BAB XIV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN. Bagian Pertama. Tugas dan Fungsi. Pasal 1909

- 537 BAB XIV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 1909 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1910 Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

1909,

BPPK

a.

perumusan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;

b.

pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;

c.

penelaahan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;

d. pengkajian dan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang keuangan negara; e.

koordinasi pelaksanaan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penataran dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional;

f.

pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 1911 BPPK terdiri dari: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;

- 538 d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak; e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai; f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 1912 Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Pasal 1913 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1912, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan dan pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan;

b. c.

pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama Badan; penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan; pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan Badan; koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;

d. e. f. g.

pengelolaan dan penyajian data dan informasi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang keuangan negara, serta melaksanakan urusan hubungan masyarakat; pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan aset Badan. Pasal 1914

Sekretariat Badan terdiri dari: a.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

b. c. d.

Bagian Kepegawaian; Bagian Keuangan; Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;

e. f.

Bagian Umum; Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1915

- 539 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara, penyiapan penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi perumusan rencana strategis, kerjasama, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan. Pasal 1916 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1915, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. f.

penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja; penyiapan analisis hukum, penelaahan serta pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan yang berkaitan dengan BPPK; penyiapan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan; penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP); pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerjasama Badan; penyiapan bahan evaluasi kinerja organisasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pelaporan akuntabilitas Badan. Pasal 1917

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari: a.

Subbagian Organisasi;

b.

Subbagian Tata Laksana;

c.

Subbagian Hukum dan Kerjasama. Pasal 1918

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, evaluasi dan pengembangan kinerja organisasi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan, penyusunan prosedur dan metode kerja, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pelaporan akuntabilitas Badan, serta penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP). (3) Subbagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hukum, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerjasama, serta koordinasi penyusunan rancangan peraturan Badan. Pasal 1919 Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan.

- 540 -

Pasal 1920 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1919, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.

pelaksanaan pengembangan kepegawaian, analisis kebutuhan, dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan; pelaksanaan administrasi dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional; penyiapan bahan penyusunan formasi, tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai; pemantauan dan evaluasi implementasi kepatuhan internal pegawai di lingkungan Badan. Pasal 1921

Bagian Kepegawaian terdiri dari: a.

Subbagian Pengembangan Pegawai;

b.

Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; Subbagian Kepatuhan Internal; Subbagian Umum Kepegawaian.

c. d.

Pasal 1922 (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan mutasi kepegawaian, analisis kebutuhan, penyaringan dan pengusulan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas pengadministrasian dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional.

melakukan

(3) Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kepatuhan internal di lingkungan Badan. (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai. Pasal 1923 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan. Pasal 1924 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1923, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 541 a.

penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan;

b.

pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan;

c.

akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan. Pasal 1925

Bagian Keuangan terdiri dari: a.

Subbagian Penyusunan Anggaran;

b.

Subbagian Perbendaharaan;

c.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Pasal 1926

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan serta perubahannya. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Badan. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan. Pasal 1927 Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan, pengelolaan, pengembangan dan pemutakhiran sistem, data, struktur dan infrastruktur informasi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara serta hubungan masyarakat. Pasal 1928 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927, Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di lingkungan Badan;

b.

penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Badan;

c.

koordinasi dan penyusunan program komunikasi publik di bidang pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara. Pasal 1929

Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari: a.

Subbagian Sistem Informasi;

b.

Subbagian Dukungan Teknis;

- 542 c.

Subbagian Komunikasi Publik. Pasal 1930

(1) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di lingkungan Badan. (2) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Badan. (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program komunikasi publik di bidang pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara. Pasal 1931 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan aset Badan. Pasal 1932 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1931, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. b. c.

pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi dan penggandaan; pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler; pelaksanaan urusan pengelolaan aset. Pasal 1933

Bagian Umum terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; c. Subbagian Pengelolaan Aset.

Pasal 1934 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kearsiapan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi, dan keuangan Sekretariat Badan. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, perjalanan dinas dan protokoler.

- 543 (3) Subbagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 1935 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Pusdiklat Pengembangan SDM mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan SDM, serta melaksanakan urusan administrasi pendidikan pascasarjana berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 1936 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1935, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan SDM, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;

b.

pengkajian pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM;

c.

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM;

d. penelaahan, penyiapan rekomendasi atas tawaran pendidikan, pelatihan dan penataran serta pemantauan pelaksanaan pendidikan di dalam negeri dan luar negeri; e.

evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM;

f.

pelaksanan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1937 Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari: a.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan;

b.

Bidang Penyelenggaraan;

c.

Bidang Administrasi Pendidikan Pascasarjana;

d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;

- 544 e.

Subbagian Tata Usaha;

f.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1938

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM. Pasal 1939 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1938, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a.

pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan program, kurikulum, metode pengajaran pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM dengan memanfaatkan teknologi informasi;

b.

pengkajian pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM; penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM;

c.

d.

penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 1940

Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari: a.

Subbidang Program dan Teknologi Informasi;

b.

Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran;

c.

Subbidang Tenaga Pengajar. Pasal 1941

(1) Subbidang Program dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- 545 (2) Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan materi pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM. (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 1942 Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM. Pasal 1943 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

dimaksud

dalam

Pasal

1942,

Bidang

a.

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM;

b.

koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat, jabatan dan penataran di bidang pengembangan SDM serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Departemen Keuangan. Pasal 1944

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari: a.

Subbidang Diklat Penjenjangan Jabatan;

b.

Subbidang Diklat Penjenjangan Pangkat I;

c.

Subbidang Diklat Penjenjangan Pangkat II.

Pasal 1945 (1) Subbidang Diklat Penjenjangan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan serta penyelenggaraan kerjasama diklat. (2) Subbidang Diklat Penjenjangan Pangkat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat serta penyelenggaraan kerjasama diklat.

- 546 (3) Subbidang Diklat Penjenjangan Pangkat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ujian Dinas dan Penataran serta penyelenggaraan kerjasama diklat. Pasal 1946 Bidang Administrasi Pendidikan Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelaahan, penyiapan rekomendasi pendidikan, pelatihan dan penataran serta memantau pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 1947 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1946, Bidang Administrasi Pendidikan Pascasarjana menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan, penelaahan dan pengelolaan administrasi pendidikan, pelatihan, dan penataran di dalam dan luar negeri serta mempersiapkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b.

seleksi calon peserta, persiapan pendidikan, pelatihan, dan penataran di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/lembaga pendidikan;

c.

pemantauan peserta pendidikan, pelatihan, dan penataran di dalam dan luar negeri, pemanfaatan dan penempatan alumni. Pasal 1948

Bidang Administrasi Pendidikan Pascasarjana terdiri dari: a. Subbidang Perencanaan Pascasarjana; b. Subbidang Seleksi dan Penempatan; c. Subbidang Pemantauan.

Pasal 1949 (1) Subbidang Perencanaan Pascasarjana mempunyai tugas melakukan perencanaan, penelaahan dan pengelolaan administrasi pendidikan, pelatihan, dan penataran di dalam dan luar negeri serta mempersiapkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Subbidang Seleksi dan Penempatan mempunyai tugas melakukan seleksi calon peserta, persiapan pendidikan, pelatihan, dan penataran di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/lembaga pendidikan.

- 547 (3) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan pemantauan peserta pendidikan, pelatihan, dan penataran di dalam dan luar negeri serta pemanfaatan dan penempatan alumni. Pasal 1950 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran yang berhubungan dengan penjenjangan pangkat dan jabatan. Pasal 1951 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1950, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a.

evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan, dan penataran;

b. c.

penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan, dan penataran; penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

d.

Pasal 1952 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri dari: a. b.

Subbidang Evaluasi Diklat; Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;

c.

Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1953 (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan, dan penataran. (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat. (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1954

- 548 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, kearsipan, urusan surat menyurat, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Bagian Kelima Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Pasal 1955 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 1956 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1955, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a.

b. c. d. e.

perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar; pengkajian pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pasal 1957

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari: a.


b.


c.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;

d. Subbagian Tata Usaha; e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

- 549 Pasal 1958 Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum. Pasal 1959 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1958, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a.

pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi;

b.

pengkajian pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

c.

d.

Pasal 1960 Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari: a.


b.


c.


(1) Subbidang Program dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi. (2) Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum. (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

- 550 Pasal 1962 Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum. Pasal 1963 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi: a. b. c.

dimaksud

dalam

Pasal

1962,

Bidang

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan spesialisasi di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Departemen Keuangan. Pasal 1964

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari: a. b.

Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran; Subbidang Diklat Spesialisasi. Pasal 1965

(1) Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum, dan penyelenggaraan kerjasama diklat. (2) Subbidang Diklat Spesialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran spesialisasi di bidang anggaran dan kebendaharaan umum, dan penyelenggaraan kerjasama diklat.

Pasal 1966 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum. Pasal 1967 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1966, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- 551 a. b.

evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan, dan penataran; penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan, dan penataran;

c.

penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

d.

Pasal 1968 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri dari: a.

Subbidang Evaluasi Diklat;

b. c.

Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja. Pasal 1969

(1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan, dan penataran. (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat. (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1970 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, kearsipan, urusan surat menyurat, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Bagian Keenam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Pasal 1971

- 552 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Pajak mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 1972 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1971, Pusdiklat Pajak menyelenggarakan fungsi: a.

b. c.

perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang pajak serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar; pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak; pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak;

d. e.

evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pasal 1973

Pusdiklat Pajak terdiri dari: a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan; b. Bidang Penyelenggaraan; c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; d. Subbagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1974 Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. Pasal 1975 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1974, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a.

b.

pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi; pengkajian pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang pajak;

- 553 c.

penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak;

d.

penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 1976

Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari: a. Subbidang Program dan Teknologi Informasi; b. Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran; c. Subbidang Tenaga Pengajar. Pasal 1977 (1) Subbidang Program dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. (2) Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 1978 Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. Pasal 1979 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

dimaksud

dalam

Pasal

1978,

Bidang

a.

pelaksanaan pendidikan, dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran di bidang pajak;

b. c.

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan spesialisasi di bidang pajak; koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Departemen Keuangan.

- 554 Pasal 1980 Bidang Penyelenggaraan terdiri dari: a. b. c.

Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran; Subbidang Diklat Spesialisasi; Subbidang Simulasi Pelayanan Pajak. Pasal 1981

(1) Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran di bidang pajak, dan penyelenggaraan kerjasama diklat. (2) Subbidang Diklat Spesialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran spesialisasi di bidang pajak, dan penyelenggaraan kerjasama diklat. (3) Subbidang Simulasi Pelayanan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan simulasi pelayanan pajak terpadu.

Pasal 1982 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. Pasal 1983 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1982, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a.

evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan, dan penataran;

b. c.

penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan, dan penataran; penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

d.

Pasal 1984 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri dari: a.

Subbidang Evaluasi Diklat;

b.

Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;

- 555 c.

Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja. Pasal 1985



Bagian Ketujuh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Pasal 1987 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Bea dan Cukai mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 1988 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1987, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a.

b. c.

perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar; pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai; pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai;

- 556 d.

evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang bea dan cukai;

e.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pasal 1989

Pusdiklat Bea dan Cukai terdiri dari: a.


b.


c.


d.


e.


Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai.

Pasal 1991 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1990, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a.

b. c. d.

pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai dengan memanfaatkan teknologi informasi; pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai; penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai; penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 1992



b.


- 557 c.

Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 1993 (1) Subbidang Program dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai dengan memanfaatkan teknologi informasi. (2) Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai. (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 1994 Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai. Pasal 1995 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi: a. b. c.

dimaksud

dalam

Pasal

1994,

Bidang

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran di bidang bea dan cukai; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan spesialisasi di bidang bea dan cukai; koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Departemen Keuangan. Pasal 1996

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari: a.

Subbidang Diklat Teknis, Fungsional dan Penataran;

b.

Subbidang Diklat Spesialisasi. Pasal 1997

(1) Subbidang Diklat Teknis, Fungsional dan Penataran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran di bidang bea dan cukai, dan penyelenggaraan kerjasama diklat.

- 558 -

(2) Subbidang Diklat Spesialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran spesialisasi di bidang bea dan cukai, dan penyelenggaraan kerjasama diklat.

Pasal 1998 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai. Pasal 1999 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1998, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. b.


c.

penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran. Pasal 2000

d.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri dari: a. b. c.

Subbidang Evaluasi Diklat; Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja. Pasal 2001


Pasal 2002

- 559 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, kearsipan, urusan surat menyurat, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Bagian Kedelapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pasal 2003 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 2004 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2003, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a.

b. c. d. e.

perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar; pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pasal 2005

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan terdiri dari: a.


b.


c.


- 560 d.


e.


Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Pasal 2007 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2006, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a.

b. c.

d.

pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi; pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 2008



b.


c.


(1) Subbidang Program dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. (2) Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

- 561 -

(3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 2010 Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Pasal 2011 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi: a. b. c.

dimaksud

dalam

Pasal

2010,

Bidang

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan spesialisasi di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar departemen keuangan. Pasal 2012


Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran; Subbidang Diklat Spesialisasi. Pasal 2013

(1) Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan, dan penyelenggaraan kerjasama diklat. (2) Subbidang Diklat Spesialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran spesialisasi di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan, dan penyelenggaraan kerjasama diklat.

Pasal 2014 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja

- 562 pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Pasal 2015 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2014, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. b.


c.

penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 2016 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri dari: a. Subbidang Evaluasi Diklat; b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja. Pasal 2017 (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan penataran. (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat. (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 2018 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, kearsipan, urusan surat menyurat, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusat.

- 563 (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Bagian Kesembilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

Pasal 2019 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Pusdiklat Keuangan Umum mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 2020 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2019, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan fungsi: a.

b.

c.

d.

e.

perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar; pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 2021 Pusdiklat Keuangan Umum terdiri dari:

- 564 a.


b.


c.


d.


e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2022 Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Pasal 2023 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2022, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a.

b.

pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi; pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

c.

penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

d.

penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 2024



b.


c.

Subbidang Tenaga Pengajar.

- 565 Pasal 2025 (1) Subbidang Program dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. (2) Subbidang Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan materi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, dan penataran serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Pasal 2026 Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Pasal 2027 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi: a.

b.

c.

dimaksud

Pasal

2026,

Bidang

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan spesialisasi di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar departemen keuangan. Pasal 2028


dalam

Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran; Subbidang Diklat Spesialisasi.

- 566 -

Pasal 2029 (1) Subbidang Diklat Teknis, Fungsional, dan Penataran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan, dan penyelenggaraan kerjasama diklat. (2) Subbidang Diklat Spesialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran spesialisasi di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan, dan penyelenggaraan kerjasama diklat.

Pasal 2030 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. Pasal 2031 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2030, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.

evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan, dan penataran; penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan penataran; penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran. Pasal 2032

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri dari: a. b.

Subbidang Evaluasi Diklat; Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;

c.

Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja. Pasal 2033

- 567 (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan penataran. (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat. (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.


Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 2035 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2036 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

LAMPIRAN XIII - 1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

BAGIAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN






BIDANG PENYELENGGARAAN






BIDANG ADMINISTRASI PENDIDIKAN PASCA SARJANA

BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA






KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM


BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

BAGIAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN ORGANISASI

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN TATA LAKSANA

SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNIS

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN KOMUNIKASI PUBLIK

SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN TATA USAHA


BIDANG ADMINISTRASI PENDIDIKAN PASCA SARJANA



SUBBIDANG PROGRAM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SUBBIDANG DIKLAT PENJENJANGAN JABATAN

SUBBIDANG PERENCANAAN PASCA SARJANA

SUBBIDANG EVALUASI DIKLAT

SUBBIDANG KURIKULUM DAN METODELOGI PEMBELAJARAN

SUBBIDANG DIKLAT PENJENJANGAN PANGKAT I

SUBBIDANG SELEKSI DAN PENEMPATAN

SUBBIDANG PENGOLAHAN HASIL DIKLAT

SUBBIDANG TENAGA PENGAJAR

SUBBIDANG DIKLAT PENJENJANGAN PANGKAT II

SUBBIDANG PEMANTAUAN

SUBBIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA



BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN






SUBBIDANG DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL, DAN PENATARAN


SUBBIDANG KURIKULUM DAN METODOLOGI PEMBELAJARAN

SUBBIDANG DIKLAT SPESIALISASI






BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK












SUBBIDANG SIMULASI PELAYANAN PAJAK




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI















BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA














BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM














BAB XIV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN. Bagian Pertama. Tugas dan Fungsi. Pasal 1909

Recommend Documents