TELAAHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUHAN PERIKANAN: TUGAS PUSAT ATAU TUGAS DAERAH? Oleh: Mochamad Wekas Hudoyo, API, MPS PENYULUH PERIKANAN MADYA PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. JUSTIFIKASI 1. Penyuluhan Perikanan selalu menitik beratkan pada berbagai upaya untuk mewujudkan perbaikan kualitas kehidupan manusia, baik secara moril maupun materil, melalui peningkatan motivasi, keberdayaan, kepemimpinan dan kualitas perilaku sumber daya manusia.
Sistem penyuluhan perikanan pada masa mendatang diharapkan dapat
mengantarkan pelaku utama/pelaku usaha untuk berproduksi secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya, dengan demikian tujuan penyuluhan tidak hanya membuat pelaku utama/pelaku usaha mampu berproduksi sampai pada tingkat yang mencukupi kebutuhan nasional tetapi tingkat poduksi itu harus dicapai secara mandiri dan sekaligus membuat tingkat kesejahteraan pelaku utama/pelaku usaha meningkat dengan lebih nyata dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan nasional. 2. Tujuan utama dari penyuluhan perikanan adalah mempengaruhi para pelaku utama/pelaku usaha dan keluarganya agar berubah perilakunya sesuai dengan yang diinginkan yang akan menyebabkan perbaikan mutu hidup. Perubahan perilaku dapat terjadi dalam tiga bentuk: a. Bertambahnya perbendaharaan informasi yang berguna bagi pelaku utama/pelaku usaha. b. Tumbuhnya keterampilan, kemampuan dan kebiasaan baru atau bertambah baik.
c. Timbulnya sikap mental dan motivasi yang lebih kuat sesuai dengan yang dikehendaki. 3. Cakupan tugas penyuluhan dimasa yang akan datang akan semakin luas, intensif, dan kompleks yang harus dilakukan
seorang penyuluh sesuai dengan tupoksinya, oleh
karena itu seorang penyuluh yang telah menjadi tenaga.fungsional, wajarlah kiranya bila profesionalismenya perlu dikembangkan mengingat para pelaku utama/pelaku usaha yang semakin pandai dan maju, beragam dan canggih yang semuanya itu perlu penanganan secara profesional. Untuk itu, sebutan untuk tenaga penyuluh menjadi tenaga profesi di bidang penyuluhan perikanan. 4. Profesi adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut adanya standar keahlian serta dukungan perilaku tertentu. Orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan tersebut. Komitmen pribadi melahirkan tanggung jawab yang besar dan mendalam atas pekerjaan itu. 5. Penyuluh sebagai agen perubahan. 6. Peran, tugas, dan tanggungjawab penyuluh sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan utama penyuluhan. 7. Untuk menjalankan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan penyuluh yang profesional. 8. Tugas dan tanggung jawab seorang penyuluh perikanan yang dilakukan secara profesional diyakini mampu meningkatkan kinerja walaupun faktor lain yang mempengaruhi kinerja dianggap konstan, misalnya sarana (Erben, at all dalam People
Empowerment Vs Social Capital, 1996). Peningkatan kinerja para penyuluh perikanan dapat terpenuhi jika para penyuluh sendiri secara terpola dan berkesinambungan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perubahan tuntutan pelaku utama dan pelaku usaha, yang dari waktu ke waktu terus bertambah komplek. Untuk melayani para pelaku utama dan pelaku usaha sangat jelas memerlukan persyaratan khusus sebagaimana layaknya pekerjaan profesi bidang penyuluhan perikanan. 9. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 10. Profesi adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut adanya standar keahlian serta dukungan perilaku tertentu yang merujuk pada kode etik yang disepakati para pelaku. Profesi dapat diartikan pula sebagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi dan/atau, pelatihan profesi atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan sertifikat serta memperoleh rewards. Orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta memiliki komitmen pribadi, yang melahirkan tanggung jawab besar dan mendalam, ketekunan, keuletan, kedisiplinan serta hidup dari pekerjaannya. 11. Berapa jumlah penyuluh? Dan bagaimana kualifikasinya?
326 627
DATA KERAGAAN 1 242 PENYULUH PERIKANAN PEMULA
385
PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN
310
PENYELIA
PERTAMA MUDA MADYA
909
UTAMA
385
Gambar 1a. Keragaan Penyuluh Perikanan Tahun 2012 (3.185 Orang) Sumber data Simluh Pusat Penyuluhan KP, 19 Desember 2012
Gambar 1b. Keragaan Penyuluh Perikanan Tahun 2012 (Persentase)
DATA KERAGAAN 10% 0% 8% PENYULUH PERIKANAN
20%
12%
PEMULA PELAKSANA
10%
PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA
PERTAMA MUDA
28%
12%
Sumber data Simluh Pusat Penyuluhan KP, 19 Desember 2012
MADYA
B. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Tugas dan fungsi penyuluhan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan keragaman sasaran penyuluhan, cakupan wilayah kerja dan kondisi sumberdaya alam. Jumlah penyuluh pada tahun 2012 sebanyak 35.667 orang, terdiri atas penyuluh pertanian 28.382 orang; penyuluh perikanan 3.185 orang, dan penyuluh kehutanan 4.101 orang untuk melayani pelaku utama dan pelaku usaha sebanyak 98.329.000 orang terdiri atas petani 43.029.000 orang, nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir 16.500.000 orang, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan 48.800.000 orang yang tersebar secara tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah dan distribusi penyuluh tersebut relatif tidak ideal jika dibandingkan dengan beban kerja penyuluh yang menjadi tanggungjawabnya. Disisi lain, penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan harus mempertimbangkan tantangan perubahan yang terjadi secara global seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Apakah cakupan tugas Penyuluh Perikanan sudah sangat spesifik untuk mendukung keragaman sumberdaya alam dan apakah rasio jumlah tenaga penyuluh perikanan sudah sebanding dengan cakupan wilayah kerja dan jumlah sasaran? 2. UU Nomor 16 Tahun 2006 dalam Pasal 3 dan 4 mengandung makna bahwa kedudukan penyuluh sangat strategis dalam pembangunan, khususnya dalam melakukan perubahan perilaku kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Peran tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan penyuluhan adalah pekerjaan profesi yang hanya dapat dilakukan oleh seorang penyuluh yang memilki keahlian khusus. Keahlian tersebut dapat diperoleh dari pendidikan dan/atau pelatihan profesi atau pengalaman kerja. Apakah penyuluh dalam
menjalankan pekerjaan profesinya sudah memperoleh penghargaan yang layak, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien? 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyuluh terlebih dahulu menyusun programa
penyuluhan
sebagai
acuan
operasional
agar
penyuluhan
dapat
diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Salah satu kegiatan dalam programa penyuluhan adalah melakukan kunjungan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memberikan advokasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam kunjungan ini, khususnya di tempat terpencil dan/atau sarana transportasi yang tidak memadai, kejadian yang tidak diharapkan (resiko) dapat terjadi pada penyuluh. Apakah besaran tunjangan fungsional dan insentif lainnya yang diberikan selama ini telah memadai untuk memberikan kompensasi terhadap beban dan resiko pekerjaan yang telah dilakukan? Jika tunjangan tersebut dinilai belum memadai, perlukah tunjangan fungsional diberikan untuk mengimbangi resiko pekerjaan yang mungkin dihadapi? Seberapa layakkah besarnya tunjangan fungsional? 4. Keberadaan profesi penyuluh diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dalam peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha maupun peningkatan sumberdaya manusia pada umumnya. Oleh karena itu seorang penyuluh perikanan diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi secara terarah, terpola, dan berkesinambungan baik melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar secara mandiri. Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi dimaksud untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan dibidang penyuluhan.
Apakah tunjangan jabatan dan insentif lainnya yang diberikan kepada penyuluh sudah dapat menjamin peningkatan profesionalisme penyuluh yang berujung pada penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku utama dan pelaku usaha? Bagaimana mekanisme sistem untuk memelihara kompetensi penyuluh perikanan?
C. IMPLIKASI KEBIJAKAN 1. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Pribadi moral terutama ditentukan oleh kenyataan seluruh hidupnya, yaitu bagaimana dia hidup baik sebagai manusia sepanjang hidupnya. 2. Peran instansi pembina atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan kapasitas seperti apa? 3. Pada Peraturan Pemerintah No. 43/2009 dalam Bab II Pembiayaan, Bagian Kesatu, Umum, pada Pasal 3 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masingmasing. 4. Pada ayat (2) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bagian Kedua perihal Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan dalam PP No. 43 tahun
2009,
Paragraf 1, Umum pada Pasal 4, ayat (1) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi: a. biaya operasional kelembagaan penyuluhan; b. biaya operasional penyuluh PNS; c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan. Pada (2)
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan programa penyuluhan. Paragraf 2 perihal Biaya Operasional Kelembagaan Penyuluhan Pasal 5 Kelembagaan penyuluhan meliputi: a.
badan penyuluhan; b.
badan koordinasi penyuluhan; c.
badan pelaksana
penyuluhan; d. balai penyuluhan; dan e. pos penyuluhan. Pada Pasal 6, ayat (1) Biaya operasional pada badan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan: a.
penyusunan
programa
akreditasi
penyuluhan
nasional,
standarisasi,
dan
kebijakan tenaga
nasional,
penyuluh;
b.
penyelenggaraan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan; c. pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan, evaluasi, alokasi, dan distribusi sumber daya penyuluhan; d. pelaksanaan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan international; dan e. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
6. Selanjutnya, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera No, 19/2008 pada Bab III pasal 5 tentang Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina yakni Pasal 5 ayat (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah Departemen Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya pada ayat (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban : a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; c. menetapkan standar kompetensi jabatan Penyuluh Perikanan; d. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; e. sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan serta petunjuk pelaksanaannya;
f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Penyuluh Perikanan; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Penyuluh Perikanan; h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; i.
fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
j.
fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Perikanan;
k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Perikanan; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Penyuluh Perikanan. Jadi dari pasal f, g, dan l, amat terkait erat hubungan pemerintah Pusat untuk menyiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi para penyuluh perikanan PNS, selanjutnya juga melakukan monitoring dan evaluasi jabatan penyuluah perikananan, termasuk dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan perikanan.
D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 1.
Dari ketentuan diatas, maka untuk implementasi kebijakan secara aktif, bahwa peningkatan kapasitas atau pendidikan dan pelatihan wajib diselenggarakan oleh Pusat. Adapun tugas daerah adalah optional, artinya pilihan.
2.
Harus ada langkah nyata dan strategis terkait dengan data base penyuluh, yang terkait sudah atau belum mengikuti latihatan fungsional/teknis fungsional.
3.
Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan, terkait juga dengan latar belakang pendidikan yang mendukung kompetensi dan profesi kepenyuluhan.
4.
Menysusun pola pendidikan dan pelatihan yang jelas dan terarah.
5.
Menyelenggarakan tempat pendidikan dan pelatihan.
Demikian bahan ini dibuat untuk menjadi pengayaan pimpinan dalam memperjuangkan penyuluh perikanan dan eksistensinya.
