Tahun 2015

Media Informasi Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Buletin Edisi III // Tahun 2015

Peresmian LPKA dan LPAS Bandung

http://jabar.kemenkumham.go.id

@hmkanwiljabar

Diklat Prajabatan Gol II Tahun 2015

Dari Redaksi Assalamualaikum Wr.Wb. Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. yang telah memberi kami kekuatan, kelancaran dan kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan buletin edisi ke 3 ini dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan yang berarti. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW. Buletin Harmoni Kanwil Kemenkumham Jawa Barat edisi 3 ini masih memuat kegiatan-kegiatan yang ada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat baik itu kegiatan yang bersifat kedinasan maupun kegiatan yang bersifat non kedinasan sehingga masyarakat pada umumnya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kami sadar hasil ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Segala kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan senang hati. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dan tim redaksi yang telah membantu kelancaran dari persiapan hingga pendistribusiannya. Semoga Buletin di edisi mendatang bisa lebih baik dan menjadi sarana dan corong aspirasi kita dalam menyebarluaskan informasi kepada publik serta yang utama yaitu mampu memberikan manfaat bagi para pembacanya.

PENANGGUNG JAWAB

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFER

Drs. I Wayan Sukerta, Bc.IP., SH., MH.

Adiib Helmi, SE. Suparno

REDAKTUR

SEKRETARIAT

T. Daniel L. Tobing, SH. Tarsan Simanihuruk, SH., M.Si.

Tuti Suhartini Asep Badruzzaman Ade Mutiara

EDITOR

ALAMAT REDAKSI

Yayan Achmad Sufyani, SH., MH. Agung Irawan, S.Kom.

Sub Bag Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Jl. Jakarta No. Bandung . Telp. E-mail: [email protected] Website: http://jabar.kemenkumham.go.id Twitter : @hmkanwiljabar

Redaksi menerima tulisan/artikel/berita kegiatan/liputan kegiatan di jajaran Kanwil Kementerian (ukum dan (AM dan UPT. Redaksi berhak melakukan editing atas tulisan/artikel/ berita yang akan dimuat tanpa mengurangi makna dari tulisan tersebut.

Buletin Harmoni Edisi III// Tahun 2015

2

JAWA BARAT PECAHKAN REKOR DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM Bandung, 9 Agustus

5. Gedung Sate. Ruang Papandayan. Acara

dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan dihadiri oleh

Perwakilan Menteri (ukum dan (AM R.) dalam hal ini diwakili oleh

Kepala BP(N Kemenkumham R.) Enny Nurbaningsih, Staf Ahli Menteri,

Direktur Jenderal (AM Kemenkumham R.) Mualimin Abdi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian (ukum dan (AM Jawa Barat I Wayan Sukerta, perwakilan MUSP)DA dan FORKOM)NDA serta seluruh Walikota

dan Bupati se-Jawa Barat dan para tamu undangan. Peresmian Desa/

Kelurahan Sadar (ukum Provinsi Jawa Barat ini merupakan tonggak kerjasama terbesar yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian (ukum dan (AM Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat karena : . Terbesar pertama, karena jumlah Desa / Kelurahan yang diresmikan mencapai

Desa / Kelurahan Sadar (ukum.

Dari sisi jumlah, peresmian ini tercatat dalam sejarah Kementerian (ukum dan (AM sebagai jumlah peresmian Desa / Kelurahan Sadar (ukum terbesar di )ndonesia

. Terbesar kedua karena dukungan program serta anggaran yang terbesar dari pemerintah daerah khususnya dalam pemberian penghargaan, berupa pemberian uang pembinaan sebesar Rp.

.

.

,- sepuluhjuta rupiah per De-

sa / Kelurahan yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. (al )ni merupakan prestasi sekaligus kebanggaan masyarakat Jawa Barat.

Penentuan Desa/Kelurahan Sadar (ukum didahului dengan pembinaan kepada

5

Desa/Kelurahan dari 27

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian (ukum dan (ak Asasi Manusia Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Badan Pengelolaan

Lingkungan (idup Provinsi Jawa Barat. Kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai dengan mengunjungi seluruh

Kabupaten/Kota di Jawa Barat penelitian/penilaian

yang telah dibina lalu dilakukan

terhadap seluruh dokumen dan akhirnya

ditetapkan Desa/Kelurahan Sadar(ukum yang memenuhi kriteria sebanyak 775 Desa/Kelurahan.

Jumlah Desa/Kelurahan Sadar (ukum di seluruh )ndonesia yang tercatat pada Peta Akses Keadilan Badan Pembinaan (ukum Nasional sampai dengan saat ini mencapai (ukum

yang

tersebar

www.adil.bphn.go.id .

di

seluruh

Desa/Kelurahan Sadar

Provinsi

di

)ndonesia

Buletin Harmoni Edisi III // Tahun 2015

3

Jumlah Desa/Kelurahan Sadar (ukum di Jawa Barat yang sudah ada dan yang diresmikan di Tahun Desa/Kelurahan Sadar (ukum. Sehingga Provinsi Jawa Barat memiliki

ada di )ndonesia dan sisanya

.

.

ini berjumlah

% Desa/Kelurahan Sadar (ukum yang

% tersebar di berbagai provinsi di )ndonesia. Peresmian Desa Sadar (ukum ini dil-

akukan oleh Menteri (ukum dan (AM R.) yang diwakili oleh Kepala BP(N Kemenkumham R.). Penghargaan dari Men-

teri (ukum dan (AM R) diberikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati / Walikota berupa Anubhawa Sasana Desa/

Kelurahan Sadar Hukum. Penghargaan Piagam Gubernur Jawa Barat kepada Desa/Kelurahan Sadar (ukum se Jawa Barat tahun Tahun

.

dan uang pembinaan sebesar Rp.

.

.

sepuluh juta rupiah tiap Desa/Kelurahan Sadar (ukum

Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemajuan (ak Asasi Manusia khususnya di Provinsi Jawa Barat, Biro (ukum Pemerintah Provinsi

Jawa Barat bekerjasama dengan Paguyuban (ak Asasi Manusia

PA(AM Fakultas (ukum Universitas Padjadjaran dan Kantor Wilayah

Kementerian (ukum dan (AM Jawa Barat menyelenggarakan Lomba

Cerdas Cermat (AM bagi peserta perwakilan dari kab/kota se-Jawa Barat. Peserta Lomba Cerdas Cermat (AM merupakan Kelompok Pemuda masyarakat yang berasal dari

Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Lomba Cerdas Cermat (AM ini dibagi menjadi

mana masing-masing pemenang Regional akan diikutsertakan dalam Babak Grand Final.

lima Regional, di-

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan (ukum melalui penyusunan dan harmonisasi Produk (ukum Daerah sebagai mana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

-

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian (ukum dan (AM Jawa Barat telah mengadakan Kesepakatan Bersama ten-

tang Penyusunan Dan (armonisasi Produk (ukum Daerah dengan dilakukan penandatanganan MoU yang akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Biro (ukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian (ukum dan (AM Jawa Barat. red/foto : (umas .


4

CAKRAWALA Aplikasi Online Mempermudah Perpanjangan Merek Terdaftar Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Peluncuran Aplikasi Online Perpanjangan Merek Terdaftar dan Penyerahan Ijin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Peluncuran Aplikasi Online Perpanjangan Merek Terdaftar akan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan perpanjangan merek terdaftar yang dimilikinya secara online. Perpanjangan merek terdaftar secara manual terdapat permasalahan yang merugikan masyarakat terutama pemilik merek terdaftar, proses penyelesaian perpanjangan yang memakan waktu hingga satu tahun yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Untuk itu, DJKI mengambil langkah untuk membangun aplikasi e-filing DJKI, yaitu aplikasi online perpanjangan merek terdaftar. Aplikasi online perpanjangan merek terdaftar dinilai tepat untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan perpanjangan merek terdaftar. Perpanjangan merek secara online dapat dilakukan real time karena pemilik merek terdaftar akan langsung melakukan proses perpanjangan tanpa harus datang ke loket. Ini menjadi lebih praktis, hemat waktu dan lebih efisien dalam pelayanan. “Dengan sistem online akan mengurangi pungli dibandingankan dengan manual, face to face," kata Yasonna pada sambutannya di Aula gedung DJKI, Jakarta, Senin (28/9/2015). Bukan hanya itu, pemilik merek terdaftar akan diberi kemudahan dalam biaya pembayaran yang dapat dilakukan di 44 bank yang terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pembayaran dapat dilakukan dengan semua sistem transaksi yang biasa berlaku di perbankan. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan Izin Operasional LMK kepada 2 LMK yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI). Penyerahan ijin operasional ini merupakan implementasi ketentuan pasal 88 UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimana LMK wajib memiliki ijin operasional dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti. “Pemberian ijin operasional ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan masyarakat pengguna hak cipta," tambah Menkumham. Sistem penghimpunan dan pendistribusian royalti harus dilakukan sesuai prinsip transparansi, profesional dan akuntabilitas sehingga akan lebih menjamin royalti akan diterima oleh pencipta/ pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Dengan diberikannya ijin operasional, LMK harus dapat mengelola hak-hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait secara profesional berbasis teknologi informasi. “Dengan diterbitkannya ijin ini, LMK harus menjadi andalan sebagai industri musik berbasis teknologi informasi yang dapat menopang ekonomi kreatif nasional,” tutup Laoly. Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Badan Ekonomi Kreatif, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di jajaran Kemenkumham, WIPO yang diwakili oleh Mr. Chang, Tim Pengawas LMK Nasional, Komisioner LMK Nasional Pencipta dan Hak Terkait, serta Tim Pakar Kekayaan Intelektual. (sumber:www.kemenkumham.go.id)


5

LENSA AUDIENSI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Bandung, 28 Juli 2015 bertempat di Ruang Kerja Kapolda Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta bersama Kepala Divisi Administrasi T. Daniel

L. Tobing,

Kepala Divisi

Keimigrasian Yudanus Dekiwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agus Anwar, Kepala Bagian Umum Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Agus Irianto, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Sahala Pasaribu mengunjungi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Moechgiyarto dalam rangka audiensi dan silaturahim. Kepala Kantor Wilayah memaparkan mengenai kondisi Unit Kerja Pemasyarakatan dan Unit Kerja Imigrasi serta kondisi Pelayanan Hukum di Jawa Barat.Kapolda Jawa Barat berharap dapat menjalin hubungan yang lebih erat antara lembaga, adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan di lapangan, mengintensifkan kembali hubungan demi penyamaan persepsi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya terobosan dari Kapolda Jawa Barat untuk patroli di semua Objek Vital termasuk Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi dengan tujuan untuk memberika Shock Teraphy kepada pihak-pihak yang akan berniat melakukan kejahatan. Patroli dalam skala besar akan melibatkan semua lapisan masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kapolda siap mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terutama dalam hal pengawasan keamanan dan ketertiban. (red/foto : Humas).

KONFERENSI PERUBAHAN SISTEM PERLAKUAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG RAMAH ANAK BERBASIS BUDI PEKERTI Bandung, 4 Agustus 2015. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Acara Dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Bambang Rantam Sariwanto, Acara dihadiri oleh Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak Priyadi, Sekertaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan R.I Endang Sudirman, Kepala Balitbang HAM R.I Ambeg Paramarta, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I Sri Puguh Budi Utami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta, Direktur Informasi dan Komunikasi Dirjen Pemasyarakatan Aman Riyadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Agus Toyib, Kepala Divisi Keimigrasian Yudanus Dekiwanto, Kepala Divisi Administrasi T. Daniel L. Tobing, Kepala UPT Pemasyarakatan Bandung Raya, Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tamu Undangan. Tujuan dilakukan konferensi tersebut adalah supaya perlakuan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perubahan yang fundamental sejak lahir Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan untuk itulah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjend PAS) Kementerian Hukum dan HAM menggelar konferensi peduli anak bertajuk Perubahan Sistem Perlakuan Anak Berhadapan dengan Hukum yang ramah anak berbasis budi pekerti. (red/foto : Humas).


6

B

Menkumham R.I memberikan sambutan

Jawa Barat, dan Tamu Undangan.

andung - Peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) dilaksanakan di Lapas Anak Sukamiskin Bandung pada tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Republik Indonesia Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Laoli dan dihadiri oleh Menteri Republik Indonesia Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Perwakilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, Para Pejabat Eselon I, II di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I, Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta, Kepala Divisi Pemasyarakatan Agus Toyib, Kepala UPT se-

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No.11 Tahun 2012 melahirkan paradigma baru penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Mengedepankan keadilan restoratif dan proses diversi, UU SPPA sejalan dengan filosofi dan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan khususnya bagi anak sejak tahap Pra-Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi. Secara serentak peresmian yang sama juga dilaksanakan di 33 LPKA seluruh Indonesia sebelumnya telah dilaksanakan konferensi “Perubahan Sistem Perlakuan Anak berhadapan dengan hukum yang ramah anak berbasis budi pekerti,” di Lapas Anak Bandung menghasilkan Piagam Arcamanik yang berisi 10 (sepuluh) prinsip pembinaan bagi anak yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat Perobohan pagar besi di LPKA Bandung menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali kelingkungan sosialnya secara wajar. Peresmian LPKA dan LPAS merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2015 yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Berdasarkan sistem database pemasyarakatan per Juni 2015, saat ini total anak yang berada dilapas/rutan sebanyak 3.276 anak, 909 diantaranya telah menerima Remisi anak tahun 2015 saat peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli yang lalu. Peresmian LPKA dan LPAS ini sebelumnya disepakati 10 Prinsip Pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum. (red/foto : Humas).


7

LENSA DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Penyematan Tanda Peserta Diklat Prajabatan

Bertempat di Kampus II Balai Diklat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 31 Juli 2015 Acara Diklat Prajabatan Golongan II Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta, Acara dihadiri oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Barat Herri Hudaya, Kepala Divisi Administrasi T. Daniel L. Tobing, Kepala Divisi Keimigrasian Yudanus Dekiwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agus Anwar, Pejabat Struktural dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis se- Bandung Raya. Peserta Diklat Prajabatan berjumlah 107 orang yang berasal

dari UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kompetensi aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan, prilaku sangat diperlukan bagi setiap aparatur agar mampu menjadi pemenang dari kompetisi yang terus bergulir selama menjalani karir. Dengan diselenggarakannya Diklat Prajabatan ini peserta dapat memanfaatkan momentum agar mampu mengenal potensi diri dan potensi orang lain serta dapat membangun Foto Bersama peserta Diklat Prajabatan citra diri demi keberlangsungan Kemeterian Hukum dan HAM terutama keberlangsungan Pelayanan kepada Masyarakat. Demikian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengatakan dalam sambutannya. (red/foto: Humas).

DISEMINASI E-PUPNS DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT iseminasi e-PUPNS diselenggarakan pada hari Senin 24 Agustus 2015 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Daniel.L.Tobing serta dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Agus Toyib, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agus Anwar, Pejabat Struktural di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Bandung Raya dan Perwakilan Narasumber Diseminasi e-PUPNS Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta Pegawai Unit Pelaksana Teknis se-Bandung Raya. Bertindak sebagai Narasumber dalam acara Diseminasi e-PUPNS adalah Kepala Bagian Tata usaha Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Novita Ilmaris. Acara Diseminasi ini merupakan langkah menuju Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik yang akan dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 demikian dikatakan Peserta Diseminasi e-PUPNS Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam sambutannya. Hal ini sangat penting mengingat proses e-PUPNS akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, karena jika proses e-PUPNS tidak dilaksanakan, maka Data PNS akan dikeluarkan dari Database Nasional Kepegawaian serta pelayanan mutasi yang bersangkutan tidak akan di proses oleh (BKN) Badan Kepegawaian Negara. (red/foto: Humas).

D


8

LENSA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH SERTA PEMETAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TAHUN 2015 Acara Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pemetaan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Pengendalian diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada tanggal 2 September 2015 serta dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Administrasi T. Daniel L. Tobing, hadir dalam acara tersebut Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis seBandung Raya sebagai peserta Rapat yang berjumlah 40 orang. Narasumber berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dalam Sambutannya Kepala Divisi Administrasi mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP serta Pemetaan

Lingkungan Pengendalian dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah memberikan pembekalan kepada para peserta rapat dalam menyusun LAKIP dan memetakan Lingkungan Pengendalian serta Menyusun Rencana Tindak Pengendalian sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari hasil rapat koordinasi ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan kerja masing-masing. (red/foto: Humas).

PENGUATAN MONITORING EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Penguatan Monitoring Evaluasi Tugas dan Fungsi serta Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2015 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM R.I Milton Hasibuan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta, Perwakilan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I Uray Aswin, turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Unit Pelaksana Teknis se -Bandung Raya. Dalam paparannya Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM R.I menjelaskan secara rinci pokok bahasan yang dipaparkan antara lain : 1. Penguatan Reformasi Birokrasi; 2. Implemenntasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No.9 Tahun 2015 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM R.I Tahun 2015; 3. Penguatan Fungsi Pelaporan; 4. Implementasi Gerakan Ayo Kerja Kami Pasti. (red/foto: Humas).


9

LENSA SERAH TERIMA JABATAN ESELON II PADA KANTOR WiLAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT Serah Terima Jabatan Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 serta disaksikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Djoko Wihantoro, Perwakilan dari Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I, Kepala Unit Pelaksana Teknis seBandung Raya, MPW Notaris dan MPD Wilayah Jawa Barat, Purna Bhakti Pengayoman serta Dharma Wanita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Mutasi dan promosi merupakan suatu hal yang wajar dalam organisasi, hal itu bertujuan sebagai bentuk penyegaran, menambah wawasan, serta memberikan warna baru dalam suatu organisasi dalam rangka memajukan organisasi khususnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya. Kepala Divisi Keimigrasian yang sebelumnya Yudanus Dekiwanto, menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta digantikan oleh Sukma Murni Sinulingga, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian di Kanwil D.I Yogyakarta, sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang sebelumnya Agus Anwar, menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik pada Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I digantikan oleh Johno Supriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Selatan. (red/foto: Humas).

RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DI PROVINSI JAWA BARAT Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Anggaran di Provinsi Jawa Barat bersama 3 (tiga) Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung dan Kapolri diselenggarakan di Aula BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 September 2015. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta bersama Kepala daerah se-Jawa Barat dan Tamu undangan lainnya menghadiri Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memberikan arahan arahan secara global mulai dari ekonomi, politik, hukum dan keamanan kepada peserta rapat yang terdiri dari Pimpinan Daerah dan Lembaga Negara yang ada di Jawa Barat, karena semua hal tersebut akan bermuara di keamanan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan arahan di depan forum mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memeperkuat otonomi daerah. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan negara haruslah di tunjang dengan pejabat yang baik dan birokrasi yang baik sehingga penyelenggaraan negara sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak terutama masyarakat. Kejaksaan merumuskan kebijakan pengamanan dan pembangunan pusat dan daerah dalam bentuk pendampingan dengan tujuan meminimalisir penyelewengan dana yang digunakan. Kepala Kepolisian R.I Badrodin Haiti menitik beratkan pada pemilihan kepala daerah yang akan berdampak pada keamanan di masyarakat. Di Jawa Barat ada beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2015 sehingga kapolri merasa perlu untuk memberikan arahan kepada semua kepala daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama mewujudkan suasana yang kondusif serta pendeteksian dini terhadap keadaan sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah. Menkumham R.I Yassona H. Laoly menyampaikan bahwa kepala daerah janganlah terlalu banyak rasa takut dalam mengambil keputusan terutama dalam hal yang ada kaitannya pembangunan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Kalau prosedur yang diterapkan sesuai dengan aturan dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan bukan tidak mungkin masalah mengenai penyerapan anggaran dapat teratasi dengan baik. Bersama saling mengawasai merupakan jalan terbaik demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.(red/foto : Humas).


10

LENSA KIOSK INFORMASI INTERAKTIF DAN SURVEY KEPUASAN BERBASIS IT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT Bandung, 23 September 2015. Lobby Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat I Wayan Sukerta meresmikan pemakaian Kiosk Informasi dan survey kepuasan atas berbagai pelayanan yang ada di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Kepala Kantor Wilayah alat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena mampu memberikan data akurat tentang pelayanan yang diberikan oleh setiap divisi di Kanwil tanpa harus direkayasa dan apa adanya. Dengan diresmikannya alat ini maka tingkat kepuasan masyarakat dapat diketahui secara cepat dan akurat. Selain itu segala informasi tentang pelayanan pada Kantor Wilayah dapat diketahui oleh masyarakat dengan lebih mudah melalui Kepala Kantor Wilayah meresmikan Kiosk Informasi Interaktif

perangkat interaktif ini. Kepala Kantor Wilayah sempat mendemokan tentang bagimana mem-

beri saran maupun survey atas pelayanan yang diberikan oleh Divisi Pelayanan Hukum khususnya tentang permohonan Hak Kekayaan intelektual melalui alat ini. Selain itu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Yana Rubiyana juga mencoba sistem ePUPNS yang terintegrasi dengan kiosk informasi ini. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ham Jawa Barat Hasbullah Fudail, pemanfaatan program ini dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. Pemanfaatan alat ini disinergikan dengan seluruh pelayanan Divisi yang ada di Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat

mulai Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keim-

igrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Untuk mengukur kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan maka semua bentuk pelayanan yang ada pada masing-masing Divisi di Kantor Wilayah, masyarakat diarahkan untuk mengisi survey kepuasan melalui perangkat interaktif layar sentuh ini.

Kepala Kantor mendemokan Kiosk Informasi Interaktif

(red:yankum/foto:humas)

Foto 1. Acara Peresmian Kiosk Informasi Interaktif

Foto 2. Acara Peresmian Kiosk Informasi Interaktif


11

LENSA UPT SERAH TERIMA JABATAN DAN PISAH SAMBUT KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

S

erah Terima Jabatan Kepala Kantor Imigrasi

Mutasi dan promosi merupakan suatu hal yang wajar

Kelas I Bandung dilaksanakan pada tanggal 23

dalam organisasi, hal itu bertujuan sebagai bentuk

September 2015 di Aula Kantor Imigrasi Kelas I

penyegaran, menambah wawasan, serta memberikan

Bandung disaksikan secara langsung oleh Kepala

warna baru dalam suatu organisasi dalam rangka

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

memajukan

Barat I Wayan Sukerta, Kepala Divisi Administrasi

Kementerian Hukum dan HAM R.I demikian dikatakan

Daniel L. Tobing, Kepala Bagian Umum Ahmad Kapi

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya. (red/foto:

Sutisna, Perwakilan Divisi Keimigrasian serta Dharma

Humas).

organisasi

khususnya

di

Lingkungan

Wanita Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Kepala Kantor

Imigrasi

sebelumnya Sahala

Kelas

I

Bandung

yang

Pasaribu, menjabat sebagai

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta digantikan oleh Zakaria, yang

sebelumnya

menjabat

sebagai

Kepala

SubDirektorat Izin Masuk, Bertolak dan Pemeriksaan Imigrasi Pada Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi.

Foto. Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

SOSIALISASI MEKANISME APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II BOGOR Bogor, 28 September 2015. Bertempat di The Sahira Hotel Bogor, Kantor Imigrasi Kelas II Bogor menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta, Pejabat Struktural dilingkungan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, anggota KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) Bogor dan para peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan hotel dan perusahaan di wilayah Bogor yang mempekerjakan orang asing. Kepala Kantor Wilayah membuka secara resmi dan memberikan pengarahan pada kegiatan yang diselenggaraPembukaan dan Sambutan oleh Kepala Kantor kan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bogor ini. Adapun Narasumber pada Wilayah Kemenkumham Jawa Barat acara ini adalah Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Manfaat penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi pemilik penginapan komersil maupun non-komersil adalah : 1. Memudahkan pelapor dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan OA kepada Kantor Imigrasi setempat; 2. Memudahkan Kantor Imigrasi dalam memberikan pelayanan kepada OA dalam konteks pemberian perlindungan, misalnya apabila OA tersebut hilang dan tidak dapat dihubungi oleh keluarga yang bersangkutan;


12

LENSA UPT 3. Memberikan sarana penyampaian aspirasi dari masyarakat, khususnya pemilik/pengurus tempat penginapan, kepada Kantor Imigrasi apabila menemukan OA yang diduga melanggar ketentuan hukum, (melalui field ‘Keterangan’ pada formulir data OA dalam APOA). Hal yang perlu diperhatikan pemilik ataupun pengurus penginapan yang disampaikan oleh salah satu narasumber pada kegiatan tersebut adalah : 1. Mengisi data pelapor dan data orang asing dengan benar dan lengkap serta taat waktu. 2. Apabila ada kendala, silahkan terlebih dahulu merujuk pada Tata Cara Pelaporan yang dapat diunduh dari menu 'Tata Cara Pelaporan‘ pada laman http://apoa.imigrasi.go.id/poa/login. 3. Partisipasi Anda sangat berarti bagi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi kepentingan nasional dan tegaknya kedaulatan negara. 4. Tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan dan memberikan data Orang Asing yang menginap di tempat penginapan atau di tempat tinggal Anda, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 117 UU 6/2011 tentang Keimigrasian. (red:humas/foto:divim)

Foto. Sosialisasi Mekanisme Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING WILAYAH KERJA KABUPATEN CIAMIS Tasikmalaya, 29 September 2015. Bertempat di ruang Aula Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, diadakan Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) wilayah kerja Kabupaten Ciamis, mengambil tema “Peran Keimigrasian dalam Penanganan Orang Asing di Jawa Barat”. Acara dimulai dengan penyampaian laporan kegiatan dari Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya M. Nur Mansyur, SH selaku Ketua Panitia kegiatan; dilanjut sambutan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Hendra Suhendra, S.Sos, M.Si; kemudian acara dibuka oleh Kepala Bidang Intelejen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Drs. Harmanto selaku perwakilan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, Achmad Foto 1. Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Suryansyah, SH. Dalam paparannya, Beliau mengatakan bahwa Negara Orang Asing melalui UU No 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pihak Imigrasi untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara yang Berwibawa (Sasanti Bhumi Pura Wira Wibawa) termasuk pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian terhadap orang asing yang


13

LENSA akan masuk ataupun tinggal di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya mengatakan bahwa kedatangan dan keberadaan orang asing ke Indonesia khususnya yang berada di wilayah Priangan Timur yang mencakup Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, baik yang bertujuan kerja, wisata, usaha, ataupun kunjungan budaya semata. Untuk itu koordinasi dan sharing informasi dari Tim Pengawasan Orang Asing ini mutlak diperlukan. Begitu juga peran serta masyarakat turut mendukung tercapainya tujuan pengawasan orang asing, karena Foto 2. Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing seringkali informasi pelanggaran keimigrasian diketahui lebih awal oleh masyarakat setempat. Para peserta rapat sangat mengapresiasi kegiatan Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ini, diharapkan kegiatan ini ikut mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait. Adapun yang menjadi peserta Rapat Pembentukan Tim Pora, adalah sebagai berikut: 1. Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Barat 2. Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya 3. Sekretariat Daerah Pemerintahan Kab. Ciamis 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ciamis 5. Komando Distrik Militer 0613 Kab. Ciamis 6. Kepolisian Resor Kab. Ciamis 7. Kejaksaan Negeri Kab. Ciamis 8. Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis 9. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ciamis Foto 3. Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ciamis 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis 12. Kementerian Agama Kab. Ciamis 13. Kantor Kecamatan Kab. Ciamis (red/foto:humaskanimtasikmalaya)

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI NOTARIS BARU DAN NOTARIS PENGGANTI PROVINSI JAWA BARAT Bandung,10 September 2015. Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara pelantikan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta dan dihadiri oleh Pejabat Struktural serta tamu undangan Notaris. Pengambilan sumpah jabatan Notaris sejumlah 2 (dua) orang yaitu: Sandro Napitupulu,S.H.,M.Kn. dan Nurshinta Aprilia,S.H.,M.Kn. dan Notaris pengganti sejumlah 4 (empat) orang yaitu: Leni Rosmayanti,S.H., Heri Wahyu Hidayat,S.H., Ayu Widya Suharti,S.H.,M.Kn., dan Evi Susanti,S.H. Sampai saat ini jumlah notaris keseluruhan di Jawa Barat berdasarkan data dari Direktorat Jenderal AHU berjumlah 3070 orang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (red/foto/Humas)


14

LENSA HUKUM RAPAT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT Bandung, 17 September 2015, bertempat Aula Sanggabuana Kantor Gubernur Jawa Barat. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus DPR RI Iskandar D. Syaichu yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta beserta Perwakilan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Perwakilan Wali Kota Bandung, Asisten Suasana Rapat RUU di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Ketua

Kadin Jawa Barat, Ketua APINDO Jawa Barat, serta Ketua Dekan Fakultas Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD Bandung. Dalam rapat tersebut Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sangat mendukung terhadap RUU tentang Merek, agar lebih sempurna dan menghilangkan kelemahan undang-undang sebelumnya yaitu UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 dengan sasaran; lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran merek, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, yaitu dengan penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek, memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan-ketentuan internasional di bidang merek yang telah diratifikasi dan/atau diaksesi oleh Indonesia. (red/foto: Humas)

Kepala Kantor Wilayah memberikan menjelaskan terkait pertanyaan dari Pansus DPR RI

Ketua Pansus DPR RI RUU tentang merek


15

RUU PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA Harun Surya Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara secara subtansi merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Komponen Cadangan dan Komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang. Yang dimaksud Komponen Cadangan dalam Undang-Undang tersebut adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sedangkan Komponen Utama itu sendiri adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Selanjutnya yang dimaksud Komponen pendukung dalam Undang-Undang tersebut adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. judul UU ini seharusnya konsisten dengan materi yang didelegasikan oleh Udang-Undang Pertahanan Negara tersebut. Sebelumya telah ada RUU Komponen Cadangan dan RUU Komponen Pendukung namun kedua RUU tersebut sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya. Seharusnya RUU ini secara urgensi karena pendelegasian Undang-Undang Pertahanan Negara seharusnya menjadi prioritas dalam program legislasi nasional. RUU ini disusun dalam rangka menghadapi ancaman militer yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Padahal pengertian Pertahanan Negara dalam ketentuan umum Undang Undang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahanakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Artinya tidak hanya ancaman militer tetapi ancaman non militer. Didalam Undang-Undang Pertahan Negara ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sehingga apakah Undang-Undang ini akan mengatur Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan Negara dari ancaman militer atau termasuk ancaman non militer. RUU ini secara konsisten baik secara istilah atau pengertian yang digunakan maupun secara subtansi harus sinkron dengan Undang -Undang Pertahanan Negara. Misalnya definisi komponen cadangan, komponen pendukung dan sumber daya nasional harus sinkron dengan Undang-Undang Pertahanan Negara. Penempatan istilah atau pengertian dalam Bab Ketentuan Umum RUU ini harus mengikuti teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur

dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penempatan istilah harus yang digunakan secara berulang-ulang dalam Pasal atau ayat selanjutnya dan diurutkan berdasarkan materi yang diatur terlebih dahulu. RUU ini didalamnya mengatur mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung, didalam pengaturan mengenai komponen cadangan disebutkan komponen cadangan salahsatunya berasal dari unsur sumber daya manusia yang dikecualikan karena alasan keyakinan agama, kepercayaan, nilai budaya, alasan kemanusiaan atau karena alasan lain yang dibolehkan oleh hukum, tidak menjadi bagian dari komponen cadangan pertahanan Negara. Hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut karena menimbulkan diskriminasi bagi setiap orang yang membacanya. Ketentuan Pidana Dalam RUU ini sebaiknya tidak mengatur mengenai penerapan sanksi sosial karena didalam peraturan perundang-undangan nasional penerapan sanksi sosial belum diatur. Penerapan sanksi sosial masih tahap pembahasan dalam RUU KUHP. Selanjutnya secara teknis penyusunan peraturan perundangundangan RUU ini perlu disesuaikan dengan lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beberapa hal dalam RUU tersebut yang harus disesuaikan adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan kata atau frasa dalam Pasal atau ayat tidak mengunakan yang bermakna konotatif seperti spektrum, harusnya digunakan kata atau frasa yang jelas, konkrit dan tidak multi tafsir. 2. Penulisan istilah atau pengertian yang sudah diatur dalam ketentuan umum pengunaannya dalam Pasal atau ayat dalam batang tubuh harus ditulis dengan awalan huruf besar. 3. Penyusunan Norma yang akan menguraikan Pasal atau ayat sebelumnya mengunakan teknik pengacuan dengan mengunakan frasa “ … sebagaimana dimaksud dalam Pasal …” atau “ … sebagaimana dimaksud pada ayat …” 4. Dalam hal akan mengatur mengenai hal yang dikecualikan sebaiknya dicantumkan dalam atau sesudah Pasal atau ayat yang normanya akan dikecualikan dengan pengunaan kata Kecuali yang penempatannya dapat diawal Pasal atau ayat atau diakhir setelah norma yang diatur misalnya “… kecuali karena alasan…” 5. Ketentuan peralihan seharusnya mengatur mengenai status peristiwa hukum sebelum berlakunya suatu Undang-Undang baru sedangkan mengenai status peraturan perundang-undangan lain dengan berlakunya Undang-Undang baru diatur atau ditempatkan dalam Bab Ketentuan Penutup.


16

Tahun 2015

Recommend Documents