EVALUASI HASIL
DISAMPAIKAN OLEH: KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI PADA ACARA KONSULTASI PUBLIK REVIEW RPJPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2005 - 2025 1
CAPAIAN RPJMD TAHAP I DAN II
2
Misi 1 Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif 67.1 72.74 74.65
Indeks Pembangunan Manusia (%)
12.5 8.34 7.92
Angka Kemiskinan (%)
6.04 5.54 5.08
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus (%)
Kondisi Awal
4.92 1.85 8.72
Inflasi (%)
RPJMD I RPJMD II
5.42 7.35 6.76
Pertumbuhan ekonomi (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3
Misi 1 Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
lanjutan
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak…
40.93
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak…
58.56
51.19
71.9
79 68.98 74.82
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) 26
Rasio Elektrifikasi (%)
55
73.05 60.28 69.72
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
53.3
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
0
10
20
30
40
50
60
RPJMD I RPJMD II
62.64 61.52
70
Kondisi Awal
80 4
lanjutan Laju pertumbuhan penduduk 2.5
2
2.29 1.84
1.5
1.65
1 0.5
Misi 1 Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
0 Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II
PDRB perkapita atas Harga Berlaku (Rp.Juta)
OPINI BPK
150
WTP
100
98.742
50 0
WDP
44.127 7.422 Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II
RPJMD I
RPJMD II 5
Misi 2 Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bertakwa dan Berbudaya Jumlah Jemaah Haji (orang) 3000
1956
2474
2118
2000
1000 0 Kondisi Awal
RPJMD I RPJMD II
Total Jumlah sarana peribadatan (buah)
Jumlah Kunjungan Wisata (juta wisatawan) 2.00 1.50 1.00 0.50 -
1.53 1.11
RPJMD I
Jumlah Wisata Budaya 75 71
70
10000
65
5000
RPJMD II
63
61
60
0 Kondisi RPJMD I RPJMD II Awal
55 Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II 6
Misi 3 Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Berbudaya Hukum Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi
64.61
65
Persentase temuan yang ditindaklanjuti (%)
79.72 RPJMD I RPJMD II
Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif (%)
77.25
10 13
Rata-rata Jumlah PERDA yang dikeluarkan per tahun 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 7
Misi 4 Mewujudkan Kondisi yang Aman, Tenteram dan Tertib Jumlah tindak kejahatan konvensional
Jumlah Penertiban oleh Satpol PP
10000
200 8247
8000
172 150
6000 100
4000 2000
71
1646
50
1642
0
0 Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II
Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II
8
Misi 5 Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 0.5 0.45
0.45 0.414
0.4 0.35
0.37
Masih dalam kategori Tingkat Ketimpangan Rendah
0.34
0.3
0.25
0.269
Indeks Gini
0.23
Indeks Williamson
0.2 0.15
0.1 0.05 0 Kondisi Awal
RPJMD I
RPJMD II 9
Misi 5 Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
lanjutan
82.7 83.3
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)
96 94.71
Nilai Tukar Petani (NTP)
40.93 45.12
Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan
RPJMD I
34.34 36.42
Partisipasi Angkatan Kerja Wanita
0
20
40
RPJMD II
60
80
100 10
Misi 6 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Jumlah PLTMH
Jumlah Titik Api (hot spot) 1,200 1,000 800 600 400 200 -
1125
15 13
10
9
623 5 0 RPJMD I
RPJMD I
RPJMD II
RPJMD II
Luas Lahan Kritis (Ha) 2,000,000.0 1,500,000.0
1,736,475.3 1,420,602
1,000,000.0 500,000.0 -
RPJMD I
RPJMD II
11
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI
12
ISU STRATEGIS GLOBAL
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 AFCTA, IMT-GT, IMS-GT
1. Peningkatan Dayasaing Wilayah 2. Peningkatan Sumberdaya Manusia (Ahli & Terampil) Sertifikasi Profesi konstruksi dan non konstruksi 3. Mendukung Sentra Produksi
Tenaga kerja konstruksi di Provinsi Jambi sebanyak 62.455 orang (peringkat keempat terbesar dari seluruh tenaga kerja di Provinsi Jambi yang berjumlah 1,53 juta tenaga kerja). Sampai dengan saat ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah melatih 1.942 orang dari tenaga kerja konstruksi bersertifikasi. 13
ISU STRATEGIS NASIONAL:
PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL SERTA REGIONAL 1. Mendukung sistem logistik Nasional 2. Fasilitasi pembangunan infrastruktur menunjang pembangunan Rail way (satasiun – pusat simpul, toll way
1.
Trans Sumatera Railways Lintas Timur Batas sumsel (palembang) – Jambi – Batas Riau (Pekanbaru)- dst. Jalur ini mendukung penguatan simpul jaringan keretaapi dan jalan TOL Sumatera yang menghubungkan Sumatera Selatan – Jambi – Riau. 2. Akses pendukung Pelabuhan Ujung Jabung Kota Jambi – Pelabuhan Ujung Jabung. Jalur ini menjadi pendukung aktifitas barang dan jasa Kawasan Ekonomi dan Pelabuhan Utama. 14
ISU STRATEGIS NASIONAL:
KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha Pengembangan energi baru & terbarukan
Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan
Serbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi
Iklim investasi migas yg kondusif
KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI
Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi;
Stop konversi lahan produktif
Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih
15
ISU STRATEGIS NASIONAL:
MEMBANGUN DARI DESA
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pembangunan Pemda Kawasan Perbatasan
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; Pemda
Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian Sektor & Lembaga Pemda
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil
Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Penataan Daerah Otonomi Baru
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa
Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda
Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda
16
ISU STRATEGIS NASIONAL:
POROS MARITIM DUNIA
Jalur Sutra
ALKI 1 Sea lane of communication 17
ISU STRATEGIS REGIONAL:
BATAS DENGAN PROVINSI TETANGGA BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN RIAU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penyelesaian batas Prov. Jambi (Kab. Tanjab Barat dan Tebo) dengan Prov. Riau. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan. Pemberdayaan KAT-SAD dan KAT-DUANO (Bajau) lintas Provinsi dan KAT-Talang Mamak. Pencurian sawit lintas provinsi Pemberdayaan masyarakat penyangga Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat Batak/Karo asal Riau di Kabupaten Tebo. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur Jambi-Pekanbaru.
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Sumbar Angkutan Batubara/karet dari Prov. Jambi ke Pelabuhan Teluk Bayur Sumbar (kerusakan jalan dan potensi konflik) Potensi Konflik lahan masyarakat Kabupaten Bungo/Tebo dengan masyyarakat Dharmasraya Perambahan TNKS Pembangunan jalur evakuasi bencana Pelayanan Pendidikan (umum dan pesantren) anak-anak Jambi di Sumbar. Pelayanan Kesehatan rujukan (BPJS) masyarakat Kab. Kerinci/Kota Sei Penuh di Kota Padang Pelayanan Kesehatan (BPJS) masyarakat Kab. Dharmasraya di Kabupaten Bungo. Pemberdayaan Masyarakat penyangga TNKS
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN BENGKULU 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu. Potensi konflik perambahan lahan di Kab. Merangin (jangkat) dengan Prov. Bengkulu Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi. Aksesibilitas masyarakat Kabupaten Kerinci ke Prov. Bengkulu. Pelayanan Kesehatan dan pendidikan masyarakat batas Kab. Kerinci Prov. Jambi dengan masy Prov. Bengkulu Pemberdayaan masyarakat penyangga TNKS
18
ISU STRATEGIS REGIONAL:
BATAS DENGAN PROVINSI TETANGGA BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN KEPULAUAN RIAU 1.Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri (batas perairan dan pulau berhala) 2.Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. 3.Potensi konflik nelayan antar Provinsi 4.Pemberdayaan KAT-Duano (Bajau) lintas Provinsi. 5.Distribusi / tansportasi logistik masy dabo/singkep dari Jambi, Nipah Panjang dan Kampung Laut. 6.Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir 7.Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi.
BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN SUMATERA SELATAN 1. 2. 3. 4. 5.
Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumsel Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan. Ganguan keamanan disepanjang jalur lintas timur Palembang-Jambi. Eksodus masyarakat Sumsel ke Kecamatan Jangkat (kawasan TNKS) Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Prov. Jambi ke RS di Kota Palembang. 6. Pelayanan Pendidikan (umum dan pesantren) anak-anak Jambi di Sumsel. 7. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi (masyarakat Sumsel di perbatasan yang berobat ke Provinsi Jambi). 8. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi. 9. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Sumsel di kawasan TNKS 10.Administrasi kependudukan bagi masyarakat Sumsel yang eksodus di kawasan TNKS Provinsi Jambi. 11.Pemberdayaan Masyarakat penyangga TNKS 12.Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir 19
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI :
DAYA SAING WILAYAH
1. DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2. DAYA SAING EKONOMI 3. DAYA SAING SDM
20
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) 1. Fasilitasi Kelembagaan Penataan Ruang 2. Fasilitasi penanganan bencana alam 3. Fasilitasi pengembangan PKNp menjadi PKN dan PKWp menjadi PKW 4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidkan dan Kesehatan 5. Faslitasi Kota Bungo menjadi Kota Transit 6. Pembangunan Wilayah batas Provinsi Tetangga 21
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI : KEMISKINAN
UU NO 6 TENTANG DESA Program SAMISAKE 2016 1. Penanganan Rumah Tangga Miskin 2. Membangun Infrastruktur Ekonomi 3. Penghidupan Berkelanjutan Keluarga Miskin (mengembangkan potensi Kecamatan dan akses permodalan. Pendampingan 4. Meningkatkan Kualitas SDM Keluarga Miskin melalui beasiswa dan Jaminan Kesehatan 5. Dsb, sesuai usulan Kabupaten/Kota
22
TINDAK LANJUT EVALUASI
23
PERLUNYA MIDTERM REVIEW 1. SISTEMATIKA RPJPD BELUM MENGACU PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
2. INDIKATOR DAN TARGET AKHIR RPJPD BELUM JELAS SEHINGGA MENYULITKAN EVALUASI HASIL 3. PENYESUAIAN HAL – HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ISU – ISU STRATEGIS, ASUMSI – ASUMSI DLL 24
TERIMA KASIH 25
