Laporan pelaksana tugas pokjanas

Buku Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari berbagai upaya yang ditempuh oleh Pokjanas TPID dalam koordinasi pengendalian inflasi di daerah sepanjang tahun 2012.

Laporan pelaksana tugas pokjanas TPID 2012

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

POKJANAS TPID 2012

Kata Pengantar Pada tahun 2012, inflasi dapat terjaga pada tingkat yang relatif rendah dan berada dalam kisaran sasarannya (4,5% ± 1%). Inflasi nasional tercatat sebesar 4,30% (yoy) pada 2012, didukung oleh terjaganya inflasi inti (4,40%, yoy), terkendalinya inflasi volatile food pada level yang rendah (5,68%, yoy) dan minimalnya inflasi administered prices (2,66%, yoy). Pencapaian sasaran inflasi ini diharapkan membantu mempercepat proses disinflasi menuju sasaran inflasi jangka panjang yang rendah dan setara dengan tingkat inflasi di negaranegara mitra dagang. Tercapainya sasaran inflasi nasional tidak terlepas dari terkendalinya inflasi di daerah sepanjang tahun 2012. Pada akhir 2012, Kawasan Sumatera mencatat inflasi cukup rendah sebesar 3,5%, jauh berada di bawah inflasi kawasan lainnya. Sementara itu, inflasi di Kawasan Jawa, Kawasan Jakarta, dan Kawasan Timur Indonesia tercatat masing-masing sebesar 4,2%, 4,5%, dan 5,2%. Secara umum, terkendalinya inflasi di berbagai daerah terutama didukung oleh terkelolanya permintaan domestik selaras dengan kapasitas produksi, membaiknya ekspektasi inflasi dan terjaganya nilai tukar rupiah. Di samping itu, faktor kecukupan pasokan pangan karena kenaikan produksi dan kelancaran distribusi, serta minimalnya kenaikan barang dan jasa yang diatur Pemerintah dapat membawa inflasi di berbagai daerah berada pada tingkat yang relatif rendah. Semakin solidnya koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, baik di tingkat Pusat dan Daerah khususnya melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI dan TPID), berperan penting dalam pencapaian sasaran inflasi. Penerapan strategi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengarahkan ekspektasi pada sasaran inflasi, dan mengelola sisi permintaan selaras dengan kemampuan sisi penawarannya, secara keseluruhan dapat membawa inflasi IHK tahun 2012 tetap berada pada tingkat yang rendah. Nilai tukar rupiah yang terkendali dengan didukung implementasi berbagai kebijakan sektoral dalam upaya stabilisasi harga pangan mampu mendukung pencapaian inflasi volatile food yang rendah. Pencapaian tingkat inflasi yang rendah tersebut juga didukung oleh rendahnya inflasi barangbarang yang harganya diatur Pemerintah administered prices. Terkendalinya inflasi didukung oleh semakin intensifnya peran daerah dalam menjaga stabilisasi harga, khususnya melalui TPID. Hingga akhir 2012, jumlah TPID tercatat mencapai 86 TPID yang tersebar di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai inisiatif kebijakan yang ditempuh oleh daerah yang diarahkan untuk peningkatan produksi pangan, pengamanan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bagi masyarakat pada gilirannya berdampak positif bagi terjaganya stabilitas harga di daerah. Kestabilan harga juga didukung oleh relatif stabilnya harga pada masa hari raya besar keagamaan sejalan dengan adanya langkah sejumlah daerah yang menempuh inisiatif penguatan komunikasi kepada masyarakat sehingga turut berkontribusi besar dalam mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

IV

Laporan Pelaksanaan Tugas Pokjanas TPID 2012

Selama tahun 2012, Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID berupaya mengarahkan peran TPID untuk mulai menyentuh persoalan struktural di daerah dan merumuskan solusinya untuk dapat lebih menjamin terjaganya stabilitas harga. Untuk mendukung hal tersebut, program Pokjanas TPID pada tahun 2012 difokuskan pada upaya penguatan aspek kelembagaan TPID serta menindaklanjuti agenda kesepakatan Rakornas III TPID yang diarahkan pada pengelolaan cadangan pangan daerah melalui Sistem Resi Gudang (SRG), pengembangan perluasan aksesibilitas informasi harga bagi masyarakat melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan penguatan kerjasama antar daerah. Dalam hal ini, Pokjanas TPID juga diarahkan untuk menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ke depan, inisiatif penguatan kerjasama yang dibangun bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di dalam Pokjanas TPID akan terus diperkuat. Buku Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari berbagai upaya yang ditempuh oleh Pokjanas TPID sepanjang tahun 2012. Dalam Laporan ini juga diuraikan beberapa catatan penting yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti, serta rencana kerja Pokjanas TPID ke depan dalam upaya pengendalian inflasi. Demikian, semoga buku ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai referensi bagi TPID dalam menyusun agenda kegiatan ke depan.

Jakarta, Februari 2013 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Dalam Negeri

Bank Indonesia

Sartono Plh. Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah

Dr. Sugeng Kepala Grup Kebijakan Moneter


V

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar isi Kata Pengantar......................................................................................................................................

IV

Daftar Isi.................................................................................................................................................

VII

Bab I Pendahuluan.................................................................................................................................

1

Bab II Perkembangan dan Prospek Inflasi Daerah..............................................................................

7

II.1. Perkembangan Inflasi Daerah Tahun 2012.................................................................................................

7

II.2. Prospek dan Tantangan Pengendalian Inflasi Daerah...........................................................................

9

Bab III Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjanas TPID Tahun 2012...................................................

13

III.1. Penguatan Aspek Kelembagaan...................................................................................................................

13

III.1.A. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan TPID..............................................................

13

III.1.B. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Inflasi Daerah....................................................................

14

III.1.C. Fasilitasi Pembentukan TPID .........................................................................................................

15

III.1.D. Rakor Pusat-Daerah dan Rakorwil TPID.....................................................................................

16

III.1.E. Penguatan Kompetensi Anggota TPID.......................................................................................

17

III.2. Agenda Prioritas Rakornas III TPID................................................................................................................

18

III.2.A. Memperkuat Cadangan Pangan Daerah melalui Upaya Percepatan

Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Berbagai Daerah................................................

18

III.2.B. Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)..................................

19

III.2.C. Memperkuat Kesepahaman Bersama terhadap Pentingnya Mendorong Kelancaran Perdagangan antar Daerah dalam Stabilisasi Harga............................................................

20

III.3. Penyelarasan Asumsi Makroekonomi Daerah.........................................................................................

20

Bab IV Program Kerja 2013...................................................................................................................

23

IV.1. Penguatan Kelembagaan TPID......................................................................................................................

23

IV.2. Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah dalam rangka Penyelarasan Tahapan Penetapan Asumsi Makroekonomi di Daerah.........................................................................................

24

IV.3. Peningkatan Akses Informasi Harga bagi Masyarakat, Edukasi Inflasi dan Peran TPID dalam Stabilisasi Harga....................................................................................................................................


26

VII

Bab I

PENDAHULUAN Perkembangan inflasi secara nasional merupakan cerminan dari dinamika harga-harga umum yang terbentuk di daerah. Dalam kaitan ini, upaya pencapaian sasaran inflasi nasional tidak akan dapat terlepas dari upaya untuk menjaga stabilitas harga-harga di daerah. Namun, adanya kenyataan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi di daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya konektivitas dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada faktor cuaca, serta struktur pasar yang terdistorsi merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga. Akibatnya perkembangan harga di daerah masih rentan dipengaruhi oleh faktor gejolak di sisi pasokan (supply side shocks). Di samping itu, melihat pada berbagai pengalaman sebelumnya, kebijakan strategis pemerintah di bidang harga seperti penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan cukai rokok cenderung diikuti perubahan harga-harga umum di daerah. Implikasi dari adanya berbagai persoalan tersebut di atas ialah bahwa upaya pencapaian sasaran inflasi memerlukan koordinasi kebijakan yang solid. Koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral – termasuk kebijakan Pemerintah Daerah –menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan paduan kebijakan yang saling mendukung untuk mengarahkan inflasi ke level yang diharapkan. Di samping itu, semakin besarnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan mengisyaratkan bahwa paduan kebijakan yang efektif hanya dapat dihasilkan melalui koordinasi yang kuat hingga di tingkat daerah. Penguatan koordinasi inilah yang menjadi strategi bersama Bank Indonesia (BI), pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Dalam kaitan ini, pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat daerah menjadi sarana yang efektif untuk merumuskan berbagai pilihan kebijakan dalam kerangka stabilisasi harga. TPID diharapkan menjadi katalisator yang dapat mempercepat implementasi program pemerintah dan memperkuat sinergi berbagai program pembangunan di daerah. Keberadaan TPID diarahkan untuk turut berperan aktif di dalam pengembangan ekonomi daerah pada konteks yang lebih luas. Dalam kerangka otonomi daerah, TPID mengedepankan kapasitas dan karakteristik dari masing-masing daerah sebagai bagian penting upaya stabilisasi harga. Dalam kaitan ini, TPID diarahkan untuk turut mendorong pembangunan ekonomi antara lain melalui pengembangan sektor utama dan produk unggulan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, upaya memperkuat sinergi berbagai program pembangunan di daerah dan forum yang telah ada, seperti Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) akan terus dilakukan. Strategi pengembangan produk unggulan daerah difokuskan kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran serta menciptakan pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah TPID untuk turut mendorong pengembangan produk unggulan daerah memiliki nilai strategis karena akan mendorong kemandirian daerah. Upaya mendorong pengembangan produk unggulan daerah bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya yang dimiliki, memperluas kesempatan kerja dan sekaligus menjadikan sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dalam kaitan


1


POKJANAS TPID 2012

ini, sejumlah TPID dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong pengembangan komoditas pangan khas daerah seperti pengembangan komoditi rumput laut di Kawasan Timur Indonesia, komoditi cabai Jawa dan Sumatera, komoditi bawang merah di Palangkaraya, dan lain sebagainya. Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan secara bertahap meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan Pokjanas TPID menjadi komitmen bersama Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong peningkatan efektivitas peran TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah1.Selama 2012, program Pokjanas TPID menekankan pada aspek penguatan kelembagaan TPID dan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai pada Rakornas III TPID. Prioritas Pokjanas TPID pada penguatan aspek kelembagaan dilandasi pertimbangan perlunya mendorong peningkatan efektivitas peran TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID masih memandang perlunya payung hukum untuk mendukung konsistensi peran TPID dan sekaligus memberikan mekanisme koordinasi yang lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting mempertimbangkan semakin luasnya dukungan pemerintah daerah untuk turut aktif menjaga stabilitas harga sebagaimana tercermin dari jumlah TPID yang telah terbentuk2. Pokjanas TPID mendorong peran TPID untuk menjadi katalisator bagi upaya penyelesaian permasalahan struktural agar dapat lebih menjamin terjaganya stabilitas harga di daerah. Permasalahan terkait tingginya ketergantungan produksi pangan terhadap faktor musim, keterbatasan akses informasi harga dan pasokan pangan, serta belum memadainya infrastruktur logistik menyebabkan besarnya disparitas harga antar daerah. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan harga pangan rentan mengalami gejolak. Keberadaan TPID sebagai forum koordinasi lintas sektor yang ada di daerah diharapkan mampu merumuskan solusi yang komprehensif bagi upaya mengatasi persoalan struktural yang ada. Rapat Koordinasi Nasional III TPID yang dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia menyimpulkan tiga sasaran prioritas program sebagai langkah awal dalam penyelesaian kendala struktural di daerah. Ketiga program tersebut ialah penguatan cadangan pangan daerah melalui percepatan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG), memperluas akses informasi harga bagi masyarakat, dan meningkatkan kesepahaman bersama terhadap pentingnya kerjasama daerah dalam stabilisasi harga. Dalam Rakornas tersebut, untuk pertamakalinya Pokjanas TPID memberikan penghargaaan kepada daerah yang memiliki kinerja pengelolaan inflasi terbaik3. Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi insentif untuk memacu peran aktif daerah dalam menjaga stabilitas harga. Komitmen dan koordinasi yang kuat antara BI dan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, telah menghasilkan paduan kebijakan yang berkontribusi positif bagi tercapainya sasaran inflasi nasional 2012. Kebijakan yang ditempuh oleh BI dan pemerintah secara keseluruhan mampu meredam berbagai potensi tekanan harga, baik yang bersumber dari domestik maupun pengaruh eksternal. Inflasi pada akhir 2012 tercatat sebesar 4,30% atau berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang ditetapan pemerintah yakni 4,5%±1%. Angka realisasi inflasi tersebut didukung oleh terjaganya inflasi inti pada level yang rendah, cukup rendahnya inflasi bahan pangan, dan minimalnya inflasi administered prices. Capaian realisasi inflasi di 2012 tersebut memberikan optimisme bagi berlanjutnya proses disinflasi ke arah sasaran inflasi jangka panjang yang sebanding dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang. 1 Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID dibentuk sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 16 Maret 2011 antara Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah. 2 Hingga akhir 2012 tercatat telah terbentuk 87 TPID, terdiri dari 33 TPID tingkat Provinsi dan 54 TPID tingkat Kabupaten/Kota 3 Rakornas III TPID diselenggarakan pada 16 Mei 2012. TPID tingkat provinsi terbaik pada tahun 2012 ialah TPID Sumatera Utara, TPID Jawa Barat, dan TPID Sulawesi Selatan. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, TPID terbaik pada 2012 ialah TPID Pematang Siantar, TPID Solo, dan TPID Balikpapan.

2


Dilihat secara spasial, capaian inflasi nasional yang berada di kisaran sasarannya bersumber dari penurunan laju inflasi yang cukup besar di Sumatera dan relatif terkendalinya inflasi di kota-kota kawasan lainnya. Sebagian besar kota-kota di Sumatera dapat mencatat angka inflasi yang lebih rendah dari nasional. Hal ini menyebabkan menurunnya kontribusi Sumatera dalam pembentukan inflasi nasional, bahkan bila dibandingkan rata-rata kontribusinya dalam 10 tahun terakhir. Inflasi kawasan Sumatera tercatat sebesar 3,50% (yoy) di 2012, melambat dibandingkan pencapaian inflasi di 2011 sebesar 3,98% (yoy). Melambatnya inflasi di kawasan Sumatera terutama disebabkan oleh terkendalinya inflasi di kelompok bahan pangan. Relatif terjaganya harga bahan pangan di kawasan Sumatera dipengaruhi oleh peningkatan produksi terutama dari perluasan lahan. Sementara itu, inflasi di sebagian besar kota-kota di Jawa (termasuk Jakarta) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) relatif terkendali. Peningkatan inflasi di kawasan Jawa dan Jakarta disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi sejalan dengan permintaan yang tinggi terutama pada masa puasa dan Lebaran. Selain itu di 2012 terdapat kelangkaan pasokan beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan daging. Di KTI, inflasi 2012 terutama dipengaruhi oleh gangguan distribusi mengingat masih adanya keterbatasan infrastruktur dan transportasi antar pulau. Selain itu, faktor cuaca juga berpengaruh pada distribusi bahan pangan melalui jalur laut di KTI. Secara keseluruhan di 2012, inflasi kawasan Jawa dan Jakarta tercatat masing-masing sebesar 4,15% (yoy) dan 4,52% (yoy), sedangkan inflasi KTI sebesar 5,24% (yoy). Secara umum disparitas inflasi antar daerah belum memberikan gambaran yang berbeda. Inflasi yang terjadi di kotakota di Kawasan Timur Indonesia masih lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya di Jawa dan Sumatera. Gambar 1. Inflasi Daerah 2012

%,yoy 8,0

SUMATERA

7,0

KAWASAN TIMUR INDONESIA

JAKARTA & JAWA Palangkaraya

Pkl. Pinang

Ambon

6,0 Banjarmasin 5,0 4,0 3,0

Maumere

Manado

Bengkulu Jakarta Pmtg Siantar Jambi Medan

Padang

Sibolga

2,0

Tj. Pinang

Cilegon

Dumai Palembang

Purwokerto

Palu

Sumenep Sampit Samarinda Jember Surabaya

Bandung

Yogyakarta Tasikmalaya Bekasi Cirebon Tegal Surakarta

Kendari Makassar

Sorong Jayapura

Palopo Madiun

Watampone

Kupang Inflasi Nasional (4,30%) Bima

Mamuju

Batam

1,0 0,0

Lhokseumawe Banda Aceh

Semakin luasnya keberadaan TPID disertai intensifnya upaya untuk menjaga stabilitas harga berperan penting pada tercapainya sasaran inflasi nasional. Hingga akhir 2012, tercatat sebanyak 86 TPID telah terbentuk di seluruh daerah, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum, berbagai langkah kebijakan daerah dalam upaya stabilisasi harga, terutama harga pangan, mendukung terkendalinya inflasi nasional. Beberapa inisiatif kebijakan diarahkan pada upaya pengamanan pasokan melalui kelancaran distribusi, stabiliasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta memperkuat efektivitas komunikasi kepada masyarakat antara lain melalui iklan layanan masyarakat serta penerbitan siaran pers. Di samping itu, beberapa daerah mendorong dilakukannya kampanye diversifikasi pangan sebagai bagian penting untuk stabilisasi harga pangan.


3


POKJANAS TPID 2012

Ke depan, Pokjanas TPID akan mendorong penguatan peran daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko pengendalian inflasi di daerah dan menyelaraskan pandangan daerah terhadap dinamika makroekonomi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan struktural terkait pengendalian inflasi, perlu diawali adanya kesatuan pandangan – antara daerah dan pusat – dalam mencermati dinamika ekonomi yang dihadapi dan arah kebijakan yang perlu ditempuh. Dalam kaitan ini, program Pokjanas TPID pada 2013 akan menekankan pada pentingnya keselarasan arah besaran sasaran makroekonomi daerah yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah dengan besaran makroekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan pemerintah pusat. Pokjanas TPID memandang perlu disempurnakannya business process penetapan asumsi makro ekonomi dalam perencaanaan anggaran di daerah sebagai langkah awal yang penting untuk menyelaraskan perencanaan nasional dengan perencanaan dan penganggaran di daerah. Setelah Bab Pendahuluan, pada Bab Kedua dari buku ini akan diuraikan secara lebih lengkap dinamika inflasi pada 2012 dan prospeknya ke depan. Selanjutnya, di dalam Bab Ketiga akan disampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pokjanas TPID selama 2012. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengendalikan inflasi di daerah dan menjadi agenda prioritas kerja bagi Pokjanas TPID pada 2013 akan dijelaskan pada Bab terakhir Buku Laporan ini.

4


Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK INFLASI DAERAH II. 1. Perkembangan Inflasi Daerah 2012 Realisasi inflasi nasional pada akhir 2012 tercatat 4,30% atau berada di dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 4,5%±1%. Tercapainya sasaran inflasi pada 2012 tidak terlepas dari semakin solidnya koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Perkembangan inflasi hingga akhir 2012 tersebut memberikan optimisme pada berlanjutnya proses disinflasi menuju arah sasaran inflasi jangka panjang pada tingkat yang setara dengan inflasi di negaranegara mitra dagang utama. Secara umum, terkendalinya inflasi pada kisaran sasarannya tersebut didukung oleh terjaganya inflasi inti, rendahnya inflasi bahan pangan yang rentan bergejolak (volatile foods), dan minimalnya tekanan inflasi dari kelompok barang yang harganya diatur pemerintah (administered prices). Inflasi inti yang terjaga pada tingkat yang aman merupakan pengaruh positif dari terkelolanya permintaan dan ekspektasi inflasi, serta didukung oleh kemampuan respons sisi produksi terhadap kuatnya permintaan. Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi ditengah tantangan dinamika global yang diliputi ketidakpastian yang tinggi, Bank Indonesia selama tahun 2012 memperkuat implementasi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. Kebijakan suku bunga secara konsisten diarahkan untuk menjaga pergerakan inflasi tetap berada di dalam sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menghadapi tekanan ekspektasi inflasi yang dipicu oleh rencana kebijakan Pemerintah di bidang energi pada awal tahun 2012, Bank Indonesia menempuh langkah untuk mempertahankan BI Rate dengan disertai penguatan operasi moneter dan penguatan komunikasi kebijakan sehingga ekspektasi inflasi dapat tetap terkelola dalam sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, upaya stabilisasi inflasi ditempuh Pemerintah melalui penguatan ketahanan pangan sehingga dapat menjaga inflasi volatile food berada pada tingkat yang rendah. Kebijakan Pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan ditempuh antara lain melalui pemberian subsidi sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan bantuan langsung lainnya. Pada gilirannya, kebijakan tersebut dapat mendukung naiknya produksi beras pada 2012 yang juga berdampak positif bagi naiknya pengadaan beras BULOG. Pada masa paceklik – periode triwulan akhir 2012 –bahkan harga beras tercatat hanya meningkat 1%, jauh lebih rendah dibanding rata-rata historisnya yang berada pada kisaran 3%.4Stabilitas harga juga didukung langkah pemerintah untuk penyaluran raskin yang lebih tepat waktu. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas bumbu sehingga mendorong koreksi harga yang cukup dalam selama tahun 2012. Beberapa daerah sentra produksi cabai di Sumatera dan Jawa diperkirakan mengalami kenaikan produksi yang cukup baik didukung kondusifnya faktor cuaca selama tahun 2012. Di kedua kawasan ini, harga cabai merah cenderung terkoreksi sehingga berdampak positif pada terkendalinya inflasi. Di samping itu, semakin intensifnya peran Pemerintah untuk menjaga kelancaran dan 4 Rata-rata kenaikan harga beras triwulan IV 2007 – 2011 mengeluarkan tahun 2010 (krisis harga beras).


7


POKJANAS TPID 2012

kesinambungan pasokan pangan serta minimalnya kebijakan harga yang diatur Pemerintah berpengaruh positif pada terjaganya inflasi. Dilihat secara spasial, capaian inflasi nasional yang berada di kisaran sasarannya bersumber dari penurunan laju inflasi yang cukup besar di Kawasan Sumatera dan terkendalinya inflasi di kotakota kawasan lainnya. Sebagian besar kota-kota di Sumatera dapat mencatat angka inflasi yang lebih rendah dari nasional. Hal ini menyebabkan menurunnya kontribusi Sumatera dalam pembentukan inflasi nasional, bahkan bila dibandingkan rata-rata kontribusinya dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, inflasi di sebagian besar kota-kota di Jawa (termasuk Jakarta) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) relatif terkendali. Meski demikian, inflasi yang terjadi di kota-kota di Kawasan Timur Indonesia masih cenderung lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya di Jawa dan Sumatera. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masih terjadi disparitas yang cukup besar antara inflasi di KTI dengan Kawasan Jawa dan Kawasan Sumatera. 11,0 % yoy

9,0 NASIONAL

Sumatera

Jakarta

Jawa

KTI

9,0

%, contribution

8,0 7,0 6,0 5,0

7,0

4,0 5,24 4,52 4,15 3,50

5,0 3,0

3,0 2,0 1,0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

1,0

Sumatera (1,0)

1 2 34 5 6 7 891011121 2 34 5 6 7 891011121 2 34 5 6 7 891011121 2 34 5 6 7 89101112 2010 2011 2012 2009

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Kawasan

Jakarta Core

Volatile

Jawa

KTI

Adm.Prices

Grafik 2. Disagregasi Inflasi Kawasan

Inflasi kawasan Sumatera tercatat sebesar 3,50% (yoy) di 2012, lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi tahun 2011 yang sebesar 3,98% (yoy). Lebih rendahnya inflasi di kawasan ini terutama bersumber dari penurunan inflasi kelompok komoditas volatile food. Beberapa kota di kawasan ini mencatat terjadinya deflasi selama beberapa waktu, terutama pada paruh kedua tahun 2012. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya inflasi kelompok pangan ini ialah cukup melimpahnya hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi Sumatera. Kondisi cuaca yang kondusif selama tahun 2012 turut berpengaruh besar terhadap capaian hasil produksi pangan. Data prakiraan produksi pangan yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan beberapa daerah di Sumatera mencatat kenaikan tingkat produksi pangan, khususnya padi, yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Di samping itu, kendala distribusi sepanjang tahun 2012 relatif minimal sehingga pasokan di Sumatera dapat terjaga. Sementara itu, inflasi kawasan Jawa, Jakarta,dan KTI tercatat masing-masing sebesar 4,15% (yoy) 4,52% (yoy), dan 5,24% (yoy). Memadainya pasokan pangan disertai terjaganya kelancaran distribusi secara umum berdampak positif bagi terkendalinya inflasi di ketiga kawasan tersebut. Meski demikian, terjadinya kelangkaan bebeberapa komoditas pangan seperti kedelai dan daging yang terjadi selama beberapa waktu sempat memberikan tekanan kenaikan inflasi, terutama di Kawasan Jakarta. Di samping itu, tekanan inflasi di Jakarta turut dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada biaya sewa dan kontrak bangunan sehingga menyebabkan inflasi inti di kawasan ini cenderung lebih tinggi dibanding kawasan lainnya. Kenaikan biaya sewa dan kontrak bangunan ini yang biasanya terjadi di awal tahun, pada tahun 2012 menunjukan pola yang berbeda yakni terjadi pada triwulan III 2012. Di KTI, inflasi 2012 terutama dipengaruhi oleh adanya gangguan distribusi mengingat masih adanya keterbatasan infrastruktur dan transportasi antar pulau. Selain itu, faktor cuaca juga berpengaruh pada distribusi bahan pangan melalui jalur laut di KTI.

8


20

20

%,yoy

15

%,yoy

Nasional

18

Nasional

Sumatera

16

KTI

14 12

10

10 8

5

6 4

0

2 -5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2010

20

2011

0

2010

20

%,yoy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2012

2011

%,yoy

2012

18

Nasional

18

Nasional

16

Jakarta

16

Jawa

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2010

2011

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2012

2010

2011

2012

Grafik 3. Perkembangan Inflasi Volatile Food Kawasan Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah terkait pengaturan pasokan maupun harga relatif berdampak minimal pada inflasi. Implementasi penerapan Undang-undang hortikultura yang mengatur importasi komoditas sayur, buah dan umbi lapis pada September yang semula dikhawatirkan dapat memberi tekanan kenaikan harga karena kenaikan biaya distribusi, relatif tidak memberikan dampak yang signifikan pada inflasi. Penerapan pengaturan importasi hortikultura tersebut secara umum mengatur pemasukan impor hanya melalui empat pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Perak (Surabaya), Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), dan Bandar Udara Soekarno-Hatta (Banten). Meski demikian, perlu diperhatikan implikasi dari penerapan kebijakan daerah yang dapat memberi dampak tekanan pada kenaikan harga di daerah lainnya. Secara keseluruhan, kebijakan terkait komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered prices) yang diambil pada tahun ini yaitu penyesuaian harga terkait transportasi seperti tarif kereta api, tarif tol dan tarif parkir juga hanya memberikan dampak yang minimal. II. 2. Prospek dan Tantangan Pengendalian Inflasi Daerah Prospek Inflasi Perekononomian Indonesia tahun 2013 diprakirakan tetap kuat dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Permintaan domestik diperkirakan akan tetap menjadi kontributor utama dalam kinerja pertumbuhan perekonomian di tahun 2013, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Selain itu, ekspor diprakirakan juga akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang lebih tinggi. Peningkatan volume ekspor yang ditunjang dengan tingkat harga yang lebih baik akan menyebabkan kontribusi sektor eksternal di tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama, yakni sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR); serta sektor pengangkutan dan komunikasi diprakirakan masih akan mondominasi perkembangan perekonomian nasional. Secara umum, perkembangan sektor-sektor akan membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik dan global. Mencermati perkembangan tersebut, Pertumbuhan perekonomian


9


POKJANAS TPID 2012

domestik 2013 diprakirakan dapat mencapai kisaran 6,3% - 6,8%. Inflasi 2013 diperkirakan dapat dijaga pada kisaran sasarannya sebesar 4,5±1% dengan dukungan koordinasi kebijakan yang lebih solid. Prakiraan terkendalinya inflasi di 2013 ditopang oleh memadainya pasokan seiring dengan penambahan kapasitas produksi. Demikian pula dengan meningkatnya pertumbuhan investasi pada beberapa tahun terakhir dan perkiraan pertumbuhan investasi yang tetap tinggi pada tahun 2013, secara umum dapat meningkatkan kemampuan sisi pasokan dalam mengimbangi tetap kuatnya permintaan ke depan. Di samping itu, ekspektasi inflasi masyarakat yang terkelola dengan baik dan mengarah pada sasaran inflasi berdampak positif bagi terkendalinya inflasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor risiko yang berpotensi memberikan tekanan inflasi cukup besar. Risiko tekanan inflasi diperkirakan terutama bersumber dari penerapan kebijakan administered prices dan masih rentannya pasokan pangan terhadap kejutan dari eksternal maupun domestik. Risiko dari administered prices terutama berupa kenaikan tarif energi untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Sejumlah rencana kebijakan terkait energi seperti kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan LPG dapat memicu kenaikan inflasi seperti kenaikan harga sewa/kontrak rumah, dan barang-barang lainnya. Penerapan kenaikan Upah Minimum Provinsi yang signifikan di beberapa daerah perlu diwaspadai implikasinya terhadap penyesuaian harga jual pelaku usaha serta iklim (kepastian) usaha di daerah. Selain itu, meningkatnya kinerja perekonomian dan perdagangan internasional pada gilirannya akan meningkatkan harga komoditas internasional yang dapat ditransmisikan ke harga domestik. Tekanan harga juga berpotensi muncul dari harga bahan pangan baik domestik maupun global seiring dengan kondisi cuaca yang tidak menentu yang dapat menimbulkan gangguan dari sisi pasokan. Bank Indonesia dan Pemerintah akan mempererat koordinasi baik di tingkat pusat dan daerah serta melanjutkan penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. Kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan yang secara konsisten diarahkan untuk menjaga prakiraan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasarannya. Koordinasi kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus diperkuat, khususnya dalam menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, diseminasi informasi dan pengendalian ekspektasi inflasi. Sementara itu, upaya stabilisasi inflasi didukung oleh komitmen pemerintah untuk memperkuat kebijakan peningkatan produksi dan menjamin kesinambungan pasokan, khususnya bahan pokok5. Semakin besarnya partisipasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga memberikan optimisme pada kembali tercapainya sasaran inflasi. Berbagai langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mengendalikan berbagai potensi tekanan inflasi pada 2013, seperti dari kenaikan TTL, UMP, masih kuatnya permintaan dan risiko masih berlanjutnya pelemahan ekonomi global. Dengan berbagai kebijakan dan penguatan koordinasi tersebut, inflasi diprakirakan dapat tetap dijaga dalam kisarannya 4,5% + 1%. Tantangan Pengendalian Inflasi Ke Depan Prospek inflasi yang mengarah pada kisaran sasarannya dibayangi beberapa tantangan yang perlu dicermati karena dampaknya bagi stabilitas harga ke depan. Beberapa tantangan tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, prospek perekonomian global yang mulai terindikasi adanya pemulihan – walaupun masih rentan dibayangi tingginya ketidakpastian – akan cenderung diikuti tekanan kenaikan harga komoditas global. Dinamika harga yang terjadi di pasar global pada gilirannya akan berimbas pada perkembangan harga di pasar domestik.

5 Rencana Kerja Pemerintah 2013 menekankan pada (a) keterjangkauan harga dan distribusi pangan melalui stabilitas harga bahan pangan dalam negeri; (b) peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan antar wilayah dan antar musim;(c) pengendalian ekspor impor bahan pangan; (d) memantapkan keanekaragaman pangan berbasis pangan lokal; dan (e) peningkatan mutu dan jenis pangan olahan, perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani.

10


Kedua, permasalahan konversi lahan dan tingginya kergantungan produksi pangan pada faktor cuaca. Tingginya konversi lahan produktif yang juga diikuti penurunan kualitas infrastruktur irigasi merupakan tantangan terbesar dalam mendorong produksi pangan nasional dan upaya pencapaian target surplus beras 10 juta ton. Di samping itu, karakteristik produksi pangan yang belum sepenuhnya mampu mengadopsi teknologi pangan menyebabkan kesinambungan produksi pangan rentan dipengaruhi oleh faktor cuaca. Ketiga, rencana penerapan beberapa kebijakan Pemerintah terkait harga barang/jasa strategis dan kemungkinan adanya implikasi negatif dari tingginya kenaikan upah minimum provinsi. Penerapan kebijakan administered prices yang disertai adanya kenaikan upah minimum yang signifikan berpotensi diikuti oleh penyesuaian harga jual produk sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Keempat, permasalahan struktural terkait masih rendahnya keterhubungan antar daerah, belum memadainya sistem logistik, dan terbatasnya aksesibilitas terhadap informasi harga. Dalam kaitan ini, kesinambungan pasokan rentan dipengaruhi oleh gangguan distribusi dan aksi spekulasi. Perdagangan antar daerah ditengah tingginya saling ketergantungan pasokan antar satu daerah dengan daerah lainnya belum sepenuhnya berjalan optimal karena belum didukung sarana dan kerja sama antar daerah yang memadai. Pada akhirnya, kesenjangan harga – dan bahkan laju perubahan inflasi – antar daerah yang lebar masih akan mewarnai dinamika inflasi daerah.


11

Bab III

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN POKJANAS TPID TAHUN 2012 Secara umum, berbagai program kerja yang direncanakan oleh Pokjanas TPID dan amanat Rakornas III TPID dapat terlaksana dengan baik. Selama tahun 2012, program Pokjanas TPID menitikberatkan pada pentingnya penguatan aspek kelembagaan TPID guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan stabilisasi harga di daerah. Di samping itu, Pokjanas TPID menindaklanjuti agenda kesepakatan Rakornas III TPID yakni terkait penguatan cadangan pangan daerah melalui Sistem Resi Gudang (SRG), pengembangan perluasan aksesibilitas informasi harga bagi masyarakat, dan penguatan kerjasama antar daerah. Pokjanas TPID pada 2012 juga mulai menginisasi program kegiatan untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan struktural di daerah yang diawali dari pentingnya keselarasan – antara daerah dan pusat – dalam mencermati dinamika ekonomi yang dihadapi dan arah kebijakan yang perlu ditempuh. Dalam pelaksanaanya, kegiatan penyelarasan program daerah pada 2012 dilakukan dalam bentuk workshop terkait peningkatan akurasi proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. III.1. Penguatan Aspek Kelembagaan Pokjanas TPID menekankan pada aspek penguatan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga di daerah. Dalam kaitan ini, beberapa program yang dilaksanakan oleh Pokjanas TPID untuk memperkuat aspek kelembagaan ialah penyusunan pedoman baku pelaksanaan TPID, pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah, memfasilitasi pembentukan TPID baru, penyelenggaraan Rakor Pusat-Daerah dan Rakorwil TPID, serta peningkatan kompetensi anggota TPID. III.1.A. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan TPID Semakin luasnya partisipasi daerah untuk turut menjaga stabilisasi harga perlu didukung adanya suatu pedoman yang dapat menjadi acuan baku di dalam pelaksanaan koordinasi stabilisasi harga di daerah. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID memprioritaskan pada penguatan aspek kelembagaan melalui penyusunan dasar hukum bagi pelaksanaan TPID. Selama tahun 2012, di bawah koordinasi Kemendagri dilakukan penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Adapun hal-hal yang diatur di dalam Permendagri tersebut antara lain mencakup pengaturan mengenai pembentukan dan keanggotaan TPID, tugas dan fungsi TPID, pendanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengaturan koordinasi kebijakan stabilitas harga di pusat dan di daerah, antar daerah, maupun antara pusat dengan daerah. Proses perumusan payung hukum bagi TPID ini masih dilakukan secara intensif hingga akhir 2012. Hal ini mengingat kompleksitas permasalahan pengendalian inflasi di daerah yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga perlu pertimbangan yang


13


POKJANAS TPID 2012

komprehensif. Produk hukum ini nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi TPID dalam melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah, serta mendorong penguatan koordinasi antar satu daerah dengan daerah lainnya dan dengan pemerintah di tingkat pusat. III.1.B. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Inflasi Daerah Pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah dimaksudkan untuk mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan oleh TPID baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melalui diskusi yang mendalam dengan berbagai pihak (akademisi, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah), Pokjanas TPID merumuskan mekanisme pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah. Pengukuran kinerja TPID pada 2012 difokuskan pada berbagai aspek koordinasi stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya melalui TPID, dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerahnya masing-masing sepanjang tahun 2011. Tabel1. Aspek dan Komponen Pengukuran Kinerja TPID Aspek Proses

Aspek proses mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah

A

Intensitas Kegiatan TPID Rapat Teknis TPID Rekomendasi kebijakan/Inspeksi Lapangan Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti

B

Koordinasi Kebijakan High level meeting TPID Rakorwil TPID

C

Pengelolaan Ekspektasi Masyarakat Konferensi pers

Aspek keluaran merefleksikan hasil dari upaya pengendalian inflasi

Keluaran D

Realisasi Inflasi Deviasi realisasi inflasi dengan sasaran implisit (yoy)

E

Volatilitas inflasi Standar deviasi inflasi (mtm)

Sesuai dengan prinsip dasar pengukuran kinerja TPID, yaitu sederhana, transparan, dan objektif; pelaksanaan proses pengukuran kinerja TPID dilakukan dengan metode self assessment. Pengukuran kinerja mencerminkan dua aspek utama, yaitu proses dan keluaran (output). Pokjanas TPID menyepakati bahwa aspek proses sebagai cermin dari komitmen daerah dalam upaya pengelolaan inflasi memperoleh penekanan dalam pengukuran kinerja secara keseluruhan. Pada aspek proses ini, tiga hal pokok yang diukur terkait dengan intensitas kegiatan TPID, koordinasi kebijakan yang dilakukan melalui TPID, dan juga pengelolaan ekspektasi masyarakat. Sementara itu, untuk aspek keluaran terdapat dua komponen utama yang diukur yakni terkait dengan besaran realisasi inflasi dan volatilitas inflasi di daerah tersebut. Dalam menjaga obyektivitas hasil pengukuran kinerja TPID, Pokjanas TPID juga melibatkan tim penilai eksternal (external reviewers) yang independen dan kompeten. Penilaian oleh pihak eksternal terutama untuk menilai kualitas dari kegiatan utama yang dilakukan di daerah dalam rangka stabilisasi harga. Setelah melalui proses penilaian yang cukup intens dan menyeluruh, terpilihlah tiga TPID di tingkat provinsi dan tiga TPID di tingkat kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing (Tabel 1).

14


Tabel 2. TPID Dengan Kinerja Pengendalian Inflasi Terbaik Sepanjang 2011 KAWASAN

TPID Tingkat Provinsi

TPID Tingkat Kabupaten/Kota

TPID Provinsi Sumatera Utara

TPID Kota Pematang Siantar

JAWA

TPID Provinsi Jawa Barat (FKPI Jawa Barat)

TPID Kota Surakarta

TIMUR INDONESIA

TPID Provinsi Sulawesi Selatan

TPID Kota Balikpapan

SUMATERA

Pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah ini akan dilakukan secara berkala. Penyempurnaan mekanisme penilaian akan terus dilakukan, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dan akademisi dalam proses penilaian kinerja pengelolaan inflasi daerah. Selain itu, untuk meningkatkan obyektifitas pengukuran kinerja inflasi daerah, Pokjanas TPID akan menyusun standar baku pengukuran kinerja pengelolaan inflasi. Ke depan, aspek penilaian akan difokuskan pada inovasi kebijakan daerah serta kontinuitas kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas harga di daerahnya masing-masing. III.1.C. Fasilitasi Pembentukan TPID Pokjanas TPID terus mendorong partisipasi aktif daerah di dalam memperkuat koordinasi guna stabilisasi harga, khususnya melalui pembentukan TPID. Sepanjang tahun 2012, terdapat lima TPID yang baru dibentuk, yaitu: TPID Kabupaten Barito Selatan, TPID Kabupaten Ciamis, TPID Kota Jambi, TPID Kota Padang, dan TPID Kota Manado. Sampai dengan saat ini terdapat 87 TPID, terdiri dari 33 TPID di tingkat provinsi dan 54 TPID di tingkat kabupaten/kota (termasuk 5 kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, yaitu: Pandeglang, Tangerang Selatan, Barito Selatan, Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya). Dengan demikian, dari 66 kota basis penghitungan inflasi(SBH 2007), masih terdapat 17 kota yang belum memiliki TPID di tingkat kabupaten/kota, meskipun telah memiliki TPID di tingkat provinsi. Ke depan, Pokjanas TPID akan terus memfasilitasi pembentukan TPID di berbagai daerah – terutama di seluruh ibu kota provinsi - untuk lebih meningkatkan efektivitas upaya stabilisasi harga. Gambar2. Peta Sebaran TPID

Legenda: Telah provinsi Telahterbentuk terbentukTPID TPIDtingkat tingkat provinsi Belum terbentuk TPID tingkat provinsi Belum terbentuk TPID tingkat provinsi

Kota Inflasi - Belum Terbentuk TPID Kota Inflasi - Telah Terbentuk TPID Non Kota Inflasi - Telah Terbentuk TPID


15


POKJANAS TPID 2012

III.1.D. Rakor Pusat-Daerah dan Rakorwil TPID Dalam upaya menjaga sinergi koordinasi pengendalian inflasi di daerah, Pokjanas TPID memfasilitasi koordinasi baik yang bersifat nasional, pusat dan daerah atau regional serta wilayah. Di samping, penyelenggaraan Rakornas III TPID pada tanggal 16 Mei 2012 yang diikuti TPID dari seluruh daerah, Pokjanas TPID juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID di Medan pada tanggal 24 Oktober 2012 dan Rakor Wilayah Jakarta – Jawa Barat – Banten di Bogor pada tanggal 21 November 2012. Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama berdasarkan hasil pembahasan pada rakor tersebut antara lain: • Pemerintah pusat berperan penting dalam mewujudkan optimalnya peran dan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kelancaran perdagangan antar daerah terutama dari aspek regulasi dan kelembagaan melalui instrumen kerjasama daerah. • Pemerintah daerah perlu meningkatkan keterlibatan pihak swasta/dunia usaha dalam kerjasama antar daerah. • Perlunya membangun informasi harga pangan yang terpadu dan terpercaya (kredibel) yang dapat menjadi acuan bagi pelaku ekonomi secara umum. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengembangan PIHPS harus memenuhi kriteria Consistent, Reliable, Accurate, Timely, and Accessible (CRATA). • Perlunya peranan pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat peran BUMD dan Kamar Dagang Indonesia Daerah (Kadinda) dalam rangka meningkatkan kerjasama daerah. • Mendorong peran dan fungsi koperasi serta meningkatkan kesiapan daerah untuk dapat mengimplementasikan SRG secara optimal. • Mengoptimalkan sistem informasi perdagangan antar daerah untuk mendukung berbagai program kerjasama perdagangan antar daerah. Selain itu, pengembangan pusat distribusi pangan perlu mempertimbangkan kesiapan multi moda transportasi dan partisipasi aktif pelaku usaha. • Mengawal berbagai kesepakatan terkait langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama perdagangan antar daerah, termasuk merumuskan berbagai kendala yang perlu diselesaikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ke depan, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Pokjanas TPID menyepakati perlu adanya suatu pedoman baku penyelenggaraan forum koordinasi. Pedoman tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan bersama anggota Pokjanas TPID dalam menyelenggarakan rakor pengendalian inflasi daerah. Adapun hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut antara lain meliputi: penentuan tema, tujuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, peserta rapat yang akan diundang, dan sumber pembiayaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penyelenggaraan rakor pengendalian inflasi dapat lebih efektif dan efisien serta lebih terarah.

16


Tabel 3. Pedoman Umum Pelaksanaan Rapat Koordinasi TPID Rakornas

Rakorwil

Rakor Pusat – Daerah

Forum koordinasi nasional pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan seluruh TPID/Pemda di Indonesia.

Forum koordinasi lintas TPID/ Pemda, baik yg berada di satu Provinsi maupun antar Provinsi yang diinisiasi langsung oleh TPID/Pemda

•

• Merumuskan solusi kebijakan dari Pemerintah Pusat yang diperlukan guna mengatasi permasalahan inflasi daerah. • Menetapkan arah prioritas pengendalian inflasi daerah • Evaluasi terhadap program pengendalian inflasi di daerah (tindak lanjut kesepakatan Rakornas sebelumnya).

• Merumuskan solusi kebijakan lintas daerah yang diperlukan guna mengatasi permasalahan inflasi daerah. • Merumuskan isu yang mengemuka dan rekomendasi kebijakan Pemerintah Pusat yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan inflasi daerah. • Menetapkan prioritas kegiatan sebagai tindak lanjut Rakornas TPID.

•

Inisiatif

Pokjanas TPID

TPID/Pemda setempat

Pokjanas TPID

Timing Pelaksanaan

Semester I

Tergantung kebutuhan daerah

Semester II (setelah pelaksanaan Rakornas TPID)

Peserta

Seluruh TPID

TPID/Pemda terkait

TPID yang berada pada satu kawasan yang sama

•

Rumusan hasil Rakor disampaikan kepada Kepala Daerah dari masingmasing TPID peserta melalui surat dari Kemenko Perekonomian.

Definisi

Tujuan

Tindaklanjut

• Rumusan hasil Rakornas TPID menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan TPID dan menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti. • Proceeding Rakornas disampaikan kepada Kepala Daerah dari masing-masing TPID melalui surat dari Kemenko Perekonomian

•

Rumusan hasil Rakorwil TPID disampaikan kepada Kepala Daerah dari masingmasing TPID yang menjadi peserta Rakorwil dan Pokjanas TPID. Rumusan hasil disampaikan oleh Ketua TPID yang menginisiasi Rakorwil.

•

• •

Forum koordinasi antara Pokjanas TPID dengan TPID/Pemda di suatu kawasan tertentu yang disepakati Pokjanas TPID . Kawasan terdiri dari Sumatera, Jawa, dan KTI. Menindaklanjuti kesepakatan Rakornas TPID Merumuskan solusi kebijakan yang diperlukan sebagaimana hasil Rakorwil. Merumuskan isu strategis yang dapat diangkat dalam Rakornas TPID.

III.1.E. Penguatan Kompetensi Anggota TPID Dalam rangka memperkuat kompetensi anggota di tataran teknis, Pokjanas TPID bekerjasama dengan TPI menyelenggarakan program rutin Workshop Inflasi di Bandung pada tanggal 8 November 2012. Selain dihadiri oleh anggota tim teknis TPI dan Pokjanas TPID, workshop ini juga mengikutsertakan anggota tim teknis TPID Jakarta. Workshop Inflasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep, definisi, serta dasar-dasar penghitungan inflasi di Indonesia. Selain itu, untuk menambah wawasan peserta mengenai perkembangan terkini risiko tekanan inflasi ke depan, dibahas pula mengenai dampak berbagai kebijakan administered prices dan faktor eksternal terhadap inflasi. Penyelenggaraan Workshop Inflasi ini dinilai cukup berhasil meningkatkan pemahaman anggota tim teknis TPI, Pokjanas TPID, dan TPID Jakarta terhadap konsep dan perhitungan inflasi serta potensi risiko tekanan terhadap stabilitas harga ke depan. Sebagai langkah lanjutan, Workshop Inflasi akan diarahkan pada kegiatan yang lebih terstruktur dengan cakupan materi yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan nilai tambah pada peningkatan kompetensi anggota tim teknis. Selain itu, program ini


17


POKJANAS TPID 2012

juga akan diperluas; tidak hanya terbatas pada anggota TPI, Pokjanas TPID, ataupun TPID Jakarta saja; tetapi juga ditujukan bagi seluruh anggota tim teknis TPID yang telah terbentuk di Indonesia. III.2. Agenda Prioritas Rakornas III TPID6 Rapat Koordinasi Nasional Ketiga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas III TPID) mempertegas komitmen bersama daerah bagi upaya stabilisasi harga pangan. Presiden RI dalam amanatnya menekankan pentingnya peran daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan untuk memberikan ruang bagi penguatan daya beli masyarakat. Dalam kaitan ini, Presiden RI menyampaikan tiga hal penting yang harus dilakukan untuk stabilitas harga, yakni peningkatan produksi pangan nasional, menjaga kelancaran distribusi, dan membuka seluas-luasnya akses informasi harga bagi seluruh pelaku ekonomi. Menghadapi berbagai tantangan pengendalian inflasi ke depan, Presiden RI meminta komitmen seluruh daerah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi, baik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat, untuk merumuskan langkah konkrit yang diperlukan dan secara mudah dapat diimplementasikan langsung dalam upaya stabilisasi harga. Prioritas yang disepakati pada Rakornas III TPID menjadi langkah awal untuk mengatasi berbagai persoalan strutural yang menjadi kendala bagi terjaganya stabilitas harga di daerah. Prioritas bersama yang dituangkan dalam Kesepakatan Jakarta 2012 ialah sebagai berikut: 1. Memperkuat cadangan pangan, khususnya melalui upaya percepatan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di berbagai daerah. 2. Memperluas akses informasi harga pangan di daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS). 3. Memperkuat kesepahaman bersama (common understanding) terhadap pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah. Sebagai perwujudan komitmen di dalam Kesepakatan Jakarta 2012 maka dirumuskan suatu Rencana Aksi yang meliputi: (i) perlunya membentuk task force yang dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian dalam rangka mempercepat penerapan SRG di berbagai daerah secara bertahap dan berkesinambungan, (ii) mendorong pengembangan PIHPS, serta (iii) mengoptimalkan forum koordinasi TPID untuk memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah. III.2.A. Memperkuat Cadangan Pangan Daerah melalui Upaya Percepatan Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Berbagai Daerah Penerapan SRG menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan daerah ditengah masih tingginya ketergantungan produksi pangan pada faktor musim. Pola produksi pangan yang masih sangat tergantung pada faktor musim berdampak pada pergerakan harga pangan yang diwarnai tekanan pada masa paceklik. Kondisi ini juga turut berpengaruh pada pendapatan petani yang tidak optimal di masa panen, namun juga tidak dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga pada masa paceklik. Dalam kaitan ini, SRG menjadi suatu solusi yang dapat mendorong terjaganya kesinambungan pasokan pangan sepanjang tahun bagi masyarakat dan juga memperbaiki pendapatan petani. Rakornas III TPID menyepakati untuk mendorong penerapan SRG di daerah melalui pembentukan task force percepatan penerapan SRG. Task force tersebut akan menjadi wadah koordinasi di tingkat pusat untuk merumuskan strategi dan upaya yang perlu dilakukan untuk berbagai mendorong penerapan SRG di berbagai daerah. Adapun lembaga yang akan menjadi ujung tombak dalam task force percepatan implementasi SRG adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, dan beranggotakan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, pihak swasta, 6 Mengacu kepada Proceeding Rapat Koordinasi Nasional III Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2012

18


perbankan, pemerintah daerah, dan DPRD. Tahapan pembentukan task force hingga akhir 2012 masih terus berlanjut dan diharapkan Surat Keputusan tentang pembentukan tim koordinasi percepatan implementasi SRG oleh Kemenko Perekonomian dapat diterbitkan pada awal 2013. Selain itu, Pokjanas TPID juga melakukan beberapa langkah penguatan cadangan pangan, yaitu melalui benchmarking penerapan SRG di Haurgeulis (Kabupaten Indramayu) dan penyusunan kajian cadangan pangan di DKI Jakarta. III.2.B. Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Informasi harga pangan yang kredibel dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan aktual oleh masyarakat berperan penting untuk mengatasi permasalahan struktural terkait disparitas harga pangan. Minimnya informasi harga pangan yang terpercaya menyebabkan ekspektasi harga pangan yang terbentuk di masyarakat bersumber dari informasi yang tidak lengkap (asymmetric information). Hal ini menyebabkan pembentukan harga rentan dipengaruhi oleh aksi spekulasi dan persepsi. Dalam kaitan ini, perlu ditempuh suatu strategi untuk mendorong peningkatan akses informasi harga kepada masyarakat. Adanya akses terhadap informasi harga pangan yang kredibel diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat, produsen, dan pemangku kebijakan yang pada gilirannya akan dapat mendorong pada pembentukan harga yang lebih efisien. Salah satu agenda prioritas Pokjanas TPID ialah mendorong adanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) disertai penguatan basis data informasi harga pangan yang telah ada saat ini (existing). Pembenahan basis data pada sistem yang telah dikembangkan selama ini di berbagai lembaga menjadi langkah penting untuk menjamin kredibilitas data yang dibangun dalam PIHPS. Pengembangan PIHPS nasional secara komprehensif akan dituangkan di dalam suatu blueprint yang disusun bersama beberapa Kementerian/Lembaga terkait. Pada 2012, sebagai tahapan awal telah dilakukan diskusi terfokus dan penjajakan kerjasama informasi harga pangan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta menginisiasi kerjasama pengembangan PIHPS dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pilot project. 7 Pengembangan pilot project PIHPS Jakarta difokuskan kajian kelayakan pengembangan PIHPS dan upaya pembenahan basis data informasi harga pangan Jakarta. Pokjanas TPID bekerjasama dengan lembaga riset mengkaji lebih dalam kelayakan dari pengembangan PIHPS di Jakarta dan pemetaan basis data harga pangan yang ada saat ini. Selanjutnya juga ditelaah secara lebih jauh proses pengumpulan data harga yang saat ini berlaku dan menyusun rancangan business process dari pengumpulan data yang ideal. Secara umum, hasil kajian dapat menggambarkan perlu adanya suatu data informasi harga yang terintegrasi sebagai referensi bagi masyarakat dan juga para penentu kebijakan. Di samping itu, hasil kajian mendukung perlunya penataan kelembagaan dan proses bisnis dalam rangka membangun pusat informasi harga yang kredibel. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dari sejak proses pengumpulan data, pengolahan data, hingga diseminasi data tersebut kepada masyarakat. Untuk memperkaya dasar rujukan pengembangan sistem manajemen informasi PIHPS Jakarta, Pokjanas TPID dan TPID Jakarta bersama-sama mengkaji pemanfaatan sistem teknologi yang terintegrasi terkait pengumpulan data harga. Dalam kaitan ini, pada 6 September 2012 dilakukan kunjungan ke Sentra Pelayanan Agrobisnis (SAPA) yang merupakan klaster industri pertanian terpadu di Sukabumi yang telah memanfaatkan mobile information system dalam proses pengumpulan informasi produksi dan harga. Penggunaan sistem teknologi informasi SAPA memungkinkan tidak hanya dilakukannya pengawasan terhadap harga jual di outlet ritel penjualan, namun juga pengawasan terhadap luas areal panen secara lebih akurat (dengan mengadaptasi teknologi geo-spasial), sarana produksi yang dibutuhkan, serta informasi besar dana yang dapat disalurkan oleh LKM (sebagai modal biaya produksi) kepada petani sesuai dengan tahapan produksinya. Dalam kaitannya dengan pengembangan PIHPS Jakarta, hasil tinjauan 7 SK Gubernur No. 693/2012


19


POKJANAS TPID 2012

terhadap proses bisnis sistem informasi SAPA akan dijadikan masukan dalam penyusunan proses bisnis PIHPS Jakarta, dari proses pengumpulan data, pengolahan, hingga pelaporan. III.2.C. Memperkuat Kesepahaman Bersama terhadap Pentingnya Mendorong Kelancaran Perdagangan antar Daerah dalam Stabilisasi Harga Kerjasama antar daerah berperan penting untuk mengatasi perbedaan dan kesenjangan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Adanya perbedaan karakteristik sumberdaya antar daerah menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan, tidak dapat dipenuhi hanya mengandalkan pada produksi lokal di masing-masing daerah, melainkan ada saling ketergantungan yang tinggi dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Di samping itu, masih besarnya perbedaan kapasitas infrastruktur antar daerah kerapkali menghambat kelancaran arus distribusi barang. Dalam kaitan ini, adanya kerjasama antar daerah yang kuat diharapkan menjadi solusi untuk memastikan kelancaran ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Kerjasama antar daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila ada kesadaran antar daerah yang saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya “komitmen” dari masing-masing pemerintah daerah untuk mendahulukan kepentingan bersama. Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat dapat menjamin kontinuitas pasokan, kelancaran arus distribusi, kebijakan lalu lintas barang di daerah pemasok dan tata niaga yang lebih tertata yang pada akhirnya dapat mewujudkan stabilitas harga. Kerjasama antar daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 dan Nomor 23 Tahun 2009. Peraturan tersebut memberikan payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang didasarkan atas persamaan kepentingan dan kesetaraan kedudukan. Pokjanas TPID mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu amanat Rakornas III TPID. Pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah se Sumatera di Medan pada tanggal 24 Oktober 2012 dan Rapat Koordinasi Wilayah Jakarta – Jawa Barat – Banten pada tanggal 21 November di Bogor, terwujudnya kesepahaman bersama (common understanding) terhadap pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah dalam upaya mewujudkan stabilisasi harga di daerah menjadi tema utama diskusi antara Pokjanas TPID dengan pemerintah daerah se Sumatera. Rakor tersebut menekankan pentingnya peran kerjasama antar daerah dalam mendukung stabilisasi harga serta berbagai tantangan dan strategi yang dapat ditempuh untuk mendukung kelancaran perdagangan antar daerah. III.3. Penyelarasan Asumsi Makroekonomi Daerah Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh perencanaan program kerja dan penggunaan anggaran yang terarah. Penetapan prioritas program dan perencanaan anggaran di daerah selain mempertimbangkan karakteristik daerah, juga perlu memiliki keselarasan dengan arah tujuan pembangunan nasional. Di samping itu, dalam penetapan prioritas program dan perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan dinamika dan prospek risiko dari keterhubungan ekonomi yang tinggi baik antar daerah maupun dengan negara-negara mitra dagang. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID mendorong adanya kesatuan pemahaman terhadap pentingnya penetapan asumsi makro di daerah sebagai dasar bagi penetapan prioritas kerja pemerintah daerah. Besaran asumsi makro yang ditetapkan di daerah akan turut mencerminkan adanya keselarasan dengan tujuan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang terlihat pada struktur dan postur perencanaan anggaran pembangunan daerah.

20


Dalam kaitan tersebut di atas, Pokjanas TPID menginisiasi penyelenggaraan workshop TPID dengan tema ”Meningkatkan Akurasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah dalam Rangka Mendukung Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah”. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam perumusan asumsi, proyeksi dan target pencapaian berbagai indikator ekonomi makro daerah. Adapun target peserta adalah pejabat daerah tingkat provinsi di bidang ekonomi di seluruh Indonesia dan peneliti ekonomi dari masing-masing Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi. Ke depan, penyelenggaraan wokshop ini akan dilakukan secara berkala, lebih terstruktur, dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan selain untuk menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam merumuskan asumsi ekonomi makro juga untuk menyelaraskan perbedaan mekanisme penetapan asumsi makro oleh pemerintah pusat dengan mekanisme penetapan asumsi makro daerah oleh pemerintah daerah.


21

Bab IV

PROGRAM KERJA 2013 Program Pokjanas TPID pada 2013 diarahkan untuk memperkuat peran daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Sebagaimana diuraikan pada bagian akhir Bab II bahwa sejumlah risiko terkait harga energi dan pangan masih akan mengemuka sehingga diperlukan langkah-langkah strategi untuk meredam potensi gejolak harga yang mungkin terjadi. Disamping itu, Pokjanas TPID juga akan tetap mendorong penyelesaian berbagai persoalan struktural - infrastruktur, kesinambungan produksi pangan, tata niaga, dan kesenjangan informasi - yang selama ini menjadi kendala stabilitas harga di daerah. Beberapa program Pokjanas TPID yang menyentuh persoalan struktural dan telah dinisiasi sejak 2012 akan terus dilanjutkan sebagai prioritas di 2013. Upaya untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan struktural yang ada perlu diawali adanya kesatuan pandangan – antara daerah dan pusat – dalam mencermati dinamika ekonomi yang dihadapi dan arah kebijakan yang perlu ditempuh. Dalam kaitan ini, program Pokjanas TPID pada 2013 akan menekankan pada pentingnya keselarasan arah besaran sasaran makroekonomi daerah yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah dengan besaran makroekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan pemerintah pusat. Pokjanas TPID memandang perlu disempurnakannya pentahapan dalam penetapan asumsi makroekonomi dalam perencaanaan anggaran di daerah sebagai langkah awal yang penting untuk menyelaraskan besaran sasaran kebijakan dalam suatu kerangka yang lebih luas. Secara umum, prioritas program Pokjanas TPID pada 2013 terdiri dari penguatan di tiga aspek. Pertama, aspek penguatan kelembagaan untuk dapat mendorong peran daerah yang lebih besar dalam menjaga stabilitas harga. Kedua, penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, khususnya di dalam penetapan besaran asumsi makroekonomi regional, serta kerjasama antar daerah. Ketiga, peningkatan aksesibilitas informasi harga bagi masyarakat, peningkatan edukasi terkait inflasi dan peran TPID di dalam menjaga stabilitas harga. IV.1. Penguatan Kelembagaan TPID Pokjanas TPID mendorong segera diterbitkannya Permendagri tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan fasilitasi pembentukan TPID di berbagai daerah. Keberadaan pedoman pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi daerah merupakan hal penting yang diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas peran TPID di dalam menjaga stabilitas harga. Pedoman pelaksanaan ini akan memberikan panduan yang baku kepada daerah dari aspek lingkup tugas dan tujuan dibentuknya TPID, tahapan yang diperlukan dalam pembentukan TPID, struktur organisasinya, mekanisme kerja, hingga pelaporan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas TPID itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Pokjanas TPID akan terus mendorong keberadaan TPID yang lebih luas lagi di berbagai daerah. Pokjanas TPID telah melakukan berbagai tahapan untuk mendukung penyelesaian konsep pedoman tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Penyusunan konsep pedoman pelaksanaan mempertimbangkan aturan yang berlaku terkait dengan pembagian wewenang antara


23


POKJANAS TPID 2012

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.38 Tahun 2007. Dalam proses penyusunan konsep pedoman pelaksanaan juga dilakukan dialog terfokus dengan daerah (public hearing) untuk menjaring masukan bagi penyempurnaan konsep pedoman tersebut. Secara umum, daerah mengharapkan penerbitan pedoman tersebut dapat menjadi landasan hukum dan kerangka acuan kerja baku dalam pelaksanaan kegiatan TPID. Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah diharapkan dapat mengakomodasi beragamnya permasalahan yang dihadapi daerah. Permendagri yang sedang disusun harus dapat memberikan dasar yang kuat bagi TPID di daerah dalam menentukan arah dan strategi pengelolaan dan pengendalian inflasi di daerah. Selain itu, substansi Permendagri perlu diselaraskan dengan UU Pangan No. 18 tahun 2012 yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas ketersediaan pangan (pasal 12 ayat 1) serta pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok (pasal 13). Mengingat pentingnya Permendagri sebagai landasan hukum dan acuan bagi TPID maka Permendagri tersebut diharapkan dapat diterbitkan pada akhir tahun 2012 atau paling lambat pada akhir semester I 2013. Sejalan dengan hal di atas, Pokjanas TPID akan terus memperluas jaringan kerja TPID di seluruh daerah, khususnya daerah yang menjadi basis perhitungan inflasi nasional. Sebagaimana disampaikan pada Bab sebelumnya bahwa hingga akhir 2012 masih terdapat 15 kota yang menjadi basis penghitungan inflasi yang belum membentuk TPID8. Meski demikian, selama ini kegiatan koordinasi stabilisasi harga di daerah tersebut dijalankan langsung oleh TPID di tingkat provinsi. Mengingat kewenangan pemerintahan provinsi tidak dapat melampaui kewenangan pemerintahan kota, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas kegiatan pengendalian inflasi di wilayah tersebut. Fasilitasi pembentukan TPID juga akan diarahkan di kota-kota yang akan menjadi basis penghitungan IHK nasional baru dalam rencana implementasi Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. IV.2. Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah dalam rangka Penyelarasan Tahapan Penetapan Asumsi Makroekonomi di Daerah Pokjanas TPID pada 2013 memprioritaskan pada pentingnya penyelarasan tahapan penetapan asumsi makroekonomi di daerah sebagai langkah awal untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan. Program Pokjanas TPID akan mendorong adanya tahapan yang lebih jelas bagi daerah dalam penetapan asumsi makroekonomi sebagai bagian penting di dalam perencanaan anggaran pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat guna menyelaraskan prinsip dan kebijakan penyusunan anggaran baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam menyusun rencana anggaran pembangunan daerah, pemerintah daerah akan mengacu kepada: 1. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahunnya diterbitkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri; 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rencana anggaran dan kegiatan pelaksanaannya hingga pemantauan dan evaluasi baik dalam hal kerangka regulasi maupun kerangka anggaran; 8 Survei Biaya Hidup (SBH) 2007

24


1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi: a. kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan; b. asumsi dasar penyusunan RAPBD yang meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah; c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; e. kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. 2. Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Memperhatikan alur penyusunan APBD di atas, maka seyogyanya dilakukan penyelarasan tahapan dan besaran sasaran asumsi makro ekonomi di tingkat nasional dan asumsi makro daerah melalui koordinasi pusat – daerah. Hal ini untuk meningkatkan kesepahaman dan sinkronisasi penggunaan asumsi makroekonomi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan terutama dalam penyusunan RKPD. Dalam kaitan ini, program Pokjanas TPID pada 2013 akan menekankan pada pentingnya keselarasan arah besaran sasaran makroekonomi daerah yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah dengan besaran makroekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan pemerintah pusat. Pokjanas TPID memandang perlu disempurnakannya pentahapan dalam penetapan asumsi makroekonomi dalam perencaanaan anggaran di daerah sebagai langkah awal yang penting untuk menyelaraskan besaran sasaran kebijakan dalam suatu kerangka yang lebih luas. Untuk semakin meningkatkan koordinasi diantara pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat, Pokjanas TPID telah mengagendakan beberapa agenda pertemuan periodik yang melibatkan pemerintah daerah dan pusat. Dalam setiap pertemuan koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan untuk mengatasi permasalahan yang dapat meningkatkan ketidakstabilitan harga di daerah. Beberapa rapat koordinasi yang telah direncanakan antara lain: Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID, Rapat Koordinasi Pusat-Daerah, serta rapat koordinasi rutin Pokjanas TPID. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID merupakan forum koordinasi tahunan yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah. Penyelenggaraan Rakornas TPID diarahkan untuk dapat menghasilkan rumusan solusi kebijakan dari pemerintah pusat yang diperlukan guna mengatasi permasalahan inflasi di daerah, menetapkan arah prioritas pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun berjalan, serta mengevaluasi program pengendalian inflasi di daerah yang merupakan bagian dari tindak lanjut kesepakatan Rakornas tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, penyelenggaraan Rakornas TPID direncanakan untuk dapat menghasilkan strategi yang komprehensif untuk mengantisipasi potensi risiko terjaganya stabilitas harga di daerah. Berbagai isu yang mengemuka terkait dinamika harga di daerah akan diangkat sebagai topik bahasan pada Rakornas TPID. Adapun fokus pembahasan pada Rakornas tahun 2013 diarahkan pada penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilisasi harga pangan melalui program penguatan cadangan pangan daerah serta penguatan kerjasama daerah dalam mendukung stabilitas harga pangan. Penyelenggaraan rapat rutin Pokjanas TPID bertujuan untuk memetakan permasalahan stabilisasi harga yang dihadapi daerah serta mengidentifikasi langkah koordinasi dan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengantisipasinya. Kompleksitas permasalahan stabilisasi harga di daerah memungkinkan rapat koordinasi di tataran teknis Pokjanas TPID untuk menghadirkan pemerintah daerah (TPID), kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha dan asosiasi (Kadin, Apindo dan sebagainya), serta


25


POKJANAS TPID 2012

narasumber lain yang kompeten. Apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan kebijakan pemerintah pusat, maka usulan kebijakan tersebut akan diangkat dalam rapat koordinasi pada tataran yang lebih tinggi (high level meeting). Selain itu, penyelenggaraan rapat koordinasi rutin ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian inflasi pada tahun berjalan, baik di tataran pusat (Pokjanas TPID) maupun di daerah (TPID). Selanjutnya, berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan pengendalian inflasi daerah dan hasil evaluasi kegiatan pada tahun berjalan, akan dirumuskan arah kegiatan pengendalian inflasi Pokjanas TPID untuk tahun berikutnya. IV.3.Meningkatkan Akses Informasi Harga bagi Masyarakt, Edukasi Inflasi dan Peran TPID dalam Stabilisasi Harga Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi harga pangan melalui pengembangan PIHPS yang kredibel, aktual, dan terpercaya akan menjadi agenda lanjutan Pokjanas TPID. Penyusunan blueprint PIHPS Nasional akan terus dikaji dan diperdalam dengan arah pengembangan kepada penguatan basis data informasi harga pangan yang telah ada saat ini (existing) serta mengoptimalkan diseminasi informasi harga pangan kepada masyarakat. Selain itu, penyusunan blueprint pengembangan PIHPS Nasional juga akan diselaraskan dengan dinamika yang berkembang terkait penerbitan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan pada November 2012 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi. Di sisi lain, tahapan pengembangan pilot project PIHPS Jakarta akan terus dilanjutkan dengan target implementasi pada 2013. Saat ini, tengah dilakukan asistensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyempurnakan business process pengumpulan data harga di wilayah DKI Jakarta dan diharapkan dapat selesai pada awal tahun 2013. Setelah penyempurnaan mekanisme kerja PIHPS tersebut dapat diimplementasikan, akan dilakukan launching PIHPS Jakarta yang rencananya dapat dilaksanakan pada Semester I 2013. Selain itu, untuk meningkatkan akses informasi, edukasi, dan koordinasi pengendalian inflasi daerah, Pokjanas TPID berencana melakukan pengembangan website Pokjanas TPID. Secara umum, pengembangan website Pokjanas TPID ini dimaksudkan untuk: • Menampilkan informasi terkait perkembangan ekonomi dan stabilitas harga (inflasi) di daerah, • Mensosialisasikan kebijakan/program, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat (TPI dan Pokjanas TPID) maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah (TPID daerah) terkait upaya mewujudkan stabilisasi harga di daerah, • Menjadi sarana monitoring dan evaluasi kegiatan koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID daerah melalui penyampaian laporan kegiatan yang dapat dilakukan secara online, • Menjadi media alternatif bagi peningkatan efektifitas pengendalian inflasi daerah melalui berbagai forum interaktif, • Menjadi media bagi Pokjanas TPID dan pemerintah daerah untuk mendapatkan feedback/masukan dari pemerintah daerah lainnya ataupun dari masyarakat dan pelaku usaha. Adapun target pengembangan website Pokjanas TPID diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2013.

26



POKJANAS TPID 2012

Laporan pelaksana tugas pokjanas

Recommend Documents