.461 11.090

2009 615 1.066 710 1.021 3.412 492 328 277 297 1.394 886 1.471 296 538 3.191 257 740 483 336 1.816 678 1.559 294 228 2.759 12.572


10.1.

Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.19 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UKM

Anggaran (Rp.)

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per‐UU Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja Penyediaan Retribusi Sampah Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin Berkala

Realisasi (Rp.) (%)

2.088.498.040 4.531.000

1.622.989.647 4.516.000

77,71 99,67

689.302.000

336.719.172

48,85

6.400.000

3.839.000

59,98

67.020.000 198.155.000 134.973.180

59.520.000 198.155.000 134.753.050

88,81 100,00 99,84

114.287.850

114.233.275

99,95

26.407.300

26.383.850

99,91

81.460.000 78.930.000

96,89

23.279.910

23.267.000

99,94

17.126.000

15.200.000

88,75

85.824.000 66.336.000

77,29

442.281.800

441.193.300

99,75

195.500.000 1.950.000

118.000.000 60,36 1.944.000 99,69

871.913.800

865.455.350

99,26

23.370.000

23.325.000

99,81

2.302.000 2.274.000 58.950.000 57.400.000 311.221.000 308.832.000

98,78 97,37 99,23



Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Gedung Kantor Pemel Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 411.370.800 Pemel Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 16.800.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 47.900.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 73.400.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal 26.400.000 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 16.358.000 Penyusunan Program 30.642.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 27.697.900 Penyusunan Peaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 13.240.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 14.457.900 Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif 188.023.000 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah 16.528.000 Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil 31.210.000 Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Pola Syariah 11.805.000 Bintek Penyalur Dana PKBL‐BUMN dan Akses kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM 13.856.000 Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi 8.441.000 Penyelesaian Kredit Bermasalah UMKM Pasca‐Gempa di DIY 106.183.000 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 119.220.000


Realisasi (Rp.) (%) 409.581.350

99,57

16.168.000

96,24

47.875.000 99,95

72.890.000 25.930.000

99,31 98,22

16.318.000 99,76 30.642.000 100,00

26.604.000 96,05

12.235.500

92,41

14.368.500 99,38

182.393.178

97,01

16.508.000

99,88

31.208.000

99,99

11.805.000

100,00

13.031.000

94,05

8.091.000

95,85

101.750.178 95,83

108.873.000

91,32


Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.) (%)

Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa 15.016.500 15.016.500 Sosialisasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Bagi KUKM 13.751.000 12.924.000 Lomba Tangkas Terampil Koperasi Siswa 29.650.500 20.655.500 Diklat Perekonomian Syariah 33.053.000 33.053.000 Bimbingan Pengembangan Kelompok Usaha Koperasi Perempuan 13.612.000 13.612.000 Bintek Perkoperasian 14.137.000 13.612.000

100,00 93,99 69,66 100,00

100,00 96,29

10.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM dapat dipilah ke dalam beberapa sektor, yakni: a. Sektor Koperasi ‐ Kurangnya SDM (personil) yang menangani tugas pemrosesan dan prosedur Badan Hukum Koperasi, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini terjadi karena beberapa staf yang menangani tugas ini telah memasuki masa pensiun. ‐ Kurangnya sarana transportasi untuk menunjang jalannya tugas penyuluhan pada rapat pembentukan koperasi. Hal ini sering terjadi karena masyarakat yang berkehendak akan berkoperasi tidak jarang bertempat tinggal di lokasi yang jauh.

b. Dari Sektor Usaha Kecil dan Menengah Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program, baik dengan pembiayaan melalui anggaran rutin maupun pembangunan, belum dapat mencapai sasaran secara optimal. Hal ini disebabkan masih dijumpainya beberapa permasalahan yang dihadapi baik dari segi operasional maupun pembinaan, antara lain: - Masih terbatasnya SDM pengelola usaha, terbatasnya akses permodalan dan pemasaran. ‐ Masih belum tingginya kesadaran akan pentingnya HAKI label halal c. Dari Sektor Pembiayaan Perekonomian Syariah Dalam upaya untuk mengembangkan KUKM, ditemukan beberapa kendala, antara lain: sulitnya mengakses sumber‐sumber pembiayaan dan permodalan dan terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki. Realitas yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐91


ada selama ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari Perbankan untuk memperkuat permodalan usaha yang dikembangkan relatif kecil. Perbankan masih terikat pada beberapa persyaratan klasik yang mempersulit KUKM‐KUKM memperoleh sumber permodalan. Karakteristik yang melekat pada KUKM seringkali dijadikan alasan untuk menjatuhkan KUKM oleh perbankan. Selain itu, sebagian KUKM masih belum menggunakan manajemen modern dan SDM yang memadai, sehingga mempersulit/menghambat akses KUKM untuk bermitra dengan lembaga lain termasuk lembaga keuangan perbankan/non‐ perbankan.

Upaya Penyelesaian Masalah Beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan‐ permasalahan tersebut adalah: a. Mengadakan inventarisasi dan identifikasi terhadap Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, maupun Pembiayaan Perekonomian Syariah, untuk dapat mencari apa penyebabnya. Apabila masih bisa diperbaiki, semestinya segera dibina secara intensif. Namun apabila tidak dapat diperbaiki lagi, perlu disarankan untuk memperbaiki kekurangan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan baik kelembagaan, permodalan, maupun usaha yang dijalankan, supaya dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan layak secara optimal.

b. Melaksanakan program yang telah ditetapkan, baik dari Sektor Koperasi, Sektor Usaha Kecil dan Menengah, maupun dari Sektor Pembiayaan Perekonomian Syariah, agar lebih konkret dan mendapatkan kemajuan, serta saling berkoordinasi dengan lancar di antara sektor yang berkaitan, demi kemajuan bersama.

c. Melaksanakan inventarisasi terhadap keberadaan koperasi baru dan usaha kecil menengah baru, maupun pembiayaan perekonomian syariah baru, untuk mengetahui kemajuan dan kemampuan baik secara kelembagaan, usaha finansial, dan perkembangan ke arah yang lebih maju dan profesional.



11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Pembangunan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2009 mempunyai satu program, yaitu Penataan Administrasi Kependudukan yang dijabarkan dalam 13 urusan/kegiatan.


Tabel 4.20 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No 1

2

3

4

Realisasi

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil (Pelatihan Bidang Adminduk dan Capil) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil Fasilitasi Pelantikan dan Pemberhentian dengan Hormat Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

(Rp)

(%)

41.984.000

40.283.900

95,95

35.000.000

34.980.000

99,44

15.000.000

14.980.000

99,86

44.647.000

44.623.000

99,94

5

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

40.000.000

39.000.000

97,50

6

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Kependudukan

25.000.000

25.000.000

100

7

Koordinasi Pendataan Orang Asing

35.000.000

34.850.000

99,57

8

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

60.000.000

55.592.214

92,65

9

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

149.990.000

99,99

10

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

60.000.000

59.770.000

99,62

11

Pengembangan Database Kependudukan

75.000.000

74.110.000

98,81

12

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

50.000.000

48.892.000

97,78

13

Rapat Teknis Anggota MPU Bidang Kependudukan

187.000.000

186.010.000

99,47

150.000.000



11.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Berikut beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, sekaligus tawaran solusi‐solusinya: a. Belum semua aparat memahami kebijakan mengenai administrasi kependudukan, dan hampir setiap tahun terbit peraturan perundang‐undangan baru. Untuk itu, kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan harus terus dilaksanakan. b. Adanya peraturan perundang‐undangan yang dalam implementasinya mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan. Solusinya adalah diperlukan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan kependudukan. c. Belum adanya kesamaan data Orang Asing pemegang KITAS/KITAP antar‐instansi yang berwenang, sehingga diperlukan koordinasi data kependudukan orang asing. d. Adanya beberapa permasalahan di lapangan mengenai administasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk sinkronisasi pemecahan masalah, diperlukan rapat koordinasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil. e. Sering terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama non‐Islam, sehingga diperlukan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), dan karena adanya Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yang telah memasuki masa purnatugas, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencatat Perkawinan, dilaksanakan pemberhentian dengan hormat. f. Terbatasnya kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil dalam memahami peraturan perundang‐undangan dan cara pengisian form pelayanan pencatatan sipil, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil. g. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem program yang bersifat nasional. Maka, Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri semestinya segera melakukan reinstall/upgrade terhadap program aplikasi tersebut, agar pembangunan database kependudukan di daerah dan nasional tidak terhambat. h. Jaringan komunikasi database kependudukan khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki topografi pegunungan agak terganggu karena sinyal yang lemah. Untuk itu perlu diprioritaskan pembangunan tower pada titik tertentu di daerah bertopografi pegunungan, sebagai penguat sinyal jaringan komunikasi data yang tersambung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. i. Ketugasan Petugas Register Kependudukan di Desa/Kelurahan dan operator SIAK di kecamatan, kota dan kabupaten saat ini masih sebagai tugas sampiran dan belum merupakan tugas pokok, dan petugas yang dilatih sebagai operator SIAK dipindah tugas ke tempat lain. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas mengenai ketugasan dimaksud. IV‐ 94 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


j.

Belum terwujud Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online antarkecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, dan masih terbatasnya pemahaman pelaksana administrasi kependudukan mengenai jaringan komunikasi database kependudukan, sehingga diperlukan pengembangan database kependudukan yang lebih berkualitas. k. Belum terwujudnya jaringan komunikasi database kependudukan antar‐anggota Mitra Praja Utama (MPU), sehingga perlu diwujudkan jaringan komunikasi database kependudukan antar‐anggota MPU, agar permasalahan mobilitas penduduk dapat tertangani secara integral.

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan ketenagakerjaaan adalah salah satu urusan yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY. Dalam urusan ini, masalah pengangguran merupakan masalah utama di Provinsi DIY yang harus ditangani secara berkelanjutan, agar tidak membawa runtutan dampak pada masalah lain seperti kemiskinan, kriminalitas, maupun masalah sosial politik lainnya.

Pengangguran akan bertambah jika meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja. Secara umum, pertumbuhan kesempatan kerja akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu peningkatan jumlah kesempatan kerja juga tidak secara otomatis akan menyerap angkatan kerja, mengingat ada faktor lain yang menentukan seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Berdasarkan data Sakernas tahun 2009, tercatat ada 122.972 orang pengganggur terbuka di Provinsi DIY, atau sebanyak 6 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 2.048.602 orang. Dari jumlah penganggur tersebut, sebagian besar adalah lulusan SLTA dan sederajat. Sebaliknya, angka penganggur dari kelompok tingkat pendidikan di bawah SLTA juga dapat menjadi indikasi masih banyaknya angkatan kerja di DIY yang berkualitas rendah sehingga sulit untuk terserap di pasar kerja. Sementara dari data jumlah penduduk yang bekerja, didapati bahwa sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Selain itu sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor yang mampu menarik banyak tenaga kerja. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐95


Tabel 4.21 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kegiatannya Tahun 2009

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

Jumlah

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan Jasa Lainnya

686.616 20.986 249.111 3.331 91.342 429.556 80.973 31.012 332.703

Jumlah

1.925.630

Sumber: Updating Data Sakernas 2009

Kondisi yang ada mencerminkan bahwa masalah pengangguran harus ditangani secara lintas sektoral, terlebih lagi masalah akibat pengangguran juga akan berdampak multidimensional. Ketersediaan kesempatan kerja sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, sehingga keterserapan tenaga kerja juga tergantung pada kegiatan ekonomi yang berlangsung. Kegiatan yang dimaksud tentunya dapat berupa kegiatan pada sektor informal, UKM dan swasta, maupun pada sektor pemerintahan.

Pada sektor pemerintahan sendiri, secara langsung maupun tidak langsung penurunan angka pengangguran terjadi melalui berbagai kegiatan pada berbagai instansi. Misalnya pengembangan potensi wisata pada Dinas Pariwisata, pemberdayaan UKM pada Dinas Perindagkop, pembangunan sarana fisik pada Dinas Kimpraswil, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi DIY juga memiliki pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY (Disnakertrans DIY). Adapun beberapa fungsi Disnakertrans DIY untuk mendukung tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja, pengelolaan pemagangan 2. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan 3. Pelaksanaan sertifikasi dan standardisasi kompetensi serta peningkatan produktivitas.



Dari fungsinya tersebut, tampak bahwa Disnakertrans DIY melaksanakan usaha penurunan angka pengangguran secara langsung (penyerapan/penempatan tenaga kerja) maupun tidak langsung (fasilitasi untuk mempersiapkan calon tenaga kerja maupun memperluas kesempatan kerja). Secara lebih nyata, berikut adalah sasaran utama yang hendak dicapai dalam rangka penanganan pengangguran oleh Disnakertrans Provinsi DIY. 1. Tersedianya tenaga kerja terampil yang kompeten, bersertifikat dan produktif sesuai dengan permintaan pasar kerja. Dalam hal ini Disnakertrans Provinsi DIY berusaha mewujudkan sasaran dengan: a. Mempersiapkan tenaga terampil dan produktif melalui kegiatan‐kegiatan pelatihan keterampilan dan manajerial yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas, sebuah unit pelaksana teknis di lingkungan Disnakertrans Provinsi DIY. b. Memberdayakan dan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui program pelatihan keterampilan/kejuruan, antara lain: perhotelan, pariwisata, pramugari/pramugara, komputer, otomotif, sekretaris, manajemen, perbankan, akuntansi, teknologi informasi, dan sebagainya.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan pasar kerja di dalam dan luar negeri, serta lapangan kerja baru yang dapat mengurangi penganggur. Sasaran ini akan dicapai dengan mengembangkan dan melaksanakan kegiatan‐kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan menambah jumlah penempatan tenaga kerja melalui program AKL, AKAD, maupun AKAN.

Dalam praktiknya, pencapaian sasaran dilakukan melalui dua program utama yang merupakan program wajib ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan fokus utama pada pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang kompeten, bersertifikat, dan produktif 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan fokus utama pada penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Kedua Program tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009, dengan target penurunan pengangguran sejumlah 11.890, dengan realisasi sejumlah 11.830. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐97


Tabel 4.22 Indikator Urusan Ketenagakerjaan

No.

Indikator

Satuan

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

persen

2

Pencari Kerja yang Ditempatkan

persen

3 4

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Elastisitas Kesempatan Kerja Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Kesempatan Kerja Pertumbuhan Pengangguran Jumlah Pencari Kerja Jumlah Penganggur Terbuka Jumlah Setengah Penganggur Persentase Jumlah Penganggur terhadap Angkatan Kerja Jumlah Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah Pelatihan Peningkatan Produktivitas Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Peserta Pemagangan

persen persen

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja Persentase Informasi Ketenagakerjaan dan Pasar Kerja Jumlah Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penyusunan UMP Th.2010 Identifikasi Penangguhan UMP 2010 Jumlah Pembinaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Persen orang orang persen orang orang orang persen orang orang lembaga orang orang orang

Capaian 2008

Target

Capaian

69,95

70,16

70,70

17.849

16.616

16.616

93,96

93,88

93.81

0,30

0,55

0,76

3,52

2,14

1,07

1.983.532 0,76 84.962 119.785 412.820

2.047.087 1.921.841 4,56 86.286 125.246 425.688

2.048.602 1.925.630 2,66 86.286 122.972 426.527

6,04

6,12

6,00

1.370

1.370

960

960

0

0

300

240

6.000

6.000

3.260

3.260

100

100

200

200

1

1

25

25

590

590

persen lembaga paket perusahaan orang



No.

Indikator

Satuan

24

Jumlah Pembinaan terhadap Lembaga Ketenagakerjaan

orang

25

Jumlah Peserta Pembinaan untuk Lembaga Ketenagakerjaan

orang

26 27

Jumlah Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Perlindungan TK Jumlah Pelatihan Hiperkes dan Kesehatan Kerja

Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja Sumber: Data Disnakertrans Provinsi DIY 28

orang kasus perusahaan lembaga orang

Capaian 2008

Target

Capaian

390

390

330

330

60

60

5 200 16

5 100 16

1.030

1.030

UMKM perusahaan

100

100

50

50

orang

650

650


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 12.1. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.23 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan

No

Program/Kegiatan

Realiasasi

Anggaran (Rp)

(Rp)

(%)

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10.500.000

9.869.500

94,00

2

354.088.800 276.879.070

78,19

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

4.385.000

3.353.000

Kendaraan Dinas/Operasional

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

84.712.000

79.787.000

94,19

5


167.562.000

148.506.340

88,63

6


75.815.000

75.224.000

99,22

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

66.967.000 66.591.000

99,44

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

35.950.000 35.380.600

98,42

9

76,47

9.500.000 8.077.000

85,02

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang ‐ Undangan

10

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

15.000.000

12.749.290

85,00

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

16.410.000

10.430.000

63,56

12

Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

274.145.000

266.457.900

97,20

13

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

138.000.000 89.100.000

64,57

Jumlah Program 01.

1.253.034.800

1.082.404.700

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

86,38

14

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

109.568.000 107.108.000

97,75

15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

37.610.000

36.525.000

97,12

16

Pengadaan Meubelair

70.000.000 69.661.200

99,52

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

129.578.000

89,99

18


599.327.000 421.009.500


116.608.000

70,25


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

24.100.000

24.066.500

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gd. Kantor

24.900.000 24.890.000

99,96

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

19.900.000 19.900.000

100,00

22


118.146.000

113.541.000

Jumlah Program 02.

1.133.129.000

933.309.200

99,86

96,10 82,37

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 2

Pembinaan, Pengembangan, dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

40.000.000 27.694.000

69,24

265.000.000 191.722.200

72,35

3

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

120.000.000 111.212.000

92,68

Jumlah Program 05.

425.000.000 330.628.200

77,79

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

29.152.000

29.032.000

dan Prognosis Realisasi Anggaran

14.500.000

14.500.000

100,00 99,40

2


3

Penyusunan LAKIP

5.000.000 4.970.000

Jumlah Program 06.

48.652.000

48.502.000

99,59

99,69

1.14.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1

Fasilitasi untuk Kelompok Kerja Produktif (KKP)

100.000.000 99.265.000

99,27

2

Fasilitasi Peserta Pemagangan ke Jepang

496.400.000 186.805.000

37,63

3

Fasilitasi Peserta Pemagangan ke Perusahaan untuk Alumni Pelatihan BLK/LLK/LPK

600.000.000 581.209.000

96,87

4 5

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

240.000.000 236.081.000

750.000.000 667.313.000

Pengembangan Produktivitas melalui Pelatihan Kewirausahaan

6

Pengukuran Produktivitas Kerja

50.000.000 48.695.800

98,37 88,98 97,39



Training Need Assesment

50.000.000 48.000.000

8

Koordinasi Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di Kota‐Kota Industri

142.484.000

9

Sosialisasi Akreditasi LPK

150.000.000 134.000.000

89,33

10

Fasilitasi Rakor/Musda DPD HILSI dan AISI

75.000.000 74.615.000

99,49

11

Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Otomotif, Pariwisata, dan Listrik

222.000.000 184.755.000

83,22

12 13 14 15

Fasilitasi dan Koordinasi Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Perdesaan

133.378.000

50.000.000 43.797.500

50.000.000 47.846.000

200.000.000 196.152.900

800.000.000 710.972.200

96,00 93,61

87,60 95,69 98,08 88,87

Pelatihan Produktivitas Kerja bagi Pengembangan Usahan Swadaya Masyarakat

16

Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang

60.000.000 55.140.000

91,90

17

Sosialisasi Program Pemagangan di Perusahaan

40.000.000 37.768.000

94,42

18

Pengembangan Jejaring Pemagangan

20.000.000 17.792.000

88,96

19

Bimtek Akreditasi LPK

60.000.000 57.620.000

96,03

20

Bimtek CBT

105.000.000 98.450.000

93,76

21

Sosialisasi Program Pelatihan 3 in 1

100.000.000 98.000.000

98,00

Jumlah Program 1.14.15

4.360.884.000 3.757.655.400

86,17

1.14.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1

Penyebaran Informasi Pasar Kerja

100.000.000 99.330.000

99,33

2 3 4 5

Pembentukan Kelompok Usaha melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan

870.000.000 825.000.000 700.000.000 800.000.000

92,94

Bimbingan Usaha bagi Pencaker Lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Pembentukan Wirausaha Baru melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dan Pendampingan Pembentukan Wirausaha Baru melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan Pendampingan


808.604.000 726.995.000 627.955.800 715.908.000

88,12 89,71 89,49

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 6 7

Padat Karya Infrastruktur Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal ( TKMSI )

1.000.000.000 996.923.000 700.000.000 673.282.000

99,69 96,18

8

Perluasan Kesempatan Kerja Wanita Pelaku

870.000.000 717.004.700

82,41

Usaha Sektor Informal

9

Penyelenggaraan Bursa Kerja Terbuka

400.000.000 396.255.500

99,06

10

Updating Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

175.000.000

92,57

11

Operasional Bursa Kerja On‐Line

30.000.000 28.403.500

94,68

12

Fasilitasi Purna Tenaga Kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri

150.000.000 146.940.000

97,96

161.999.850

Penyusunan DGS

1.000.350.000 77.700.000 250.000.000 90.000.000 175.000.000

823.899.000 75.866.000 230.345.000 89.680.000 166.975.000

18

Bimbingan Usaha bagi Penyandang Cacat

250.000.000 244.338.500

19

Fasilitasi KKPBI ( Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal)

100.000.000 73.804.000

20

Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

50.000.000 44.110.000

13 14 15 16 17

21

Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK Pembinaan Usaha Mandiri Purna Magang Jepang Penyusunan PTKD Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran

82,36 97,64 92,14 99,64 95,41 97,74 73,80 88,22

75.000.000 63.216.500

84,29

Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holder dan Institusi Terkait

22

Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambangan Pasir dan Pendampingan

300.000.000 257.344.000

23

150.000.000 145.896.000

Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong & Kuli Angkut Pasar

24

Pembuatan Database Purna Kerja dan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) di Provinsi DIY

50.000.000 45.860.000

25

Pembinaan Lembaga Penempatan Swasta

150.000.000 122.002.500

81,34


9.338.050.000

8.482.937.850

90,84

1.14.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1 Pelaksanaan Survey KHL Penyusunan 450.000.000 412.867.500 UMP DIY 2010 2 Identifikasi Penengguhan UMP Tahun 2010 29.000.000 26.550.000 3 175.000.000 167.855.000 Pelatihan Usaha Produktif dan Pemberdayaan bagi Buruh Penghasilan Rendah ( Miskin )

85,78 97,26

91,72

91,75 91,55 95,92


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4 5

Pembinaan Buruh Wanita Pembinaan Penghuni Rusunawa

250.000.000 242.640.000 125.000.000 105.370.000

97,06 84,30

6

160.000.000 154.540.780

96,59

Peningkatan Pengawasan Perlindungan & Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3

7

Bimtek Calon Ahli K3

70.000.000 70.000.000

100,00

8

Pelatihan Sistem Manajeman K3

70.000.000 70.000.000

100,00

9

Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja

70.000.000 68.800.000

98,29

10

Pemeriksaan dan Pengujian Alat K3

60.000.000 59.900.000

99,83

11

75.000.000 74.820.000

99,76

Penyuluhan Pembentukan PK.PP bagi Perusahaan Penyedia Jasa

12

Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan HI

75.000.000 75.000.000

100,00

13

Pencegahan PHI melalui Penyuluhan PKB bagi SP/SB

150.000.000 149.760.000

99,84

14 15 16 17 18

Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban bagi Tenaga Kerja Wanita Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja (SP)

60.000.000 60.000.000

100,00

50.000.000 49.826.250

50.000.000 49.820.000

99,65 99,64

100.000.000 100.000.000

100,00

506.000.000 421.162.500

83,23

Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja

Pembentukan P2K3 dan Pemberdayaan P2K3

75.000.000 75.000.000

100,00


2.600.000.000 2.433.912.030

93,61

19

2.08.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 1 160.000.000 159.624.635 Peningkatan Kerjasama Antardaerah, Antar 2 3

99,77

Pelaku, dan Antarsektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di kawasan Transmigrasi

618.112.000

520.447.575

84,20

1.713.803.000

1.405.370.250

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

4

Sosialisasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri

60.000.000 59.489.000

99,15

5

Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi

125.000.000

99,35


124.192.500

82,00


Rancangan Program Transmigrasi 2010


2.676.915.000

2.269.123.960

2.08.16. PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 1

Perbaikan/Pembangunan Talud di Lokasi transmigrasi lokal

2.08.17. PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL

84,77

260.000.000 157.378.400

60,53

1

Pelatihan Transmigrasi Regional

660.000.000 614.439.500

JUMLAH TOTAL DINAS

22.755.664.800

20.110.291.240

93,10 88,37

12.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2009, Disnakertrans memiliki sejumlah kerja sama, antara lain dengan pusat untuk pengiriman magang ke luar negeri. Pola kegiatan seperti ini memiliki ketergantungan dengan pihak lain, sehingga tingkat capaiannya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pihak Disnakertrans DIY. Selain itu secara umum masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya usaha penurunan angka pengangguran, yaitu sebagai berikut: 1. Data penganggur yang tidak berdasar nama (by name) atau kurang akurat, serta sistem informasi pendukung yang kurang menyebabkan sulitnya mendata calon peserta kegiatan. 2. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan. 3. Kurangnya semangat dan inovasi kewirausahaan para pencari kerja maupun buruh atau pengusaha kecil, sehingga perluasan kesempatan kerja belum dapat maksimal, sementara penempatan kerja masih tergantung pada investasi yang masuk. 4. Produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah. 5. Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing‐masing sehingga masih sering terjadi pemutusan kerja. 6. Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab sosial (social responsibility) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐105


Upaya Penyelesaian Masalah Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Dalam kaitan dengan kegiatan kerja sama dengan pusat maupun pihak lain seperti pada tahun 2009, Disnakertrans DIY akan lebih intensif menjalin hubungan agar dapat memperoleh kepastian kerja sama lebih awal dan penetapan target dapat lebih tepat untuk kegiatan pada tahun‐tahun selanjutnya. Kemudian untuk mengatasi berbagai permasalahan umum yang dihadapi, perlu diupayakan melalui kegiatan‐kegiatan pendukung seperti berikut: 1. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk bersama‐sama melakukan kegiatan pengumpulan data penganggur agar dapat lebih akurat sekaligus efektif dan efisien. 2. Selalu mengupayakan perbaikan kualitas BLKPP baik dari sisi peralatan, kegiatan, maupun SDM, agar lulusan pelatihan BLKPP lebih berdaya saing. Selain itu pemberdayaan LPK termasuk akreditasi LPK secara berkelanjutan dilakukan agar terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan pengangguran, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pencari kerja. 3. Secara berkelanjutan melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan, serta melakukan pendampingan agar ke depan dapat memberikan dampak perluasan kesempatan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap investasi dari luar. 4. Memantau atau mengukur produktivitas kerja dan terus mengupayakan pelatihan peningkatan produktivitas termasuk bagi UKM. 5. Melakukan upaya perlindungan tenaga kerja baik dalam bentuk sosialisasi hak dan kewajiban, pembinaan serikat pekerja, maupun pengawasan norma kerja agar kejadian PHK dapat berkurang. Dalam hal terjadi PHK, Disnakertrans DIY tetap berusaha melakukan pemberdayaan terhadap korban PHK melalui pelatihan dan pemberian bantuan usaha agar mereka tidak terus berlanjut menjadi penganggur. 6. Mengembangkan jejaring pemagangan agar semakin banyak perusahaan dapat menerima peserta magang yang nantinya dapat berlanjut pada ikatan kerja permanen atau setidaknya para peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang sangat berharga dan diperlukan untuk masuk pasar kerja.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Sesuai PP 38 Tahun 2007, PP 41 Tahun 2007, Perda Provinsi DIY No.7 Tahun 2008, dan Pergub DIY No.57 Tahun 2008, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu SKPD penyelenggara urusan wajib. Sesuai dengan RPJMD Provinsi DIY tahun 2009 – 2013, target kinerja BKPP Provinsi DIY tahun 2009 adalah sebagai berikut: IV‐ 106 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


13.1. Kinerja 2009 Tabel 4.24 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan 2008‐2009

No

Indikator

1 Ketersediaan Pangan

Target RPJMD 2009

Capaian 2008

Capaian 2009 dihitung pada tahun 2010

a. Ketersediaan Energi

3.558 Kkal/Kap/hr

3.664 Kkal/Kap/hr

b. Ketersediaan Protein

85,50 Gr/Kap/hr

94,59 Gr/Kap/hr

dihitung pada tahun 2010

2 Distribusi dan Akses Pangan a. Penguatan LDPM

(kegiatan dimulai tahun 2009)

20 Gapoktan

20 Gapoktan

3 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan a. Konsumsi Energi

1.765,5 Kkal/kap/hr

2.000 Kkal/Kap/hr

1.802,6 Kkal/kap/hr (Susenas 2008 berlaku s/d 2010)

b. Konsumsi Protein

49,6 Gr/Kap/hr

52 Gr/kap/hr

51,35 Gr/Kap/hr (Susenas 2008 berlaku s/d 2010)

c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

77

87,1

77,8 (Susenas 2008 berlaku s/d 2010)

(kegiatan dimulai tahun 2009)

300 orang (target APBD 50 orang)

50 orang

500 orang (target APBD 25 orang)

25 orang

b. Peningkatan Kemampuan Petani (kegiatan dimulai dan Pihak Terkait tahun 2009)

4 Pengembangan Penyuluhan a. Peningkatan Kualitas Penyuluh



Tahun 2009 merupakan tahun pertama bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi DIY untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang sangat kompleks serta bersifat multidemensional. Pangan bukan sekadar bahan pangan yang berasal dari hasil atau produksi pertanian, tetapi juga pangan yang bersifat hewani, baik yang di darat maupun di air, dengan seluruh hasil olahannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan bukan hanya masalah ketersediaan atau distribusi pangan, tetapi menyangkut pula cadangan pangan, kewaspadaan dan keamanan pangan, mutasi/perpindahan bahan pangan, gizi, bahan tambahan untuk makanan olahan, dan yang tidak kalah penting adalah akses pangan oleh masyarakat. Selain hal tersebut, Bidang Koordinasi Penyuluhan juga masih menghadapi kendala, di antaranya adalah belum sinergisnya lintas sektor pelaku penyuluhan, masih kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan, serta belum terpenuhinya komposisi “satu desa satu penyuluh”.

Permasalahan pangan pada dasarnya merupakan permasalahan bersama seluruh komponen yang ada, baik pemerintah, lembaga‐lembaga pendidikan, lembaga‐lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Dasa Wisma, maupun masyarakat sendiri. Di Provinsi DIY terdapat 137 desa rawan pangan dengan indikator penyebab kurang energi protein berupa produk pertanian dan atau kemiskinan, dan 201.628 rumah tangga miskin (sumber: BPS Provinsi DIY, 2009). Keseluruhan permasalahan ini tentunya harus diselesaikan secara bertahap, terpadu, dan berkesinambungan oleh semua komponen yang ada.

13.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Pada tahun anggaran 2009, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi DIY melalui dana dari APBD telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 41 kegiatan. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan

No.

Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 2.

Penyediaan Jasa Surat‐menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,

Anggaran (Rp) 244.164.200 2.000.000 3.000.000


Realisasi Anggaran (Rp)

(%)

222.064.715

90,95

244.290 3.000.000

12,21 100,00


No.

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

Sumber Daya Air, dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Mebulair 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebulair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan 2. Perencanaan Program dan


(%)

2.050.000

1.039.000

50,68

30.000.000

13.725.000

45,75

16.900.000 19.725.000

16.888.500 19.710.625

99,93 99,93

112.000.000

111.130.000

99,22

3.000.000

3.000.000

100,00

4.999.200

4.286.000

85,73

15.840.000

14.384.000

90,81

34.650.000

34.647.300

99,99

286.792.000

273.727.650

95,44

65.271.000

64.906.000

99,44

25.000.000

20.842.900

83,87

97.621.000 6.750.000

96.165.00 6.235.000

98,51 92,37

79.750.000

73.918.750

92,69

4.750.000

4.010.000

84,42

5.000.000

5.000.000

100,00

2.650.000

2.650.000

100,00

77.133.500

75.360.250

97,70

3.567.000

3.030.000

84,95

24.585.000

23.772.500

96,70



No.

Program/Kegiatan

Peningkatan Kualitas Layanan Data 3. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Kesejahteraan Petani 1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2. Fasilitasi Pendampingan FEATI Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan 2. Laporan Berkala Kondisi Pangan Daerah 3. Pemberdayaan Wanita Dalam Rangka Pola Konsumsi Rumah Tangga 4. Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B3A) 5. Fasilitasi Pembinaan Model Keamanan Pangan Kebun, Buah dan Sayuran Segar 6. Pemantauan dan Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat 7. Penyusunan Neraca Bahan Makanan 8. Pendampingan Usaha Produk Antara 9. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Anggaran (Rp)


(%)

23.600.000

23.076.250

97,78

25.481.500

25.481.500

100,00

5.192.000

5.046.780

97,20

2.991.500

2.894.500

96,76

2.200.000

2.152.280

97,83

50.257.000 26.942.000

47.992.000 26.482.000

95,49 98,29

23.315.000 338.903.500

21.510.000 317.199.486

92,26 93,60

124.167.500

121.438.790

97,80

11.745.000

11.745.000

100,00

17.831.000

14.522.000

81,44

16.443.500

13.573.500

82,55

17.606.000

14.782.000

83,96

14.218.000

13.365.000

94,00

14.527.000

12.127.000

83,48

15.894.000

14.640.000

92,11

17.917.000

16.337.000

91,18



No. 10.

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan Keamanan Pangan 11. Peningkatan Kemampuan SDM‐ LDPM Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Promosi Produk Pertanian dan Pameran HPS Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga PPL Tanaman Pangan/ Perkebunan 2. Penghargaan Penyuluh Pertanian JUMLAH TOTAL


(%)

30.054.500

28.116.696

93,55

58.500.000

56.582.000

96,72

724.467.000

675.854.820

93,29

724.467.000

675.854.820

93,29

40.520.000

40.520.000

100

22.332.500

22.332.500

100

18.187.500

18.187.500

100

1.767.429.200

1.657.785.201

93,80

13.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 di antaranya adalah: a. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan semua pihak. b. Kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan ke DIY, karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas, baik komoditas maupun akurasi datanya. c. Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah‐kaidah makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3BA). d. Masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu. e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengkonsumsi/ memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan bermartabat.

Upaya Penyelesaian Masalah Untuk menyelesaikan permalasahan‐permasalahan tersebut, dapat ditempuh beberapa cara: a. Penguatan intensitas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan para pihak.



b. Pendataan dikembangkan diantaranya melalui distributor, supermarket, dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Ke depan diperlukan kajian tentang distribusi bahan pangan di wilayah DIY. c. Peningkatan kemampuan, pelaksanaan gerakan, sosialisasi, promosi, dan kampanye makan 3BA. d. Meningkatkan/mengintensifkan kemampuan, pelaksanaan gerakan, sosialisasi, promosi, dan kampanye makan 3BA. e. Mengenalkan teknologi olahan pangan yang berbasiskan pada potensi bahan baku lokal. f. Mendorong terwujudnya gerakan one day no rice (satu hari tanpa mengkonsumsi nasi). g. Meningkatkan penyadaran dan pemahaman rumah tangga tentang manfaat pangan lokal. h. Mendorong peningkatan status pangan lokal sesuai dengan perkembangan preferensi konsumen. i. Meningkatkan pemasyarakatan tentang pentingnya keamanan pangan melalui jejaring keamanan pangan secara terpadu.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kualitas penduduk perempuan yang kurang menggembirakan pada saat ini merupakan akibat pendekatan pembangunan yang belum benar‐benar mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini tampak dari masih seringnya perempuan menjadi korban kekerasan sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan domestik atau kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual lainnya. Rendahnya kualitas perempuan merupakan potensi besar untuk turut mempengaruhi rendahnya kualitas generasi penerusnya, mengingat perempuan secara kodrati memiliki fungsi‐fungsi reproduksi yaitu haid, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Penyebabnya adalah masih kuatnya nilai‐nilai sosial budaya yang bersifat patriakhi, yang menempatkan laki‐ laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakadilan seperti subordinasi, marjinalisasi, kekerasan terhadap perempuan, stereotip, dan multi‐beban bagi perempuan. Sistem yang merugikan hubungan antara laki‐laki dan perempuan perlu diperbaiki, sehingga dengan berlandaskan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender yang sejalan dengan nilai‐nilai budaya yang berkembang di masyarakat serta pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama yang benar, maka seluruh masyarakat,



baik laki‐laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku, pemanfaat, dan penikmat hasil‐hasil pembangunan. 14.1. Kinerja 2009 Tabel 4.26 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2009

No.

Indikator

Pemberdayaan Perempuan 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)

Capaian 2008 (%)

Target 2009 (%)

71,5

70,6

NA

62,87

62,44

NA

Capaian 2009

Sumber: Data Kementerian Meneg PP & BPS

Indikator pencapaian pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 1. Capaian IPG pada tahun 2008 adalah 71,50 persen, meningkat 0,34 persen dibandingkan dengan tahun 2007 (71,16 persen). Apabila dibandingkan dengan IPG provinsi lain, maka Provinsi DIY masih berada di atas rata‐rata nasional (66,38 persen). Adapun target tahun 2009 adalah sebesar 70,60 persen. 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk provinsi DIY tahun 2008 mencapai 62,87 persen, yang berarti meningkat 0,17 persen bila dibandingkan dengan tahun 2007 (62,70 persen). Apabila dibandingkan dengan provinsi lain maka provinsi DIY masih berada di atas rata‐rata nasional (62,27 persen). Khusus untuk Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, IDGnya masih di bawah rata‐rata nasional, sedangkan target tahun 2009 adalah sebesar 62,44 persen.

14.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Secara keseluruhan, Anggaran Balanja Badan Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat Provinsi DIY Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan adalah sebesar Rp 7.612.530.200,00. Perinciannya adalah untuk Belanja Tidak Langsung Rp 3.072.150.000 (40,36 persen) dan Belanja Langsung Rp 4.540.430.200 (54,64 persen). Realisasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Rp 2.615.867.167 (85,14 persen) dari total Belanja Tidak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐113


Langsung, sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung adalah Rp 4.168.341.265 (91,8 persen) dari total biaya Belanja Langsung. Total realisasi anggaran keseluruhan adalah Rp 6.748.208.432 (89,12 persen), dengan sasaran anggaran secara keseluruhan Rp 828.321.768. Tabel 4.27 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.

Program/Kegiatan

Pagu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat‐menyurat 2.400.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 102.884.000 Sumber daya Air dan Listrik 600.000 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 18.000.000 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35.750.000 9.000.000 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 25.000.000 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.290.000 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan 6.500.000 Peraturan Perundang‐undangan 200.000.000 12. Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 57.500.000 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.500.000 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional IV‐ 114 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

Realisasi (Rp)

(%)

2.399.000 91.694.125

99.96 89.12

526.000

87.67

18.000.000

100.00

35.676.650 9.000.000

99.79 100.00

24.999.950 23.662.000

100.00 94.65

4.999.900

100.00

147.988.000

98.47

6.488.800

99.83

198.204.700

99.10

39.500.000

68.70

49.823.000

99.65

46.057.445

96.96

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 3.900.000 Pemeliharan Rutin /Berkala 3.900.000 100.00 Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala 4.975.000 99.50 Mebelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18. Pendidikan dan Pelatihan Lain‐lain 10.000.000 9.690.000 96.90 19. Penyusunan Renstra 9.825.000 9.750.750 99.24 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 10.000.000 20. Penyusunan Laporan Capaian 9.893.500 98.94 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 49.896.000 21. Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait 45.354.000 90.90 Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 37.500.000 22. Pembentukan Desa Prima 37.500.000 100.00 (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan anak 199.850.000 23. Fasilitasi Pengembangan Pusat 183.757.250 91.95 Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan ( P2TP2) 25.000.000 24. Pengembangan Materi dan 25.000.000 100.00 Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 100.000.000 25. Penguatan Kelembagaan 95.808.500 95.81 Pengarusutaman Gender dan Anak 26. Peningkatan Kapasitas dan 49.976.000 99.95 50.000.000 Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 27. Pengembangan Sistem Informasi 77.359.500 97.19 79.600.000 Gender dan Anak 50.000.000 28. Pemetaan Wilayah Penanganan 49.088.720 98.18 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 29. Pemetaan Daerah Rawan Ketidak 74.273.400 99.03 75.000.000 adilan Gender Bidang Pendidikan, 16.


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 30. 31.

Kesehatan, dan Ekonomi Pembuatan Pedoman Evaluasi PUG Peringatan Hari Anak Nasional

15.000.000 100.000.000

12.200.000 99.514.600

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 149.662.500 32. Pelatian Bagi Pelatih (TOT)SDM 147.201.500 Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT. 299.661.000 33. Fasilitasi Upaya Perlindungan 269.160.850 Perempuan Terhadap Tindak kekerasan 34. Penyelengaraan Gerakan Sayang 60.512.800 63.564.000 Ibu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 50.000.000 35. Kegiatan Pembinan Organisasi 48.360.000 Perempuan 90.000.000 36. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 85.260.000 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 250.000.000 37. Kegiatan Bimbingan Manejemen 229.770.000 Usaha bagi Perempuan dalam Megelola Usaha 120.500.000 38. Kegiatan Pameran Harsil Karya 120.317.600 Perempuan di Bidang Pembangunan 80.000.000 39. Sarasehan Hari Ibu, Kartini, dan 75.624.925 Peringatan Hari Kartini 100.000.000 40. Pelatihan Pendidikan Politik 95.025.000 Berwawasan Gender 224.084.500 41. Pelatihan dan Pendidikan 195.272.750 Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga Jumlah 2,983,467,000 2,813,566,215

81.33 99.51

98.36

89.82

95.20 96.72 94.73

91.91

99.85

94.53 95.03 87.14

94.31

14.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Ada beberapa permasalahan yang di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu: a. Dari aspek personil: Secara kuantitas, personil yang ada di BPPM sudah mencukupi, namun secara kualitas masih sangat kurang. IV‐ 116 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


b. Dari aspek sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana yang ada di BPPM masih

sangat kurang. Kendaraan, meja kursi maupun perabotan yang dimiliki hanya dari bekas Kantor Pemberdayaan Perempuan, sedangkan BPPM adalah SKPD yang besar sehingga secara jumlah maupun kualitasnya sarana dan prasarana masih sangat kurang. Untuk P2TPA Rekso Dyah Utami: Kendaraan Dinas operasional untuk P2TPA belum ada, ruang rawat inap masih terbatas (baru ada 2 kamar). c. Terkait program/kegiatan: Kurangnya pemahaman dan kepekaan aparat dan masyarakat terhadap masalah gender, pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta peran serta perempuan di bidang politik.

Upaya Penyelesaian Masalah Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: a. Memaksimalkan kemampuan seluruh personil yang ada b. Memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang ada dengan segala keterbatasannya. c. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pada tahun anggaran 2011 d. Terkait program atau kegiatan, perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus dan implementasi PUG di desa/kelurahan, serta perlu diselenggarakannya diklat politik bagi perempuan

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program strategis sebagai upaya pembentukan sumber daya manusia yang tangguh dan mandiri melalui peningkatan kualitas keluarga, serta memberikan dampak terhadap pengendalian kuantitas penduduk.

Secara kuantitas, upaya untuk menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah suatu keharusan, karena upaya ini dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap hasil pembangunan nasional. Sementara itu, secara kualitas, dengan KB dapat diupayakan terwujudnya keluarga‐keluarga Indonesia yang bahagia dan sejahtera, yang antara lain ditandai dengan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta sekaligus terjadi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Hasil Pencapaian pelaksanaan pembangunan bidang KB diuraikan sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐117


15.1. Kinerja 2009

Tabel 4.28 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2009

No

Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR Rata‐rata Jumlah Anak per Keluarga (PP No. 6 Th 2008) Rasio Akseptor Keluarga Berencana Keluarga Pra‐Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (PP No. 6 Th 2008)

1. 2. 3. 4.

5.

Capaian 2008

Target 2009 (%)

Capaian 2009 (%)

‐

1 kelompok

1 kelompok

‐

‐

‐

1.08

1.076

77.12

1.076

77.30

41.72

78.71

41.77

41.09

Keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dengan beberapa indikator yang ada, seperti Kelompok Masyarakat Peduli KB, Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, rata‐rata jumlah anak dalam keluarga, Rasio Akseptor Keluarga Berencana, serta Keluarga Pra‐ Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KSI).

Adapun sasaran program KB antara lain adalah meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang menggerakkan KB di tingkat desa/kelurahan. Untuk tahun 2009, target kinerjanya adalah membentuk 1 kelompok masyarakat peduli KB dengan capaian terbentuknya 1 kelompok seni peduli KB di Kabupaten Kulon Progo.

Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja sangat diperlukan untuk membantu remaja sebayanya dalam memahami dan mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Capaian pada tahun 2009 antara lain Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan sebaya di luar sekolah, memperkuat IV‐ 118 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


dukungan dan partisipasi masyarakat, serta advokasi dan KIE dalam bidang KRR di kabupaten/kota bagi instansi terkait, LSM, ormas, TOGA, yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi remaja.

Selain itu, keberhasilan KB dan KS diraih dengan menurunkan tingkat fertilitas. Pada tahun 2008, rata‐rata jumlah anak (usia 0‐21 th) dibanding dengan jumlah kepala keluarga adalah sebesar 1,08, sedangkan pada tahun 2009 menurun menjadi 1,076.

Dalam rangka meningkatkan jumlah peserta KB aktif, telah dilakukan berbagai pelayanan KIE, Pembinaan KB, Promosi KHIBA, pelayanan KIBA. Pada tahun 2008 jumlah PUS sebesar 545.665, sedangkan jumlah akseptor (peserta) KB adalah sebanyak 423.895, sehingga rasio akseptor KB sebesar 77,12 persen. Pada tahun 2009 jumlah PUS menjadi 549.529, sedangkan akseptor KB sebanyak 432.146, sehingga rasio akseptor KB sebesar 78,61 atau meningkat 1,49 persen.

Indikator keluarga sejahtera dikatagorikan menjadi 5 kelompok, yaitu: Keluarga Pra‐Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus). Pada tahun 2008, jumlah kepala keluarga sebanyak 930.684 dengan jumlah keluarga KPS dan KS I sebanyak 338.291 (41,72 persen), sedangkan di tahun 2009 jumlah kepala keluarga adalah 942.433, dengan jumlah keluarga KPS dan KS I sebanyak 387.245 (41,09 persen). Hal ini menunjukan adanya keberhasilan, dengan tercapainya penurunan sebesar 0,63 persen. (sumber data: BKKBN 2009) Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun anggaran 2009 terdiri atas:

Pelayanan Program Keluarga Berencana 1. Pelayanan KIE 2. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 3. Promosi pelayanan Khiba 4. Pembinaan Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Advokasi & KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KRR yang Mandiri 1. Fasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat Peduli KB



Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 1. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1. Fasilitasi pembentukan forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 15.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.29 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.

Program Keluarga Berencana

1

Pelayanan KIE

2

Realisasi

Anggaran (Rp)

Program/ Kegiatan

(Rp)

(%)

49.814.000

49.039.000

98,44

Peningkatan Perlindungan hak Reproduksi Individu

24.850.000

24.273.000

97,68

3

Promosi Pelayanan Khiba

74.838.000

68.588.000

91,65

4

Pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi & KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok

24.850.000

23.520.000

94,65

1 2

1

49.770.000

37.695.000

75,74

49.750.500

48.680.500

97,85

49.850.000


48.720.000

97,73


1

1

1

Kegiatan di Masyarakat Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi Pembentukan Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Jumlah

74.485.000

51.905.800

69,69

24.665.000

16.635.000

67,44

74.665.000 497.537.500

63.065.000

84,46

432.121.300

86,85

15.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain terkait soal personil. Secara kuantitas, personil yang ada di BPPM sudah mencukupi, namun secara kualitas masih sangat kurang. Dalam hal sarana dan prasarana, fasilitas yang ada di BPPM masih jauh dari memadai. Lebih dari itu, dalam hal program, belum semua masyarakat paham dan peduli tentang program KB serta KRR.

Upaya Penyelesaian Masalah Upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan: a. Memaksimalkan kemampuan seluruh personil yang ada b. Memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang ada dengan segala keterbatasannya. c. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pada tahun anggaran 2011 d. Perlu pembentukkan Pusat Informasi KRR di tingkat provinsi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐121


16. URUSAN PERHUBUNGAN Urusan perhubungan diampu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi DIY. Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 ‐ 2013, target untuk urusan wajib perhubungan yang diterjemahkan sebagai indikator yang harus dicapai adalah sebagai berikut: 1. V/C Ratio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan adalah 0,8. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah melalui Program Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas dengan kegiatan Survei Lalu Lintas. Melalui survei dapat diketahui keadaan riil lalu lintas di perkotaan, sehingga berdasarkan kondisi ini dan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, serta pihak terkait lainnya, dapat ditentukan tindakan apa yang akan ditempuh. Berdasarakan survei yang dilakukan dengan mengambil sampel pada 18 ruas jalan, saat jam sibuk pagi adalah 0,8 dan pada saat jam sibuk siang adalah 0,67.

2.

Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Sebesar 60 persen. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas melalui kegiatan: Pengadaan rambu lalu lintas (140 unit rambu dan 20 unit RPPJ); pengadaan marka jalan; pengadaan pagar pengaman jalan (146 m); pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan (LPJ) sejumlah 50 unit; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara; Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran dan Tahun Baru; Patroli Keselamatan Pelayaran; Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) sejumlah 1 unit; Penjagaan Perlintasan Kereta Api; serta Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Kereta Api. Memperhatikan kebutuhan akan fasilitas keselamatan jalan serta yang telah terpasang, maka sampai dengan tahun anggaran 2009 fasilitas‐fasilitas tersebut telah terpasang sejumlah 57,8 persen.

3.

Persentase Load Factor Penumpang Angkutan Umum sebesar 20 persen. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, melalui kegiatan: penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang; pengendalian disiplin pengoperasian (kendaraan) angkutan umum di jalan raya; penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah; pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan; fasilitasi perizinan di bidang perhubungan; penegakan hukum kelebihan muatan barang; dan sosialisasi prakiraan musim dan hujan.



Adapun pencapaian target untuk indikator ini adalah 35Persen

4. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Per Tahun sebesar 5 persen. Target ini akan dicapai melalui Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan: pengembangan bandara dan pengadaan tanah (ruislagh). Terkait target, pergerakan pesawat mengalami kenaikan dari 24.089 menjadi 26.647 penerbangan domestik dan internasional, atau mengalami kenaikan sebesar 10,6 persen dari tahun 2008 ke 2009. 5. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek sebesar 5 persen. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan melalui kegiatan: peningkatan keselamatan perlintasan sebidang dan jalan kereta api, serta perencanaan jaringan transportasi. Pencapaian target adalah sebesar 5 persen, yaitu dengan tersusunnya dokumen FS Kereta Api Komuter di Provinsi DIY. Sementara itu jumlah penumpang kereta api Prameks mengalami kenaikan dari 1.649.148 penumpang di tahun 2008 menjadi 2.697.564 penumpang di tahun 2009, atau mengalami kenaikan sebesar 63,6 persen.

6. Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi sebesar 10 persen. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan: pembangunan halte bus, taksi, gedung terminal; pembangunan Poswaskespel; dan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang. Program ini tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, dengan tidak selesainya 36 halte Trans Jogja yang dibangun pada tahun anggaran 2009. 16.1. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.30 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan

No

Anggaran (Rp)

Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat

Realisasi (Rp)

3.409.798.000

2.955.586.460

9.000.000

6.746.000



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.738.732.000

1.415.064.480

4.895.000

0

13.010.000

7.773.500

53.400.000

44.850.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

274.442.000

273.876.665

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

159.000.000

141.528.390

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

126.000.000

116.711.425

23.755.000

19.398.300

179.980.000

175.347.000

6.761.000

6.187.700

32.772.000

29.814.000

51.920.000

30.704.000

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐ Undangan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman

14 Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

609.931.000

592.680.000

15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja

126.200.000

94.905.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.523.951.500

1.183.074.600

1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas

3.740.000

3.269.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

361.800.000

355.823.750

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Jaringan Komputer dan Software Sistem Informasi Manajemen

876.915.500

589.542.000

39.650.000

10.995.000

165.400.000

153.031.100

76.446.000

70.413.750

107.100.000

106.146.150

107.100.000

106.146.150

40.000.000

27.307.000

40.000.000

27.307.000

73.282.000

61.311.325

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50.000.000

39.317.625

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

23.282.000

21.993.700

753.905.000

685.829.790

68.000.000

57.485.675

40.000.000

22.337.875

113.485.000

107.131.000

21.800.000

21.420.000

51.220.000

51.212.000

46.000.000

45.790.000

307.880.000

278.022.240

105.520.000

102.431.000

1.059.100.000

938.382.080

1 Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LL 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP

664.000.000

593.622.780

194.100.000

181.684.000

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang

201.000.000

163.075.300

40.577.535.975

36.895.486.352

81.366.125

79.652.125

6

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 4 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

5 Survei Lalu Lintas

6 Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan Jalan Kereta Api 7 Perencanaan Jaringan Transportasi

8 Manajemen Lalu Lintas 7

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum di Jalan Raya

441.500.000

394.536.000

193.380.000

187.980.500

39.303.838.000

35.760.059.507

3 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 5 Fasilitasi Perizinan Bidang Perhubungan

43.360.000

40.126.500

6 Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang

449.307.850

373.652.720

7 Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan

64.784.000

59.479.000



Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

27.266.186.900

21.765.691.942

5.581.372.700

3.694.468.029

199.216.300

195.226.100

1 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

2 Pembangunan Poswaskespel

3 Pengembangan Bandara

7.417.649.900

5.750.327.240

4 Pengadaan Tanah (ruislag)

8.085.928.000

7.013.020.499

5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang

5.982.020.000

5.112.650.074

2.460.200.675

2.267.109.925

399.801.400

313.649.795

82.420.000

72.140.000

10 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Pengadaan Rambu‐rambu Lalu Lintas

2 Pengadaan Marka Jalan

3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

399.604.400

334.212.160

4 Pengadaan dan Pemasangan LPJ

499.582.575

496.444.070

78.405.300

74.909.300

224.088.000

222.090.000

5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perhubungan Udara 6 Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 7 Penjagaan Pintu Perlintasan Kereta Api

69.378.450

69.378.450

8 Patroli Keselamatan Pelayaran

128.000.000

128.000.000

9 Pengadaan dan Pemasangan Apill

280.000.000

269.492.600

298.920.550

286.793.550

65.000.000

44.515.600

35.000.000

24.191.100

30.000.000

20.324.500

10 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Kereta Api 11

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor 2 Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) JUMLAH

77.336.060.050

66.930.441.224

16.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh urusan perhubungan adalah tidak selesainya pembangunan halte Trans Jogja.

Upaya Penyelesaian Masalah Untuk penyelesaian pembangunan halte Trans Jogja, sudah dialokasikan dana pada tahun anggaran 2010. IV‐ 126 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009‐2013, target untuk urusan wajib perhubungan yang diterjemahkan sebagai Indikator yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

a. Persentase Penyediaan Pelayanan dari government centris ke citizen centris sebesar 2 persen. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah melalui pelaksanaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi; Peningkatan Kualitas SDM Teknologi Informasi. Indikator riil yang digunakan untuk menilai target ini adalah jumlah pengakses kontent yang ada pada www.jogja.go.id dan jumlah pengunjung Plaza Informasi.

b. Persentase Penambahan Layanan Data Center DGS sebesar 5 persen. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi, pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, serta bimbingan teknis untuk operator internet/intranet. Indikator riil yang digunakan untuk menilai target ini adalah jumlah instansi yang memberikan layanan DGS. Sesuai data yang ada, instansi yang memberikan layanan DGS bertambah dari 3 instansi di tahun 2008 menjadi 8 instansi di tahun 2009, atau 21 persen instansi di lingkup Provinsi DIY sudah memberikan layanan DGS. Selain itu, target juga dapat diukur dengan jumlah database yang berbasis Web meningkat dari 25 database menjadi 30 database atau meningkat 20 persen.

c. Persentase Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital Terhadap Data dan Informasi Keseluruhan sebesar 5 persen. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi; Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penyelenggaraan Informasi Publik. Akan tetapi, pencapaian terhadap target sulit untuk ditentukan karena belum ada standar terhadap data dan informasi keseluruhan. Untuk itu akan segera dibuat standar tersebut.

17.1. Pelaksanaan Program DGS (Digital Government Services) Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐127


berbasis elektronik (e‐government). Melalui pengembangan e‐government, pemerintah berharap dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 telah menetapkan blueprint Jogja Cyber Province yang dititikberatkan pada program digital government services (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan e‐government di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN, dan internet/global area network) di lingkungan Pemerintahan Provinsi DIY telah dimulai sejak tahun 2002, dan hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap‐tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing‐masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Sampai akhir tahun 2009, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah Provinsi DIY telah menghubungkan 69 lokasi perkantoran Pemerintah Provinsi DIY yang terdiri atas 51 lokasi perkantoran dengan kabel HFC dan 18 titik lokasi dengan wireless. Jaringan tersebut menghubungkan 1.494 komputer untuk seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah ditetapkan blueprint Jogja Cyber Province. Maka saat ini ada 8 program yang menjadi unggulan dalam pelaksanaan DGS. Seluruh program sudah mulai dengan mengembangkan pelayanan secara on‐line. Beberapa di antaranya adalah: 1. Agricenter oleh Dinas Pertanian 2. Fish Bussiness Center oleh Dinas Perikanan dan Kelautan 3. Jogja Belajar oleh Dinas Pendidikan 4. Jogja Bussines oleh Disperindagkop 5. Jogja Sehat oleh Dinas Kesehatan 6. Informasi Kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata 7. Informasi Lapangan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja 8. Plaza Informasi dan Informasi Transportasi oleh Dishubkominfo

Selain itu juga dijalankan beberapa program pendukung pelaksanaan DGS di pemerintah Provinsi DIY untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain: 1. CPNS Online (Penerimaan pendaftaran CPNS secara Online) IV‐ 128 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


2. LPSE (Pengadaan Barang secara Elektronik) 3. DIBI (Data dan Informasi Bencana)

Dengan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, pada tahun 2009, Pemerintah Provinsi DIY berhasil memperoleh award/penghargaan dalam rangka e‐ Government Award oleh Warta Ekonomi sebagai: 1. Peringkat I untuk Katagori Pemerintah Provinsi yang menerapkan e‐ government 2. Situs web terbaik untuk Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.

Urusan Komunikasi & Informatika juga diampu oleh Sub‐Bidang Promosi pada Bidang Perencanaan dan Promosi BKPM dan Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda) Provinsi DIY, sebagai pendukung kegiatan promosi potensi daerah dan investasi melalui kegiatan pameran. Penyerapan anggaran pada urusan ini sebesar 91 persen (sisa anggaran 9 persen), sedangkan hasil kegiatan secara fisik dapat terealisasi 100 persen, dengan keikutsertaan pada Pameran Sekaten, Pameran Pembangunan, Pameran Pekan Raya Jakarta, dan Invesda Expo. 17.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.31 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode 1.

Program/Kegiatan

Program Kerja sama Informasi dan Media Massa 001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 011 Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah TOTAL

Anggaran (Rp) 1.475.339.000 1.127.946.000 347.393.000 1.475.339.000

Realisasi (Rp) 1.340.984.490 1.013.824.015 327.160.475 1.340.984.490

17.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Ada setidaknya dua masalah yang dihadapi dalam menjalankan urusan komunikasi dan informatika, yakni minimnya kemampuan SDM di bidang teknologi informasi, kesadaran akan pentingnya disiplin dan peningkatan kinerja masih kurang, serta perubahan pola pikir, sikap, dan transformasi teknologi masih memerlukan waktu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐129


Upaya Penyelesaian Masalah Untuk mengatasi kedua persoalan tersebut, perlu diselenggarakan diklat teknis fungsional atau kursus keterampilan, serta pengangkatan pegawai baru yang berkompetensi TI untuk kepentingan regenerasi.

18. URUSAN PERTANAHAN Urusan pertanahan merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DIY.


Tabel 4.32 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan

No

Program/Kegiatan

Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1

Penyuluhan Hukum Pertanahan

2

Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa

3

Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur DIY di Bidang Pertanahan

4

Inventarisasi Tanah SG dan PAG

5 1 2

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

1.270.000.000

1.264.177.000

55.000.000

55.000.000

100

765.000.000

765.000.000

100

60.000.000

59.910.000

99,85

350.000.000

344.267.000

98,36

Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG

40.000.000

40.000.000

100

Penyelesaian Konflik‐Konflik Pertanahan

120.000.000

119.620.000

99,68

40.000.000

39.980.000

99,95

80.000.000

79.640.000

99,95

Fasilitasi Penyelesaian Konflik‐konflik Masalah Pertanahan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa

99,54

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Penyuluhan Hukum Pertanahan dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi tentang peraturan bidang pertanahan. 2. Fasilitasi sertifikasi tanah kas desa. Berdasarkan hasil inventarisasi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, jumlah tanah kas desa di Provinsi DIY ada 31.943 bidang, sedangkan tanah kas desa yang sudah disertifikatkan sampai tahun 2009 sebanyak IV‐ 130 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


7.966 bidang. 3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Gubernur DIY di bidang Pertanahan. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi untuk menjalankan kebijakan Gubernur DIY tentang perizinan tanah kas desa, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 70 Surat Keputusan Gubernur di 30 Desa se‐ Provinsi DIY (target 30 SK Gub/30 Desa). 4. Inventarisasi Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG). Dalam rangka tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi penggarap tanah SG dan PAG, telah dilakukan inventarisasi tanah SG dan PAG di 8 lokasi/pedukuhan di Kabupaten Kulon Progo (identifikasi di 8 lokasi, terpasangnya patok permanen batas PAG sebanyak 500 patok, terukurnya 371 bidang tanah PAG, terpasangnya 231 tugu TDT Orde 4 di 3 Desa Banaran, Paliyan, dan Glagah, serta terukurnya 231 TDT di 3 Desa) 5. Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG. Adanya kepastian hukum terhadap Tanah SG yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi (keluarnya 7 serat kekancingan Tanah SG yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DIY, dan 1 sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DIY)

b. Program Penyelesaian Konflik‐Konflik Pertanahan 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik‐konflik (masalah) Pertanahan. Pengaduan permasalahan tanah kepada Gubernur DIY ditanggapi dan ditangani permasalahannya sehingga diharapkan tidak terjadi konflik di masyarakat. Pada tahun 2009, jumlah pengaduan tanah sebanyak 20 permasalahan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 permasalahan dapat ditangani. 2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanah kas desa dan mewujudkan catur tertib hukum, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 1985 jo. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 9 Tahun 2001, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008, pemanfaatan/pengelolaan tanah kas desa harus mendapat izin tertulis dari Gubernur DIY.

18.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan 1. Belum ada kepastian hukum atas status tanah SG dan PAG. 2. Pemanfaatan SG/PAG belum sesuai dengan peruntukan lahan.

Upaya Penyelesaian Masalah 1. Diupayakan adanya regulasi pengaturan SG/PAG, antara lain dengan dimasukkan ke dalam substansi RUUK DIY 2. Pengendalian pemanfaatan tanah SG/PAG. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐131


19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Dengan ditetapkannya Maklumat Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945, yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 September 1945, Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menetapkan wilayah, penduduk, dan pemerintahannya menjadi bagian dari wilayah, penduduk, dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Daerah Istimewa.

Status istimewa yang melekat di dalamnya bukan menjadi penghalang bagi tumbuh suburnya semangat persatuan. Provinsi DIY menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan citra Provinsi DIY sebagai perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan sebagai satu bangsa. Status “istimewa” juga bukan menjadi halangan untuk menyelaraskan diri dalam kebijakan politik dalam negeri sebagai bagian dari NKRI.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Dalam rangka mewujudkan masyarakat DIY agar tetap kondusif, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan mendukung kebijakan politik dalam negeri, di antaranya mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. IV‐ 132 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009



Tabel 4.33 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.

1 01

Program/Kegiatan

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat‐ menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

3.

4.

5.

6.

7.

8.

02

Anggaran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐ undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 764,100,000 10,000,000 134,190,000

Realisasi (Rp.) % 4 753,127,762 9,734,000 126,023,812

4,975,000

3,000,000

24,360,000 55,200,000 100,000,000 106,000,000 37,160,000

24,360,000 55,200,000 100,000,000 106,000,000 37,159,250

18,000,000

18,000,000

3,625,000

3,625,000

43,950,000 378,000,000 338,000,000

43,934,000 377,842,250 337,932,250

5 98,56

97,34 93,91

60,30

100 100 100 100 100 100

100

99,96 99,96 99,98



2.

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

40,000,000

39,910,000

99,78

19.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Dalam pelaksanaan Program/kegiatan Tahun 2009, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY menghadapi permasalahan sebagai berikut: a. Pada Belanja Tidak Langsung anggaran yang tersedia Rp 4.565.251.000,00 (sesuai DPPA) terealisasi sebesar Rp 5.769.157.794,00, sehingga defisit Rp 1.203.906.794,00 tetapi tetap dibayarkan oleh DPPKA Provinsi DIY. b. Pada kegiatan Sarasehan dan Fasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama, anggaran Rp 70.000.000,00; realisasi fisik: 99 persen, realisasi keuangan: Rp 61.995.000,00 (88.56 persen). Sisa anggaran: Rp 8.005.000,00 (11,44 persen). Penjelasan: 1. Pada beberapa belanja, yaitu Belanja Honorarium dan Belanja Makanan dan Minuman Umum, harga satuan dalam DPA lebih besar dari SHBJ, sehingga dalam pelaksanaannya direalisasikan menyesuaikan SHBJ, sedangkan kelebihannya disetor/tidak direalisasikan. 2. Belanja makanan dan minuman rapat tidak bisa direalisasikan secara keseluruhan karena kesibukan anggota FKUB sehingga koordinasi mengalami kesulitan. c. Pendataan Orpol, Ormas dan LSM, anggaran: Rp 76.000.000,00; realisasi fisik: 99 persen; realisasi keuangan: Rp. 72.940.000,00 (95,97 persen); sisa anggaran: Rp. 3.060,000,00 (4,03 persen). Penjelasan: Makanan dan minuman rapat tidak direalisasikan semua karena sudah cukup dan target materi rapat sudah terpenuhi. d. Fasilitasi Pemilu dan Pilpres 2009, anggaran Rp 300.000.000,00; realisasi fisik: 99

persen; realisasi keuangan: Rp 286.470.000,00 (95,49 persen); sisa anggaran: Rp 13.530,000,00 (4,51 persen). Penjelasan: Makanan dan minuman rapat tidak direalisasikan semua karena sudah cukup dan target materi rapat sudah terpenuhi. e. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Perkantoran KPU Provinsi DIY

(Rutin), anggaran Rp 769.860.130,00; realisasi fisik 75 persen; realisasi keuangan Rp 446.213.394 (57,88 persen); sedangkan sisa anggaran Rp 324.646.736 (42,12 persen). Penjelasan: Pada Belanja Modal, pengadaan kendaraan dinas berupa kendaraan roda empat sesuai dengan hasil pembahasan di DPRD Provinsi DIY tidak bisa direalisasikan.

f. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, anggaran Rp 642.520.350,00; realisasi fisik: 75 persen; realisasi keuangan: Rp 481.379.892,00 (74,92 persen); sisa anggaran Rp 161.140.458,00 (25,08 persen). Penjelasan: sisa anggaran sebesar Rp 161.140.458,00 dialokasikan untuk Pilpres tahap II. Namun karena tidak ada Pilpres Tahap II, maka anggaran tidak direalisasikan.



Upaya Penyelesaian Masalah a. DPA 2.2.1 dilakukan revisi pada APBD Perubahan tahun anggaran 2009 Cq DPPA 2.2.1 penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik. b. Untuk 3 (tiga) unit truk yang terdiri atas 2 unit tangki air minum + 1 unit KM/WC, selama masih plat nomor B (Jakarta) belum bisa di‐kir di Yogya. Namun apabila telah dihibahkan kepada Pemda Provinsi DIY dan plat nomor sudah AB, maka segera di‐kir laik jalan. c. Untuk sementara peralatan IT dan AC sentral yang ada di Pusdalops PB di Jalan Kenari Miliran Yogyakarta baru bisa dioperasikan dengan genset. Untuk keperluan operasional peralatan IT sehari‐hari masih dapat menggunakan daya listrik 22 KVA 1 phase dengan catatan AC sentral dimatikan. d. Terkait dengan beberapa Korwil SAR Linmas di daerah wisata yang belum mempunyai Posko, maka diadakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY. e. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: Dikarenakan kegiatan penambahan daya listrik pada Gedung Pusdalops PB yang ada di Jalan Kenari Miliran Yogyakarta belum dapat terlaksana, maka terjadi penyetoran sisa anggaran. Diharapkan penambahan daya listrik yang memenuhi standar peralatan Pusdalops PB dapat terpenuhi pada Tahun Anggaran 2010. Akan tetapi saat ini untuk operasional peralatan belum bisa dimasukkan ke dalam anggaran operasional Pusdalops PB tahun anggaran 2010, dan direncanakan akan diusulkan pada Perubahan APBD 2010.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

20.1. Otonomi Daerah Otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, harus dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, serta kependudukan.



a. Kinerja 2009

Tabel 4.34 Capaian Kinerja dalam Bidang Otonomi Daerah

No

1

2

Indikator Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Capaian 2008

Target 2009 (%)

Capaian 2009 (%)

‐

20

100

‐

10

100

b. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.35 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Otonomi Daerah yang Dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan

No

Program/Kegiatan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1

Realisasi

Anggaran (Rp)

(Rp)

(%)

Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

80.000.000

79.297.500

99,12

2

Penyusunan Kebijakan Otonomi Daerah

80.000.000

77.715.000

97,14

3

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

60.000.000

59.310.000

98,85

50.000.000

48.000.000

96,00

80.000.000

79.550.000

99,43

4 5

Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

c. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah dalam Bidang Otonomi Daerah Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam bidang otonomi daerah adalah belum selesainya Rancangan Undang‐undang Keistimewaan DIY IV‐ 136 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Upaya Penyelesaian Masalah Untuk mengatasi belum selesainya RUUK, dilakukan pembahasan RUUK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kerja sama antar‐pemerintah daerah maupun kerja sama luar negeri merupakan salah satu hal strategis dan merupakan hal penting yang harus dilakukan di era otonomi. Melakukan kerja sama, baik antar‐pemerintah daerah maupun kerja sama luar negeri, merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kerja sama antar‐pemerintah daerah menjadi semakin bermakna karena pada kenyataannya banyak persoalan pemerintah daerah yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan sendiri.

Target kinerja tahun 2009 Bidang Kerja Sama sesuai dengan target dan indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPM Provinsi DIY 2009–2013, Nomor 050/1307/S, dan tingkat capaian pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 4.36 Target Kinerja dan Capaian Tahun 2009 Bidang Kerja Sama

No. 1 2

Indikator Kesepakatan Baru Kerja Sama Dalam Negeri Kesepakatan Baru Kerja Sama Luar Negeri

Target 2009

Capaian 2009

8 2

11 1

Untuk pencapaian target tersebut, dilaksanakanlah program kerja dan kegiatan tahun BKPM tahun anggaran 2009, meliputi Program Peningkatan Kerja Sama Antar‐ Pemerintah Daerah yang ditangani Bidang Kerja Sama (yang terdiri atas Sub‐Bidang Kerja Sama Dalam Negeri dan Sub‐Bidang Kerja Sama Luar Negeri) pada Kantor Induk BKPM dan Program Peningkatan Hubungan Antar‐Lembaga yang ditangani KAPERDA DIY di Jakarta.

20.2. Pemerintahan Umum Dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Pembentukan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik, serta sarana dan prasarana.



Melalui program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah, telah terbentuk kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY, serta Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang mulai diberlakukan pada tahun Anggaran 2009. a. Target Kinerja 2009 Tabel 4.37 Capaian dan Target Kinerja Bidang Pemerintahan Umum

No 1 2

Indikator SKPD yang mendapatkan dan menerapkan ISO Penyediaan layanan dari government centris menuju citizen centris

Capaian 2008 (Instansi)

Target 2009 (Instansi)

Capaian 2009 (Instansi)

5

1

4

‐‐‐

2

2

Pada Tahun 2009, SKPD yang mendapatkan dan menerapkan ISO adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Bantul, KPPD Kulon Progo, KPPD Gunungkidul, dan Dinas Kesehatan. Selama tahun 2008, ada lima SKPD yang mendapatkan dan menerapkan ISO, yaitu KPPD Kotamadya, KPPD Sleman, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, dan Rumah Sakit Grhasia. Sementara itu capaian tahun 2009 untuk penyediaan layanan dari government centris menuju citizen centris adalah Balai Latihan Pendidikan Teknik dan Rumah Sakit Grhasia.



b. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum

Tabel 4.38 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Biro Organisasi

No

Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH

1

Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kab./Kota

2

Realisasi (Rp)

(%)

2.289.630.180

2.162.817.650

94,46

47.197.250

45.973.250

97,41

Fasilitasi Balance Scorecard

126.404.200

121.927.100

96,46

3

Penyusunan Standardisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ)

180.929.850

161.802.250

89,43

4

Asistensi Penyusunan LAKIP/RKT/PK Instansi

174.779.875

174.465.750

99,82

5

Sosialisasi Budaya Organisasi

65.453.500

51.283.000

78,35

210.887.930

190.620.625

90,39

176.416.275

171.959.875

97,47

122.179.500

117.725.500

96,35

338.588.000

324.675.000

95,89

60.898.500

60.526.500

99,39

83.327.400

74.523.400

89,43

179.834.250

158.158.750

87,95

52.309.800

51.941.800

99,30

75.153.550

74.391.550

98,99

75.955.000

72.639.000

95,63

281.535.550

274.966.550

97,67

37.779.750

35.237.750

93,27

6 7

8

9 10

Sosialisasi dan Fasilitasi Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB ) Penilaian Kinerja Instansi Pelayanan Publik (IKM) Analisis Kelembagaan Organisasi Penanggulangan Bencana Alam dan Sekretariat KPID Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Pemerintah Provinsi DIY Sosialisasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum dan Formasi Jabatan Tertentu

11

Penyusunan Peta Jabatan

12

Bimbingan Teknis Aplikasi Instrumen Penilaian Kinerja Aparatur

13 14 15 16 17

Penyusunan Pola Koordinasi Perangkat Daerah Fasilitasi Tindak Lanjut Pakta Integritas Bidang Tatakelola Pemerintahan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda) Penyusunan Uraian Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas



c. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah dalam Bidang Pemerintahan Umum Permasalahan 1. Kekurangan personil. Menurut standar jumlah pegawai, Biro Organisasi seharusnya 57 orang, tetapi saat ini baru ada 50 pegawai. 2. Kuantitas maupun kualitas SDM berdasarkan kompetensi dirasakan masih belum merata.

Upaya Penyelesaian Masalah 1. Meminta tambahan pegawai ke BKD Provinsi DIY dan untuk jabatan yang kosong diampu oleh jabatan lain yang masih berkaitan. 2. Menambah dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai diklat sesuai kompetensinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Biro Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum. d. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Tata Pemerintahan

Tabel 4.39 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan

No

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

271.000.000

262.400.000

96,82

1

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

45.000.000

45.000.000

100

2

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

226.000.000

217.400.000

96,19

75.000.000

74.940.000

99,92

35.000.000

35.000.000

100

1

Program Program Pendidikan Politik Masyarakat Fasilitasi dan Koordinasi kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

2

Penyuluhan kepada Masyarakat

40.000.000

39.940.000

99,85

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

35.000.000

35.000.000

100

1

Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan

35.000.000

35.000.000

100

Program Optimalisasi Penyelenggaraan

495.000.000

491.718.900

99,34


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan 1

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

150.000.000

149.170.000

2

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah

60.000.000

58.569.000

3

Pembinaan Peran dan Fungsi Camat

75.000.000

74.989.900

99,99

4

Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

60.000.000

60.000.000

100

5

Penyelenggaraan Pra Rapat Kerja APPSI

150.000.000

148.990.000

99,32

99,44 97,615

e. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Adanya kecenderungan pendidikan politik hanya dilakukan menjelang Pemilu dan Pilkada, sehingga yang dihasilkan hanyalah kesadaran politik yang instan dan seolah‐olah pendidikan politik masyarakat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. b. Masyarakat DIY adalah masyarakat yang majemuk. Dialektika pemikiran antar‐berbagai elemen masyarakat berlangsung intensif, aman, dan jauh dari tindak kekerasan. Oleh karena itu, Yogyakarta mendapat julukan The City of Tolerance. Situasi dan kondisi DIY yang kondusif ini ternyata dapat dimanfaatkan oleh elemen masyarakat tertentu untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ide‐ide radikal yang bersifat disintegratif atau gerakan ekstrim yang implikasinya hanya meresahkan masyarakat.

Upaya Penyelesaian Masalah a. Perlu dilakukan pendidikan politik kepada masayarakat secara kontinu, dan semua pihak baik pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun LSM, perlu berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat. b. Perlu dilaksanakan gerakan cinta Indonesia (nasionalisme), peningkatan sosialisasi, dan pemahaman wawasan kebangsaan, sekaligus upaya menumbuhkan kewaspadaan diri masyarakat serta membangkitkan semangat solidaritas, kebersamaan, dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.

Aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berwibawa. Pembangunan hukum pada dasarnya terkait dengan pembentukan peraturan, penegakan hukum, dan budaya hukum. Pembentukan peraturan terkait dengan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah yang berpihak kepada masyarakat. Pada realitas di lapangan, harus diakui bahwa penegakan hukum belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi aparatur pemerintah DIY untuk bersikap secara profesional Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐141


dan lebih responsif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik.

Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang‐undangan, telaah hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bantuan hukum dan supremasi hukum. Adapun program/kegiatan yang diampu oleh Biro Hukum adalah sebagai berikut:

f. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.40 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Biro Hukum

No. 1

1

2

3 4 5

6

7

Program/Kegiatan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan Kegiatan Koordinasi Kerja sama Permasalahan Peraturan Perundang‐ undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang‐ undangan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang‐undangan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang‐undangan Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang‐undangan Kegiatan Kajian Peraturan Perundang‐ undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang‐undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar‐Peraturan Perundang‐undangan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum

Jumlah Dana dalam DPA TA 2009

Realisasi (Rp)

(%)

22.807.500

21.607.500

94,74

22.807.500

21.607.500

94,74

3.434.079.250

3.346.153.125

97,44

548.930.000

539.918.950

98,36

39.737.750

39.737.750

100,00

716.660.000

705.880.950

98,50

638.940.000

618.969.800

96,87

162.096.50

155.104.000

95,69

324.090.000

322.700.250

99,57

259.935.000

253.676.050

97,59



9 10

Kegiatan Coaching Clinic dan Pembekalan Advokasi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum

179.760.000

163.767.000

91,10

174.750.000

172.680.500

91,10

389.180.000

373.717.875

96,03

f.1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Pada tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan entri data baru Produk Hukum Provinsi DIY dan upgrading digital database dalam media situs web. Dari kegiatan tersebut dihasilkan produk hukum Provinsi DIY yang dapat diakses dengan mudah dan cepat sehingga memudahkan dalam pencarian data.

Produk hukum yang dientri dan di‐upgrade tersebut meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur sebanyak 5.000 lembar. Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak bulan April sampai bulan Juni 2009.

f.2. Penataan Peraturan Perundang‐undangan 1. Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Perundang‐undangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum dan implementasinya kepada masyarakat. 2. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang‐undangan dilakukan dengan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2009 dengan jumlah peserta 70 orang, dan Workshop Penyusunan Rencana Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2010 dengan peserta 70 orang. 3. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang‐undangan mempunyai keluaran Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Keputusan Gubernur, Rancangan Keputusan Wakil Gubernur, Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah, Rancangan Instruksi Gubernur, Rancangan Surat Edaran Gubernur. 4. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang‐undangan dilaksanakan dengan menyelenggarakan Workshop Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pembinaan Khusus Pembina PPNS, Sosialisasi Layanan Hukum Masyarakat, Rakornis Supremasi Hukum, dan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum. 5. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang‐undangan meliputi pencetakan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2008 sejumlah 2.800 buku. Hasil cetakan tersebut telah didistribusikan ke anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi se‐ Indonesia, instansi pemerintah Provinsi DIY, kabupaten/kota dan kecamatan/desa se‐ Provinsi DIY dengan harapan terwujudnya masyarakat sadar hukum. 6. Pengkajian peraturan perundang‐undangan daerah terhadap peraturan perundang‐ undangan yang baru dan lebih tinggi dan keserasian antar‐peraturan perundang‐ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐143


7.

8.

9.

10.

undangan dengan melaksanakan Produk Hukum dan Telaahan dan Kajian Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota. Penyelesaian permasalahan hukum dengan melaksanakan Fasilitasi Penanganan Sengketa Hukum, Penyusunan Prosedur tentang Layanan Hukum, dan Pemberian Rekomendasi Layanan Hukum. Coaching Clinic dan Pembekalan Advokasi Hukum dilaksanakan sebagai upaya memberian pengetahuan dan meningkatkan kemampuan bagi Penyidik PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka penegakan peraturan daerah secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dan Pengembangan JDI Hukum adalah menata dan mengatur dokumen yang ada dalam kelompok/bagian sesuai jenis atau bidang yang diatur, dan untuk anggaran 2009 terlaksana pengelolaan dokumen sebanyak 11.000 buku. Adapun untuk pembinaan JDI Hukum dilakukan kunjungan ke 78 daerah untuk meninjau pengelolaan dokumen yang ada dan memberi saran dan solusi tentang bagaimana pengelolaan yang benar dan pembenahan dalam pengelolaan dokumen. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam hal peminjaman dokumen hukum, telah dilaksanakan pengadaan database perpustakaan yang digunakan sebagai pengelolaan data (data bank) khususnya dalam bentuk buku, modul, ataupun arsip. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum antara lain dilakukan dengan melaksanakan Monitoring Evaluasi Produk Hukum Provinsi terdiri atas 20 Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.41 Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur

No 1. 2. 3 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Perda/Pergub/Kepgub Pergub No 21 th 2008 Pergub No 22 th 2008 Perda No 3 th 2006 Perda No 13 th 2006 Perda No 2 th 1993 Pergub No3 th 2006 Pergub No 9 th 2007 Perda No 1 th 1989 Pergub No 191/2008 Pergub No 40 th 2005 KepgubNo 314/KPTS/1996 Kepgub No 125 th 2001 Perda No 12 th 2005

Tentang Lembaga Ombudsman Daerah Lembaga Ombudsman Swasta Bantuan Partai politik Irigasi Bank Pembangunan Daerah Standar Operating Prosedur Badan Narkotika Provinsi Badan Usaha Kredit Perdesaan Upah Minimum Provinsi Perjalanan Dinas GN Orang Tua Asuh Pola Organisasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam


Hasil Dicabut/Revisi Dicabut/Revisi Dicabut Dicabut Dicabut Diubah Diubah Dicabut Tindak Lanjut Dicabut Dicabut Direvisi Tetap

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Pergub No 2 th 2006 Perda No 4 th 1999 Perda No 2 th 2003 Perda No 9 th 2005 Perda No 8 th 2005 Perda No 1 th 2002 jo Perda No 2 th 2007 Pergub no 48 th 2008

Cuti PNS di Lingkungan Pemda DIY Rencana Induk Pariwisata prov (RIPP) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu Pajak Daerah Rincian Tugas Kunci Dishubkominfo

Direvisi Dicabut Diubah Diubah Diubah Diubah Diubah

Sumber:

g. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Penegakan hukum khususnya penegakan Perda‐Perda dan peraturan perundang‐ undangan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dirasakan belum optimal.

Upaya Penyelesaian Masalah Merevisi Perda tentang PPNS, yang di era otonomi ini diperluas ketugasannya, dari semula hanya mengawal Perda‐Perda menjadi pengawal Peraturan Perundang‐ undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DIY terdapat 3 (tiga) biro baru, yaitu Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 ketiga biro tersebut mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang sesuai dengan kewenangannya. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang perhubungan, pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral, kebudayaan dan pariwisata, dekonsentrasi serta fasilitasi penelitian dan pengembangan. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, badan usaha daerah, kerja sama, penanaman modal, ketahanan pangan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐145


penyuluhan, perizinan, pertanian, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial, pengembangan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, mental dan spiritual, rumah sakit daerah, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan.

h. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.42 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan

No.

Program Analisis Kebijakan Pembangunan Koordinasi Kebijakan Bidang PU dan ESDM Koordinasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Budaya Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Bidang PU dan ESDM Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan Bid. Pariwisata & Budaya Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perhubungan

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11

Program/Kegiatan

Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Evaluasi dan Analisis Kebijakan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program Sesuai dengan


Realisasi (Rp)

(%)

760,000,000

486,784,200

64.05

50.000.000

46.317.000

92.63

50.000.000

36.205.500

72.41

50.000.000

39.325.500

78.65

25.000.000

22.519.500

25.000.000

23.440.000

25.000.000

20.040.000

90.08 93.76 80.16

25.000.000

22.500.000 90.00

150.000.000

‐

120.000.000

91.340.900

120.000.000

88.610.400

120.000.000

96.485.400


0.00 76.12 73.84 80.40

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Visi Pemerintah Daerah 1 2 3

4

Program Penelitian Dan Pengembangan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian

150.000.000

123.800.000

Inventarisasi Hasil‐Hasil Penelitian

50.000.000

47.431.950

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian tentang Isu‐Isu Strategis Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang

56.000.000

46.496.500

80.40 82.53 94.86 83.03

63.800.000

41.130.000

64.47

i. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalanh Permasalahan Realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi pada tahun anggaran 2009 ini sebesar 0 persen. Karena realisasi fisik kegiatan Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi 0 persen, maka realisasi keuangan kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2009 juga 0 persen. Tidak terealisasinya kegiatan Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi ini disebabkan peletakan pos anggaran pada rekening kegiatan Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi yang tidak tepat. Semestinya kegiatan Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi ini termasuk pada rekening belanja jasa konsultasi karena kegiatan ini sifatnya studi. Namun kenyataannya kegiatan analisis program/kegiatan dekonsentrasi masuk rekening belanja modal hasil studi.

Upaya Penyelesaian Masalah Dengan tidak dilaksanakannya kegiatan Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi ini, maka hasil yang diharapkannya pun tidak terwujud. Mengingat kegiatan ini sangat penting dalam memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan program dekonsentrasi pada tahun‐tahun anggaran yang akan datang, maka kegiatan Analisis Program/Kegiatan Dekonsentrasi diusulkan kembali pada tahun anggaran 2010. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐147


i. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.43 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No.

Program/Kegiatan Program Analisis Kebijakan Pembangunan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1 2 3 4 5

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan

6 7 8 9 10

11

12 13

14

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Bidang Pertanian Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Dana dlm DPA TA 2009

Realisasi (Rp)

(%)

499.857.500

463.311.000

92,68

34.502.000

32.078.000

92,97

34.360.000

33.598.000

97,78

34.502.000

33.602.000

97,39

34.572.000

33.672.000

97,4

34.494.000

33.264.000

96,43

34.632.000

33.402.000

96,45

34.360.000

31.810.000

92,58

34.396.000

33.596.000

97,67

34.432.000

31.474.000

91,41

20.333.500

12.548.500

61,71

24.127.500

19.145.500

79,35

20.333.500

19.507.500

95,94

20.359.500

19.339.500

94,99

20.317.500

17.337.500

85,33


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan 16 Bidang Lingkungan Hidup Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan 17 Kebijakan Bidang Penanaman Modal Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan 18 Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah 15

22.687.500

18.187.500

80,17

20.381.500

20.081.500

98,53

20.497.500

20.340.000

99,23

20.569.500

20.327.500

98,82

j. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Tugas pokok dan fungsi biro 1) Masih adanya tumpang tindih pada misi yang menjadi acuan kerja antara biro yang satu dengan biro yang lain 2) Biro yang baru saja berdiri belum sepenuhnya mendapat akses terhadap data yang diperlukan dari instansi mitra akibat permasalahan birokrasi

b. Perlengkapan dan peralatan penunjang kegiatan 1) Perlengkapan kantor masih mengalami kekurangan terutama dalam hal perbandingan kuantitas dan kualitas mebelair yang dimiliki dengan jumlah personil yang ada. 2) Kuantitas peralatan kantor, terutama komputer dan printer beserta pendukung masih belum memenuhi beban kerja pada biro. Sehingga terjadi kelambatan akibat tumpang tindihnya jumlah personil pemakai dan peralatan yang tersedia.

c. Sumber daya manusia yang ada 1) Belum sepenuhnya mempunyai kompetensi terhadap bidang tugas yang diembannya 2) Belum terpenuhinya jumlah personil sesuai dengan beban tugas pada setiap bagian k. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.44 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

No.

Program/Kegiatan Program Analisis Kebijakan Pembangunan

Jumlah Dana dalam DPA TA 2009 440,241,865

Realisasi (Rp) 408,577,645

(%) 92,81


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi Penyiapan dan Perumusan kebijakan Bidang KB dab KS Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Bidang Pendididkan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan

1 2

3

4

5

6

7 8 9 10

11

12

49.149.200

46.893.475

95,41

24.298.010

24.061.010

99,02

49.034.335

46.318.650

94,46

24.078.385

19.072.650

79,12

49.104.250

43.663.750

88,92

24.613.745

17.113.615

69,52

49.381.200

44.682.500

90,48

24.602.010

23.981.410

97,48

49.176.550

48.006.425

97,62

23.514.970

23.404.950

99,53

49.081.200

47.171.200

96,11

24.208.010

24.208.010

100

Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mewujudkan clean government di jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Inspektorat Daerah Provinsi DIY perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan, akan diperoleh pengawasan yang profesional. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan IV‐ 150 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa: 1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang‐undangan.

Secara garis besar, proses perencanaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi DIY mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi tahun 2009‐2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY tahun 2009–2013 yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009, Inspektorat Provinsi DIY melaksanakan misi ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance. Mendasarkan pada strategi, arah kebijakan, program dan indikator pada misi ketiga, pada tahun anggaran 2009 Inspektorat Provinsi DIY menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kelancaran Tugas Kantor 2. Meningkatnya kualitas Pengawasan Dan Kinerja Instansi Berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama tersebut, Inspektorat Provinsi DIY pada tahun 2009 melakukan pemeriksaan reguler atas 160 obyek pemeriksaan, melakukan evaluasi kinerja instansi terhadap 31 instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2008, dan melakukan penanganan kasus pengaduan 44 kasus. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah 166 temuan dengan 341 rekomendasi, dan yang telah ditindaklanjuti sejumlah 327 (96 persen). Pada tahun anggaran 2009, Inspektorat Provinsi DIY melaksanakan 8 program yang diimplementasikan menjadi 32 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 10.793.539.971,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.393.323.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.400.216.971,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 9.587.934.613,00 perinciannya adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.004.883.097,00 (92,69 persen) dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp 5.583.051.516,00 (87,23 persen). Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi DIY adalah sebagai berikut:



a. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.45 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DIY

No. 1 2 3 4 5

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor


Realisasi (Rp)

(%)

1.081.502.643

5.400.000

4.566.300

84,56

192.500.000

95856.757

49,8

2.294.000

2.275.000

99,17

19.200.000 46.296.000

18.825.000 46.068.000

98,05 99,51

37.304.500

37.224.550

99,79

19.735.143

19.638.000

99,51

4.963.000

4.957.500

9,89

9.000.000

8.831.375

98,13

27.825.000

15.727.800

56,52

27.945.000

11.271.950

40,34

660.240.000

655.764.600

99,32

6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang‐undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat‐rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional

28.800.000

23.000.000

1.515.989.678

1.172.359.084

581.880.000

373.215.300

64,14

348.583.000

324.069.500

92,97

47.975.478

47.678.000

99,38

492.751.200

382.621.709

77,65


79,86

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 5 1 2

1

2

1 2 3 4 5 6 7

1

1

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang‐ undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala temuan Hasil Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

44.800.000

44.774.575

99,94

564.400.000

513.969.500

75.900.000

57.835.500

76,2

488.500.000

456.134.000

93,37

19.720.000

15.412.000

14.475.000

10.167.000

70,24

5.245.000

5 245.000

100

3.066.156.900

2.790.658.300

1.951.727.000

1.797.833.000

92,11

433.161.000

339.542.950

78,39

47.141.900

45.124.450

95,72

161.180.000

152.474.000

94,6

232.580.000

224.992.400

96,74

89.727.000

89.411.000

99,65

150.640.000

141.280.500

93,79

94.469.750

93.180.000

94.469.750

93.180.000

48.334.000

44.417.800

98,63

48.334.000

44.417.800

9.644.000

9.048.000

91,9



Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik TOTAL

9.644.000

9.048.000

6.400.216.971

5.583.051.516

93,82

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Provinsi DIY pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: a. Gedung yang ada kurang memadai untuk keperluan penyimpanan arsip dan ruang untuk rapat. b. Perlengkapan dan peralatan kantor belum memadai untuk kelancaran tugas kantor. c. Penanganan arsip pasca‐gempa belum optimal, terbukti dengan banyaknya arsip yang tidak tertata semestinya. d. Jumlah pemeriksa/auditor yang tidak sebanding dengan banyaknya tugas‐tugas pemeriksaan yang berakibat kurang efektifnya pengawasan. e. Peraturan perundang‐undangan yang selalu berubah, sehingga harus diupayakan untuk menyesuaikannya, baik melalui penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang‐undangan/bimbingan teknis maupun penyertaan personel. f. Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat menuntut pegawai di Inspektorat Provinsi DIY untuk menyesuaikannya. g. Peraturan perundang‐undangan berkaitan dengan pengawasan masih bersifat umum.

Upaya Mengatasi Permasalahan Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi: a. Pembangunan perluasan gedung baru untuk keperluan penyimpanan arsip, ruang rapat pemeriksaan dan gudang. b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, baik untuk mendukung kelancaran tugas kantor maupun sebagai pengganti barang inventaris yang telah dihapus. c. Optimalisasi penanganan arsip pasca‐gempa. d. Penambahan personel pegawai. e. Penyesuaian peraturan perundang‐undangan yang selalu berubah, baik melalui penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang‐undangan/bimbingan teknis maupun penyertaan personel pada pendidikan dan latihan. f. Menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, melalui penyelenggaraan/penyertaan pendidikan dan pelatihan baik untuk fungsi pemeriksaan maupun kesekretariatan. g. Melakukan kajian terhadap peraturan perundang‐undangan yang ada sehingga IV‐ 154 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


dapat diimplementasikan di dalam tugas‐tugas pengawasan.

Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Lembaga‐perwakilan rakyat, sebagai salah satu simpul utama penyelenggaraan pemerintahan, menjadi katup terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, Sekretariat DPRD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2009, melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.46 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

No.

Program/Kegiatan


Realisasi (Rp)

(%)

3 4

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Nota Kesepakatan dan Rakepwan, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Rapat‐rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat‐rapat Paripurna

5

Kegiatan Reses

528.472.000

0

0,00

6

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

464.338.000

149.063.000

32,10

7

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

3.355.840.000

3.193.111.300

95,15

8

Pembahasan LKPJ Gubernur DIY

329.936.500

256.431.000

77,72

9

Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DIY Keluar Daerah

5.767.559.500

4.249.694.900

73,68

1

2

16.968.852.550

11.554.466.825

68.09

3.755.722.700

2.266.911.900

60.36

331.243.600

80.317.000

24.25

586.407.000 166.526.300

137.933.250 111.530.500

23,52 66,97



Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD dan Prov. DIY

11

Penyusunan Research Brief

12

13

14

15

16

17

Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaran Pengkajian Fasilitasi Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan dan Rakepwan Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan dan Pembuatan Booklet DPRD Layanan Informasi Pendukung kegiatan DPRD melalui Website Fasilitasi Penyusunan Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004 – 2009

474.198.500

155.001.300

32,69

81.517.000

80.658.000

98,95

78.269.650

77.262.025

98,71

129.344.400

129.154.150

99,85

573.948.200

361.658.750

63,01

91.881.500

89.175.000

97,05

161.328.200

153.558.750

95,18

92.319.500

63.006.000

68,25

b. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan • Personalia 1. Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi DIY dalam rangka pelayanan terhadap kegiatan DPRD, maka sesuai Besetting Pegawai secara ideal dibutuhkan 115 orang pegawai. Akan tetapi saat ini jumlah pegawai yang tersedia baru sebanyak 91 orang. 2. Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kemampuan teknis/keterampilan yang mencukupi sesuai bidang tugasnya, misalnya dalam hal jurnalisme, web, audio visual, komputer serta kemampuan dalam berbahasa Inggris; 3. Kesadaran disiplin meningkatkan kinerja masih dirasakan kurang; 4. Perubahan pola pikir, sikap dan transformasi birokrasi masih memerlukan waktu.

•

Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana dirasakan masih kurang, khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD berupa: 1. Peralatan dokumentasi foto, dokumentasi video yang digunakan untuk rapat‐ rapat paripurna, rapat‐rapat alat kelengkapan dewan, penerimaan tamu, kunjungan kerja, serta peralatan penyimpanan hasil dokumentasi. 2. Peralatan sound system untuk ruang Paripurna. 3. Peralatan CCTV yang baru tersedia 1 (satu) unit dengan 4(empat) buah kamera IV‐ 156 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


dirasakan masih kurang memadai.

• Dana Pada Tahun 2009 terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh: 1. Ada beberapa kegiatan DPRD yang tidak dilaksanakan, antara lain: kegiatan reses, karena masa transisi pergantian anggota dewan periode 2004‐2009 dengan anggota dewan periode 2009‐2014 dan tidak dilaksanakannya pertemuan asosiasi BK. 2. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sesuai Hasil Pencermatan Inspektorat terhadap DPA. 3. Adanya efisiensi penggunaan anggaran. Upaya Penyelesaian Masalah • Personalia 1. Penambahan pegawai baru untuk memenuhi Besetting Pegawai sesuai dengan kebutuhan masing‐masing Bidang. 2. Penambahan diklat teknis fungsional/kursus keterampilan; 3. Program reward and punishment perlu diimplementasikan, untuk lebih mengoptimalkan kinerja pegawai; 4. Rotasi dan mutasi pegawai sesuai kompetensi pegawai yang bersangkutan; 5. Untuk kepentingan regenerasi dirasa perlu mengangkat pegawai baru dengan kompetensi TI (usia muda).

•

Sarana prasarana 1. Perlu adanya peremajaan peralatan dokumentasi foto dan dokumentasi video untuk mendukung kegiatan rapat‐rapat paripurna, rapat‐rapat Alat Kelengkapan Dewan, penerimaan tamu, kunjungan kerja, serta peralatan penyimpanan hasil dokumentasi. 2. Perlu pengadaan peralatan sound system ruang Paripurna untuk tahun Anggaran 2010. 3. Perlu pengadaan peralatan CCTV yang mempunyai kapasitas memadai untuk tahun anggaran 2011.

•

Dana 1. Perlu adanya pencermatan program kerja sehingga anggaran dapat dioptimalkan.

20.3. Administrasi Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan UPT pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐157


Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIY, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi, dan pengelolaan barang daerah.

Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY melaksanakan misi ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance. Mendasarkan pada strategi, arah kebijakan, program, dan indikator pada misi ketiga, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Provinsi DIY menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2009 sebagai berikut: Tabel 4.47 Target dan Capaian Administrasi Keuangan Daerah 2009

Indikator

No. 1

2 3

4

5

6

7

8

Target 2009

Capaian 2009

6 persen

13.11 persen

47.44 persen 110 persen

50.39 persen 113.11 persen

100 persen

87.52 persen

4 perda, 4 pergub

3 Perda, 3 Pergub

2 buah

2 buah 604.658 buah (33 SKPD) 27 bidang (tanah & bangunan) 58 unit rumah dinas 2 unit gedung/ruangan

Persentase peningkatan pendapatan daerah Rasio kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Rasio realisasi PAD terhadap target PAD Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Jumlah peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan selama 1 tahun Jumlah kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan Jumlah barang/aset Pemda yang dapat diinventarisasi Persentase aset Pemda yang dapat dioptimalkan

603.315 buah (31 SKPD) 25 bidang (tanah & bangunan) 58 unit rumah dinas

2 unit gedung/ruangan



Untuk mencapai target‐target tersebut dilaksanakan program‐program yang terdiri atas: 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 6. Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan. Dari pelaksanaan program‐program dan kegiatan, maka capaian indikatornya adalah sebagai berikut:

Dari 9 program dan 77 kegiatan, ditargetkan terealisasi 100 persen. Adapun target indikator pertumbuhan pendapatan rata‐rata 6 persen pertahun dapat terlampaui sebesar 13,11 persen untuk tahun 2009. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dari target 47,44 persen dapat terealisasi sebesar 50,39 persen, rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada tahun 2009 sebesar 110 persen dapat direalisasikan sebesar 113,11 persen, sehingga lebih 3,11 persen. Hal ini disebabkan tercapainya target baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah dan unsur‐unsur lain PAD.

Alokasi total anggaran belanja sebesar Rp 67.987.140.913,00, terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 41.551.317.025,00 terdiri atas belanja pegawai, sedangkan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 26.435.823.888,00 yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp 4.852.754.100,00; belanja barang dan jasa Rp 4.168.916.328,00; dan belanja modal sebesar Rp 7.414.153.460,00.

Realisasi total anggaran belanja untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp 51.833.212.097,00. Anggaran Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 30.316.627.430,00 atau 73 persen, sedangkan Anggaran Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp 21.516.584.667,00 atau 81,39 persen. Realisasi Anggaran Belanja Langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp 4.557.846.730,00; Belanja Barang dan Jasa Rp 11.402.335.992,00; dan Belanja Modal sebesar Rp 5.556.401.945,00.

Pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan perundangan, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Untuk tahun 2009 ditargetkan ada 4 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Gubernur tentang APBD, tetapi yang terlaksana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐159


3 Peraturan Daerah dan 3 Peraturan Gubernur tentang APBD karena 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Gubernur tentang APBD tahun 2010 belum dapat diselesaikan dan baru selesai pada tahun 2010.

Adapun kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2009 yaitu tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Revisi Kebijakan Akuntansi telah terealisasi seratus persen. Pengelolaan barang daerah, inventarisasi aset‐aset milik Pemerintah Daerah untuk tahun 2009 ditargetkan 603.315 buah dari 31 SKPD dan dapat diinventarisasi sejumlah 604.658 buah. Adapun aset‐aset milik Pemda yang dapat dioptimalkan untuk capaian tahun 2009 terdiri atas 27 bidang (tanah dan bangunan), 58 unit rumah dinas yang dapat disewakan, dan 2 unit gedung/ruangan. Berikut realisasi program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2009: a. Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisai Anggaran

Tabel 4.48 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang Dilaksanakan oleh DPPKA

Program/Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat 2 3 4

5 6 7 8 9

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.173.571.038 20.585.000

2.509.129.179 16.464.000

749.335.200

563.934.874

249.691.000 4.246.598 212.760.000 332.496.400 330.762.400 321.855.200

167.119.000 4.063.000 200.390.000


(%) 79,06 79,98 75,26 66,93

95,68 94,19

326.554.600 311.027.700 266.375.555

98,21 94,03 82,76 91,74


10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Penyediaan bahan Bacaan Peraturan Perundang‐undangan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 14 Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Ruitn/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pemeliharaan Program Gaji Pegawai Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Arsip Keuangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

47.169.240

43.270.750

4.800.000 6.100.000 62.248.000 161.776.000 623.746.000 46.000.000 7.311.059.910 3.070.764.400 265.223.000 315.892.500 175.213.400 31.242.490 413.584.000 565.756.250 269.750.000 477.695.120 136.500.000 102.239.675 200.737.500 140.455.800 172.145.000

4.700.000 4.950.000 44.636.600 82.696.500 440.446.600

97,92 81,15 71,71 51,12 70,61

32.500.000 5.969.455.963 2.287.668.500 253.946.450 309.728.000 135.985.000 27.193.490 374.490.800 433.507.678 232.130.800 352.159.370 133.833.000 93.584.675,00 198.907.000 133.109.250,00 169.944.950,00

70,65 81,65 74,50 95,75 98,05 77,61 87,04 90,55 76,62 86,05 73,72 98,05 91,53 99,09 94,77

98,72



Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan

Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

Penyusunan RKBU/RTBU Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Penerbitan SP2D untuk Belanja Non Gaji Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Penganggaran Belanja PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang‐undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Cash Budget Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi DIY PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

49.875.000 139.750.000 149.435.000 25.000.000 93.175.000 303.380.150 213.245.625 76.975.750 35.900.000 41.075.750 609.116.675 123.091.000,00 260.567.050,00 119.572.500,00 105.886.125,00 14.479.850.615 54.210.000 100.824.500 695.010.000


8.598.500,00 120.113.000,00 94.627.000,00 21.730.000,00 90.021.875,00 287.091.500,00 211.085.125,00 71.433.625 33.696.000 37.737.625 562.252.175 108.307.000 243.344.000 110.997.800 99.603.375 11.794.272.275 51.959.800 75.284.500 633.023.400

17,24 85,95 63,32 86,92 96,62

94,63 98,99 92,80 93,86 91,87

92,31

87,99 93,39 92,83

94,07

81,45 95,85 74,67 91,08


Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber‐ Sumber Pendapatan Daerah (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)

Pengelolaan Gaji dan Pengendalian Gaji Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan di SKPD Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber‐ Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Kota Yogyakarta Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber‐ Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Bantul Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber‐ Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Kulon Progo Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber‐ Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Gunungkidul

520.355.000 321.488.240,00 225.543.500,00 346.274.300,00 95.700.500,00 364.496.300 691.619.985 508.751.250 182.423.000 597.265.730 907.366.770 767.313.000 420.721.700 483.767.800

314.069.000 316.398.500 203.534.500 337.008.350 91.585.500 319.355.000

60,36 98,42

90,24

97,32

95,70 87,62

397.882.035 467.308.550 166.663.000 568.330.730 866.558.570 661.220.550 316.778.645 424.888.200

57,53 91,85

91,36 95,16

95,50

86,17

75,29

87,83



Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber‐ Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Sleman

Pemungutan Pajak Daerah Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Teknis Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain‐lain PAD yang Sah Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak di KPPD Bantul Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak di KPPD Kulon Progo Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak di KPPD Gunungkidul Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan dengan Online Sistem PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang APBD Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1.545.340.000 410.690.000 982.704.500 179.096.000 463.434.100 335.908.510 262.833.700 124.981.000 133.833.000 119.367.000 116.142.000 243.284.500 2.279.104.730 342.090.500 294.335.000 47.755.500 289.976.400 163.797.000


1.442.407.720 305.792.000 783.144.000

93,34 74,46 79,69

135.188.700 376.654.730 250.395.750 211.739.600 92.984.000 122.072.050 106.966.500 107.083.000 226.322.400 1.421.672.995 245.442.000 214.144.500 31.297.500 226.654.950 121.468.500

75,48 81,27 74,54 80,56 74,40

91,21 89,61 92,20

93,03 62,38

71,75

72,76 65,54

78,16

74,16


Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tindak Lanjut LHP PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan publik PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang‐undangan Jumlah/Rata‐rata

66.455.000 59.724.400 40.730.500 40.730.500 112.452.500 112.452.500 26.435.823.888

55.439.000 49.747.450 40.424.000 40.424.000 97.520.500 97.520.500 21.516.584.667

83,42 83,30

99,25 99,25 86,72 86,72 81,39

b. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset, yaitu: Dengan penggunaan sistem aplikasi komputer untuk pengelolaan keuangan dan aset, ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat penguasaan teknologi/program aplikasi yang masih rendah, sehingga masih sangat tergantung oleh pihak ketiga. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY untuk menempatkan personal yang sesuai dengan kebutuhan dengan kualifikasi menguasai program aplikasi. Dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang daerah/aset dibutuhkan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset serta berkaitan dengan aset, sedangkan untuk penyusunan neraca juga dibutuhkan tenaga berkualifikasi pendidikan akuntansi.

20.4. Kepegawaian Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh beberapa hal, di antaranya adalah kompetensi aparatur pemerintah, kualitas pelayanan, dan kinerja pemerintahan. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah diupayakan dengan penerimaan pegawai secara selektif untuk memperoleh calon pegawai yang handal, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Upaya lain adalah mengikutsertakan PNS dalam pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional maupun kepemimpinan. Pelayanan di bidang kepegawaian diperuntukkan bagi seluruh PNS maupun untuk masyarakat luas.

Pelayanan yang baik mampu memenuhi kebutuhan PNS maupun masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐165


selaku pengguna. Kualitas pelayanan ditentukan oleh ketepatan waktu dan akurasi data yang dihasilkan. Produk‐produk bidang kepegawaian diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga kepentingan pegawai dapat tercukupkan. Di sisi lain, data dapat disajikan secara akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan secara tepat.

Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan hasil pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah. Kinerja pemerintah berkaitan dengan ketepatan waktu pelayanan, ketepatan pencapaian sasaran dan ketepatgunaan kegiatan. Peningkatan kinerja digunakan untuk mendukung mempercepat proses peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. a. Target Kinerja 2009 Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas di bidang kepegawaian, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja utama tahun 2009 serta telah dilaksanakan secara optimal. Tabel 4.49 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator Jumlah Penerimaan CPNS Jumlah PNS Dikirim Diklat Jumlah Penyelesaian Kenaikan Pangkat Jumlah Rancangan Peraturan di Bidang Kepegawaian Jumlah Instansi Target Penilaian Kinerja Jumlah Back Up Data PNS Jumlah Arsip Dinamis Kepegawaian Jumlah Pejabat yang Dikirim untuk Pengukuran Kompetensi

Capaian 2008 (%)

Target 2009 (%)

Capaian 2009 (%)

120 121

192 96

181 172

3.953

4.000

3.641

2

2

6

0

33

33

8.000 2.000

7.624 2.000

7.624 2.515

30

24

23



Beberapa indikator tidak tercapai karena berkait secara personal. Indikator penerimaan CPNS tidak terpenuhi karena formasi yang ada tidak diminati (tidak ada) pelamar dan ada beberapa pelamar yang lulus seleksi mengundurkan diri. Tahun 2008 target indikator ini sebesar 121 dan tercapai 120. Sehingga secara keseluruhan capaian indikator mengalami penurunan di tahun 2009. Namun dari segi besaran, tahun 2009 mengalami peningkatan dalam hal jumlah penerimaan CPNS.

Indikator penyelesaian kenaikan pangkat tidak memenuhi target karena jumlah usulan untuk kenaikan pangkat tidak memenuhi target yang ditetapkan. Tingkat capaian dipengaruhi oleh jumlah usulan baik dari PNS Provinsi DIY maupun usulan golongan IV/c ke atas Kabupaten/Kota.

Indikator back up data PNS sangat dipengaruhi oleh jumlah data PNS aktif yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY. Dengan demikian jumlah data yang dikelola akan berubah‐ubah setiap saat.

Indikator pejabat yang dikirim untuk pengukuran kompetensi dipengaruhi oleh jumlah pejabat yang diputuskan untuk dikirim oleh Tim Baperjakat. Pejabat yang ditunjuk bersifat tetap dan tidak dapat digantikan oleh pejabat lain. Apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan, maka kesempatannya akan gugur dan tidak diganti oleh yang lain. b. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.50 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Kepegawaian yang Dilaksanakan oleh BKD

No.

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Mesin/Kartu Presensi Penyelesaian Pembuatan Karpeg, Karis 2 dan Karsu bagi PNS Provinsi DIY Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas II PNS 1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 2 Pemindahan Tugas Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Dana dlm DPPA TA 2009 658.833.720 647.113.960 11.719.760 210.287.640 138.600.000 71.687.640

Realisasi (Rp.)

(%)

558.311.400 546.627.325 11.684.075

84,74 84,47 99,70

186.555.540

88,71

119.982.900 66.572.640

86,57 92,86


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah III


382.353.918

1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan

64.825.860

2 IV 1 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang‐undangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan Pegawai Negeri Sipil Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Proses Penanganan Kasus‐kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Penanganan Pegawai Tidak Tetap Penyelenggaraan Ujian Dinas Penyelesaian Penetapan Hukum Pegawai dan Pejabat Negara Pembekalan PNS Calon Pensiun Penyusunan Formasi CPNS Pengangkatan CPNS Pemrosesan Izin Luar Negeri dan Izin Belajar Peningkatan Kesejahteraan Jasmani Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru Penilaian Kinerja Aparatur Daerah Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemprov. Daerah Istimewa

317.528.058 27.342.345

356.772.125

93,31

59.535.800

91,84

297.236.325

93,61

26.110.550

95,49

26.110.550

95,49

3.726.631.509 564.141.200 251.635.360 270.815.460

84,25 63,33 94,59 95,28

244.156.125

94,75

874.180.000

89,80

97.639.550

94,89

259.869.850

73,20

238.400.000

232.411.400

97,49

19.366.750 44.549.200

15.229.900 30.881.550 19.247.900

78,64 69,32 95,74

53.566.000 23.525.000 100.294.900 25.551.650

94,74 93,35 83,07 94,64

45.701.410 58.337.750

76,22 91,99

82.831.010

92,17

191.158.300 189.455.540

85,21 96,86

27.342.345 4.423.301.958 890.840.000 266.036.000 284.240.810 257.674.065 973.476.200 102.895.500 355.003.939

20.104.400 56.540.000 25.200.000 120.739.000 27.000.000 59.961.000 63.418.300

89.868.500 224.335.700 195.591.940



21

22

VI 1

Yogyakarta Tes Psikologi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bimbingan Psikologi bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Sedang Bermasalah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pembangunan Database Informasi Kearsipan.

73.777.744

86,06

85.728.744

99,52

22.331.910

22.223.910 70.783.305

98,77

70.783.305

98,77

71.665.400 71.665.400

c. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Pengadaan mesin/kartu presensi. Beberapa unit kerja belum tersambung dalam jaringan e‐gov dan masih banyak IP address instansi yang belum tertata dengan baik sehingga menyulitkan sambungan on‐line mesin presensi. b. Pemulangan pegawai yang pensiun. Penyelesaian Keputusan Pensiun golongan IV/c ke atas menjadi kewenangan Presiden, sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. c. Seleksi penerimaan calon PNS. Pelaksanaan ujian tulis CPNS pelamar umum tidak bersamaan dengan daerah/institusi lain, sehingga banyak pelamar mengikuti ujian di beberapa daerah. Akhirnya formasi yang tersedia ditinggalkan peserta lulus karena diterima di tempat lain. d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS. Sulit memprediksi kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Kewenangan penetapan PAK golongan IV di tangan Pemerintah Pusat sehingga memerlukan waktu penyelesaian lebih lama. e. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas. Informasi tentang seleksi Praja IPDN tidak diperoleh pada saat yang tepat. f. Pembangunan/pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah. Belum terealisasinya sistem mirror server untuk database secara real time dan baru sebatas secara periodik (temporary). g. Penanganan Pegawai Tidak Tetap. Sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat tenaga honorer, sehingga kesulitan mengakomodasi usulan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap baru. h. Penyelenggaraan Ujian Dinas. PNS yang akan naik ke golongan III telah menempuh jenjang pendidikan S‐1 dan S‐2 sehingga mereka tidak perlu mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐169


i.

Pembekalan PNS calon pensiun. Jumlah peserta pembekalan PNS calon pensiun dipengaruhi oleh hal‐hal yang tidak dapat diprediksi, seperti: meninggal dunia, mengajukan pensiun atas permintaan sendiri, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, mutasi ke jabatan fungsional tertentu, dan mutasi menjadi PNS pusat. j. Pengukuran kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta pengukuran kompetensi sudah ditentukan dengan keputusan, sehingga tidak dapat diganti peserta lain apabila berhalangan. k. Pembangunan Database Informasi Kearsipan. Penataan arsip kepegawaian tidak optimal karena lokasi penyimpanan dengan kantor yang berbeda, dan kondisi ruang penyimpanan arsip kurang memadai.

Upaya Penyelesaian Masalah a. Koordinasi dengan Bidang LTMI Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagai pengelola utama jaringan internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. b. Berkas usulan Pensiun golongan IV/c ke atas disampaikan pada awal tahun agar dapat selesai tepat waktu. c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain terkait dengan pelaksanaan ujian tulis untuk meminimalkan jumlah peserta mengundurkan diri dan kemungkinan kehilangan formasi. d. Penjagaan kenaikan pangkat dengan data yang akurat; penetapan PAK golongan IV di Daerah sehingga waktu penyelesaian lebih singkat. e. Koordinasi intensif dengan instansi vertikal dan horizontal. f. Mengkomunikasikan aplikasi interface dengan pihak bidang LTMI selaku pengelola jaringan di Pemerintah Provinsi DIY. g. PTT yang telah diangkat menjadi CPNS tetap melaksanakan ketugasannya ketika menjadi PTT, sehingga tugas dan fungsi sebelumnya tetap dilaksanakan tanpa menambah PTT baru. h. Melakukan perencanaan secara cermat. i. Melakukan penjagaan pensiun dengan data yang akurat. j. Menyiapkan peserta cadangan. Bagi peserta yang berhalangan mengikuti pengukuran kompetensi, diusulkan untuk mengikuti pengukuran kompetensi pada tahun berikutnya. k. Relokasi tempat penyimpanan arsip kepegawaian; penyiapan gedung yang memenuhi standar penyimpanan arsip.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Pendidikan dan Pelatihan dituntut mampu menjadi daya ungkit (leverage) yang paling kuat dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, melalui upaya‐upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana IV‐ 170 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


dan prasarana diklat. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas‐tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan

a. Target Kinerja 2009 Pada tahun 2009, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Umum melalui program: Program Pendidikan Kedinasan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

Tabel 4.51 Target dan Capaian Kinerja Badan Diklat

No

Indikator

Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Teknis Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Terlaksananya Pembuatan Buku Juknis/Juklak Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

2

3

4

5

1

Terlaksananya Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

2

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Capaian 2008

Target 2009 Capaian 2009

13 jenis diklat 618 peserta 3 jenis diklat 90 peserta



100Persen 3 jenis desain diklat

100 Persen 4 jenis desain diklat

100Persen 4 jenis desain diklat

15 Widyaiswara 10 Staf



481 orang dari Pemprov. DIY 376 orang dari luar Pemprov. DIY

271 orang dari Pemprov. DIY 2400 orang dari luar Pemprov. DIY 63 orang dari Pemprov. DIY 400 orang dari

271 orang dari Pemprov. DIY 2380 orang dari luar Pemprov. DIY 60 orang dari Pemprov. DIY 276 orang dari

‐



3

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

luar Pemprov. DIY 80 peserta

luar Pemprov. DIY 77 peserta

‐

b. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.52 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Bidang Kepegawaian yang Dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan

No.

Program/Kegiatan


Realisasi (Rp)

(%)

Program Pendidikan Kedinasan

1.285.706.490

1.238.105.390

96,29

1

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

918.849.200

909.442.450

98,98

45.000.000

40.407.000

89,79

88.866.700

82.288.700

92,6

77.289.200

57.892.040

74,9

155.701.300

148.075.200

95,1

11.113.187.150

9.618.328.049

86,54

6.919.462.150

6.498.861.275

93,92

4.119.100.000

3.046.207.774

73,95

74.625.000

73.259.000

98,17

2 3 4 5

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pembuatan Buku Juknis/Juklak Pengembangan Kurikukum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 2 3

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

c. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Belum semua instansi yang menyelenggarakan Diklat melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi DIY, sehingga upaya penerapan Diklat Sistem Satu Pintu belum optimal. b. Belum maksimalnya pemanfaatan alumni Diklat baik alumni Diklat Struktural maupun Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. IV‐ 172 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


c. d.

e. f.

Sarana dan prasarana masih kurang. Belum ada auditorium, asrama, dan kelas yang memenuhi syarat untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Berdasarkan Permen PAN No. 66 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa Widyaiswara yang sudah berpangkat minimal IV/a (Widyaiswara Madya) harus mengajar Diklat Pim II, kalau tidak secara berturut‐ turut selama 5 tahun, status Widyaiswara akan dicabut. Adapun kalau mengajar selain Diklat Pim II tidak mendapat angka kredit. Belum optimalnya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), sehingga diklat‐diklat yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Pelaksanaan Fasilitasi Diklat untuk Kabupaten/Kota dari luar Pemerintah Provinsi DIY masih mengalami kendala dengan mekanisme APBD khususnya untuk pelayanan, promosi dan rekruitmen serta jumlah peserta yang belum dapat ditentukan sebelumnya sehingga tidak dapat melaksanakan administrasi keuangan yang lebih dari Rp 100.000.000,00 melalui proses lelang dan hanya bisa dilakukan dengan proses penunjukan langsung.

Upaya Penyelesaian Masalah a. Mengadakan workshop koordinasi program diklat dengan instansi Pemprov DIY maupun dengan kabupaten dan kota se‐Provinsi DIY. b. Mengupayakan dukungan dari pimpinan melalui pola karier dan menjadi salah satu persyaratan dalam kenaikan pangkat/golongan bagi yang mengikuti Diklat baik Diklat Teknis, Fungsional, maupun Struktural. c. Merencanakan menyusun Sistem Informasi Diklat baik secara on line maupun off line sebagai data alumni diklat. d. Mengusulkan sarana dan prasarana secara bertahap sebagai upaya menuju penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II. e. Mengupayakan penyelenggaraan Diklat Kepempinan Tingkat II sekaligus akreditasi penyelenggaraan Diklat Kepempinan Tingkat II di Badan Diklat Provinsi DIY. f. Mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah tentang AKD. g. Mengadakan workshop/rapat koordinasi dengan seluruh instansi tentang kebutuhan kompetensi sehingga dapat ditentukan jenis diklat yang sesuai kebutuhan. h. Memberikan pelayanan yang maksimal dan promosi yang optimal dalam upaya rekruitmen peserta. i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengadaan khususnya yang menyangkut anggaran lebih dari Rp 100 juta jenis obyek belanja konsumsi yang tidak dapat dilelangkan. j. Mengajukan permohonan izin kepada Gubernur untuk mengupayakan payung hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐173


pengelolaan anggaran khususnya konsumsi untuk peserta diklat agar tidak dengan proses lelang tetapi dengan penunjukan langsung. 20.5. Persandian Provinsi DIY telah menyelenggarakan Persandian sebagai upaya konkrit pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina), yaitu dengan menggelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) di instansi pemerintah se‐Provinsi DIY. Saat ini telah tergelar Unit Teknis Persandian di Kabupaten/Kota se DIY untuk melaksanakan JKS yaitu: 1. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se‐DIY; 2. Jajaran TNI meliputi TNI‐AD, TNI‐AL, TNI‐AU, dan AAU; 3. Jajaran POLDA; 4. Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di lingkungan jawa Tengah dan DIY, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), dan khusus Forkomsanda Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah Provinsi DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh beberapa pejabat/pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual, material, fisik sampai kepada aspek manajerial. Indikator pencapaian pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari jumlah usaha ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. 1. Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang dibina meliputi Usaha Ekonomi Desa, Simpan Pinjam, Lumbung Pangan, dan Pasar Desa yang ada di tingkat Desa/Kelurahan. Di tahun 2008 belum ada pembinaan bagi usaha ekonomi perdesaan. Untuk tahun 2009 ditargetkan sebanyak 20 kelompok dengan realisasi sebanyak 33 kelompok yang terdiri atas UED SP 10 kelompok, Lumbung Pangan 15 kelompok, dan Pasar Desa 8 kelompok. 2. Partisipasi Masyarakat Desa dalam pembangunan desa terwujud melalui program PNPM Mandiri Perdesaan dan program TMMD. Tahun 2008 tingkat capaiannya IV‐ 174 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


sebesar 11,17 persen (anggaran pemerintah Rp 46.300.000.000 dan swadaya masyarakat Rp 5.172.352.235), yang berarti mengalami kenaikan yang sangat besar yakni 10,035 persen bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang capaiannya menjadi 21,2 persen (anggaran pemerintah Rp 74.100.000.000,00 dan swadaya masyarakat Rp 15.743.614.947,00). Sementara, target kinerja tahun 2009 hanya 20 persen. 3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) termasuk asosiasi yang ada di kabupaten/kota dan tingkat provinsi adalah 444 buah. Pada tahun 2007 dan 2008, jumlah LPPD/LPMK yang dibina sebanyak 75 dengan capaian 11,9 persen, meningkat 1,6 persen pada tahun 2009 yang capaiannya 13,5 persen dari target kinerja 10 persen (sebanyak 50 buah). (Sumber data: BBPM 2009) 21.1. Target Kinerja 2009 Tabel 4.53 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.

Indikator

Capaian 2008

Target 2009

Capaian 2009

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat ‐ 20 33 Perdesaan kelompok kelompok 2. Peningkatan Jumlah Partisipasi 11.17 20 persen 21.2 persen Masyarakat dalam Pembangunan Persen Desa 3. Peningkatan Kualitas Lembaga 11.9 Persen 10 persen 13.5 persen Kemasyarakatan Desa/Kelurahan b. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan Masyarakat Desa di tahun 2009 sekaligus alokasi dan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut:



Tabel 4.54 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.

Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Penilaian Kenerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelengaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) (%)

630,224,700

562,239,750

89

100,000,000

85,442,650

85

142,539,000

122,420,750

86

186,662,000 151,212,600 1,059,425,700 921,315,750

81 87

c. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain terkait dengan personil. Secara kuantitas, personil yang ada di BPPM sudah mencukupi, namun secara kualitas sangat kurang. Dalam hal sarana dan prasarana, fasilitas yang ada di BPPM masih sangat kurang. Selain itu masih adanya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tumpang tindih dengan SKPD lain.

Upaya Penyelesaian Masalah Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada: a. Memaksimalkan kemampuan seluruh personil yang ada b. Memanfaatkan semaksimal mungkin saran dan prasarana yang ada dengan segala keterbatasannya c. Mengusulkan penambahan dan prasarana pada tahun anggaran 2011 d. Meninjau kembali tugas pokok dan fungsi SKPD yang tumpang tindih. IV‐ 176 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


22. URUSAN SOSIAL Urusan Sosial di Provinsi DIY ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi DIY. Adapun Sasaran pelayanan Dinas Sosial Provinsi DIY adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

22.1. Target Capaian Kinerja 2009 Target cakupan penanganan PMKS yang tertera dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009 – 2013 untuk capaian tahun 2009 adalah sebesar 5 persen. Meskipun demikian, target capaian yang diperoleh pada tahun 2009 dalam APBD adalah 1,23 persen sedangkan capaian APBN 1,85 persen. Sehingga total capaiannya adalah 3,08 persen. Target 5 persen tidak tercapai sepenuhnya karena anggaran yang turun untuk penanganan PMKS hanya mampu mencakup 3,08 persen dari total PMKS yang ada. Hal ini diakibatkan adanya penurunan jumlah anggaran APBN dan APBD dari usulan yang diajukan. Pada tahun 2009, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 17,23 persen, yang pada tahun 2008 sebesar 18,23 persen. Sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, angka garis kemiskinan di tahun 2009 pun mengalami kenaikan menjadi Rp 211.978/Kap/Bln, dari yang tahun 2008 sebesar Rp 194.830/Kap/Bln.

Terdapat 21 macam jenis PMKS di wilayah Provinsi DIY dengan batasan pengertian, kriteria, serta populasi sebagai berikut: a. Anak Balita Terlantar Yaitu anak berusia 0‐4 tahun yang karena sebab tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua‐duanya meninggal, anak balita sakit sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.) Kriterianya adalah: a. Anak (laki‐laki/perempuan) dengan usia 0 ‐ 4 tahun, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, atau balita yang tidak pernah mendapat ASI/susu pengganti, atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) 2 kali dalam satu minggu, atau balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya. b. Yatim piatu tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuannya pada orang lain di tempat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐177


umum, rumah sakit, dan sebagainya. c. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain‐lain).

Jumlah anak balita terlantar di DIY saat ini sebanyak 5731 orang, terdiri atas 2.997 orang laki‐ laki dan 2.734 orang perempuan.

2. Anak Terlantar Yaitu anak berusia 5–18 tahun yang karena sebab tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua‐duanya sakit, salah seorang atau kedua‐duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu), sehingga anak tersebut tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria anak terlantar adalah: a. Usia anak: 5 – 18 tahun b. Pola pengasuhan: orang tua, keluarga lain, atau orang lain c. Status anak: yatim, piatu, yatim piatu, atau kedua orang tua masih ada d. Tidak dapat melanjutkan sekolah lebih tinggi, tidak lulus/drop out (hilangnya hak pendidikan) e. Anak sering tidak masuk sekolah karena membantu orang tuanya mencari nafkah f. Anak tidak bersekolah disebabkan membantu keluarga g. Anak dari keluarga kurang mampu/miskin, sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah/menganggur h. Tidak terjamin kelangsungan hidup, termasuk tumbuh kembang secara wajar

Jumlah anak terlantar di DIY saat ini sebanyak 36.468 orang, terdiri atas 21.058 orang laki‐ laki dan 15.410 orang perempuan. Tahun 2009, telah dilakukan pelayanan dan perlindungan terhadap sejumlah 1.105 anak.

3. Anak Jalanan Yaitu anak berusia 5–18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat‐tempat umum. Kriterianya adalah: a. Anak (laki‐laki/perempuan) berusia 5 – 18 tahun b. Melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau di tempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu setidaknya 1 bulan, seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar, dan lain sebagainya. c. Kegiatannya dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum.

Jumlah anak jalanan di DIY saat ini sebanyak 1.200 orang, terdiri atas 795 orang laki‐laki dan IV‐ 178 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


405 orang perempuan. Pada tahun 2009, telah dilakukan pembinaan dan perlindungan serta penanganan terhadap sejumlah 20 anak.

4. Anak Nakal Yaitu anak yang berusia 5–18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain, akan mengganggu ketertiban umum, namun karena usia belum dapat dituntut secara hukum. Kriteria anak nakal adalah: a. Anak (laki‐laki/perempuan) berusia 5–18 tahun yang belum menikah. b. Melakukan perbuatan (secara berulang) yang menyimpang/melanggar norma masyarakat, seperti: ‐ Sering bolos sekolah yang berakibat orang tua anak mendapat teguran dari sekolah si anak ‐ Sering bohong, ingkar/menipu terhadap keluarga dan lingkungan sekitar ‐ Sering mencuri di lingkungan keluarga ‐ Sering merusak barang/peralatan/sarana umum ‐ Sering mengganggu orang lain, memancing keributan atau perkelahian ‐ Sering meminta uang/barang dengan paksa di lingkungan sekitar ‐ Sering merokok dan minum minuman keras ‐ Melakukan perkelahian massal (tawuran) ‐ Melakukan tindak kriminal, seperti perjudian, penodongan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan pelacuran (membayar/dibayar)

Jumlah anak nakal saat ini sebanyak 844 orang, terdiri atas 725 orang laki‐laki dan 119 orang perempuan. Untuk penanganan anak nakal pada tahun 2009 tidak melalui jalur dana APBD.

5. Penyandang Cacat Yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi‐fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri atas penyandang cacat fisik (tubuh, mata, ruwi), penyandang cacat mental (retardasi, eks psikotik) dan penyandang cacat fisik dan mental (ganda). Termasuk dalam jenis kategori penyandang cacat (paca) adalah anak cacat, paca, & paca eks penyakit kronis. Adapun kriteria paca adalah: a. Cacat Tubuh (1) Anggota tubuh tidak lengkap, atau putus/amputasi tungkai, lengan, atau kaki (2) Cacat tulang/persendian (3) Cacat sendi otot dan tungkai, lengan atau kaki (4) Lumpuh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐179


b. Cacat Mata (1) Buta total (buta kedua mata) (2) Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas (low vision) c. Cacat Rungu Wicara (1) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar (2) Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak jelas (pembicaraannya tidak dapat dimengerti) (3) Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. d. Cacat Mental Eks Psikotik (1) Eks penderita penyakit gila (2) Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku (3) Sering mengganggu orang lain e. Cacat Mental Retardasi (1) Idiot: kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu (2) Embisil: kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dg anak normal usia 3 ‐ 7 th. (3) Debil: kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8 ‐ 12 th f. Paca Bekas Penderita Penyakit Kronis (1) Eks penderita penyakit TBC paru‐paru, kusta, dan stroke. (2) Mengalami hambatan/kelainan fisik meski badan tidak hilang (kusta) (3) Tubuh menjadi bongkok dan ringkih (TBC paru) (4) Cenderung dijauhi masyarakat karena mereka takut terjangkit/tertular (leprophobia dan HIV/AIDS) (5) Mempunyai rasa rendah diri Berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009, populasi penderita cacat di DIY saat ini sebanyak 36.281 orang, terdiri atas 19.661 orang laki‐laki dan 16.620 orang perempuan. Dilihat dari jenis kecacatannya, komposisi populasi mereka dapat diperinci sebagai berikut:



Tabel 4.55 Jumlah Penyandang Cacat di Provinsi DIY Menurut Jenis Kecacatan Tahun 2009

No

Kriteria

1

Cacat Tubuh

2

Cacat Netra

3

Cacat Ruwi

4

Cacat Retardasi

5

Eks Psikotik

6

Eks Kronis

7

Cacat Ganda

Jumlah Laki‐laki Perempuan 6.349 2.300 2.127 4.829 1.628 1.186 1.242

4.895 2.217 1.794 4.275 1.388 948 1.103

Total

11.244 4.517 3.921 9.104 3.016 2.134 2.345

Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi DIY

Dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (41.219 orang), terjadi penurunan angka jumlah penyandang cacat sekitar 11,98 persen. Tahun 2009, telah dilaksanakan rehabilitasi sosial atas sejumlah 677 orang penyandang cacat.

6. Tuna Susila Yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan lawan atau sesama jenis secara berulang‐ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa. Kriterianya adalah: a. Seseorang (laki‐laki/perempuan) berusia 18 – 59 tahun. b. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil) dan tempat terselubung (warung remang‐remang, hotel, mall dan diskotek).

Berdasarkan hasil pemutakhiran data tahun 2007, diketahui populasi angka tuna susila di DIY adalah sebanyak 246 orang. Adapun rehabilitasi tuna susila pada tahun 2009 diikuti sebanyak 70 orang.

7. Pengemis Yaitu orang‐orang yang mendapat penghasilan dengan meminta‐minta di tempat umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐181


dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria pengemis adalah: a. Anak sampai dewasa (laki‐laki/perempuan) usia 18–59 tahun b. Meminta‐minta di rumah‐rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan dengan berpura‐pura sakit, merintih, dan kadang‐kadang mendoakan dengan bacaan‐bacaan ayat suci, untuk mendapatkan sumbangan bagi dirinya atau untuk organisasi tertentu. d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

Jumlah pengemis di DIY saat ini sebanyak 448 orang, terdiri atas 184 orang laki‐laki dan 264 orang perempuan.

8. Gelandangan Yaitu orang‐orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap, serta mengembara di tempat umum. Kriteria gelandangan adalah: a. Anak sampai usia dewasa (laki‐laki/perempuan) dengan usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat‐tempat umum, biasanya di kota‐kota besar b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya c. Tidak punya pekerjaan tetap, meminta‐minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas dan lain‐lain

Jumlah gelandangan di DIY saat ini adalah sebanyak 800 orang, terdiri atas 402 orang laki‐ laki dan 398 orang perempuan. Rehabilitasi sosial gelandangan untuk tahun 2009 diikuti sebanyak 45 orang.

9. Lanjut Usia Terlantar Yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, yang karena faktor‐faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Kriterianya adalah: a. Usia 60 tahun ke atas b. Tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau mengurusnya. c. Tidak ada keluarga yang mampu mengurusnya d. Jika sakit tidak mampu berobat secara medis (Puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya) IV‐ 182 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah e. Kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) tidak tercukupi secara layak.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009, jumlah lanjut usia terlantar di DIY saat ini adalah 21.941 orang, terdiri atas 8.823 orang laki‐laki dan 15.213 perempuan. Dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (24.036 orang) terjadinya penurunan angka sekitar 8,72 persen. Rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar pada tahun 2009 mampu melayani sejumlah 1210 orang.

10. Korban Bencana Alam Yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat terjadinya bencana alam, yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas‐tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan darat, pesawat terbang, kereta api, perahu, dan musibah industri (kecelakaan kerja). Adapun kriteria korban bencana alam (KBA) adalah orang yang: a. Kehilangan tempat tinggal sehingga mereka ditampung sementara atau diasramakan di tempat pengungsian atau menumpang dirumah keluarga/kerabat b. Kehilangan sumber mata pencaharian sehingga mengalami hambatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya c. Kehilangan kepala keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sumber pencari nafkah utama untuk anggota keluarga lainnya d. Kehilangan harta benda e. Kondisi mentalnya kurang stabil, emosional, atau stress f. Kondisi fisik menderita

Berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009, populasi KBA di DIY adalah sebanyak 226 keluarga. Kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah DIY sepanjang tahun 2009 meliputi tanah longsor, angin ribut/puting beliung, dan banjir. Dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (88 keluarga), terjadi kenaikan angka sekitar 156,82 persen. Pemberian bantuan sosial bagi KBA (bencana kekeringan) pada tahun 2009 dilakukan melalui pemberian bantuan bak penampungan air hujan (PAH) yang berjumlah 50 unit (250 KK).

11. Korban Bencana Sosial Yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi, sebagai akibat terjadinya bencana sosial kerusuhan, wabah penyakit, atau musibah kebakaran rumah yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas‐tugas kehidupannya. Kriterianya: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐183


a. Korban musibah, kekacauan atau kerusuhan sosial b. Korban wabah penyakit c. Korban kebakaran rumah tempat tinggal

Populasi korban bencana sosial (KBS) di DIY berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009 adalah sebanyak 23 keluarga. Bencana sosial yang terjadi sepanjang tahun 2009 berupa musibah kebakaran rumah tempat tinggal. KBS di DIY mengalami penurunan sekitar 46,51 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (43 keluarga).

12. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Yaitu seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kriterianya adalah: a. Usia 18 tahun sampai usia dewasa b. Telah selesai atau segera keluar dari penjara karena masalah pidana c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat d. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap

Berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009, populasi BWPLP di DIY sepanjang empat tahun terakhir, dari tahun 2006 s/d 2009 adalah sebanyak 2.757 orang, terdiri atas 2.096 orang laki‐ laki dan 120 orang perempuan. Rehabilitasi bagi BWLK pada tahun 2009 melayani sejumlah 30 orang.

13. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) Yaitu keluarga yang hubungan antar‐anggota keluarganya terutama antara suami istri kurang serasi, sehingga tugas‐tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriterianya adalah: a. Suami atau istri tidak saling memperhatikan, atau anggota keluarga sangat kurang berkomunikasi. b. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri‐sendiri walapun masih dalam ikatan keluarga. c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar, tidak mau bergaul/berkomunikasi. d. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani, maupun sosial kurang terpenuhi.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009, populasi KBSP adalah sebanyak 3.368 keluarga. Dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (2.432 keluarga), terjadi kenaikan angka sekitar 2,59 persen. IV‐ 184 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


14. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Yaitu seorang wanita dewasa berusia 19‐59 tahun yang belum menikah, atau menjanda, dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari‐hari. Kriterianya: a. Wanita berusia 19‐59 tahun (janda atau belum menikah) b. Tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok c. Tingkat pendidikan rendah d. Menjadi orang tua tunggal dengan anak yang masih dalam tanggungannya e. Sakit sehingga tidak mampu bekerja

Populasi WRSE di DIY berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009 adalah sebanyak 12.499 orang. Angka WRSE mengalami kenaikan sekitar 20,85 persen apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (10.343 orang). Program pemberdayaan WRSE pada tahun 2009 melayani 240 orang.

15. Keluarga Berumah Tak Layak Huni (RTLH) Yaitu keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosial. Kriterianya: a. Kondisi Rumah: (1) Luas lantai perkapita < 4m2 (kota); atau <8m2 (desa) (2) Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas (3) Tidak mempunyai akses MCK (4) Bahan bangunan tidak permanen (atap/dinding dari bambu, rumbia) (5) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara (6) Tidak memiliki pembagian ruangan (7) Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap (8) Letak rumah tidak teratur dan berdempetan (9) Kondisi rusak

b. Kondisi Lingkungan (1) Lingkungan kumuh dan becek (2) Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar (3) Jalan setapak tidak teratur

Populasi Keluarga RTLH berdasarkan hasil pemutakhiran data 2009 di DIY adalah sebanyak 29.257 keluarga. Angka RTLH mengalami kenaikan sekitar 38,49 persen bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (2.432 keluarga). Bantuan perbaikan untuk RTLH pada tahun 2009 disampaikan kepada sejumlah 50 RTLH.



16. Keluarga Fakir Miskin Yaitu seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Kriteria keluarga atau rumah tangga miskin adalah: 1) Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 3) Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar, namun bersama‐sama dengan rumah tangga lain 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan 7) Bahan bakar untuk memasak sehari‐hari adalah kayu bakar atau arang 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam 1 kali dalam seminggu 9) Hanya mampu membeli 1 stel pakaian baru dalam setahun 10) Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari 11) Tidak sanggup bayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik 12) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000,00 per bulan 13) Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah untuk dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non‐kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika 0 – 7 variabel terpenuhi, maka akan masuk katagori tidak miskin. Jika 8 – 9 variabel terpenuhi, katagorinya adalah hampir miskin/rentan. Jika 10 – 11 variabel terpenuhi, maka masuk katagori miskin. Adapun jika 12 – 14 variabel terpenuhi, katagorinya adalah sangat miskin/fakir miskin. Berdasarkan Hasil Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Tahun 2008, diketahui bahwa angka Keluarga Fakir Miskin (Sangat Miskin) di DIY adalah sebanyak 34.937 Rumah Tangga yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Pemberdayaan keluarga fakir miskin pada tahun 2009 mampu membantu sejumlah 1700 KK.

17. Pekerja Migran Bermasalah Sosial Yaitu seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar. Permasalahan sosial yang sering dialami, antara lain: 1. Kekerasan fisik dan psikologis IV‐ 186 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penindasan dan pemerasan (eksploitasi) Penelantaran Rendahnya perlindungan atas hak asasi Pengusiran (deportasi) Ketidakmampuan menyesuaikan diri Rendahnya taraf kesejahteraan sosial

Populasi Pekerja Migran Bermasalah Sosial saat ini tercatat sebanyak 1.489 orang, terdiri atas 849 orang laki‐laki dan 640 orang perempuan.

18. Korban Penyalahgunaan NAPZA Yakni seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat‐zat adiktif lainnya (Napza), termasuk minuman keras, di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriterianya: 1. Seseorang (laki‐laki / perempuan) yang berusia 10 – 59 tahun 2. Pernah menyalahgunakan Napza, termasuk minuman keras (sering dilakukan, dilakukan sekali‐sekali, atau dalam taraf coba‐coba) 3. Secara medis sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang

Populasi Korban Penyalahgunaan Napza di DIY saat ini tercatat sebanyak 2.161 orang, terdiri atas 2.094 orang laki‐laki dan 67 orang perempuan. Adapun rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi korban penyalahgunaan Napza pada tahun 2009 malayani sejumlah 52 orang.

19. Penyandang HIV AIDS Yaitu seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV, sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar. Berdasarkan Data Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi DIY, jumlah penderita HIV/AIDS di DIY sampai dengan bulan September 2009 tercatat sebanyak 839 kasus. Bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (615 kasus), terjadi kenaikan sekitar 36,26 persen.

20. Korban Tindak Kekerasan Yaitu orang (individu) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran (neglected), perlakuan salah (abused), pemerasan (exploited), pembedaan (discriminated), dan bentuk‐bentuk kekerasan lainnya, maupun berada dalam situasi yang membahayakan dirinya (emergency condition), sehingga fungsi sosialnya terganggu (hubungan dengan masyarakat kurang, kurang percaya diri/minder). Adapun tindak kekerasan adalah perbuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐187


yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yang ditujukan untuk mencederai atau mengeksploitasi orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, seksual, maupun sosial, yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma masyarakat, sehingga mengakibatkan orang tersebut terganggu fungsi sosialnya.

Korban Tindak Kekerasan pada umumnya adalah anak‐anak, kaum wanita, dan lanjut usia. Populasi KTK di DIY saat ini tercatat sebanyak 8.808 orang, terdiri atas 2.521 orang laki‐laki dan 6.287 perempuan. Perlindungan sosial bagi KTK pada tahun 2009 melayani sejumlah 15 orang.

21. Keluarga Rentan Yaitu keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (penghasilan sampai sekitar 10 persen di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Jumlah Keluarga Rentan di seluruh wilayah DIY sampai saat ini tercacat sebanyak 105.591 rumah tangga. Adapun pemberdayaan keluarga rentan untuk tahun 2009 berhasil melayani sejumlah 60 KK. Tabel 4.56 Tabulasi Data PMKS Tahun 2008 dan 2009 di Wilayah Provinsi DIY

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

PMKS Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Jalanan Anak Nakal Penyandang Cacat Tuna Susila Pengemis Gelandangan Lanjut Usia Terlantar Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial/Pengungsi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

2008

2009

5.731 36.468 1.200 844 41.219 246 448 800 24.036 88

5.731 36.468 1.200 844 36.281 876 448 800 21.941 226

43

23

2.216 2.757



13

14 15 16 17

18 19 20

21

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Wanita Rawan Sosial Ekonomi Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tangga Miskin Pekerja Migran Terlantar Korban Penyalahgunaan Napza Orang Dengan HIV/AIDS Korban Tindak Kekerasan Keluarga Rentan / Keluarga Hampir Miskin

2.432 3.368 10.343 28.519 215.032 1.489

12.499 29.257 215.032 1.489

2.161 2.161 615 839 8.808 8.808 105.591 105.591


22.2. Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial, dan alam. Terdapat beberapa jenis PSKS, yaitu: 1. Organisasi Sosial (Orsos) Yaitu lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Kriteria: a. Mempunyai nama, struktur, dan alamat organisasi yang jelas b. Mempunyai pengurus dan program kerja c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang usaha kesejahteraan sosial Jumlah seluruh orsos di wilayah DIY keadaan saat ini adalah 273 buah. Pembinaan orsos dilakukan melalui kegiatan konsultasi timbal balik orsos (diikuti 10 orsos pada tahun 2009).

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Yakni warga masyarakat yang telah memperoleh atau mengikuti bimbingan dan pelatihan bidang kesejahteraan sosial, yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosialnya secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di daerah atau wilayah sendiri. Kriterianya adalah: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐189

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Usia di antara 18 – 59 tahun b. Telah mengikuti berbagai bimbingan dan pelatihan bidang kesejahteraan sosial c. Memiliki minat untuk mengabdi dan bekerja di bidang kesejahteraan sosial atas dasar

sukarela, rasa terpanggil, dan kesadaran sosial d. Merupakan tokoh atau ditokohkan masyarakat e. Berpendidikan sekurang‐kurangnya SLTP

Jumlah TKSM (PSM) sampai saat ini tercatat sebanyak 4.435 orang, terdiri atas 2.897 orang laki‐laki dan 1.538 orang perempuan. Kegiatan bimbingan TKSM/PSM pada tahun 2009 diikuti 78 PSM.

3. Karang Taruna Yaitu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan, bergerak terutama dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. Jumlah karang taruna se‐DIY saat ini adalah 438 buah. Pengembangan karang taruna pada tahun 2009 melibatkan 20 karang taruna. 4. Dunia Usaha yang Melakukan Kegiatan UKS Yakni organisasi komersial dari seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan UKS di wilayah DIY saat ini tercatat sebanyak 130 buah.

5. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Yaitu sistem kerja sama antarkeperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, maupun jejaring pendukungnya. Keperangkatan pelayanan sosial adalah kelompok masyarakat atau kelembagaan sosial di akar rumput di wilayah RT/RW/kampung/desa/kelurahan (bersifat alamiah dan tradisional seperti kelompok arisan, majelis taklim, dan sebagainya).

WKSBM bertujuan untuk: (1) Meningkatkan peran masyarakat dalam UKS; (2) Meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial; serta (3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Dari beberapa WKSBM yang telah mandiri, dapat membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), yakni aksi pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antar‐unsur WKSBM di tingkat desa/kelurahan.

Jumlah WKSBM yang telah tumbuh di seluruh wilayah DIY sampai saat ini tercatat sebanyak 49 buah, dan Puskesos sebanyak 2 buah. Untuk mendukung kegiatan WKSBM, Dinas Sosial pada tahun 2009 telah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk 5 WKSBM. IV‐ 190 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Tabel 4.57 Data PSKS di Provinsi DIY Tahun 2009 Berdasarkan Kabupaten/Kota

No

Kab/Kota

PSM

Orsos

KT

DU

WKSBM

1.

Kulon Progo

1,017

40

88

12

8

2.

Bantul

566

57

75

16

8

3.

Gunungkidul

1,288

29

144

27

12

4.

Sleman

528

67

86

28

10

5.

Yogyakarta

1,036

80

45

47

11

4,435

273

438

130

49


22.3. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.58 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial

No

NAMA PROGRAM/KEGIATAN

1

1

ANGGARAN

Realisasi Keuangan Rp

%

2

3

4

5

DINAS DAN UPTD

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

35.519.039.500 13.370.345.000 22.148.694.500

95,84 100,21 93,20

34.039.676.305 13.397.996.001 20.641.680.304

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.945.982.040

6.259.038.196

1

10.882.500

10.597.300 0,15

1.033.790.815

564.414.456 8,13

9.890.000

7.575.000 0,11

2 3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

90,11



4 5 6 7 8

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang ‐ undangan

12

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

13

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9 10

14

15 16

17

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Paramedis Pemulangan dan Pemakaman Jenazah Terlantar

121.920.000 280.820.700 52.912.000 144.620.525 148.178.545 97.041.600 319.752.310 25.387.200 3.680.583.130 162.816.000 283.786.715 246.800.000 291.800.000 35.000.000

118.245.000 1,70 280.633.100 4,04 52.852.500 0,76 144.509.035 2,08 147.972.780 2,13 96.988.850 1,40 317.594.600 4,57 24.679.000 0,36 3.570.978.275 51,41 162.590.500 2,34 276.477.800 3,98 167.100.000 2,41 287.000.000 4,13 28.830.000 0,42


3.328.374.035

1

1.101.010.900

976.776.010

2

449.196.395

434.056.876

3

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

120.040.200

109.352.127

4

148.283.400

5 6

Pengadaan Meubelair 152.015.100 Pemeliharaan Rutin/Barkela Gedung Kantor 254.251.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala 698.576.300

2


3.082.714.103

252.964.520 661.640.350

92,62 29,35 13,04 3,29 4,46 7,60


7

8

9

10

Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

24.370.340

24.352.500

14.660.000 18.930.000

14.660.000 18.930.000

495.323.600

441.698.320


107.451.000

104.545.920

1

68.395.000

67.505.000

3

2

6

15

Forum Pekerja Sosial 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Capaian 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan 2 Akhir tahun Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) Lainnya

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan, Pengembangan, dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Kegiatan Pelatihan Keterampilan 1 Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Bantuan UEP 2 WRSE )

11.873.300 27.182.700

11.848.220

19,88 0,73 0,44 0,57 13,27 97,30 62,82 11,03 23,45

25.192.700

16.000.000

15.999.950

5.000.000

5.000.000

11.000.000

10.999.950

100,00 31,25 68,75

1.486.211.250

98,41

1.510.200.000 1.310.000.000

1.289.235.750

85,37

200.000.000

196.975.500

13,04



16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

2

3

4

5 6

7

Pelayanan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center Termasuk bagi Korban Bencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya ‐ Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Penanganan Masalah‐masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa/Pembuatan BAK PAH Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

4.714.309.200

4.272.278.925

90,62

116.345.000

110.087.200

2,34

166.687.500

166.440.525

3.525.941.700

3.145.542.900

458.000.000

9,72

40.100.000

40.099.100

0,85

405.235.000

350.109.200

7,43

2.000.000

0,04

300.499.760

99,50

298.499.760

98,84

458.000.000

Program Pembinaan Anak Terlantar 302.000.000 Pelatihan Keterampilan dan Praktek 1 Belajar Kerja Bagi 300.000.000 Anak Terlantar

17

3,53 66,72

2.000.000



Monitoring dan Evaluasi Program 2 Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

18

2.000.000

326.568.700

2.000.000

0,66

325.693.900

Pendidikan dan Pelatihan bagi 1 Penyandang Cacat dan Trauma Pendayagunaan Para Penyandang 2 Cacat dan Eks Trauma

124.559.000 200.009.700

199.439.700

Monitoring dan Evaluasi Program 3 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

2.000.000

2.000.000

Program Pembinaan Panti Asuhan 19 Jompo

20

21

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Penghuni Panti Asuhan 1 Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

3.748.430.525

292.184.000

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi 1 Penyandang Penyakit Sosial Monitoring dan Evaluasi Program 2 Pembinaan Eks Penyakit Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Dunia 1 Usaha Peningkatan Jejaring Kerjasama 2 Pelaku Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model 3 Kelembagaan Perlindungan Sosial

3.748.430.525

124.254.200

3.654.933.000

3.654.933.000

291.485.500

290.184.000

289.485.500

2.000.000

2.000.000

679.085.000

676.106.050

50.827.000

49.977.000

595.833.000

593.845.350

32.425.000

32.283.700

99,73 38,05 61,07 0,61 97,51 97,51 99,76 99,08 0,68 99,56 7,36 87,45 4,75



Program Pembinaan Pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial ( K3S )

Peningkatan dan Pelestarian Nilai‐ 1 nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K3S)

23

178.110.000

96,67

172.173.750

178.110.000

96,67

172.173.750

22.4. Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), yakni rumah tangga yang masuk ke dalam katagori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Jumlah penerima BLT pada tahun 2008 sebanyak 272.651 RTM, dengan realisasi anggaran Rp 70.191.900.000,00, sedangkan untuk tahun 2009 sebanyak 270.093 RTM dengan realisasi anggaran sebesar Rp 54.018.600.000,00 (diberikan selama 2 bulan).

Tabel 4.59 Tabulasi Realisasi Pelaksanaan Program BLT Tahun 2008 dan 2009

No.

Kab/Kota

TAHUN 2008 RTM Penerima

Realisasi (Rp.)

TAHUN 2009 RTM Penerima

Realisasi (Rp.)

1

Bantul

63,642 RTM

12,116,400,000

62,821 RTM

12,564,200,000

2

Sleman

52,446 RTM

14,413,500,000

51,506 RTM

10,301,200,000

3

Kulon Progo

42,078 RTM

11,511,900,000

41,912 RTM

8,382,400,000

4

Gunungkidul

95,374 RTM

26,823,600,000

95,143 RTM

19,028,600,000

5

Yogyakarta

19,111 RTM

5,326,500,000

18,711 RTM

3,742,200,000

70,191,900,000 270,093 RTM

54,018,600,000

Jumlah 272,651 RTM Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi DIY

22.5. Rumah Tangga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasar persyaratan dan ketentuan yg telah ditetapkan, termasuk ketetapan untuk melaksanakan kewajibannya. Program ini bertujuan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin melalui pemberian insentif dengan melakukan IV‐ 196 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan), dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan sebagai upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Peserta PKH adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh BPS sesuai kriteria yang ditetapkan (ibu hamil/nifas, memiliki bayi s/d usia 6 tahun dan anak usia sekolah s/d usia 18 tahun).

Jumlah RTSM penerima PKH pada tahun 2009 di DIY adalah sebanyak 17.709 RTSM yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul, dengan realisasi anggaran total sebanyak Rp 21.550.613.000,00. Tabel 4.60 Tabulasi Realisasi Pelaksanaan PKH di DIY Tahun 2009

No. Kab/Kota

RTSM Penerima

Realisasi (Rp.)

1

Bantul

1,708 RTSM

2.168.331.000

2

Sleman

3,906 RTSM

4.804.820.000

3

Kulon Progo

3,024 RTSM

3.767.450.000

4

Gunungkidul

9,071 RTSM

10.810.012.000

17,709 RTSM

21.550.613.000

Jumlah


22.6. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan 1. Belum tertanganinya masalah sosial gelandangan, pengemis, dan anak jalanan secara optimal. 2. Kebutuhan SDM di Dinas Sosial dengan UPTD seharusnya 534, baru ada 366 sehingga masih kurang. Di samping itu, SDM yang ada masih memerlukan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Perlu adanya panti penampungan gelandangan dan pengemis dari hasil razia.

Upaya Pemecahan Masalah Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rekomendasi pemecahannnya adalah: 1. Perlu upaya penyelesaian masalah dengan penyusunan peraturan daerah yang mengatur sinergisitas penanganan gepeng dan anjal dengan instansi terkait dan stakeholder. 2. Perlu adanya payung hukum yang mengatur penanganan gepeng dan anjal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐197


23. URUSAN KEBUDAYAAN Urusan kebudayaan di Provinsi DIY, yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, dapat disarikan dari Misi Pertama RPJMD Provinsi DIY tahun 2009 – 2013 yakni “Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika, dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.” Strategi kebudayaan yang ditempuh adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya. Arah kebijakan kebudayaan yang ditempuh antara lain: Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerja sama dengan semua pihak, dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan; Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai‐nilai budaya guna menghadapi globalisasi; Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya; Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat, mutakhir, serta mudah diakses oleh masyarakat; Meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya; dan Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai‐nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan kebudayaan tersebut menemui tantangan dari perkembangan teknologi informasi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai budaya. Hal tersebut berpotensi memengaruhi ketahanan budaya masyarakat di DIY. Perkembangan ini tidak perlu dikhawatirkan sejauh masyarakat mampu memilih sisi positif dari budaya‐budaya baru tersebut dan tetap mempertahankan budaya yang ada.

Dinas Kebudayaan Provinsi DIY telah melakukan upaya menyusun program dalam rangka mempertahankan budaya lokal, mulai dari pembinaan sampai aktivitas pendukungnya. Aktivitas ini diwujudkan antara lain dalam bentuk: pelestarian upacara adat, penyelenggaraan berbagai lomba dan festival, pemberian penghargaan seni, pembinaan dan pelestarian bahasa Jawa, pengiriman misi kesenian dan sarasehan‐ sarasehan budaya. Selain itu, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY juga memberikan fasilitas bagi penampilan berbagai kesenian, pengadaan sarana dan prasarana budaya, pelestarian naskah‐naskah kuno, dan pelestarian kawasan dan benda cagar budaya.

Untuk pelestarian upacara adat, pada tahun 2009 telah diselenggarakan Sarasehan Pelaku Upacara Adat, serta Festival Upacara Adat dan Adat Suran. Beberapa lomba dan festival yang diselenggarakan antara lain: Lomba Pranoto Adicoro; Lomba Permainan Rakyat Untuk Anak dan Remaja; Kompetisi Seni Keroncong; Festival Sendratari se‐DIY; dan Festival Kesenian Yogyakarta. Pemberian penghargaan seni pun diberikan kepada 10 IV‐ 198 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


seniman yang telah berjasa melestarikan dan mengembangkan seni di Yogyakarta. Adapun pembinaan dan pelestarian bahasa Jawa dilakukan dengan: Lomba Mengarang dan Bercerita Dongeng Bahasa Jawa; Sosialisasi Aksara Jawa; dan penerbitan majalah berbahasa Jawa dengan nama Sempulur. Pengiriman misi kesenian juga dilakukan, antara lain ke Sriwijaya Expo di Palembang; Pekan Kesenian Bali; Pengiriman Duta Seni Budaya ke Padang; dan Gelar Seni Pertunjukan Nasional di Jakarta.

Fasilitasi bagi tampilnya berbagai kesenian dilakukan di Taman Budaya Yogyakarta, antara lain berupa: Konser Musik Orkestra; Pameran Seni Rupa; Pameran Seni Serat; dan Gelar Seni Maestro. Selain itu pementasan kesenian digelar sebanyak 26 kali di tiga tempat strategis, yaitu di Alun‐alun Lor, Alun‐alun Kidul, dan di Puro Pakualaman. Pengadaan sarana dan prasarana budaya yang dilakukan antara lain berupa: pengadaan gamelan besi dan kuningan; wayang kulit; pakaian upacara adat gaya Yogya; pakaian tari Kraton Yogya; dan patung Saraswati yang dikirim ke Australia.

Selain itu semua, dilakukan pula pelestarian naskah‐naskah kuno, dalam bentuk alih aksara dari huruf Jawa/Bali/Arab ke huruf Latin, lalu dilakukan digitalisasi naskah (pemotretan naskah) untuk didokumentasikan ke dalam data base. Untuk pelestarian kawasan dan benda cagar budaya, dilakukan antara lain: penyusunan draft raperda tentang pola arsitektur, bangunan, dan tata lingkungan bangunan bernuansa lokal; penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan Benda Cagar Budaya (BCB); rehabilitasi BCB Pulo Kenongo (Taman Sari); rehabilitasi nDalem Ageng Puro Pakualaman; pencagaran situs Kauman Pleret; dan kajian serta dokumentasi empat situs di Pleret yaitu Situs Masjid Kauman Pleret, Situs Kedaton, Situs Kerto II, dan Situs Sareyan.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam urusan kebudayaan dapat dicermati dari tolok ukur indikator RPJMD tahun 2009 yang telah diraih oleh Dinas Kebudayaan, sebagaimana berikut: Tabel 4.57 Target Kinerja 2009 Urusan Kebudayaan

No Indikator 1 Jumlah Kunjungan Museum 2 Jumlah Grup / Kelompok Kesenian 3 Jumlah Benda Cagar Budaya 4. Jumlah Peristiwa Budaya

Capaian 2008 320.000 5.426

Target 2009 356.723 5.748

Capaian 2009 360.000 4.225

515 704

515 720

515 735



5 6

Jumlah Penghargaan Budaya Jumlah Desa Budaya

279 32

304 32

289 32

Pencapaian jumlah Organisasi Kesenian yang merosot menjadi 4.225 pada tahun 2009 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 yang sebesar 5.426 organisasi, dan target tahun 2009 sebesar 5.748 organisasi adalah sebuah kondisi yang lumrah terjadi. Hal tersebut dapat dipahami mengingat organisasi kesenian merupakan organisasi nirlaba yang bergerak karena kesamaan hobi, bukan organisasi profit. Sehingga organisasi ini akan tumbuh apabila ada event‐ event, festival‐festival, momentum semacam Pilkada, dan tren di kalangan masyarakat, semisal tren campursari. Jumlah organisasi kesenian pun akan turun bila tren tersebut mulai menurun. Organisasi di sini diartikan sebagai sekumpulan orang yang bergerak karena kesamaan hobi, paguyuban, kelompok, grup, bukan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya. Sehingga ikatannya lebih cair, gampang berubah, gampang tumbuh dan gampang mati.

Adapun aset kebudayaan yang dimiliki Provinsi DIY pada kondisi tahun 2009 tercatat sebagai berikut: a. Sarana dan Prasarana Budaya Tabel 4.61 Sarana dan Prasarana Budaya

No. 1 2 3

Jenis Data Prasarana Budaya Lembaga Budaya Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan

Jumlah 92 107 31

b. Sejarah Kepurbakalaan

Tabel 4.62 Sejarah Kepurbakalaan

No. 1 2 3 4 5

Jenis Data Benda Cagar Budaya Bergerak Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak Situs Monumen Sejarah Perjuangan Museum


Jumlah 746 511 96 44 34


c. Adat Tradisi Tabel 4.63 Adat Tradisi

No. 1 2 3

Jenis Data Kegiatan Upacara Adat dan Tradisi Permohonan dan Kesyukuran Jenis Upacara Adat dan Tradisi Daur Hidup Organisasi Penghayat Kepercayaan

d. Kesenian No. 1 2 3 4

Jumlah 359 34 90

Jenis Data

Jumlah

Organisasi Kesenian Organisasi Sinematografi Organisasi Seni Pertunjukkan Organisasi Seni Rupa Jenis Permainan Tradisional Galeri Seni Tokoh Seniman / Budayawan

14 4.203 8 34 28 371

23.1. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.64 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan

No. 1. 2. 3. 4.

Program/Kegiatan

Pagu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Realisasi (Rp)

5,002,500 6,000,000 403,687,025 469,999,000 2,351,000 2,500,000 34,540,000 41,580,000

(%) 83.38 85.89 94.04 83.07


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1

1

2

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

396,920,125 399,999,576 59,994,831 60,000,000 47,150,000

99.23 99.99

47,149,175

100.00

156,304,720 156,303,745 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan 21,200,000 21,138,495 70,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman 70,000,000 Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 248,404,000 240,101,300 Penyediaan Jasa Keamanan 103,500,000 65,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,220,266,919 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,460,442,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 100,000,000 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 187,611,900 Dinas Operasional 187,612,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 49,172,500 Gedung Kantor 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 196,220,250 Gedung Kantor 197,450,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 553,293,200 668,558,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 82,643,300 100,000,000

100.00 99.71 100.00

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

96.66 62.80 83.55 100.00 100.00 98.35 99.38 82.76 82.64

18,750,000

16,506,000

88.03

59,598,500


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 1 2 3 4 1 2 3 4

5 6

7 8 9

Tahun

62,500,000

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Tradisi Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan penghargaan dan kerja sama di bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

1

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

2

Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

3 4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya Program Pembangunan Kerja sama

3,506,580,250 104,851,125

3,230,683,750 104,018,500

95.36 92.13 99.21

19,979,750 214,738,250

16,604,750

83.11

206,218,250

96.03

864,803,215

853,326,025

98.67

624,506,350 1,279,308,515

605,244,757

96.92

1,149,346,595

89.84

4,894,031,000

4,320,896,713

88.29

79,880,375 15,000,000

73,623,375 10,488,000

92.17 69.92

2,600,893,775

91.76

324,800,950 39,090,000

97.14 98.46

2,056,245,225

97.24

642,043,040

93.29

248,217,500

95.98

12,585,250

84.04

2,834,436,000 334,378,250 39,700,000 2,114,690,625 688,243,500 258,606,500 14,975,250



Pengelolaan Kekayaan Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Jumlah

149,962,250

136,833,250

22,510,620,501 20,598,660,470

91.25 91.51

23.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Masalah kebudayaan di Provinsi DIY terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya apresiasi masyarakat. Permasalahan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: a. Ketahanan Budaya Kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi karena perkembangan teknologi begitu pesat. Hal ini membawa dampak tidak siapnya sebagian masyarakat dalam menghadapi serbuan informasi dengan berbagai latar belakang budaya. Selain itu perkembangan teknologi juga disalahgunakan sebagian orang untuk mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak sah, seperti penipuan dan pencurian. Jika masyarakat tidak pandai dalam memilih informasi‐informasi tersebut maka akan menimbulkan dampak buruk bagi dirinya dan orang‐orang di sekitarnya. b. Pendampingan di Desa Budaya Desa Budaya sebagai salah satu pusat kegiatan dan pelestarian budaya yang ada di masyarakat kurang dapat berkembang karena minimnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Padahal dengan pengembangan budaya yang baik, masyarakat dapat menikmati dampaknya seperti tumbuhnya berbagai grup kesenian maupun kedatangan wisatawan untuk menikmati budaya yang berupa benda maupun bukan benda. Hal ini tentu saja dapat membawa peningkatan taraf hidup bagi masyarakat di desa tersebut. c. Cagar Budaya DIY telah memiliki Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Namun, pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta terkesan mengejar pertumbuhan dan kurang menyesuaikan dengan budaya yang berkembang di masyarakat. d. Minimnya Kunjungan ke Museum Masih minimnya kunjungan ke museum disebabkan masyarakat masih belum menghargai dan peduli pada warisan budaya. Padahal di museum, kita bisa belajar banyak hal dari masa lampau, menghargai pencapaian nenek moyang dan memacu semangat untuk berusaha lebih baik lagi dari masa lampau. e. Ensiklopedi Sebagai kota budaya, maka keberadaan ensiklopedi yang memuat banyak hal mengenai budaya yang ada di Yogyakarta menjadi penting. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY pada IV‐ 204 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


tahun anggaran 2009 menganggarkan dana penerbitan untuk tiga seri ensiklopedi, yaitu Ensiklopedi Yogyakarta, Kraton, Kotagede. Namun karena keterbatasan tenaga ahli dalam menyelesaikan penjilidan manual sehingga dalam waktu yang ditentukan hanya bisa menyelesaikan dua ensiklopedi yaitu Ensiklopedi Kraton dan Kotagede.

Upaya Penyelesaian Masalah Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan upaya sebagai berikut: a. Ketahanan Budaya Untuk mempertahankan budaya lokal dan memperkuat masyarakat dalam menghadapi berbagai budaya yang masuk, maka diadakan kegiatan penanaman nilai‐nilai budi pekerti melalui media massa, pembinaan kesenian tradisional, dan penyediaan fasilitas pengadaan berbagai kegiatan penampilan kesenian dan pengadaan berbagai lomba dan festival kesenian tradisional. b. Pendampingan di Desa Budaya Pendampingan di desa‐desa budaya yang ada dan pembinaan terhadap para pengrajin benda‐benda budaya tradisional diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghidupi diri mereka melalui kekayaan budaya yang mereka miliki. Dengan demikian masyarakat dapat menggantungkan hidupnya dari kegiatan‐kegiatan di sektor budaya. c. Untuk menindaklanjuti Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan Benda Cagar Budaya (BCB), maka pada tahun anggaran 2009 telah ditetapkan draft SK Gubernur tentang penetapan BCB dan KCB di Provinsi DIY. Selain itu Dinas Kebudayaan Provinsi DIY bersama Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Yogyakarta telah melakukan rekomendasi pengkajian peraturan perundang‐ undangan tentang KCB dan BCB. d. Tahun Kunjungan Museum Untuk meningkatkan kunjungan dan kepedulian masyarakat terhadap museum, maka pada tahun 2010 ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mencanangkan Tahun Kunjung Museum 2010. Adanya Pameran Benda Koleksi Museum di tingkat lokal, regional, maupun nasional, dan adanya pameran temporer yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY melalui UPTD Museum Sonobudoyo merupakan salah satu usah untuk lebih mengenalkan museum di masyarakat. e. Ensiklopedi Ensiklopedi Yogyakarta yang belum bisa diterbitkan pada tahun 2009 diusulkan untuk dicetak/diterbitkan pada tahun 2010

Urusan Kebudayaan yang meliputi Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, diampu oleh Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐205


DIY, sebagai pelaksanaan tugasnya mengelola anjungan Provinsi DIY di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Penyerapan Anggaran pada urusan ini cukup tinggi, yakni sebesar 98 persen, dengan sisa anggaran 2 persen. Adapun kegiatan secara fisik (didasarkan pada hasil) dapat terealisasi 100 persen, dengan terselenggaranya pagelaran seni budaya DIY dan gelar investasi budaya, terlaksananya Gelar Citra Budaya Tradisi Nusantara, Pesona Budaya Nusantara, Parade Tari Nusantara, Parade Lagu Nusantara, Wirabudaya, pagelaran ketoprak, wayang kulit, aneka tari, dan lain‐lain di anjungan Provinsi DIY di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Tabel 4.65 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan oleh Kaperda Provinsi DIY Kode

Program/Kegiatan

15. Program Pengembangan Nilai Budaya 001 Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Tradisi 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam 001 Pengelolaan Kekayaan Budaya

TOTAL

Anggaran DPPA (Rp) 545.810.000 545.810.000 177.352.000

535.710.000 535.710.000 175.680.000

177.352.000

175.680.000

723.162.000

711.390.000

Realisasi (Rp)

24. URUSAN STATISTIK Urusan statistik daerah di Provinsi DIY diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui Bidang Perencanaan dan Statistik. Bappeda sebagai institusi perencana sangat memerlukan keberadaan data dari berbagai bentuk, ragam, dan jenis serta sifatnya, guna dijadikan dasar pertimbangan kebijakan dalam menentukan rencana strategis dan prioritas pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada BAB IV Bagian Pertama pasal 7, 8, dan 9 serta Pergub 52/2008 dalam hal kedudukan, tugas dan fungsi, Bappeda mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: IV‐ 206 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Tugas Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bappeda mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di daerah; 5. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan; 6. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 7. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan akhir masa jabatan Kepala Daerah serta, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; 8. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana kita ketahui, proses pembangunan berikut keberhasilannya diawali dari data yang benar dan akurat. Dari data yang tersaji perencanaan pembangunan dilaksanakan dan dievaluasi, karena akurasi data menjadi syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan, baik yang sedang maupun yang akan dilakukan. Untuk memperoleh data statistik yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data dan pemakai data. Dengan demikian kegiatan statistik diharapkan dapat terlaksana secara baik, benar, berdaya dan berhasil guna.

Sesuai Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997, statistik sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar‐unsur dalam penyelenggaraan manajemen baik pemerintahan maupun swasta, merupakan bentuk data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik, diperlukan langkah‐langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik baik skala nasional maupun daerah yang terpadu, andal, efektif dan efisien.

Sesuai dengan pemanfaatannya, statistik dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Statistik Dasar, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri‐ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung‐jawab Badan Pusat Statistik. 2. Statistik Sektoral, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas‐tugas pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐207


pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang besangkutan. 3. Statistik khusus, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Untuk mendapatkan data yang baik, faktor penentunya bukan hanya kualitas sumber daya manusia pengelolanya, melainkan juga sangat tergantung tingkat kepedulian berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai sumber data, yang didasari kesadaran akan pentingnya data statistik. Selain itu, kebijakan dalam bentuk peraturan perundang‐undangan yang berlaku harus mampu menerjemahkan berbagai kepentingan statistik yang implementatif, efektif, dan akuntabel.

Dari beberapa jenis data dasar, data Product Development Regional Bruto (PDRB) mempunyai peran dan manfaat sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Peran tersebut antara lain: 1. PDRB atas dasar harga berlaku mampu menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. 2. PDRB atas dasar harga konstan (nilai riil) dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa. Berikut kami sampaikan data PDRB atas dasar harga berlaku: Tabel. 4.66 Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2003 – 2008 (Miliar)

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PDRB ADHB

PDRB ADHK

19.609.911 22.023.717 25.427.339 29.417.349 32.916.736 38.102.133

15.361.277 16.146.444 16.910.877 17.535.749 18.291.512 19.208.938

Sumber: BPS Provinsi DIY

3. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi yang kemudian digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor‐sektor ekonomi yang dominan (leading sector) dalam perekonomian suatu daerah serta untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi suatu daerah, sebagaimana tabel berikut: IV‐ 208 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Tabel. 4.67 Nilai PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2003 ‐ 2008 (Miliar)

No

Tahun

1 2 3 4 5 6

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten/Kota Kulon Gunung Yogyakarta Sleman Bantul Progo Kidul 5.266.753 5.875.890 6.770.089 7.732.639 8.599.468 9.806.813

5.904.366 3.739.408 6.604.997 4.238.736 7.669.099 4.898.268 8.898.670 5.722.466 9.972.193 6.409.648 11.455.071 7.417.980

1.645.975 1.832.453 2.074.363 2.414.960 2.672.861 3.038.165

3.089.681 3.389.809 3.853.621 4.412.844 4.872.123 5.502.208

Sumber: BPS Provinsi DIY

4. PDRB dapat digunakan pula untuk mengetahui pendapatan regional per kapita yang kemudian akan menjadi dasar analisis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah, sebagaimana tabel berikut

Tabel. 4.68 Nilai PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2003 – 2008 (Miliar)

No

Kabupaten/ Kota

1

Kulon Progo

2

Bantul

2003 4.397.880 4.490.505 4.560.395

2004

2005

4.909.426 5.549.838

5.010.196 3 Gunungkidul 4.989.276 4 Sleman 6.158.157 6.795.971 5 Yogyakarta 12.475.108 13.746.637 Sumber: BPS Provinsi DIY

5.676.117 5.654.168 7.745.548 15.554.984

2006

2007

2008

6.454.662

7.138.194

8.106.465

6.472.748

7.145.698

8.153.311

6.456.784

7.110.408

8.011.695

8.782.929

9.712.226

11.012.162

17.366.648

19.062.569

21.463.101

Pada era desentralisasi/otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi perekonomiannya. Dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐209


2000, dapat diketahui bahwa nilai PDRB DIY cenderung meningkat. Sektor ekonomi yang menyumbang nilai tertinggi untuk PDRB masih dari sektor perdagangan‐hotel‐restoran dan sektor pertanian.

Berdasarkan laporan perekonomian DIY yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia tahun 2008, diketahui bahwa masalah yang dihadapi DIY terkait dengan faktor risiko yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi DIY, yaitu: 1. Berlanjutnya pelemahan ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah, berakhirnya masa alokasi minyak tanah bersubsidi, 2. Terkendalanya SKB Empat Menteri terkait perubahan penetapan UMP, 3. Berlanjutnya pemadaman listrik secara bergilir dan ancaman turunnya nilai ekspor sebagai akibat isu‐isu lingkungan hidup (ecolabelling) 4. Berkurangnya order ekspor DIY yang pada gilirannya mendorong dunia usaha untuk mengurangi tenaga kerjanya.

Seperti diketahui, negara tujuan ekspor DIY mulai peringkat pertama adalah Amerika Serikat (42 persen), selanjutnya disusul Korea selatan (6,30 persen), Perancis (6,11 persen), Jepang (5,42 persen), dan selebihnya ke beberapa negara lainnya. Adapun komoditas ekspor yang menjadi andalan DIY berturut‐turut adalah pakaian jadi tekstil (US$33,89 juta), mebel kayu (US$ 24,28 juta), dan sarung tangan kulit (US$16,93).

Dinamika makro ekonomi DIY pada tahun 2005 sampai dengan 2009 dipandang dari tingkat perubahan harga (inflasi) adalah sebagai berikut: 2005 (14,98 persen); 2006 (10,4 persen); 2007 (7,99 persen); 2008 (9,88 persen); dan pada tahun 2009 turun sangat tajam (2,93 persen). Kondisi inflasi pada tahun 2009 itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kenaikan harga barang dan jasa. Sementara itu, ada beberapa komoditas pendorong inflasi, yakni angkutan udara, beras, telur ayam ras, gula pasir, dan emas perhiasan. Di sisi lain, stabilitas harga‐harga komoditas pertanian memberikan andil yang cukup besar dalam rangka menekan laju nilai inflasi DIY. Adapun beberapa komoditas penghambat inflasi adalah komoditas dari sektor pertanian, antara lain: cabe merah, cabe rawit, jeruk, daging ayam ras, salak, dan besi beton. Pada tahun 2009 harga beras cukup stabil, walaupun ditengarai bahwa pada tahun 2010 perlu waspada mengingat pada akhir tahun 2009 harga beras mulai merambat naik.

Investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi DIY perlu mendapat perhatian khusus, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Menurut dari data tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, investasi DIY yang disumbangkan oleh PMA dan PMDN dalam juta rupiah berturut‐turut adalah sebagai berikut: Rp 4.094.743,00 (2005); Rp 4.023.666,00 (2006); Rp 4.079.700,00 (2007); dan Rp 4.221.887,00 (2008). IV‐ 210 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Permasalahan yang dihadapi oleh DIY dalam rangka peningkatan investasi antara lain: (1) kewenangan perizinan yang masih menjadi kewenangan pusat; (2) ketidakpastian hukum dan paket kebijakan sektoral yang seringkali tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pada umumnya birokrasi yang terjadi masih berkesan berbelit‐belit dan kurang transparan. Namun demikian ada hal positif yang dimiliki oleh DIY dalam rangka meningkatkan kinerja investasi, antara lain: 1. Stabilitas politik dan keamanan DIY yang cukup kondusif 2. Kualitas SDM yang cukup tinggi 3. Lokasi strategis DIY yang mudah diakses dari provinsi lain 4. Rata‐rata biaya produksi di DIY yang kompetitif 5. Sarana dan prasarana yang memadai

Hal lain yang berkaitan dengan data dan analisis data, secara lengkap dan terperinci sudah dijelaskan pada berbagai urusan yang lain, dan merupakan kondisi yang sejalan dengan apa yang ingin disampaikan melalui urusan kestatistikan.

25. URUSAN KEARSIPAN Di bidang kearsipan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam bidang pembinaan bidang kearsipan di Provinsi DIY yang berusaha memosisikan diri untuk menjadi laboratorium hidup bagi perkembangan sistem kearsipan khususnya di Provinsi DIY dalam kaitannya dengan penerapan Teknologi Informasi atau Otomasi Kearsipan. Dalam rangka mendukung pendataan arsip yang diakuisisi dan peningkatan dalam pengelolaan dokumen arsip daerah, Kantor Arsip Daerah telah melaksanakan beberapa program, antara lain program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan informasi.

25.1. Target Kinerja 2009

Tabel 4.69 Target dan Capaian Urusan Kearsipan

No.

Indikator Kinerja

1

Ketersediaan Peraturan Perundang‐ undangan Kearsipan Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis

2

Target 12 persen

1:1 3

Ketersediaan informasi dalam bentuk 5 persen

Capaian 20 persen Belum terpenuhi, karena jumlah seluruh arsiparis di Prov. DIY saat ini sebanyak 17 orang pada 3 Instnasi 5 persen


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah digital terhadap data dan informasi keseluruhan

25.2. Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk dapat mencapai tingkat kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DIY tahun 2009, maka BPAD Provinsi DIY menyelenggarakan urusan wajib kearsipan yang terdiri atas 9 Program, 62 kegiatan.

Tabel 4.70 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.750.000 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Inaktif dan Arsip Statis Jumlah Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1. Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 59.600.000 2. Penyusutan Arsip Tekstual 29.736.500 3. Penilaian Arsip Inaktif 78.304.300 60.000.000 4. Penanganan Arsip Inaktif (Arsip Tekstual Dinamis) 5. Perlindungan Arsip Vital Provinsi DIY 61.705.000 75.000.000 6. Digitalisasi Arsip Elektronik untuk Media Akses 7. Penilaian Arsip Foto 73.535.000 8. Penyusunan Rancangan Pedoman 35.000.000 Pengolahan Arsip Statis 9. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip 35.000.000 Umum Jumlah 507.880.800 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 10. Penyelamatan Arsip Foto 30.784.00 11. Pengolahan Arsip Statis 61.000.000 12. Perawatan Arsip Statis 20.000.000 13. Alih Media Arsip Statis 50.000.000 25.000.000 14. Penelusuran Arsip Statis di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah Jumlah 186.784.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan 40.600.000 IV‐ 212 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

Realisasi (Rp) % 45.370.500

89,40

58.321.600 29.736.500 78.304.300 58.759.910

97,86 100 100 97,93

59.919.975 75.000.000

97,11 100

59.718.400 33.650.000

81,21 96,14

32.705.000

93,44

484.115.685

95,32

30.119.900 59.207.000 19.955.000 48.217.000 11.098.000

97,84 97,06 99,78 96,43 4,39

168.596.900

90,26

37.873.000

93,28

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sistem SKPD Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 16. Pengembangan Khasanah Arsip Digital 17. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan 18. Penyusunan Naskah Sumber Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman 19. Pengelolaan Portal Kearsipan 20. Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa 21. Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis 22. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD 23. Pembuatan Profil Sistem Kearsipan Jumlah

40.600.000

37.873.000

93,28

60.000.000 43.000.000 40.000.000

59.075.000 41.340.800 39.400.000

98,46 96,14 98,50

45.000.000 35.000.000

44.997.000 34.950.000

99,99 99,86

35.000.000

33.650.000

96,14

74.400.000

67.025.910

90.09

75.000.000 407.400.000

73.728.175 394.166.885

98,3 96,75

Pelaksanaan Program Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan menghasilkan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan, Petunjuk Teknis Tata Kearsipan Instansi, serta Penyusutan Arsip Tekstual berupa pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna (arsip usul musnah) di beberapa instansi. Selain itu, untuk memperluas wawasan masyarakat tentang pentingnya arsip, dilakukan peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui Promosi dan Sosialisasi Kearsipan yang dilaksanakan setiap tahun pada Pameran Kraton Yogyakarta.

25.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Permasalahan a. Jumlah tenaga fungsional arsiparis yang tersedia masih belum sesuai dengan Pergub Nomor 68/07 yaitu sebanyak 20 orang arsiparis. Saat ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY baru memiliki 10 tenaga arsiparis. Akibat kurangnya tenaga fungsional, maka pengelolaan kearsipan kurang maksimal. b. Belum tersedianya gedung depo penyimpanan arsip dinamis dan arsip statis. Saat ini penyimpanan arsip dilakukan di ruang hall (terbuka), hingga berakibat memperpendek umur arsip. c. Sebagian kendaraan operasional untuk layanan ekstensi perpustakaan keliling dalam kondisi kurang layak jalan, dan tidak ada kendaraan dinas untuk operasional layanan paket buku dan tamu. Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan ketugasan sehari‐hari dalam memberikan layanan kepada masyarakat di desa dan atau di wilayah yang tidak terjangkau.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐213


a. Untuk mengatasi kekurangan tenaga fungsional, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY memanfaatkan tenaga teknis yang ada di masing‐masing bidang. b. Saat ini sebagian arsip yang ada di BPAD dititipkan di Gedung Transito (Dinas Nakertrans) di Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN Perkembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan lembaga perpustakaan saat ini mulai mendapatkan perhatian masyarakat. Kesadaran ini muncul karena tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat dan kesadaran pemanfaatan yang mulai tumbuh di masyarakat berkenaan dengan pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu penyelenggara perpustakaan harus mengupayakan agar orang tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY berupaya untuk meningkatkan peran perpustakaan sebagai penunjang pendidikan. Hal ini tertuang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 dalam rangka mewujudkan visi misi dan meraih indikator‐indikator dalam RPJMD Pemerintah Provinsi DIY. 26.1. Target Kinerja 2009 Berangkat dari permasalahan pada bidang pendidikan di Provinsi DIY, yaitu masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat, masih terbatasnya penyediaan fasilitas belajar untuk publik yang representatif, dan kurang optimalnya penataan ruang publik yang mendukung bagi pengembangan proses pembelajaran masyarakat, maka Perpustakaan Daerah Provinsi DIY mempunyai beberapa target kinerja di tahun 2009, yaitu: 1) Peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat 2) Mengembangkan kualitas dan kualitas layanan, SDM kepustakaan, dan sarana prasarana perpustakaan secara merata 3) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Berdasarkan target kinerja di atas, pencapaian oleh Perpustakaan Daerah Provinsi DIY sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.71 Target dan Capaian Urusan Perpustakaan, 2009

No. 1

Indikator Kinerja Jumlah Perpustakaan Berbasis TI

Target 10


Capaian 12


2 3 4 5 6

Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk Ratio Jumlah Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk Jumlah Anggota Jaringan Jogja Library Ketersediaan Jogja Study Centre (Rumah Belajar Modern) Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan

1:5000

1 : 9000

1:2500

1 : 5000

12

13

1

2

‐

‐

26.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Untuk dapat mencapai tingkat kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DIY tahun 2009, maka BPAD Provinsi DIY menyelenggarakan urusan wajib (perpustakaan dan kearsipan) yang terdiri atas 9 Program, 62 kegiatan. Adapun penyerapan anggaran APBD di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2009 mencapai 88,93 persen. Pelaksanaan program dan kegiatan dari anggaran APBD secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.72 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan

No.

Program/Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat‐menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 7. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 8. Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp) (%)

16.000.000 372.100.000

7.194.000 279.064.799

44,96 75,00

30.000.000

25.144.250,‐

83,81

23.800.000

22.165.000,‐

93,13

11.600.000

6.419.396

55,34

47.160.000

30.120.000

63,87

152.000.000 26.700.000

147.852.500 26.100.000

97,47 97,75

100.500.000

97.219.350

96,74


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 57.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 603.994.000 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 74.496.000 32.740.000 14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan 15. Penyediaan Makanan dan Minuman 241.497.500 221.380.000 16. Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 17. Penyediaan Jasa Keamanan 138.000.000 Kantor/Tempat Kerja Jumlah 2.169.967.500 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18. Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000 220.000.000 19. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 69.300.000 20. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 145.000.000 Kantor 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 328.400.000 Dinas/Operasional 50.000.000 23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 14.000.000 25. Penyusunan DED 500.000.000 Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68.000.000 27. Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah 68.000.000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 26.000.000 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.500.000 29. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 16.000.000 30. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah 55.500.000 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 10.


51.202.800

89,83

20.561.000

97,91

425.984.000

70,53

63.720.000 31.544.500

85,53 96,35

217.104.000 217.368.700

89,9 98,19

69.500.000

50,36

1.738.264.289

80,10

410.143.750 206.401.280

82,03 93,82

59.900.000

86,44

143.528.000

98,98

237.076.350

72,19

28.176.000

57,43

11.195.000 318.194.570

79,96 63,64

66.651.440

98,02

66.651.440

98,02

26.000.000

100

13.410.000

99,33

16.000.000

100

55.410.000

99,84

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 31.

32. 33.

34. 35. 36. 37. 38.

Pemasyarakatan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat dan Budaya Baca Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Perencanaan dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Jumlah

320.000.000

268.695.000

83,97

220.000.000

205.617.500

93,46

350.000.000

332.286.840

94,94

363.000.000

331.110.275

91,21

40.000.000

34.314.500

85,79

170.000.000

162.615.000

95,66

105.000.000

100.954.000

96,15

741.999.994

599.395.025

80,78

2.309.999.994

2.034.988.640

88,09

26.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Permasalahan a. Jumlah tenaga fungsional pustakawan yang tersedia masih belum sesuai dengan Pergub Nomor 68/07 yaitu sebanyak 25 orang pustakawan. Saat ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY baru memiliki 18 orang tenaga pustakawan. Akibat kekurangan tenaga fungsional, pelayanan perpustakaan kurang maksimal. b. Belum tersedianya gedung layanan yang representatif. Saat ini gedung yang digunakan untuk layanan kurang aman dan nyaman. Di samping itu daya tampung dan ketahanan gedung/bangunan akibat gempa menjadikan pelayanan kurang nyaman. c. Sebagian kendaraan operasional untuk layanan ekstensi perpustakaan keliling dalam kondisi kurang layak jalan dan tidak ada kendaraan dinas untuk operasional layanan paket buku dan tamu. Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan ketugasan sehari‐hari dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat di desa dan atau di wilayah yang tidak terjangkau.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐217


a. Untuk mengatasi kekurangan tenaga fungsional, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY memanfaatkan tenaga teknis yang ada di masing‐masing bidang. b. Perlu segera diwujudkan pembangunan gedung perpustakaan yang representatif. c. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional layanan paket buku dan untuk fasilitasi tamu.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PARIWISATA Pada tahun 2009, jumlah wisatawan adalah sebanyak 1.426.057 orang, dengan perincian wisatawan mancanegara (wisman) 139.492 orang (naik 8,42 persen), sedangkan wisatawan Nusantara (wisnus) 1.286.565 orang (naik 11,29 persen). Lama tinggal (length of stay atau LOS) wisman 2,15 hari dan wisnus 1,95 hari (rata‐rata LOS 2,05 hari). Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dibanding tahun 2008 dan juga melebihi target dalam RPJMD yakni wisnus sebanyak 1.271.707 orang dan wisman sebanyak 141.426 orang atau total 1.413.133 wisatawan (naik 0,91 persen). Demikian juga dengan target rata‐rata LOS selama 2 hari dalam RPJMD dapat tercapai pada tahun 2009 dengan realisasi selama 2,05 hari (naik 0,05 hari). Sementara pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan baik wisman maupun wisnus berjumlah 1.313.417 orang dengan rincian wisman sebanyak 128.660 orang dan wisnus sebanyak 1.284.757 orang dengan LOS wisman 1,91 hari dan wisnus 1,71 hari (rata‐rata LOS 1,82 hari). Kondisi akomodasi yang ada di Yogyakarta tidak mengalami perubahan, jumlah hotel di DIY pada tahun 2009 sama dengan tahun 2008 yaitu hotel berbintang sebanyak 36 hotel dengan 3.363 kamar dan 5.640 tempat tidur serta hotel melati sebanyak 1.048 hotel dengan 12.717 kamar dan 17.459 tempat tidur.

Adapun tingkat hunian kamar hotel berbintang pada tahun 2008 adalah sebesar 60,26 persen dan hotel melati sebesar 25,12 persen, sedangkan pada tahun 2009 masing‐masing sebesar 65,30 persen dan 45.20 persen (rata‐rata 55,25 persen). Hal ini menunjukkan peningkatan tingkat hunian kamar, baik hotel berbintang maupun hotel melati. Angka kenaikan tersebut cukup tinggi dibanding tahun 2008, dan juga melebihi target dalam RPJMD tahun 2009 yang sebesar 50 persen.

Pendapatan Pajak Pembangunan (PP I) dari hotel, restoran, dan rumah makan di seluruh wilayah DIY (kabupaten/kota) pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 58,71 miliar, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp 68,97 miliar, sehingga meningkat sebanyak Rp 10,26 miliar (naik 17, 47 persen). Pencapaian tahun 2009 ini juga melampaui Rp 1,56 miliar dari target dalam RPJMD (Rp 67,41 miliar). Dengan demikian, keseluruhan pengeluaran wisatawan dari komponen hotel, IV‐ 218 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


restoran, dan rumah makan pada tahun 2009 di Yogyakarta berdasarkan pajak PP I kurang lebih mencapai sekitar Rp 681 miliar. Pada tahun 2008, desa wisata yang ada di seluruh kabupaten di Provinsi DIY berjumlah 49 desa, sedangkan pada tahun 2009 berkembang dan meningkat menjadi 75 desa. Untuk meningkatkan kualitas desa wisata yang layak dikunjungi wisatawan dan mempunyai nilai jual dengan berdasarkan pada potensi wisata, kesiapan masyarakat, dan adanya ketertarikan/minat pengunjung/wisatawan, maka sesuai target RPJMD tahun 2009, pengembangan desa wisata dapat terlaksana sesuai target sebanyak 45 desa wisata. Pengembangan kualitas desa wisata yang layak jual atau layak dikunjungi wisatawan dapat direalisasikan karena komitmen dan konsistensi kemauan dari seluruh stakeholder pariwisata dan dukungan dari instansi terkait maupun masyarakat setempat, untuk menjadikan desa wisata sebagai salah satu andalan daya tarik wisata Yogyakarta.

Kecenderungan wisatawan yang kembali ke alam (back to nature) memberikan angin segar bagi pengembangan desa wisata maupun kampung wisata yang ada di provinsi DIY. Setiap tahunnya animo wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata menunjukkan peningkatan. Dengan demikian Dinas Pariwisata Provinsi DIY berupaya terus untuk mengembangkan dan membangun citra desa wisata, dengan mengadakan berbagai kegiatan pengembangan desa wisata antara lain berupa peningkatan kualitas desa wisata berdasarkan Sapta Pesona, penataan lingkungan Sapta Pesona, pemberdayaan masyarakat desa wisata, pelatihan SDM, dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan desa wisata dapat menjadi salah satu andalan obyek wisata Yogyakarta sekaligus secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta ternyata tidak hanya bertujuan melihat pesona/keindahan obyek wisata dan daya tarik wisata yang ada di Yogyakarta saja. Dengan semakin kondusifnya Yogyakarta sebagai tujuan wisata, Yogyakarta pun menjadi pilihan untuk penyelenggaraan MICE (meeting, incentive, conferrence, and exhibition). Wisata MICE yang semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini juga dijadikan sebagai salah satu wisata andalan yang memberikan kontribusi/pemasukan bagi PAD. Pada tahun 2008, pelaksanaan MICE di Yogyakarta sebanyak 4368 kali/tahun, sedangkan pada tahun 2009, target di RPJMD sebanyak 4.500 kali/tahun ternyata terealisasi sebanyak 4.746 kali/tahun. Dengan demikian penyelenggaraan MICE di Yogyakarta rata‐rata 13 kali dalam 1 (satu) hari, baik di hotel bintang maupun melati, serta di gedung‐gedung pertemuan lainnya. Diharapkan di tahun mendatang jumlah ini terus bertambah dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia dan dunia umumnya, karena penyelenggara MICE bukan hanya berasal dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐219


Indonesia saja tetapi diharapkan banyak juga dari mancanegara.

Dalam meningkatkan kemajuan pengembangan kepariwisataan Yogyakarta, maka Dinas Pariwisata Provinsi DIY terus berupaya melaksanakan langkah‐langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di DIY melalui program/kegiatan yang telah dijabarkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RIPPD maupun Renstra). Untuk mewujudkan visi dan misi sasaran yang diharapkan, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat, dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah. Dinas Pariwisata berkomitmen dan konsisten untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran, maupun pengambangan kemitraan, sebagai wujud sinergitas dan keterpaduan dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi DIY.

Secara garis besar, seluruh anggaran belanja Dinas Pariwisata Provinsi DIY tahun anggaran 2009 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY tahun 2009. Anggaran Dinas Pariwisata Daerah Provinsi DIY tahun 2009 untuk pembiayaan Aparatur Negara (Daerah) dan Pelayanan Publik yang berupa Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Program/Kegiatan) semuanya sebesar Rp 8.711.998.850,00,00 (Belanja Aparatur Daerah dan Modal/Belanja Tidak Langsung Rp 3.411.457.000,00,00; dan Belanja Publik dan Modal/Belanja Langsung Rp 5.300.541.850,00,00). Adapun Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata (sewa tempat counter TIC Jawa Tengah, sewa counter TIC, dan sewa tempat parkir Candi Ratu Boko) sebesar Rp 19.934.450,00 dari target Rp 13.050.000,00.

Dari keseluruhan anggaran program/kegiatan yang direncanakan Dinas Pariwisata Provinsi DIY sebesar Rp 8.711.998.850,00,00, ternyata realisasi serapan yang dipergunakan secara efektif menurut perhitungan pada akhir tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp 8.388.279669,00 (96,28 persen), dengan perincian Belanja Tidak Langsung/Gaji Pegawai sebesar Rp 3.515.752.646,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.872.527.023,00. Dengan demikian, terdapat sisa/efisiensi anggaran sebesar Rp 323.719.181,00,00 (3,72 persen). IV‐ 220 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009



Tabel 4.73 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata

No I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Program/Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan (Rp)

Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat‐menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

(%)

766.287.500

702.218.313 91,64

7.497.500 182.000.000

7.395.000 152.373.913

98,63 83,72

1.800.000

1.690.400

93,91

20.880.000 35.754.000 25.068.000 25.256.000

19.380.000 35.754.000 25.068.000 25.256.000

92,82 100,00 100,00 100,00

5.000.000

5.000.000

100,00

71.500.000

67.443.000

94,33

12.000.000

12.000.000

100,00

40.000.000

32.768.000

81,92


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 12. 13. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. IV.

1. 2. V. 1.

Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata

302.842.000

302.630.000

99,93

36.690.000 242.030.000

15.460.000 225.522.000

42,14 93,18

30.000.000 25.000.000 40.000.000

29.500.000 24.055.000 39.675.000

98,33 96,22 99,19

117.400.000

102.662.000

87,45

13.830.000

13.830.000

100,00

6.800.000

6.800.000

100,00

9.000.000 42.750.000

9.000.000 36.460.000

100,00 85,29

42.750.000

36.460.000

85,29

15.000.000

14.976.000

99,84

7.500.000

7.476.000

99,68

7.500.000

7.500.000

100,00

2.084.466.500

1.892.514.860

90,79

166.611.500 165.076.500

99,08


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. VI. 1. 2. 3. 4.

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Statistik Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Pembuatan Bahan‐bahan Promosi kepariwisataan Penerbitan Tabloid Pariwisata Exploring Jogja Penyelenggaraan Fam Tour Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan

139.828.900

131.878.900

94,31

49.276.500

43.646.500

88,57

25.734.000

25.534.000

99,22

804.420.000

759.652.360

94,43

15.025.100

14.705.100

97,87

29.733.000

27.599.500

92,82

62.985.000 595.568.500

61.443.000 469.030.000

97,55 78,75

95.653.000

95.333.000

99,67

99.631.000 1.170.768.850

98.616.000 1.072.484.350

98,98 91,61

124.046.250

96.616.250

77,89

198.784.600

196.114.600

98,66

90.238.500

89.808.500

99,52

28.772.000

28.452.000

98,89


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lembaga/Dunia Usaha

5.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 6. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 7. Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi 8. Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata 9. Pengembangan Desa Wisata 10. Pengembangan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan 11. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona VII. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base 2. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 6.

Peningkatan Penyelenggaraan dan

19.891.500

17.527.500

88,12

147.469.000 46.817.000

108.749.500 42.967.000

73,74 91,78

65.841.500

58.261.500

88,49

188.878.500 64.588.500

185.518.500 64.588.500

98,22 100,00

195.441.500

183.880.500

94,08

979.239.000 21.754.000

928.351.500 11.974.000

94,80 55,04

203.805.500

197.117.500

96,72

13.565.500

13.245.500

97,64

91.376.500

85.437.000

93,50

75.035.000

74.763.000

99,64

573.702.500

545.814.500


95,14


Fasilitasi Even‐even Kepariwisataan TOTAL

5.300.541.850

4.872.527.023

91,93

1.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Permasalahan bidang pariwisata pada tahun 2009 yang harus diselesaikan adalah kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah serta aksesibilitas dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Selain itu adalah masih perlu ditingkatkannya penyelenggaraan acara‐acara dalam rangka meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata dan lama tinggal wisatawan. Selanjutnya, perlu juga dikembangkan berbagai obyek wisata baru dan pemeliharaan berbagai obyek wisata yang sudah ada disertai upaya promosi pariwisata yang lebih gencar lagi. Dalam hal aksesibilitas, perlu segera penanganan yang lebih serius untuk meningkatkan jumlah penerbangan internasional ke Yogyakarta, yang sangat terkait dengan kemampuan dukungan sarana Bandara Adi Sucipto.

Selain itu juga masih ditemukan beberapa permasalahan kepariwisataan Yogyakarta pada tahun 2009, yakni: 1) Rendahnya aksesibilitas wisatawan mancanegara ke DIY 2) Masih kurangnya jejaring dan koordinasi antar‐pelaku pariwisata (stakeholder) 3) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat di sekitar obyek wisata 4) Perlunya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal atau LOS (length of stay) 5) Perlunya peningkatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di kalangan masyarakat 6) Peningkatan dukungan antar‐sektor dalam pengembangan kepariwisataan DIY 7) Masih dijumpainya berbagai permasalahan di kabupaten/kota Provinsi DIY akibat kurangnya komitmen untuk menjadikan pariwisata sebagai prioritas pendorong aktivitas ekonomi dalam pembangunan daerah

Upaya Penyelesaian Masalah Untuk memecahkan berbagai permasalahan kepariwisataan DIY tersebut, telah dilaksanakan langkah‐langkah sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan jalur penerbangan langsung, internasional dan domestik, melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, dan juga sebagai hub ke berbagai wilayah di Indonesia Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐225


2) Meningkatkan jejaring antar‐pelaku pariwisata/stake holder (melalui bebagai program/kegiatan koordinasi, kerja sama, dan keterpaduan program/kegiatan Provinsi DIY secara internal dengan kabupaten/kota maupun dengan luar provinsi maupun dengan luar negeri) 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki melalui berbagai program/kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pembimbingan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY 4) Memperbanyak acara dan atraksi wisata di DIY untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal 5) Meningkatkan program‐program Sadar Wisata di masyarakat 6) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sektor terkait

2. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub‐sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Provinsi DIY dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, khususnya di kawasan perdesaan dan kawasan tertinggal. Hasil capaian kinerja sub‐sektor kelautan dan perikanan sampai tahun 2009 dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel 4.74 Hasil Capaian Kinerja Subsektor Kelautan dan Perikanan, 2008‐2009

No. 1. 2. 3. 4 5 6. 7 8. 9 10 11

Indikator Jumlah Pembudidaya (orang) Jumlah Nelayan (orang) Pembinaan Kelompok Wanita Nelayan Jumlah Produksi Budidaya (ton) Jumlah Produksi Tangkap (ton) Jumlah Konsumsi Ikan (perkapita/th) Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marjinal Jumlah Penyuluh Perikanan (orang) Luas Potensi Lahan yang Dimanfaat‐ kan (Ha) Jumlah Armada Kapal ‐ PMT (unit) ‐ Kapal Motor (unit) Tenaga Kerja

Capaian 2008 46.966 2.847 9 14.736,70 3.027,9 17,03 100 120 1.749 423 48


Target Kinerja 2009 46.966 2.847 7 18.669 5.252 18,35 100 156 1.784

Capaian 2009 47.466 3.132 15 20.105,40 5.100,4 19,38 150 160 1.854 420 55

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 12 13 14 15 16

‐ Nelayan/Tangkap (orang) ‐ Pembudidaya (orang) Pendapatan ‐ Nelayan (Rp) ‐ Pembudidaya ‐ Pengolah ‐ Pemasar Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Kesadaran Mitigasi Bencana Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari (orang) Luasan Kawasan Konservasi, Restocking, Resensing (Ha)

14.928 27.504 1.850.000 1.076.000 1.980.000 1.950.000 23 412.901 1.094 55

15.460 27.333 20 412.901 ‐

15.674 28.740 1.942.500 1.284.000 2.090.000 2.120.000 28 247.741 1.455 55

Produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 59,36 persen dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan untuk produksi penangkapan di perairan umum mengalami penurunan sebesar 1,32 persen apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2008. Demikian juga untuk nilai produksinya. Nilai produksi perikanan tangkap di laut mengalami kenaikan sebesar 68,50 persen dan nilai produksi perikanan tangkap di perairan umum turun sebesar 1,43 persen. Penurunan produksi dan nilai produksi pada perikanan tangkap di perairan umum disebabkan sering terjadinya over fishing dan ilegal fishing serta tidak adanya restocking di perairan umum, sehingga sumber daya ikan di perairan umum berkurang.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 36,43 persen dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008. Kenaikan terbesar terjadi pada produksi perikanan budidaya di tambak, yaitu sebesar 42,2 persen, dan penurunan terbesar pada produksi perikanan budidaya sawah yaitu sebesar 12,76 persen. Seiring kenaikan produksi, maka nilai produksi perikanan budidaya juga naik yaitu sebesar 66,83 persen dan penurunan terbesar pada perikanan budidaya di sawah yaitu sebesar 12,49 persen.

Produksi benih yang dihasilkan oleh BBI dan UPR pada tahun 2009 adalah sebesar 25,92 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar 21,58 persen. Demikian pula untuk produksi ikan hias air tawar juga mengalami kenaikan sebesar 21,27 persen. Adapun konsumsi ikan mengalami kenaikan sebesar 13,79 persen dari konsumsi ikan terbesar 17,03 kg/kapita/tahun pada tahun 2009 menjadi 19,38 kg/kapita/tahun di tahun 2009.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan APBN, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐227


APBD, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi DIY. Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi DIY diprioritaskan pada 1) Program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 2) Program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan, serta 3) Program percepat pembangunan daerah tertinggal.

Program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan bibit ikan unggul dan kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, serta didukung dengan program pengembangan kawasan budidaya air tawar, air laut, dan air payau, dengan target kinerja terwujudnya uji coba perekayasaan budidaya air tawar, air laut, dan air payau.

Program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan capaian kinerja peningkatan pemasaran hasil perikanan.

Program pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan perikanan tangkap dan didukung dengan 1) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, 2) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat, 3) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut, dan 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas dan aparat perikanan. Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan jiwa kebaharian kepada generasi muda dan penyelenggaraan Hari Nusantara. Adapun program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan biota laut mematok target kinerja berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam meminimalisir bencana alam laut dan pengembangan penguatan informasi database. Terakhir, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. IV‐ 228 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009



Tabel 4.76 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat‐menyurat 2. Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 4. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Keamanan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pagu (Rp)


(%)

970.658.505 12.000.000

893.663.892 10.546.500

92,07 87,89

236.000.000

179.439.497

76,03

5.700.000 48.780.000 92.000.000 44.500.000 53.770.150

4.166.500 46.230.000 92.000.000 44.445.000 53.757.970

73,10 94,77 100,00 99,88 99,98

62.305.255

61.493.875

98,70

19.999.992

19.999.600

100,00

95.150.000 18.600.000

88.867.500 18.600.000

93,40 100,00

9.500.000 30.800.000

8.660.000 28.448.000

91,16 92,36

241.553.108 1.637.013.250 196.968.500 16.500.000 15.000.000

237.009.450 1.583.181.534 192.999.500 14.135.000 14.940.000

98,12 96,71 97,98 85,67 99,60


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pengadaan Mebelair 5.pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 7. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 9. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair 10. Rehabilitasi Sedang Berat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data 2. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Penyusunan DGS 5. Peningkatan Layanan Usaha dan Pengendalian Perizinan Perikanan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosisi 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 1. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas dan Aparat Perikanan 2. Sosialisasi Pengawasan SDI di PU Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut

126.000.000 92.000.000

125.772.000 91.880.000

99,82 99,87

339.075.000

336.788.700

99,33

20.000.000

19.000.000

95,00

10.000.000 3.000.000 818.469.750 536.416.670

9.650.000 2.950.000 775.066.334 460.400.885

96,50 98,33 94,70 85,83

135.908.770

102.923.560

75,73

92.355.200 45.893.200 245.893.500

72.063.200 32.921.500 236.416.625

78,03 71,74 96,15

16.366.000 24.364.025

16.076.000 21.725.650

98,23 89,17

14.233.100 10.130.925

12.077.275 9.648.375

84,85 95,24

50.221.000

45.721.000

91,04

50.221.000 90.983.000

45.721.000 91,04 87.663.000 96,35

55.250.500 35.732.500 115.300.500

53.150.500 96,20 34.512.500 96,59 114.450.500 99,26


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut 2. Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Laut dengan Metode CCR Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 1. Pengembangan Jiwa Kebaharian pada Generasi Muda 2. Updating Konten Data Profil, Pesisir

6 4.450.500

64.020.500

99,33

50.850.000

50.430.000

99,17

194.617.775 70.608.625 19.580.750

3. Penyelenggaraan Hari Nusantara (Sarasehan Bersih Pantai Seminar) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 2. Peningkatan Kemampuan Kelompok Pembudidaya Ikan dalam Pengendalian Penyakit Ikan 3. Peningkatan Kemapuan Petugas dalam Pengendalian Penyakit Ikan 4. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 5. Pengembangan Induk, Bibit Ikan Unggul Air Tawar 6. Pengembangan Induk, Bibit Ikan Unggul Air Payau 7. Pengembangan Induk, Bibit Ikan Unggul Air Laut 8. Bimbingan teknis UPR BAT Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Pelatihan Perbengkelan Mesin Kapal dan Kapal Penangkapan Ikan dengan Jaring Milenium bagi Nelayan Perikanan Tangkap 2. Penyusunan Profil Perikanan Tangkap 3. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil

104.428.400 2.748.263.110 953.207.625

188.200.275 96,70 69.061.125 18.008.750

97,81 91,97

101.130.400 96,84 2.611.332.825 95,02 928.324.500 97,39

38.752.500

36.642.500

94,56

70.608.625 56.654.000

69.061.125 51.719.000

97,81 91,29

562.876.550

546.684.250

97,12

406.810.000

386.993.500

95,13

397.726.000 291.280.435 4.664.833.950

358.273.700 90,08 263.954.375 90,62 3.425.103.054 73,42

104.580.700 20.906.750 11.717.000

97,22 101.670.700 20.786.750 99,43 11.307.000 96,50


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pengembangan Pelabuhan Perikanan 5. Sosialisasi Pemanfaatan Data Base Spasial Prakiraan Fishing Ground dan cuaca laut 6. Peningkatan Pelayanan Pelabuhan PPP Sadeng 7. Pengembangan Pemanfaatan Tenaga Surya sebagai Sumber Energi Di TPI 8. Pengembangan Light Fishing Menggunakan Lampu Led Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 1. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tangkap 2. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Budidaya Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1. Sarasehan Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan 2. Temu Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Antar‐ Anggota MPU 3. Promosi Perikanan dan Kelautan (Pameran) 4. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan ) 5. Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan 6. Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Payau dan Tawar 1. Identifikasi Karateristik Wilayah Pesisir dan Pemetaan Lahan 2. Pengembangan Rekayasa Kawasan Budidaya Air Laut 3. Pengembangan Rekayasa Kawasan Budidaya Air Tawar

4.493.066.000

3.262.062.704

72,60

34.563.500

29.275.900

84,70

38.660.125

37.923.125

98,09

88.206.000

85.340.000

96,75

13.862.000

13.076.000

94,33

30.923.750

30.583.750

98,90

17.203.750

17.203.750

100,00

17.203.750

17.203.750 100,00

89.759.965 30.067.500

737.574.880 93,39 29.857.500 99,30

65.481.000 308.271.290

64.277.000 98,16 275.799.580 89,47

187.695.375

176.202.000

105.720.750 92.524.050

100.660.750 95,21 90.778.050 98,11

7.844.750

26.740.750 96,04 95,21 100.660.750

105.720.750

93,88

41.410.500

40.640.500

98,14

231.906.895

197.962.625

85,36


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pengembangan Rekayasa Kawasan Budidaya Air Payau 5. Pengembangan Budidaya Rumput Laut dengan rumpon J U M L A H

83.933.000

68.743.000

81,90

52.081.750

50.945.750

97,82

11.881.200.250

10.226.341.995

86,07

2.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Sampai dengan akhir pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat permasalahan dan hambatan sebagai berikut: a. Terbatasnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam tingkat pendidikan serta penguasaan teknik tangkap dan budidaya, serta ketidakmampuan mengakses sumber‐sumber informasi dan teknologi maju, khususnya di bidang aqua bisnis, sehingga mengalami hambatan dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain. b. Masih lemahnya kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan terhambatnya upaya meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf hidup. c. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti terbatasnya pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap bagi nelayan, sehingga nelayan belum mampu menjangkau jalur yang lebih ke tengah yang memiliki potensi ikan yang masih banyak. d. Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi penangkapan di laut. e. Overfishing penangkapan di jalur I atau perairan pantai, sehingga rawan konflik penangkapan. f. Terbatasnya akses modal nelayan dan pembudidaya ikan. g. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan standar mutu. h. Adanya pekerjaan pembuatan dinding kolam pelabuhan yang tidak selesai. Hal ini disebabkan batas waktu kontrak yang telah habis, sehingga dilakukan pemutusan kontrak. Ini terjadi karena lelang mengalami kegagalan sehingga harus dilakukan lelang ulang. Masalah lain juga timbul yaitu masyarakat yang menggarap lahan di kolam pelabuhan, yang meminta ganti rugi keseluruhannya baik tanaman maupun biaya pengolahan lahan.

Upaya Penyelesaian Masalah Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah pemecahan sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐233


a.

b.

c.

d. e. f. g.

h.

Peningkatan kapasitas sumber daya nelayan dan pembudidaya ikan melalui peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan menajemen usaha, sehingga mampu membentuk nelayan dan pembudidaya ikan yang berkualitas dan mampu menguasai dan menerapkan teknologi, serta mampu mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Peningkatan dan penguatan kelembagaan nelayan serta pembudidaya ikan, baik pembenihan maupun pembesaran, serta kelembagaan usahanya, yang dapat berfungsi sesuai peran masing‐masing, sehingga sistem usaha aqua bisnis dapat berjalan secara optimal dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Penyelesaian pembangunan perikanan pantai di Glagah, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk kapal 30 GT yang beroperasi di jalur II serta di perairan lepas pantai. Dengan demikian, produksi perikanan tangkap dapat meningkat serta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, yang sampai saat ini belum bisa terpenuhi oleh produksi lokal. Peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan dalam mengantisipasi perubahan iklim serta agar dapat memperkirakan lokasi penangkapan secara aman. Peningkatan kemampuan nelayan dan sarana penangkapan agar dapat beroperasi di jalur II dan perairan samudera. Peningkatan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mengakses modal bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Peningkatan pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.

3. URUSAN PERTANIAN Secara umum capaian kinerja pembangunan sektor pertanian tahun 2009 telah sesuai dengan indikator kinerja pada RPJMD maupun Rencana Strategis Instansi (Renstra Dinas Pertanian). Tingkat kesejahteraan petani diantaranya dapat dilihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usahataninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu IT (Indeks yang diterima) dan IB (indeks yang harus dibayar) tampak bahwa terdapat faktor‐faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. IV‐ 234 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Nilai Tukar Petani yang mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani pada tahun 2009 mencatat nilai tengah 107,58, yang berarti melampaui target sebesar 105,78. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakanalternatif pilihan mata pencaharian yang menguntungkan bagi masyarakat Yogyakarta. Terlebih dengan penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan, sektor pertanian dalam arti luas dapat diharapkan menjadi penggerak perekonomian daerah. Produktivitas tanaman pangan (padi dan palawija) berdasarkan Angka Sementara Tahun 2009 meningkat 4,57% dari tahun 2008. Keberhasilan ini jauh melampaui indikator capaian pada RPJMD, sebesar 0,72%. Beberapa faktor yang dapat dicatat sebagai pendukung pencapaian sasaran peningkatan produktivitas tanaman pangan ini, antara lain dengan penggunaan benih unggul melalui program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), penerapan teknologi System of Rice Intensification (SRI), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL‐PTT) serta kecukupan ketersediaan sarana produksi di tingkat petani. Produksi tanaman hortikultura (sayuran, buah‐buahan, tanaman hias, dan biofarmaka) tahun 2009 meningkat sebesar 3,73% terhadap produksi tahun 2008, yang berarti melampaui target peningkatan produksi sebesar 2% sebagaimana tercantum sebagai Indikator pada RPJMD maupun rencana strategis instansi (Renstra Dinas Pertanian). Meningkatnya total produksi tanaman hortikultura terutama disebabkan karena meningkatnya areal panen dan produktivitas berbagai jenis tanaman hortikultura, serta penerapan intensifikasi teknologi. Tahun 2009 juga mencatat pertumbuhan populasi ternak sebesar 5,24% terhadap populasi tahun 2008, yang lebih besar dibandingkan target sebesar 4,36%. Hal ini yang disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: 1) Pengembangan program Community Development (CD); 2) Peningkatan akses peternak terhadap sumber permodalan dari pihak swasta maupun BUMN melalui Program Kerjasama Bina Lingkungan (PKBL) dan Community Social Responsibility (CSR) yang sampai akhir tahun 2009 mencapai Rp 24,6 Milyar; 3) Peningkatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ternak berupa bantuan sosial pemberian ternak, pembangunan biodigester, serta pembangunan rumah kompos 4). Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) baik pada unggas maupun ruminansia; 5) Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB); 6) Pengendalian pemotongan hewan betina produktif. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐235


3.1. Kinerja

Tabel 4.77 Indikator Kinerja Urusan Pertanian 2008‐2009

No 1 2 3 4

Indikator Nilai tukar petani Peningkatan produktivitas tanaman pangan Peningkatan produksi hortikultura Peningkatan populasi ternak

Target Kinerja 2009* (%)

Capaian 2009 (%)

105,78 0,72

107,58 4,57

2

3,73**

4,36

5,24

* Angka berdasarkan dokumen RPJMD ** Angka sementara

3.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.78 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian

Program/Kegiatan

Pagu

Realisasi (Rp)

(%)

1.821.896.225

1.538.714.251

84,46

1.103.000

929.000

84,22

624.216.000

433.918.929

69,51

17.150.000

9.691.282

56,51

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

105.780.000

84.580.000

79,96


287.884.150

281.702.720

97,85


100.034.460

97.487.800

97,45

75.734.015

68.335.620

90,23

26.242.200

23.613.500

89,98

73.595.000

73.380.000

99,71

1.500.400

1.500.400

100,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Surat‐menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

23.016.000

17.614.000

76,53

Penyediaan Makanan dan Minuman

60.816.000

57.208.000

94,07

315.125.000

308.453.000

97,88

109.700.000

80.300.000

73,20

2.606.634.150

2.323.862.767

89,15

808.329.250

764.143.120

94,53

Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

131.529.700

122.530.100

93,16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

321.532.500

199.091.000

61,92

1.041.778.600

950.934.147

91,28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

64.707.000

57.681.300

89,14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

39.000.000

32.560.000

83,49


199.757.100

196.923.100

98,58

Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor


PROGRAM PENINGKATAN DAYA APARATUR KAPASITAS SUMBER Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data Pembinaan Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

516.430.600

463.924.230

89,83

125.834.400

108.902.230

86,54

79.400.000

64.790.375

81,60

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

190.176.500

174.365.925

91,69

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

121.019.700

115.865.700

95,74

29.440.900

29.414.900

99,91

14.070.000

14.060.000

99,93

15.370.900

15.354.900

99,90

1.607.188.000

1.440.059.825

89,60

65.764.200

29.419.200

44,73

44.889.000 27.979.000 74.667.000 24.930.000 124.835.100

44.074.000 20.093.500 74.667.000 21.486.700 119.640.100

98,18 71,82 100,00 86,19 95,84

408.320.500

367.902.000

90,10

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Fasilitasi Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPMPHP) Koordinasi dan Sosialisasi Pertanian Organik Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Sayuran Pemberdayaan Kelembagaan Hasil Pertanian Intensifikasi Tanaman Biofarmaka Pengembangan Buah‐buahan Pengembangan Buah dan Sayuran menuju GAP


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani Pengembangan Perbenihan Padi di Tingkat Petani Pengembangan Perbenihan Palawija di Tingkat Petani Pengembangan Sayuran Bernilai Ekonomi Tinggi Pengembangan Tanaman Hias Pengembangan Intensifikasi Tanaman Sayuran Lahan Pantai Pengembangan Pelaku Usaha Hasil Olahan Pengembangan Lahan Pertanian Organik Pengembangan Pupuk Organik PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Diklat Diversifikasi Pangan dan Gizi bagi Wanita Tani Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Serelia Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Kacang‐kacangan Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Umbi‐umbian Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Sayuran Penanganan Pascapanen dan pengolahan Hasil Buah Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Ternak Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Produksi Pertanian Pengembangan Benih Hortikultura Pengembangan Perbenihan Padi Pengembangan Perbenihan Palawija Peningkatan Mutu Produk Peternakan Fasilitasi Sarana Produksi Tanaman Garut Pemurnian Benih Padi dan Palawija Pengujian Galur Harapan Hortikultura Pemurnian Benih Hortikultura Pengembangan Produksi Benih Jagung Hibrida

34.980.125

32.585.125

93,15

133.378.885

125.559.000

94,14

165.154.020

146.433.270

88,66

96.785.630

79.705.900

82,35

29.971.700

25.783.140

86,02

29.981.250

29.981.250

100,00

264.981.660 52.471.800 28.098.130

256.061.400 44.369.300 22.298.940

96,63 84,56 79,36

2.596.570.665

2.420.711.245

93,23

327.968.790

320.345.250

97,68

28.982.200

27.932.200

96,38

52.983.250

50.802.800

95,88

32.284.200

26.144.200

80,98

30.370.450

27.049.500

89,07

28.247.300

24.477.800

86,66

40.864.620

37.264.700

91,19

30.253.800

25.455.900

84,14

267.764.265

254.976.140

95,22

60.052.000

48.487.125

80,74

254.713.450 420.948.000 198.317.000 201.024.500 159.937.600 21.506.970 144.961.820 103.321.450 192.069.000

237.488.075 386.221.945 195.079.890 188.487.600 151.075.300 19.496.500 135.898.370 84.923.950 179.104.000

93,24 91,75 98,37 93,76 94,46 90,65 93,75 82,19 93,25


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Pelayanan Informasi Harga Pasar Hasil Pertanian Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian Promosi/Pameran Produk Pertanian

775.284.890

596.815.675

76,98

26.141.575

25.632.200

98,05

224.247.500

219.057.500

97,69

427.867.940

260.388.600

60,86

97.027.875

91.737.375

94,55

702.061.855

637.086.270

90,75

33.401.925

31.613.925

94,65

119.379.000

113.422.000

95,01

68.705.475

67.634.100

98,44

33.530.000

31.685.000

94,50

39.411.250

27.723.750

70,34

130.767.835

113.512.095

86,80

70.820.225

70.306.225

99,27

11.578.125

11.578.125

100,00

29.040.000

14.210.450

48,93

16.457.020

15.694.000

95,36

76.101.500

72.254.600

94,95

72.869.500

67.452.000

92,57

1.928.939.810

1.826.306.125

94,68

Pelatihan Pemandu Slpht

90.123.000

88.659.400

98,38

Sekolah Lapang Hemat Air Pemberdayaan P3a dan Peningkatan Jaringan Irigasi Fasilitasi Perbaikan Unsur Hara Tanah Slpht Tanaman Pangan dan Hortikultura BIMBINGAN FASILITASI SARANA PENGENDALIAN OPT DAN BRIGADE PROTEKSI

88.686.750

86.456.750

97,49

437.477.375

417.517.375

95,44

122.336.000 361.171.060

119.305.600 352.995.200

97,52 97,74

169.751.000

155.244.400

91,45

34.956.500

34.659.500

99,15

Penyebarluasan Informasi Perbenihan Hortikultura PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN Diklat Pertanian Organik Bagi Petani Diklat Kewirausahaan, Agribisnis, dan Puap Bagi Petani dan Petugas Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan Pelatihan Agric Training Camp Evaluasi Pascadiklat dan Bimbingan Lanjutan Diklat Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Pengkajian Lingkup Kediklatan Fasilitasi Sarana Praktik Lapangan dan Operasional Laboratorium Temu Teknis Teknologi Pertanian Fasilitasi Bantuan Uang Muka Alat Mesin Pertanian Peningkatan Kapasitas Petugas Pendamping Penangkar Benih Pelatihan Pengolahan Komoditas Pangan Non‐ beras Pelatihan Manajemen Pemeliharaan Sapi Potong PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

Pengamatan dan Analisis Kehilangan Hasil


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah karena Opt Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati Pengelolaan Penyaluran Benih Tanaman Pangan Fasilitasi Subsidi Pupuk Majemuk untuk Tanaman Padi Fasilitasi Subsidi Pupuk Organik Fasilitasi Prasarana Agribisnis di Lahan Pantai Fasilitasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Penyebaran Informasi Pelayanan Benih Pembinaan Produsen dan Pedagang Benih

118.450.000

113.640.000

95,94

47.309.325

33.977.500

71,82

131.686.100

127.994.600

97,20

46.164.800 24.955.400 49.592.000 78.895.250 75.635.750

43.956.800 24.955.400 48.082.000 69.572.250 67.827.850

95,22 100,00 96,96 88,18 89,68

51.749.500 1.578.981.560

41.461.500

80,12

1.512.720.250

95,80

224.291.710

216.638.500

96,59

940.103.350

882.655.750

93,89

414.586.500

413.426.000

99,72

1.301.281.710

1.196.066.125

91,91

53.787.600 268.171.200 156.772.200

53.787.600 250.958.300 140.437.900

100,00 93,58 89,58

Pengembangan Ternak Sapi Perah Pengembangan Ternak Kambing Pengembangan Pakan Ternak

102.839.250 336.310.310 60.295.650

82.072.000 299.362.975 50.405.950

79,81 89,01 83,60

Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Perah

311.905.500

309.216.900

99,14

Pengembangan Ternak Kelinci PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN Pengembangan Biodigester Pengembangan Produksi Semen Beku Diklat Kader Kesehatan Hewan, Kuemster, dan Petugas Peternakan

11.200.000

9.824.500

87,72

691.683.425

578.342.700

83,61

48.716.500 457.785.700

43.974.050 357.397.350

90,27 78,07

117.375.000

111.245.200

94,78

67.806.225

65.726.100

96,93

16.156.393.790

14.564.024.363

90,14

Penerapan Gpp Komoditas Unggulan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pengamatan Dini dan Pengujian Penyakit Ternak Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Penanganan Hewan Uji PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pengembangan Bibit Kambing Pengembangan Gizi dan Pakan Ternak Pengembangan Ternak Sapi Potong

Diklat Pengolahan Limbah Organik



3.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan 1. Sumber daya manusia pertanian. Lebih dari sepertiga (33,90 persen) anggota Rumah Tangga Petani adalah petani, yang hampir separuhnya (45,71 persen) berusia lanjut (>55 tahun), dan 70,64 persen berpendidikan rendah, yakni berlatar belakang pendidikan tidak lulus SD sampai setinggi‐tingginya lulus SD/setara.

2. Adopsi teknologi Dengan tingkat usia yang relative sudah lanjut (>55 tahun) serta latar belakang pendidikan yang rendah (setinggi‐tingginya lulus SD/setara), maka dalam mengelola usahataninya para petani lebih banyak menggunakan intuisi yang sudah terbiasa dilakukan dari tahun ke tahun secara turun temurun. Petani akan mengadopsi teknologi terbarukan apabila sudah meyakini benar dan sudah terbukti bahwa teknologi baru tersebut benar‐benar mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan teknologi yang sudah diyakininya selama bertahun‐tahun. 3. Akses terhadap Permodalan Hasil Pendataan Usahatani 2009 (PUT 2009) Provinsi DIY yang mencakup Rumah Tangga Usaha Tani (RTUT) Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu (PJKT) yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa sumber utama pembiayaan dalam mengelola usahataninya berasal dari modal sendiri (99,16%). Sementara itu Pemerintah telah menyediakan beberapa skema pembiayaan/SKIM kredit bagi petani/peternak dengan bunga yang relatif lebih rendah dibanding skim kredit komersial yang ada yaitu KKPE, KUR, KUPS. Namun karena oleh Bank penyalur kredit dipersyaratkan adanya agunan maupun asuransi/penjaminan maka petani/peternak tidak dapat secara maksimal memanfaatkan kredit dimaksud. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses petani/peternak terhadap sumber pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah masih rendah. 4. Sarana dan prasarana • Pemilikan lahan pertanian Hasil Pendataan Usahatani 2009 (PUT 2009) Provinsi DIY yang mencakup Rumah Tangga Usaha Tani (RTUT) Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu (PJKT) yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa sebagian besar RTUT‐PJKT di Provinsi DIY (78,32%) menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. • Alih fungsi lahan pertanian ke non‐pertanian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐241


Saat ini alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian mencapai 0,42% per tahun atau sekitar 200 Ha/tahun. Hal tersebut berakibat pada pengelolaan usahatani yang tidak efisien. Alih fungsi lahan ini juga berakibat pada meningkatnya kerusakan atau terputusnya jaringan irigasi di tingkat usahatani maupun di tingkat desa. • Jaringan Irigasi Jaringan irigasi yang ada saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada beberapa puluh tahun yang lalu, atau merupakan jaringan irigasi sangat sederhana yang dibangun secara swakarsa oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, baik karena mengalami kerusakan maupun karena terputus akibat alih fungsi lahan pertanian disekitarnya. • Jalan usahatani dan Jalan produksi. Di sebagian besar wilayah perdesaan jalan usahatani maupun jalan produksi belum memadai sehingga terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usahatani maupun dalam pemasaran hasil pertanian. • Penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Dengan adanya kebijakan subsidi pupuk dan pestisida, petani cenderung menggunakan pupuk maupun pestisida melebihi rekomendasi/dosis yang dianjurkan sehingga semakin lama mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah dan ekosistem setempat. 5. Faktor luar • Pemanasan global Pengaruh pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang cukup ekstrim dan tidak menentu/tidak dapt diramalkan sehingga berdampak pada pengaturan musim tanam • Kebijakan ekonomi makro Dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam ratifikasi terhadap WTO maupun ACFTA berakibat pada masuknya produk impor ke pasar domestic secara massal dan tidak dapat dibendung. Hal tersebut menjadi ancaman bagi produk pertanian local karena pada umumnya harga produk lokal lebih mahal, akibat dari inefisiensi dalam pengelolaan usahataninya. Disamping itu penjualan produk pertanian local biasanya dilakukan dengan sistem curah sehingga kalah bersaing dengan produk impor dalam hal pengemasan produknya. Upaya Penyelesaian Masalah 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Dengan tingkat usia yang relative sudah lanjut (>55 tahun) serta latar belakang pendidikan yang rendah (setinggi‐tingginya lulus SD/setara), maka kualitas petani maupun petugas pembimbing dan pendamping petani di lapangan (PPL, Mantri Tani, Mantri Ternak dll) IV‐ 242 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


senantiasa perlu ditingkatkan, melalui pendidikan dan pelatihan baik bagi petani, kelompoktani, Gabungan kelompoktani (Gapoktan) maupun petugas di tingkat lapangan. Metode pendidikan dan pelatihan yang dilakukan adalah memadukan antara kegiatan pembelajaran di dalam ruangan maupun di luar ruangan, hingga studi banding ke luar daerah, diantaranya dengan metode Sekolah Lapangan (SL‐PHT, SL‐PTT, SL‐Iklim, SL‐GPP) 2.

Adopsi teknologi Untuk menumbuhkan respon petani terhadap penggunaan teknologi baru diperlukan metode yang mampu memberikan keyakinan pada petani bahwa teknologi baru tersebut sudah teruji dan benar‐benar lebih baik dan lebih menguntungkan/memberikan manfaat bagi usahataninya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan dengan metode Sekolah Lapangan (SL) dan adanya Laboratorium Lapangan (LL) dimana petani dilibatkan langsung sejak dari perencanaan hingga evaluasi terhadap teknologi baru tersebut. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik dengan kemasan budaya local sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh petani. Metode tersebut cukup efektif untuk menarik dan mengajak petani agar senantiasa merespon teknologi baru. 3. Akses terhadap permodalan Berbagai skema pembiayaan/Skim kredit, baik dari Pemerintah maupun BUMN tidak dapat diimplementasi secara parsial, akan tetapi harus disertai dengan pendampingan dan penguatan kelembagaan petani. Pembinaan petani dilaksanakan dengan basis kelompok (kelompok tani maupun gabungan kelompok tani). Dengan cara ini diharapkan setiap fasilitasi akan lebih terasa manfaatnya sekaligus lebih luas spektrum dampaknya. Upaya penguatan modal petani juga dilakukan melalui skenario‐skenario berikut: • Skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebagai insentif bagi usahatani yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dan energi dalam negeri; • Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya bagi petani yang memiliki kemampuan usaha dan daya saing cukup bagus; • Penyaluran dana PKBL maupun CSR dari BUMN dengan bunga lebih ringan dibanding dari Bank Penyalur kredit Pemerintah; • Penyaluran Bantuan Sosial dengan sasaran petani dengan tingkat kesejahteraan rendah serta tidak memiliki agunan sebagai persyaratanl pengajuan kredit. • Menyediakan fasilitasi dana pembiayaan dengan persyarata yang ringan, disertai dengan pendampingan pemanfaatan pembiayaan.



4.

Sarana dan prasarana • Pemilikan Lahan Pertanian Untuk mengatasi pemilikan lahan yang sempit (rata‐rata <0,3 Ha) maka Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan usahatani lahan sempit dengan prioritas komoditas bernilai ekonomi tinggi dan efisien, diantaranya melalui pemanfaatan lahan produktif untuk pengembangan perbenihan dan perbibitan, mengingat harga jual produk benih selalu lebih tinggi dibanding produk konsumsi. Disamping itu dilakukan integrasi terhadap pengelolaan usahatani dalam satu wilayah tertentu (Integrated Farming) dimana potensi sumberdaya local digarap dengan terintegrasi dari on‐farm hingga off‐farm sehingga memberikan manfaat yang besar bagi petani di lokasi tersebut. • Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Upaya yang telah dilakukan untuk menghambat laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah dengan kelompok sasaran petani lahan sawah seluas 2.000 Ha di daerah yang laju alih fungsi lahannya cukup pesat. Dengan asumsi bahwa alih fungsi lahan dipicu oleh kesulitan memenuhi kebutuhan sarana produksi, maka fasilitasi yang diberikan berupa pemberian pupuk majemuk dan pupuk organic, dengan harapan petani tetap melakukan usahatani dan tidak mengubah fungsi lahannya ke non pertanian. Dengan fasilitasi tersebut petani penerima berkomitmen untuk tidak mengalih fungsikan lahannya sekurang‐kurangnya selama 3 (tiga) tahun setelah penerimaan bantuan. Upaya lain yang telah dilakukan adalah: 1) Melakukan kerja sama dengan BPN untuk pelaksanaan sertifikasi bagi lahan produktif secara cuma‐cuma; 2) Dari sisi regulasi, diusulkan adanya Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai tindaklanjut dari terbitnya Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; • Jaringan Irigasi Untuk mengatasi tidak berfungsinya jaringan irigasi yang ada akibat alih fungsi lahan, maka dalam setiap proses alih fungsi lahan, aparatur Pemerintah selalu dilibatkan secara aktif dalam tahap‐tahap negosiasinya. Dalam kesempatan itu aparat secara aktif memberi masukan bagi penyelamatan jaringan irigasi yang tidak akan lagi digunakan pada kawasan tersebut, namun aliran airnya masih dibutuhkan untuk lahan‐ lahan di sekitarnya. Bagi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan maupuan jaringan yang masih sangat sederhana sehingga jangkauan aliran airnya terbatas, maka pemerintah memberikan fasilitasi berupa bantuan social untuk perbaikan maupun pembangunan JITUT serta IV‐ 244 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


•

•

5.

JIDES. Jalan Usahatani dan Jalan produksi Pemerintah, baik melalui dana alokasi khusus, dana tugas pembantuan, maupun APBD Provinsi telah mengalokasikan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan‐jalan usahatani yang bermanfaat bagi kelancaran pengangkutan sarana produksi agar sampai ke lokasi dengan tepat jumlah maupun tepat waktu, serta pembangunan dan perbaikan jalan produksi yang bermanfaat bagi kelancaran pengangkutan hasil usahatani ke pasar terdekat. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia Untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida kimia, pemerintah memberikan fasilitasi baik berupa bantuan langsung pupuk organic, maupun bantuan social untuk pembuatan bangunan Rumah Kompos (RP3O) maupun alat pembuat pupuk organic (APPO). Dalam hal ini petani didorong untuk menggunakan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah di sekitarnya dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik, karena dengan penggunaan pupuk organic maka di samping dapat mempertahankan produktivitas tanaman sekaligus memperbaiki kualitas lahan pertanian. Untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pestisida kimia, maka petani diperkenalkan untuk menggunakan Agens Hayati sebagai pengganti pestisida kimia. Dalam hal ini petani dilatih tentang cara pembuatan agens hayati. Disamping itu juga dilakukan SL‐PHT serta penerapan GPP (Good Pesticed Practices) dalam usahataninya.

Faktor Luar • Pemanasan global Pemerintah telah melakukan upaya pembinaan dan pendampingan pada petani dalam hal antisipasi terhadap potensi eksplosi hama penyakit yang akan timbul akibat perubahan iklim yang ekstrim, potensi banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim (DPI) melalui pola sekolah lapangan, antara lain: SL‐Iklim, SL‐pertanian hemat air, SL‐PTT (Pengolaaan Tanaman Terpadu), dan SL‐PHT (Pengendalian Hama Terpadu). • Kebijakan Ekonomi Makro Aliran produk pertanian impor sebagai akibat kebijakan ekonomi makro, maupun masuknya produk pertanian dari luar Provinsi DIY berdampak pada keseimbangan supply dan demand. Selalu terjadi tarik‐menarik harga yang lebih sering merugikan petani, bahkan masyarakat luas. Langkah‐langkah yang telah diambil untuk melindungi petani produsen dari akibat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐245


buruk mekanisme pasar tersebut sekaligus meningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah, adalah: 1) Penyusunan SOP(Standard Operasional Procedure) dan penerapan GAP (Good Agricultural Practices) pada beberapa produk hortikultura unggulan daerah (Salak, Pisang, Mangga, Jamur, Melon, Cabe merah, Bawang merah, Buah Naga, Sirkaya); 2) Melakukan registrasi kebun sebagai syarat untuk dapat diekspor ke negara lain 3)Penyusunan SOP dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practices) serta GHP (Good Handling Practices) pada proses pasca panen, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk hasil pertanian; 4)Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani melalui fasilitasi Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM‐PHP); 5) Fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil untuk mempertahankan agar kualitas produk pasca panen tetap memiliki akseptabilitas bagi pembeli serta memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh petani; 6) Meningkatkan promosi produk unggulan dan membangun jejaring promosi ke provinsi lain utamanya yang tergabung dalam Mitra Praja Utama (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) serta melakukan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran‐pameran tingkat nasional.

4. URUSAN KEHUTANAN Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY membangun sebuah visi yaitu “Terwujudnya hutan lestari dan agribisnis perkebunan yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu (1) memantapkan status dan fungsi hutan; (2) optimalisasi fungsi dan manfaat hutan secara lestari; (3) mewujudkan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ; (4) mewujudkan peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk kehutanan dan perkebunan; (5) mewujudkan peningkatan pemberdayaan petani hutan dan kebun serta kelembagaannya; serta (6) mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan. Sejalan dengan itu, untuk tahun 2009 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dasar Hukum Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA‐SKPD) Nomor 21/DPA/2009 tanggal 17 Februari 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA‐SKPD) Nomor 11/DPPA/2009 tanggal 28 September 2009.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, serta kewenangan IV‐ 246 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan fungsi: (1) penyusunan program bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah; (2) perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan; (3) pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan; (4) pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan; (5) pelaksanaan pengembangan tanaman perkebunan; (6) pelaksanaan pengembangan kelembagaan, pengolahan dan sarana prasarana perkebunan; (7) pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang kehutanan dan perkebunan; (8) pemberian pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; (9) penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas kabupaten/kota; (10) fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan kabupaten/kota; (11) pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan; dan (12) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY melaksanakan misi kedua yaitu menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata, yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan, menuju masyarakat yang sejahtera. Mendasarkan pada strategi, arah kebijakan, program, dan indikator pada misi ketiga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY memiliki indikator yang tertuang dalam RPJMD berupa persentase luas hutan. 4.1. Target Kinerja Tahun 2009 Hutan di DIY memiliki luas 24,65 persen dari luas wilayah DIY atau seluas 78.550,74 hektare. Dari luas tersebut, 18,78 persen merupakan hutan rakyat dan sisanya 5,87 persen merupakan hutan negara.

Untuk mengelola hutan yang cuku luas tersebut, program‐program di bidang kehutanan dilaksanakan, di antaranya adalah pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, serta perencanaan dan pengembangan hutan. Tabel 4.79 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan 2008‐2009

No

Indikator

Capaian 2008 (%)

Target Kinerja 2009 (%)

Capaian 2009 (%)



1.

Persentase Luas Hutan

5,87

6

5,87

4.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Pada tahun 2009, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY melaksanakan 14 program dan 90 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 11.813.905.170,00. Realisasi keuangan dari pagu tersebut adalah sebesar Rp 10.610.108.715,00 (89,81 persen), dan realisasi fisik semua tercapai 100 persen, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.80 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan

No

Program/Kegiatan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat‐menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

1.713.222.965

1.473.203.305

85,99

11.346.000 286.000.000

11.330.000 184.613.915

99,86 64,55

8.130.000

6.839.000

84,12

79.740.000 184.200.100 100.387.595 80.939.060

60.060.000 182.509.950 97.970.825 80.505.670

75,32 99,08 97,59 99,46

24.333.000

23.130.820

95,06

138.750.000

123.618.000

89,09

19.487.710 24.564.000

18.886.525 18.929.200

96,92 77,06

65.448.000 481.086.500

61.360.000 451.224.400

93,75 93,79

208.811.000

152.225.000

72,90


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12.671.956.150

7.146.995.742

56,40

1.786.001.455

1.298.620.700

72,71

189.628.000 148.898.635

185.712.400 146.743.750

97,94 98,55

933.600.000

495.884.800

53,12

48.283.000

46.957.000

97,25

10.000.000 455.591.820 728.233.280 176.396.000

10.000.000 413.322.750 542.157.800 155.773.375 35.983.000 48.150.000

100 90,72 74,45 88,31

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

80,49 92,12

3


51.400.000

4

Raker Pengembangan Program Antar Anggota MPU Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD 2009

28.023.000

46.446.750 25.193.625 19.756.500

90,36 89,90 96,37

11.500.000

10.902.000

95

9,000,000

8.854.500

98

207.964.105

1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

57.064.655

3

84.192.750

6.

Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

99.750.700

1

Pengembangan Pertanian Pada Lahan

49.887.900

205.843.750 65.184.150 56.477.350 84.182.250 91.576.700 43.884.100

15 2. 1 2 3 4 5 6 7 3. 1

4.

1

2

5.

44.703.000 52.270.000

20.500.000

66.706.700

98,98 97,72 98,97 99,99 91,81 87,97


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2 7. 1 2

8. 1

2

Kering Sosialisasi Agribisnis Ketahanan Pangan Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Penyuluhan Pemasaran produksi Pertanian/Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak Sistem Ijon Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalaian Hama Terpadu

49.863.600 173.548.000 123.820.000 49.726.000

688.922.210 174,687,910

42.877.800

6

Pelatihan Petugas Perlindungan Tanaman Perkebunan Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan Pelatihan Teknis Budidaya Komoditas Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

7

Pemeliharaan Kebun Dinas

10.000.000

8

Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Benih Perkebunan

36.350.000

9

Introduksi Komoditas Perkebunan

25.734.000

10

Workshop dan Pelepasan Varietas Kelapa dalam Bojong Bulat Observasi dan Identifikasi Calon BPT Kelapa

34.164.000

3 4 9. 1 2 3 4 5

11

275.830.500 195.526.000 861.388.413 46.981.180 49,899,050 154.999.800 64.940.000 96.004.800 94.906.308

50.000.000


47.692.600 144.495.250 99.761.000 44.734.250 672.510.450 172,008,050 37.057.350 268.682.050 194.763.000 801.566.825 45.664.300 47,321,750 130.066.450 64.800.000 90.008.500 93.745.650 9.751.000 34.454.400 22.783.200 33.320.000 47.870.000

95,65 83,26 80,57 89,96

97,62 98,47 86,43 97,41 99,61 93,08 97,20 94,83 83,91 99,78 93,75 98,78 97,51 94,79 88,53 97,53 95,74


13 10.

Dalam dan Bambu Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan Pengembangan Tanaman Perkebunan

39,999,625

157.409.650 3.325.208.062

1

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan

2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

36,984,740

3

Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan

97.515.000

Inventarisai dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB Percontohan Pengembangan Tanaman Kehutanan Peningkatan SDM Pengamanan Hutan

50.928.975

4 5 6 7 8 9

50.812.500

33,901,750 51.009.250

143.266.800 64.424.860 28.995.110 30.643.900

11

Pengembangan MPTS/Kayu Bakar di Kawasan Hutan Pengelolaan Sumber Benih tanaman kehutanan Pelatihan SDM Penatausahaan Hasil Hutan

12

Pengembangan Hutan Tanaman

431.546.200

13

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

90.328.600

14

Optimalisasi Tegakan Kayu Putih

244.813.300

15

Demplot Intensifikasi Tanaman Bawah Tegakan

77.859.340

16

46.471.190

17

Pengembangan Tanaman Tumpangsari Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

18

Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih

10

54.618.070

71.946.250 1.719.142.227

37,955,925

94,89

143.827.650 3.141.447.895

91,37 94,47

50.427.500 36,328,710 92.324.000 33,251,750 45.344.500 50.427.975 123.131.300 62.653.000 28.686.400 28.855.575 52.727.700 368.962.000 79.253.600 221.233.000 67.545.700

99,24

42.296.000 62,678.500 1.695.320.685

98,23 94,68 98,08 88,89 99,02 85,95 97,25 98,94 94,16 96,54 85,50 87,74 90.37 86,75

91,02 87,12 98,61


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 11. 1 2 3 4 5

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemeliharaan Kebun Pangkas

2.010.391.445 649.977.300

1.902.715.245 625.235.800

94,64 96,19

16.419.000

14.976.700 145.309.500 15,073,200 87,974,000 178.728.125 586.140.600 53.401.500 53,934,120 58,000,200 83,941,500 299.818.650

91,22

148.761.300 16,078,200 88,904,700

6

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rehabilitasi Kawasan Konservasi

7

Gerakan Cinta Hutan

8

62.344.000

9

Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Konservasi SDA Pengembangan Potensi Desa Konservasi

10

Pengembangan Hutan Rakyat

64,846,700

11

Optimalisasi Peran Pesanggem Dalam Pengolahan Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pengamanan Hutan

84,041,500

12. 1 2 3 13. 1 2 3 14. 1 2

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Sosialisasi Peraturan Perundang‐undangan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Penatausahaan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pengembangan Informasi Kehutanan dan Perkebunan Pengembangan Perencanaan Kehutanan dan Perkebunan

187.195.625 629.927.500

61,895,620

322.209.900 54.559.500 20.276.650 247.373.750 106.819.475 43.008.000 26.909.700 36.901.775 321.584.440 82.723.300 191.592.440


51.907.250 20.276.650 227.634.750 104.633.350 42.434.750 26.814.325 35.384.275 298.146.720 78.848.650 172.429.570

97,68 93,75 98,95 95,48 93,05 85,66 87,14 89,44 99,88 93,05 95,14 100 92,02 97,95 98,67 99,65 95,89 92,71 95,32 90,00


Penyusunan Rencana Teknik Tahunan

JUMLAH TOTAL

47.268.700 11.813.905.170

46.868.500 10.610.108.715

99,15 89,81

4.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Berbagai permasalahan dihadapi selama pelaksanaaan pembangunan kehutanan dan perkebunan selama tahun 2009. Masalah tersebut antara lain: a. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang dan masih sering terjadi pencurian kayu hutan. b. SDM dan kelembagaan petani hutan dan kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan agribisnis perkebunan secara utuh. c. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara keseluruhan belum sesuai standar teknis. d. Produk primer dan atau produk olahan perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu. e. Daya dukung lahan, air, dan hutan masih belum optimal sesuai yang diharapkan, sehingga perlu terus ditingkatkan Upaya Penyelesaian Masalah a. Meningkatkan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar di dalam memanfaatkan kawasan hutan b. Memfasilitasi paket‐paket produktif yang menghasilkan hasil hutan non‐kayu untuk memberikan nilai tambah/pendapatan di dalam pengelolaan hutan, sehingga tanaman pokok hutan tetap lestari. c. Meningkatkan pengamanan hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan secara periodik dan berkelanjutan d. Meningkatkan pelatihan, magang petani, studi orientasi bagi petani/kelembagaan petani, sehingga semakin meningkat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan. e. Memfasilitasi paket‐paket produktif dalam rangka meningkatkan pelestarian hutan serta agribisnis perkebunan. f. Melaksanakan pelatihan teknis dan pengolahan hasil sehingga produk primer yang dihasilkan meningkat sekaligus produk olahan yang dihasilkan memenuhi standar mutu sesuai permintaan konsumen. g. Mendorong kemandirian kelembagaan petani dalam memperbaiki teknik budidaya tanaman sekaligus pengolahan dan pemasaran hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐253


h. Memfasilitasi paket‐paket kunci dalam penerapan intensifikasi tanaman dan teknologi tepat guna sesuai masing‐masing komoditas. i. Mendorong pengutuhan tegakan tanaman sesuai skala ekonomi j. Melaksanakan pelatihan pengolahan dari produk primer menjadi produk olahan sesuai permintaan konsumen. k. Mendorong penerapan sertifikasi sesuai standar mutu bagi produk‐produk olahan yang dihasilkan petani/kelompok tani. l. Memfasilitasi sarana pengelolaan lahan dan air dalam rangka peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan dan air untuk kepentingan produktif. m. Melaksanakan penghijauan untuk hutan rakyat, reboisasi dan pengkayaan untuk kawasan hutan negara, serta pengutuhan populasi tanaman perkebunan agar memenuhi skala ekonomi n. Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik untuk mendorong pengembalian kesuburan tanah o. Meningkatkan diverfisikasi baik tanaman maupun non‐tanaman, dalam rangka mendorong nilai tambah/pendapatan sekaligus perbaikan kondisi lahan dan air.

5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Energi listrik dapat menjadi komoditas dengan mengutamakannya untuk kegiatan bisnis sebagai penghasil keuntungan, namun dapat pula berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat di daerah. Pembangunan prasarana ketenagalistrikan perdesaan memiliki fungsi utama sebagai infrastruktur perekonomian, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ketenagalistrikan diharapkan dapat menjangkau wilayah‐wilayah terpencil yang pada umumnya merupakan desa‐desa tertinggal dan belum berkembang, yang secara teknis dan ekonomi sulit terjangkau aliran listrik. Untuk wilayah DIY, sampai dengan akhir tahun 2009, rasio desa berlistrik sudah mencapai 100 persen, namun masih terdapat 282 dusun atau 6,67 persen dusun di Provinsi DIY yang belum berlistrik. Adapun rasio elektrifikasi di Provinsi DIY mencapai 77,82 persen.

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan ketenagalistrikan adalah meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tenaga listrik, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas IV‐ 254 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


merupakan faktor penting untuk mendukung Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan budaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara ini, kegiatan diversifikasi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, angin, surya, dan biomassa masih sangat kecil. Keseluruhan potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi DIY kurang lebih sebesar 20 MW, sedangkan yang layak dibangkitkan menjadi tenaga listrik kurang lebih 10 MW. Sampai dengan akhir tahun 2009, kapasitas listrik yang dapat dibangkitkan yang berasal dari energi baru dan terbarukan yang meliputi tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga biogas masih sangat kecil, yaitu kurang lebih sebesar 30 kW atau 0,30 persen dari keseluruhan energi baru dan terbarukan yang dapat dibangkitkan menjadi energi listrik.

Dari sisi energi minyak dan gas bumi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di Provinsi DIY saat ini dipasok oleh PT Pertamina dengan jumlah fluktuatif setiap tahun. Pasokan bahan bakar bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 83 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan gas elpiji didistribusikan oleh 2 agen. Adapun kebutuhan bahan bakar minyak tanah bersubsidi didistribusikan melalui 37 agen dan 2312 pangkalan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah terhadap pemakaian bahan bakar minyak tanah bersubsidi, secara bertahap dilakukan konversi pemakaian bahan bakar minyak tanah bersubsidi ke gas elpiji 3 kg. Sejak bulan Mei 2009, pelaksanaan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG tabung 3 kg telah dinyatakan selesai atau mencapai target fisik 100 persen.

Untuk sektor air tanah, pengelolaan air tanah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian air tanah dilakukan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, yaitu cekungan Yogyakarta—Sleman. Pendayagunaan air tanah melalui pembuatan sumur bor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di 72 dusun yang berada di wilayah sulit air.

Untuk memantau kondisi fluktuasi permukaan air tanah sebagai pertimbangan untuk merekomendasikan jumlah air yang dapat diambil, hingga tahun 2009 telah dibangun 14 unit sumur pantau. Dia natara ke14 sumur pantau tersebut, 11 unit di antaranya sudah memakai AWLR berbasis telemetri yang bisa diakses lewat HP. Untuk dapat memantau kondisi air tanah di cekungan air tanah Yogyakarta—Sleman yang meliputi wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Bantul, secara keseluruhan diperlukan 32 unit sumur pantau.

Di sektor pertambangan, pengelompokan kegiatan pertambangan dilakukan atas dasar pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan mineral sebagaimana tersebut di atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐255


digolongkan menjadi pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Adapun potensi bahan galian (mineral) di Provinsi DIY meliputi: - Mineral logam: pasir besi (Fe2O3), mangaan (Mn), emas (Au), dan barite - Mineral bukan logam dan batu: batuan karbonat (gamping, kalkarenit, dolomit, napal dan kalsit), pasir kuarsa, lempung (tanah liat), phosphat, bentonit, kaolin, gipsum, kalsedon, andesit, pasir kerikil, breksi polimik, dan breksi batu apung

Mineral jenis tertentu yang banyak diusahakan saat ini adalah batu gamping/kapur dan jumlah produksinya pada tahun 2009 adalah 120.273,6 m3, sirtu/pasir dengan produksi 260.104,9 m3, tanah liat dengan produksi 10.445,0 m3, andesit dengan produksi 277.755,0 m3, zeolit dengan produksi 335 m3, breksi batu apung dengan produksi 45.750 m3, bentonit dengan produksi 584 ton, dan fosfat dengan produksi 10.640 m3. 5.1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Di akhir tahun 2009, rasio elektrifikasi di Provinsi DIY menunjukkan angka sebesar 77,82 persen dengan jumlah pelanggan sebesar 794.493 KK, sehingga masih sekitar 22,18 persen atau sebesar 223.349 KK masyarakat Provinsi DIY belum dapat menikmati aliran listrik. Di sisi lain, pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan masih sangat kecil, yaitu baru mencapai 0,30 persen dari keseluruhan energi baru dan terbarukan yang dapat dibangkitkan menjadi energi listrik. b. Penyediaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi oleh PT Pertamina sebagai BUMN dan distribusinya diatur oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Belum optimalnya pengawasan distribusi dan koordinasi dalam penentuan kuota bahan bakar minyak dan gas bersubsidi terkadang menyebabkan pasokan bahan bakar minyak dan gas terganggu, sehingga terjadi gejolak di masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan dan pemakaian bahan bakar alternatif khususnya biofuel/bahan bakar nabati dan batu bara belum memasyarakat karena keterbatasan informasi, pengembangan, maupun pengolahannya. Saat ini, hasil dari penanaman jarak pagar masih terbatas pada produk hasil pertanian berupa biji jarak, belum diolah menjadi produk bahan bakar. c. Terdapat 72 dusun di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta—Sleman yang termasuk dalam wilayah sulit air. Sampai tahun 2008, sudah dibangun 26 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan penduduk di 26 dusun, sehingga masih terdapat 46 dusun yang belum mendapatkan layanan air tanah secara mencukupi. d. Belum optimalnya pengelolaan usaha pertambangan, khususnya dalam upaya meningkatkan nilai produksi/nilai tambah bahan galian, disebabkan oleh perencanaan penambangan yang belum baik, dan sebagian besar masih menggunakan peralatan tradisional, baik untuk kegiatan penambangan maupun pengolahannya. IV‐ 256 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


Upaya Penyelesaian Masalah Untuk meminimalisasi dampak beberapa permasalahan tersebut, maka upaya penyelesaian masalah dilaksanakan dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tabel 4.81 Sasaran dan Indikator

No. 1

2. 3.

Sasaran

Indikator

Meningkatnya pelayanan energi kepada masyarakat Provinsi DIY

Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 0,09 persen sampai dengan 2013 Peningkatan kapasitas daya listrik sebesar 1,5Persen dari energi terbarukan sampai dengan tahun 2013 Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak dan gas sesuai kuota setiap tahunnya. Terwujudnya peningkatan nilai Tambahan nilai produksi sebesar 1,85 persen dari 7 produksi bahan galian bahan galian sampai dengan tahun 2013 Terpenuhinya kebutuhan air di Terpenuhinya kebutuhan air di daerah sulit air daerah sulit air dan kelestarian sebesar 30 persen sampai dengan tahun 2013 potensi air tanah.

5.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.82 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No

Program/ Kegiatan

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (Rp)

(%)



Urusan Energi Sumber Daya Mineral

3.324.132.000

3.231.964.175

97,23

1

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

258.821.000

253.682.150

98,01

1

Pelatihan Penambangan Batu

162.251.000

160.778.450

99,09

96.570.000

92.903.700

96,20

Survey Pemasangan 2 Titik Kontrol Pengawasan Tambang

2

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

1 Konservasi Air Tanah

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

3

Pembangunan Sarana Pemantau Air Tanah

Penelitian, Penyelidikan, 3 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi

Penyusunan Desain 1 Detail Jaringan Listrik Perdesaan

2

Pembangunan Jaringan Listrik Desa

684.931.000

676.317.000

83.646.000

82.101.000

98,15

381.946.000

379.431.000

99,34

219.339.000

214.785.000

97,92

2.125.202.000

98,74

2.080.954.575

97,92

166.344.000

161.548.097

97,12

1.306.906.000

1.300.975.466

99,55


BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Terkecil

3

Perbaikan dan Pemindahan PLTS

4

5

53.922.000

53.499.400

99,22

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah

187.950.000

180.418.828

95,99

Implementasi Hemat Energi

16.370.000

15.189.210

92,79

Pembangunan 6 Jaringan Listrik desa Terkecil

73.640.000

72.604.270

98,59

7

Perbaikan dan Pemeliharaan Pltmh

86.242.000

71.344.093

82,73

133.828.000

129.561.861

96,81

100.000.000

95.813.350

95,81

4

Program Pengembangan Bahan Bakar dan Energi

Penyusunan DED 8 Pemanfaatan Energi Angin Penyusunan Desain 9 Detail Pemasangan PLTS

Pengawasan DO Bahan Bakar Minyak 1 Tanah di Tingkat Pangkalan Provinsi DIY Pembuatan Demplot/Percontohan 2 Pemanfaatan Briket Batubara untuk IKM

255.178.000

221.010.450

86,61

43.461.000

18.865.850

43,41

114.552.000,00

112.149.250

97,90

3

Workshop Energi Daerah

32.685.000,00

29.859.850

91,36

4

Pelatihan Pemanfaatan Biofuel

64.480.000,00

60.135.500

93,26

TOTAL SKPD PUP‐ ESDM

194.791.436.392

178.435.510.812

91,60



6. URUSAN INDUSTRI 6.1. Target Kinerja 2009 Industri merupakan urusan pilihan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DIY, dengan indikator kinerja untuk Urusan Pilihan Industri yaitu Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dan Pertumbuhan Unit Usaha Sektor Industri. Pada tahun 2009, Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB adalah sebesar 12,96 persen dengan besaran Kontribusi Sektor Industri sebesar Rp 2.599.260.000.000,00, dan pertumbuhan Unit Usaha Sektor Industri meningkat sebesar 2,07 persen dari tahun 2008. Capaian di tahun 2009 ini melebihi target RPJMD DIY 2009. Berikut tabel pertumbuhan Unit Usaha Sektor Industri Provinsi DIY. Tabel 4.83 Indikator Kinerja Urusan Industri 2008‐2009

Indikator

Capaian 2008

Target Capaian 2009

Capaian 2009

Pertumbuhan (%)

Unit Usaha Sektor Industri

76.267

76.267

77.851

2,07

6.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Industri merupakan urusan pilihan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DIY. Urusan Pilihan Industri terdiri atas tiga program, yaitu : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tabel 4.84 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Industri

Program/Kegiatan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pagu Anggaran (Rp) 343.915.250


Realisasi (Rp) 329.832.450

(%) 95,91

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bagi IKM Pangan Pelatihan Manajemen Bagi Pengelola CF/SMI Pelatihan Pemakaian Zat Pewarna Alam untuk Batik Pengembangan Desain IKM Konveksi Perlindungan Industri Batik Motif Yogyakarta Penyusunan Raperda Izin Usaha Industri Pelatihan dan Pendampingan Produk Biofarmaka (Empon‐Empon) Pelatihan dan Pendampingan Produksi Minyak Atsiri Bantek dan Pelatihan Finishing Kerajinan Bambu Pengembangan OVOP di Provinsi DIY Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Bengkel Produksi dan Merekayasa Promosi Teknologi Tepat Guna Peningkatan Kemampuan Rekayasa dan Keterampilan Pengelolaan Bengkel Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Rekayasa Bimbingan dan Penyuluhan Desain Kerajinan Bambu Fasilitasi Pembulatan Aluminium Die Casting (ADC) 12 Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Alat Rumah Tangga Magang Teknis BPTTG di Bandung Pengembangan Teknologi Penyulingan Minyak Atsiri Pengembangan Teknologi Pengolahan Empon‐Empon Pengembangan Teknologi Pengolahan Nira Pengembangan Teknologi IKM Kulit Peningkatan Keterampilan Perajin Sutera Liar

17.939.250 17.251.000

14.119.250 78,71 17.251.000 100,00

34.434.000 47.727.000

33.232.000 46.727.000

96,51 97,90

24.497.000 41.796.000

22.257.000 41.416.000

90,86 99,09

112.361.000

106.980.200

95,21

17.929.000

17.929.000 100,00

14.785.500 15.195.500

14.785.500 100,00 15.135.500 99,61

2.043.597.500

1.974.800.925

96,63

529.308.000

496.424.700

93,79

78.089.000 156.866.000

71.651.975 156.566.000

91,76 99,81

47.100.000

46.500.000

98,73

38.724.500

32.574.500

84,12

30.790.000

30.440.000

98,86

243.814.000

240.297.000

98,56

143.593.000 49.750.000

142.043.000 49.619.750

98,92 99,74

158.588.500

156.488.500

98,68

93.488.750 123.495.000 49.569.000

89.603.750 122.939.000 46.749.000

95,84 99,55 94,31

15.916.250

15.916.250 100,00



Pengembangan Industri Kreatif Pengembangan Produk IKM Pangan Tradisional Fasilitasi Penerapan Gugus Kendali Mutu IKM Bimbingan Teknis dan Penerapan Produksi Bersih pada IKM Batik dan Kayu Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), Industri Kecil dan Menengah (IKM) Diklat Manajemen Produksi (KUB) Festival Makanan Tradisional Pelatihan Desain Produk IK Mebel Bambu Peningkatan Teknologi Proses Minyak Kelapa (Krengsengan) Peningkatan Teknologi Proses Tenun ATBM Jaguard Sosialisasi & Fasilitasi Sertifikasi Produk Pangan Pelatihan dan Bantuan Alat IK Konveksi di Pondok Pesantren Pelatihan Teknologi Fiber Glass Pelatihan Pengembangan Teknologi Pengolahan Gadung

26.758.000

26.258.000

98,13

67.953.000

62.378.000

91,80

34.192.500

34.192.500 100,00

155.602.000

154.159.000

518.913.000 12.363.000 99.430.000 66.062.000

511.435.000 98,56 12.363.000 100,00 97.370.000 97,93 65.732.000 99,50

49.484.000

49.234.000

99,49

82.117.000

81.317.000

99,03

20.756.000

20.631.000

99,40

38.701.000 90.000.000

38.488.000 89.000.000

99,45 98,89

60.000.000

57.300.000

95,50

99,07

6.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Permasalahan a. Pengusaha IKM lebih memprioritaskan aspek produksi. Pengrajin pada umumnya hanya melaksanakan produksi, dan kurang mengakses fungsi‐fungsi pemasaran. Dengan demikian, informasi pasar dan jaringan pemasaran tetap belum mereka akses pula. b. Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain, misalnya: serat tumbuhan, kayu, kulit, perak, dan bambu. c. Umumnya IKM masih lemah dalam desain. Sebagian pengusaha hanya berproduksi berdasarkan job order/buyer manded. d. Kemitraan usaha pemasaran masih terbatas, sehingga jaringan pasar masih terbatas. e. IKM belum optimal memanfaatkan pasar global, karena daya saing masih rendah dan dihadapkan adanya peraturan lingkungan hidup, HAKI, serta manajemen mutu atau ISO 9000. f. Masih banyaknya barang yang tanpa menggunakan SNI, karena biaya Penerapan SNI dirasakan masih cukup mahal. g. Kemampuan promosi IKM masih terbatas, karena biaya promosi dianggap relatif masih IV‐ 262 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


mahal. h. Terkait krisis finansial global, perlu dukungan pembiayaan/stimulan untuk, misalnya untuk pembiayaan pajak, fasilitas pameran, bantuan modal, dan sebagainya. i. Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan oleh pengrajin. Sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal, dan pengrajin tidak mendapatkan dukungan bantuan pendaftaran merek. j. Gejolak krisis sektor keuangan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya berdampak pada resesi serius pada perekonomian negara‐negara tersebut. Krisis berimbas pada penurunan likuiditas perbankan global, terpangkasnya kepercayaan antar‐bank, dan kurangnya kesalingpercayaan antara bank dengan debitor, sejalan dengan kenaikan harga dan risiko. Potensi resesi perekonomian akibat krisis menyebabkan penurunan volume perdagangan global. k. Kurangnya dukungan dana yang memadai dalam upaya memperoleh data Industri terkait untuk penyusunan program dan pendataan masalah yang ada.

Upaya Penyelesaian Masalah a. Pendataan industri kecil b. Penyusunan profil pengembangan sentra c. Pengembangan komoditas OVOP. Pengembangan komoditas OVOP di luar sentra industri akan dilakukan secara terintegrasi lintas kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan antara lain pendampingan, studi banding, serta promosi dan pemasaran bersama. Program pengembangan ini berkelanjutan selama 5 tahun berdasarkan proposal pengembangan yang sudah disepakati. Adapun jenis komoditas yang akan dikembangkan meliputi kerajinan hasil hutan, kerajinan kulit, tekstil, industri logam, home decoration, dan industri IT. d. Pengembangan cluster industri. Pengembangan cluster industri meliputi kerajinan kulit dan turunannya, serta kerajinan kayu dan turunannya. Pengembangan cluster industri ini dirumuskan bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota, bekerja sama dengan provinsi lain. Untuk kerajinan kulit akan terkait dengan APKI, ATK, Balai Besar Kulit, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magetan, Provinsi NTT, Provinsi Jawa Barat, dan lain‐lain. e. Pengembangan industri kreatif. Bidang industri kreatif meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, fashion, film‐video, serta layanan komputer dan peranti linak. Program pengembangan dapat dilakukan dengan dialog, temu usaha, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi, bantuan peralatan, promosi, dan lain‐lain. f. Pengembangan industri IT g. Promosi bersama h. Fasilitasi bagi IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 IV‐263


i. Pengembangan kelembagaan, meliputi penerbitan Izin Usaha Industri, pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM), diklat SDM perusahaan, pendampingan oleh tenaga ahli, dan sebagainya.

7. URUSAN PERDAGANGAN Perdagangan luar negeri memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, sebab selain menghasilkan devisa, perdagangan luar negeri juga merupakan penyedia lapangan kerja. Perdagangan luar negeri mempunyai efek ganda (multiplier effect) pada sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan industri. Pertumbuhan perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global, antara lain terkait hambatan tarif: eccolabelling, cargo inspection security, standardisasi, dan sebagainya. Di samping itu, faktor internal juga berpengaruh, seperti iklim usaha, biaya tinggi, kualitas infrastruktur, lemahnya sistem distribusi nasional, dan terbatasnya fasilitasi insentif kepada eksportir kecil dan menengah. 7.1. Target Kinerja 2009 Perdagangan merupakan urusan pilihan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DIY. Indikator kinerja untuk Urusan Pilihan Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, ekspor bersih, nilai ekspor, dan nilai impor. Pada tahun 2009, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 20,91 persen, dengan besaran Kontribusi Sektor Perdagangan sebesar Rp 4.193.540.000.000,00. Pada 2009, ekspor menurun sebesar 16,55 persen dari tahun 2008, dan impor menurun pula sebesar 48,02 persen dari tahun 2008. Ekspor bersih Provinsi DIY sebesar US$ 82.337.202,55. Berikut tabel pertumbuhan ekspor‐ impor Provinsi DIY. Tabel 4.85 Pertumbuhan Ekspor‐Impor Provinsi DIY 2008‐2009

Target Capaian 2008 Indikator Capaian 2009 (US $) (US $)

Nilai Ekspor

130.250.000

130.250.000

Capaian 2009 (US $) 108.695.754,99


Pertumbuhan (%) ‐16,55


Nilai Impor

50.710.000

50.710.000

26.358.552,44

‐48,02

Sumber: Data Disperindagkop Provinsi DIY

7.2. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.86 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan

Pagu Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Operasional dan Pendampingan UPT Kemetrologian Daerah Tera dan Tera Ulang Workshop Peningkatan Kinerja Distributor Komoditas Pokok Penting Pemantauan Pengadaan Penyaluran dan Stok Kebutuhan Pokok Fasilitasi Pembentukan BPSK Sosialisasi Undang‐Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional Forum Hasil‐Hasil Kesepakatan Perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor

Sosialisasi Aplikasi Pelaksanaan SKA Otomasi Promosi Perdagangan Luar Negeri Pengembangan Ekspor dan Investasi Menghadapi Krisis Global (PEPIDA)

Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri

288.875.200 14.404.900 199.465.200 15.534.000 29.155.600 14.783.500 15.532.000 15.820.000 15.820.000 869.303.500 53.257.000 19.529.000 768.072.000 28.445.500 1.275.419.000

Realisasi (Rp)

(%)

281.771.775

97,54

13.563.375

94,16

197.983.300 99,26 14.819.000 95,40 29.030.600 99,57 13.703.500 92,69 12.672.000

81,59

14.607.500

92,34

14.607.500 92,34 822.827.500 94,65 52.901.000

99,33

19.469.000 99,69 722.682.000 94,09 27.775.500 97,64 1.256.548.100

98,52



Pameran Jogja Fashion Week Pameran Tetap Workshop Pengembangan Perdagangan dan Pengelola Pasar Tradisional di Provinsi DIY Pameran Dalam Negeri Pelatihan IT Bagi UKMK Pengelolaan JBSC Penyusunan Profil Kerajinan Kayu dan Mebel Dalam Bentuk CD Lomba Desain Kerajinan

Fasilitasi Pengembangan Usaha IT Program Persaingan Usaha

Penyelenggaraan Pasar Lelang Pelayanan Konsultasi Bisnis Pelatihan Manjemen Pengelolaan Usaha Bagi Wanita Pengusaha Pelatihan Entri Sistem Informasi dan Operasional Transaksi (SIOT)

132.690.500 112.037.000 16.883.750 828.144.500 19.377.000 22.925.000 44.610.750 39.461.500 59.289.000 102.832.000 20.626.500 58.133.000

131.941.100 99,44 108.013.000

96,41

16.668.750

98,73

822.762.000

99,35

19.377.000 100,00 22.475.000 98,04 44.110.750 98,88 39.161.500 99,24 52.039.000

87,77

101.762.000 98,96 19.906.500

96,51

57.833.000 99,48

8.711.000 8.661.000 99,43 15.361.500 15.361.500 100,00

7.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan a. Kurang lancarnya arus barang eskpor‐impor disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana insfrastruktur serta alat transportasi, serta belum adanya pelayanan satu atap b. Tingginya biaya operasional pengangkutan (untuk retribusi, pungutan di jalan, dan sebagainya) c. Rendahnya daya saing produk (mutu, desain, pelayanan kirim, dan harga yang kurang kompetitif) IV‐ 266 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


d. Kurang lancarnya ketersediaan bahan baku dan masih mahalnya harga bahan baku e. Terbatasnya modal bagi UKM ekspor disebabkan bunga yang ada masih dianggap mahal, collateral masih menjadi hambatan (dalam hal ini perlu adanya lembaga penjamin dan perlu diupayakan nilai order menjadi agunan) f. Masih banyak UKM yang belum mau menggunakan pembayaran dengan LC g. Terbatasnya promosi bagi UKM h. Adanya kebijakan non‐tarif di masing‐masing negara yang menghambat peluang UKM ke pasar global i. Adanya krisis keuangan di Amerika dan negara‐negara Eropa, serta diberlakukannya China‐ AFTA j. Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2005 dan Permenkeu No. 92/PMK.D2/2005, ekspor kulit jangat dan kulit mentah/pickled dan wet blue dari sapi, kerbau, biri‐biri, dan kambing, dikenai pungutan ekspor (PE) sebesar 15 persen dan 25 persen. PE dengan nilai demikian dianggap masih rendah, sehingga berdampak pada kurangnya kebutuhan bahan baku kulit. k. Untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku industri barang jadi kulit di dalam negeri, dilakukan impor bahan baku kulit. Namun prosedur impor pun dirasa juga sulit, karena aturan yang menerapkan bahan baku impor kulit dari negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) sangat ketat. l. Harga bahan baku perak yang dijual oleh PT Aneka Tambang kepada pengrajin produsen perak di DIY dirasa sangat memberatkan, sehingga harga jual menjadi tinggi, dan akibatnya daya saing produk pun merosot. m. Dengan adanya PPn 10 persen, harga produk kerajinan perak menjadi lebih mahal (saat ini barang kerajinan perak dikenai pajak ganda, yakni PPn dan PPh, masing‐masing sebesar 10 persen). n. Kondisi harga kadangkala juga dipengaruhi aksi pemain di pasar gelap yang memanfaatkan fasilitas ekspor hanya dengan permainan dokumen ekspor. Modusnya adalah bahan perak diekspor tapi hanya masuk pabean dan bahan perak beredar lagi di pasar lokal. Rencana akan berakhirnya ketugasan PT Sucofindo dalam menangani aplikasi SKA otomasi untuk selanjutnya diserahkan ke IPSKA perlu dipastikan waktunya, agar daerah dapat menyiapkan diri. Sebab, dalam menyusun suatu program yang terkait dengan anggaran APBD diperlukan waktu dan pembahasan yang sangat panjang.

Upaya Penyelesaian Masalah a. Penghapusan ekonomi biaya tinggi b. Secara aktif menumbuhkan iklim investasi c. Memperluas akses pasar ekspor



8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Tabel 4.87 Target Kinerja Urusan Ketransmigrasian

No. 1.

2.

3.

4.

Indikator Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi Jumlah Pelatihan Dasar Umum (PDU) bagi Calon Transmigran Jumlah Pengiriman Calon Transmigran ke Luar Pulau Jawa Persentase Peningkatan Kesejahteraan Transmigran

Target 2009

Pencapaian 2009

4 Provinsi

4 Provinsi

250 KK

227 KK

250 KK

223 KK

100 persen

100 persen

8.1. Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Tabel 4.88 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran No 1

Program

2

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Regional

3

Program Transmigrasi Lokal Total

Alokasi Anggaran 2009 2.676.915.000 660.000.000 260.000.000 3.596.915.000

Realisasi Anggaran 2.269.123.960 614.439.500 157.378.400 3.040.941.860

8.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Permasalahan Tahun 2009, calon transmigran yang didanai APBD 2009 ditargetkan berangkat sebanyak 250 KK. Akan tetapi SPP (Surat Perintah Pemberangkatan) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta hanya keluar untuk 230 KK, dan terealisasi cuma sebanyak 223 KK. Kekurangan 7 KK untuk lokasi Bandung Marga Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu tidak terpenuhi, disebabkan Kabupaten Kulon Progo yang seharusnya mengirim 5 KK hanya bisa merealisasikan pengiriman 1 KK, dan Kabupaten Gunungkidul IV‐ 268 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009


yang menargetkan 5 KK hanya bisa merealisasikan 2 KK. Sementara itu, penempatan di lokasi UPT Kaliorang Kalimantan Timur untuk sebanyak 25 KK ditunda pemberangkatannya. Upaya Penyelesaian Masalah Untuk rencana penempatan ke lokasi UPT Kaliorang Kalimantan Timur sebanyak 25 KK yang ditunda, pihak Disnakertrans Provinsi DIY meminta ke Depnakertrans Pusat untuk dapat merealisasikan pemberangkatan pada tahun 2010 ini.


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan, sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah meliputi sebagian di antara tugas‐tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 V ‐ 1

BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah: 1. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran) Pemerintah Provinsi DIY pada tahun anggaran 2009 menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp 58.928.333.000,00. V‐ 2



Tabel 5.1. Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2008 dan 2009

No

Nama Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Pertanian Kementerian PU Kementerian Sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perdagangan Kementerian Pariwisata

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

Tahun 2008 Jumlah Real Pagu Keuangan (Rp Ribuan) (Rp Ribuan)

Tahun 2009 Jumlah Real Pagu Keuangan (Rp Ribuan) (Rp Ribuan)

Defisiasi Pagu Dana (Rp Ribuan)

Ket

4.311.817

3.675.823

5.305.461

4.402.294

993.644

Naik

6.786.032

6.712.064

3.529.422

3.436.114

3.256.610

Turun

41.692.710

37.018.957

40.215.621

38.877.861

1.477.089

Turun

0

0

3.531.969

2.090.505

3.531.969

Naik

7.352.267

7.131.714

5.190.860

2.669.258

2.161.407

Turun

5.550.000

5.550.000

12.613.000

11.904.398

7.063.000

Turun

0

0

1.155.000

1.125.560

1.155.000

Naik

65.692.826

60.088.558

58.928.333

52.601.595.270

6.764.493

Turun

Dana tugas pembantuan yang diterima Provinsi DIY tahun anggaran 2009 turun sebesar 10,29 persen bila dibanding tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp 6.764.493.000,00.

3. Instansi Penerima Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran) 3.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

Tabel 5.2 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

No.

Program

Kegiatan

Pagu (Rp)

1.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1) Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh

486.407.000

Anggaran Realisasi (Rp) (%) 449.278.475


92,37

V ‐ 3


No.

Program Cq. Ditjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

2.

3.

Pagu (Rp)

Kegiatan 2) Pembinaan Promosi, Investasi dan Kemitraan di Wilayah Cepat Tumbuh

985.450.000

Anggaran Realisasi (Rp) (%) 964.455.425

97,87

3) Pengerahan dan Fasilitasi 2.160.995.000 1.458.329.018 67,48 Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1) Fasilitasi Dukumen 279.123.000 237.640.900 85,14 Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh 198.130.500 99,07 2) Pengembangan Usaha 200.000.000 Ekonomi Masyarakat Trans. di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cq. Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Peningkatan Fungsi 1) Administrasi kegiatan dan Revitalisasi BLK 2) Pembangunan gedung kantor 3) Pengadaan alat pengolah data 4) Pengadaan alat bengkel/keterampilan 5) Rehabilitasi gedung Jumlah

17.120.000

17.120.000 100,00

152.481.000

143.094.500 93,84

45.325.000

45.300.000 99,94

447.225.000 438.472.500 98,04 531.335.000 450.473.500 84,78 5.305.461.000 4.402.294.818 82,98

3.1.1 Permasalahan 1. Terdapat lokasi tujuan transmigrasi yang belum siap, bahkan sangat tidak layak, sehingga penempatan terpaksa dibatalkan. Sampai akhir tahun 2009 masih terdapat lokasi transmigrasi yang belum siap ditempati, sehingga tidak ada realisasi ke lokasi tersebut (Lokasi Meratak, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (25 KK) dan lokasi Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (25 KK )

V‐ 4



2.

Dikarenakan keterlambatan surat perintah pemberangkatan ke lokasi Desa Kokobuko Sp. 1 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, maka dana anggaran yang ada tidak dapat terserap.

3.1.2 Upaya Penyelesaian Masalah 1. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana teknis dan pelaksana di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 2. Melaksanakan koordinasi dengan Pusat dan daerah tujuan transmigrasi perihal pelaksanaan pemberangkatan transmigrasi.

3.2. Dinas Pertanian Provinsi DIY 3.2.1 Dasar Hukum 1. Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2006 tentang pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/KPTS/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1629/Kpts/KU.510/11/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkup Departemen Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2009. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

V ‐ 5


Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut: Tabel 5.3 DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Provinsi DIY

No 1. 2.

3.

Nomor DIPA 0658.0/018‐03.4/‐/2009 (TP) ‐ sub‐sektor Tanaman Pangan 0658.0/018‐06.4/‐/2009 (TP) ‐ sub‐sektor Peternakan 0658.0/018‐07.4/‐/2009 (TP) ‐ sub‐sektor Pengolahan dan Pemasaran Jumlah

Unit Pelaksana

Pagu Dana (Rp) 250.000.000

Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta Dinas Pertanian Provinsi 355.910.000 DI Yogyakarta Dinas Pertanian Provinsi 1.550.000.000 DI Yogyakarta

2.155.910.000

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

3.2.2. Instansi Pemberi Dana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

3.2.3. Program dan Kegiatan Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2009 adalah kegiatan fisik. Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan yang berdasar potensi untuk menunjang program pengembangan agribisnis, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani di provinsi/kabupaten/kota, serta untuk menghasilkan keluaran (output) penambahan dan pemeliharaan aset pemerintah. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi DIY meliputi program pengembangan agribisnis, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

Program Pengembangan Agribisnis bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian agar produktif menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional; dan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDRB.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat, dan halal. Sasaran yang ingin dicapai adalah ketersediaan pangan di tingkat nasional, regional, dan rumah tangga; ketersediaan pangan yang aman dan halal; meningkatnya V‐ 6



keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, serta pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Adapun sasaran yang ingin dicapai ialah meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani; semakin kokohnya kelembagaan petani; serta meningkatnya akses petani terhadap sumber daya produktif.

3.2.4. Sumber dan Jumlah Dana Jumlah dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY adalah sebesar Rp 1.373.512.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.371.343.730,00 atau 99,84 persen.

Dana Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) agar pemerintah daerah melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat, yang dialokasikan untuk kegitan fisik dan merupakan kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap.

3.2.5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan a. Program Pengembangan Agribisnis 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Mutu Produk Perkebunan Bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mutu produk perkebunan, dengan realisasi fisik 100 persen yang terdiri atas 1 (satu) sub‐kegiatan, yaitu: Pembinaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Tahunan Perkebunan. Sub‐kegiatan ini direalisasikan dengan penyediaan bibit untuk pameran pada Hari Perkebunan dan untuk penanaman bibit kakao di Nglampar, Nglegi, Patuk, Gunungkidul, sebanyak 1833 batang, dan di Trukan, Nglegi, Patuk, Gunungkidul, sebanyak 1500 batang.

2) Integrasi Tanaman‐Ternak, Kompos, dan Biogas Program ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi tanaman‐ternak, kompos, dan biogas, dengan realisasi fisik 100 persen yang terdiri atas 1 (satu) sub‐kegiatan, yaitu: Pengembangan Integrasi Tanaman‐Ternak Budidaya Sapi/Kerbau. Sub‐kegiatan ini direalisasikan dengan: - terlaksananya pembinaan dan pengawalan integrasi tebu‐sapi dengan sosialisasi, pertemuan poktan, verifikasi lapangan;


V ‐ 7


- terwujudnya rintisan pengembangan integrasi tebu‐sapi yang berupa bantuan sosial untuk pembelian 6 sapi jantan dan 8 sapi betina.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nama program untuk peningkatan ketahanan pangan ini adalah Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan. Tujuan program ini adalah tersalurnya bantuan bibit/benih, sarana produksi pertanian, dan penguatan kelembagaan perbenihan dengan realisasi anggaran 99,87 persen yang terdiri atas satu sub‐kegiatan, yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan. Adapun kegiatan ini direalisasikan dengan: - Terlaksananya operasional 4 orang TKP dan PLPTKP tebu; - Tersedianya majalah Media Perkebunan utk TKP tebu dan kapas; - Terlaksananya pengawalan akselerasi tebu 5.400 di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, oleh CV BUP Instiper; - Terlaksananya sinkronisasi akselerasi tebu pada tanggal 15 Agustus 2009 di PG Madukismo; - Terwujudnya demplot intensifikasi ratoon seluas 38 ha, yaitu di Gunungkidul seluas 5 ha, di Sleman seluas 15 ha, dan di Kulon Progo seluas 18 ha; - Terlaksananya intensifikasi teh rakyat di Kabupaten Kulon Progo seluas 50 ha dan pencairan bansos untuk pembelian 100.000 batang bibit teh dan 5 ton pupuk serta pengawalan teknis pemeliharaan kegiatan intensifikasi teh; - Terlaksananya penanaman tebu di areal seluas 8 ha di Kabupaten Sleman oleh Pondok Pesantren Al‐Falaah untuk peningkatan pengetahuan usaha tani tebu kepada santri.

c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini bertujuan menerapkan dan memantapkan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, pengentasan daerah tertinggal, dengan realisasi fisik 100 persen yang terdiri atas 1 (satu) sub‐kegiatan, yakni Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan. Adapun sub‐kegiatan direalisasikan dengan: - Terlaksananya pengembangan tanaman kapas isa dan kanesia di Kabupaten Gunungkidul di areal seluas 747 ha (Ponjong 312 ha, Semanu 216 ha, dan Karangmojo 219 ha) sampai dengan penjualan hasil panen; - Tersedianya demplot kapas kanesia di Kabupaten Gunungkidul seluas 1 ha oleh Poktan Mantep, Clorot, Clorot, Semanu, sampai dengan penjualan hasil panen; - Terlatihnya petani kapas di Karangmojo (6 angk), Semanu (6 angk), dan Ponjong (9 angk), pada tanggal 23 ‐ 31 Maret 2009; V‐ 8



- Terlaksananya pengawalan pengembangan kapas; - Terlaksananya operasional 6 orang TKP dan PLPTKP; - Tersedianya dan terlatihnya 2 orang tenaga PLPTKP kapas baru dan terlatihnya PLPTKP kapas.

Tabel 5.4 Realisasi Program Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian DIY Tahun 2009

No

Keuangan Target Keuangan Realisasi Satuan Kerja (Rp) (%) (Rp) (%) Satuan Kerja Dinas 250.000.000 100,00 241.825.000 96,73 Pertanian Provinsi DI 1 Yogyakarta (03) – Tanaman Pangan Satuan Kerja Dinas 355.910.000 100,00 342.833.300 96,33 Pertanian Provinsi DI 2 Yogyakarta (06) – Peternakan Satuan Kerja Dinas 1.550.000.000 100,00 1.479.613.000 95,46 Pertanian Provinsi DI 3 Yogyakarta (03) – Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Jumlah 2.155.910.000 100,00 2.064.271.300 95,75

3.3. Dinas Kehutanan Provinsi DIY Dana tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 5.5 Realisasi Program Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2009

No.

Program

1.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ‐ Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan

2

Kegiatan

%

Anggaran Alokasi Realisasi (Rp) (Rp)

131.000.000

130.986.900

99,99


V ‐ 9


No.

Program

‐

‐

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program 1 Peningkatan Kesejahteraan Petani JUMLAH

%

Kegiatan

Anggaran Alokasi Realisasi (Rp) (Rp) 573.700.000 572.954.190

99,87

Kegiatan

668.812.000

642.995.857

96,14

1.373.512.000 1.346.936.947

Kegiatan

3.3.1. SKPD yang Melaksanakan

Tabel 5.6 SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Provinsi DIY

No Nomor DIPA 1. 0658.0/018‐03.4/‐/2009 (TP) 2. 0658.0/018‐06.4/‐/2009 (TP) 3. 0658.0/018‐07.4/‐/2009 (TP)

Unit Pelaksana UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Peternakan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

3.3.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Dalam melaksanakan pembangunan perkebunan selama tahun 2009, muncul berbagai permasalahan atau hambatan. Permasalahan tersebut adalah:

a.

SDM dan kelembagaan petani perkebunan masih belum sepenuhnya melaksanakan agribisnis perkebunan secara utuh. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi: 1) Meningkatkan pelatihan, magang petani, studi orientasi bagi petani/kelembagaan petani, sehingga semakin meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan. 2) Memfasilitasi paket‐paket produktif dalam rangka meningkatkan agribisnis perkebunan.

b. Swasembada gula baru terpenuhi untuk kebutuhan gula konsumsi. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan pembuatan demplot tebu untuk optimalisasi lahan marginal, mengingat sulitnya perluasan lahan tebu di kabupaten lainnya.

V‐ 10



c. Belum terpenuhinya bibit unggul sebagai bahan tanam. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan penggalian benih unggul di DIY, sebab sesuai UU Nomor 12 Tahun 1992 benih yang beredar harus unggul dan bermutu, namun sampai saat ini ketersediaan benih unggul masih terbatas. d. Luas areal perkebunan terbatas. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan optimalisasi lahan dengan menambah jenis tanaman baru

e. Pemeliharaan tanaman kurang optimal, sehingga produksi dalam jangka panjang mengalami penurunan. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan pemeliharaan tanaman secara rutin. f. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara keseluruhan belum sesuai standar teknis. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi: 1) Melaksanakan pelatihan teknis dan pengolahan hasil, sehingga produk primer yang dihasilkan meningkat sekaligus produk olahan yang dihasilkan memenuhi standar mutu sesuai permintaan konsumen. 2) Mendorong kemandirian kelembagaan petani dalam memperbaiki teknik budidaya tanaman sekaligus pengolahan dan pemasaran hasil. 3) Memfasilitasi paket‐paket kunci dalam penerapan intensifikasi tanaman dan teknologi tepat guna sesuai komoditas masing‐masing. 4) Mendorong pengutuhan tegakan tanaman sesuai skala ekonomi.

3.4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM Provinsi DIY Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pekerjaan Umum RI memberikan dana DIPA Tugas Pembantuan Provinsi sebanyak 2 buah dengan nilai total sebesar Rp 37.490.867.000,00. Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2009 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut: 1) DIPA Nomor 1981.0/033‐04.4/‐/2009 dengan nominal dana sebesar Rp 34.440.759.000,00 untuk melaksanakan 1 (satu) program yang meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor sepanjang 203,17 km, meliputi Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul; Operasional Alat Berat dan Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan panjang total 8.109,90 meter. Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

V ‐ 11


selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan umur rencana jalan dan jembatan kolektor menjadi lebih panjang, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Pelaksanaan kegiatan selesai 100 persen dengan keuangan 99,48 persen.

2) DIPA Nomor 1981.0/033‐06.4/‐/2009 dengan nominal dana sebesar Rp 2.707.554.000,00 untuk melaksanakan 2 (dua) program meliputi kegiatan operasi pemeliharaan jaringan irigasi pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. Program yang kedua adalah Program Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang meliputi kegiatan peningkatan tata laksana dan SDM, fasilitasi sekretariat unit pengelolaaan proyek sekretariat koordinator LOAN, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan P3A, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Pelaksanaan kegiatan selesai 100 persen dengan keuangan 93,80 persen. Akan tetapi, terdapat kegiatan yang tidak bisa terlaksana dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, yang mengakibatkan waktu mulai terlambat sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Tabel 5.7 Program/Kegiatan, Alokasi, dan Anggaran Dinas PU, Perumahan, dan ESDM

No

1 2

V‐ 12

Program SDA / WISMP Program Pengembang‐ an, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, & SDA Lainnya Program Pengembanga n dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wilayah Sungai (Wismp)

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Wismp) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi



3,050,108,000

2,065,979,862

3,050,108,000

2,065,979,862

2,724,754,000

2,549,651,335

878,104,000

812,593,200

1,846,650,000 1,737,058,135


No

Program

Kegiatan


BINA MARGA 1

REHABILITASI PEMELIHARA‐ SKPD PEMELIHARAAN AN JALAN JALAN DAN JEMBATAN DAN (INDUK) : JEMBATAN ADMINISTRASI 1. KEGIATAN PENGAWASAN/ 2. SUPERVISI KONSTRUKSI: Pengawasan Jalan Sleman‐ ‐ Tempel Pengawasan ‐ Jalan Arteri Utara Timur Pengawasan ‐ Jalan Milir‐Wates Pengawasan Jalan Gading‐ ‐ Gledag Pengawasan Jalan ‐ Yogyakarta‐ Piyungan Honor Panitia ‐ Pengadaan Paket Pengawasan Honor Panitia ‐ Pengadaan Paket Fisik PEMELIHARAAN 3. RUTIN JALAN KOLEKTOR Pemeliharaan ‐ Rutin Jalan Magelang CS Pemeliharaan ‐ Rutin Jalan RE. Martadinata PEMELIHARAAN 4. RUTIN

253,378,000

244,028,704

81,270,000 116,006,000 75,970,000

76,109,000 108,597,500 71,142,500

162,000,000

157,652,000

130,444,000 4,110,000 19,825,000

123,084,500 4,110,000 19,825,000

1,447,733,000 1,260,803,000

1,433,058,245 1,239,537,075


V ‐ 13


No

Program

V‐ 14

Kegiatan

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

5.

‐

1. 2.

‐

‐

‐

JEMBATAN Pemeliharaan Rutin Jembatan Jombor CS Pemeliharaan Rutin Jembatan Demit CS Pemeliharaan Rutin Jembatan Code CS Pemeliharaan Rutin Jembatan Sekarsuli CS Pemeliharaan Rutin Jembatan Durungan CS Pemeliharaan Rutin Jembatan Janti Fly Over CS Pemeliharaan Rutin Jembatan Sudirman CS MONITORING EVALUASI DAN DOKUMENTASI Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KOLEKTOR: Pemeliharaan Rutin Jalan I Seksi Sleman Pemeliharaan Rutin Jalan II Seksi Sleman Pemeliharaan Rutin Jalan III Seksi


Anggaran Alokasi Realisasi (Rp) (Rp) 294,832,000 941,668,000 313,558,000 314,090,000 161,860,000 326,224,000 297,345,000

287,727,890 928,220,260 308,317,500 300,286,245 151,288,300 313,068,200 294,566,900

152,800,000

144,166,575 74,047,000

109,660,000

2,789,687,000

2,544,087,000

1,541,412,000

1,472,278,000

1,689,620,000

1,610,779,000


No

Program

REHABILITASI PEMELIHARA‐ AN JALAN DAN JEMBATAN

Kegiatan 3.

1. 2.

Sleman PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KOLEKTOR Pemeliharaan ‐ Berkala Jalan Sleman‐Tempel Pemeliharaan ‐ Berkala Jalan Arteri Utara Timur PPTK PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI KULON PROGO : ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KOLEKTOR Pemeliharaan Rutin Jalan I ‐ Seksi Kulon Progo Pemeliharaan Rutin Jalan II ‐ Seksi Kulon Progo Pemeliharaan Rutin Jalan III ‐ Seksi Kulon Progo Pemeliharaan Rutin Jalan IV ‐ Seksi Kulon Progo Pemeliharaan Rutin Jalan V ‐ Seksi Kulon Progo Pemeliharaan Rutin Jalan VI ‐ Seksi

Anggaran Alokasi Realisasi (Rp) (Rp) 2,441,283,000 3,878,039,000

2,069,140,010 3,292,670,000

90,980,000

85,586,330

137,234,000

134,069,360

108,377,000

102,815,510

428,804,000

418,029,600

26,532,000

23,744,850

36,123,000

34,673,350

690,085,000

681,283,910


V ‐ 15


No

Program

Kegiatan

3.

REHABILITASI/ PEMELIHARA‐ AN JALAN DAN JEMBATAN

1.

2.

V‐ 16

3.

Kulon Progo Pemeliharaan Rutin Jalan VII ‐ Seksi Kulon Progo PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KOLEKTOR Pemeliharaan ‐ Berkala Jalan Milir‐Wates PPTK PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI BANTUL DAN GUNUNG KIDUL: ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KOLEKTOR: Pemeliharaan ‐ Rutin Jalan I Seksi Bantul dan Gunungkidul Pemeliharaan Rutin Jalan II ‐ Seksi Bantul dan Gunungkidul Pemeliharaan Rutin Jalan III ‐ Seksi Bantul dan Gunungkidul PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KOLEKTOR Pemeliharaan ‐ Berkala Jalan



1,180,463,000

1,166,239,570

1,996,275,000

1,761,418,620

111,272,000 1,692,624,000 706,623,000 1,754,780,000 3,318,485,000

87,132,780 1,581,468,500 692,715,200 1,618,763,850 2,677,343,000


No

Program

Kegiatan


Yogyakarta‐ Piyungan Pemeliharaan ‐ Berkala Jalan Gading‐Gledag

3,058,485,000

3,573,124,260

Sumber: Dinas PU, Perumahan, dan ESDM Permasalahan: a. Ketimpangan antara volume obyek yang harus dipelihara dengan alokasi sumber daya yang tersedia b. Adanya ketergantungan pelaksanaan di daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga terdapat beberapa pekerjaan tidak bisa dilaksanakan Upaya Penyelesaian Masalah: a. Optimalisasi sumber daya yang ada dengan mengutamakan obyek prioritas b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

3.5. Dinas Sosial Provinsi DIY Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut: 3.5.1. Dasar Hukum a. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah b. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan d. Peraturan Mensos RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI

3.5.2. Instansi Pemberi Dana Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

V ‐ 17


3.5.3. Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi

Tabel 5.8 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi DIY

SKPD Pelaksana Dinas Sosial Dinas Sosial

Target (Rp)

Program /Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Bantuan dan Jaminan Sosial 1. Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana dan Bencana Lainnya 2. Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial 3. Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Realisasi (Rp)

1.820.219.000 1.143.150.000 314.000.000 254.600.000

1.380.610.000 305.206.650 168.402.175 233.228.000

Persentase (%) 75,85 26,70 53,63 91,61

3.6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY 3.6.1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tabel 5.9 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY‐‐ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Kegiatan No. Program 1

Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Target

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

(Rp)

(Rp)

(%)

3.500.000,00

1.452.311,20

41,49

V‐ 18

Realisasi



3.6.2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tabel 5.10 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY‐‐ Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

No.

Program Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

1.

2. 3. 4.

Target

Kegiatan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

Realisasi

(Rp)

(Rp)

(%)

1.539.496,00 1.097.062,20

71,26

587.025,00

411.337,58

70,07

79.854,00

77.358,38

96,87

872.617,00

608.366,23

69,72

3.6.3. Pengolahan dan Pemasaran (P2HP) Tabel 5.11 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY—Pengolahan dan Pemasaran

No.

Program Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Target

Kegiatan

(Rp)

Realisasi

151.360,00

(Rp)

(%)

119.885,00

79,21


V ‐ 19


No.

Program

1.

2.

Target

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Realisasi

(Rp)

(Rp)

(%)

10.425,00

95,99

140.500,00 109.460,00

77,91

10.860,00

3.7. Dinas Pariwisata Provinsi DIY Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 3.7.1. Dasar Hukum Dasar hukum Dana Tugas Pembantuan adalah DIPA T.A. 2009 NO. 0052.0/040‐ 01.4/‐/2009 3.7.2. Instansi Pemberi Dana Instansi pemberi Dana Tugas Pembantuan adalah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.

3.7.3. Program dan Kegiatan a. Program yang pertama adalah Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan berupa pengadaan sarana promosi pariwisata dan pendukungan partisipasi pada event Festival Malioboro b. Adapun program kedua adalah Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan berupa fasilitasi pengembangan kawasan Kraton Yogyakarta

3.7.4. Realisasi Program dan Kegiatan a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan 1) Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata a) Cetak peta wisata : 8.000 eks (selesai, 100 persen) b) Cetak tourist map : 13.000 eks (selesai, 100 persen) c) Cetak leaflet kuliner : 3.500 eks (selesai, 100 persen) d) Roll up banner : 25 buah (selesai, 100 persen) e) X Banner : 20 buah (selesai, 100 persen) f) Umbul‐umbul : 90 buah (selesai, 100 persen)

V‐ 20



Kegiatan 2) Pendukungan Partisipasi pada Event Festival Malioboro Telah sukses dilaksanakan pada 6‐8 November 2009 dengan sub‐kegiatan: Maliboro Street Carnival, Art Stage On Street, Mural on the Street, dan Karnaval Sepeda Wisata Kota Tua

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kawasan Kraton Yogyakarta Renovasi ruang audio visual multimedia Tourist Center (TIC) Bale Bang, Kraton Yogyakarta

Information

3.7.5. Sumber dan Jumlah Dana a. Sumber APBN (Tugas Pembantuan) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI Tahun Anggaran 2009 b. Jumlah Dana: Rp 1.155.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata: Rp 355.000.000,00 Program Pegembangan Destinasi Pariwisata: Rp 800.000.000,00

3.7.6. SKPD yang Melaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi DIY

3.7.7. SDM Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pariwisata Provinsi DIY sebagai Pengelola Keuangan dan Administrasi dan pihak ke‐3 (lelang umum) sebagai pelaksana teknis. 3.7.8. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Secara umum tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program‐ program, sehingga semua lancar sesuai rencana. Dengan suksesnya program‐ program tersebut, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI akan mengupayakan peningkatan pendukungan pengembangan kepariwisataan daerah untuk tahun‐tahun yang akan datang, baik melalui dana dekonsentrasi ataupun Tugas Pembantuan.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan Untuk tahun 2009, tidak ada tugas pembantuan yang diberikan oleh SKPD Provinsi DIY kepada Pemerintahan kabupaten/kota ataupun desa. Adapun kegiatan yang sifatnya hampir sama dengan Tugas Pembantuan tetap dilaksanakan oleh setiap SKPD yang ada di Provinsi DIY.


V ‐ 21

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi: 1. Kerja sama antardaerah; 2. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga; 3. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4. pembinaan batas wilayah; 5. pencegahan dan penanggulangan bencana; 6. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan 8. tugas‐tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

A. Kerja Sama Antardaerah 1. Nilai Strategis Kerja Sama Antardaerah Kerja sama antardaerah (dalam negeri maupun luar negeri) perlu dijalin dan diciptakan, karena merupakan hal yang perlu dan penting bagi suatu daerah, dengan mengingat bahwa: • suatu daerah tidak dapat mengatasi permasalahannya sendiri; • setiap daerah harus mengakui adanya kelebihan dan kekurangan daerah sendiri maupun daerah lainnya; • potensi yang dimiliki daerah perlu dimajukan dan dikembangkan; • efisiensi harus dilakukan dalam menjalankan pemerintahan daerah; • era globalisasi menuntut kerjasama dilakukan dalam porsi yang lebih; • era otonomi daerah meniscayakan pentingnya kerjasama antardaerah.

Dalam hal ini, kerjasama dapat dilakukan antara pemerintah dengan lembaga pemerintah, maupun dengan lembaga swasta.

Dalam Pasal 195 ayat 1 Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat diadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2008

VI ‐ 1

BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Provinsi DIY

efektivitas pelayanan publik, secara sinergis dan saling menguntungkan. Dengan pasal tersebut, kesempatan diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerjasama antardaerah maupun melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Otonomi daerah yang digulirkan pemerintah dimaksudkan agar masing‐masing daerah dapat leluasa dalam mengelola sumber daya yang ada dengan berbagai kewenangan yang telah diserahkan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah daerah dituntut untuk menciptakan berbagai terobosan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama antardaerah memungkinkan suatu daerah untuk memaksimalkan berbagai potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan suatu daerah tidak dapat mengasingkan diri dan terlepas dari daerah yang lain. Setiap daerah dituntut untuk mengikuti segala perkembangan yang terjadi secara global, baik perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, maupun perkembangan di bidang‐bidang yang lain. Guna mengantisipasi hal tersebut dan mempertahankan eksistensinya, Pemerintah Provinsi DIY perlu menjalin kerja sama dengan daerah‐daerah lain maupun dengan pihak‐pihak lain. Apabila potensi dapat dimanfaatkan secara maksimal, kerja sama yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, daerah harus mencari solusi yang paling tepat. Solusi yang dipilih dapat berupa solusi yang dilaksanakan sendiri oleh daerah maupun solusi yang dilaksanakan secara bersama dengan pihak lain. Kerja sama menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang manfaatnya akan lebih besar dibandingkan dengan apabila suatu masalah diatasi sendiri oleh suatu daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, wilayah kewenangan provinsi dalam kerja sama antardaerah adalah: • Pelaksanaan kerja sama antarprovinsi; • Fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota; • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antarkabupaten/kota; • Pelaporan pelaksanaan kerja sama antar‐provinsi kepada pemerintah; • Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar‐susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.

VI ‐ 2



2. Program Kerja Sama yang Telah Terlaksana Badan Kerja sama dan Penanaman Modal (BKPM) telah memfasilitasi beberapa kerja sama antara SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dengan beberapa instansi dari beberapa provinsi lain, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Kerja sama‐ kerja sama tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Kerja Sama Antardaerah

No

1. 2. 3.

Daerah yang Diajak Bekerja Sama Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Timur

Dasar Hukum Peraturan Bersama Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama

Bidang Kerja Sama ‐ Bidang Kesehatan (Prioritas program Th. 2009) ‐ Pertambangan dan Energi ‐ Perikanan dan Kelautan ‐ Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ‐ Pariwisata ‐ Penanaman Modal ‐ Industri dan Perdagangan ‐ Perhubungan ‐ Penelitian dan Pengembangan ‐ Ketenagakerjaan ‐ Kependudukan ‐ Kebudayaan ‐ Pekerjaan Umum/Bina Marga ‐ Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Iptek. ‐ Peningkatan Kapasitas Aparatur ‐ Pendidikan

SKPD Penyelenggaraan Kerja Sama Antardaerah Dinas Kesehatan ‐PU dan PUP ‐Perikanan dan kelautan Pertanian ‐Kehutanan dan Perkebunan ‐Pariwisata ‐BKPM ‐Perindagkop ‐Perhubungan dan Kominfo ‐Nakertrans ‐Kebudayaan ‐ BKD ‐ Pendidikan ‐ Pariwisata ‐ Perindagkop ‐ Nakertrans ‐ Sosial

Hasil Kerja Sama Meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan


VI ‐ 3


Daerah yang Diajak Bekerja Sama

No

Dasar Hukum

Bidang Kerja Sama

SKPD Penyelenggaraan Kerja Sama Antardaerah

‐ Pariwisata ‐ Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ‐ Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ‐ Kependudukan ‐ Sosial ‐ Bidang‐bidang lain yang disepakati para pihak

Hasil Kerja Sama masyarakat

Sumber: BKPM Provinsi DIY 2009

B. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Nilai Strategis Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah kesepakatan antargubenur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan/atau gubernur atau bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non‐departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, atau yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerja sama antardaerah, yaitu: efisisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, iktikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

2. Program Kerja Sama yang Telah Terlaksana BKPM telah memfasilitasi delapan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga tersebut dilakukan dalam berbagai bidang dengan melibatkan instansi Pemerintah Provinsi DIY dengan beberapa lembaga baik institusi pendidikan, instansi pemerintah dan BUMN. Kerja sama‐kerja sama tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: VI ‐ 4



Tabel 6.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

No

Mitra Kerja Sama

1. 2. 3. 4. 5. 6.

‐ Ditjen HKI Dep Hum dan Ham ‐ UII Yogyakarta Ditjen Lapas, Depkumham Ditjen Perkeretaapian Dephub Badan Geologi Dep ESDM Badan Kepegawaian Negara PT PLN (Persero)

Dasar Hukum

Kesepakatan Bersama UII Perjanjian Kerja sama Perjanjian Kerja sama Perjanjian Kerja sama Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama

Bidang Kerja Sama

Pembentukan Lembaga Pengelolaan Kekayaan Intelektual Rehabilitasi Korban Penyalahguna an Napza Pinjam Pakai Aset (tanah) Pengelolaan Museum Penerapan Kartu PNS Elektronik Penyediaan Tenaga Listrik Microhidro, Biogas

SKPD Penyelenggara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga ‐ ‐ ‐ ‐

Jangka Waktu Kerja Sama

Perindagkop Biro Hukum Biro Organisasi

Dinas Kesehatan ‐ Rumah sakit Grhasia ‐ Dinas Perhubung‐an dan Kominfo ‐ DPPKA Dinas PUP dan ESDM BKD Dinas PUP dan ESDM

5 Tahun Tidak Terbatas 2 Tahun 5 Tahun 12 bulan 12 bulan

Hasil Kerja Sama

Terbentuknya Lembaga Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Provinsi DIY Mengurangi Pecandu dari Sindroma Ketergantungan Napza Memperlancar Pelayanan Masyarakat di Bidang Perkeretaapian Mengoptimalkan Fungsi Museum sebagai Ruang Publik Mempermudah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Program


VI ‐ 5


Mitra Kerja Sama

No

7. 8.

Dasar Hukum

Lembaga Ketahanan Nasional RI Departemen PU

Bidang Kerja Sama

Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama

Aparatur Pemerintah di Lingkungan Provinsi DIY Pengelolaan Air Limbah

SKPD Penyelenggara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Bakeslinmas Dinas PUP dan ESDM

Jangka Waktu Kerja Sama 12 bulan 5 tahun

Hasil Kerja Sama

Desa Mandiri Energi Terwujudnya Ketahanan Nasional di Prov DIY Pengelolaan Air Limbah Terpusat


Beberapa kerja sama juga telah terjalin antara Pemerintah Provinsi DIY dengan beberapa pihak di luar negeri. Kesemuanya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 6.3 Kerja Sama Luar Negeri No. 1

Nama Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Provinsi DIY‐Kyoto Prefecture

VI ‐ 6

Mitra Kerja Sama Kyoto Prefecture, Jepang

Dasar Hukum Naskah Persetuju‐ an 16 Juli 1985

Jangka Waktu

Bidang Kerja Sama

SKPD

Berlaku Seni dan BKPM sepan‐ Budaya, jang masa Pendidikan dan Iptek, Pariwisata, Industri, bidang lainnya


Hasil Kerja Sama ‐ Terselenggaranya workshop/tersusun‐ nya rekomendasi peningkatan kerja sama dengan Kyoto Prefecture ‐ Hospitality Delegasi Kyoto/Meningkatnya komunikasi dan kualitas kegiatan kerja sama DIY‐Kyoto


No.

Nama Kegiatan

Mitra Kerja Sama

Dasar Hukum

Jangka Waktu

Bidang Kerja Sama

SKPD

2

Penanganan Kerja Sama DIY‐ Jerman

Universitas Karlsruhe, Jerman dan BATAN Pusat

MoU, Berakhir Agustus tahun 2004, 2009 diperpan‐ jang tahun 2005 dan 2008

IPTEK (Pengelolaan Sumber Air Bawah Tanah)

BKPM

3

Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerja Sama Luar Negeri

8 Kerja Sama Sister Province dan 3 Kerja Sama Teknik

Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan Dan Seni, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, Industri, dan Investasi

BKPM

Hasil Kerja Sama ‐ Workshop 1 kali/tersusunnya rekomendasi tentang IWRM di Karts Area ‐ Asistensi Penerapan Sistem Turbin Mikrohidro/terpa‐ sangnya sistem turbin mikrohidro ‐ Hospitality expert Jerman/terjalinnya komunikasi ks dg KIT Jerman ‐ Kunjungan Dinas ke Jerman/Terselesaikan nya penyusunan kerja sama lanjutan ‐Bintek/meningkatnya pengetahuan peserta dalam penanganan kerja sama luar negeri ‐ Koordinasi penanganan kerja sama DIY dengan Mitra Kerja KSLN/meningkatnya kualitas kegiatan Ks. dengan mitra kerja KSLN ‐ Rapat koordinasi Interdep/tersusunnya naskah kerja sama DIY‐Gangwon ‐ Hospitality Tamu Gubernur Mitra Ks. LN/Terjalinnya komunikasi Ks. DIY‐ Mitra KSLN ‐ Pendampingan Gubernur ke Gangwon‐do, Korea/Ditandatangani nya naskah Ks. DIY‐


VI ‐ 7


No.

Nama Kegiatan

Mitra Kerja Sama

Dasar Hukum

Jangka Waktu

Bidang Kerja Sama

SKPD

Hasil Kerja Sama Gangwon‐do, Korea ‐ Pengiriman peserta pelatihan saemaul undong di Gyeongsangbuk‐do, Korea/Meningkatnya pengetahuan peserta tentang Saemaul Undong

4

Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Luar Negeri

8 Kerja sama Sister Province dan 3 kerja sama tehnik

Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Seni, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, Industri dan Investasi

5

Penanganan Kerja sama DIY‐ Gyeongsangbuk‐ do, Korea Selatan

Gyeongsangb uk‐do, Korea Selatan

MoU, 24 Februari 2005

Berlaku 5 tahun dan dapat diperpan‐ jang 5 tahun berikut‐ nya

Ekonomi, BKPM Pendidikan, Kebudayaan dan Seni, Pertanian, Pariwisata, Perdagang‐an, Industri dan Investasi


VI ‐ 8


BKPM

‐ Workshop dan Pembuatan Laporan Monev Ks. LN tahun 2009/Sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan perencanaan dan tindak lanjut kerja sama tahun berikutnya ‐ Hospitality delegasi gyeongsangbuk‐do /Meningkatnya jalinan komunikasi kerja samaDIY‐ Gyeongsangbuk ‐ Pelaksanaan Program saemaul Undong di DIY/Beroperasinya Gedung Saemaul Undong di GK ‐ Pengiriman Aparat mengikuti Korean Language Study Program 2009/Meningkatnya Pengetahuan Aparat tentang Bahasa dan Kebudayaan Korea


3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Permasalahan 1. Pada kerja sama dengan fasilitasi kerja sama Provinsi DIY‐Kyoto Prefecture, rancangan program kerja sama secara berkelanjutan belum disusun 2. Pada sebagian isi naskah kerja sama dengan luar negeri belum dibuat arrangement lanjutan dan dinas instansi terkait belum memanfaatkan kerja sama yang sudah dibentuk secara maksimal 3. Arrangement lanjutan kerja sama DIY‐Gyeongsangbuk‐do, Korea Selatan, belum dibuat

Upaya Pemecahan 1. Mengaktifkan lagi joint committee yang saat ini belum diperbaharui 2. Dilakukan studi kelayakan untuk memastikan kesesuaian dan potensi kerja sama dengan mitra kerja sama di luar negeri yang menunjukkan stagnasi 3. Membentuk joint committee untuk merumuskan program kerja sama tahunan

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Suatu organisasi yang melakukan kegiatan tanpa koordinasi dari masing‐masing bagian akan sulit mencapai tujuannya secara efisien. Setiap bagian akan mengejar target masing‐masing, yang seringkali mengabaikan tujuan dari organisasi secara keseluruhan.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi Pemerintah Provinsi DIY terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas‐dinas, badan‐badan inspektorat, dan lembaga teknis daerah.

Selain SKPD‐SKPD tersebut, di daerah juga terdapat instansi‐instansi vertikal yang merupakan perangkat departemen/lembaga pemerintah non‐departemen di daerah. Instansi vertikal di Provinsi DIY antara lain: Korem 072/Pamungkas, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Departemen Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah perlu dilakukan guna mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan di Provinsi DIY adalah:

1. Forum Muspida Provinsi DIY Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan dalam bentuk Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

VI ‐ 9


2. Materi Koordinasi Materi yang dibahas dalam Forum Muspida Provinsi DIY meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban, keamanan, politik, sosial kemasyarakatan, dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat Instansi yang terlibat dalam Forum Muspida Provinsi DIY meliputi : a. POLDA DIY b. Danlanud Pangkalan Udara Adi Sucipto Yogyakarta c. Korem 072 Pamungkas d. Danlanal DIY e. Kejaksaan Tinggi f. Pengadilan Tinggi g. Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran dari APBD Provinsi DIY. Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp 226.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 217.400.000,00.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD yang menyelenggarakan koordinasi dengan instansi vertikal adalah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY. Rapat Forum Muspida Provinsi DIY beserta rapat persiapannya dilaksanakan sebanyak lima kali rapat koordinasi.

6. Hasil dan Manfaat Koordinasi Hasil Rapat Forum Muspida Provinsi DIY adalah terselesaikannya permasalahan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban, keamanan, politik, sosial kemasyarakatan, dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Tertanganinya permasalahan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban, keamanan, politik, sosial kemasyarakatan, dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh instansi terkait merupakan tindak lanjut Rapat Forum Muspida Provinsi DIY.

8. Hal Lain yang Perlu Dilaporkan Daerah Istimewa Yogyakarta sering disebut sebagai miniatur Indonesia, karena berbagai orang warga suku dari provinsi lain ada di DIY. Kondisi ini dapat memunculkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Forum Muspida Provinsi DIY merupakan forum yang efektif untuk mencegah dan meredam konflik tersebut.

VI ‐ 10



D. Pembinaan Batas Wilayah Secara geografis, Provinsi DIY di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Di bagian selatan, Provinsi DIY berbatasan dengan lautan di Samudera Indonesia.

Setelah pembahasan selama kurang lebih 15 tahun, oleh Menteri Dalam Negeri telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 mengenai batas wilayah Provinsi Jawa Tengah—Provinsi DIY. Dengan diterbitkannya Permendagri tersebut, telah menjadi jelas batas‐batas antara Kabupaten Kulon Progo—Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo—Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman—Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman—Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul—Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul—Kabupaten Sukoharjo, dan batas Kabupaten Gunungkidul—Kabupaten Wonogiri.

Guna pemeliharaan batas wilayah, sejak tahun 2008, melalui Biro Tata Pemerintahan, telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penggantian pilar batas Provinsi DIY—Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan dengan mengganti 50 pilar batas Provinsi DIY—Provinsi Jawa Tengah. Adapun permasalahan yang timbul dalam pembinaan batas wilayah Di Provinsi DIY adalah batas Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan Desa Caturtunggal, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman khususnya di Blok Tambakbayan, Tambakkraman, dan Santan.

Solusi dan upaya yang telah dilakukan dan tingkat penyelesaian Pemerintah Provinsi DIY Cq. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan batas, antara lain dengan jalan: 1) Penelusuran dokumen batas daerah dengan melibatkan instansi terkait. 2) Rapat koordinasi dengan mengundang 2 (dua) wilayah yang bersengketa, yaitu Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul, untuk mengklarifikasi dokumen batas yang ditemukan. 3) Rapat koordinasi internal dengan melibatkan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY. 4) Menyampaikan Surat Gubernur DIY kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY terkait dengan permintaan dan klarifikasi dokumen batas daerah.

Penyelesaian permasalahan batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul masih dalam tahap penyelesaian di Provinsi DIY. Diharapkan pada akhir bulan Maret 2010 dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DIY dan hasilnya dapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

VI ‐ 11


disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non‐alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dapat dikatagorikan menjadi tiga macam, yaitu: - Bencana alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. - Bencana non‐alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non‐alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. - Bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar‐kelompok atau antar‐komunitas masyarakat dan teror.

Berdasarkan Undang‐undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam: - Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; - Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; - Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; - Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Tabel 6.4. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

No. Kejadian 1. Kebakaran

VI ‐ 12

Wilayah Kabupaten/Kota Bantul, Kota Yogyakarta, Gunungkidul, Kulon Progo


Penanggulangan Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh


2.

Angin ribut

3. 4.

Banjir

5. 6. 7. 8.

Tsunami

kabupaten/kota masing‐ masing serta saling berkoordinasi dengan Badan Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Kesbanglinmas Cq. Bidang Penanggulangan Bencana Sleman ‐

Gempa bumi

‐

Letusan Gunung api

‐

Epidemik Demam Berdarah Dengue

Kulon Progo

Tanah longsor

Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo,

Sumber: Updating Data Kesbanglinmas Provinsi DIY

2. Status Bencana Belum pernah ditetapkan status tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi DIY karena kejadian bencana terjadi di tingkat lokal masing‐masing kabupaten/kota, bukan lintas wilayah.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY, dengan jumlah Rp 780.844.050.00.

4. Antisipasi Daerah a. Badan Kesbanglinmas melalui Bidang Penanggulangan Bencana senantiasa melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi berkenaan dengan kebencanaan di tingkat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah Provinsi DIY. b. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat DIY serta mengoptimalkan koordinasi para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DIY, Badan Kesbanglinmas dengan didukung berbagai pihak membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Provinsi DIY yang siap beroperasi pada tahun 2009. c. Selain dilaksanakan koordinasi, upaya antisipasi juga meliputi pembelajaran Pegurangan Risiko Bencana berupa pelatihan dan sosialiasi dengan sasaran aparat pemerintah, non‐pemerintah, dan anggota masyarakat.

5. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana a. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC‐PB) dibentuk dengan keanggotaan terdiri atas berbagai unsur dalam masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap bencana, antara lain TAGANA, PMI, SAR, RAPI, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

VI ‐ 13


b. c.

masyarakat umum. Forum Pengurangan Resiko Bencana Propinsi DIY Forum data dan informasi bencana propinsi DIY

6.

Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Wilayah Provinsi DIY memiliki berbagai ancaman bencana yang kemudian dituangkan ke dalam 8 (delapan) buah Peta Risiko Bencana Provinsi DIY, yaitu: a. Bencana Alam b. Banjir c. Tanah Longsor d. Gempa Bumi e. Tsunami f. Letusan Gunung Api g. Angin Ribut h. Kekeringan

F. Pengelolaan Kawasan Khusus Kawasan Bandara Adisutjipto sebagai Bandara Eclave Sipil 1. Latar Belakang a. Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada hakikatnya adalah Pangkalan TNI AU yang asal muasalnya adalah kegiatan untuk pelatihan Sekolah Penerbangan TNI‐AU dengan pendidikan Akademi Angkatan Udara (AAU) untuk pendidikan penerbang. Aset kepemilikannya adalah TNI AU.

b. Dalam perkembangannya, Pemerintah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI, Menteri Perhubungan RI dan Menteri Keuangan No. KEP/30/IX/1975,KM393/S/PHB/75 dan KEP.927a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar‐dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara.

c. Surat Persetujuan Bersama antara TNI AU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. Perjama/04/VI/1994 dan No. SKEP/151/XI/1994 tanggal 2 November 1994 tentang Penggunaan Sebagian Areal Tanah Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta untuk Pengembangan dan/atau Pembangunan Bandar Udara beserta fasilitasnya yang selanjutnya disempurnakan dengan Surat Persetujuan Bersama antara TNI AU dan Ditjen Perhubungan Udara No. SPB/5/XII/2001 dan No. AU/4261/KUM.135/2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Penyempurnaan Surat Persetujuan Bersama Tahun 1994. Maka kemudian Bandara Adisutjipto menjadi Bandara Enclave Sipil (penerbangan komersial/sipil yang berada di bandara militer). VI ‐ 14



d. Penetapan dan pemasangan tanda batas/patok beserta pengukuran penggunaan sebagian areal tanah milik Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta untuk pengembangan bandar udara beserta fasilitasnya.

e. Pengembangan Bandara Adisutjipto dengan menggunakan sebagian areal tanah pangkalan TNI AU untuk enclave sipil dengan kegiatan: 1) Leveling dan pengerasan grass strip seluas 30.000 m2 2) Pekerjaan drainase seluas 2.000 m2 3) Leveling dan pengerasan shoulder seluas 50.000 m2 4) Pembuatan pagar ring I sebelah selatan, utara dan timur landasan pacu (termasuk pintu gerbang) seluas 4.000 m 5) Pembangunan pos jaga 3 unit 6) Pembangunan pagar wiremesh 1.641,48 m 7) Pembangunan pintu 2 buah 8) Pembangunan portal pengaman 3 buah.

f. Pada tanggal 1 April 1992, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992, manajemen penyelenggaraan penerbangan sipil Bandar Udara Adisutjipto secara resmi masuk ke dalam pengelolaan Perum Angkasa Pura I dan mulai tanggal 2 Januari 1993, statusnya diubah mejadi PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Adisutjipto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992.

g. Batas wilayah kepemilikan aset pengelolaan manajemen PT (Persero) Angkasa Pura I meliputi kawasan pengelolaan bandara sampai sebelah selatan rel kereta api.

h. Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta: 1) Sehubungan dengan pengembangan Bandar Udara “Enclave Sipil” Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Gubernur DIY No. 553/4716 tanggal 29 November 2006 perihal rencana Induk Bandar Udara Internasional Adisutjipto, Yogyakarta; dan Surat Bupati Sleman No. 645/2194 tanggal 8 Oktober 2007 perihal Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara Internasional Adisutjipto, Yogyakarta. 2) Departemen Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2008. 3) Rencana Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, antara lain perpanjangan landas pacu dari 2.200 m menjadi 2.500 m, pembangunan taxiway, perluasan apron menjadi 49.418 m2, dan perluasan terminal penumpang. 4) Untuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan bandara tersebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

VI ‐ 15


dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 123,15 ha yang terdiri atas: 74,92 ha lahan milik TNI AU; 33,57 ha lahan milik PT (Persero) Angkasa Pura I; dan 3,55 ha lahan milik Pemerintah Provinsi DIY; sehingga masih diperlukan lahan untuk pengembangan kurang lebih 11,11 ha yang akan dipergunakan untuk perpanjangan landas pacu yang telah dibagi dengan perincian jenis penggunaan sebagai berikut:

L1 = 45.500 m2, L2 = L4 = 5.050 m2, L5 = L7 = lahan PAPI, L8 =

22.000 m2, L3 = 3.290 m2, L6 = 16.520 m2, L9 =

4.260 m2, 5.650 m2, 8.890 m2.

i. Kawasan yang dimaksud adalah lahan tanah yang berada di sebelah utara rel kereta api yang digunakan untuk beberapa kegiatan oleh berbagai pihak, antara lain: 2 1) Jalur kereta api beserta dengan stasiunnya, luas 210 m , 2) Perkantoran dan Rumah Dinas Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 764 m2, 3) Tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 1.066 m2, 4) Tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 210 m2, 2 5) Rumah Dinas Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, luas 1.230 m , 2 6) Kantor Pos Cabang B, luas 544 m , 2 7) Tanah Sultan Ground, luas 5.868 m2 dan 689 m , 2 8) Tanah Milik Pemerintah Provinsi DIY seluas : 24.296 m dengan perincian sebagai berikut: a) Persil no.191, luas = 12.994 m2 b) Persil no.166, luas = 5.800 m2 c) Persil no.156, luas = 1.400 m2 d) Persil no.183, luas = 548 m2 e) Persil no.185, luas = 219 m2 f) Persil no.186, luas = 820 m2 g) Persil no.P1, luas = 2.515 m2.

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, BUMN, Swasta dan atau Kerja Sama) dan Dasar Hukum Penetapannya Status Kepemilikan Kawasan Khusus ditetapkan berdasarkan prinsip kerja sama, yaitu: 1) Kerja sama antara PT (Persero) Angkasa Pura I dengan Pemerintah Provinsi DIY, berdasarkan Keputusan Gubernur No. 138/KEP/2005 tanggal VI ‐ 16



28 September 2005 tentang Persetujuan Kerja Sama Pengelolaan Lahan Parkir dan Pelayanan Parkir di Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi DIY yang terletak di sebelah utara rel kereta api. Isi Perjanjian Kerja Sama: 2 a) Luas tanah = 11.657,70 m . 2 2 b) Bangunan Fasilitas Umum: Shelter 12 m , Pos jaga 2 buah (8 m ), Lampu Penerangan Jalan 9 buah (single) dan 8 buah (double), Bangunan Ruang Tunggu 99 m2, Kamar Mandi/WC 45 m2. 2) Kerja sama antara PT (Persero) Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi DIY dan PT Kereta Api Indonesia untuk pengelolaan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta yang dilengkapi fasilitas antar‐moda transportasi, No. KEP 21/TK00/2005, No. 4/KSP/III/2005 dan No. 13/HK/REN2005, tanggal 23 Maret 2005. 3) Kerja sama antara TNI AU dengan Pemerintah Provinsi DIY No. NKB/16/IX/2003 dan No. 119/3334 tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan Landasan TNI AU Gading Gunungkidul untuk memindahkan sebagian latihan sekolah penerbangan TNI AU ke Lapangan Terbang Gading, sehingga Adisutjipto dapat digunakan lebih optimal untuk penerbangan sipil.

3. Sumber Anggaran a. Kerja sama antara PT Angkasa Pura 1, Pemerintah Provinsi DIY, dan PT KAI pada tahun 2009: 2 1) Pembuatan shelter terminal lanjutan seluas 700 m dan pemasangan eskalator 2 (dua) unit di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, dengan dengan dana dari PT (Persero) Angkasa Pura I senilai Rp 2.638.130.000,00 2) Pengerasan dan pengaspalan jalan masuk ke pelataran parkir untuk Trans Jogja, dengan dana APBD Pemerintah Provinsi DIY 3) Relokasi dan Pembangunan Rumah Dinas Hukum dan HAM, dengan dana dari APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp 3.606.339.750,00 4) Relokasi dan Pembangunan Rumah Dinas Bea Cukai, sumber APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp 767.265.726,00 5) Pembangunan Masjid Bandara Adisutjipto, dengan dana dari APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp 1.376.703.811,00

b. Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto terkait dengan antisipasi perpanjangan landas pacu dari 2.200 m menjadi 2.500 m: 2 1) Pembebasan lahan tanah 1/3 bagian luas L2 yaitu 10.080 m (termasuk bangunan dan pepohonan di atas tanah), sumber dana APBD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

VI ‐ 17


Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp 6.986.147.899,00 2) Pembangunan box culvert dan pengurugan sisi utara (Kali Kuning) untuk pembangunan taxiway paralel Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, sumber dana APBN Departemen Perhubungan senilai Rp. 42.242.187.166,00

c. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusinya Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang berskala internasional masih berstatus enclave sipil, yang artinya otoritas penyelenggaraan bandara masih dipegang oleh Pangkalan TNI AU untuk pengaturan ruang udara dan ATC (air traffic control) dan PT (Persero) Angkasa Pura I melalui General Manager untuk pengelolaan manajemen dan bisnis area. Sementara di sisi lain kawasan enclave sipil juga mencakup kepentingan lahan yang peruntukannya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DIY, sehingga masalah yang timbul terkait kepentingan 3 (tiga) pihak diselesaikan dengan pendekatan mekanisme kesepakatan bersama dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Hal‐hal yang masih dalam proses penyelesaian bersama pada kawasan enclave sipil adalah: 1) Pengembangan Bandara Adisutjipto yang akan memperpanjang landas pacu menjadi 2500 m, pembangunan terminal induk penumpang yang internasional, pergudangan, taxiway, dan apron. 2) Pengelolaan lahan parkir bagi kepentingan pelayanan umum di sebelah utara bandara 3) Keseimbangan manajemen lalu lintas (masuk/keluar) penerbangan sipil dengan pelatihan sekolah penerbangan AAU 4) Keterpaduan pelayanan antar‐moda di Bandara Adisutjipto (moda udara, moda jalan, dan moda kereta api) 5) Pembangunan lapangan terbang untuk pelatihan sekolah penerbangan AAU di Gading Kabupaten Gunungkidul, yang masih berkelanjutan.

d. SKPD yang Menangani Kawasan Khusus Belum ada penetapan penanganan khusus tentang kawasan enclave sipil. Selama ini penyelesaian permasalahan diselesaikan dengan prinsip kerja sama tiga pihak (Pemerintah Provinsi DIY, TNI AU, dan PT Angkasa Pura I). VI ‐ 18



G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Gangguan kamtibmas dan kerawanan sosial yang terjadi di Provinsi DIY antara lain adalah masih terindikasinya eksistensi kelompok jaringan ekstrim kanan dan ekstrim kiri di wilayah DIY, masih adanya konflik‐konflik berunsur SARA seperti penolakan pendirian rumah ibadah tertentu, serta maraknya tawuran pelajar atau mahasiswa. Tingkat kriminalitas di DIY pun cenderung semakin meningkat. Kasus pencurian dengan pemberatan hingga saat ini masih merupakan kasus yang paling menonjol, disusul kemudian oleh kasus penyalahgunaan narkoba yang juga semakin meningkat. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2009, di Provinsi DIY tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba menduduki ranking dua secara nasional. Peredaran narkoba yang semakin meluas menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan anarkisme dan kejahatan di kalangan pelajar dan mahasiswa, yang pada akhirnya akan dapat memberikan citra negatif bagi Provinsi DIY. Baik kasus pencurian dengan pemberatan maupun kasus penyalahgunaan narkoba tersebut angkanya cukup besar, sehingga berpotensi untuk menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan, dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah, menjadikan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial cenderung meningkat. Selain itu, arus informasi dan teknologi yang semakin berkembang juga menjadi pemicu meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa‐masa mendatang, dalam hal ini khususnya yang terkait cyber crime.

Berdasarkan data dari Polda DIY, pada tahun 2009 terjadi 6049 kasus gangguan kamtibmas dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi DIY. Pada tahun 2008 kasus semacam itu terjadi sebanyak 5393 kasus, yang artinya telah terjadi peningkatan sebanyak 656 kasus atau meningkat 12 persen pada tahun 2009. Karena tampak adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, diperlukan antisipasi dan koordinasi antar‐instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangannya.

Sepanjang tahun 2009, aksi unjuk rasa di wilayah Provinsi DIY terjadi sejumlah 115 kali, terdiri atas 65 kali unjuk rasa dengan isu permasalahan sosial, 10 kali dengan ekonomi, 1 kali dengan isu ideologi, dengan isu SARA (khusus) 6 kali, dan dengan isu politik sejumlah 33 kali.

Adapun terkait pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden di wilayah Provinsi DIY, kedua gelar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar, dan situasi ketenteraman serta ketertiban umum sangat kondusif, serta tidak terjadi gejolak sosial yang memicu terjadinya aksi‐aksi anarkis. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

VI ‐ 19


Dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Provinsi DIY, tingkat pelanggaran terhadap peraturan perundang‐undangan daerah masih tinggi, baik jenis maupun bentuk pelanggarannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil pelaksanaan operasi Yustisi maupun non‐Yustisi, di mana masih banyak ditemukan cukup banyak pelanggaran, meskipun frekuensi pelaksanaan operasi hanya berjalan singkat. Tabel 6.5 Program/Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Satpol PP

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

VI ‐ 20

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan daan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat‐rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pembutan Talud, Pengamanan Repeater dan Perlegkapan Lainnya

Realisasi (Rp) (%)

Pagu

3,600,000 11,450,000

2,175,000

3,156,000 2,626,655 1,910,940

87.86

15,015,000 11,700,000 50,000,000 75,000,000

14,400,000 1.170,000 44,976,000 63,608,750

95.90 10.00 89.95 84.81

75,800,000

73,877,000

97.46

12,000,000 8,000,000

11,350,000 5,396,000

94.58 67.45

60,000,000 150,000,000

62.69 85.13

198,468,000

37,612,000 127,697,500 185,176,000

20,000,000 40,000,000 4,500,000 115,000,000

19,700,700 39,480,000 0 79,241,000

98.50 98.70 0 68.91

20,000,000

13,217,000

66.09

150,000,000


0

87.67 22.94

93.30

0

BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Provinsi DIY 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Akhir Tahun Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Motivasi Kerja Pol. PP Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang‐undangan Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Jaringan Kerja Penanganan Gepeng Anjal Fasilitasi Pengamanan Aset dan Mitra Kerja Bidang Pamwal Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol. PP se‐Provinsi DIY Fasilitasi dan Koordinasi Pengamanan Pemilu dan Pilpres Pengamanan dan Pengendalian Huru‐ Hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Operasi Non‐Yustisi Operasi Yustisi Penyuluhan kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang‐undangan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Fasilitasi Pelaksanaan P4GN Rakornas/rakernis BNN, raker BNP / BNK se Provinsi DIY Fasilitasi Operasi P4GN Program Peningkatan Pelayanan Ke‐ Dinasan Kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah Jumlah

5,000,000

4,823,875

96.48

5,000,000

4,999,375

99.99

35,000,000 35,000,000

34,988,375 34,689,875

99.97 99.11

165,000,000

163,565,000

99.13

60,000,000

56,489,750

94.15

117,500,000

116,995,500

99.57

15,000,000

14,560,000

97.07

300,000,000

232,670,000

77.56

53,000,000

53,000,000

100.00

130,000,000 125,000,000 60,000,000

112,835,000 87,516,000 59,290,000

176,750,000 25,000,000

174,250,000 24,848,000

98.59 99.39

69,000,000

67,679,625

98.09

50,000,000

49,949,000

99.90

2,448,958,000

2,017,745,220

82.39

86.80 70.01 98.82


VI ‐ 21


H. LAIN‐LAIN 1. KOMISI PENYIARAN INDEPENDEN DAERAH Komisi Penyiaran Independen adalah lembaga negara independen yang dibentuk melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. Anggota KPID Prov DIY perode 2007 – 2010 terdiri atas 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris, serta 5 orang anggota yang dikukuhkan dengan SK Gubernur DIY Nomor 95/Kep/2007 tentang Pengangkatan Anggota KPID DIY Periode 2007 ‐ 2010. Kewajiban: a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh infomasi layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. Membantu pengaturan infrastruktur penyiaran; c. Membangun iklim penyiaran yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait; d. Memelihara tatanan yang adil, merata, dan seimbang; e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat; f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran. Wewenang: a. Menetapkan standar progam penyiaran; b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran; c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku panyiaran serta standar program siaran; d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaraan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. Melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat. Fungsi: a. Mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia; b. Merupakan akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi masyarakat dan lembaga penyiaran; c. Wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasar atas kebersamaan dan keadilan. VI ‐ 22



Hubungan KPI dengan KPID: Hubungan KPI dengan KPID bersifat koordinatif. Kebijakan penyiaran secara nasional ditentukan oleh KPI, sedangkan implementasi di tingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID. Program dan Kegiatan: Berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2009, terdapat 322 aduan yang perlu ditindaklanjuti, berupa aduan tentang penyiaran radio maupun televisi, lokal maupun nasional. Adapun tindak lanjut berupa penyampaian seluruh aduan ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan peneguran kepada Lembaga Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta secara tertulis sebanyak 2 kali untuk TV lokal dan 5 kali untuk TV nasional, sedangkan teguran lainnya dalam bentuk teguran lisan maupun teguran tertulis.

Untuk melindungi masyarakat dari pengaruh tayangan TV yang tidak sehat, KPID bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di DIY aktif mengadakan litererasi media (pendidikan melek media) kepada masyarakat sampai ke tingkat dusun dan untuk tahun 2009 dilaksanakan 43 kegiatan atas permintaan masyarakat.

Selain kegiatan tatap muka langsung dengan masyarakat, juga dilakukan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronika, bekerja sama dengan media cetak dan elektronika yang ada di DIY. Dalam hal permohonan perizinan penyiaran, selama tahun 2009 terdapat 10 permohonan perizinan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual lapangan kemudian dilakukan evaluasi dengar pendapat. Di samping itu juga dilakukan bimbingan pengajuan proposal perizinan, penyerahan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah diterbitkan Pemerintah (Depkominfo) sebanyak 15 perizinan dan Rapat Kerja dengan pelaku penyiaran, baik Jaringan Radio Komunitas maupun komunitas penyelenggara penyiaran, baik radio maupun televisi.

2. TRANS JOGJA a. Latar Belakang Salah satu sektor pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian adalah sektor transportasi publik. Pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi publik menciptakan dan meningkatkan tingkat aksesibilitas dari potensi‐potensi sumber daya alam.


VI ‐ 23


Bagi Provinsi DIY, sektor transportasi memegang peranan yang vital, khususnya apabila dikaitkan dengan visi 2020 Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata. Dalam hal ini transportasi publik memiliki peran strategis dalam menghubungkan simpul‐simpul pertumbuhan kota‐kota di DIY. Transportasi publik mendapat tantangan yang cukup berat, terutama apabila dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara pertambahan panjang ruas jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Pola penggunaan moda transportasi di Yogyakarta yang masih didominasi oleh moda transportasi pribadi sangat berdampak pada kelebihan beban jalan dan kepadatan lalu lintas yang menjadi fenomena keseharian di Yogyakarta. Namun jika permasalahannya diurai, keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal tersebut muncul karena terbatasnya akses, rendahnya faktor kenyamanan, rendahnya ketepatan waktu.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DIY sejak bulan Februari 2008 mengoperasikan pelayanan publik berupa angkutan umum buy the service yang lebih dikenal dengan nama Trans Jogja.

b. Kegiatan Untuk mendukung terciptanya pelayanan angkutan umum buy the service, Pemerintah Provinsi DIY telah menyediakan anggaran APBD tahun anggaran 2009 untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dan kegiatan pembangunan halte bus, taksi gedung terminal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan (1.07.01.17.012) dengan anggaran Rp 39.122.838.000,00. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya operasional kendaraan sebesar Rp 28.797.916.000,00 dan honorarium tenaga kerja halte Rp 8.266.828.100,00. Sisa dana lainnya dialokasikan untuk kegiatan penunjang, seperti pencetakan leaflet, promosi, pengadaan baju seragam non‐PNS, pengadaan dan personalisasi kartu tiket Trans‐Jogja, pengadaan alat komunikasi handy talkie, pengadaan tenaga kerja halte, pengaspalan jalan masuk, dan jalur bus Trans‐Jogja di Bandara Adisutjipto

2. Kegiatan pembangunan halte bus, taksi gedung terminal (1.07.01.18.002) dengan anggaran Rp 3.849.902.700,00 digunakan untuk pembangunan halte bus Trans‐Jogja sebanyak 24 unit, pengadaan dan pemasangan mesin tiket SMTS 24 unit, dan pekerjaan pembangunan Park and Ride 2 lokasi.

3. Selain dua kegiatan di atas, ada kegiatan melalui APBDP 2009 yaitu pengambilan dan pemeliharaan bus bantuan 20 unit untuk mendukung program BRT di Provinsi DIY dari Departemen Perhubungan. Juga ada kegiatan pembangunan halte bus Trans‐Jogja VI ‐ 24



beserta pemasangan mesin tiket SMTS sebanyak 12 unit, yang akan digunakan untuk operasional Trans‐Jogja Jalur 4. c. Pelaksanaan Kegiatan 1. Pada tahun 2009, pendapatan dari tiket Trans‐Jogja ditarget Rp 15 miliar, dan hingga akhir tahun 2009 pendapatan tersebut mencapai Rp 15,3 miliar dengan mengangkut penumpang sebanyak 5.117.387 orang. Adapun pengeluaran BOK sebesar Rp 26,8 miliar, sehingga subsidi masih harus dikeluarkan sebesar Rp 11,5 miliar atau 42,89 persen. 2. Pelaksanaan pembangunan halte sebanyak 36 unit tidak dapat diselesaikan 100 persen. Prestasi fisik hanya mencapai 70,126 persen untuk 24 unit, dan 46,365 persen untuk 12 unit. Anggaran yang dikeluarkan lebih kurang Rp 1.3 miliar. d. Evaluasi 1. Biaya Operasional Kendaraan yang disediakan Rp 28.797.916.000,00 terserap berdasarkan tagihan jarak tempuh sebesar Rp 26.869.286.000,00, sehingga sisa anggaran sebesar Rp 1.928.630.000,00. 2. Penyebab tidak selesainya pembangunan halte adalah kurang siapnya pihak penyedia jasa, serta kurang tertib dan kurang telitinya aparat pelaksana kegiatan dalam menjalankan kegiatan. 3. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan halte bus adalah sekitar Rp 1,3 miliar dari anggaran yang tersedia sebesar sekitar Rp 2,9 miliar, sehingga menyisakan anggaran sebesar lebih kurang Rp 1,6 miliar. Masalah yang timbul akibat tidak selesainya pembangunan halte: 1. Operasional Trans‐Jogja jalur 4 tertunda 2. Halte yang terpasang belum dapat difungsikan, dikhawatirkan rusak dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 3. Perawatan 20 bus menjasi beban tanggung jawab pemerintah Adapun dampak dari tertundanya pembangunan halte jalur 4 adalah berkurangnya pelayanan yang baik bagi masyarakat di bidang transportasi angkutan kota. 3. E‐PROCUREMENT a. Dasar Hukum Penerapan pelelelangan secara elektronik dengan menggunakan program aplikasi e‐ procurement LPSE didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang


VI ‐ 25


Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Nama Kegiatan Pelaksanaan lelang secara elektronik dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan E‐Procurement yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi DIY. Operasionalisasi LPSE untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman tentang e‐procurement dan fasilitasi lelang secara elektronik memerlukan satu tim operasional yang didukung oleh tim pengarah. Maka dibentuk Gugus Tugas LPSE dengan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 83/KEP/2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. Gugus tugas beranggotakan : a. Tim Pengarah yang terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berjumlah 10 orang; b. Tim Pelaksana yang terdiri atas administrator (2 orang), trainer (5 orang), helpdesk (5 orang), dan verifikator (5 orang). Tim pelaksana bertugas melakukan pelayanan dan fasilitasi bagi terlaksananya lelang‐lelang secara elektronik.

Anggota tim pelaksana terdiri atas staf yang berasal dari Bappeda; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; serta Badan Kepegawaian Daerah. c. Sumber dan Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan E‐Procurement dibiayai dengan dana APBD Provinsi DIY tahun 2009 dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 610.790.000,00. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi E‐Procurement pada tahun anggaran 2009 juga menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana untuk melengkapi fasilitas LPSE yang terdiri atas sektretariat, ruang pelatihan, dan bidding room. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sektretariat LPSE yang meliputi belanja modal berikut: Tabel 6.6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas LPSE

No.

Belanja

Jumlah

1.

Pengadaan Kursi Putar Komputer

25 unit

2.

Pengadaan Meja Komputer

25 unit

VI ‐ 26

Nilai Kontrak (Rp)

Keterangan

9.250.000 Sebanyak 16 kursi digunakan sebagai sarana Ruang Pelatihan, 6 untuk Bidding Room dan 3 untuk Ruang Administrasi 6.625.000 Sebanyak 16 meja digunakan sebagai sarana Ruang Pelatihan, 6



No.

Belanja

Jumlah

3.

Pengadaan Sekat Ruang

1 paket

4.

Pengadaan Peralatan Jaringan

2 unit 1 unit

5.

Pengadaan Printer

2 unit

6.

Pengadaan Jaringan

7.

Pengadaan Proyektor

2 unit 1 unit

8.

Pengadaan Scanner

1 unit

9.

Pengadaan Komputer Mainframe/Server

1 unit

10.

Pengadaan Komputer PC

1 paket

25 unit

Nilai Kontrak (Rp)

7.590.000

Keterangan untuk Bidding Room dan 3 untuk Keadministrasian Sekat digunakan untuk membentuk Bidding Room Peralatan jaringan diguna‐kan untuk melengkapi sarana penyediaan akses internet

3.950.000 3.525.000 Total: 7.475.000 10.930.000 Dua printer ditempatkan di Ruang Administrasi untuk melengkapi sarana pelayanan 12.105.000 Jaringan listrik dan internet digunakan untuk menyediakan akses listrik dan internet untuk Sekretariat LPSE 17.142.500 Proyektor digunakan untuk 5.382.500 kegiatan pelatihan yang terdiri atas Total: satu proyektor yang ditempatkan 22.525.000 permanen di Ruang Pelatihan dan satu digunakan sebagai proyektor portabel 3.375.000 Scanner ditempatkan di Ruang Administrasi untuk melengkapi sarana pelayanan 3.700.000 Komputer mainframe digunakan sebagai router untuk melengkapi sarana penyediaan akses internet bagi ruang administrasi, ruang pelatihan, dan bidding room 215.625.000 Sebanyak 16 PC digunakan sebagai sarana ruang pelatihan, 6 untuk ruang bidding room, dan 3 untuk ruang administrasi

Sumber: Data Bappeda Provinsi DIY, 2009

Sebanyak sembilan pengadaan tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung karena nilai pengadaannya kurang dari Rp 50 juta. Hanya Pengadaan Komputer PC yang


VI ‐ 27


dilakukan melalui proses lelang dan dilakukan secara elektronik. Semua sarana dan prasarana di atas telah dipasang dan siap untuk digunakan sebagai pendukung operasionalisasi LPSE.

d. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan E‐Procurement dilaksanakan selama periode satu tahun, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember 2009.

e. Hasil (Output) Hasil kegiatan ini adalah: 1. Terselenggaranya fasilitasi lelang secara elektronik. Jumlah pengadaan yang telah difasilitasi proses lelangnya secara elektronik oleh LPSE adalah sebanyak 29 paket pekerjaan. Sebanyak 6 paket pekerjaan tidak selesai dilelangkan sampai kontrak. Paket pekerjaan pengadaan yang selesai sampai dengan kontrak berjumlah 23, yaitu:

No. 1.

4. 5.

Pengadaan Barang/Jasa General Check Up bagi Pegawai Negeri Sipil Pengadaan Komputer PC Pengadaan Server Bidang Anggaran dan Komputer/PC LPSE Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pembangunan Pasar Pripih

6.

Pengadaan Alat‐alat Kedokteran Umum

7.

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Workshop BLKPP

2. 3.

8.

9. 10. 11.

VI ‐ 28

Tabel 6.7 Pekerjaan Pengadaan yang Selesai sampai dengan Kontrak Pagu Paket Pekerjaan Instansi Anggaran (Rp)

Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area Bantuan peralatan untuk Industri Kecil Mebel Bantuan Peralatan untuk Industri Kecil Minyak Kelapa Murni (VCO)

BKD Prov. DIY

617.500.000

Bappeda Prov. DIY DPPKAD Kab. Gunungkidul Rumah Sakit Ghrasia Disperindagkop ESDM Kab. Kulon Progo Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Pertanian Prov. DIY Balai Lat. Kerja dan Pengemb. Produktivitas Disperindagkop ESDM Kab. Kulon Progo Disperindagkop ESDM Kab. Kulon Progo Disperindagkop ESDM Kab. Kulon Progo

250.000.000 137.000.000


593.754.000 521.400.000 666.267.100 286.291.200 450.807.000

657.800.000 160.000.000 200.000.000


No. 12.

Paket Pekerjaan

15.

Bantuan Peralatan untuk Industri Kecil Tahu Pengadaan Barang/Jasa Pakaian Kerja Lapangan non‐PNS Pembangunan Sarana dan Prasarana Show Room Kerajinan Pengadaan Bahan Kimia

16.

Pengadaan Lemari

17.

Pengadaan Alat Silo Hijauan Pakan Ternak Pengadaan 15 Unit Komputer/PC

13. 14.

18. 19.

Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan ATB (Paket Provinsi) Paket 2 20. Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan ATB (Paket Propinsi) Paket 1 21. Pengadaan Peralatan Sound System 23. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 24. Pengadaan Belanja Alat/Perlengkapan Jaringan Irigasi

Instansi

Pagu Anggaran (Rp)

Disperindagkop ESDM 214.576.000 Kab. Kulon Progo Dishubkominfo Prov. 199.905.750 DIY Disperindagkop ESDM 657.800.000 Kab. Kulon Progo Dinas Kesehatan Prov. 506.000.000 DIY Badan Perpustakaan 530.670.000 dan Arsip Daerah Dinas Pertanian Prov. 164.998.000 DIY Bagian TI dan Humas 127.500.000 Kab. Kulon Progo Dinas PU Kab. 1.264.050.000 Gunungkidul Dinas PU Kab. 1.031.250.000 Gunungkidul BKD Prov. DIY 130.900.000 Dinas Pertanian Prov. 161.500.000 DIY Dinas Pertanian Prov. 200.000.000 DIY

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, 2009

Sejumlah 23 paket pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan sampai dengan kontrak. Adapun 2 paket yang dilelangkan tidak selesai sampai dengan kontrak adalah pengadaan laptop oleh Inspektorat Provinsi dan Pengadaan Tata Suara oleh Dinas Kebudayaan. Proses keseluruhan kedua paket tersebut tidak dapat selesai karena adanya sanggahan yang terbukti kebenarannya, sehingga lelang harus diulang dan lelang ulang tidak dilaksanakan secara elektronik. Dua paket pekerjaan lain gagal lelang, yaitu pembangunan gedung oleh Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dan Pengadaan Bahan Kimia oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Lelang gagal dikarenakan rekanan yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari tiga. Kedua lelang tersebut dilelangkan kembali tanpa menggunakan fasilitasi LPSE. Fasilitasi lelang secara elektronik dilakukan dari bulan April sampai dengan November.


VI ‐ 29


Tingkat efisiensi lelang secara elektronik yang dicapai sebesar rata‐rata 82 persen. Hasil efisiensi yang dicapai melalui lelang secara elektronik disajikan dalam tabel berikut ini:

No. 1.

Tabel 6.8 Hasil Efisiensi Lelang Secara Elektronik Pagu Nilai Paket Pekerjaan Anggaran Kontrak (Rp.) (Rp.)

Pengadaan barang/jasa general check up bagi pegawai negeri sipil 2. Pengadaan komputer PC 3. Pengadaan Server Bidang Anggaran dan Komputer/PC LPSE 4. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 5. Pembangunan Pasar Pripih 6. Pengadaan Alat‐alat Kedokteran Umum 7. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor 8. Rehabilitasi Gedung Workshop BLKPP 9. Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area 10. Bantuan Peralatan Untuk Industri Kecil Mebel 11. Bantuan Peralatan Untuk Industri Kecil Minyak Kelapa Murni (VCO) 12. Bantuan Peralatan untuk Industri Kecil Tahu 13. Pengadaan Barang/Jasa Pakaian Kerja Lapangan Non‐PNS 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Show Room Kerajinan 15. Pengadaan Bahan Kimia 16. Pengadaan Lemari 17. Pengadaan Alat Silo Hijauan Pakan Ternak 18. Pengadaan 15 Unit Komputer/PC 19. Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan ATB (Paket Provinsi) Paket 2 20. Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan ATB (Paket Provinsi) Paket 1 21. Pengadaan Peralatan Sound System 22. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

VI ‐ 30

Efisiensi (%)

617.500.000

564.850.000

91

250.000.000 137.000.000

215.625.000 127.000.000

86 93

593.754.000 521.400.000 666.267.100 286.291.200

567.136.000 394.404.000 649.920.000 227.589.000

96 76 98 79

450.807.000 657.800.000 160.000.000 200.000.000

339.994.000 508.533.000 132.500.000 152.300.000

75 77 83 76

214.576.000 199.905.750

170.800.000 167.970.000

80 84

657.800.000

455.642.000

69

506.000.000 407.373.000 530.670.000 356.535.000 164.998.000 131.789.000 127.500.000 114.675.000 1.264.050.000 1.083.809.000

81 67 80 90 86

1.031.250.000

880.086.000

85

130.900.000 161.500.000

78.650.000 133.620.000

60 83



No.

Paket Pekerjaan

23. Pengadaan Belanja Alat/Perlengkapan Jaringan Irigasi Jumlah/Rata‐rata

Pagu Anggaran (Rp.)

Nilai Kontrak (Rp.)

200.000.000

194.730.000

97

8.055.530.000

82

9.729.969.050

Efisiensi (%)

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, 2009

2. Pelatihan bagi calon panitia, PPK, dan rekanan. Peningkatan pemahaman tentang lelang secara elektronik dilaksanakan melalui beberapa pelatihan. Tim Pelatih LPSE telah melaksanakan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia, baik dari sisi rekanan maupun panitia/PPK untuk melaksanakan lelang secara elektronik. Peserta pelatihan calon penyedia adalah anggota dari beberapa asosiasi perusahaan se‐DIY, antara lain Apkomindo dan Gapeknas. Jumlah wakil perusahaan penyedia yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 150 orang yang dilatih dalam 10 angkatan. Peserta pelatihan panitia dan PPK adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang akan menjadi panitia dan PPK dari paket pekerjaan yang akan dilelang secara elektronik, serta mereka yang lulus ujian keahlian PBJ pada bulan April. Jumlah peserta pelatihan bagi panitia dan PPK sebanyak 167 orang. Masing‐masing pelatihan dilaksanakan selama 5 JPL, pada periode April dan Mei.

f. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Beberapa masalah dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan: 1. Masih rendahnya antusiasme SKPD di Pemerintah Provinsi DIY untuk melelangkan paket pekerjaan di instansi masing‐masing secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dari masih sedikitnya instansi yang melaksanakan pengadaan melalui fasilitasi LPSE. Jumlah peserta pelatihan, baik dari panitia maupun PPK serta perusahaan penyedia tidak memenuhi target, di mana masing‐masing ditargetkan sejumlah 200 orang. 2. Pelayanan kepada para penyedia dan panitia dan PPK tidak optimal karena anggota gugus tugas LPSE masih terfokus pada pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang bersangkutan. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi anggota gugus tugas dalam melaksanakan piket di sekretariat LPSE dan pendampingan pihak‐pihak terkait selama proses lelang. Pelayanan yang tidak optimal ini juga berkontribusi pada masalah di salah satu lelang yaitu Pengadaan Tata Suara oleh Dinas Kebudayaan. Masalah yang timbul adalah terbukanya kemungkinan bagi peserta lelang pengadaan tersebut untuk melihat Jaminan Penawaran yang diserahkan ke LPSE. Kemungkinan ini ada ketika petugas yang menerima dokumen tersebut tidak berkonsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut karena harus melakukan aktivitas lainnya.


VI ‐ 31


3. Pengarsipan dokumen‐dokumen tidak dilakukan dengan baik mengingat belum adanya ruang sektreariat khusus LPSE sarana pendukungnya. 4. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) Pada tahun 2009, KONI telah melaksanakan kegiatan‐kegiatan berupa rapat koordinasi dengan pengurus provinsi dan lembaga terkait, pengiriman atlit ke kejurnas setiap cabang olah raga, pengiriman pelatih dan wasit cabang olah raga ke penataran nasional dan internasional, pemberian penghargaan kepada atlit dan pelatih berprestasi di tingkat internasional.

Selain itu KONI DIY juga menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi yang diikuti oleh 5 kabupaten/kota dengan mempertandingkan 36 cabang olahraga. Sebagai juara umum dalam kegiatan tersebut adalah Kabupaten Sleman yang memperoleh 108 emas, 122 perak, 128 perunggu. 5. PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai struktur dari tingkat provinsi sampai dengan desa. Dalam melaksanakan kegiatannya, PKK terbagi menjadi 4 (empat) kelompok kerja/Pokja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dikoordinasi oleh tim yang disebut dengan Tim Penggerak PKK. Sesuai dengan tujuan dari organisasi ini yang tersirat dari namanya, kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK adalah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada tahun anggaran 2009 PKK Provinsi DIY melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi DIY melalui DPPKA Provinsi DIY sebesar Rp 187.250.000,00. Adapun kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Provinsi DIY tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lansia (POKJA I) yang diikuti oleh 40 orang peserta dari provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan selama 1 hari 2. Kegiatan Keterampilan membuat souvenir (POKJA II) yang diikuti oleh 40 orang peserta dari provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan selama 1 hari 3. Kegiatan Penyuluhan Praktik Membatik (POKJA III) yang diikuti oleh 40 orang peserta dari provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan selama 1 hari 4. Evaluasi Kegiatan Gerak PKK KB‐Kes (POKJA IV), dilaksanakan selama 5 hari 5. Rakerda PKK yang diikuti oleh 110 orang peserta dari Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggerak PKK kabupaten/kota, dinas/instansi terkait, dan LSM, dilaksanakan selama 1 hari

VI ‐ 32



6. Monitoring, Evaluasi kegiatan PKK (lomba desa, lomba P2WKSS, Monitoring PKK, PKK KB Kes) 7. Studi Orientasi ke Bali yang diikuti oleh 40 orang dari Tim Penggerak PKK provinsi dan kabupaten/kota selama 4 hari 8. Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK.


VI ‐ 33

BAB VII PENUTUP Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi DIY pada Tahun Anggaran 2009 merupakan tahun I dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY. Keluaran (output) dari penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2009 berupa hasil‐hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, menjadi wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur Pemerintah Daerah. Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil upaya optimal yang mampu diekspresikan oleh seluruh jajaran eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, sehingga semua itu sekaligus dapat mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran 2009 tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan jajaran eksekutif tidak akan bermakna dan berguna lebih tanpa dukungan dan kerja sama segenap jajaran legislatif sebagai wakil rakyat maupun dukungan rakyat sendiri. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah‐mudahan hasil‐hasil pembangunan yang telah dicapai dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2009 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 ini diharapkan akan selalu menjadi kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan‐perbaikan ke depan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, berlan‐ daskan prosedur yang berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY.


VII ‐ 1

Bab VII Penutup

Sangat disadari, masih terdapat permasalahan‐permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa‐masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan‐Nya kepada kita semua.

VII‐2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009

Terima kasih. Yogyakarta, Maret Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun iii

Recommend Documents