TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM JAMPERSAL DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MADIUN Muncul Wiyana*, Dony Noerliani**, Istikomah** 1. Program D3 Akademi Keperawatan Dr. Soedono Madiun, Jawa Timur 63117, Indonesia *Email:
[email protected] Abstrak Pendahuluan: Untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 khususnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi Kementerian Kesehatan meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Pelaksanaan program Jampersal masih perlu mendapat perhatian. Evaluasi Jampersal oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa belum semua bidan praktek swasta bersedia menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Jampersal. Tahun 2011 terjalin kerjasama dengan BPS sebanyak 28% dan meningkat menjadi 45% diawal tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program jampersal di wilayah dinas kesehatan Kota Madiun. Metode: Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah sekelompok subyek yang menjadi obyek atau sasaran penelitian (Notoatmodjo, 2003). Populasi dalam penelitian adalah : Seluruh ibu bersalin yang menggunakan program jampersal di Rumah Bersalin (RB) dan Bidan Praktik Swasta (BPS) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Madiun. Besar sampel untuk 30 ibu bersalin dan 7 bidan BPS / RB yang bekerja sama dengan program Jampersal. Sebagai pembanding digunakan 30 informan masyarakat yang tidak menggunakan Jampersal dan 7 bidan yang tidak bekerja sama dengan Jampersal. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat bidan terhadap Program Jampersal masih rendah, sosialisasi program Jampersal belum menjelaskan proses klaim secara rinci, prosedur administrasi (klaim) masih dianggap terlalu rumit dan waktu tunggu untuk proses pencairan klaim Jampersal masih dirasakan terlalu lama serta nilai nominal Jampersal khususnya biaya persalinan masih dianggap kurang sesuai dengan pola tarif standar pelayanan persalinan. Hasil tanggapan masyarakat bahwa Jampersal meringankan beban masyarakat tidak mampu, Sosialisai program ke masyarakat sudah baik, syarat untuk mendapatkan pelayanan Jampersal sangat mudah dan masyarakat mengharapkan Program Jampersal dilanjutkan terus dengan biaya jaminan yang diperbesar serta seluruh bidan dapat melayani Jampersal. Kepuasan masyarakat terhadap layanan bidan rata-rata sangat tiggi menggambarkan kepuasan yang baik. Diskusi: Diharapkan pemerintah membuat langkah kebijakan yang mengikat bidan agar bekerja sama dalam program, mensosialisasi secara detail proses klaim, membuat Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan klaim Jampersal sehingga waktu tunggu pencairan dana lebih cepat. Kata Kunci: Jampersal, Bidan, Masyarakat, Tanggapan, kepuasan Abstract Introduction: In order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015, especially in reducing maternal mortality and infant health ministry launched a Delivery Guarantee (Jampersal). Jampersal implementation still needs attention. Several factors are thought to cause low absorption is low interest midwife, culture and lack of public knowledge challenged Jampersal program. Evaluation Jampersal Madiun Health Department has not all private midwives are willing to cooperate in the implementation. In 2011 established cooperation with Midwives in Private Practice as much as 28% and increased to 45% beginning in 2012. The purpose of this study is to determine the society response to the implementation of programs in the area of health department Jampersal Madiun. Method: The research design used in this study is descriptive research. The population is a group of subjects who became the object or target of research (Notoatmodjo, 2003). The population was: the entire maternal use Jampersal program in maternity hospitals and private practices and the entire Midwives in Private Practice and the Maternity Hospital region of Madiun Health Office work. The sample size for the 30 maternal and 7 Midwives in Private Practices/ Maternity Hospital in collaboration with Jampersal program. As
1
a comparison used as the informant 30 people who are not using Jampersal and 7 midwives who do not cooperate with Jampersal. Results: This research shows that interest Midwives against Jampersal program remains low, socialization programs Jampersal not explain in detail the claims process, the Administrative Procedure (claims) are still considered to be too complicated, the waiting time to process claims disbursement Jampersal still felt too long, the nominal value Jampersal especially labor costs still considered to be less in accordance with the standard rate patterns of service delivery. The result of the public response is Jampersal ease the burden of the people cannot afford, Socialization programs to the community has been good, the requirement to obtain very easy Jampersal services and community expect continued Jampersal program continues with an enlarged collateral costs as well as all midwives can serve Jampersal. People's satisfaction with maternal health services is very high average portrays a good satisfaction. Discussion: Government is expected to make binding policy measures midwives to work together in the program, socializing in detail the process of the claim, made in the Minimum Standards of claims service Jampersal so the wait time is faster disbursement. Key Words: Jampersal, Midwives, Community, Feedback, satisfaction
ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000 kelahiran hidup, angka Kematian Bayi baru lahir (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment Goals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 dan angka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23. Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 menyebutkan bahwa penyebab langsung kematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelah pesalinan yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi pueperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, trauma obstetric 5%, emboli 3%, dan lainlain 11%. Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan (Tiga Terlambat), di antaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan (terlambat mengambil keputusan), terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas
Pendahuluan Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia suatu negara. Komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang terdiri dari delapan target dan diharapkan tercapai pada tahun 2015. Delapan sasaran harus dicapai pada tahun 2015, yaitu menghapuskan kemiskinan, menyediakan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memberantas HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, melestarikan lingkungan, dan membangun kemitraan global. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara 2
kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, sesuai dengan Standar Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin (Quintile 1) baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalah keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya. Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Pregnancy Safer (MPS) yang merupakan strategi sektor kesehatan secara terfokus. Fokus strategi MPS adalah untuk meningkatkan kemampuan sistem kesehatan dalam menjamin penyediaan dan pemantapan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk menanggulangi penyebab utama kematian dan kesakitan ibu dan bayi baru lahir (Mardiana, 2004). Upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. Jaminan Persalinan merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, paska persalinan, dan pelayanan KB paska salin serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, KB paska salin, sehingga manfaatnya terbatas dan tidak dimaksudkan untuk melindungi semua masalah kesehatan individu serta
terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.. Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. Pada dasarnya Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja. Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi terjadinya Tiga Terlambat tersebut sehingga dapat mendorong akselerasi tujuan pencapaian MDGs 4 dan 5. Peserta program Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan biaya kesehatan. Peserta program dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (RS) di kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota. Fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta seperti Bidan Praktik Mandiri, Klinik Bersalin, Dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini harus mempunyai perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK atas nama Pemerintah Daerah setempat yang mengeluarkan ijin praktiknya. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan
3
tingkat lanjutan baik pemerintah maupun swasta harus mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan DinasKesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Provinsi. Pelaksanaan program Jampersal masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan masih rendahnya penyerapan alokasi jampersal dibeberapa daerah. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan rendahnya penyerapan adalah rendahnya minat bidan, budaya dan kurangnya pengetahuan masyarakat tantang program jampersal. Evaluasi jampersal Dinas Kesehatan Kota Madiun belum semua bidan praktek swasta bersedia menjalin kerja sama dalam pelaksanaan. Tahun 2011 terjalin kerjasama dengan BPS sebanyak 28% dan meningkat menjadi 45% diawal tahun 2012. Situasi tersebut dapat mempengaruhi pencapaian target penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Madiun. Rencana Kerja Tahunan Kota Madiun dalam bidang Kesehatan yaitu menurunkan angka kematian ibu dari 74,16 menjadi 40,4 /100.000 kelahiran hidup terealisasi 74,4 /100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target penurunan angka kematian bayi 11,5 / 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 terealisasi 8,56/1000 kelahiran hidup. Pelayanan kesehatan menurut Levey dan Loomka (1973) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan,
keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Azwar, 1996). Kualitas jasa atau pelayanan dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler,1994). Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukan berasal dari penyedia jasa, melainkan dari sudut pandang atau persepsi pelanggan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmati jasa, sehingga merekalah yang seharusnya menilai kualitas, manfaat atau performance dari jasa tersebut. Metode Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran tanggapan masyarakat tentang Program Jampersal di wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Madiun. Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu bersalin yang menggunakan program jampersal di klinik bersalin dan Bidan praktik swasta di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Madiun dalam kurun waktu dilakukannya pengumpulan data. Rata-rata pengguna jampersal pada tahun 2011 perbulan adalah 35 orang. Seluruh Bidan Praktik Swasta (BPS) dan Rumah Bersalin (RB) diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Madiun sejumlah 39, yang melakukan Mou Jampersal sejumlah 18 bidan dan yang belum melakukan MOU Jampersal sejumlah 21 BPS. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan layanan jampersal dan bidan praktik swasta di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Madiun.
4
Tehnik sampling yang akan digunakan pada bidan BPS pelaksana program Jampersal adalah convenience sampling yaitu semua informan yang mengalami fenomena yang akan diteliti dan mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Informan untuk mengetahui tanggapan bidan terhadap diberlakukannya Program Jampersal di wilayah Dinas Kesehatan kota Madiun adalah bidan pengelola BPS baik yang masih aktif sebagai PNS ataupun yang sudah pensiun yang melakukan Mou Jampersal. Sebagai pembanding informan bidan BPS yang berada di wilayah kota Madiun yang tidak melakukan Mou dengan Jampersal. Data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dokumendokumen tentang jampersal serta dengan wawancara mendalam dengan petugas dinas kesehatan Kota Madiun yang terkait pada Jampersal.
Wawancara mendalam kepada BPS dilakukan dengan kontrak terlebih dahulu dengan Bidan yang bersangkutan. Setelah ada kesepakatan dengan BPS peneliti mendatangi Bidan di tempat praktiknya dan melakukan wawancara. Selanjutnya peneliti meminta data pasien Jampersal/Non Jampersal sesuai kepesertaan BPS terhadap Jampersal kemudian mendatangi langsung ke alamat pasien sasaran untuk melakukan wawancara dan pengisian kuesioner tertutup, serta saat itu juga hasil dikumpulkan ke peneliti. Karakteristik BPS yang bekerja sama dengan Jampersal 57% masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Bidan Non Jampesal 86% masih aktif sebagai PNS. rata-rata umur pada Informan Pengguna Jampersal adalah 26,75 tahun dengan standar deviasi 4,5, umur termuda 19 tahun dan tertua 38 tahun. Rata-rata Jumlah kelahiran/kehamilan informan pengguna Jampersal adalah 1,65 kelahiran dengan standar deviasi 0,834. Proporsi informan Jampersal yang berpendidikan menengah adalah 73,3% lebih banyak dari yang berpendidikan dasar dan tinggi masing-masing 10 % sebanyak 16,7%. Proporsi pendidikan informan non jampersal adalah 66,7% pendidikan menengah dan sisannya pendidikan Dasar dan Tinggi masing-masing 5%. Penghasilan Keluarga pada informan jampersal adalah 83% dibawah satu Juta rupiah dan sisanya 16,7% antara 1-2 juta rupiah. Sedangkan pada informan Non jampersal adalah 56,7% berpenghasilan > dari 1 Juta rupiah dan sisanya 43,3 % kurang dari 1 juta rupiah
Hasil Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah pemberi layanan kesehatan dan pengguna layanan kesehatan. Adapaun pemberi layanan kesehatan terdiri dari 7 orang Bidan Praktik Swasta (BPS)/Puskesmas yang memberikan pelayanan Jampersal dan 7 orang BPS yang tidak memberikan pelayanan Jampersal untuk kepentingan wawancara mendalam. Pengguna layanan kesehatan meliputi pasien pengguna layanan Jampersal dan bukan pengguna layanan Jampersal (Non Jampersal) sejumlah 60 orang yang terdiri dari 30 orang peserta Jampersal dan 30 orang Non Jampersal, yang datanya diperoleh dengan cara wawancara tersetruktur dan kuesioner tertutup .
5
Tanggapan Bidan terhadap pelaksanaan program jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa Program Jampersal direspon dengan baik oleh Bidan Praktik Mandiri /BPS dilingkungan Dinas kesehatan kota Madiun, hampir seluruhnya dari bidan yang melakukan Mou jampersal memiliki minat ikut Jampersal karena merasa berkewajiban ikut serta berpartisipasi mensukseskan program pemerintah dan mendukung program MDG’s untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, terutama pada masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Namun program Jampersal ini belum sepenuhnya mendapat dukungan BPS di wilayah kota Madiun. Sebagian BPS tidak memiliki minat untuk mengikuti program Jampersal dengan tidak bersedia melakukan MOu program jampersal dengan berbagai alasan sebagaimana ungkapan beberapa bidan yang tidak melakukan Mou tersebut dibawah ini : ” Saya tidak berminat sama sekali karena tidak mendidik masyarakat, tidak menunjang keberhasilan KB dan tidak sesuai biayanya” ” Saya tidak berminat karena saya ingin santai dalam administrasi dan tidak mau berbelit-belit bu ” Tanggapan Bidan Terhadap Sosialisasi Program Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa sosialisasi program Jampersal kepada pelaksana program jampersal ( Bidan, BPS, RSB, Puskesmas) cukup baik dan dilakukan secara terus menerus. Sebagian kecil bidan pengelola BPS mengatakan bahwa sosialisasi secara umum sudah cukup bagus
namun perubahan aturan klaim sebaiknya juga disosialisasikan serta diberikan edaran secara formal. Tanggapan Bidan Terhadap Prosedur Administrasi Program Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa kelengkapan administrasinya dalam proses klaim jampersal sangat diperlukan, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemerintah. Banyak keluhan dari BPS program jampersal tentang dokumen yang harus dipersiapkan, hampir seluruh informan ( bidan,BPS ), menyatakan keberatan terhadap dokumen-dokumen Jampersal yang dinilai cukup banyak dan sangat menyita waktu serta tenaga bidan. Walaupun demikian ada beberapa bidan (BPS) yang menyatakan tidak mempermasalahkan dengan banyaknya dokumen persaratan jampersal dikarenakan mereka memiliki tenaga bidan sebagai tenaga pendamping sekaligus tenaga yang dapat membantu menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut, seperti yang diungkapan oleh beberapa bidan tersebut dibawah ini : ” Persyaratan administrasi jampersal memang cukup banyak, tetapi saya tidak mempermasalahkannya karena disini ada bidan lulusan D3 kebidanan yang bekerja membantu saya, apalagi anak saya juga seorang bidan, yang memang saya kader untuk menggantikan saya disini, mungkin bila tidak ada tenaga bidan yang membantu akan kerepotan dengan persyaratan dari jampersal tersebut. Apalagi saya sudah pensiun he..he,”. Tanggapan Bidan Terhadap Proses Kepengurusan Mou Jampersal bahwa Dinas kesehatan
6
kota Madiun sebagai pelaksana kebijakan program jampersal telah cukup baik didalam melaksanakan prosedur kepengurusan Mou dengan BPS di lingkungan dinas kesehatan kota Madiun, hal ini seperti yang disampaikan oleh semua bidan pengelola BPS yang telah melakukan Mou program jampersal. dibawah ini : ” Proses MOu mudah karena semua berkas sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan” ” Kepengurusan Mounya tidak masalah, kan Dinkes sudah menyiapkan berkas-berkas yang harus saya tanda tangani, tidak ribet kok ” ” Untuk pengurusan nota Mou menurut saya cukup mudah dan tidak masalah...karena dinkes sudah menyiapkan, kita tinggal tanda tangan saja kok”. Tanggapan Bidan Terhadap Proses Administrasi Klaim Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa proses pencairan terlalu lama bisa 1 bulan baru cair, seperti yang disampaikan oleh bidan pengelola BPS di wilayah dinas kesehatan kota Madiun berikut ini ; “Menurut saya proses pencairannya terlalu lama, satu bulan baru cair, sebenrnya gak apaapa tapi kitakan swasta jadi kalau cair lebih cepat juga lebih baik he..he” ” Di RB Banjarejo proses klaim jampersal, misalnya ada 10 persalinan diklaimkan ke dinas, lalu dikembalikan ke dinas kesehatan jadi tidak ada reward ke bidan, kembalinya ke jasa pelayanan dimana jumlah yang diterimakan ke bidan sama dengan yang lainnya, dengan model pengelolaan seperti itu sebetulnya kami kurang puas. Sebetulnya ini sudah kami
sampaikan tapi keputusan tetap seperti ini, makanya kami hanya mengikuti jampersal persalinan saja, yang ANC sudah tidak lagi karena tidak ada reward yang sesuai, jasa pelayanan bidan masih dibawah jasa pelayanan perawat. Sedangkan persratannya ya itu tadi harus melengkapi dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan bila kurang ya dikembalikan, kita sering 2 sampai 3 kali dikembalikan, kita lengkapi baru kita serahkan lagi”. ” terlalu banyak persratan yang harus dibuat,lembarannya saja ada 18 lembar belum yang lainnya seperti SOAP, paktograpnya dan lain-lainnya, kalau prosesnya sudah agak lancar daripad tahun kemarin, biasanya kita diberitahu kok oleh dinas kalau sudah waktunya klaim”. Proses klaim juga dipakai alasan bagi sebagian BPS untuk tidak melakukan Mou jampersal di kota Madiun sebagaimana disampaikan oleh pengelola BPS seperti tersebut dibawah ini : ” Yang saya ketahui administrasi jampersal terlalu ribet, tenggang waktu klaim yang terlalu lama dan bila ada kekeliruan dengan persaratan administrasinya menjadi hangus padahal kita sudah kerja keras dengan disertai was-was saat menolong pasien ditunjang dengan nilai kompensasi yang kurang memadai sehingga membuat saya tidak tertarik untuk mengikuti program jampersal ”. Tanggapan Bidan terhadap nilai nominal Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa kenaikan dana jaminan persalinan (jampersal) dari pemerintah pusat menjadi Rp500.000 untuk setiap persalinan diharapkan mampu memotivasi para bidan untuk melayani persalinan kaum ibu yang
7
menggunakan program jampersal. Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Jampersal, besaran tarif pelayanan Jampersal tingkat pertama untuk persalinan normal sebesar Rp 500.000. Sedangkan pemeriksaan kehamilan dipatok tarif Rp 20.000 tiap kali periksa. Tarif untuk pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan Rp 20.000. Pasien jampersal yang mendapatkan pelayanan di BPS wilayah dinas kesehatan kota Madiun sebelum tindakan bersama bidan pengelola BPS telah melakukan kesepakatan untuk penambahan biaya persalinan apabila ada tindakan lain diluar persalinan yang membutuhkan tambahan biaya, seperti disampaikan oleh BPS tersebut dibawah ini : ” Nilai nominal jampersal menurut saya hanya cukup untuk proses persalinan saja untuk tindakan lainnya kita selalu diawal mengadakan persetujuan dengan pasien untuk menambah biaya persalinan sebesar kurang lebih kisaran 200.000,- sampai dengan 225.000,- “. ” Nilai nominal jampersal sebetulnya masih sangat kurang bila dibandingkan dengan biaya persalinan pada pasien umum, nilai nominal jampersal baru 50 persennya saja”. Nilai nominal jampersal dinilai cukup kecil untuk suatu proses persalinan oleh BPS yang tidak melakukan Mou jampersal seperti yang disampaikan oleh BPS dibawah ini : ” rata-rata sangat kurang karena hanya sekitar 350.000 sampai dengan 500.000,- saja, padahal kalau kami menolong persalinan lebih dari itu”.
” Menurut saya sangat kurang karena apabila ada kekurangan biaya mesthinyakan tidak boleh minta ke pasiennya , takut juga nanti dengan LSM he..he”. ” Saya dengar katanya hanya 500.000 ribu saja ya tidak cukup bu ”. ” Menurut saya nilai nominalnya terlalu sedikit dan sangat kurang, lagian tidak ada pembatasan pada persalinan ke berapa akhirnya nantikan berdampak pada program KB, gimana program Kb bisa berhasil ?? ”. Tanggapan Bidan tentang Upaya Penurunan AKI/AKB melalui Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 khususnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi Kementerian Kesehatan meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Tujuan dari program pemerintah tersebut telah dipahami oleh sebagian besar BPS ataupun instansi pemerintah penyelenggara program . Harapan Bidan terhadap pelaksanaan program jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa hampir semua informan BPS dengan jampersal menyatakan program jampersal tetap dilanjutkan dengan diadanya perubahan kebijakan khususnya pada administrasi, proses klaim, nilai nominal dan aturan pembatasan kelahiran pada peserta yang akan melahirkan dengan program jampersal. ” Tetap dilanjutkan saja namun persratan administrasinya disederhanakan, juga persaratan rujukannya disederhanakan. Dan itu
8
tadi bila ada aturan yang berubah sebaiknya segera disosialisasikan atau diberitahukan biar tidak terjadi salah persepsinya lagi. Dan juga sebaiknya ada pembatasan persalianan ke berapa .....namun kalau ada pembatasan juga kasihan ya pada ibu-ibu resiko tinggi yang kurang mampu, misalnya ibu melahirkan anak ke lima....dan dia tidak punya jaminan kesehatan lain...kan kasihan bila tidak dibantu ya seperti cerita saya tadi ....repot nggih he..he.... dan juga kalau ganti pimpinan apakah jampersal ini akan tetap dilanjutkan ???” Pernyataan BPS non jampersal sebagian besar informan menyatakan program ini banyak yang tidak tepat sasaran oleh karena itu dihentikan saja atau diganti dengan program lain, dan sebagian menyatakan tetap dilanjutkan tetapi harus ada revisi atau perubahan terutama pada administrasi dan nilai nominal serta pembatasan jumlah kelahiran. Tanggapan masyarakat pengguna terhadap Program Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa Informan Peserta/Non Jampersal mengetahui Jampersal adalah program pemerintah untuk meringankan biaya bagi ibu yang melahirkan. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui keberadaan Program Jampersal adalah kurangnya informasi tentang Jampersal dari petugas, bahkan petugas memang tidak memberikan informasi tentang Jampersal. Pengguna Jampersal memperoleh informasi tentang Program Jampersal dari Puskesmas/Bidan tempat informan melakukan pemeriksaan kehamilan, Pamong atau Toma,
Tetangga/Teman/Media dan untuk Non Jampersal ada yang tidak pernah mendapat informasi tentang Jampersal. Tanggapan masyarakat terhadap administrasi Jampersal Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun. Persyaratan administrasi untuk mendapatkan pelayanan Jampersal dari masing – masing pengguna jampersal terdapat variasi, ada yang cukup KTP dan KK saja, ada yang KTP, KK dan Surat Nikah, ada pula selain persyaratan tersebut membutuhkan persyaratan lain misalnya SKTM atau surat keterangan dari kelurahan. Tanggapan pengguna terhadap besaran biaya tambahan tambahan Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun. Besaran biaya tambahan Jampersal bervariasi mulai dari tidak dipungut biaya sama sekali (gratis), ada yang kurang dari Rp. 250.000,00, Rp. 250.000,00 s/d Rp. 500.000,00, dan lebih dari Rp. 500.000,00 sebagaimana disampikan berikut: ”Semua biaya persalinan gratis Mbak, tidak ada tambahan biaya sama sekali, jadi program ini sangat membantu sekali bagi orang yang tidak mampu.”(P-19) “Mengurangi biaya persalinan, dan sangat membatu sekali karena hanya kena tambahan Rp. 151.000, 00 untuk beli sabun, handuk dan lain - lain.”(P-22) ”Biaya persalinannya saja gratis, sehingga bisa membantu orang yang kurang mampu meskipun perlu menambah biaya sendiri untuk makan, cuci baju dll. Periksa awal kehamilan di puskesmas gratis, tetapi menjelang kelahiran periksa di bidan dikenai biaya. Untuk biaya melahirkan dikenai tambahan biaya diluar
9
persalinan sebesar Rp. 450.000,- , dapat dari Jampersal Rp.500.000,00, jadi semuanya Rp. 950.000,00.(P-7) Tanggapan pengguna terhadap keberadaan Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa informan yang menyatakan perlu karena program jampersal sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meringankan biaya persalinan. Sesuai pendapat : ”Perlu karena program jampersal sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meringankan biaya persalinan serta banyak bayi yang meninggal karena tidak punya biaya sehingga tidak bisa tertolong dengan cepat.”(P-11) Alasan kepesertaan pengguna terhadap Program Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun bahwa peserta Jampersal seluruhnya karena untuk meringankan biaya persalinan, sesuai dengan pendapat: ” Alasan ikut Jampersal ya karena dapat meringankan biaya persalinan.”(P-1) Bagi Non Jampersal ada beberapa alasan tidak mengikuti Program Jampersal karena tidak tahu adanya Program Jampersal dan tidak mendapatkan informasi tentang Jampersal, persyaratan mengurus Jampersal ribet, masyarakat masih memandang bahwa pelayanan peserta Jampersal kurang memuaskan, dan belum semua BPS ada Program Jampersal. Harapan pengguna terhadap Program Jampersal di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Madiun Peserta dan Non Peserta Jampersal mengharapkan persyaratan administrasi Jampersal dipermudah, digratiskan semua biaya, pelayanan diperluas, program dilanjutkan terus,
mutu pelayanan ditingkatkan dan semua bidan ikut Program Jampersal. Kepuasan masyarakat pada tiap dimensi layanan bahwa rata-rata kepuasan masyarakat terhadap layanan di BPS dengan Jampersal sebesar 87,92 % dengan standar deviasi 9,75, tingkat kepuasan terendah 75% dan tertinggi 106,25%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada diantara 87,92 – 84,28%. Rata-rata kepuasan masyarakat pada layanan di BPS Non Jampersal adalah 94,30% dengan standar deviasi 7,34, tingkat kepuasan terendah 79% dan tertinggi 105%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada diantara 91,58%sampai 97,06%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Kehandalan) terhadap layanan di BPS dengan Jampersal sebesar 89,25 % dengan standar deviasi 12,30, tingkat kepuasan terendah 75% dan tertinggi 114,29%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada diantara 84,65% sampai 93,84%. Rata-rata kepuasan masyarakat pada layanan di BPS Non Jampersal adalah 85,71% dengan standar deviasi 10,64, tingkat kepuasan terendah 69% dan tertinggi 108%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada diantara 81,74% sampai 92,42%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Jaminan) terhadap layanan di BPS dengan Jampersal 85,86% dan standar deviasi 12,13, kepuasan terendah 62,5% dan tertinggi
10
116,67%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien berada diantara 81,33% sampai 90,39%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Jaminan) terhadap layanan di BPS Non Jampersal 88,37% dan standar deviasi 10,85, tingkat kepuasan terendah 75% dan tertinggi 107%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien berada diantara 84,31% sampai 92,42%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Bukti langsung) terhadap layanan di BPS dengan Jampersal 89,73%, standar deviasi 10,54, tingkat kepuasan terendah 71,43% dan tertinggi 100%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa kepuasan pasien berada diantara 85,78% sampai 93,66%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Bukti Langsung) terhadap layanan di BPS Non Jampersal 90,60%, standar deviasi 9,84, tingkat kepuasan terendah 73% dan tertinggi 100%. Hasil estimasi interval pada tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa kepuasan pasien berada diantara 86,93% sampai 94,28%. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat (dimensi Empati) terhadap layanan di BPS dengan Jampersal 87,95% dengan standar deviasi 11,44, tingkat kepuasan terendah 73,33% dan tertinggi 100%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien berada diantara 83,67% sampai 92,22%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Empati) terhadap layanan di BPS Non Jampersal 91,95% dengan standar
deviasi 11,38 dengan tingkat kepuasan terendah 75% dan tertinggi 107,69%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien berada diantara 88,54% sampai 95,36%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Daya Tanggap) terhadap layanan di BPS dengan Jampersal 87,59% dengan standar deviasi 11,38. Kepuasan terendah 75% dan tertinggi 107,69% dan hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan berada diantara 83,34% sampai 91,84%. Rata-rata kepuasan masyarakat (dimensi Daya Tanggap) terhadap layanan di BPS Non Jampersal adalah 92,07% dengan standar deviasi 8,263. Kepuasan terendah 75% dan tertinggi 100%. Hasil estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan berada diantara 88,99% sampai 95,16%. Pembahasan Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan nifas termasuk KB pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, Jampersal telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Tanah Air dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dinas kesehatan Kota Madiun sangat mendukung program ini dengan telah dilakukannya sosialisasi program kepada masyarakat dan
11
pemberi layanan melalui Bidan BPS, bidan puskesmas, dan kader-kader kesehatan serta sudah menyiapkan verifikator jampersal jamkesmas untuk menjembatani proses klaim di Jampersal. Permasalahan klaim menjadi issue yang dominan sebagai penyebab belum semua BPS bekerja sama. Hal ini bisa karena sosialisasi hanya terbatas pada program jampersal. Sosialisasi tentang proses klaim perlu di tingkatkan kedalamnya agar semua bidan tidak perlu menunggu lama dalam pencairan. Selain itu dukungan sarana prasana untuk mempercepat proses pencairan harus segera ditingkatkan. Bidan Praktek Mandiri(BPS) yang melakukan Mou Jampersal dilingkungan Dinas kesehatan kota Madiun, hampir seluruhnya memiliki minat ikut Jampersal dikarenakan merasa berkewajiban ikut serta mensukseskan program pemerintah dan mendukung program MDG’s untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, terutama pada masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pelaksana kebijakan dalam hal ini dinas kesehatan Kota Madiun untuk melakukan pendekatan dan upaya persuasive lainnya ataupun memberlakukan suatu kebijakan agar seluruh BPS yang berada di wilayah dinas kesehatan kota Madiun khususnya dan BPS yang berada di wilayah kota Madiun umumnya dapat berperan serta pada program Jampersal sehingga tujuan mulia dari Jampersal dapat terwujud secara nyata. Keterbukaan informasi tentang Jampersal dari petugas kepada masyarakat sangat mendukung untuk
menguatkan pengetahuan masyarakat tentang Jampersal dan petugas mempunyai kewajiban memberikan informasi secara terbuka demi tercapainya Program Jampersal. Variasi persyaratan administrasi Jampersal dan masih dianggap rumit dimungkinkan karena belum ada kesepahaman terhadap persyaratan yang terkandung dalam Juknis Jampersal. Sosialisasi program dari penentu kebijakan sampai pelaksana kebijakan akan mempengaruhi operasional kebijakan dilapangan, hal ini mengakibatkan tidak efektifnya program yang ada karena minimnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan Jampersal. Biaya tambahan persalinan masing – masing BPS maupun pengguna Jampersal berbeda sesuai dengan kualitas dan kuantitas alat yang digunakan di luar persalinan. Kebijakan Program Jampersal masih memberikan kesempatan bagi penyedia pelayanan kesehatan untuk menentukan bekerja sama atau tidak. Sebelum bekerja sama dengan Jampersal petugas bisa mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi dengan Jampersal pertugas mendapatkan imbalan setelah persyaratan lengkap kemudian diklaimkan baru dana turun. Hal ini memungkinkan bidan memilih tidak bekerja sama dengan Jampersal dan enggan melayani peserta Jampersal, namun kesadaran petugas untuk mendukung program pemerintah sangat diharapkan dengan tujuan masyarakat terjamin kesehatannya. Masyarakat Kota Madiun mempunyai harapan yang besar terhadap kelangsungan dari Program Jampersal, persyaratan dipermudah dan sosialisasi ditingkatkan, semua biaya jenis pelayanan diperluas,
12
mutu pelayanan ditingkatkan dan semua bidan ikut Program Jampersal. Mutu layanan BPS jampersal dan Non jampersal sudah tinggi, meskipun ada perbedaan dimensi mutu yang menonjol. Tingginya angka mutu yang hampir sama ini dapat disebabkan pada pada BPS dengan jampersal masih ada biaya tambahan dari pasien untuk biaya alat-alat diluar Jampersal. Sehingga secara keseluruhan penerimaan bidan jampersal maupun yang non jampersal sama. Jampersal menjamin keamanan bagi kedua belah pihak baik pelanggan maupun pelaksana program.
persalinannya oleh tenaga kesehatan. Harapan Bidan terhadap pelaksanaan program jampersal adalah kemudahan administrasi, peningkatan kecepatan klaim dan besarnya jaminan. Saran Analisis kebijakan khususnya besarnya nilai jaminan perlu dilakukan agar dapat menguntungkan kedua belah pihak baik pengguna maupun pelaksana layanan jampersal. Peningkatan ketajaman sosialisasi program khususnya penjelasan tentang proses pencairan (klaim) sehingga masa tunggu bisa diperpendek. Perlu ditetapkan standar pelayanan minimal dalam proses pencairan klaim di dinas kesehatan. Perlu pendekatan yang lebih intensif dengan Bidan Praktek Swasta agar segera bergabung dengan program pemerintah. Bidan Praktik Swasta Agar lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan memasang informasi tentang Jampersal di papan pengumuman yang bisa dibaca masyarakat serta segera berperan serta dalam program Jampersal guna mendukung upaya pemerintah dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Masyarakat agar memanfaatkan keseluruhan bentuk layanan program Jampersal dari ante Natal sampai post natal dan KB.
Simpulan Minat Bidan terhadap Program Jampersal masih rendah, masih ada sebagian bidan diwilayah kerja dinas kesehatan kota Madiun belum menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Jampersal karena osialisasi program Jampersal kepada pelaksana program jampersal cukup baik tetapi belum menjelaskan proses klaim secara rinci, prosedur Administrasi (klaim) masih dianggap terlalu rumit dengan banyaknya dokumen yang harus dilampirkan, waktu tunggu untuk proses pencairan klaim Jampersal masih dirasakan terlalu lama, proses pengurusan Mou Jampersal sangat mudah, tetapi belum ada ketetapan yang mengikat harus mengikuti program jampersal sehingga sebagian bidan memilih tidak bergabung. Nilai nominal Jampersal khususnya biaya persalinan masih dianggap kurang sesuai dengan pola tarif standar pelayanan persalinan. Bidan yakin bahwa Jampersal mampu menurunkan AKI/AKB karena semua masyarakat tidak mampu bisa terlayani pemeriksaan dan
Daftar Pustaka Adi, Rukminto. 1994. Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: P.T. Rajawali.
Ari Andi Rizki, (2011) Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien Jamkesmas di Instalasi
13
Rawat Inap RSUD dr. Rasidin Kota Padang tahun 2011.
/Xii/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan tahun 2012,
Sarmeilia Tri, 2009, Tingkat Kepuasan Pasien Jamkesmas Terhadap Pelayanan Keperawatan di RSUD Kota Langsa http://www.researchgate.net/ publication/43797731.Tingkat_ Kepuasan_Pasien_Jamkesmas_ Terhadap_Pelayanan_Keperaw atan_di_RSUD_Kota_Langsa, diakses tanggal 29 Oktober 2012.
Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Administrasi kesehatan, Edisi ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta. Arikunto, 1997, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta. Brockopp, D.Y. & Marie, T.H.T. 1995. Fundamental of nursing research (Dasar-dasar riset keperawatan). Boston: Jones & Barlett Publishers. Burn, N., & Grove, S.K., (2005). /Practice nursing Research, Penerbit: Elsevier Sounders. Pp248-249. Depkes, 2008, Peta Kesehatan Indonesia tahun 2007, Pusat data dan informaasi kesehatan, Jakarta Depkes, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 / Menkes / Per /Xii/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan tahun 2012, Djarwanto. 2001. Mengenal beberapa uji statistik dalam penelitian. Yogyakarta: Liberty. Hastono, S.P. (2007). Basic data analysis for health research. Depok: FKM-UI. Kotler,P., dan Anderson,1997, Strategi Pemasaran Sosial untuk Organisasi Nirlaba, Gajah Mada University Press, Yogjakarta. Lemeshow, S.; David,W.H.Jr.; Janelle, K.: Stephen K. L. (1990). Adequacy of sample size in health studies. (Besar sampel dalam penelitian kesehatan). John Wiley & Sons. Parasuraman A, Zeitmal V.A, and Berry L.L, (1988), A Conceptual Model of Service Quality, Journal of marketing, vol 49. Polit, D.F. & Hungler, B.P. 199). Nursing research principles and methods. (6th ed.).Philadelphia: J.B. Lippincott. Depkes, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 / Menkes / Per
Satono, 2012, Analisis Kepuasan Pasien Jamkesmas dan Non Jamkesmas di Puskesmas Kabupaten Brebes,
http://mm.unsoed.ac.id/id/conte nt/analisis-kepuasan-pasienjamkesmas-dan-nonjamkesmas-di-puskesmaskabupaten-brebes, diakses tanggal 29 Oktober 2012. Stanley Lemeshow et all, 1997, Besar sampel Dalam Penelitian Kesehatan, Gajah Mada University Press, Yogjakarta. Soekidjo Notoatmodjo, 2002, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta:Rineka Cipta Supranto,J, 2001, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan pangsa Pasar, Rineka Cipta, Jakarta. Sugiono,2003, Statistic untuk Penelitian, Alfabeta, bandung Supriyanto, 2007, Strategi Pemasaran Jasa Pelayanan Kesehatan, AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair, Surabaya Tjiptono, Fandi dan Chandra,Gregorius, 2005, Service, Quality dan Satisfaction, Penerbit Andi Offset, Yogjakarta. Tjiptono, Fandi, 2000, Manajemen Jasa , Penerbit Andi, Jogjakarta Walgito ,2004, Bimo, Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi, Yogjakarta.
14
Wiyono, Djoko, 2000, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, Airlangga University Pres, Surabaya.
15
