1. SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri: “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program & Kegiatan Kementerian/ Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat” 2. Revisi PP 19 Tahun 2010
BAPPENAS
Temu Konsultasi Triwulanan I Tahun 2011 BappenasBappeda Provinsi Seluruh Indonesia Bappenas, 10 Maret 2011
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
1
RPJMN PRIORITAS NASIONAL RPJP (2005 -2025)
RPJM 1 (2005-2009) Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualias SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek
RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
RPJPN 2005-2024, Undang- Undang No. 17 Tahun 2007
2
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pedoman
Pedoman
Diacu
Rincian APBN
RPJM Dijabarkan Nasional
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Bahan Pedoman
RKP
Diserasikan Melalui Musrenbang
Diperhatikan
Pedoman
RPJM Daerah
Pedoman
Renstra SKPD
Dijabarkan
Bahan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
UU 25/2004 tentang SPPN
Pedoman
Bahan Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
RKA-KL
Bahan Diacu
RPJP Nasional
Pedoman
Renja - KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
3
3
MENGAPA SINERGI PUSATDAERAH? 1 2 3
• Lokasi Pembangunan di Daerah> Potensi Daerah = Potensi Nasional • Keberhasilan Pembangunan Daerah = Keberhasilan Pembangunan Nasional
• Sumber Pembiayaan Nasional Terbatas (Fiscal space terbatas); • Perlu Peningkatan Kualitas APBN>APBD didukung rakyat & swasta (jadi penting artinya karena dana terbatas).
• Percepatan Pembangunan tergantung Kualitas APBN>APBD • Peningkatan kualitas APBN>APBD perlu kerjasama Pusat dan Daerah dengan sinergi & sinkronisasi program.
Isu-isu utama untuk: Perencanaan, Penganggaran, Implementasi
• KUALITAS APBN: • SUSUN APBN YANG 3 PRO + 1 • PERCEPAT PENYERAPAN; • PENYERAPAN JGN MENUMPUK DI AKHIR TAHUN.
Perencanaan Program
Penganggaran • • • • •
Transfer ke Daerah (35%) Belanja Pegawai-Barang (27%) Subsidi (20%) Bunga Utang (11%) Belanja Modal Infrastruktur & Bantuan Sosial Terbats ( 7%).
• SINERGI PUSATDAERAH Implementasi APBN/ APBD
PERANAN GUBERNUR GUBERNUR
PEMBINAAN
PENGAWASAN
PEREKAT NKRI
Tujuan dilaksanakannya asas dekonsentrasi, yaitu guna: 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pememerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum; 2. Terpeliharanya komunikasi sosial kmasyarakatan & sosial budaya dlm administrasi negara; 3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional; 4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
[email protected]
6
I.
KEDUDUKAN GUBERNUR
1. Berkedudukan sbg Wakil Pemerintah di wilayah provinsi; 2. Dalam kedudukannya sbg Wakil Pemerintah bertanggungjawab kpd Presiden; 3. Dilantik Oleh Presiden; 4. Dalam hal Presiden berhalangan melantik Gubernur, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden melantik Gubernur .
[email protected]
7 7
BAGIAN I SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang:
“Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat”
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
8
9 Direktif Presiden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Meningkatkan sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Merumuskan standar tunjangan dan insentif bagi pejabat daerah; Menentukan jumlah pegawai daerah yang tepat; Pembangunan dan penyediaan infrastruktur; Penentuan anggaran dekonsentrasi yang terkoordinasi dengan Gubernur; latar belakang SEB 3 Menteri Perhatikan aspirasi dan rekomendasi Gubernur dalam pembangunan infastruktur, transportasi, dan kebijakan ekspor dan impor; Situasi makroekonomi, APBN, defisit, subsidi, dan lain-lain agar juga dipahami oleh Gubernur; Pemberian asistensi tentang ketentuan pengadaan dan penggunaan anggaran; Dilakukan monitoring dan evaluasi dan hasilnya disampaikan ke publik.
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
9
SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam NegeriTentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat
Tujuan: 1. Mempertegas implementasi peraturan perundangan yang ada (PP 38/2007, PP 7/2008, PP 19/2010); 2. Memperkuat koordinasi K/L dan pemerintah provinsi.
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
10
I.
Kementerian/Lembaga
Perencanaan Program dan Kegiatan 1. Memperhatikan pembagian urusan Pusat-daerah; 2. Koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri dalam rangka identifikasi kegiatan yang merupakan urusan daerah untuk pengalihan;
Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama 1. 2. 3. 4.
Koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum Renja KL; Pencatuman di Renja KL dan membahas dalam Musrenbang; Pengalokasian dengan target kinerja untuk pencapaian prioritas nasional; Mencatumkan kegiatan, daerah/lokasi dan kebutuhan dalam basis jangka menengah; 5. Tidak ada dana pendamping kecuali untuk urusan bersama; 6. Penyampaian informasi/keputusan ke daerah yang tepat waktu termasuk petunjuk pelaksana; 7. Mengevaluasi dan memperhatikan usulan dari Gubernur terkait dengan penyelenggaraan D, TP, dan UB Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
11
II.
Gubernur
Kewenangan Gubernur dalam Penyelenggaraan D, TP, dan UB 1. Meminta KL untuk berkoordinasi sebelum Renja KL 2. Meminta Bupati/Walikota untuk berkoordinasi dalam TP dan UB
Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama 1. Menyampaikan rekomendasi kepada KL terkait ketaatan untuk berkoordinasi dari Kabupaten/Kota
Kewajiban Gubernur dalam Penyelenggaraan D, TP, dan UB 1. 2. 3. 4. 5.
Sinkronisasi dan harmonisasi APBN-APBD; Memberitahukan di dalam pembahasan RAPBD; Melaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan; Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di wilayahnya; Melaporkan hasil penyelenggaraan sesuai PP No. 39 Tahun 2006 Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
12
BAGIAN II
Revisi PP No. 19 Tahun 2010: Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
13
Pertimbangan: 1. Merupakan upaya meningkatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah khususnya dalam rangka memantapkan sinergitas pusat dan daerah. 2. PP No. 19 Tahun 2010 direvisi karena belum mengatur secara tegas ketentuan mengenai peran Gubernur;
Status: Dalam proses akhir penandatangan
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
14
Revisi PP No. 19 Tahun 2010 (1/2): Tugas Gubernur antara lain: 1. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; 3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Gubernur melakukan koordinasi, dalam rapat kerja gubernur, dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan/atau ditugaspembantuankan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
15
Revisi PP No. 19 Tahun 2010 (2/2): Wewenang Gubernur antara lain: 1. Mengundang rapat bupati/walikota, perangkat daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal; 2. Meminta bupati/walikota, perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; 3. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji; 4. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 5. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggarakan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; 6. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan; Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
16
Revisi PP No. 19 Tahun 2010 (3):
Koordinasi dengan Instansi Vertikal Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi, melalui: a. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, b. Rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan.
Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi, melalui: a. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, b. Rapat kerja sinkronisasi RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD dan RKPD provinsi, c. Rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan.
Musrenbang Provinsi Karakteristik Koordinasi
Hasil
Koordinasi Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi.
1.
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi.
1.
2.
2.
kesepakatan prioritas program dan anggaran pembangunan, dengan mensinkronkan program sektoral yang dibiayai Pemerintah dan program daerah yang dibiayai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; prioritas pembangunan daerah guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional; prioritas pembangunan di wilayah dan lintas wilayah kabupaten/kota; dan Kesepakatan program dan anggaran melalui sinkronisasi antara program provinsi yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan program daerah kabupaten/kota yang dibiayai pemerintah kabupaten/kota
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
18
Sanksi kepada Bupati/Walikota Kepada Bupati/Walikota yang tidak hadir pada musrengbang provinsi, rapat kerja sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian berbagai permasalahan dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, melalui: 1. Pemberian surat peringatan pertama oleh Gubernur terhadap bupati/walikota yang tidak hadir dalam pelaksanaan koordinasi pertama, 2. Pemberian surat peringatan kedua oleh Gubernur terhadap bupati/walikota yang tidak hadir dalam pelaksanaan koordinasi setelah mendapat peringatan pertama. Surat peringatan kedua ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan, 3. Apabila setelah peringatan kedua, bupati/walikota tetap tidak hadir, Gubernur mengusulkan pada kementerian/lembaga terkait tidak mengalokasikan dana Tugas Pembantuan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan, 4. Menteri Dalam Negeri dapat menindaklanjuti surat tembusan Gubernur di atas dalam rangka pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
19
Vicious Circle of Regional Autonomy
Kebutuhan Pusat meningkat, transfer ke daerah tetap/turun.
Meningkat ketergantungan transfer dari Pusat
PAD Turun/ tidak naik
3/15/2011
Naikkan PAD dengan terbitkan Perda2 hambat Investasi.
Investasi Turun
20
Alur Analisis Keterkaitan Pembiayaan Pembangunan - Perekonomian Regional:
Perubahan pd aksesibilitas dan kapasitas daerah
Belanja Modal Penerimaan Daerah
Perubahan Pendapatan pemerintah swasta dan masyarakat
Multiplier Effect
Optimalisasi Sumber Daya struktur ekonomi wilayah Pengembangan Wilayah Dinamika sosial
Produktivitas investasi aglomerasi kapasitas produksi tenaga kerjalingkungan
2. The Malaysian Approach to Development Diverse customer expectations and requirements…
Citizens
Stakeholders
Public Service Businesses
Non-Citizens
22
3. Creative Management for Government: The Malaysian Perspective Services delivered must be....
Customer Satisfaction
Efficient Speedy Accurate
National Competitiveness 23
5. The Korean Government : Why innovate? Ensuring public trust and reinforcing national competence
8. Innovation : How are Korean Gov promoting it? Stages of Government Innovation
Internalization of innovation Execution & Dissemination Introduction of Management Change Preparation of Roadmap
Preparation of Roadmap & Establishing Foundation for Innovation ! Government Reform
Personnel Management Reform
Localization & Decentralization
Finance & Tax System Reform
[email protected]
E-government 25
Terima Kasih
[email protected]
Bappenas, 10 Maret 2011, Jakarta
26
