Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
Put-50514/PP/M.XIA/16/2014
Jenis Pajak
:
Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 267.200.000,00, dengan perincian sebagai berikut: N o. 1.
Tabel Nilai Sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding Jenis Sengketa Objek Pajak Nilai Sengketa Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Jumlah
Rp
267.200.000,00
Rp
267.200.000,00
Menurut Terbanding
:
bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga penyerahan BKP pada Tahun Pajak 2006 *) terutang Pajak Pertambahan Nilai;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa pada saat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada tanggal 31 Mei 2011, Pemohon Banding berstatus pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dengan nilai penyerahan diatas Rp600.000.000,00 tetapi tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga pengukuhan PKP secara jabatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menurut Majelis
:
bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp267.200.000,00, (Jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding sebesar Rp267.200.000,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp0,00), dengan pokok sengketa adalah Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp267.200.000,00; bahwa berdasar Surat Uraian Banding a quo diketahui alasan koreksi Terbanding pada pokoknya adalah -
Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga penyerahan BKP pada Tahun Pajak 2007 terutang Pajak Pertambahan Nilai;
-
Pada saat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada tanggal 31 Mei 2011, Pemohon Banding berstatus pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dengan nilai penyerahan diatas Rp600.000.000,00 tetapi tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga pengukuhan PKP secara jabatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
-
Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada tanggal 31 Mei 2011 dan diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2007 pada tanggal 31 Mei 2011 sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal II angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
bahwa Terbanding dalam persidangan memberikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; - bahwa menanggapi pernyataan Pemohon Banding perihal pemberlakuan Undang-Undang, Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Terhadap semua hak dan kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”. Sehingga dengan demikian, pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang KUP hanya sampai dengan Juni 2006 tidak dapat dibenarkan, karena untuk Tahun pajak sebelum Tahun 2007 diberlakukan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000. Disamping itu kewajiban Perpajakan Pemohon Banding ditentukan bukan berdasarkan kapan dikukuhkannya menjadi Pengusaha Kena Pajak, namun berdasarkan terpenuhinya syarat subjektif dan objektifnya; - bahwa menanggapi pernyataan Pemohon Banding perihal keadilan, Terbanding menyatakan bahwa mengutip pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa disebabkan ketidaktahuan Pemohon Banding terhadap kewajiban Perpajakannya sehingga Pemohon Banding tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut tidak berarti bahwa Pemohon Banding tidak harus melakukan kewajiban Perpajakannya. Peraturan Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPN telah dimasukan ke dalam lembaran negara dan mewajibkan seluruh warga negara termasuk Pemohon Banding untuk melaksanakan peraturan tersebut. Bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk memungut PPN Keluaran atau membayar PPN Masukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga justru akan menjadi tidak adil ketika Pemohon Banding dengan alasan ketidaktahuannya tidak melakukan salah satu kewajiban tersebut dibandingkan dengan Pengusaha Kena Pajak lain yang telah melakukan kewajiban-kewajiban Perpajakannya; - bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal dasar permulaan kewajiban Pemohon Banding yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, Terbanding menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP menjelaskan kewajiban Wajib Pajak dalam rangka penerbitan NPWP dan atau Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berlaku mulai Tahun pajak 2008. Sehingga yang menjadi perbedaan antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah dalam hal penterjemahan Undang-Undang ketika terjadinya pengukuhan Pemohon Banding menjadi Pengusaha Kena Pajak, dimana Terbanding menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sedangkan Pemohon Banding menggunakan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 dalam hal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; - bahwa menanggapi pernyataan Pemohon Banding tentang dasar pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan penerbitan ketetapan, Terbanding menyatakan bahwa Tahun pajak 2005, 2006, dan 2007 masih menggunakan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa (1) Terhadap semua hak dan kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir
paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013. Sehingga daluarsa ketetapan adalah sepuluh Tahun dan ini juga mencakup materi dan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang melekat pada Tahun pajak yang bersangkutan; - bahwa hak dan kewajiban Pemohon Banding mengikuti Tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sedangkan mengenai administrasi Perpajakan seperti prosedur pemeriksaan menggunakan ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dengan adanya ketentuan peraturan yang berlaku menunjukan adanya kepastian dalam menentukan hak dan kewajiban yang harus dilakukan yaitu mengenai materi pemeriksaan berupa penerbitan SKP atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang Terbanding lakukan; - bahwa menjawab pertanyaan Majelis terkait pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apakah merupakan “hak” atau “kewajiban” dari Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa menurut Terbanding sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PKM.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, setiap pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dengan nilai penyerahan diatas Rp600.000.000,00 mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak; - bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding sejak Maret 2005 sudah melakukan penyerahan BKP dengan nilai penyerahan diatas Rp600.000.000,00; - bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak maka akan melekat pula kewajiban-kewajiban Perpajakan diantaranya melaporkan SPT masa PPN, bahwa dikarenakan telah terpenuhinya syarat subjektif serta objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut maka Terbanding mengukuhkan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; - bahwa dalam persidangan Pemohon Banding sendiri mengakui bahwa untuk ketetapan Terbanding masa Juni 2006 sampai dengan Desember 2007 sudah benar, sehingga semestinya untuk masa Juni 2006 sampai dengan Desember 2007 sudah tidak ada lagi persengketaan; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; - bahwa Terbanding mengukuhkan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan melewati batas waktu yang ditentukan dimana seharusnya paling lama 5 (lima) Tahun sejak dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga pengukuhan sebagai PKP adalah tanggal 31 Mei 2011 maka pengukuhan secara jabatan tersebut oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - bahwa Pemohon Banding tidak memungut PPN atas penyerahan barang dagangan Pemohon Banding kepada konsumen, karena ketidaktahuan Pemohon Banding, Pemohon Banding merasa sudah membayar PPN melalui pembelian kepada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.; - bahwa terlalu berat bagi Pemohon Banding untuk membayar PPN yang sebenarnya tidak Pemohon Banding pungut ditambah dengan tidak bisa dikreditkannya PPN Masukan yang telah Pemohon Banding bayar ke PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. serta jumlah PPN yang dikenakan kepada Pemohon Banding jauh di atas keuntungan kotor Pemohon Banding; - bahwa Dasar Hukum yang digunakan Pemohon Banding adalah Pasal 2 ayat (4a) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal II UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; - bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak - bahwa berdasarkan Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa: ayat (1)
“Terhadap semua hak dan kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”;
ayat (2)
“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013”;
- Berdasarkan peraturan tersebut, menurut Pemohon Banding ketentuan tersebut sesuai dengan memori penjelasannya, diketahui bahwa jangka waktu 5 Tahun tersebut bukan berdasarkan Tahun pajaknya tetapi berdasarkan kapan Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Disebabkan Pemohon Banding dikukuhkan pada tanggal 31 Mei 2011 sehingga menurut Pemohon Banding Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat digunakan; - bahwa disebabkan ketidaktahuannya, Pemohon Banding tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sehingga Pemohon Banding tidak memungut PPN Keluaran dari transaksi penjualan karena mengira kewajiban Perpajakannya sudah dilakukan dengan membayar PPN Masukan pada saat transaksi pembelian; - bahwa menanggapi pernyataan Majelis perihal penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007, Pemohon Banding menyatakan bahwa berdasarkan peraturan peralihan terdapat perbedaan tentang kadaluarsa penerbitan ketetapan dan kadaluarsa pengukuhan Wajib Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam memori pejelasannya disebutkan bahwa “Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada
Tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan terhitung sejak Tahun 2005, kewajiban Perpajakannya timbul terhitung sejak Tahun 2005”; - bahwa selain itu berdasarkan Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Terhadap semua hak dan kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000” dan pada Pasal II angka 2 disebutkan bahwa “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013”; - bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah sepakat dalam penggunaan perundangundangan yang mendasari pengukuhan Pemohon Banding secara jabatan menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak”. Sehingga berdasarkan ayat tersebut seharusnya menerbitan ketetapan tidak boleh melebihi lima Tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; - bahwa menanggapi pernyataan Majelis dan Terbanding perihal dasar pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak, Pemohon Banding menyatakan bahwa pendapat Terbanding perihal penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berbeda dengan surat yang diserahkan oleh Terbanding di mana dalam suratnya Terbanding menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4a) dan memori penjelasannya, kewajiban Perpajakan atas pengukuhan secara jabatan adalah lima Tahun. Sehingga penerbitan ketetapan atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Surat bantahan Pemohon Banding adalah mulai Masa Pajak Juni 2006; - bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan kepastian atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan telah disepakati antara Pemohon Banding dan Terbanding. Sehingga tahap pertama adalah mengukuhkan terlebih dahulu Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan kemudian menerbitkan Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Pasal tersebut juga tidak hanya mencakup prosedur pemeriksaan tetapi juga mengenai materi pemeriksaan; - bahwa Masa Pajak Maret 2005 s.d. Mei 2006, Terbanding telah melampaui kadaluarsa 5 Tahun. Sedangkan Masa Pajak Juni 2006 s.d. Desember 2007 tidak kadaluarsa dan Pemohon Banding mempermasalahkan pengukuhannya karena disebutkan dimulai pada Maret 2005 sehingga SKP yang diterbitkan berdasarkan surat pengukuhan tersebut Pemohon Banding permasalahkan; - bahwa secara kewajiban Perpajakannya Masa Pajak Juni 2006 s.d. Desember 2007 tidak kadaluarsa namun untuk Masa Pajak Maret 2005 s.d. Mei 2006 seharusnya tidak ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP. Selain itu, dalam Surat Uraian Banding Terbanding mendasarkan Pasal II angka 1 yang menyebutkan semua hak dan
kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan menggunakan ketentuan Undang-Undang yang lama, namun Terbanding mengabaikan Pasal II angka 2; - bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Terbanding mengukuhkan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dengan Nomor Pengukuhan Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 dan menghitung kewajiban Perpajakan Pemohon Banding sejak tanggal 1 Maret 2005; - bahwa pada saat itu telah berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan batasan kewajiban Perpajakan paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak; - bahwa dengan demikian Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Terbanding melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; - bahwa Pemohon Banding meminta agar Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan tersebut dibetulkan sehingga hanya menghitung kewajiban Perpajakan Pemohon Banding paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak; - bahwa Pemohon Banding menyatakan jika Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan tersebut telah dibetulkan, Pemohon Banding bersedia untuk ditetapkan di Masa Pajak Juni 2006 sampai dengan Desember 2007; - bahwa menjawab pertanyaan Majelis terkait pelaporan SPT masa PPN setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pemohon Banding menyatakan bahwa semenjak ditepakan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pemohon Banding telah melaporkan SPT masa PPN sesuai aturan yang berlaku; - bahwa menjawab pertanyaan Majelis terkait apakah Pemohon Banding mengajukan gugatan atas pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Terbanding, Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan gugatan atas hal tersebut; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyanggah pernyataan Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding sejak bulan Maret Tahun 2005 telah termasuk dalam pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan gugatan atas pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Terbanding dengan Nomor Pengukuhan Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011; bahwa kepada Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2007, Nomor: 00005/207/07/921/11 tanggal 31 Mei 2011 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere dengan perhitungan sebagai berikut :
Uraian
Jumlah (Rp) 267.200.000 26.720.000 0 26.720.000 12.825.600 39.545.600
Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kredit Pajak Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Sanksi Administrasi Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar
Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-874/WPJ.31/BD.0601/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dapat diketahui beberapa hal antara lain sebagai berikut : 1. Terhadap Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan khusus untuk Tahun 2005, 2006 dan 2007. 2. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa selama Tahun 2005 s.d 2007, peredaran usaha Pemohon Banding terdiri dari penjualan kelontong dan penjualan produk Indofood. Pemohon Banding melaporkan penjualan kelontong menggunakan harga jual produk dan melaporkan penjualan produk indofood hanya sebatas komisi penjualan yang diterima sehingga peredaran usaha dalam SPT PPh Orang Pribadi menunjukkan angka peredaran usaha di bawah Rp600.000.000,00. 3. Berdasarkan pemeriksaan Tahun pajak tersebut, peredaran usaha Pemohon Banding balk dari penjualan kelontong dan penjualan produk Indofood berdasarkan harga jual produk yang sebenarnya telah melampaui batas pengusaha kecil sebesar Rp 600.000.000,00 (sumber : Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-31/WPJ.31/KP.0305/2011). bahwa Pemohon Banding dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pemberdasarkan 133/WP1.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang baru diterima oleh Pemohon Banding tanggal 10 Oktober 2011 dan berlaku sejak 1 Maret 2005. bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan pajak pada tanggal 10 Agustus 2011 yang diterima Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan LPAD Nomor S26/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 18 Agustus 2011, namun pihak Terbanding mempertahankan ketetapan pajak di atas dengan Keputusan Keberatan Nomor KEP-789/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang diterima Pemohon Banding tanggal 28 Agustus 2012 via Surat Pos , dengan rincian sebagai berikut: Uralan 1. PPN Kurang / (Lebih) 2. Sanksi Administrasi: 1) Bunga 2) Kenaikan 3) Pasal 7 KUP 3. Jumlah Pajak YMH Dibayar
Semula
Dikurangka n
Menjadi
26.720.000
0
26.720.000
12.825.600 0 0 39.545.600
0 0 0 0
12.825.600 0 0 39.545.600
bahwa dengan Surat Nomor: S-023/XI/2012 tanggal 12 November 2012 Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-789/WP1.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan alasan sebagai berikut :
1. Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga batal demi hukum. 2. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga batal demi hukum. Alasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, sehingga pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo; bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Maret s/d Desember 2005 didasarkan pada ketentuan Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa, " Terhadap semua hak dan kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000." Dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Terbanding mempunyai wewenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang a quo. ; bahwa Pasal 2 ayat (1), (2), ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Usaha Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa, (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Setiap Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2).
(4a) Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo menyatakan sebagai berikut : Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a). bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ./2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menyatakan bahwa " Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan identitas dan kewajiban Perpajakan PKP. " Pada format Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran 11.10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak a quo, pada alinea penutup dinyatakan : " telah dikukuhan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak." bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan a quo maka atas Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/W131.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 Majelis berpendapat sebagai berikut; 1. bahwa dasar hukum Terbanding untuk mengukuhkan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011. yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005 adalah Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa, " Terhadap semua hak dan kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000."; 2. bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang a quo mengatur bahwa "Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak." 3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut a. pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak bukan merupakan hak dan kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak tetapi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalam Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang a quo karena Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, maka pelaksanaan kewajiban Perpajakan bagi Pemohon Banding dimulai paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu tanggal 1 Juni 2006. b.
Pada format Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran II.10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak a quo, pada alinea penutup dinyatakan bahwa : "telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak." Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara substansi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berlaku sejak tanggal dikukuhkan yaitu tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada alinea penutup Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 ditambahkan frasa kalimat yang tidak diatur dalam format sebagaimana tersebut di atas sehingga menjadi : "telah dikukuhan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 01 Maret 2005." Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa atas tambahan frasa kalimat sebagaimana tersebut di atas secara substansi tidak mengikat, sehingga penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
bahwa selanjutnya atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2007 Nomor: 00005/207/07/921/11 tanggal 31 Mei 2011 Majelis berpendapat sebagai berikut; 1. Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2007 Nomor: 00005/207/07/921/11 tanggal 31 Mei 2011 merupakan tindak lanjut dari pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak Nomor Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011. 2. Bahwa karena pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bukan merupakan hak dan kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak, sehingga diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 3. Bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang a quo mengatur bahwa "Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak". 4. Bahwa mengingat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011, dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, sehingga kewajiban Perpajakan bagi Pemohon Banding adalah paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu sejak tanggal 1 Juni 2006. b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 ayat (4a) UndangUndang a quo jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. c. Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2007 Nomor: 00005/207/07/921/11 tanggal 31 Mei 2011 dalam waktu 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga penerbitannya sudah benar. bahwa dengan demikian berdasarkan data, fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat tetap mempertahankan Koreksi Positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp267.200.000,00; Menimbang
:
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding atas koreksi Terbanding
terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN masa Januari Tahun 2007 sebesar Rp267.200.000,00; Mengingat
:
Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-789/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2007 Nomor 00005/207/07/921/11 tanggal 31 Mei 2011, atas nama: XXX; Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 25 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: A. Martin Wahidin Arif Subekti Djoko Sutrisno Esti Cahya Inteni
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti.
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Idawati Arif Subekti Djoko Sutrisn Arief Kurniadi
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti.
