URAIAN TUGAS Bagian Pertama Badan Pelaksana Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis penyuluhan, pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan; c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional ,membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan; d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia; e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana; f. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan; g. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Balai Penyuluhan; h. Membina kelompok jabatan fungsional; dan i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. Bagian Kedua Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas: a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan peyajian data kepegawaian; b. Menyusun program mengorganisasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan; c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran; d. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan adminstrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; e. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan; f. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
g. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelola admintrasi kepegawaian; dan h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya Paragraf 1 Sub Bagian Program Sub Bagian Program mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan; b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan; c. menghimpun, menganalisis dan menyajikan data di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam berbagai bentuk; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik; e. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi; f. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiataan; h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Keuangan Sub Bagian Keuanganmempunyaitugas: a. melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan; b. mengidentifikasi, mengkalkulasi, mengusulkan serta merealisasikan anggaran srana dan prasarana dan anggaran belanja Badan Pelaksana Penyuluhan lainnya; c. melaksanakan pembinaan dan verifikasi pelaksanaan tugas bendaharawan Badan Pelaksana Penyuluhan; d. melaksanakan urusan penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan distribusi Alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya kepada semua satuan organisasi lingkup Badan Pelaksana Penyuluhan; e. mengelola perpustakaan; f. melaksanakan pengelolaan dan menginventarisasi data barang; g. menerima dan merekap hasil laporan pencatatan seluruh barang milik daerah; h. membuat buku daftar barang inventaris semesteran dan tahunan; i. melakukan urusan penyimpanan barang; dan j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya
Paragraf 3 Sub BagianKepegawaian Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan penilaian angka keredit tenaga fungsional penyuluh, mengeluarkan hasil penilaian angka keredit (HAPAK) dan penetapan angka keredit (PAK) tenaga fungsional penyuluh; c. membuat surat kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluhan; d. melaksanakan proses pengusulan SK Pangkat, SK Jabatan Fungsional, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), pensiunan, cuti, Karpeg, Karsu/Karis dan bantuan kesejahteraan; dan e. melaksanakantugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya BagianKetiga Bidang Penyuluhan Bidang Penyuluhan mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kabupaten; b. menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan mengacu kepada program penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan; c. menetapkan pelaksanaan optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat pertanian, perikanan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait; d. menetapkan pelaksanaan identifikasi, mengumpulkan dan menginformasikan teknologi dan kajian tepat guna bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; e. menetapkan pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian; f. menetapkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi teknologi dan kajian penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan; g. menetapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan; h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Paragraf 1 Sub Bidang Penyuluhan Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas: a. menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kabupaten; b. melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanina, perikanan dan kehutanan dengan mengacu kepada program penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; c. melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan berppedoman pada peraturan-peraturan; d. melaksanakan optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait; e. melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; f. melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan penyuluhan; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya Paragraf 2 Sub Bidang Media Penyuluhan Sub Bidang Media Penyuluhan mempunya itugas: a. melaksanakan identifikasi, pendataan dan evaluasi kebutuhan media penyuluhan yang akan/telah digunakan; b. melaksanakan koordinasi/konsultasi/sinkronisasi tentang jenis dan jumlah media penyuluhan yang akan/telah digunakan; c. melaksanakan identifikasi, mengumpulkan dan menginformasikan teknologi dan kajian tepat guna bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; d. melaksanakan bimbingn, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi teknologi dan pengkajian bagi pelaku utama dan elaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan; f. melaksanakan pengembangan media penyuluhan; g. melaksanakan pengembangan standarisasi media penyuluhan; dan h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
BagianKeempat Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : a. menetpkan rencana peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; b. menetapkan identifikasi, pendataan, penyelenggaraan dan evaluasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional penyuluh dan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional penyuluh serta teknis lainnya bagi peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga penyuluh; c. menetapkan pelaksanaan penerapan persyaratan dan kompetensi jabatan fungsional penyuluh; d. menetapkan pelaksanaan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akriditasi jabatan fungsional penyuluh; e. menetapkan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan evaluasi kebutuhan media penyuluhan pertanian yang akan/telah digunakan; f. menetapkan pelaksanaan koordinasi/konsultasi/sinkronisasi tentang jenis dan jumlah media penyuluhan yang akan/telah dugunakan; dan g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya Paragraf 1 Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihanmempunyaitugas: a. mengembangkan kapasitas dan kompetensi penyuluh melalui pelatihan dan konsultasi di Balai Penyuluhan (BP) dan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) b. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha mealui diklat-diklat dan kursus-kursus tani; c. melaksanakan identifikasi, pendataan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional penyuluh dan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional penyuluh serta teknis lainnya bagi peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga penyuluh; d. melaksanakan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh; e. melaksanakan pengembangan standarisasi media penyuluhan; dan f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Paragraf 2 Sub Bidang Informasi dan Teknologi Sub Bidang Informasi dan Teknologimempunyaitugas: a. Melaksanakan identifikasi, mengumpulkan dan menginformasikan teknologi dan kajian tepat guna bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; b. Melaksankan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi, teknologi dan kajian penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian; d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan dan penggalian informasi teknologi tepat guna; dan e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. BagianKelima Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan BidangPengembangan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhanmempunyaitugas: a. Melaksanakan penetapan jenis dan jumlah kelembagaan penyuluhan di semua level kewilayahan (kabupaten, kecamatan dan desa); b. Menetapkan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; c. Menetapkan pelaksanaan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan dan sarana parasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; d. Menetapkan pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan penyuluhan melalui akriditasi maupun lomba; e. Menetapkan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhdap kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pada semua level kewilayahan (kabupaten, kecamatan dan desa) f. Menetapkan fasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK); g. Menetapkan pelaksanaan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan pengaturan strategi pengembangan sarana prasarana kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan; h. Menetapkan pelaksanaan identifikasi, pendataan kebutuhan dan menginventarisasi sarana prasarana penyuluhan pada kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; dan i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Paragraf 1 Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas: a. Melaksanakan penetapan jenis dan jumlah kelembagaan penyuluhan disemua level kewilayah (kabupaten, kecamatan dan desa); b. Melaksanakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; c. Melaksanakan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; d. Melaksanakan peningkatan mutu kelembagaan penyuluhan melalui akreditasi maupun lomba; e. Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pada semua level kewilyahan (kabupaten, kecamatan dan desa); f. Memfasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK); dan g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai tugas: a. Melaksanakan identifkasi, pendataan fasilitas dan pengaturan strategi pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan; b. Melaksanakan identifikasi, pendataan kebutuhan dan menginventarisasi sarana prasarana penyuluhan pada kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; dan c. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. BagianKeenam Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: a. melaksanakan identifikasi, pendataan, perumusan, pengaturan strategi dan evaluasi pengembangan materi, metode, moodel penyuluhan yang efektif sesuai kenutuhan pelaku utama dan pelaku usaha di sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan; b. melaksanakan kerjasama dalam menyusun program penyuluhan tingkat kabupaten dengan memberikan ide, telaahan dan infut produktif; c. menyusun rencana kerja penyuluhan (RKP) setiap tahun berdasarkan program yang telah disusun; d. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kabupaten dan RKP yang disusun, dengan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang sesuai dengan kebutuhan;
e. melaksanakan pembimbingan dan pendampingan teknis operasional meliputi penerapan teknologi tepat guna, aplikasi metode penyuluhan yang efektif kepada para penyuluh yang berada pada Balai Penyuluhan (BP) dan kepada para kelompok tani, gapoktan, pengusaha tani dan pelaku usaha pertanian; f. membantu pemecahan masalah teknis yang dihadapi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; g. bersama-sama bidang penyuluhan, informasi dan teknologi melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengujian teknologi pertanian tepat guna dan metode penyuluhan pertanian yang efektif; h. bersama- sama bidang pengembangan sumber daya manusia melaksanakan pelatihan dan kursus bagi penyuluh, pelaku utama dan elaku usaha; i. bersama-sama bidang pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana melaksanakan rancang bangun dan rekayasa kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; j. melaksanakan pelatihan kepada para penyuluh yang ada di Balai Penyuluhan setiap dua minggu sekali; k. membuat dan mengusulkan daftar usulan penilaian angka keredit setiap tahun; l. bersama-sama bidang penyuluhan, informasi dan teknologi melakukan supervisi; m. melaksanakan penilaian angka keredit penyuluhan bersama tim penilai angka keredit penyuluh pertanian Kabupaten Banjar; dan n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. BagianKetujuh Balai Penyuluhan Balai Penyuluhan mempunyai tugas: a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten; b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan di wilayah kerjanya melalui pertemuan secara periodik didesa dengan kelompok tani berbasis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan di kebun dengan masyarakat (kelompok domisili); c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar; d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; e. memfasiltasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. menjadi homebase bagi penyuluh lapangan diwilayah kerjanya; dan h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
