Tabel II.1. Persentase Luas Wilayah Daratan, Lautan dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun Kecamatan Km² % Km² %

II.1. Kondisi Umum II.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, dengan luas total wilayah mencapai 7.984 km2, dengan luasan perairan memiliki persentase jauh lebih besar (80,91%) dibanding luas daratan (19,09%). Berdasarkan perbandingan luas antar kecamatan, Kecamatan Moro memiliki luas paling besar dengan persentase daratan 76,56% dan lautan 25,83% (lihat Tabel II.1). Tabel II.1. Persentase Luas Wilayah Daratan, Lautan dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Kecamatan

Daratan

Lautan

Jumlah Pulau

Km²

%

Km²

%

Moro

1.166,80

76,56

1.668,44

25,83

Durai

52,00

3,41

1.480,54

22,92

46

Kundur

34,30

2,25

449,93

6,96

26

84

Karimun

49,90

3,27

404,06

6,25

23

Kundur Utara

29,50

1,94

509,15

7,88

11

Kundur Barat

21,70

1,42

267,12

4,13

24

Buru

17,80

1,17

366,88

5,68

6

Meral

80,00

5,25

515,41

7,98

24

Tebing

72,00

4,72

798,47

12,36

5

Jumlah

1.524,00

19,09

6.460,00

80,91

249

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2010

Sebagai wilayah yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil, saat ini Kabupaten Karimun memiliki 249 buah pulau yang seluruhnya sudah memiliki nama, namun baru sebanyak 54 pulau diantaranya yang sudah berpenghuni (Data terakhir hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun). Dua pulau terbesar di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

39

wilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur. Secara administrasi, Kabupaten Karimun dibagi dalam 9 kecamatan, 22 kelurahan dan 32 desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel II.2. Tabel II.2. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Ibukota Kecamatan serta Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karimun 2010 Ibukota Kecamatan

Wilayah Administrasi

Jumlah Kelurahan

Desa

RW

RT

Moro

Moro

1

6

42

126

Durai

Durai

0

4

13

34

Kundur

Tanjung Batu Kota

3

5

65

171

Kundur Utara

Tanjung Berlian

1

7

62

147

Kundur Barat

Sawang

1

4

44

107 125

Karimun

Tanjung Balai

4

2

31

Buru

Buru

2

2

29

65

Meral

Meral

4

1

41

150

Tebing

Tebing

Jumlah

6

1

26

81

22

32

353

1.006

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2010

II.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Karimun terbentang antara 00º 24’ 36” LU sampai 01º 13’ 12” LU dan 103º 13’ 12” BT sampai 104º 00’ 36” BT dengan Wilayah lautan mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan UndangUndang Nomor 5 tahun 1983. Wilayah Kabupaten Karimun berada di antara Kota Batam, Singapura, Malaysia, Kepulauan Riau dan Riau. Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk kegiatan perekonomian. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (tiga lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam). Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu: 1) Utara : Selat Singapore (Philip Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia 40

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

2) Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga 3) Barat : Kecamatan Rangsang (Kabupaten Meranti) dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. 4) Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam)

Gambar II.1. Peta Administrasi Kabupaten Karimun

II.1.3. Topografi Ketinggian tempat di Kabupaten Karimun berkisar 0-478 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi Gunung Jantan (478 meter). Ketinggian pada wilayah dataran hingga landai berkisar 0–25 meter di atas permukaan air laut. Kelompok wilayah bergelombang dengan ketinggian tempat berkisar dari 25-200 meter di atas permukaan air laut dan Kelompok wilayah yang mempunyai kemiringan lereng berbukit dengan ketinggian antara 25-300 meter di atas permukaan air laut. Kelompok wilayah yang memiliki relief berbukit bergunung yaitu di sekitar Gunung Jantan, Gunung Betina dan Gunung Papan. Secara umum, topografi di Kabupaten Karimun bervariasi, yakni datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis Peta Topografi Skala 1 : 50.000, tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Karimun dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelas, secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel II.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

41

Tabel II.3 Gambaran Tingkat Kemiringan Wilayah di Kabupaten Karimun Kemiringan (%) Keterangan 0-3 Datar

3-8

Landai Berombak

8-15

Bergelombang

15-30

Berbukit

30-45

Agak curam

Cakupan Wilayah Keseluruhan Pulau Pulau Kundur Pulau Karimun Besar Pulau Gunung Papan Pulau Belat Pulau Buru Pulau Sugi Pulau Combol Pulau Karimun Kecil Pulau Durian Pulau Citlim Pulau Parit Pulau Sugi Bawah Pulau Asam Pulau Kundur Pulau Karimun Besar Pulau Gunung Papan Pulau Belat Pulau Sugi Pulau Combol Pulau Durian PulauParit Pulau Sugi Bawah Pulau Panjang Pulau Karimun besar Pulau Combol Pulau Sugi Pulau Kundur Pulau Karimun Kecil Pulau Karimun Besar Pulau Gunung Papan Pulau Combol Pulau Karimun Besar Pulau Karimun Kecil Pulau Gunung Papan

Jumlah

Total (Km2) 263,31 68,05 26,84 33,65 17,09 44,51 44,51 1,48 8,44 18,40 10,25 17,60 3,48 9,40 9,87 4,47 1,5 2,31 7,79 10,25 2,1 1,26 1,56 8,21 6,42 20,89 29,96 4,02 8,55 1,65 4,2 3,2 2,86 1,48

Total Luas (Km2) 768,4

81,66

86.20

14,4

7,54

958,2

Sumber : Rancangan RTRW Kab. Karimun Tahun 2011-2031

II.1.4. Batimetri Berdasarkan data kontur dasar perairan Pusat Penelitian Geologi Kelautan (1995), kedalaman laut di wilayah Kabupaten Karimun beraneka ragam. Persebaran lokasi kedalamannya disajikan pada Peta Batimetri Kabupaten Karimun berikut :

42


Gambar II.2.

Peta Batimetri Kabupaten Karimun ( Sumber : Rancangan RTRW 2011–2031) Tabel II.4. Kedalaman Dasar Perairan Kabupaten Karimun

No 1 2 3 4

5

6 7

Kawasan Laut Kabupaten Karimun

Kedalaman Laut (Meter)

Selat Malaka mendekati Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Kecil ke Selatan Tenggara Selat Durian Laut tepi pantai-pantai kepulauan

20 – 30 20 - 30 - 35 - 40 2 – 5 – 10 - 15

Selat diantara gugus pulau : Selat Gelam

10 – 20

Selat pada gugus pulau; Pulau Papan, Pulau Parit, Pulau Buru, Pulau Belat dan Pulau Kundur Selat diantara pulau-pulau : Selat Combol Selat Sulit Selat Sugi Kedalaman laut di pantai Pulau Combol, Pulau Sugi dan Pulau Moro/ Pulau Durian Laut di seputar gugus Pulau Sanglar, Pulau Durai

5 – 20

20 – 35 12 – 20 14 – 35 10 - 15 - 23 -30 10 – 15 – 20 - 30

Sumber : Rancangan RTRW Kab. Karimun Tahun 2011-2031

II.1.5. Geologi II.1.5.1. Stratigrafi Stratigrafi geologi Kabupaten Karimun merupakan bagian dari stratigrafi geologi Kepulauan Riau yang dapat dibagi menjadi tiga periode yaitu: Paleozonik Akhir, Mesozoik dan Tersier Tengah-Akhir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

43

Berdasarkan pada litologi penyusunnya dari Peta Geologi Skala 1 : 250.000 lembar Bengkalis dan Siak Sri IndrapuraTanjung Pinang oleh N.R. Cameron, S.A. Ghazali dan S.J. Thompson, 1982, Kabupaten Karimun dibagi menjadi satuansatuan batuan/formasi, antara lain : Formasi Berakit (Kompleks batuan Malihan), Formasi Semarung, Formasi Pancur, Formasi Durianglang, Formasi Malang (MPm), Granit, Kuarsir Porfir, Formasi Tanjung Kerontang, Endapan Permukaan Tua (Qp), Endapan permukaan Muda (Qp). II.1.5.2. Struktur Geologi Secara struktur dan tektonik, Kabupaten Karimun didominasi oleh aktivitas tektonik berumur mesozoikum dengan unsure struktur utama adalah lipatan dan sesar. Struktur tersebut terdapat di daerah pegunungan, umumnya membentuk punggungan-punggungan dan kelurusan. Lipatan, dijumpai pada batuan berumur kapur dengan karakteristik berarah Barat Laut-Tenggara, diperkirakan sangat berkorelasi dengan kompresi tektonik berarah Timur Laut-Barat Daya, lipatan yang terjadi mencerminan kelurusan regional dari Benua Asia/Semenanjung Malaya. Secara setempat kenampakan sesar diisi oleh retas-retas batuan beku, khusus untuk Pulau Kundur dan Pulau Moro serta pulau disekitarnya, terdapat daerah-daerah perbukitan yang berisikan granit yang telah mengalami pengekaran, pelipatan dan pensesaran pada saat proses berlangsung cekungan. Transgresi secara global juga terjadi pada cekungan ini yang disusul dengan endapan-endapan sedimen sebagai sumber energi, minyak dan gas bumi, batubara dan gambut serta endapan mineral (Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031). II.1.5.3. Tekstur dan Jenis Tanah Tekstur tanah di Kabupaten Karimun dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar. Berdasarkan jenis tanahnya, dapat dibedakan menjadi 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol dan aluvial. 1. Tanah organosol, Tanah ini tersebar di pulau-pulau kecil dan dijumpai di pesisir pantai. 2. Glei humus, mempunyai solum kurang dari 1 meter dengan 44


warna umum kelabu kelam sampai hitam terutama sangat jelas sebagai ciri horizon A. 3. Jenis tanah podsolik merah kuning, Jenis tanah ini terdapat di Pulau Sugi. Tanah ini sesuai untuk kegiatan perkebunan. 4. Jenis tanah latosol, Jenis tanah ini dijumpai di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, dan beberapa pulau kecil sekitarnya dan sebagian besar gugus pulau yang ada di Kecamatan Moro. 5. Jenis tanah aluvial, Jenis tanah ini terdapat di Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur. II.1.6. Litologi Bawah Laut Berdasarkan hasil penyelidikan seismik pantul (PPGL,1995) di sekitar perairan Riau Kepulauan diperoleh gambaran umum geologi dasar laut yang dimungkinkan mempunyai urutan lapisan yang dapat dibagi menjadi 2 bagian besar batuan yaitu : 1. Unit batuan dasar zcustic basement. Berdasarkan reflektor unit ini dapat dibagi menjadi batuan granit dan batuan meta sedimen. Batuan meta sedimen dicirikan dengan pola lapisan yang sub parallel dan tidak menerus. 2. Unit sedimen muda. Dicirikan oleh reflktor parallel, tegas dan menerus, yang mencerminkan pola sedimentasi pada lingkungan berenergi rendah, yaitu pada lingkungan marin. Unit terletak paling atas dari unit yang lain dan merupakan sedimen termuda. Pengerukan pada daerah sekitar Pulau Sugi, Pulau Sugi Bawah, Pulau Durian dan Pulau Sanglar maka akan didapat unit ini, berdasarkan penampang seismik dengan daerah lain di sekitar perairan Riau P. Bintan Selatan (PPGL,1995). Kandungan geologi atau batuan di dasar perairan Kabupaten Karimun kaya akan bahan mineral tambang, diantaranya yaitu : 1. Bahan Galian Bijih Timah; berada di dasar perairan sebelah Barat Pulau Karimun Besar, dasar perairan sebelah Barat Pulau Kundur, dasar perairan sekitar Gugusan Pulau Durai, dasar perairan sebelah Selatan Pulau Citlim, serta dasar perairan sebelah Timur Pulau Karimun Kecil. 2. Bahan Galian Pasir Laut; berada di dasar perairan sebelah Utara dan Selatan Gugusan Pulau Combol, serta dasar perairan seputar Gugusan Pulau Durai.


45

II.1.7. Hidrologi Pulau Karimun merupakan pulau dengan catchment area yang bersifat optimal untuk menampung dan menyimpan air dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya karena mempunyai daerah resapan yang baik dengan ukuran yang cukup besar. Kenampakan morfologi di sebelah Utara merupakan perbukitan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga yang dapat menopang kawasan di bawahnya. Sumber daya air baik berupa air yang berada di permukaan tanah (air di dalam sistem sungai, sistem irigasi, sistem drainase, waduk, danau/kolong) maupun air tanah (air tanah/sumur, mata air) dimanfaatkan untuk berbagai keperluan domestik, irigasi atau pertanian, pelayaran, industri, wisata dan lain-lain. II.1.7.1. Air Permukaan Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Karimun dapat dibagi menjadi 2 yaitu sungai perennial dan sungai musiman (intermittent). Sungai perennial adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun. Sungai musiman adalah sungai yang alirannya sangat dipengaruhi oleh keadaan musim, pada saat musim penghujan debit aliran akan meningkat sedangkan pada saat musim kemarau debit aliran akan surut atau bahkan mengering. Sungai perenial di Kabupaten Karimun meliputi Sungai Sememal, Sungai Bati, Sungai Lakam, Sungai Busung, dan Sungai Raya berada di Pulau Karimun Besar. Sungai Kundur, Sungai Sanglang, Sungai Sawang dan Sungai Layang berada di Pulau Kundur serta Sungai Sugi berada di Pulau Sugi. Bentukan sungai di Kabupaten Karimun pada umumnya berkelok-kelok terutama di daerah hilir yaitu pada wilayah dataran dengan kemiringan lereng 0-3%. Bentukan sungai pada daerah hulu dapat berbentuk V jika kemiringan lerengnya curam. Bentukan sungai tersebut dapat dipengaruhi juga oleh proses geologi yaitu adanya sistem kekar/patahan. Pola aliran sungai di pulau-pulau besar seperti Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur memiliki pola dendritik yang mencerminkan homogenitas material penyusunnya. Air kolong, adalah genangan air yang terdapat pada kolong-kolong bekas penambangan timah berbentuk kolam atau situ, berukuran beberapa ratus meter hingga puluhan hektar. Kedalaman kolong berkisar antara beberapa meter hingga sampai > 20 meter. Air kolong tersebut 46


dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar maupun sumber air minum yang dikelola oleh PDAM. Seperti halnya pada batuan granit di Kabupaten Karimun merupakan jenis batuan beku (massif) yang memiliki mineral kuarsa > 10 %, namun dengan adanya sistem kekar dan tingkat pelapukan maka jenis batuannya dapat bertindak sebagai akuifer. Beberapa lokasi yang ditambang yaitu pemboran batuan granit kemudian dibuat sumur, hasilnya air tanah dapat keluar. Zone akuifer batuan granit dari hasil penelitiannya PT. Yodha Karya (2003) dapat dibagi menjadi 2, yaitu : a. Zone 1, berupa lapisan timbunan yang terdiri dari pecahan batu granit, material penyusun lapisan ini umumnya bersifat lepas sehingga membentuk rongga-rongga yang saling berhubungan. Jika di atas lapisan ini terdapat air, maka lapisan tersebut akan meresap ke dalam lapisan, selanjutnya mengalir melalui rongga dan butir dan akhirnya terakumulasi pada suatu tempat. Bila lapisan ini telah jenuh, maka air yang telah berada di atasnya tidak dapat meresap lagi, dan menyebabkan terjadinya genangan air atau aliran permukaan. b. Zone 2, terdapat di lapisan bawah Zone 1, merupakan batuan granit yang memiliki rekahan. Meskipun rekahan-rekahan tersebut pada awalnya terbentuk secara alami, namun akibat adanya kegiatan peledakan menyebabkan makin bertambah besar dan bertambah banyak, sehingga air yang terdapat pada zone 1 mengalir ke zone 2 melalui rekahanrekahan yang saling berhubungan dan terakumulasi pada suatu tempat. Keterdapatan air tanah di Kabupaten Karimun dapat di bedakan menjadi tiga jenis akuifer. Yaitu akuifer berproduksi sedang, akuifer produktivitas kecil dan akuifer air tanah langka (peta hidrogeologi). - Akuifer dengan produktivitas sedang yaitu akuifer tidak menerus, keterusan rendah, muka air tanah umumnya beragam, debit < 5 L/detik. Persebaran jenis akuifer ini menempati sebagian besar Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, Pulau Gunung Papan, Pulau Belat, Pulau Parit dan bagian pantai Pulau Buru. - Akuifer dengan produktivitas kecil, muncul setempat, umumnya keterusan sangat rendah, air tanah dangkal setempat dalam jumlah yang terbatas dapat diperoleh pada zone pelapukan batuan padu atau di daerah dataran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

47

-

Sebaran jenis akuifer ini di bagian Tengah Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Parit, Pulau Buru dan pulau kecil lainnya. Daerah air tanah langka dengan akuifernya pasir dari lapukan granit, celahan atau rekahan granit itu sendiri dimana produktivitasnya sangat kecil terdapat di daerah perbukitan Pulau Karimun Besar, sebagian kecil Pulau Kundur, Pulau Gunung Papan dan Pulau Parit

II.1.7.2. Mata Air Di sebelah Utara Pulau Karimun Besar terdapat Air Terjun Pongkar yang saat ini menjadi kawasan wisata. Mata air dengan debit yang besar menjadi potensi sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti air minum, irigasi, pertanian dan lain-lain. Mata air yang sudah di manfaatkan di Kabupaten Karimun antara lain berada di Pulau Karimun Besar dengan debit kurang lebih 2 liter/detik yaitu di Mata Air Terjun Pongkar yang berada di Desa Pongkar Kecamatan Tebing. Sumber mata air lainnya pada umumnya berada di hulu sungai atau di lereng kaki bukit seperti di hulu Sungai Kundur di Kecamatan Kundur Barat. Debit mata air-mata air lainnya mempunyai debit yang < 1 liter/detik. Tabel II.5. Parameter Kualitas Air Pada Beberapa Lokasi di Kabupaten Karimun Suhu (0C)

pH

P. Kundur

29,5

P. Durian

30

P. Tulang P. Nipah

Lokasi

Salinitas (ppt)

DO (ppm)

7,0

39

6,0

6,9

37,5

5,5

30

7,2

37

5,9

30,5

7,3

37

7-8,5

32-34

Standar Baku Mutu 28-32

NH3 (ppm)

NO2 (ppm)

NO3 (ppm)

PO4 (ppm)

CaCO3 (ppm)

0,4

15

19,5

3,5

190

0,35

17,5

22

6

200

0,3

18,5

19

5,7

185

6,1

0,15

14

20,5

7,1

190

5-7,5

< 0,5

< 25

< 50

5-10

>150

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2009

II.1.8. Klimatologi Wilayah Kabupaten Karimun merupakan bagian dari kepulauan di Indonesia mempunyai iklim basah yang sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Arah angin berasal dari arah Utara, Timur Laut, Barat Laut, Tenggara, Selatan dan Barat Laut. Angin yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pelayaran dan perikanan adalah angin Utara, Selatan dan Barat Laut. Kecepatan angin maksimum terjadi pada musim penghujan yaitu bulan 48


Desember dan Januari dengan rata-rata kecepatan perhari 5 knot. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Karimun hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di Kabupaten Karimun pada umumnya terjadi sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Berdasarkan data dari stasiun BMG Tanjung Balai Karimun, rata-rata curah hujan tahun 2006-2010 di Kabupaten Karimun sebesar 218,025 mm/ tahun, mengalami titik terendah pada tahun 2009. Pada periode tersebut, rata-rata curah hujan hanya sebesar 213,16 mm/tahun dengan musim kemarau terjadi pada bulan Januari dan Februari, serta Mei dan September. Sementara itu temperatur rata-rata udara tahun 2006-2010 berkisar antara 27,20-28,60 dengan tingkat kelembaban 76-86 persen. Keterangan selengkapnya lihat Tabel II.6. Tabel II.6. Rata-rata Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Jumlah Hari Curah Hujan di Tanjung Balai Karimun per Bulan Tahun 2010 Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-rata 2010 Rata-rata 2009 Rata-rata 2008 Rata-rata 2007 Rata-rata 2006

Penyinaran Matahari

Curah Hujan

Jumlah Hari Curah Hujan

129,6 32,5 102,1 245,2 196,2 170,3 350,5 424,5 167,9 125,1 260,5 120,5 193,7 188,4 230,4 226,7 226,6

13 4 15 17 16 20 22 18 20 13 23 12 16 16 17 18 15

60 66 64 67 59 45 37 46 49 42 45 47 52 53 53 49 53

Sumber : Stasiun Meteorologi & Geofisika Tanjung Balai Karimun

Perubahan cuaca dipengaruhi unsur-unsur iklim seperti temperatur, suhu dan curah hujan. Menurut Schmidt dan Ferguson, tipe iklim Kabupaten Karimun bertipe A2 dengan bulan basah lebih dari sembilan bulan dan bulan kering antara 2 hingga 3 bulan.


49

Tabel II.7. Tipe Iklim Menurut Schmidt Ferguson Type

Bulan Basah

Kering

>9 >9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 <3 <3 <3

<2 2-3 <2 2-3 4-6 <2 2-3 4-6 <2 2-3 4-6 <2 2-3 >7

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3

Sumber : Hasil Analasis (Dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031)

II.1.9. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Karimun berupa lahan kering campuran, lahan kering, semak belukar dan hutan mangrove, lebih dominan terdapat di Kabupaten Karimun seluas 104.727 Ha atau seluas 68,70 % dari total luas areal Kabupaten Karimun seluas 152.400 Ha. Sedangkan penggunaan lahan yang lainnya terdiri dari kawasan pertambangan, permukiman, tanah kosong, belukar rawa, hutan, kebun dan rawa (gambut) menempati lahan seluas 35.143 Ha atau dengan persentase 23,03 % dari total luas kabupaten. Dari keadaan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kawasan yang dominan di Kabupaten Karimun, adalah kawasan lahan kering campuran dan lahan kering dengan kegiatan bertumpu pada sektor perkebunan dan pertanian dengan total luasan ± 44,08 % dari total luas kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel II.8. Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun No 1 2 3 4 5 6 7

50

Penggunaan Lahan Belukar Kebun Rawa Awan (tidak terdeteksi citra satelit) Tanah Kosong Lahan kering campuran Belukar rawa

Ha 17,761 1,841 0,202 12,529 10,927 44,613 10,014

% 11,65 1,2 0,13 8,22 7,16 29,27 6,57


No 8 Lahan kering 9 Pertambangan 10 Permukiman 11 Hutan 12 Hutan Mangrove Total

Penggunaan Lahan

Ha 22,58 3,198 2,404 6,557 19,773 152,399

% 14,81 2,1 1,57 4,3 12,97 100

Sumber : Hasil interprestasi citra landsat etm 5 + 7 tahun 2008 (dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031)

Sementara luasan hutan lindung sebagai daerah perlindungan di Kabupaten Karimun mempunyai luas 5.773,21 Ha, yang meliputi: (i) Hutan Lindung P. Karimun Kecil dengan luas 380,39 Ha; (ii) Hutan Lindung Gn. Jantan-Gn. Betina mempunyai luas 1.584,42 Ha; (iii) Hutan Lindung P. Combol mempunyai luas 1.978,80 Ha; (iv) Hutan lindung P. Panjang dengan luas 463,3 Ha; dan (v) Hutan lindung P. Durian dengan luas 1.366,30 Ha. Berikut ini adalah tabel Daftar Hutan Lindung di Kabupaten Karimun Tahun 2009 : Tabel II.9. Daftar Hutan Lindung di Kabupaten Karimun Tahun 2009 Nama/Lokasi hutan Lindung P. Karimun Kecil

Luas (Ha) 380,39

Gn. Jantan-Gn. Betina

1.584,42

P. Combol

1.978,80

P. Panjang

463,3

P. Durian

1.366,30

Jumlah

5.773,21

Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi kepulauan Riau tahun 2009

II.1.10. Kondisi Pesisir dan Laut Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki wilayah perairan jauh lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Luasan wilayah perairan Kabupaten Karimun mencapai 80 % dari luas wilayah keseluruhan. Untuk mengidentifikasi kondisi pesisir dan laut dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya pasang surut, morfologi garis pantai, ekosistem, dan potensi kelautan. II.1.10.1. Pasang Surut Tipe pasang surut Kabupaten Karimun adalah tipe ganda (semi diurnal) yang berarti dalam jangka waktu 24 jam terdapat 2 kali pasang dan dua kali surut. Selisih pasang tertinggi dengan surut terendah pada saat pasang purnama mencapai 3,7 meter. Adapun selisih pada saat pasang perbani adalah 0,2 meter (Daftar Pasang Surut Kepulauan Indonesia Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

51

Dishidros TNI-AL, stasiun pengukuran Pasir Panjang Pulau Karimun Besar). II.1.10.2. Karakteristik Garis Pantai Karakteristik garis pantai dapat dilihat dari materi batuan penyusun dan tingkat kemiringan lahan. Morfologi pantai di Kabupaten Karimun pada umumnya termasuk landai hingga sedang. Relief tebing/ cliff hanya berada di sebagian Pulau Karimun Besar yaitu di Tanjung Melolo, Tanjung Puluh, Tanjung Selayang sampai Tanjung Bulak Asap; Pulau Tambelas; dan Pulau Karimun Kecil di ujung Utara dan Selatan. Adapun jika ditinjau dari material penyusunnya cukup bervariasi antara pantai lumpur, pantai pasir, dan karang (coral). II.1.10.3. Ekosistem Pesisir Beberapa ekosistem khas pesisir seperti mangrove, terumbu karang, estuari, dan padang lamun tersebar di wilayah-wilayah pesisir Kabupaten Karimun. Keberadaan berbagai ekosistem tersebut merupakan potensi alam yang mampu memberikan nilai ekonomis jika dibudidayakan secara optimal. II.1.11. Potensi Pengembangan Wilayah II.1.11.1. Kelautan dan Perikanan Aktivitas perikanan di Kabupaten Karimun berpotensi didorong sebagai sektor strategis yang mendukung pengembangan wilayah kepulauan terutama jika dikaitkan dengan pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan perikanan kelautan yang dapat dikembangkan terdiri atas kegiatan perikanan tangkap, tambak, dan keramba jaring apung. Area tangkap yang paling potensial untuk kegiatan perikanan tangkap adalah pada gugusan Pulau Combol (Kecamatan Moro) karena dukungan ekosistem pesisir yang sangat sesuai untuk berkembangnya biota laut. Sejauh ini aktivitas penangkapan ikan masih dilakukan secara tradisional dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil tangkapan yang kurang memadai. Adapun untuk kegiatan budidaya tambak di Kabupaten Karimun tersebar di pesisir pulau-pulau besar serta memiliki sungai yang bermuara di daerah pesisir seperti Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Sugi, Pulau Papan serta Pulau Mandar. Untuk pengembangan 52


keramba jaring apung, wilayah yang paling potensial untuk dikembangkan adalah perairan Desa Keban, Kecamatan Moro. Hal tersebut didukung oleh keberadaan investor swasta, PT. Indomarine, yang telah mengembangkan budidaya ikan kakap dan kerapu dengan sistem keramba jaring apung dengan luas areal 2,94 hektar. Produksi perikanan pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari sisi volume maupun nilainya. Begitu juga dengan jumlah nelayan meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan volume dan nilai produksi perikanan untuk tahun 2010 jumlah produksi perikanan di Kabupaten Karimun adalah 26.514,88 ton dengan jumlah nilai Rp 538,035 milyar. Jumlah tersebut merupakan kumulasi dari jumlah produksi dimasingmasing kecamatan yang meliputi: a. Kecamatan Moro, jumlah produksi di kecamatan ini mencapai 7.373,44 ton dengan nilai Rp 207,217 milyar; b. Kecamatan Durai, jumlah produksi di kecamatan ini mencapai 102,03 ton dengan nilai Rp 2,249 milyar; c. Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, jumlah produksi di kecamatan ini mencapai 9.359,84 ton dengan nilai Rp 110,475 milyar; d. Kecamatan Karimun, jumlah produksi di kecamatan ini mencapai 1.863,29 ton dengan nilai Rp. 43,260 milyar; e. Kecamatan Buru, jumlah produksi di kecamatan ini mencapai 2.730 ton dengan nilai Rp. 35,046 milyar; f. Kecamatan Meral, jumlah produksi di kecamatan ini mencapai 4.245,64 ton dengan nilai Rp. 113,885 milyar; g. Kecamatan Tebing, jumlah produksi di kecamatan ini mencapai 839,94 ton dengan nilai Rp. 25,9 milyar. Tabel II.10. Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun 2010 Produksi (Ton)

Nilai (000 Rp.)

Moro

Kecamatan

7.373,44

207.217.678,0

Durai

102,03

2.249.950,0

9.359,84

110.475.504,5

Karimun

1.863,29

43.260.120,0

Buru

2.730,70

35.046.780,0

Meral

4.245,64

113.885.677,0

Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat

Tebing

839,94

25.900.015

Jumlah

26.514,88

538.035.724,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun tahun 2010


53

Sementara jika dilihat dari jumlah produksi perikanan dan nilai yang diperoleh dalam kurun lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2006 hingga tahun 2010, menunjukkan bahwa jumlah produksi dan nilai terus mengalami peningkatan. Berikut ini adalah tabel jumlah produksi perikanan dan nilainya dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Tabel II.11. Volume dan Produksi Perikanan 2005-2010 Tahun

Jumlah Produksi (Ton)

Nilai Rp (000)

2006

6.795,90

127.715.683,00

2007

16.590,89

259.619.029,76

2008

18.249,98

285.580.932,74

2009

20.074,99

362.833.951,12

2010

26.514,88

538.035.724,50

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun tahun 2006-2010

Sementara berdasarkan volume dan nilai ekspor hasil perikanan laut per bulan di Kabupaten Karimun pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pada bulan Maret, Mei-Agustus dan Desember, volume ekspor mencapai lebih dari 1.000 ton, sementara volume ekspor terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 637,34 ton. Total volume ekspor perikanan pada tahun 2010 adalah 11.529,21 ton dengan nilai Rp. 208,462 milyar. Jika dinilai volume dan nilai ekspor hasil perikanan laut per bulan di Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2007-2010, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik volume maupun nilai ekspornya. Berikut ini tabel volume nilai ekspor hasil perikanan laut per bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2010. Tabel II.12. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Laut per Bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Volume Ekspor (Ton)

Nilai Ekspor (000 Rp)

Januari

Bulan

983,15

17.890.720,00

Pebruari

773,50

13.016.952,00

1.072,83

18.763.083,00

939,80

17.472.416,00

Maret April Mei

1.007,40

18.134.858,00

Juni

1.023,37

19.771.588,00

Juli

1.093,70

20.520.416,00

Agustus

1.028,54

18.195.950,00

54


Volume Ekspor (Ton)

Nilai Ekspor (000 Rp)

September

Bulan

637,34

10.682.474,00

Oktober

978,37

18.195.950,00

November

950,43

16.944.208,00

Desember

1.040,78

17.965.571,00

Jumlah

11.529,21

208.462.049,00

2009

11.128,34

191.465.068,00

2008

9.197,32

100.644.062,00

2007

8.767,23

53.665.606,00


a. Ketersediaan Nelayan Perikanan Laut Berdasarkan data tahun 2010, jumlah pemilik usaha perikanan terbesar berada di Kecamatan Meral dengan jumlah 1.033, dengan jumlah buruh nelayan sebanyak 4.748,- disusul Kecamatan Moro dengan jumlah 996 dengan jumlah buruh nelayan sebanyak 3.583. Sementara jumlah pemilik usaha perikanan terkecil berada Kecamatan Kundur Barat dengan pemilik usaha jumlah 56 dengan jumlah buruh nelayan sebayak 302 orang. Jika dilihat kecenderungannya, jumlah pemilik usaha dari tahun 2007-2010 mengalami penurunan sementara jumlah buruh nelayan justru mengalami peningkatan. Tabel II.13. Jumlah Nelayan Perikanan Laut yang Menggunakan Kapal Bermotor Menurut Status Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Kecamatan Moro Durai Kundur Kundur Utara Kundur Barat Karimun Buru Meral Tebing Jumlah 2009 2008 2007 2006

Banyaknya Nelayan Pemilik Usaha Buruh Nelayan 996 259 92 156 56 491 587 1.033 587 4.257 3.971 5.464 5.464 5.304

3.583 822 513 327 302 2.051 1.627 4.748 1.627 15.600 15.193 13.348 13.348 13.308



55

Dalam mendukung operasi penangkapan ikan, jenis kapal yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Karimun berupa kapal bermotor dan kapal tanpa motor. Ketersediaan dan jumlah kapal ini berbeda-beda antar wilayah. Dimana di Kabupaten Karimun dalam mendukung operasi penangkapan, Pemerintah Kabupaten Karimun membagi daerah operasi dalam 3 wilayah penangkapan, yakni (i) wilayah I yang meliputi: Karimun, Buru, Meral dan Tebing; (ii) wilayah II yang meliputi: Kundur, Kundur Utara dan Kundur Barat; dan (iii) wilayah III yang meliputi: Moro dan Durai. Ketersediaan kapal/perahu penangkap ikan yang beroperasi jika dinilai dari kecenderungannya dari tahun 2009-2010, jumlah kapal bermotor mengalami sedikit penurunan dari 3.971 menjadi 3.407 unit sedangkan kapal tanpa motor mengalami pada terus mengalami kenaikan pada tahun 2006 – 2010 menjadi 3.339 unit dari 2.784 unit di tahun 2006. Tabel II.14. Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan yang Beroperasi menurut Jenis Kapal dan Wilayah Penangkapan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Kecamatan Wilayah III Moro Durai Wilayah II Kundur Kundur Utara Kundur Barat Wilayah I Karimun Buru Meral Tebing Jumlah 2009 2008 2007 2006

Jenis Kapal/Perahu Yang Digunakan Bermotor Tanpa Motor

Jumlah

1.301 277

1.216 384

2.517 661

51 54 83

236 250 426

287 304 509

249 880 172 340 3.407 3.971 2.899 2.899 2.477

258 235 147 187 3.339 2.784 2.961 2.961 1.959

507 1.115 319 527 6.746 6.755 5.860 5.860 4.436


b. Potensi dan Pemanfaatan Budidaya Perikanan dan Kelautan Dalam mendukung pengembangan di sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Karimun, optimalisasi potensi 56


budidaya perikanan dan keluatan terus dilakukan. Beberapa potensi yang sudah dikembangkan antara lain Keramba Jaring Apung, Keramba Tancap, Tambak, Kolam dan Rumput Laut. Berikut ini adalah tabel potensi dan realiasi jenis budidaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Karimun sampai dengan tahun 2009. Tabel II.15. Potensi dan Pemanfaatan Budidaya Perikanan & Kelautan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2009 Jenis Budidaya Keramba Jaring Apung

Potensi

Realisasi

Potensi

Realisasi

1000

428

243

-

12

2

20

9

445

130

Durai

29

0,5

3

2

35

0,5

25

4

60

2,5

1.750

28

400

4

325

29,5

6

0,6

8

-

Kundur/ Kundur Utara/ Kundur Barat Karimun

Potensi

Moro

Realisasi

Realisasi

Rumput Laut

Potensi

Kolam

Realisasi

Tambak

Potensi

Kecamatan

Keramba Tancap

100

-

80

20

4011

1

1

1

12

-

Buru

10.500

100

750

-

1.045

0,11

175

0,23

960

0,20

Meral

110

-

-

-

0,25

-

10,04

4,12

28

0,32

Tebing

50

4

108

18

2

-

19,82

9,42

2

2

13.539

560,5

1.584

44

1.820,25

33,11

257

28,37

1.52

135,02

Kab. Karimun


Jika dilihat data pada tabel diatas maka jenis budidaya yang realisasinya melebihi potensinya terdapat pada keramba jaring apung dan rumput laut, sedangkan jenis budidaya lain misalnya keramba tancap, tambak dan kolam, realisasinya masih dibawah potensi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan ketiga jenis budidaya tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dikembangkan. II.1.11.2. Pertanian Sektor pertanian dikelompokkan ke dalam 5 sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor ini masih memegang peranan sebagai sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Karimun. Diantara kelima sub sektor pertanian yang terdapat di Kabupaten Karimun, sub sektor yang paling menonjol peranannya adalah sub sektor perikanan. Hal ini wajar mengingat kondisi geografis Kabupaten Karimun terdiri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

57

atas wilayah lautan yang cukup luas yang kaya akan potensi perikanan dan hasil laut lainnya. a. Kesesuaian lahan Berdasarkan keadaan dan jenis tanahnya, maka dari jenis– jenis tanah tersebut dapatlah dianalisis kesesuaian lahannya, adapun pada jenis tanah gabungan Enisol–Hislosol–Ulisol yang berada di Kabupaten Karimun karena faktor pembatas lereng maka semua jenis komoditi pertanian memerlukan input tinggi untuk dibudidayakan, terutama di sekitar hutan. Adapun jenis tanah Entrosol yang paling luas dan umumnya dipakai sebagai permukiman cocok digunakan untuk kegiatan pertanian. Adapun mayoritas jenis tanah di Kabupaten Karimun cocok untuk digunakan sebagai tanaman pangan (padi sawah, gogo), jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, sayuran, kopi, coklat, kelapa dan karet. Untuk lebih jelasnya jenis tanah dapat dilihat pada Tabel II.16. Tabel II.16. Jenis Tanah di Kabupaten Karimun No

Luas (ha)

%

1

Entisol ( aluvial , Ulosol )

Jenis Tanah

109.510

71,85

2

Hislosol ( organosol )

36.760

24,12

3

Ulisol ( glei humus, podsolik merah kuning )

6.130

4,03

152.400

100

Total Sumber : Dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

Secara khusus berdasarkan jenis tanah di Kabupaten Karimun, sebagaimana tercantum dalam tabel diatas, maka lahan-lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian seperti pisang, nanas, karet dan tebu seluas 414,8 ha, yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian jenis Pasture, Jambu Monyet, Kelapa dan Lada seluas 227,3 ha, yang sesui untuk pengembangan komoditas pertanian jenis Kapas seluas 187,5 ha, yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian jenis Tidal dan Sagu seluas 189,2 ha, untuk pengembangan komoditas pertanian jenis teh seluas 9.533 ha dan yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian jenis Tembakau seluas 38.09 ha. Berikut ini adalah tabel Kesesuaian Lahan di Kabupaten Karimun

58


Tabel II.17. Kesesuaian Lahan Di Kabupaten Karimun No

Kesesuaian Lahan

Luas Lahan (Ha)

1

Pisang, Nanas, Karet dan Tebu

414.8

2

Pasture, Jambu Monyet, Kelapa dan Lada

227.3

3

Kapas

187.5

4

Tidal dan Sagu

189.2

5

Tea

9.533

6

Tembakau

38.09

Sumber : Hasil Analisis GIS, 2010 (dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031)

b. Pertanian Tanaman Pangan Tanaman pangan tercatat ada enam jenis yang diusahakan di Kabupaten Karimun, yaitu padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, dam kacang tanah. Keenam jenis tanaman pangan tersebut diusahakan secara merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karimun kecuali di Kecamatan Durai. Produktifitas tanaman pangan pada tahun 2010 ratarata mengalami penurunan kecuali ubi jalar dan kacang tanah. Dan tanaman pangan yang diusahakan, kacang tanah mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena produksi kacang tanah pada tahun 2010 meningkat walaupun dari luasan tanam dan panen menurun. Tabel II.18. Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2010 (kuintal per ha) Padi Ladang

Jagung

Talas

Ubi Kayu

Ubi Jalar

Kacang tanah

Moro

Kecamatan

-

-

32

38

25

8

Durai

-

-

-

-

-

-

Kundur

-

20

-

45

43,5

-

Kundur Utara

30

19

-

24

48,8

9

Kundur Barat

9

25

19

-

45

-

Karimun

-

-

-

38

-

-

Buru

-

18

-

45

-

7,5

Meral

-

20

-

38

34

-

Tebing

-

18

-

44

34

9

Jumlah

28,9

19,7

32

38,7

40,8

86,8

2009

NA

36,8

35,4

40

27,4

27,7

2008

NA

19,4

32,3

20,3

19,9

27,9

2007

NA

20,3

35,4

20,3

20,2

28,3

2006

NA

20,6

35,4

21

22,5

-

Sumber : Karimun Dalam Angka 2010


59

c. Perkebunan Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Karimun diantaranya adalah karet, kelapa, cengkeh, kopi, lada, dan gambir. Jenis usaha perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Karimun seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Jenis tanaman yang menjadi primadona di kalangan petani perkebunan adalah tanaman karet dan kelapa. Daerah penghasil utama kedua jenis tanaman ini terdapat di Pulau Kundur. Pada tahun 2010 hasil komoditas perkebunan di Kabupaten Karimun rata-rata tidak mengalami peningkatan atau hampir sama kecuali cengkeh yang mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hasil produksi tanaman perkebunan relatif menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel II.19. Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 (Ton) Karet

Kelapa

Cengkeh

Kopi

Lada

Moro

Kecamatan

11

18

0

0

0,41

0

Durai

13

33

1

0

Kundur

1.079

914

0,4

0 0,54

0 17,2

Kundur Utara

3.264

277

0

0

0

202,1

Kundur Barat

1.181

102

0

0

0

137,5

Karimun

26

32

0

0

0

0

Baru

12

19

0

0

0

0

Meral

8

20

0

0

0

0

Tebing

0

Gambir

7

19

0

0

0

0

Jumlah

5.601

1.434

1,4

0,54

0,41

356,8

2009

5.602,40

1.434,20

0,6

0,5

0,41

357

2008

5.624

1.462

0,88

1

0,51

372

2007

5.789

1.611

1,3

1,1

1

418

2006

5.896

1.625

1

1

1

413

2005

306,73

496

7,5

-

30

60


d. Peternakan Salah satu sasaran pembangunan sub sektor peternakan adalah untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Pada tahun 2010 populasi ternak besar yang tercatat adalah sapi sebanyak 1.125 ekor, kambing 6.505 ekor dan babi 2.183 ekor. Dari ketiga ternak besar yang diusahakan pada tahun 2010 mengalami peningkatan populasi. Berikut ini adalah tabel 60


Populasi Ternak Besar Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010. Tabel II.20. Populasi Ternak Besar Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Kecamatan

Sapi

Kerbau

Kambing

Babi 14

Moro

81

-

353

Durai

10

-

230

-

Kundur

485

-

1.684

614

Kundur Utara

314

-

1.391

157

Kundur Barat

162

-

1.661

469

Karimun

15

-

30

83

Buru

-

-

52

-

Meral

42

-

510

80

Tebing

13

-

150

766

Jumlah / Total

1.125

-

6.505

2.183

2009

1.122

-

6.097

2.041

2008

1.133

3

6.039

2.194

2007

1.420

-

7.090

1.363

2006

1.393

-

7.086

9.145

2005

1.221

-

5.990

1.353


Sementara itu pada jenis ternak unggas, jumlah ternak yang diusahakan pada tahun 2010, tercatat jenis ayam ras pedaging sebanyak 107.900 ekor, ayam ras petelur 28.400 ekor, ayam kampung 40.135 ekor dan itik 3.477 ekor. Populasi dari keempat jenis ternak yang diusahakan ayam ras pedaging pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding ketiga ternak yang lain walaupun kurang signifikan. Berikut ini adalah tabel populasi ternak unggas menurut jenis dan kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010. Tabel II.21. Populasi Ternak Unggas menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Ayam Ras Pedaging

Ayam Ras Petelur

Ayam Kampung

Moro

Kecamatan

1.200

-

1.424

-

Durai

300

-

760

400

Kundur

35.400

18.500

15.788

1.400

Kundur Utara

1.900

-

8.150

150

Kundur Barat

21.200

6.400

12.333

1.117

400

-

210

-

2.000

-

-

310

Karimun Buru


Itik

61

Kecamatan

Ayam Ras Pedaging

Ayam Ras Petelur

Ayam Kampung

Itik 80

Meral

33.500

500

870

Tebing

12.000

3.000

600

20

107.900

28.400

40.135

3.477

2009

95.300

28.400

40.313

3.477

2008

105.400

86.000

40.583

3.077

2007

74.000

93.700

245.360

10.398

2006

251.986

18.517

502.505

2.565

2005

59.150

74.450

43.970

10.245

Jumlah/Total


II.1.11.3. Energi dan Sumber Daya Mineral Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka potensi sumber daya mineral atau bahan galian yang terdapat di daerah harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi bahan galian tersebut akan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama kepada daerah sehingga kemajuan pembangunan baik fisik maupun nonfisik akan dapat terlaksana dengan lancar. Jenisjenis bahan galian itu diantaranya adalah: 1) Logam Sumber daya logam di Kabupaten Karimun antara lain bijih timah, bauksit dan bijih besi 2) Non Logam Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya non logam seperti batu granit, pasir laut, pasir darat, batu apung dan batu andesit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.22, dimana Persebaran Bahan Galian Pulau Karimun merupakan pulau dengan catchment area yang bersifat optimal untuk menampung dan menyimpan air dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya karena mempunyai daerah resapan yang baik dengan ukuran yang cukup besar Tabel II.22. Persebaran Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Sumberdaya Mineral Batuan granit Bijih timah

62

Daratan/Perairan sebagian besar berada di Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Kecil, serta Pulau Kundur (granit Kundur). berada di dasar perairan sebelah Barat Pulau Karimun Besar, dasar perairan sebelah Barat Pulau Kundur, dasar perairan sekitar Gugusan Pulau Durai, dasar perairan sebelah Selatan Pulau Citlim, serta dasar perairan sebelah Timur Pulau Karimun Kecil.


Sumberdaya Mineral Pasir laut Pasir darat

Daratan/Perairan berada di dasar perairan sebelah Utara dan Selatan gugusan Pulau Combol, serta dasar perairan seputar gugusan Pulau Durai. terkonsentrasi pada bagian utara Pulau Sugi dan Pulau Combol, Kecamatan Moro

Bauksit dan bijih besi

meliputi Pulau Tambelas Pulau Merak, Pulau Parit, Pulau Papan, Pulau Belat, Pulau Ngai, Pulau Peropos P. Durian, Pulau Sekajang, Pulau Panjang, Pulau Degong, Pulau Beneh, Pulau Kas dan Pulau Sanglar

Batu andesit

terdapat di Pulau Sugi dan Pulau Combol, Kecamatan Moro.

Sumber :

Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun (dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031)

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB Kabupaten Karimun cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tutupnya salah satu perusahaan besar pertambangan batu granit, dan adanya larangan ekspor pasir darat yang sebelumnya merupakan salah satu komoditas hasil tambang andalan di Kabupaten Karimun, selain batu granit dan timah. Meskipun demikian pada tahun 2009, produksi batu granit di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan sebesar 9.489.695 ton. Untuk produksi timah, bijih timah mencapai 5.217 Ton Sn dan logam timah mencapai 3.891,84 M.Ton. Sedangkan ekspor timah ke Singapura adalah sebesar 3.640 M.Ton. Tabel II.23. Produksi (Ton) Batu Granit, Bijih Timah dan Logam Timah per Bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2009 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah/ Total 2008 2007 2006

Batu Granit 838.164 667.238 755.258 790.427 832.136 923.217 747.899 820.982 1.068.263 716.655 627.853 701.603 9.489.695 5.333.025 6.907.709 8445.921

Produksi Bijih Timah 300,00 407,00 273,00 327,00 405,00 405,00 346,00 379,00 555,00 614,00 520,00 686,00 5.217,00 3.827,56 4.540,00 5.286.584,00

Logam Timah (M. Ton) 339,31 485,40 495,09 371,85 392,96 419,25 294,05 234,60 53,33 467,72 256,30 81,99 3.891,84 3.481,70 4.220,276 4.912.592

Ekspor ke Singapura (M. Ton) 400,00 600,00 860,00 360,00 360,00 340,00 220,00 500,00 3.640,00 3.425 4.37 4.34

Sumber : PT. Tambang Timah Kundur tahun 2010


63

II.1.11.4. Pariwisata Kunjungan wisatawan ke Karimun mengalami penurunan terus-menerus sejak tahun 2002 sampai dengan 2010. Hal ini antara lain disebabkan adanya peningkatan penegakan hukum masalah pekat (penyakit masyarakat) khususnya judi dan protistusi, serta beralihnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke wilayah Bintan (Lagoi) sebagai destinasi yang menarik. Padahal hampir 96% wisatawan berasal dari Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data kedatangan wisatawan mancanegara dari tahun 2002-2010 terus mengalami penurunan, pernah sekali pada tahun 2004 mengalami kenaikan, 3,84%. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009 hingga mencapai 24,48%. Secara detail laju kedatangan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Karimun tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.24. Laju Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 Tahun

Wisman

2002

236.522

Laju Kedatangan (%) -

2003

220.976

-6,57

2004

229.459

3,84

2005

195.041

-15

2006

167.538

-14

2007

152.463

-8,99

2008

136.322

-10,58

2009

101.632

-24,48

2010

100.908

-0,71

Sumber : Survei Inbound Outbound Tourism 2002-2010

Jika dilihat antar bulan dalam satu tahun, data tahun 2010 menunjukkan bahwa bulan Desember adalah bulan puncak kunjungan wisatawan. Tentunya hal ini terkait dengan libur akhir tahun. Bulan paling sepi adalah bulan Agustus dan kondisi ini diperkirakan terkait dengan masa awal masuk sekolah. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Jan

64

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul Agust Sep

Okt

Nop

Des

Gambar II.3. Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Karimun Per Bulan Tahun 2010


a. Obyek Wisata Kabupaten Karimun Kedatangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan obyek wisata yang tersedia. Beberapa obyek wisata yang tersedia di Kabupaten Karimun antara lain berupa Objek Wisata Religius, Objek Wisata Budaya/Sejarah, Objek Wisata Alam, Objek Wisata Pantai dan Agro Wisata. Berikut ini adalah tabel jenis obyek wisata di Kabupaten Karimun. Tabel II.25. Jenis Objek Wisata Kabupaten Karimun No.

Jenis Objek Wisata

Objek Wisata

1

Objek Wisata Religius

Mesjid Tua R. Abdul Gani, Mesjid Al Mubarak Meral, Klenteng Tua, Gereja

2

Objek Wisata Budaya/Sejarah

Prasasti Pasir Panjang, Makam Badang, Keramat Tanjung Gelam, Adat Perkawinan, Barongsai, Reog, Mandi Syafar, Sampan Layar Jong, Kesenian Kompang

3

Objek Wisata Alam

Air Terjun Pongkar, Air Panas Tanjung Utan, AirTerjun Bukit Tembaga (sememal)

4

Objek Wisata Pantai

5

Agro Wisata

Pantai Pongkar, Pantai Pelawan, Pantai Lubuk, Pantai Gading, Resort Telunas, Pantai Sugi-Moro, Pantai Pulau Tulang, Pantai Timun Agrowisata Durian, Agrowisata Nenas, Agrowisata Rambutan, Agrowisata Cempedak

Sumber : Dokumen Rancangan RTRW Kab. Karimun Tahun 2011-2031

II.1.11.5. Air Bersih dan Listrik a. Air bersih Dalam mendukung pemenuhan pasokan air bersih di Pemerintah Kabupaten Karimun melalui perusahaan air minum daerahnya dalam hal ini UUAB Tanjung Balai Karimun, UUAB Tanjung Batu dan UUAB Moro, telah memfasilitasi pemenuhan pasokan air bersih kepada masyarakat. seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula jumlah kebutuhan air bersih. Berdasarkan data Perusda UUAB Kabupaten Karimun, jumlah pelanggan air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah pelanggan UUAB Tanjung Balai Karimun, merupakan jumlah pelanggan terbanyak dari tiga UUAB yang ada. Dari total pelanggan tahun 2010 yakni 4.385 pelanggan, 3.390 pelanggan adalah dibawah UUAB Tanjung Balai Karimun, sisanya merupakan pelanggan UUAB Tanjung Batu dan UUAB Moro. Jika dinilai dari ketersediaan jumlah produksi dan jumlah yang disalurkan, ketersediaan air bersih di Kabupaten Karimun belum semuanya tersalurkan ke pelanggan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

65

Sehingga perlu adanya optimalisasi distribusi air bersih tentunya dengan pengembangan jaringan yang memadai. Berikut ini adalah tabel perkembangan produksi air bersih dan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Karimun. Tabel II.26. Perkembangan Produksi Air Bersih dan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Karimun Tahun 2010 Jumlah Jumlah Yang Jumlah Produksi Nilai Produksi (Rp) Nama Perusahaan Air Minum Disalurkan(m3) (m3) Pelanggan UUAB Tg. Balai Karimun UUAB Tg. Batu

NA

967,997

3.390

3.924.803.500

114,736

97,698

507

304.454.372

NA

107,743

488

370.970.000

NA

1.173,438

4.385

3.970.227.872

UUAB Moro Total 2009

1.829.566

1.284.138

4.197

4.472.222.071

2008

1.574.249

1.192.699

3.937

3.765.866.500

2007

1.529.860

1.211.532

3.622

2.671.035.500

2006

1.447.677

1.013.374

3.265

2.172.328.800

Sumber : Dokumen Rancangan RTRW Kab. Karimun Tahun 2011-2031

b. Listrik Dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten Karimun melalui PT. PLN Karimun telah mengembangkan jaringan listrik, beberapa unit, seperti Unit Ranting Tanjung Balai Karimun yang meliputi Tanjung Balai Karimun, Pulau Buru dan Parit dan Unit Ranting Tanjung Batu, yang meliputi Tanjung Batu dan Moro. Kemudian unit Urung yang terinterkoneksi dengan sistem Tanjung Batu meliputi Tanjung Pelanduk, Sugie, Alai, Pauh, Durai dan Pulau Jang. Kemudian Unit Teluk Padang yang terinterkoneksi dengan sistem Tanjung Batu pula yang meliputi Panarah. Lebih detil uraian diatas dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel II.27. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, dan Produksi menurut Wilayah Kerja PT. PLN Karimun Tahun 2010 Unit

Jumlah Mesin (Unit) Daya Terpasang (KW) Daya Mampu (KW) Produksi (Kwh)

PLTD TBK

9

26.000

23.100

111.625.496

PLTD Pulau Buru

2

500

480

1.941.933

PLTD Pulau Parit

1

100

100

392.040

PLTD Tanjung Batu

7

9.048

6.910

24.181.847

PLTD Moro

4

1.150

905

3.651.160

PLTD Tanjung Pelanduk

1

100

90

84.795

PLTD Pulau Sugie

1

100

90

184.660

PLTD Alai

2

760

429

727.480

PLTD Pauh

1

100

240

241.360

66


Unit

Jumlah Mesin (Unit) Daya Terpasang (KW) Daya Mampu (KW) Produksi (Kwh)

PLTD Durai

2

480

310

PLTD Pulau Jang

1

360

270

292.284

PLTD Keban

1

100

90

188.885

PLTD Penarah

515.504

2

200

180

225.510

Jumlah

34

38.998

33.194

144.252.954

2009

38

25.865

17.355

129.400.873

2008

34

26.384

20.605

95.379.744

2007

31

21.586

16.130

124.193.296

2006

36

29.272

20.996

122.800.828

Sumber : PLN Cabang Tanjung Pinang tahun 2010

II.1.11.6. Perdagangan Statistik perdagangan luar negeri merupakan rekapitulasi pengumpulan data tentang ekspor dan impor suatu negara, atau daerah dalam negara tersebut terhadap negara lain. Statistik ekspor impor ini dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi negara atau daerah tersebut dalam menyikapi dinamika perdagangan luar negeri yang terjadi. Neraca Perdagangan merupakan selisih nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan yang bernilai positif merupakan nilai pendapatan yang diperoleh negara pengekspor. Kabupaten Karimun memiliki 4 (empat) pelabuhan ekspor impor, yaitu pelabuhan Tanjung Balai Karimun, pelabuhan Pasir Panjang, pelabuhan Tanjung Batu, dan pelabuhan Moro Sulit. Namun pada tahun 2010 tercatat hanya pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu saja yang aktif dalam kegiatan ekspor dan impor.

Gambar II.4.

Perkembangan Laju Ekspor Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 (%)


67

Gambar II.5.

Distribusi Nilai Ekspor Kabupaten Karimun Menurut Negara Tujuan dan Jenis Sektor Usaha yang Menghasilkan Tahun 2010

Gambar II.6.

Perkembangan Laju Impor Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 (%)

Gambar II.7.

Distribusi Impor Kabupaten Karimun Menurut Asal Negara Tahun 2010

68


Gambar II.8.

Perkembangan Neraca Perdagangan Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 (Juta US $)

II.1.11.7. Perindustrian Potensi pengembangan wilayah pada perindustrian dalam hal ini meliputi jenis industri kecil dan industri besar dan menengah. Basis industri hasil perhitungan LQ terlihat pada Tabel II.28. Tabel II.28. LQ Sektor Industri Tahun 2008 Di Kabupaten Karimun No

Kecamatan

Jenis Industri Besar dan Menengah

Kecil 1,39

1

Moro

0,81

2

Durai

-

3,11

3

Kundur

0,06

2,99

4

Kundur Utara

-

3,11

5

Kundur Barat

-

3,11

6

Karimun

0,13

2,84

7

Buru

-

3,11

8

Meral

1,31

0,35

9

Tebing

0,54

1,98

Sumber : Hasil Analisis, 2010. (dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031)

Penghitungan LQ pada Tabel II.29 menyatakan bahwa: a. Basis industri kecil berada di tiap Kecamatan di Kabupaten Karimun kecuali Kecamatan Meral. b. Basis Industri Besar dan Menengah berada di Kecamatan Meral. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

69

Sementara jika dilihat dari jumlah perusahaan industri besar/ sedang menurut klasifikasi industri pengolahan menunjukkan bahwa bahwa perusahaan makanan dan minuman merupakan industri terbanyak, dari 6 industri pengolahan di Kabupaten Karimun, 5 industri merupakan industri pengolahan makanan dan minuman, dengan jumlah tenaga kerja 191 orang dari total tenaga kerja industri pengolahan sebanyak 243 orang. Sisanya merupakan industri pengolahan angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih terdiri dari satu perusahaan. Berikut ini adalah tabel jumlah perusahaan industri besar/ sedang menurut klasifikasi industri pengolahan di Kabupaten Karimun tahun 2010 Tabel II.29. Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang menurut Klasifikasi Industri Pengolahan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Jumlah Industri

Jumlah Tenaga Kerja

Makanan dan Minuman

Klasifikasi Industri Pengolahan

5

191

Barang-barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya Angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih

-

-

1

52

Jumlah

6

243

2009

8

360

2008

6

214

2007

7

496

2006

NA

NA


II.1.12. Kawasan Rawan Bencana Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan. II.1.12.1. Gerakan Tanah/Longsor Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Karimun dapat di bagi menjadi 3 kelompok yaitu; 1. Zone Potensi Gerakan Tanah Rendah, Sebaran daerahnya meliputi sebagian besar Kabupaten Karimun. 2. Zone Potensi Gerakan Tanah Sedang, Sebaran potensi gerakan tanah sedang antara lain Kecamatan Tebing, Meral, Buru, dan Moro serta sebagian kecil Kecamatan Kundur Barat. 70


3. Zone Potensi Gerakan Tanah Tinggi, Sebaran potensi gerakan tanah tinggi antara lain Kecamatan Tebing, Meral, Buru, dan Moro. II.1.12.2. Banjir Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan, curah hujan yang tinggi sehingga ketika terjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/ meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah. Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air, akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai. Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/ gambut. Kawasan tersebut hampir tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau di Kabupaten Karimun. Mangrove di Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Kecamatan Tebing dan Meral, merupakan daerah yang relatif sedikit dibandingkan pulau-pulau lainnya. Daerah yang mempunyai lahan rawa lebih banyak di Kecamatan Moro. II.1.12.3. Abrasi Pantai Abrasi merupakan erosi yang terjadi di daerah sekitar pantai karena arus dan gelombang yang mengikis bentuk lahan pantai (mangrove, karang/batuan, berpasir. Tingkat erosi yang ditimbulkan berbeda sesuai dengan kecepatan arus/gelombang dalam mengikis tebing pantainya. Arus dan gelombang di Kabupaten Karimun terutama sangat dipengaruhi oleh pola Angin Barat, Selatan dan Utara. Walaupun pada umumnya arus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

71

permukaan konstan, namun di beberapa tempat kecepatan arus permukaan di laut meningkat yang dipengaruhi antara lain oleh letak keberadaan pulau dengan pulau lainnya dan keberadaanya dengan perairan lepas serta pola arah angin lokal. Sebaran abrasi di Kabupaten Karimun dapat terjadi pada karakteristik pantai berpasir, berpasir-berlumpur dan pantai berkarang/cliff. Di Pulau Karimun Besar terdapat di pantai Barat Kecamatan Meral, bagian Selatan Pulau Kundur dan sebelah Selatan Pulau Belat. II.1.12.4. Kegempaan dan Zona Sesar Aktif Zone sesar aktif yang terdapat di Kepulauan Indonesia mengikuti zone subduksi tumbukan lempeng yang terbentang dari Barat hingga Timur Negara Indonesia. Zona sesar aktif akan berasosiasi dengan pusat-pusat gempa yang dikenal sebagai kegempaan sesar aktif yang meningkat. Adanya sesar terbentuk karena patahan yang bergeser sesuai arah sesarnya. Pada zone sesar ini merupakan daerah yang lemah karena adanya perlapisan batuan yang berbeda antara lain tingkat pelapukannya, batuan penyusun bahkan formasi batuannya. Zone gempa di Kabupaten Karimun berdasarkan pada peta isoseisma (Beca Carter Holling dan Ferner Ltd, 1976) mempunyai percepatan maksimum 0,05 g. Berdasarkan peta wilayah rawan bencana gempa bumi Indonesia (Kertapati E, Suhaemi, A., Djuanda,A., 2001) di Kabupaten Karimun termasuk pada daerah yang berintensitas gempa rendahan atau setara dengan skala maksimum IV MMI digolongkan sebagai wilayah yang relatif aman terhadap kerusakan akibat gempa untuk bangunan teknik di atasnya (Penyusunan Zoning Regulation Kawasan KEK, 2007). II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.2.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi II.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku mencapai 4,28 Triliun Rupiah. Jika dibandingkan dengan awal periode RPJM 2006-2011, angka tersebut telah meningkat hampir 57 persen. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang sama mencapai 2,04 triliun, secara riil mengalami peningkatan lebih dari 27 persen dibandingkan 72


dengan awal periode RPJM 2006-2011. Jika PDRB tersebut dibagi secara merata kepada setiap penduduk Kabupaten Karimun yang berjumlah 212.812 jiwa, maka rata-rata PDRB per kapita yang pada tahun 2010 nilainya mencapai Rp 20.148.019,28 atas dasar harga berlaku dan Rp 9.592653,56 atas dasar harga konstan. Sementara itu perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Karimun masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor komunikasi dan pengangkutan. Pada tahun 2010 sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karimun. Tingginya sumbangan sektor pertanian ini utamanya berasal dari produk sub sektor perikanan. Dengan proporsi yang mencapai 26,69 persen, pencapaian PDRB sektor pertanian tahun 2010 ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel II.30. Kontribusi PDRB Kabupaten Karimun Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010 (%) Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009*

2010**

28.35

28.23

27.68

27.25

26.69

2. Pertambangan & Penggalian

8.76

8.39

7.84

7.37

7.09

3. Industri Pengolahan

8.29

8.12

8.24

8.52

8.71

4. Listrik & Air Bersih

0.34

0.34

0.33

0.34

0.34

1. Pertanian

5. Bangunan

6.61

6.97

7.54

8.38

9.22

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

26.51

26.46

26.61

26.36

26.47

7. Pengangkutan & Komunikasi

13.18

13.04

13.32

13.62

13.46

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

3.07

3.09

3.09

3.16

3.13

9. Jasa-jasa

5.03

5.08

5.05

5.17

5.17

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

PDRB Keterangan: *) Angka sementara Sumber : BPS Karimun tahun 2010

**) Angka sangat sementara

PDRB sub sektor perikanan secara total memberikan sumbangan rata-rata sebesar 24,29 persen terhadap total PDRB secara keseluruhan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2010 kantong-kantong nelayan yang merata pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Karimun menghasilkan lebih dari 26 ribu ton berbagai jenis produk ikan segar dengan nilai lebih dari 538 miliar rupiah. Sebagian besar produk perikanan tersebut bahkan didapatkan dari tempat yang jauh seperti Kepulauan Natuna dan Anambas. Dari jumlah produksi tersebut, 11 ribu ton diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

73

ditujukan untuk keperluan ekspor, dengan nilai lebih dari 208 miliar rupiah. Selain perikanan laut, masih terdapat potensi budidaya perikanan yang belum dimanfaatkan secara luas. Potensi tersebut tersebar secara merata pada hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun. Jenis potensi budidaya perikanan antara lain berupa keramba jaring apung yang dengan luas 13.539 Ha, Keramba Tancap 1.584 Ha, Tambak 1.820,25 Ha, Kolam 257 Ha, dan budidaya rumput laut 1.515 Ha. Tabel II.31. Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan usaha Tahun 2006-2010 (Juta Rp) Lapangan Usaha 1. Pertanian

2006

2007

2008

2009*

2010**

776,116.03

860.660,01

953.905,22

1.040.534,44

1.144.256,47


239,700.98

255.828,24

270.353,18

281.437,62

304.130,90


226,959.27

247.515,86

283.850,33

325.555,42

373.663,64


9,190.92

10.260,07

11.504,22

12.851,57

14.621,60

5. Bangunan

181,038.19

212.558,61

259.869,16

319.872,91

395.420,92


725,617.90

806.666,09

917.001,19

1.006.745,12

1.134.781,45

7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

356,889.72

406.108,80

469.334,65

514.120,32

565.032,99

83,972.51

94.170,07

106.663,93

120.576,39

134.321,71

9. Jasa-jasa PDRB

137,656.68

154.750,63

174.139,67

197.301,17

221.510,61

2.737,142.20

3.048.518,37

3.446.621,55

3.818.994,98

4.287.74,28

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara Sumber : BPS Karimun tahun 2010

Sektor kedua yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karimun adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun seiring menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Karimun, maka sektor yang memberikan kontribusi terbesar hanya berasal dari subsektor perdagangan. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 di Kabupaten Karimun terdapat 14.197 unit Usaha/Perusahaan non pertanian, terdiri dari 13.823 unit Usaha Mikro Kecil dan 392 unit Usaha Menengah Besar hanya sebesar 392 unit. Dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran menempati urutan pertama dengan jumlah 6.483 unit usaha. Sektor yang mengalami peningkatan peranan yang 74


cukup berarti selama beberapa tahun terakhir adalah sektor konstruksi. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya pembangunan fisik yang dilakukan baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk menyediakan berbagai sarana dan infrastruktur daerah. Temuan lain yang perlu dicermati adalah meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan. Sebagai daerah FTZ, peranan sektor industri di Kabupaten Karimun mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun belum signifikan. Sektor inilah yang diharapkan dapat terus berkembang dalam kedepannya, mengingat besarnya nilai tambah yang dihasilkan dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh sektor primer. Tabel II.32. Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha Tahun 2006-2010 (Juta Rp) Lapangan Usaha 1. Pertanian

2006

2007

2008

2009*

2010**

520,497.23

552.165,76

581.586,86

608.263,30

634.658,08


82,714.79

84.326,78

83.381,27

84.790,62

88.022,45


187,496.66

198.202,96

210.669,92

226.196,29

243.296,73

4. Listrik& Air Bersih

4,553.12

4.815,92

5.152,42

5.423,84

5.809,25

5. Bangunan

99,866.06

106.617,01

118.227,60

136.375,54

157.350,09


412,376.26

436.729,19

466.480,67

495.003,28

530.254,38


164,302.24

175.863,97

186.614,06

198.257,65

210.232,83


52,756.68

56.024,42

59.810,90

64.620,76

68.688,50

80,287.32

84.786,95

90.214,99

96.737,75

9. Jasa-jasa PDRB

1,604,850.35 1.699.532,94 1.802.138,69 1.915.669,03

103.119,47 2.041.431,79

Keterangan: *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara Sumber : BPS Karimun tahun 2010

PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga konstan yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun selama tahun 2006 sampai 2010 menunjukkan adanya fluktuasi. Meskipun menunjukkan tren yang meningkat, perekonomian Kabupaten Karimun sempat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,05 persen pada tahun 2006 menjadi 5,90 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2010 perekonomian kembali tumbuh positif sebesar 6,56 persen, naik dibandingkan pertumbuhan tahun 2009 yang mencapai 6,30 persen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

75

Kenaikan yang pesat tersebut tidak terlepas dari adanya pertumbuhan yang positif pada semua sektor lapangan usaha terutama sektor industri, subsektor perikanan, dan subsektor perdagangan. Pencapaian ini sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,1 persen dan regional Kepulauan Riau yang mencapai 7,21 persen. Artinya perekonomian Kabupaten Karimun turut menerima pengaruh dari membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010. Lebih jelas perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun terhadap Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar II.9.

Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional Tahun 2006-2010

II.2.1.2. Laju Inflasi Laju inflasi Kabupaten Karimun dari tahun 2008-2009 jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, seperti Batam dan Tanjungpinang laju inflasinya lebih tinggi, meskipun jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional lebih rendah. Berikut ini adalah grafik laju inflasi Kabupaten Karimun dengan Batam, Tanjung Pinang dan Nasional

76


Gambar II.10.

Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Nasional Tahun 2008-2009

II.2.1.3. Indeks Gini/Koefiesien Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masingmasing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Gambar II.11. Kurva Lorez Distribusi Tingkat Pendapatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2009


77

Kurva Lorenz adalah titik potong antara persentase kumulatif jumlah rumah tangga (penduduk) dan persentase kumulatif total pendapatan. Kurva lorenz memberikan gambaran persentase penduduk yang menerima Q persen pendapatan. Jika kurva lorenz mendekati diagonal OA → pendapatan semakin merata, karena nilai G semakin kecil, sehingga jika G mendekati nol → distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. II.2.2. Kesejahteraan Sosial II.2.2.1. Pendidikan Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun, di Kabupaten Karimun telah banyak berdiri sekolahsekolah mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama. Begitu pula dengan tenaga pengajar yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Pada tahun 2009 telah terjadi penambahan sekolah Taman Kanak-kanak sehingga jumlahnya menjadi 58 sekolah. Murid yang terdaftar sebanyak 3.404 siswa dan diasuh sebanyak 298 guru. Berarti 1 orang guru harus menangani sebanyak 12 siswa. Kondisi yang sama tidak terjadi pada sekolah dasar, jumlah Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar di Kabupaten Karimun mengalami perubahan. Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Karimun pada tahun 2009 ini mengalami peningkatan dari 139 menjadi 142. Murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 28.403 siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 2.056 guru. Berarti 1 orang guru mengajar sebanyak 14 siswa. Tabel II.33. Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 2006

2007

2008

2009

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas 152.795 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang 145.155 Dapat Membaca dan Menulis

Indikator

157.414

154.113

160.119

148.075

2010*

149.543

146.407

152.433

140.975

Angka Melek Huruf

95

95

95

95,19

95,20

Rata-Rata Lama Sekolah

7,8

7,8

7,8

7,81

7,81

*) Angka sementara, hasil SP 2010 Sumber: BPS Karimun tahun 2010

78


Selain upaya-upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pada sisi pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masih merupakan prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Pada tahun 2009 Angka Melek Huruf di Kabupaten Karimun telah mencapai 95,19 persen dan senantiasa meningkat pada tahun 2010. Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,81 tahun. Artinya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang belum dapat membaca dan menulis hanya 5 dari 100 orang penduduk. Sedangkan ratarata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun keatas adalah setara kelas 2 SMP. Tabel II.34. Perkembangan APK dan APM Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 2006

2007

2008

2009

2010

APK SD/Paket A

Jenjang Pendidikan

109,81

111,26

94,48

107,34

106,58

APK SMP/MTs/Paket B

79,24

93,75

81,39

87,83

95,60

APK SMA/SMK/ MA/Paket C

62,93

68,85

71,69

74,44

65,49

APM SD/MI/Paket A

91,75

85,08

90,86

87,04

85,65

APM SMP/MTs/Paket B

63,66

62,58

65,56

62,62

67,94

APM SMA/SMK/ MA/Paket C

50,24

52,07

51,48

44,98

47,47

Sumber : BPS Karimun tahun 2010

Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk (Susenas) Tahun 2010, angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kabupaten Karimun untuk tingkat SD dan sederajat mencapai 106,58%, SMP sederajat 95,60%, dan SMA sederajat 65,49%. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD sederajat 85,65%, SMP sederajat 67,94%, dan SMA sederajat 47,47%. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Karimun menurut pendidikan yang ditamatkan khususnya berdasarkan data tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa untuk penduduk yang tidak/belum tamat SD mengalami penurunan dari 46.794-45.769, sementara penduduk yang menamatkan SD/ MI/sederajat mengalami penurunan dari 70.047-62.522. Sedangkan yang menamatkan SLTP/MTs/Sederajat berdasarkan data tahun 2008-2009 mengalami kenaikan dari 31.72633.114. Berdasarkan data tersebut secara umum pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kebijakan Wajib Belajar 9 tahun, mengalami peningkatan. Kenaikan ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah pendidikan yang ditamatkan untuk SLTA/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

79

MA/SMK/sederajat dan Diploma/Universitas. Lebih rinci uraian tersebut dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel II.35. Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2006-2009 Pendidikan yang ditamatkan Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat SLTP/MTs/sederajat SLTA/MA/SMK/Sederajat Diploma/universitas Jml Penduduk Usia 10+

2006

2007

2008

2009

50.214 60.782 27.750 31.503 2.958 173.207

60.144 63.042 30.460 21.163 3.632 178.440

46.794 70.047 31.726 20.710 5.832 175.109

45.769 62.522 33.114 32.964 7.444 181.812

*) Angka sementara, hasil SP 2009


Melihat atas kecenderungan data pendidikan yang ditamatkan diatas, maka perkiraan pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Karimun pada tahun 2010-2014 adalah untuk kategori tidak/belum tamat SD diperkirakan akan mengalami penurunan, untuk pendidikan yang ditamatkan khususnya SD/MI/Sederajat, SLTP/MTs/sederajat (wajib belajar sembilan tahun) diperkirakan akan mengalami kenaikan setiap tahun. Demikian halnya pendidikan yang ditamatkan untuk SLTA/MA/SMK/sederajat dan Diploma/Universitas juga diperkirakan mengalami kenaikan. Berikut ini adalah tabel perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Karimun menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2010-2014 Tabel II.36. Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2010-2014 Pendidikan yang ditamatkan Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat SLTP/MTs/sederajat SLTA/MA/SMK/Sederajat Diploma/universitas Jml Penduduk Usia 10+

2010 39.868 58.679 32.125 30.556 7.031 168.259

2011 39.141 60.470 34.166 31.605 7.256 172.638

2012 38.081 62.289 37.132 32.080 7.549 177.131

2013 37.631 64.282 40.512 31.406 7.910 181.740

2014 37.027 66.003 42.416 32.749 8.274 186.469

Sumber : Hasil Analisis

Peran tenaga pendidik dalam pengembangan pendidikan tidak dapat diabaikan, optimalnya proses pendidikan tentu dipengaruhi antara lain jumlah rasio guru terhadap murid. Berdasarkan data jumlah guru dan murid di Kabupaten Karimun tahun 2006-2010, menunjukkan bahwa rasio jumlah guru dan murid dari SD/ MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK berada pada rentang 12-16. Lebih rinci perkembangan jumlah guru dan murid di Kabupaten Karimun tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut: 80


Tabel II.37. Perkembangan Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 No 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah guru Jumlah Murid Rasio SMA/MA/SMK Jumlah guru Jumlah Murid Rasio

2006

2007

2008

2009

2010*

1.786 27.755 16

1.954 28.057 14

2.014 28.249 14

2.056 28.403 14

1.931 28.590 15

699 10.174 15

770 10.475 14

848 11.055 13

874 11.236 13

777 11.277 15

493 6.327 13

520 7.133 14

583 7.959 14

666 8.024 12

565 8.641 15

*) Hasil Sensus Sekolah Tahun 2010 Sumber : BPS Karimun tahun 2010

Disamping tenaga pendidik, ketersediaan sekolah juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang dihasilkan. Berdasarkan data ketersediaan sekolah tahun 2010 menunjukkan bahwa rasio paling tinggi adalah ketersediaan gedung sekolah SLTA/MA/SMK/ sederajat terhadap jumlah penduduk 16-18 tahun, dengan rasio 406. Situasi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengembangkan sarana pendidikan berupa gedung SLTA/MA/ SMK/sederajat secara maksimal tentu dengan memperhatikan pemerataan mengingat wilayah Kabupaten Karimun yang berupa kepulauan. Disusul dengan sarana pendidikan SLTP/MTs/ sederajat. Berikut ini adalah tabel ketersediaan sekolah dan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2010. Tabel II.38. Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 Jumlah Penduduk*

Jumlah Gedung Sekolah**

7-12 tahun

Kelompok Umur

25.371

142

Rasio 179

13-15 tahun

12.045

56

215

16-18 tahun

10.561

26

406

Ket. *) Data Sementara **) Hasil Sensus Sekolah Tahun 2010 Sumber : BPS Karimun tahun 2010

Dilihat dari jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Karimun tahun 2008-2009 bervariatif, berdasarkan data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah lulusan paling rendah ada pada jenjang pendidikan SD hanya 13,34% dari jumlah siswa, disusul lulusan untuk jenjang SMU (19,95%), kemudian SLTP (24,60) dan SMK 26,34%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

81

Sementara jumlah lulusan terhadap peserta jumlah UN menunjukkan bahwa lulusan tertinggi berada pada jenjang SD (100%), kemudian SLTP (92,28), SMU (85,44%) dan SMK 59,91%. Lebih rinci uraian diatas, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II. 39. Jumlah Lulusan Pada Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten KarimunTahun 2008-2009 Jumlah Siswa 2008-2009

Jumlah Peserta UN

Jumlah Lulusan 2008-2009

SD

Jenjang Pendidikan

28.364

3.785

3.785

SLTP

11.124

2.966

2.737

SMU

7.474

1.745

1.491

SMK

1.010

444

266

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karimun tahun 2010

II.2.2.2. Kesehatan a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Sementara itu dari sisi pembangunan sektor kesehatan, terdapat beberapa indikator utama diantaranya meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2009 mencapai 69,87 tahun. Sementara itu persentase balita dengan gizi buruk juga menunjukkan adanya kenaikan menjadi 0,87 persen. Tabel II.40. Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Indikator Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun Jumlah Kelahiran Hidup

Tahun 2006

2007

2008

2009

64

40

53

53

2010 72

5,143

5,028

4,877

5,098

4,041

AKB

12,44

7,96

10,87

10,40

17,82

AKHB

987,56

992,04

989,13

989,60

982,18

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi kepulauan Riau 2005-2010

Perkembangan indikator lain pada tahun 2010, menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran mencapai 17,82. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional yaitu 40 per kelahiran hidup. Nilai AKB 17 per kelahiran hidup termasuk kategori angka kematian hardrock yang sangat sulit untuk diturunkan ke depannya dalam hal jumlah. Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran mencapai 272,21. 82


Tabel II.41. Perkembangan Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Indikator

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

Angka Harapan Hidup (AHH)

69,70

69,76

69,81

69,87

69,90

Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

0,15

0,32

0,58

0,87

NA

Angka Kematian Bayi (AKB)

9,70

8,88

10,87

10,40

17,82

Angka Kematian Ibu (AKI)

68,42

117,59

123,02

156,92

272,21


Indikator kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah bayi lahir hidup, bayi lahir mati, dan bayi meninggal setelah lahir. Berdasarkan data yang dikeluarkan Puskesmas di Kabupaten Karimun tahun 2010 yang tersebar di 9 kecamatan, menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki angka bayi lahir hidup, bayi lahir mati dan bayi meninggal setelah lahir terendah adalah Kecamatan Durai, masing-masing 123, 1 dan 4; sementara kecamatan yang memiliki angka bayi lahir hidup, bayi lahir mati dan bayi meninggal setelah lahir tertinggi adalah Kecamatan Meral, masing-masing 819, 4 dan 16. Lebih detil dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.42. Jumlah Bayi Lahir Hidup, Bayi Lahir Mati, dan Bayi Meninggal Setelah Lahir menurut Puskesmas di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Bayi Lahir Hidup

Bayi Lahir Mati

Bayi Meninggal Setelah Lahir

01. Moro

Puskesmas

383

5

7

02. Durai

123

1

4

03. Tanjung Batu

663

9

7

04. Tanjung Berlian

329

6

3

05. Sawang

318

8

3 17

06. Tanjung Balai

760

4

07. Buru

184

3

7

08. Meral

819

4

16

09. Tebing

462

1

8

Jumlah

4.041

41

72

2009

5.098

35

53

2008

4.877

32

53

2007

4.841

29

40

2006

5.566

35

54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2010

II.2.2.3. Kemiskinan a. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah penting yang perlu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

83

ditangani oleh wilayah, demikian halnya Pemerintah Kabupaten Karimun. Salah satu variable untuk menilai tingkat kemiskinan sebuah wilayah antara lain dapat dilihat dari perbandingan data jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (RT). Berdasarkan hasil pendataan PSE tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah RTM terhadap keseluruhan RT adalah 19,01%, dimana jumlah terendah adalah Kecamatan Kundur Utara dengan persentase 9,31 dan jumlah tertinggi adalah Kecamatan Moro dengan persentase 33,02%. Sementara berdasarkan pendataan PPLS tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah RTM terhadap keseluruhan jumlah RT adalah 21,32%, dimana jumlah terendah adalah Kecamatan Karimun dengan jumlah 9,62% dan jumlah tertinggi adalah Kecamatan Buru dengan persentase 46, 30% atau hampir separuh penduduknya dalam kategori rumah tangga miskin. Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (RT) di Kabupaten Karimun tahun 2005 dan tahun 2008. Tabel II.43. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (RT) di Kabupaten Karimun Hasil Pendataan PSE Tahun 2005 dan PPLS Tahun 2008 Nama Kecamatan

2005

2008

RTM

Jumlah RT

Persentase

RTM

Jumlah RT

Persentase

Moro

1.256

3.804

33,02

1.939

5.301

36,58

Durai

201

1.167

17,22

393

1.677

23,43

1.018

6.954

14,64

1.778

9.085

19,57

Kundur Utara

697

7.490

9,31

1.121

4.876

22,99

KundurBarat

873

3.615

24,15

1.320

4.246

31,09

Karimun

755

3.382

22,32

951

9.886

9,62

Buru

577

1.887

30,58

1.319

2.849

46,30

Meral

1.773

7.639

23,21

2.270

11.533

19,68

Tebing

565

4.650

12,15

613

5.450

11,25

7.715

40.588

19,01

11.704

54.903

21,32

Kundur

Kabupaten Karimun


Sementara jika dilihat dari status kemiskinannya, jumlah rumah tangga sangat miskin berdasarkan data PSE 2005 di Kabupaten Karimun adalah 28,66 sementara berdasarkan pendataan PPLS tahun 2008 jumlah rumah tangga sangat miskinnya berjumlah 13,64%. Berikut ini tabel Jumlah 84


Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut Status Kemiskinan di Kabupaten Karimun Hasil Pendataan PSE Tahun 2005 dan PPLS Tahun 2008 Tabel II.44. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut Status Kemiskinan di Kabupaten Karimun Hasil Pendataan PSE Tahun 2005 dan PPLS Tahun 2008 Status Kemiskinan

PSE 2005

Persentase

PPLS 2008

Persentase

Sangat Miskin

2.211

28,66

1.596

13,64

Miskin

5.194

67,32

3.191

27,26

Hampir Miskin

310

4,02

6.917

Jumlah

7.715

100,00

59,10 11.704

100,00


Indikasi atas kemiskinan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kelayakan rumah tidak layak huni. Berdasarkan data tahun 2010 jumlah keluarga fakir miskin yang di Kabupaten Karimun yang tersebar di 9 kecamatan berjumlah 10.362 KK, dan yang mempunyai rumah tidak layak huni berjumlah 830 KK sementara jumlah Keluarga Terasing (KAT) berjumlah 287 KK. Jumlah fakir miskin tertinggi berada di Kecamatan Kundur, dengan jumlah 1.250 KK, untuk rumah tangga yang Berumah Tidak Layak Huni tertinggi di Kecamatan Moro dengan jumlah 271 KK, sementara jumlah Keluarga Terasing (KAT) tertinggi berada di Kecamatan Meral dengan jumlah 93. Sedangkan jumlah fakir miskin terendah berada di Kecamatan Moro, dengan jumlah 1.080, untuk rumah tangga yang Berumah Tidak Layak Huni terendah di Kecamatan Meral dengan jumlah KK25 KK, sementara kecamatan yang tidak mempunyai Keluarga Terasing (KAT) adalah Kecamatan Kundur, Karimun dan Tebing. Berikut ini tabel jumlah keluarga fakir miskin dan berumah tidak layak huni menurut kecamatan di Kabupaten Karimun tahun 2010. Tabel II.45. Jumlah Keluarga Fakir Miskin dan Berumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Kecamatan 01. Moro 02. Durai 03. Kundur 04. Kundur Utara 05. Kundur Barat 06. Karimun 07. Buru

Fakir Miskin 1.080 1.090 1.250 1.170 1.150 1.110 1.140

Berumah Tidak Layak Huni 271 252 164 67 26 80 65

Jumlah Keluarga Terasing (KAT) 50 10 46 50 38


85

Kecamatan 08. Meral 09. Tebing Jumlah 2009 2008 2007 2006

Fakir Miskin 1.192 1.180 10.362 11.704 NA 11.582 NA

Berumah Tidak Layak Huni 25 80 830 1.419 650 7.760 NA

Jumlah Keluarga Terasing (KAT) 93 287 304 360 479 NA


Kemiskinan sebuah rumah tangga dapat dilihat dari jumlah pengeluaran rumah tangganya. Jika dilihat dari jumlah distribusi rumah tangga Kabupaten Karimun menurut golongan pengeluaran per kapita tahun 2009 menunjukkan bahwa mayoritas jumlah pengeluaran Rumah Tangga adalah antara Rp 300.000 - Rp 499.999 yang mencapai 41,38%, Rumah Tangga yang jumlah pengeluarannya antara Rp 100.000 - Rp 149.999 berjumlah 0,31% dan Rumah Tangga yang jumlah pengeluarannya antara Rp 149.999 – Rp 199.999 berjumlah 2,67%. Sementara Rumah Tangga yang jumlah pengeluarannya lebih dari Rp 1.000.000 sekitar 8,17%. Secara detil uraian di atas dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar II.12.

Distribusi Rumah Tangga Kabupaten Karimun Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2009 (%)


86


b. Kesempatan Kerja Pada tahun 2010, dari seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas jumlah angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Karimun sebesar 83,94 persen dan perempuan 38,32 persen. Dari jumlah tersebut, banyaknya penduduk yang masih mencari pekerjaan sebesar 4,50 persen untuk laki laki, dan 10,12 persen untuk perempuan. angka mencari kerja laki-laki pada tahun 2010 dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan, namun untuk perempuan meningkat sangat tinggi. Tabel II.46. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Jumlah Penduduk (%) 2006

Uraian

2007

2008

2009

2010

L

P

L

P

L

P

L

1. Angkatan Kerja

77,05

31,18

74,52

33,42

80,66

33,76

82,15

34,81 83,94 38,32

1.1 Bekerja

68,62

24,95

67,94

27,86

75,48

30,21

76,44

31,14 79,44 28,20

1.2 Mencari Pekerjaan

8,43

6,23

6,58

5,56

5,18

3,55

5,71

3,67

2. Bukan Angkatan Kerja

22,95

68,82

25,48

66,58

19,34

66,24

17,85

65,19 16.06 61,68

2.1 Sekolah

17,46

17,18

18,44

18,04

11,55

8,4

11,68

8,42

8,16

8,06

2.2 Mengurus rumah tangga

0,56

49,68

2,26

46,87

2,5

55,26

2,14

54,63

4,64

49,61

2.3 Lainnya

4,93

1,96

4,78

1,68

5,29

2,58

4,03

2,14

3,27

4,01

Jumlah Penduduk 15 tahun keatas

100 89.796

P

L

4,50

P

10,12

100 100 100 100 100 100 100 100 100 83.984 87.804 86.332 80.471 73.642 81.933 78.186 75.659 72.201

Sumber : BPS Kabupaten Karimun tahun 2010

Ditinjau berdasarkan lapangan pekerjaan, sebagian besar angkatan kerja tersebut bekerja pada sektor pertanian terutama sub sektor perikanan. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 31,79 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Sektor jasa meningkat pada tahun 2010 menduduki peringkat ke dua setelah pertanian. Masuknya investasi dari luar daerah yang sebagian besar bergerak pada sektor industri sendiri ternyata belum menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Penyerapan yang cukup besar justru terjadi pada sektor jasa. Hal ini dapat dipahami mengingat realisasi investasi yang dilakukan oleh sebagian besar investor tersebut masih berupa pembangunan fasilitas produksi, dan belum masuk kepada tahap produksi penuh. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

87

Tabel II.47. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Lapangan Usaha

Jumlah Tenaga Kerja (%) 2006*)

2007

2008

2009

2010

01. Pertanian

41,85

30,13

23,32

30,08

31,79

02. Pertambangan

6,13

5,22

4,74

2,13

4,25

03. Industri

6,11

8,6

5,62

5,42

2,72

04. Listrik, Gas dan Air

0,21

0,38

0,72

0,68

0,50

05. Konstruksi

6,12

9,08

12,96

10,06

12,03

06. Perdagangan

17,48

17,47

26,01

23,81

18,12

07. Angkutan dan Komunikasi

9,05

8,41

9,42

6,89

5,81

08. Keuangan

1,14

1,01

0,71

1,07

0,63

09. Jasa

11,69

19,46

16,37

18,74

20,10

10. Lainnya

0,21

0,23

0,25

1,12

4,04

Jumlah

100

100

100

100

100

*) menggunakan hasil Susenas (umur 10 tahun ke atas)

Sumber : Berdasarkan Sakernas, BPS Kabupaten Karimun tahun 2010

Kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Pada tahun 2010, tingkat pendidikan yang ditamatkan paling besar SD/MI sederajat yaitu laki-laki 37,16% dan perempuan 38,34 %. Sementara itu jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan perguruan tinggi hanya sebesar 4,64 persen. Dengan demikian, jumlah pencari kerja terdaftar lebih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan SMA, sementara penduduk dengan pendidikan yang rendah cenderung mencari pekerjaan pada sektor tradisional seperti pertanian, perdagangan, serta jasa. Tabel II.48. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2010 Persentase Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Laki-laki

Perempuan

Tidak/Belum Tamat SD

20,12

23,39

SekolahDasar/MI/Sederajat

37,16

38,34

SLTP/MTs/Sederajat

18,08

16,93

SMU/MA/Sederajat

20,49

16,7

Diploma/Universitas

4,15

4,64

Jumlah

100

100


88


Kesempatan kerja juga dapat dilihat dari jumlah pencari kerja di Kabupaten Karimun. berdasarkan data Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dari tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah pencari kerja untuk kelompok umur 10-20 tahun untuk tahun 2007 berjumlah 2.545 orang, terus mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 206, 164 orang dan 206 orang di tahun 2010. Untuk kelompok umur 21-54 juga dari tahun 20072010 mengalami kenaikan dari 963 menjadi 1.234 orang. Sementara pencari kerja berdasarkan kelompok umur lebih dari 54 tahun tidak tersedia data. Penurunan ini termasuk pencari kerja laki-laki dan perempuan. Secara ringkas uraian tersebut digambarkan dalam grafik dan tabel berikut:

Gambar II.13.

Jumlah Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Karimun Tahun 2007-2010

Tabel II. 49. Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin per Bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Bulan

10-20 Laki-laki

21-54

Perempuan Laki-laki

>54

Perempuan

Laki-laki Perempuan

Jumlah

Januari

6

1

36

15

-

-

58

Februari

5

-

187

10

-

-

202

Maret

9

1

185

17

1

-

213


89

April

4

1

36

6

-

-

47

Mei

37

16

73

15

-

-

141

Juni

64

19

80

14

-

-

177

Juli

19

9

43

16

-

-

87

Agustus

16

6

56

30

-

-

108

September

18

8

62

37

-

-

125

Oktober

15

13

87

55

-

-

170

November

20

3

64

50

-

-

137

Desember

6

3

35

25

-

-

69

Jumlah

219

80

944

290

1

-

1.534

Tahun 2009

109

55

543

257

-

-

965

Tahun 2008

105

101

650

412

-

-

1.268

Tahun 2007

1.857

688

548

415

-

-

3.309

Tahun 2006

296

136

1.004

509

-

-

1.945

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun tahun 2010

Secara umum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah pencari kerja secara umum berpendidikan SLTA/ sederajat. Urutan jumlah pencari kerja menurut pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2010 adalah 1.041 orang berpendidikan SLTA , disusul pencari kerja dengan tingkat pendidikan sarjana dengan total pencari kerja sebanyak 262 orang. Sementara pencari kerja dengan pendidikan tidak tamat SD hanya 8 orang, dan tidak ada pencari kerja dengan tingkat pendidikan S2 dan S3. secara detil uraian pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.50. Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Tingkat Pendidikan Tidak Tamat SD SD

2006

2007

-

-

246

202

2008

2009

2010

-

1

8

27

22

78

SLTP

426

912

67

79

139

SLTA

5.330

2.022

748

680

1.041

Diploma I/II

350

214

59

11

6

Akademi/ Diploma III

1.143

336

165

80

100

Sarjana

1.326

840

202

92

162

S2/ S3

-

-

-

-

-

Jumlah

8.821

4.526

1268

965

1.534


90


Mengingat Kabupaten Karimun secara geografis berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapura, disamping di wilayah ini terdapat beberapa perusahaan tambang. Beberapa tenaga kerja asing yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja pada Juni 2010, antara lain berasal dari Australia, Singapura, Malaysia, Thailand dan India. Berikut ini adalah tabel tenaga kerja asing yang terdaftar di Dinas Tenaga kerja menurut kebangsaan di Kabupaten Karimun tahun 2010. Tabel II.51. Tenaga Kerja Asing yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja menurut Kebangsaan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Kebangsaan

Juni 2010

Australia

1

Singapura

10

Malaysia

22

Thailand

8

Selandia Baru

1

India

15

Myanmar

2 Jumlah

59

2009

49

2008

262

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun tahun 2010

II.2.2.4. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani) Iklim investasi sebuah wilayah sangat dipengaruhi dengan keamanan dan ketertiban sebuah wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, terdapat 252 perkara yang diterima dan seluruhnya diputuskan. 248 perkara tersebut meliputi kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, menyebabkan luka/mati karena alpa, pencurian, kejahatan pelayaran dan tindak pidana ekonomi. Perkara yang paling banyak ditangani adalah pencurian. Sedangkan perkara yang paling sedikit adalah penggelapan sejumlah 2 perkara dan semuanya diputuskan. Berikut ini adalah tabel angka kejahatan yang terjadi per semester di wilayah Polres Karimun Tahun 2010.


91

Tabel II.52. Banyaknya Kejahatan yang Terjadi per Semester di Wilayah Polres Karimun Tahun 2010 No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara yang Diterima

Jumlah Perkara yang Diputuskan

34

34

1

Kejahatan kesusilaan

2

Kejahatan terhadap nyawa

3

Penganiayaan

4

Menyebabkan luka/mati karena alpa

18

18

5

Pencurian

59

59

6

Penggelapan

-

-

7

Kejahatan pelayaran

2

2

8

Tindak pidana ekonomi

45

45

9

Tindak pidana senjata api/tajam

2

2

69

69

10 Lain-lain

-

-

23

23

Jumlah

252

252

2009

248

248

2008

264

251

2007

292

292

2006

292

292

Sumber : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2010

II.3. Aspek Pelayanan Umum II.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II.3.1.1. Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila 92


ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD. Tabel II.53. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK,Tahun 2010 No 1

2

3

Jenjang Pendidikan

Jumlah

SD/MI jumlah murid usia 7-12 thn** jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun* APS SD/MI SMP/MTs jumlah murid usia 13-15 thn** jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun* APS SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah murid usia 16-19 thn** jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun* APS SMP/MTs

*) Data Sementara Sumber : BPS Karimun tahun 2010

24.375 25.371 96,07% 10.633 12.045 88,28% 6.076 10.561 57,53

**) Hasil Sensus Sekolah Tahun 2010

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan (dasar, menengah dan atas). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan sekolah. Pada tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa ketersediaan sekolah paling tinggi terdapat pada tingkat dasar SD/MI dengan rentang usia antara 7-12 th, sedangkan terendah adalah pada tingkat SMA/MA/SMK dengan rentang usia 16-18 th. Tabel II.54. Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 Kelompok Umur

Jumlah Penduduk*

Jumlah Gedung Sekolah**

Rasio

7-12 tahun

25.371

142

56,0

13-15 tahun

12.045

56

46,5

16-18 tahun

10,561

26

24,6

*) Data Sementara **) Hasil Sensus Sekolah Tahun 2010 Sumber : BPS Karimun tahun 2010


93

b. Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berdasarkan tabel di bawah ini rasio guru dan murid untuk masingmasing sekolah bisa dikatakan cukup ideal. Tabel II.55. Perkembangan Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 No 1

Jenjang Pendidikan

2006

2007

2008

2009

2010

SD/MI Jumlah guru

1.786

1.954

2.014

2.056

1.931

Jumlah Murid

27.755

28.057

28.249

28.403

28.590

64,3

69,6

71,3

72,4

67,5

Rasio 2

SMP/MTs Jumlah guru

3

699

770

848

874

777

Jumlah Murid

10.174

10.475

11.055

11.236

11.277

Rasio

68,70

73,51

76,71

77,79

68,90

SMA/MA/SMK Jumlah guru

493

520

583

666

799

Jumlah Murid

6.327

7.133

7.959

8.024

8.641

Rasio

77,92

72,90

73,25

83,00

92,47

*) Hasil Sensus Sekolah Tahun 2010 Sumber : BPS Karimun tahun 2010

Jika dilihat dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun pada tahun 2010, Rasio guru terhadap murid sangat bervariasi. Pada tingkat SD, rasio paling tinggi berada di Kecamatan Moro, sedangkan pada tingkat SMP, rasio paling tinggi berada pada kecamatan Durai, dan pada tingkat SMA, rasio paling tinggi berada di Kecamatan Tebing. Tabel II.56. Rasio Guru dan Murid Tingkat Kecamatan tahun 2010 KECAMATAN

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

Guru

Murid

Rasio

Guru

Murid

Rasio

Guru

Murid

Rasio

Moro

241

2.357

102,2

58

841

68,97

17

483

35,20

Durai

82

826

99,3

27

303

89,11

14

170

82,35

Kundur

361

4.740

76,2

138

1.966

70,19

110

1.550

70,97

Kundur Utara

184

2.106

87,4

87

1.011

86,05

32

446

71,75

Kundur Barat

162

2.327

69,6

61

807

75,59

55

829

66,34

94


SD/MI

KECAMATAN

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

Guru

Murid

Rasio

Guru

Murid

Rasio

Guru

Murid

Rasio

330

6.315

52,3

155

2.598

59,66

129

2.399

53,77

Buru

69

1.124

61,4

28

503

55,67

15

334

44,91

Meral

314

5.657

55,5

116

1.607

72,18

28

474

59,07

Karimun

Tebing Jumlah

188

3.138

59,9

107

1.641

65,20

399

1.956

203,99

1.931

28.590

67,5

777

11.277

68,90

799

8.641

92,47

Sumber : data BPS 2010

II.3.1.2. Kesehatan a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas). 2. Membudayakan NKKBS. 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anakanak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Karena Posyandu merupakan wadah peran serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

95

masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Tabel II.57. Perkembangan Jumlah Balita dan Posyandu Kabupaten Karimun 2007-2010 Tahun Indikator Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio per 1000 balita

2007

2008

2009

2010

189

189

192

201

27.909

28.261

NA

31.487

6,56

6,69

NA

6,38


b. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan masyarakat, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan masyarakatnya. Maka perlu dihitung jumlah dan rasio puskesmas, poliklinik dan pustu menurut kecamatan tahun 2010 Kabupaten Karimun, yaitu tertera pada Tabel II.58 96


Tabel II.58. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Karimun

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Balai Pengobatan Umum

Jumlah

20.279 7.335 41.951 22.576 18.855 59.947 11.042 54.761 29.665 266.411 231.658 223.878 212.221 209.875

Puskel Laut

Rasio

Moro Durai Kundur Kundur Utara Kundur Barat Karimun Buru Meral Tebing Jumlah 2009 2008 2007 2006

Puskel Darat

Jumlah

Jumlah Penduduk

Pustu

Rasio

Kecamatan

Puskesmas

Jumlah

Rumah sakit

2 2 2 2 2 2

0,67 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9

0,49 1,36 0,24 0,44 0,53 0,17 0,91 0,18 0,34 0,03 0.04 0.04 0.04 0.04

8 2 5 7 5 2 3 2 3 37 37 37 35 31

3,94 2,73 1,19 3,10 2,65 0,33 2,72 0,37 1,01 0,14 0,16 0,17 0,16 0,15

1 1 4 1 1 3 1 3 3 18 23 17 16 15

0,49 1,36 0,95 0,44 0,53 0,50 0,91 0,55 1,01 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1

1 1 2 2 4 2 1

0,49 1,36 0,01 0 0 0 0

1 2 6 9 9 5 2 5

0,53 0,33 1,10 0,03 0 0 0 0

Sumber : Karimun Dalam Angka tahun 2010

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Pada Tabel II.59 dapat terlihat fasilitas yang terlengkap berada di Kecamatan Tebing. c. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Pada Tabel II.59 dapat dilihat ketersediaan jumlah tenaga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

97

medis (dokter, bidan, perawat, dll) menurut kecamatan pada tahun 2009. Tabel II.59. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk tingkat Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 2009 (10.000 penduduk) No

Kecamatan

Dokter

Bidan Praktek

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

1

Moro

20.888

1

0,5

7

3,4

2

Durai

7179

-

-

2

2,8

3

Kundur

39.235

11

2,8

13

3,3

4

Kundur Utara

20.833

1

0,5

1

0,5

5

Kundur Barat

18.234

3

1,6

2

1,1

6

Karimun

42.464

44

10,4

17

4,0

7

Buru

11.373

1

0,9

1

0,9

8

Meral

45.624

24

5,3

23

5,0

9

Tebing

25.828

5

1,9

14

5,4

Jumlah

231.658

90

3,9

80

3,5

2008

223.878

69

3,1

76

3,4

2007

216.221

81

3,7

71

3,3

2006

209.875

75

3,6

80

3,8


II.3.1.3. Sarana dan Prasarana Umum a. Jalan Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (“engineering criteria”) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1. Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas. 2. Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu 98


jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya. 3. Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap. Tabel II.60. Kondisi Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Karimun Tahun 2008-2009 (%) Kondisi Jalan

Jalan Negara

Jalan Propinsi

Jalan Kabupaten

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Baik

75

80

65

70

65

70

Sedang

10

10

15

10

10

10

Rusak

10

10

10

10

20

20

Rusak Berat

5

-

10

10

10

10

100

100

100

100

100

100

Jumlah

Sumber : Karimun Dalam Angka tahun 2010

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. 2. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas. 3. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

99

4. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan. 5. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda empat, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah. Sementara dalam mendukung mobilitas masyarakat, kondisi jalan sangat mempengaruhi kemudahan masyarakat dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Keadaan jalan (jenis permukaan) jalan di Kabupaten Karimun dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni jalan diaspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Sementara berdasarkan statusnya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Dari tahun 2008-2009 terjadi perbaikan permukaan khususnya untuk jalan kabupaten, dimana pada tahun 2008 panjang jalan diaspal sepanjang 10,2 km dan untuk tahun 2009 menjadi 24,8 km, jalan kerikil pada tahun 2008 4,4 km, pada tahun 2009 tidak ada. Sementara untuk jalan tanah kabupaten pada tahun 2008 sepanjang 3,6 km dan tahun 2009 menjadi 11.1 km mengalami penambahan panjang jalan dengan permukaan tanah. Secara detail panjang jalan menurut jenis permukaan dan status jalan di Kabupaten Karimun tahun 2008-2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.61. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan di Kabupaten Karimun Tahun 2008-2009 (Km) Jenis Permukaan Diaspal Kerikil

100

Jalan Negara 2008 2009 26,7 26,7 -

-

Jalan Propinsi 2008 2009 43,1 43,1 -

-

Jalan Kabupaten 2008 2009 10,2 24,8 4,4

-


Tanah

Jalan Negara 2008 2009 -

Jalan Propinsi 2008 2009 3,0

Jalan Kabupaten 2008 2009 3,6 11,1

Jumlah

26,7

43,1

18,2

Jenis Permukaan

26,7

46,1

35,9

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun

Jika dilihat realiasi pembangunan jalan (m) menurut jenis permukaan dan kecamatan di Kabupaten Karimun tahun 2010 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengasapalan permukaaan jalan dengan menggunakan hotmix dan paling banyak dilakukan di Kecamatan Kundur sepanjang 90.480 meter, begitu juga untuk jenis permukaan tanah banyak dilakukan di Kecamatan Kundur dengan panjang 12.445 meter. Secara detil realisasi pembangunan jalan menurut jenis permukaan dan kecamatan di Kabupaten Karimun tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.62. Panjang Jaringan Jalan Yang Tersedia Menurut Jenis Permukaan dan Kecamatan di Kabupaten Karimun Kecamatan Moro Durai Kundur Kundur Utara Kundur Barat Karimun Buru Meral Tebing Jumlah 2009 2008 2007 2006

Aspal (Hotmix) 90.480 28.700 36.700 32.835 91.843 48.027 328.585 27.770 19.016 28.555 82.661

Jenis Permukaan Jalan Kerikil, Semen, Lapen Tanah 23.640 3.000 17.300 280 9.000 12.445 24.000 400 6.000 3.725 500 2.500 23.250 1.050 500 1.750 300 105.940 23.700 16.465 1.325 2.200 13.250 20.695 14.575 339.36

Jumlah 26.640 17.580 111.925 53.100 46.425 35.835 24.300 92.343 50.077 458.225 44.235 22.541 62.500 136.896

Sumber : Karimun Dalam Angka Tahun 2010

b. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Ketersediaan sarana peribadatan masyarakat merupakan variabel penting dalam pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat, sebagian bagai tak terspisahkan dalam pembangunan sosial. Berdasarkan data Karimun dalam angka, menunjukkan bahwa rasio tempat ibadah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Karimun untuk tahun 2007 yaitu sebesar 1,36, untuk tahun 2008 sebesar 1,26, untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

101

tahun 2009 sebesar 1,09, sementara untuk tahun 2010 sebesar 1,85. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.63. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Tahun 2006-2010 2006

2007

2008

2009

Jumlah tempat ibadah

Uraian

NA

291

283

289

2010 494

Jumlah Penduduk

NA

216.221

223.878

266.012

266.411

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk

NA

1.36

1.26

1,09

1,85

Sumber : Karimun Dalam Angka, diolah.Tahun 2010

c. Listrik dan Air Bersih Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Karimun dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sementara sebagian lagi disuplai oleh perusahaan-perusahaan non PLN. Sampai dengan tahun 2010, belum semua wilayah di Kabupaten Karimun telah tersambung dalam jaringan PLN. Oleh karena itu, sebagian masyarakat mengusahakannya secara swasembada yaitu melalui perusahaan non PLN yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, koperasi maupun perusahaan swasta lainnya. Secara operasional, produksi listrik PLN di Kabupaten Karimun berasal dari 2 unit, yaitu Ranting Tanjung Balai dan Ranting Tanjung Batu. Pada tahun 2010 jumlah mesin yang dimiliki PLN adalah 34 buah dengan total daya terpasang sebanyak 38.998 KW. Atau terjadi kenaikan besarnya daya terpasang dibanding tahun lalu. Daya terpasang listrik PLN selama lima tahun terakhir sempat mengalami penurunan pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh kondisi mesin pembangkit milik PLN di Kabupaten Karimun yang belum stabil dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi pelanggannya. Hal tersebut perlu mendapat perhatian mengingat semakin bertambahnya jumlah pelanggan pada tiap tahunnya. Tabel II.64. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, dan Produksi menurut Wilayah Kerja PT. PLN Karimun Tahun 2010 Unit

Jumlah Mesin (Unit) Daya Terpasang (KW) Daya Mampu (KW)

Produksi (Kwh)

PLTD TBK

9

26.000

23.100

111.625.496

PLTD Pulau Buru

2

500

480

1.941.933

PLTD PulauParit

1

100

100

392.040

PLTD Tanjung Batu

7

9.048

6.910

24.181.847

102


Unit PLTD Tanjung Batu

Jumlah Mesin (Unit) Daya Terpasang (KW) Daya Mampu (KW) 7 9.048 6.910

Produksi (Kwh) 24.181.847

PLTD Moro

4

1.150

905

PLTD Tanjung Pelanduk

1

100

90

3.651.160 84.795

PLTD PulauSugie

1

100

90

184.660

PLTD Alai

2

760

429

727.480

PLTD Pauh

1

100

240

241.360

PLTD Durai

2

480

310

515.504

PLTD Pulau Jang

1

360

270

292.284

PLTD Keban

1

100

90

188.885

PLTD Penarah

2

200

180

225.510

Jumlah

34

38.998

33.194

144.252.954

2009

38

25.865

17.355

129.400.873

2008

34

26.384

20.605

95.379.744

2007

31

21.586

16.130

124.193.296

2006

36

29.272

20.996

122.800.828

Sumber : PLN Cabang Tanjung Pinang . Tahun 2010

Ketersediaan air bersih yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Di Kabupaten Karimun terdapat tiga perusahaan air minum, yaitu Unit Usaha Air Minum (UUAB) Tanjung Balai Karimun, UUAB Tanjung Batu, dan UUAB Moro. Pada tahun 2010, jumlah air yang diproduksi tidak dapat disajikan. Hal ini berkaitan dengan rusaknya meteran di Tanjung Balai Karimun dan di Moro. Namun jika dilihat dari jumlah yang disalurkan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 1.284.138 m3 di tahun 2009 menjadi 1.173.438 m3 Tabel II.65. Produksi Air Bersih dan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nama PerusahaanAir Minum UUAB Tg. Balai Karimun

Jumlah Produksi (m3)

Jumlah Yang Disalurkan(m3)

Jumlah Pelanggan

Nilai Produksi (Rp)

NA

967,997

3.390

3.924.803.500

114,736

97,698

507

304.454.372

NA

107,743

488

370.970.000

Total

114,736

1.173,438

4.385

3.970.227.872

2009

1.829,566

1.284,138

4.197

4.472.222.071

2008

1.574,249

1.192,699

3.937

3.765.866.500

2007

1.529,860

1.211,532

3.622

2.671.035.500

2006

1.447,677

1.013,374

3.265

2.172.328.800

UUAB Tg. Batu UUAB Moro

Sumber : Perusda UUAB Kabupaten Karimun. Tahun 2009

II.3.1.4. Perhubungan Peningkatan sarana perhubungan merupakan salah satu pendukung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

103

Kabupaten Karimun, sehingga pertumbuhan ekonomi bersinergi dengan pemerataan pendapatan. Selain itu, peningkatan sarana perhubungan berguna untuk mendorong pemerataan pembangunan dalam melayani kebutuhan masyarakat serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. Salah satu peningkatan sarana perhubungan adalah dengan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, seperti jalan, angkutan umum, terminal, pelabuhan, dll. Berdasarkan data dibawah ini, selama 4 tahun terakhir (20052009), salah satu fasilitas berupa pembangunan jalan terlihat mengalami peningkatan, dengan semakin banyaknya jenis permukaan jalan yang beraspal dan semakin sedikitnya jenis permukaan jalan yang bertanah Tabel II.66. Realisasi Pembangunan Jalan menurut Jenis Permukaan dan Kecamatan (m) Tahun 2010 Kecamatan

Jenis Permukaan Jalan Aspal

Kerikil, semen, Lapen

01. Moro

-

02. Durai

-

03. Kundur

2.500 -

410

Tanah

Jumlah

-

2.500

1.270

04. Kundur Utara

2.013

-

5.013

05. Kundur Barat

1.012

-

825

1.837

200

-

2.250

2.450

-

-

1.050

1.050

06. Karimun 07. Buru

3.000

1.680

08. Meral

6.173

-

09. Tebing

2.327

-

Jumlah

12.135

2009

27.770

2008

19.016

-

6.173

2.646

4.973

5.500

8.041

25.676

-

16.465

44.235

1.325

2.200

22.541

2007

28.555

13.250

20.695

62.500

2006

18.100

13.500

13.538

45.138

2005

8.800

1.000

9.465

19.265


Sedangkan angkutan darat di Kabupaten Karimun berdasarkan data tahun 2005-2010 menunjukkan bahwa oplet merupakan jenis angkutan darat yang mengalami peningkatan jumlah yang sangat nyata dibanding dengan jenis angkutan darat lainnya seperti ojek, taksi, bis, pick up dan truk. Dimana pada tahun 2010 jumlah oplet mencapai 52,57 dari total jenis armada angkutan darat yang tersedia di Kabupaten Karimun. 104


Berikut ini adalah grafik dan tabel jumlah jenis angkutan darat di Kabupaten Karimun

Gambar II.14.

Jumlah dan Jenis Angkutan Darat di Kabupaten Karimun Tahun 2010

Tabel II.67. Jumlah Angkutan Darat menurut Jenis di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010

2006

2007

2008

2009

2010

Ojek

Jenis Transportasi/

300

300

300

51

51

Becak

-

-

-

-

-

Taksi

209

546

153

190

196

Oplet

185

1.526

1.736

2.159

2.456

Bis

379

380

95

98

123

Pick-up

498

534

503

538

566

Truk

553

597

595

647

1.280

2.124

3.883

3.082

3.683

4.672

Jumlah/ Total

Sumber : Polres Karimun. Tahun 2010

Dengan lokasi wilayah yang sangat strategis untuk berbagai kegiatan ekonomi, maka jalur transportasi yang menghubungkan Kabupaten Karimun dengan wilayah di sekitarnya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri berbagai pulau besar dan kecil dengan luasan lautan yang mendominasi sebesar 80,91% dibandingkan dengan luasan daratannya (19,09%). Oleh karena itu, jalur transportasi yang mendominasi di wilayah tersebut adalah laut. Berikut adalah tabel lalu lintas kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri yang singgah di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

105

Tabel II.68. Lalu Lintas Kapal Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Singgah di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun per Bulan Tahun 2010 Pelayaran dalam negeri yang singgah Jumlah Barang GRT Bibongkar (ton) 503 182.809 2.278

Bulan

Jumlah Unit

Januari

Pelayaran dalam negeri yang singgah Jumlah GRT Unit 567 4.778.779

Februari

695

159.268

2.815

540

4.114.776

Maret

710

95.067

1.960

663

6.559.856

April

910

129.003

1.952

376

7.066.159

Mei

875

117.543

2.261

392

5.972.999

Juni

831

170.015

1.464

377

3.176.011

Juli

917

209.651

994

374

6.028.449

Agustus

901

203.607

1.760

376

8.034.033

September

993

234.876

511

306

4.288.156

Oktober

962

196.772

1.087

302

6.258.703

November

897

131.895

2.754

337

3.650.940

Desember

822

262.335

1.005

305

3.704.423

10.016

2.092.841

20.841

4.915

63.633.284

Jumlah

Sumber : SIMOPPEL PT Pelindo I TBK Tahun 2010

Sementara lalu lintas penumpang yang melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2010 baik yang turun maupun naik, menunjukkan bahwa untuk pelayaran dalam negeri yang naik sebanyak 445.518 penumpang dan yang turun sebanyak 366.207 penumpang, sementara untuk pelayaran luar negeri yang naik sebanyak 283.123 penumpang dan yang turun 290.533 penumpang. Lebih lengkap dapat dilihat pada tebel dibawah ini : Tabel II. 69. Lalu Lintas Penumpang yang Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun per Bulan Menurut Jenis Pelayaran yang Digunakan Tahun 2010 Bulan

Pelayaran Dalam Negeri/ Turun/ Naik

Pelayaran Luar Negeri Turun/ Naik

Januari

39.278

26.025

23.677

32.248

Februari

40.227

30.357

25.197

24.120

Maret

29.830

28.307

24.410

25.554

April

31.815

30.328

22.092

23.253

Mei

29.554

29.081

24.091

25.183

Juni

34.295

31.005

25.321

25.548

Juli

45.538

32.970

25.096

25.905

Agustus

30.308

27.142

22.058

21.410

September

48.904

41.524

24.105

21.415

Oktober

38.506

27.797

20.402

21.439

November

36.559

27.546

20.303

19.634

106


Bulan

Pelayaran Dalam Negeri/

Pelayaran Luar Negeri

Turun/ Naik

Turun/ Naik

Desember

40.704

34.125

26.371

24.824

Jumlah

445.518

366.207

283.123

290.533

Sumber : SIMOPPEL PT Pelindo I TBK. Tahun 2010

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara lain, pelayanan transportasi (lalu lintas) WNI ke luar negeri juga menjadi bagian penting dalam pelayanan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan data tahun 2010 menunjukkan jumlah WNI yang ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berjumlah 290.533, dengan jumlah keberangkatan 157.703 dan jumlah kedatangan sebanyak 197.462. lebih jelas dapat dilihat pada tabel lalu lintas WNI ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun per bulan tahun 2010 dibawah ini: Tabel II.70. Lalu Lintas WNI ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun per bulan Tahun 2010 Bulan

Lalu Lintas

Jumlah

Keberangkatan

Kedatangan

Januari

12.852

25.187

Februari

14.195

15.871

24.120

Maret

13.760

16.740

25.554

32.248

April

11.611

15.813

23.253

Mei

15.246

16.393

25.183

Juni

13.525

17.023

25.548

Juli

13.548

17.747

25.905

Agustus

12.028

14.879

21.410

September

14.052

15.607

21.415

Oktober

11.201

14.294

21.439

Nopember

11.505

12.356

19.634

Desember

14.180

15.552

24.824

Jumlah/Total

157.703

197.462

290.533

Sumber : Survei Angkutan Laut Tahun 2010, BPS

II.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II.3.2.1. Penanaman Modal a. Perkembangan Investasi Daerah Kebutuhan investasi daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7.46%. Kebutuhan investasi ini diperlukan untuk senantiasa menjaga pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

107

Tabel II.71. Kebutuhan Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011 (Milyar Rupiah) Periode

Kebutuhan Investasi

2007-2008

451,47

2008-2009

414,99

2009-2010

494,40

2010-2011

550,40

Sumber : BPS Kabupaten Karimun. Tahun 2010

Jumlah PMA dari tahun 2007, 2009 dan 2010 tidak mengalami perubahan kecuali pada tahun 2008, sedangkan jumlah PMDN pada tahun 2007-2009 meningkat signifikan yang kemudian menurun di tahun 2010. Nilai investasi dari tahun ke tahun juga semakin besar baik dari PMA maupun PMDN terkecuali pada tahun 2010. Berikut ini tabel jumlah perusahaan PMA dan PMDN serta nilai investasinya di Kabupaten Karimun. Tabel II.72. Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN serta Nilai Investasi 2006-2010 Jumlah Perusahaan

Nilai Investasi (Rp)

Jumlah tenaga kerja

Tahun PMA

PMDN

PMA

PMDN

PMA

2006

NA

NA

NA

NA

NA

PMDN NA

2007

10

9

996.482.707.200

147.210.000.000

2428

1198

2008

8

12

1.075.025.270.037

1.247.310.000.000

NA

NA

2009

10

24

2.070.025.270.037

3.315.304.000.000

NA

NA

2010

10

22

8.533.290.415.624

970.337.693.380

NA

NA

Sumber : Karimun Dalam Angka, diolah. Tahun 2010

Perkembangan investasi daerah Kabupaten Karimun juga dipengaruhi oleh beberapa perusahaan, baik perusahaan yang terdaftar sebelum maupun sesudah pemberlakukan kebijakan Free Trade Zone (FTZ). Sedikitnya terdapat 9 perusahaan yang terdaftar sebelum pemberlakukan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) dengan modal yang bervariatif, sementara perusahaan yang terdaftar sesudah pemberlakukan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) terdapat 35 perusahaan. Keberadaan perusahaanperusahaan tersebut selain mendukung perkembangan investasi daerah sekaligus banyak menyerap tenaga kerja lokal. Selain perusahaan yang terdaftar sebelum dan sesudah pelaksanaan FTZ, terdapat pula 11 perusahaan yang sedang dalam pengurusan Izin di Wilayah FTZ. Secara umum bidang yang diusahakan perusahaan 108


tersebut antara lain jasa, perdagangan besar, energi, listrik, pertambangan, kontruksi dan suplayer, galangan kapal dll. Di bawah ini tabel nama-nama perusahaan yang terdaftar sebelum dan sesudah FTZ serta perusahaan yang sedang dalam pengurusan Izin di Wilayah FTZ. Tabel II.73. Perusahaan Yang Terdaftar Sebelum FTZ, 2010 No

Nama Perusahaan

Modal

Bidang

Tenaga Kerja

01.

PT. WIRA PENTA KENCANA

107 Milyar

Granite

230

02.

PT. TRIMEGAH PERKASA UTAMA

52 Milyar

Granite

196

03.

PT. PASIFIC GRANITAMA

10 Milyar

Granite

224

04.

PT. ANEKA MINING SUKSES

30 Milyar

Jasa Pertambangan

171

05.

PT. KSS

579 Milyar

Galangan Kapal

1000

06.

PT. BUKIT GRANITE MINING MANDIRI

80 Milyar

Granite

166

07.

PT. KDH

14 Milyar

Granite

116

08.

PT. BUKIT ALAM PERSADA

10 Milyar

Granite

85

09.

PT. TRITIRTA ARGA JAYA

-

Air Kemasan

-

Tabel II.74. Perusahaan Yang Terdaftar Sesudah FTZ,2010 No

Nama Perusahaan

Modal

Bidang

Tenaga Kerja

1.487 Milyar

Jasa pelaksanaan konstruksi bid.sipil

5.000

01.

PT. SAIPEM INDONESIA

02.

PT. EUNINDO USAHA MANDIRI

1.5 Milyar

Pertambangan pengolahan Timah

03.

CV. BUANA SAKTI

2.8 Milyar

Perdagangan umum

4

04.

CV. SHOBILL ANUGERAH

250 Juta

Perdagangan umum

3

05.

PT. ZONA INTERNASIONAL . P

200 Juta

Perdagangan umum

3

06.

PT. KARIMUN SUKSES

5 Milyar

Penyalur BBM

24

07.

PT. INTI FAJAR. P

1 Milyar

Perdagangan

9

08.

CV. EKA SIK KARIMUN

300 Juta

Perdagangan umum

3

09.

PT. MULTI OCEAN SHP

232,5 Milyar

Industri Perkapalan

320

10.

PT. MULTI ADVIRINDO

10 Milyar

Jasa Konstruksi

175

11.

PT. BOSKALIS INT. INDO

4,7 Milyar

Konstruksi Bangunan Sipl

5

12.

PT. SEJATI KARIMUN

1 Milyar

Perdagangan umum

24

13.

CV. TRIMEGA SUKSES

950 Juta

Leveransir

3

14.

PT. KARIMUN MINING

1 Milyar

Pertambangan

55

15.

PT. PLACENTIN TURCHI

202 Milyar

Jasa pelaksana konstruksi bangunan sipil

86

16.

PT. KARIMUN M SHP

10 Milyar

Industri galangan kapal

620

17.

PT. HARMONIS KARIMUN

500 Juta

Perdagangan umum

8

18.

PT. HYDRO NUSANTARA

500 Juta

Laverensir

3

1 Milyar

26

19.

PT. BURU KARIMUN M

Perdagangan umum

40

20.

PT. INDONESIA P

1.7 Milyar

Kontraktor

10

21.

PT. TRIKARYA ALAM

12 Milyar

Galangan kapal

7


109

No 22.

Nama Perusahaan PT. JATIM NUSA

Modal 1 Milyar

Jasa kontraksi

Bidang

Tenaga Kerja 10

23.

PT. LINK PANGESTU. U

200 Juta

Jasa konsturksi

5

24.

PT. KASHELDO

500 Juta

Supplier

8

25.

CV. IKHWANMANDIRI

200 Juta

Supplier

9

26.

PT. GEMA MITRA

200 Juta

Jasa Pengadaan

5

27.

PT. EPTCO DIAN PERSADA

750 Juta

Kontraktor

61

28.

PT. LIGA ELEKTRONIC

500 Juta

Perdagangan Barang dan Jasa

3

29.

PT. PADI MAS RESOURCES

1 Milyar

Suplier, Leveransir dan Jasa

48

30.

CV. PROFESSIONAL

5 Milyar

Perdagangan Umum (Granit)

3

31.

PT. MAPAN MULTI TRADING

3 Milyar

Perdagangan Barang dan Jasa

4

32.

PT. KARIMUN SEHAT MANDIRI

2 Milyar

Perdagangan Besar Minyak Solar

12

33.

CV. TEKNIK PERKASA

300 Juta

Perdagangan Besar Khusus Lainnya

2

34.

PT. JAYA PUTRA KARIMUN

1 Milyar

Suplier, Leveransir

15

35.

PT. KARIMUN PETRO ENERGI

1 Milyar

Suplier, Leveransir & Jasa

6

Sumber : LKPj Tahun 2010

Tabel II.75. Perusahaan Yang Sedang Dalam Pengurusan Izin di Wilayah FTZ No

Nama Perusahaan

Modal 2.300 Milyar

Bidang

OILTANKING

2.

PT. SAMUDRA LESTARI

81 Milyar

Offshore

400

3.

PT. KINAKA SHIPYARD

150 Milyar

Galangan Kapal

450

5 Milyar

Oil Storage

Tenaga Kerja

1.

150

4.

PT. MULYA REALTY B

5.

PT. KARIMUN POWER PLANT

1.920 Milyar

6.

PT. USAHA GRYA S

1.500 Milyar

7.

PT. BUKIT JANTAN

2 Milyar

Listrik

200

8.

PT. JENI PRIMA PUTRA

90 Milyar

Galangan Kapal

400

9.

PT. BAJA ALAM RAYA

20 Milyar

Galangan Kapal

200

10.

PT. MITRA AUSINDO

2 Milyar

Produksi Oksigen

11.

AKER SOLUTION

2.700 Milyar

Dormitori

100

Listrik

500

Pariwisata

1000

Oushhore & Offshore

25 2.000

Sumber : LKPj Tahun 2010

II.3.2.2. Industri Kecil dan Menengah Selain industri besar, keberadaan industri kecil dan menengah juga cukup mendukung perkembangan ekonomi daerah. Keberadaannya secara umum melekat dengan kegiatan industri rumah tangga dan bergerak pada sektor riel dan tidak sedikit yang mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2007 cukup tinggi, yakni sekitar 1.046 unit usaha, pada tahun 2008 mengalami penurunan hingga tinggal 95 unit usaha dan tahun 2009 meningkat dibandingkan tahun 2008 hingga 281 unit usaha. Meskipun jumlah unit usaha industri kecil mengalami penurunan, namun jika dilihat jumlah tenaga kerja yang diserap 110


mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tercatat pada tahun 2007 sejumlah 1.431 tenaga kerja, tahun 2008 tercatat 540 tenaga kerja dan tahun 2009 menjadi 3.140 tenaga kerja. Terkait dengan perkembangan ekonomi daerah, keberadaan industri kecil dan menengah telah banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Berikut ini adalah tabel jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah tahun 2009 di Kabupaten Karimun. Tabel II.76. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah tahun 2009 Tahun

Jumlah Unit Usaha

Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)

2006

NA

NA

Nilai investasi (Rp juta) NA

2007

1046

1431

4,447,000

2008

95

540

5,373,700

2009

281

3140

1,076,780

Sumber : BPS Prov.Kepri.Tahun 2009

II.3.2.3. Kependudukan Berdasarkan penghitungan BPS, jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2009 mencapai 231.658 jiwa. Distribusi penduduk cenderung memusat di daerah perkotaan dengan adanya pusat-pusat pelayanan yaitu Kawasan Kota Lama Kecamatan Karimun dan Kawasan Kota Baru Kecamatan Meral. Berkaitan dengan luas wilayah Kabupaten Karimun jumlah kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Karimun dengan kepadatan 19 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan terendah di Kabupaten Karimun berada di Kecamatan Moro dan Durai yaitu 1 jiwa/Ha. Distribusi kepadatan penduduk Kabupaten Karimun terkonsentrasi di Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Karimun, Buru dan Kecamatan Meral. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Karimun tergolong rendah di bandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Pulau Sumatera. Tabel II.77. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk yang Tercatat dan Kepadatan Penduduk per km2 menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun 2009

No

Kecamatan

Luas Daratan (Ha)

Jumlah Penduduk

Kepadatan (Jiwa/Ha)

1

Moro

116.870

20.888

2

Durai

5.200

7.179

1

3

Kundur

3.430

39.235

11


0,18

111

No

Kecamatan

Luas Daratan (Ha)

Jumlah Penduduk

Kepadatan (Jiwa/Ha)

4

Kundur Utara

4.990

20.833

5

Kundur Barat

2.950

18.234

6

6

Karimun

2.170

42.464

20

7

Buru

1.780

11.373

6

8

Meral

8.000

45.624

6

9

Tebing

7.200

25.828

4

152.400

231.658

2

Jumlah

4

Sumber : Karimun Dalam Angka, 2009 (dokumen rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031)

a. Pertumbuhan Penduduk Jika ditinjau dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata di kabupaten Karimun per tahun berdasarkan data penduduk 4 tahun terakhir (2006-2010) adalah 6,22% per tahun, dimana tingkat pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Karimun dengan tingkat perkembangan per tahun mencapai 12,80%. Jumlah ledakan populasi penduduk terbesar di Kabupaten Karimun terdapat juga di Kecamatan Karimun yang terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebanyak 59.947 jiwa. Selanjutnya laju pertumbuhan di Kabupaten Karimun secara lebih jelas seperti ditunjukkan pada Tabel II.78 Tabel II.78. Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2010 No

Kecamatan

Luas (Ha)

Jumlah Penduduk

Daratan

Lautan

2006

2007

2008

2009

2010

%

1

Moro

116.870

166.844

18.924

19.496

20.187

20.888

20.279

1,78

2

Durai

5.200

148.054

6.504

6.701

6.938

7.179

7.335

3,05

3

Kundur

3.430

44.993

35.546

36.621

37.917

39.235

41.951

4,24

4

Kundur Utara

4.990

40.406

18.874

19.445

20.133

20.833

22.576

4,60

5

Kundur Barat

2.950

50.915

16.520

17.019

17.622

18.234

18.855

3,36

6

Karimun

2.170

26.712

38.470

39.633

41.037

42.464

59.947

12,80

7

Buru

1.780

36.688

10.304

10.615

10.991

11.373

11.042

1,78

8

Meral

8.000

51.541

41.334

42.584

44.092

45.624

54.761

7,52

9

Tebing

7.200

79.847

23.399

24.107

24.961

25.828

29.665

6,22

152.400

646.000

209.875

216.221

223.878

231.658

266.411

6,26

Jumlah

Sumber : Karimun Dalam Angka, 2010 (dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031)

b. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur Berdasarkan tingkat usia, penduduk dibagi atas anakanak (dibawah usia 15 tahun), dewasa (15 sampai 64 tahun), dan lanjut usia (65 tahun keatas). Anak-anak dan lanjut usia disebut kelompok usia tidak produktif, sedangkan dewasa disebut kelompok usia produktif. Perbandingan 112


kelompok usia produktif dan tidak produktif merupakan angka ketergantungan (dependency ratio). Tahun 2010, komposisi penduduk usia tidak produktif sekitar 30,14 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 69,86 persen. Dengan demikian dependency ratio sebesar 43 persen. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif dibebani oleh 43 orang penduduk usia tidak produktif. Dari seluruh penduduk Kabupaten Karimun yang tercatat pada tahun 2010 tersebut, sebanyak 51,74 persen diantaranya merupakan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 48,26 persen. Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk sebesar 107. Artinya dari setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Tabel II. 79. Jumlah Penduduk yang Tercatat Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2010 Golongan Umur / Age 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75+ Jumlah/ Total

Laki-laki/ Male 9.148 13.683 12.558 11.969 11.978 13.515 13.876 12.219 9.872 8.319 6.574 5.095 3.281 2.441 1.842 1.461 137.831

Perempuan/ Female 8.390 12.885 12.107 11.055 11.157 13.219 13.443 11.032 8.506 7.126 6.133 4.570 3.176 2.437 1.700 1.644 128.580

Jumlah/ Total 17.538 26.568 24.665 23.024 23.135 26.734 27.319 23.251 18.378 15.445 12.707 9.665 6.457 4.878 3.542 3.105 266.411


c. Pengelompokan Penduduk berdasar Tingkat Pendidikan Berdasarkan Suseda, BPS Kabupaten Karimun persentase tingkat pendidikan terbanyak pada tahun 2010 adalah Sekolah Dasar sederajat dengan jenis kelamin terbanyaknya adalah perempuan. Hal ini membuktikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

113

pada Kabupaten Karimun telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan. Tabel II.80. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2010 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Persentase Laki-Laki

Perempuan

1. Tidak/Belum Tamat SD

20,12

23,39

2. Sekolah Dasar/MI/Sederajat

37,16

38,34

3. SLTP/MTs/Sederajat

18,08

16,93

4. SMU/MA/Sederajat

20,49

16,70

5. Diploma/University

4,15

4,64

Jumlah

100

100

Sumber : Sensus Penduduk 2010, Angka Sementara

II.3.2.4. Ketenagakerjaan a. Angkatan Kerja (labor force) Penduduk usia kerja yang merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi disebut Angkatan Kerja. Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2010 memberikan gambaran bahwa dari seluruh penduduk Kabupaten Karimun yang berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 75,66 persen adalah angkatan kerja laki-laki dan 72,20 persen angkatan kerja perempuan. Tabel II.81. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun 2010 Uraian/ Description

Persentase Laki-laki

Perempuan

1. Angkatan Kerja/ Economically Active

83,94

38,32

1.1 Bekerja/ Employed

79,44

28,20

1.2 Mencari Pekerjaan/ Looking for a Job

4,50

10,12

2. Bukan Angkatan Kerja/ Not Economically Active

12,8

57,67

2.1 Sekolah/ Attending School

8,16

8,06

2.2 Mengurus rumahtangga/ House Keeping

4,64

49,61

2.3 Lainnya/ Others

3,27

4,01

Jumlah/ Total

100

100

75.659

72.201

Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2010

b. Aktivitas Kerja Dengan menggunakan data dari Susenas (umur 10 tahun keatas) lapangan usaha pada sektor pertanian sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian menjadi 114


cukup dominan karena biasanya tidak memerlukan keahlian khusus untuk berpartisipasi didalamnya. Selain itu besarnya angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Lapangan usaha kedua sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tabel II.82. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Persentase/ Percentage

Lapangan Usaha/ Industrial Classification

2006

2007

2008

2009

2010**)

01. Pertanian/ Agriculture

41,85

30,13

23,32

30,08

31,79

02. Pertambangan/ Minning

6,13

5,22

4,74

2,13

4,25

03. Industri/ Industry 04. Listrik, Gas dan Air/ lectricity, Gas and Water 05. Konstruksi/ Construction

6,11

8,6

5,62

5,42

2,72

0,21

0,38

0,72

0,68

0,5

6,12

9,08

12,96

10,06

12,03

06. Perdagangan/ Trade

17,48

17,47

26,01

23,81

18,12

07. Angkutan dan Komunikasi/

9,05

8,41

9,42

6,89

5,81

08. Keuangan/Finance

1,14

1,01

0,71

1,07

0,63

09. Jasa/ Service

11,69

19,46

16,37

18,74

20,1

10. Lainnya/ Others Jumlah/ Total

0,21

0,23

0,25

1,12

4,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

*) menggunakan hasil Susenas (umur 10 tahun ke atas) Sumber : Berdasarkan Sakernas, BPS Kabupaten Karimun Tahun 2010

**) Hasil SP 2010

c. Pengangguran Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun tahun 2010 sebanyak 1.534 jiwa. Dari 1.534 pencari kerja, persentase tertinggi adalah pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan SLTA, yaitu sebesar 1.041 jiwa atau sekitar 67,86 persen, kemudian berpendidikan Sarjana/S1 sebesar 162 jiwa atau sekitar 10,56 persen, kemudian berpendidikan DIII/Sarjana Muda sebesar 100 jiwa atau sekitar 6,52 persen, 139 jiwa atau 9,06 persen berpendidikan SLTP dan untuk tingkat pendidikan lainnya masing-masing dibawah 5 persen. Tabel II.83. Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Tingkat Pendidikan

2006

2007

2008

2009

-

-

-

1

8

SD

246

202

27

22

78

SLTP

426

912

67

79

139

Tidak Tamat SD


2010

115

Tingkat Pendidikan SLTA Diploma I/II

2006

2007

2008

2009

2010

5.330

2.022

748

680

1.041

350

214

59

11

6


1.143

336

165

80

100

Sarjana

1.326

840

202

92

162

S2/S3

-

-

-

-

-

8.821

4.526

1268

965

1.534

Jumlah

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.Tahun 2010

II.3.2.5. Komunikasi Dan Informasi a. Jumlah Jaringan Telekomunikasi Perkembangan sektor telekomunikasi khususnya jumlah SST dan pelanggan Telkom menunjukkan peningkatan khususnya untuk kategori pelanggan bisnis. Sementara untuk resedensial justru semakin menurun karena adanya perubahan orientasi pelanggan ke mobile telekomunikasi seperti handphone. Perkembangan wartel juga semakin menurun dengan jumlah yang sangat signifikan dari 109 wartel pada tahun 2007 menjadi 4 wartel saja pada tahun 2009. Hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan penggunaan mobile telekomunikasi yang lebih praktis, mudah dan murah. Teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Karimun cukup berkembang, hal ini terlihat dari jumlah pelanggan PT. Telkom per maret 2010, jumlah SST terbanyak berlokasi di Karimun PSTN. Meskipun demikian teknologi yang masih diminati oleh masyarakat Kabupaten Karimun hingga saat ini adalah jasa pos, hal tersebut terlihat dari banyaknya jenis layanan pos yang digunakan ke dalam maupun ke luar. Tabel II.84. Jumlah SST dan Pelanggan PT. Telkom Menurut Lokasi STO di Kabupaten Karimun per 31 Maret 2011 Lokasi STO

Jumlah Pelanggan

Jumlah SST

Residensial/Bisnis

Sosial

01. Moro

281

264

17

02. Durai

55

52

3

-

1.423

1.227

194

2

03. Tanjung Batu 04. Prayun 05. Karimun PSTN -Flexi -Classy (Prabayar) -Trendy (Paska Bayar) 06. Tebing Jumlah

116

-

86

77

9

-

6.712

5.213

1.482

17 -

-

-

-

396

-

-

-

3.420

-

-

-

245

221

24

-

12.618

7.054

1.729

19


Jumlah Pelanggan

Lokasi STO

Jumlah SST

Tahun 2010

14.696

Residensial/Bisnis 8.334 2.040

Tahun 2009

14.416

8.242

Sosial 26

2.297

31

Sumber : PT. Telkom Tanjung Balai Karimun. Tahun 2011

II.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Salah satu kelembagaan masyarakat yang mendukung upaya kesesejahteraan keluarga adalah kelompok PKK yang tersebar hingga kecamatan hingga desa dan/atau kelurahan. Di Kabupaten Karimun pada tahun 2009 tercatat 9 kelompok PKK yang tersebar diseluruh kecamatan, dengan jumlah kelompok binaan sejumlah 269, dengan rata-rata jumlah PKK 29,9 kelompok. Data ini mengalami penurunan dibandngkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 340 kelompok binaan dengan rata-rata jumlah kelompok 37,8. Tabel II.85. Rata-rata Kelompok Binaan PKK, 2006-2009 2006

2007

2008

J umlahkelompok PKK

Uraian

NA

9

9

2009 9

Jumlah Kelompok Binaan

NA

340

340

269

Rata-ratajumlah PKK

NA

37.8

37.8

29.9

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kepri. Tahun 2010

b. Jumlah LSM yang aktif Salah satu indikator meningkatnya keberdayaan masyarakat dapat dilihat meningkatnya lembaga keswadayaan masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan. Berdasarkan data jumlah OMAS/LSM dari tahun 2005-2010 yang terdaftar pada tahun 2008 di Kabupaten Karimun hanya 2 ORMAS/LSM dan hanya 1 yang aktif. Sementara data tahun 2009 tidak tersedia data. Berikut ini adalah tabel ormas/LSM tahun 2005 s/d 2010 yang terdaftar di Kabupaten Karimun Tabel II.86. Jumlah ORMAS/LSM Tahun 2005 S/D 2010 Yang Terdaftar Di Kabupaten Karimun 2006

2007

2008

Aktif

raian

-

-

1

2009 -

tidak aktif

-

-

1

-

terdaftar

-

-

2

-

Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Kepri. Tahun 2010


117

II.3.2.7. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Salah satu prasyarat terwujudnya rasa aman dan tertib masyaralat adalah penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal. Dan optimalnya pelaksanaan tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Karimun. Rasio jumlah polisi pamong praja/10.000 penduduk di Kabupaten Karimun pada tahun 2009 adalah 12,2, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 7,0. Berikut ini adalah tabel rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Tabel II.87. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Uraian Jumlah polisi pamong praja Jumlah penduduk Rasio

2006

2007

2008

145

155

155

2009 324

209.875

216.221

223.878

266.012

7.0

7.2

7.0

12.2

Sumber : Karimun Dalam Angka. Tahun 2010

II.3.2.8. Perpustakaan Dalam mendukung peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat, ketersediaan perpustakaan sangat penting sebagai sumber pengetahuan. Tentu bahwa keberadaan perpustakaan perlu dibarengi dengan kelengkapan jenis buku (pustaka) yang menjadi kebutuhan masyarakat. berdasarkan ketersediaan golongan buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Krimun dari tahun 2006 hingga 2010 mengalami penambahan jumlah. Berikut ini adalah tabel jumlah buku kantor perpustakaan dan kearsipan daerah menurut golongan/kelas tahun 2006-2010 di Kabupaten Karimun Tabel II.88. Jumlah Buku Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Golongan/Kelas Tahun 2006-2010 Golongan 000– Karya Umum 100– Ilmu Filsafat 200– Agama 300– Ilmu Sosial 400– Bahasa 500– Ilmu Murni

118

2006 153 268 1.161 2.007 191 352

2007 304 463 1.804 2.600 292 630

2008 304 882 2.044 3.201 499 654

2009 387 958 2.309 3.638 537 760

2010 427 999 2.332 3.925 537 774


Golongan 600– Teknologi 700– Seni Olahraga 800– Sastra 900– Geografi/Sejarah Fiksi Referensi Perguruan Tinggi Jumlah

2006 1.810 190 886 974 1.092 NA NA 9.084

2007 3.196 529 1.493 1.193 1.325 NA NA 13.829

2008 3.331 894 1.750 1.446 1.325 139 706 17.175

2009 3.906 998 2.003 1.507 1.380 164 706 19.253

2010 4.067 998 1.998 1.546 2.922 171 1.130 21.286

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun. Tahun 2010

Meningkatnya jumlah buku di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun dari tahun-ketahun, ternyata belum beranding lurus dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2006-2010 justru mengalami penurunan. Jumlah pengunjung terbanyak pada kantor perpustakaan daerah adalah pelajar dan mahasiswa, sementara paling sedikit adalah guru dan pegawai. Berikut ini adalah tabel jumlah pengunjung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010. Tabel II.89. Jumlah Pengunjung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Anggota Anak–anak Pelajar

2006

2007

2008

2009

2010

716

617

752

897

1.185 3.464

4.038

4.704

6.683

4.498

Mahasiswa

404

383

566

1.514

723

Guru

672

600

239

212

186 127

Pegawai

1.045

839

282

202

Swasta/Umum

4.040

2.548

900

772

565

Jumlah

10.915

9.691

9.422

8.095

6.250

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun.Tahun 2010

Dalam menigkatkan pelayanan perpusatakaan, diberlakukan sistem keanggotaan. Tercatat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2008-2010) tercatat peningkatan jumlah anggota dari 4.235 anggota menjadi 4.530 anggota dan kembali meningkat menjadi 4.824 anggota. Jika dilihat dari kelompok anggota, paling banyak tercatat adalah kelompok pelajar data tahun 2010 tercatat sebanyak 2.228 pelajar (46,19%) dari total anggota perpustakaan yang ada. Berikut ini adalah tabel keanggotaan Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

119

Tabel II.90. Jumlah Anggota Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Anggota

2006

Anak– anak Pelajar

2007

2008

2009

2010

430

449

481

491

488

1.733

1.868

1.968

2.073

2.228

Mahasiswa

86

87

152

204

234

Guru

160

162

213

234

253

Pegawai

398

406

509

533

644

Swasta/Umum

764

800

912

995

977

3.571

3.772

4.235

4.530

4.824

Jumlah

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun.Tahun 2010

II.3.2.9. Pemuda dan Olah Raga Keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak luput dari partisipasi kelompok pemuda sebagai generasi penerus daerah yang bersangkutan. Pembangunan kepemudaan dan olah raga menjadi bagai tak terpisahkan dalam pemberdayaan masyarakat. Kelambagaan yang mengurusi kepemudaan antara lain adalah Karang Taruna. Berdasarkan data yang ada tercatat 25 kelompok Karang Taruna dan Anak Binaan yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Karimun. dari 25 kelompok tersebut, kecamatan yang terbanyak kelompok karang taruna dan anak binaannya adalah Kecamatan Tebing, yakni 7 kelompok. Lebih jelas uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.91. Jumlah Karang Taruna dan Anak Binaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2009 Kecamatan

Jumlah

01. Moro

1

02. Durai

1

03. Kundur

2

04. KundurUtara

1

05. Kundur Barat

4

06. Karimun

4

07. Buru

4

08. Meral

1

09. Tebing

7

Jumlah/ Total

25

Tahun 2008

25

2007

6

2006

NA

2005

NA

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Tahun 2009

120


II.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan. Untuk mempertahankan para pelaku ekonomi yang telah berada di daerah atau mengundang pelaku ekonomi baru, maka ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness). Beberapa indikator untuk mengukur daya tarik daerah adalah sebagai berikut: II.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah II.4.1.1. Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Indikator angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pada tahun 2009, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di kabupaten Karimun sebesar Rp 536.173,97 (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun 2009). Angka ini menunjukkan bahwa setiap sebulan, masing-masing anggota rumah tangga mengeluarkan biaya rata-rata sebesar Rp 536.173,97 untuk kebutuhan konsumsi. Biaya konsumsi ini meliputi konsumsi makanan dan bukan makanan, tidak termasuk konsumsi untuk keperluan usaha rumah tangga atau konsumsi yang diberikan kepada pihak lain. Berdasarkan penggolongan angka konsumsi per kapita, maka jumlah RT paling banyak (41,38%) terdapat pada golongan angka konsumsi per kapita Rp 300.000,00-Rp 499.000,00. Terbanyak kedua (22,83%) adalah pada golongan Rp 500.000,00-Rp 749.999,00. Golongan konsumsi paling kecil (Rp 100.000,00Rp149.000,00) memiliki persentase rumah tangga paling kecil pula yaitu sebesar 0,31% (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun 2009). Hal ini menunjukkan bahwa kelas menengah adalah dominan di Kabupaten Karimun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

121

Tabel II.92. Distribusi Rumah Tangga berdasarkan Golongan Pengeluaran per Kapita Golongan pengeluaran Perkapita

Persentase

100.000-149.999

0,31

150.000-199.999

2,67

200.000-299.999

15,11

300.000-499.999

41,38

500.000-749.999

22,83

750.000-999.999

9,52

>1000.000

8,17

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun 2009

II.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pada tahun 2009, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah sebesar 47,92%. Besaran pengeluaran konsumsi non pangan berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan. Semakin besar persentase pengeluaran untuk konsumsi non pangan, maka hal tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Tabel II.93 menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran per kapita, maka akan semakin besar pula konsumsi non makanan. Tabel II.93. Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Berdasarkan Golongan Pengeluaran Per Kapita Jenis Persentase

Golongan pengeluaran Perkapita

Makanan

Non makanan

100.000-149.999

62,84

37,16

150.000-199.999

68,4

31,53

200.000-299.999

63,65

36,35

300.000-499.999

58,52

41,48

500.000-749.999

51,85

48,15

750.000-999.999

45,20

57,08

>1000.000

42,92

47,92

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun 2009

II.4.1.3. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah menunjukkan tingkat produktivitas tenaga kerja untuk setiap lapangan usaha/sektor. Produktivitas total daerah dihitung dengan membagi nilai PDRB per sektor dengan jumlah angkatan kerja pada sektor tersebut. 122


Pada tahun 2009, sektor yang memiliki produktivitas tertinggi adalah pertambangan dan penggalian dengan nilai produktivitas sebesar 82,52, disusul oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan nilai 70,38. Sektor dengan produktivitas terendah adalah sektor jasa-jasa dengan nilai produktivitas sebesar 6,58. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Nilai produktivitas dari sektor ini mencapai 21,60. Produktivitas sektor pertanian hanya menggungguli sektor jasa-jasa, sektor listrik dan air bersih, dan sektor bangunan, akan tetapi masih kalah dengan kelima sektor lainnya. Sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik dan air bersih. Nilai produktivitasnya pun menduduki posisi kedua terendah yaitu sebesar 11,80. Selengkapnya mengenai produktivitas total daerah dapat dilihat pada Tabel II.94. Tabel II.94. Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Karimun pada tahun 2009 Lapangan Usaha/Sektor

PDRB atas dasar harga berlaku*

1. Pertanian

Jumlah tenaga kerja**

Produktivitas

1,040,534.44

48,163.80


281,437.62

3,410.53

21.60 82.52


325,555.42

8,678.45

37.51 11.80


12,851.57

1,088.81

5. Bangunan

319,872.91

16,107.97

19.86

1,006,745.12

38,124.33

26.41


514,120.32

11,032.20

46.60


120,576.39

1,713.27

70.38


9. Jasa-jasa Total

197,301.17 3,818,994.96

30,006.30 158,325.67

6.58 323.26

Keterangan: *) Angka sangat sementara **) Tenaga kerja adalah penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas

II.4.2. Infrastruktur Wilayah II.4.2.1. Aksesibilitas Daerah a. Rasio Panjang Jalan Panjang jalan di Kabupaten Karimun pada tahun 2009 mencapai 108,7 km yang terdiri atas 94,6 km jalan aspal dan 11,1 km jalan tanah. Jalan aspal itu sendiri terbagi atas jalan negara sepanjang 26,7 km (28,22%), jalan provinsi sepanjang 43,1 km (45,56%), dan jalan kabupaten sepanjang 24,8 km (26,22%). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

123

Pada tahun yang sama, jumlah kendaraan pribadi roda empat yang terdaftar mencapai 3.457 unit. Ditambah dengan jumlah angkutan roda empat yang mencapai 3.632 unit, maka total kendaraan roda empat pada tahun 2009 mencapai 7.089 unit. Berdasarkan panjang jalan yang ada, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan roda empat mencapai 0,015. Artinya, untuk setiap kendaraan roda empat tersedia jalan sepanjang 0,015 km atau 15 m. b. Jumlah Orang Melalui Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dilalui pelayaran dalam dan luar negeri. Lalu lintas penumpang pada pelayaran dalam negeri lebih tinggi dibanding pelayaran luar negeri. Tabel II.95. Lalu Lintas Penumpang yang Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Menurut Jenis Pelayaran pada Tahun 2010 Jenis Pelayaran

Jumlah Orang Turun

Naik

Total

Dalam negeri

445.518

366.207

Luar negeri

282.123

290.533

811.725 573.656

Total

782.641

656.740

1.385.381

Sumber : Survei Angkutan Laut Tahun 2010, BPS

Tabel II.95 juga menunjukkan bahwa jumlah penumpang turun lebih banyak dibanding jumlah penumpang naik. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Karimun tidak hanya menjadi tujuan sementara saja, melainkan menjadi tujuan tetap/migrasi. II.4.2.2. Penataan Wilayah a. Penggunaan Lahan Terdapat 11 jenis penggunaan lahan di kabupaten Karimun meliputi (i) belukar, (ii) permukiman, (iii) hutan lindung, (iv) pertanian, (v) perkebunan, (vi) kota baru, (vii) hutan mangrove, (viii) pertambangan, (ix) lahan terbuka, (x) industri, dan (xi) lainnya.

124


Tabel II.96. Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun Penggunan Lahan

Luas (Ha)

Belukar

103.326,44

Permukiman

3.796,68

Hutan

6.041,80

Pertanian

6.041,80

Perkebunan

13.829,35

Kota baru

1.664,36

Hutan Mangrove

11.922,11

Pertambangan

1.999,92

Lahan terbuka

276,693

Industri

300,862

Lainnya (Danau/Kolong)

296,006

Jumlah

152.400,00

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Karimun tahun 2011-2031

Jika dilihat dari luasan kawasan baik budidaya maupun non budidaya di Kabupaten Karimun, menunjukkan bahwa jenis kawasan yang ada berupa hutan lindung, Mangrove (HPT Bakau), Sempadan danau, Sempadan pantai, Sempadan Sungai, Resapan air dan Kawasan lindung dimana luas kawasan yang paling banyak tinggi adalah kawasan lindung yakni 13.794 ha (9,05%), disusul sempadan pantai dengan luas 12.569 ha (8,24%). Sementara kawasan tersempit adalah Mangrove (PT Bakau) yang hanya mempunyai luas 222,2 ha (0,17%). Lebih detil luasan kawasan budidaya dan non budidaya tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel II.97. Luas Kawasan Budidaya dan Kawasan Non Budidaya No

Jenis Kawasan

Luas (ha)

%

1

Hutan Lindung

5.773,21

4,37

2

Mangrove ( HPT Bakau )

222,2

0,17

3

Sempadan danau

1.481

1

4

Sempadan pantai

12.569

8,24

5

Sempadan Sungai

8.724

5,7

6

Resapan air

3.285

2,2

7

Kawasan lindung

13.794

9,05

Total Kawasan lindung

46.028,50

69,8

Luas daratan Kab Karimun

152.400

Luas budidaya

106.371

Ket : Sempadan danau dijumlahkan dengan luasan danau nya Luasan Ht lindung dan Mangrove sesuai paduserasi Sumber : Dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031


125

d. Luas Kawasan Industri Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun 2011-2031, kawasan industri direncanakan seluas 6.669,17 hektar. Kawasan industri tersebut tersebar di enam kecamatan meliputi kecamatan Meral, Tebing, Karimun, Kundur Barat, Kundur Utara, dan Moro. Kawasan industri terluas direncanakan berada di kecamatan Meral dengan luas 3.587,43 hektar sedangkan yang paling kecil berada di kecamatan Moro dengan luas 191,54 hektar. Dengan luas daratan mencapai 1.524 km2 (152.400 hektar), maka persentase kawasan industri terhadap total luas daratan Kabupaten Karimun mencapai 4,38%. II.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada tahun 2010, terdapat 22 bank di Kabupaten Karimun yang terdiri atas 17 bank umum dan 5 BPR. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.15.

126


Gambar II.15

Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Karimun (sumber: Karimun Dalam Angka 2010)

II.4.2.4. Ketersediaan Air Bersih Pada tahun 2009, 72,69% rumah tangga telah menggunakan air bersih. Air bersih tersebut berasal dari bermacam sumber meliputi air ledeng, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun 2009). Khusus untuk sumber air ledeng, Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Karimun baru dapat melayani 4.385 pelanggan pada tahun 2010. Selain air ledeng meteran, terdapat sumber-sumber air minum lainnya yang digunakan oleh rumah tangga sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.16.

Gambar II.16.

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Karimun pada Tahun 2009


127

II.4.2.5. Ketersediaan Listrik Pada tahun 2009, tercatat terdapat 29.843 pelanggan PLN. Jumlah pelanggan tersebut tidak keseluruhannya adalah pelanggan rumah tangga karena memperhatikan golongan tarifnya, selain rumah tangga juga terdapat sosial, bisnis, industri, pemerintah, dan multiguna. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun (2009) menyatakan bahwa 91,6% rumah tangga telah menggunakan penerangan listrik meskipun tidak kesemuanya bersumber dari PLN. II.4.2.6. Ketersediaan Penginapan, Restoran, dan Rumah Makan Pada tahun 2010, di Kabupaten Karimun terdapat 51 hotel, 50 restoran, dan 29 rumah makan. Kesemuanya terkonsentrasi di kecamatan Karimun sebagai ibu kota kabupaten. Sebaran hotel, restoran, dan rumah makan ini dapat dilihat pada Tabel II.98 Tabel II.98. Jumlah Hotel, Restoran, dan Rumah Makan menurut Kecamatan 2010 Kecamatan 1. Moro 2. Durai 3. Kundur 4. Kundur Utara 5. Kundur Barat 6. Karimun 7. Buru 8. Meral 9. Tebing Jumlah/ Total

Akomodasi/Hotel Bintang Non Bintang 4 4

4 1 18 37 1 3 64

Restoran

Rumah Makan

4 1 44 1 50

5 1 6 2 2 8 5 29

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Karimun tahun 2011-2031

II.4.3. Iklim Berinvestasi II.4.3.1. Pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 128


atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, dan retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda. Pada tahun 2009, ditetapkan empat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang retribusi. Jenis retribusi yang diatur oleh keempat Perda tersebut adalah (i) pengelolaan dan pengusahaan burung walet, (ii) jasa umum, (iii) jasa usaha, dan (iv) perizinan tertentu. Pada tahun 2008, ditetapkan satu Peraturan Bupati (Perbup) tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Pada tahun 2007, ditetapkan Perda yang mengatur tentang retribusi izin bangunan (HO). Pada tahun yang sama, ditetapkan pula satu Perbup tentang petunjuk pelaksana pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan ”C”. Tabel II.99. Jenis Pajak dan Retribusi menurut Perda dan Perbup yang Ditetapkan pada Tahun 2006-2009 Jenis

2006

2007

2008

2009

Pajak

-

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame

Retribusi

-

Izin Bangunan (HO)

-

Pengelolaan dan pengusahaan walet, Jasa, Umum, Jasa usaha, Perijinan tertentu

Sumber : Karimun Dalam Angka 2006, 2007, 2008, 2009

II.4.3.2. Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Terdapat tiga jenis Perda yang digolongkan mendukung iklim usaha yaitu (i) Perda terkait perizinan, (ii) Perda terkait lalu lintas barang dan jasa, (iii) Perda terkait ketenagakerjaan. Jenis peraturan yang paling banyak dikeluarkan adalah Keputusan Bupati terkait tentang perizinan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 216 keputusan. Jumlah keputusan sebanyak ini dihasilkan sepanjang kurun 2006-2009. Berdasarkan Karimun Dalam Angka 2006, 2007, 2008, dan 2009, masih belum dijumpai peraturan-peraturan yang terkait ketenagakerjaan padahal jenis peraturan ini digolongkan sebagai jenis peraturan yang mendukung iklim usaha. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.100.


129

Tabel II.100. Jenis dan Jumlah Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha pada Tahun 2006-2009 Jenis Peraturan

Peraturan Daerah

Jenis Dukungan terhadap Iklim Usaha

Jumlah Peraturan 2006

2007

2008

Terkait perijinan

-

8

-

5

Terkait lalu lintas barang dan jasa

-

4

1

1

Terkait Ketenagakerjaan Terkait perijinan Peraturan/Keputusan Terkait lalu lintas barang dan jasa Bupati Terkait Ketenagakerjaan

2009

-

-

-

-

20

37

106

53

-

-

1

-

-

-

-

-

Sumber : Karimun Dalam Angka 2006, 2007, 2008, 2009

II.4.3.3. Status Desa Status desa mencerminkan tingkat pembangunan desa. Tolok ukur ini menjadi semakin penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa. Status desa diklasifikasikan menjadi tiga sebagai berikut (Permendagri 54/2010) : 1. Desa Swadaya (traditional), adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi. 2. Desa Swakarsa (transitional), adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja. 3. Desa Swasembada (advance), adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat perdesaan yang maju.

130


Semenjak tahun 2006, seluruh desa (32 desa) dan seluruh kelurahan (22 kelurahan) telah tergolong sebagai desa swasembada. Tidak ada lagi desa/kelurahan yang berstatus desa swadaya dan swakarsa (Karimun Dalam Angka 2009). II.4.4. Sumber Daya Manusia II.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja Dari populasi penduduk berusia 10 tahun ke atas, 4,11% diantaranya menamatkan pendidikan tinggi (Karimun Dalam Angka 2009). Menggunakan rumus penghitungan rasio jumlah lulusan pendidikan tinggi per 10.000 penduduk JUMLAH LULUSAN S1/S2/S3 X 10.000 , maka didapatkan rasio untuk kabupaten (XXXXXXXXXXXXXXX) JUMLAH PENDUDUK Karimun sebesar 321,34. Artinya, dari setiap 10.000 penduduk maka sebanyak 321-322 orang diantaranya berpendidikan tinggi. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun (2010) menunjukkan bahwa pada tahun 2006, 15,03% para pencari kerja berpendidikan sarjana, sedangkan pada tahun 2010 proporsi pencari kerja berpendidikan sarjana berkurang menjadi 10,56%. Pada rentang 2006-2010, proporsi pencari kerja lebih didominasi tamatan SMA. Tabel II.101. Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 Tingkat Pendidikan Tidak Tamat SD SD

2006

2007

2008

2009

-

-

-

1

2010 8

246

202

27

22

78

SLTP

426

912

67

79

139

SLTA

5.330

2.022

748

680

1.041

Diploma I/II

350

214

59

11

6


1.143

336

165

80

100

Sarjana

1.326

840

202

92

162

S2/ S3

-

-

-

-

-

Jumlah

8.821

4.526

1268

965

1.534

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun. Tahun 2010

II.4.4.2. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

131

tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja (Permendagri 54/2010). Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi (Permendagri 54/2010). Tabel II.102. Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun pada Tahun 2009

Golongan Umur 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75+ Jumlah

Laki-laki 14.704 11.893 11.341 9.943 10.788 11.747 11.876 10.447 8.335 6.255 4.484 3.217 2.015 1.235 942 649 119.871

Perempuan 12.739 10.510 10.352 9.518 12.006 13.659 12.351 9.274 6.398 4.773 3.594 2.473 1.567 1.136 704 733 111.787

Jumlah 27.443 22.403 21.693 19.461 22.794 25.406 24.227 19.721 14.733 11.028 8.078 5.690 3.582 2.371 1.646 1.382 231.658

Sumber : BPS Karimun. Tahun 2009

Berdasarkan Tabel II.102, dapat dihitung bahwa jumlah penduduk yang belum produktif (< 15 tahun) dan tidak produktif (> 65 tahun) mencapai 76.939 jiwa sedangkan penduduk usia produktif (15 tahun > usia produktif < 64 tahun) adalah sebesar 154.720 jiwa. Maka, rasio ketergantungan adalah sebesar 49,73 132


Tinjauan atas dokumen perencanan terkait dilaksanakan untuk mewujudkan dan menjamin sinergitas dan keselarasan antara RPJM dan dokumen perencanaan lainnya yang terkait. Dokumen perencanaan terkait adalah dokumen yang dapat dipedomani oleh RPJM meliputi (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025, (ii) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2011-2031, dan (iii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sebagai catatan, RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031 masih berstatus rancangan dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pengacuan kepada rancangan RTRW ini tetap dimungkinkan sepanjang RPJM dapat disesuaikan dalam hal rancangan RTRW yang menjadi acuan setelah ditetapkan dengan Perda terdapat beberapa penyesuaian/ penyempurnaan (Surat Edaran Nomor: 050/915/II/Bangda). III.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sinergis dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang tertuang dalam visi, misi dan arah kebijakan RPJPD diukur dalam masa 20 tahunan. Pencapaian dan ukuran keberhasilan pembangunan dibagi menjadi empat tahapan dalam periode lima tahunan. RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode lima tahunan dari rencana yang tertuang dalam RPJPD, oleh karena itu dokumen RPJMD memuat arahan kebijakan dalam pencapaian visi misi jangka panjang serta sasaran pokok dan prioritas-prioritas program pada masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

133

tahapan. Kondisi saat ini, dokumen RPJMD Kabupaten Karimun 2011-2016 telah memasuki tahapan kedua dari RPJPD Kabupaten Karimun 2006-2025. III.1.1 Visi dan Misi Sebagai arahan pembangunan jangka Panjang 2006-2025, Kabupaten Karimun memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju, Mandiri, Adil, dan Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa”. Dalam rangka mewujudkan Visi dari Kabupaten Karimun, maka ditetapkanlah enam buah Misi pembangunan daerah sebagai ukuran bagi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun. Misi dari RPJP Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah; 2. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil, menengah, dan besar serta koperasi dengan struktur yang kuat melalui keterkaitan antar sektor dan antar industri, serta mewujudkan pusat perdagangan dan jasa modern dengan dukungan agrobisnis dan agroindustri sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing kuat; 3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Karimun yang beriman dan bertakwa, berbudaya, memiliki etos kerja tinggi, berdisiplin, berkualitas, trampil, cerdas, jujur, berjiwa sosial, dan bergotong royong, sehat dan sejahtera, menguasai sains dan teknologi, sesuai dengan perkembangan jaman; 4. Mewujudkan rasa aman dan damai, supremasi hukum dan HAM, demokrasi dan pemerintahan yang tertib, efektif, dan efisien menuju terwujudnya good governance (ketatapemerintahan yang baik); 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta kawasan pesisir dan perbatasan sehingga terlaksana pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; 6. Mewujudkan peningkatan daerah yang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan guna untuk pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.

134


III.1.2. Strategi dan Arah Pembangunan III.1.2.1. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Pertama dan Kedua Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai misi pertama dan kedua adalah: “Menghimpun sumber daya dari kegiatan ekspor (terutama perikanan laut dan pertanian dengan didukung prasarana pelabuhan dan Free Trade Zone dan pengembangan pariwisata disertai dengan investasi pembangunan terutama peningkatan kemampuan SDM) yang dibiayai oleh pajak dan retribusi daerah yang didukung partisipasi swasta agar dapat memanfaatkan peluang antara lain kerjasama IMSGT, penerapan Otonomi Daerah (termasuk pemberian Dana Alokasi Umum/DAU), agar dapat mensejahterakan masyarakat”. Arah pembangunan jangka panjang untuk Misi pertama dan kedua adalah: 1. Perekonomian dikembangkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. 2. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non diskriminatif. 3. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu. 4. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah perdesaan dan pesisir sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Perlu pula dilakukan penguatan ketertarikan kegiatan ekonomi dengan wilayahwilayah lainnya di Propinsi Kepulauan Riau dalam satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

135

5.

6.

7.

8.

9.

136

“sistem wilayah pengembangan ekonomi” seperti misalnya pembentukan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan lain sebagainya. Mengembangkan potensi sumberdaya kelautan dengan memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Berhubung cakupan dan prospek sumberdaya kelautan sangat luas, maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Disamping itu mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. Mendayagunakan pertanian, perikanan, dan kelautan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan efisien dengan mendayagunakan seluruh potensi dan manfaat secara seimbang. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (good corporate governance). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam matarantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri ber skala besar. Pemgembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK, dan berdaya saing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM dan koperasi secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agrobisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). 10. Koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya., baik produsen maupun konsumen di beberapa sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. 11. Pembinaan dan perlindungan bagi tenaga kerja dilakukan secara terprogram, dimulai dari perekrutan sampai dengan peningkatan karir. III.1.2.2. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Ketiga Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi ketiga adalah: “Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta aktualisasi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap menjaga eksistensi budaya sehingga dapat mewujudkan insan yang cerdas, sehat dan berakhlak yang dapat mendorong pembangunan di segala sektor.” Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

137

Sedangkan arah pembangunan jangka panjangnya adalah: 1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. 2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas masyarakat sehingga mampu berdaya saing dalam era Global dengan tetap berlandaskan pada norma agama, adat istiadat tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga tidak mampu dengan pola subsidi silang. 3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. 4. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif, menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya 138


5.

6.

7.

8.

9.

tampung lingkungan. Sistem adminisitrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan; pemberantasan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik serta mengembangkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya daerah sebagai bagian dari rasa cinta tanah air. Disamping itu, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya olah raga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindngan sosial, peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial, serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan juga dilakuakn dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau wilayah terkena bencana. Mengembangkan dan melestarikan kegiatan seni budaya lokal diarahkan untuk melakukan penyaringan masuknya budaya asing dan menumbuhkembangkan seni budaya melayu sehingga dikenal baik di Kabupaten Karimun, maupun di tingkat nasional dan internasional. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa-seperti religius, kebersamaan dan persatuan- dan nilai modern yang


139

universal-seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan bangsa, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga. III.1.2.3. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Keempat Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai misi keempat adalah: “Menyusun perencanaan yang baik di segala sektor terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan terarah. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan dan pemafaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan. Serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif untuk investor dan melindungi HAM, maka dapat diraih peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun melalui pemanfaatan potensi geografis Karimun terhadap daerah sekitar dan pemanfaatan programprogram pemerintah. Sedangkan arah pembangunan jangka panjangnya adalah: 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. 2. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional, bersih berwibawa dan bertanggung jawab, yang diarahkan terhadap pencapaian penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan; pemberian sanksi kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi. 3. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum Nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. 140


4.

5.

6.

7.

8.

Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian Nasional. Peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Demokrasi yang berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya pembangunan yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi di Kabupaten Karimun akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta transparansi. Sedangkan hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi aspirasi


141

masyarakat secara optimal. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum di daerah dan meningkatkan budaya hukum, dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 10. Penataan proses politik, yang di titik beratkan pada proses pengalokasian/ representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan: (a) Meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; (b) Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media masa di Karimun, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui: (a) Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media;(b) Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. 12. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang di tekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan : (a)Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis ; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya mediamedia massa daerah yang independen; (c) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) Menciptakan jaringan teknologi

9.

142


informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok daerah sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas Kabupaten Karimun; (e) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Karimun pada posisi politik yang menyulitkan. 13. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum di Kabupaten Karimun yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan daerah yang makin lancar. 14. Pembangunan materi Peraturan Daerah diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum yang mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan keterlibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; dan pengembangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

143

kebenaran, keterbukaan, dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku teladan. 15. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, lugas, dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan, dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial, sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas yang mantap dan dinamis peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. 16. Penuntasan penanggulangan penyelahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan.Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsipprinsip ketatapemeintahan yang baik. 17. Keberpihakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun harus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah144


wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. 18. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (inward looking) menjadi berorientasi keluar (outward looking), sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangaan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan pula bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. 19. Peningkatan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun saling berbagi dalam memilkul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya. III.1.2.4. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Kelima Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai misi kelima adalah: “Dengan memanfaatkan kehadiran PDAM dan PLN, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, serta masukknya PDMN maupun PMA, maka diharapkan dapat mengatasi masalah air bersih, ketersediaan listrik, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi sehingga diharapkan dapat bersaing dengan perkembangan yang terjadi di negara tetangga.” Sedangkan arah pembangunan jangka panjangnya adalah: 1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

145

2.

3.

4.

5.

6.

7.

146

pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat dipenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud Kabupaten Karimun tanpa pemukiman kumuh dan liar. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing kabupaten Karimun, serta pembangunan daerah. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan. Menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar armada angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan e-commerce dalam konteks paperless document; dan tersedianya pusat pelayanan informasi terpadu. Menyeleraskan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada: (1) pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik Nasional dan kehandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan nasional yang memadai melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

8.

9.

rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru terutama pembangkit listrik non-BBM; (2) Penyempurnaan struktur industri penyediaan tenaga listrik, yang memberikan peluang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah serta terpisah dari misi sosial, dan bagi badan usaha pemerintah daerah; pemerintah pusat dan masyarakat untuk wilayah nonkomersil; (3) Diversifikasi energi untuk pembangkit listrik; terutama gas dan batu bara, juga mulai dapat diterapkannya pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan dalam skala besar. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayahwilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan matarantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukunganya diarahkan pada: (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukunya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.


147

10.

11.

148

Mendayagunakan SDA yang terbarukan.SDA terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Mengelola SDA yang tidak terbarukan. Pengelolaan SDA tak terbarukan seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Output-nya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomasa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkkan kepada penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi pengguna energi yang optimum bagi tiap jenis energi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

12.

13.

14.

15.

Menjaga dan melestarikan sumberdaya air. Pengelolaan sumberdaya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Mengembangkan potensi sumberdaya kelautan. Arah pembangunan dalam 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Cakupan dan prospek sumber daya kelautan dangat luas, maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan penataan ruang antar sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan Nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Karimun. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan


149

hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian kedepan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. III.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 20112031 Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. III.2.1. Rencana Struktur Ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pada penyusunannya, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun sepenuhnya harus merujuk Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Struktur Ruang Nasional (RTRWN). Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRWN yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun meliputi:  Sistem perkotaan: PKW terletak di Ibukota Kabupaten Karimun yaitu Kota Tanjung Balai Karimun.  Kawasan Strategis Nasional sebagai Kawasan perbatasan laut RI yaitu Pulau Karimun Kecil dan Pulau Iyu Kecil. 150


 Jaringan Jalan yang terdapat dalam SK Menteri No. 630 tahun 2009 ttg status jalan yang termasuk ruas jalan KP 1 adalah: a. Tg Balai – Meral sepanjang 3,350 Km. b. Meral – Parit Rampak sepanjang 6,706 Km. c. Parit Rampak – Pelabuhan Roro sepanjang 3,160 Km d. Parit Rampak – Parit Benut sepanjang 2,485 Km. e. Parit Benut – SP Jeletung 1,416 Km. f. SP Jeletung – Pasir Panjang sepanjang 9,524 Km.  Transportasi laut : Pelabuhan Nasional Tanjung Balai Karimun (RTRWN) Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun meliputi:  Sistem perkotaan : PKL terletak di Kota Meral (Ibukota Kecamatan Meral), Kota Moro (Ibukota Kecamatan Moro) dan Kota Tanjung Batu (Ibukota Kecamatan Kundur).  Jaringan Jalan Kolektor Primer 2, yaitu : a. Sp. Sei Bati – Sp. Pongkar; b. Sp. Pongkar – Pelabuhan Malarko; c. Baran I – Kapling; d. Simpang RSUD – Simpang Stadion; e. Tanjung Balai – Sungai Bati; f. Jalan pesisir pantai Karimun; g. Simpang Urung – Pelabuhan Tanjung Berlian; h. Sawang – Pelabuhan Selat Beliah; i. Simpang Tanjung Berlian – Simpang Sawang.  Pembangunan Jembatan antar Pulau Karimun dan Pulau Kundur.  Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan sebagai sarana jembatan bergerak yang menghubungkan antar pulau untuk jangka pendek adalah : a. Lintas Penyeberangan Tanjung Balai Karimun – Mengkapan (Sumatera) b. Lintas Penyeberangan Tanjungpinang – Tanjung Balai Karimun  Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan antar pulau jangka menengah berupa Lintas penyeberangan Tanjung Balai Karimun – Selat Belia (Kab. Karimun);  Transportasi laut berupa ; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

151

a. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun; b. Pelabuhan pengumpul, terdiri atas (i) Pelabuhan Tanjung Berlian, (ii) Pelabuhan Buru, (iii) Pelabuhan Parit Rampak, (iv) Pelabuhan Tanjung Batu, (v) Pelabuhan Malarko, (vi) Pelabuhan Tanjung Tiram, (vii) Pelabuhan Parit Rampak (bongkar muat), (viii) Pelabuhan Roro Selat Beliah, (ix) Pelabuhan Moro, dan (x) Pelabuhan Durai. c. Pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas (i) Pelabuhan Boom Panjang, (ii) Pelabuhan Rakyat, dan (iii) tambatan perahu yang terdapat di pulau-pulau.  Bandara pengumpan yaitu Bandar Udara Sei Bati.  Rencana sistem perkotaan merupakan susunan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang membentuk hirarki pelayanan. Adapun Sistem Perkotaan di Kabupaten Karimun sebagai berikut : 1. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Sawang (ibukota Kecamatan Kundur Barat) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan permukiman perdesaan, Kawasan perkebunan (gambir, kelapa, karet dan buah-buahan), kawasan pertanian, kawasan wisata, kegiatan pertambangan dan kegiatan perikanan. 2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tanjung Berlian (Ibukota Kecamatan Kundur Utara) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan permukiman perdesaan, Kawasan pertanian, Kawasan perkebunan (gambir,kelapa,karet dan buah-buahan), kawasan wisata, kegiatan pertambangan, kegiatan perikanan, pusat agropolis. 3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Buru (Ibukota Kecamatan Buru) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan permukiman perdesaan, kawasan perkebunan, kegiatan pertambangan dan kegiatan perikanan. 4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Durai (Ibukota Kecamatan Durai) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan permukiman perdesaan, kawasan perkebunan, kawasan wisata, kegiatan pertambangan dan darat dan kegiatan perikanan. 5. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tebing (Kec. Tebing) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan industri, kawasan wisata, kegiatan maritim, permukiman skala besar. 152


Untuk lebih jelasnya mengenai sistem perkotaan yang ada dapat dilihat pada Tabel III.1. Tabel III.1. Sistem Perkotaan Menurut RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031 No 1

Kota Tanjung Balai Karimun

Hirarki PKW

Peran Kota 1.

Pusatpemerintahan Kabupaten Karimun

2.

Sebagai Pusat dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun Sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa serta pariwisata Sebagai pusat koleksi dan distribusi tingkat regional Sebagai simpul transportasi laut nasional dan transportasi udara regional Pusat pelayanan keuangan beberapa Kabupaten. Jasa public lainnya untuk beberapa Kabupaten Kawasan permukiman perkotaan

3. 4. 5. 6. 7. 8. 2

Tanjung Batu

PKL

1.

Kawasan permukiman perdesaan

3. 4.

Jasa Pemerintahan kecamatan.

4.

Kawasan perkebunan

5.

Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan. Sebagai pusat pendukung kegiatan industri pertanian dan perkebunan. Kawasan permukiman perkotaan

5.

Kegiatan perikanan

6.

Kegiatan pertambangan

6. 7. Moro

PKL

1.

PKL

Kawasan pertanian

Kawasan wisata

3. 4.


4.

Kawasan minapolitan

5.

5. 6.

Kawasan permukiman perdesaan Kawasan pertanian

7.

Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan. Sebagai pusat pendukung industri perikanan. Simpul transportasi laut Nasional

8.

Kawasan permukiman perkotaan

1.

Pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan. Pusat pengolahan atau pengumpulan barang beberapa kecamatan

1.

Kawasan industri

2.

Kawasan pertambangan

6.

Meral

Kegiatan pariwisata

Pusat pelayanan keuangan beberapa 1. kecamatan. Pusat pengolahan atau pengumpulan 2. barang beberapa kecamatan Simpul Transportasi beberapa kecamatan 3.

2.

4

Kawasan perkotaan

Pusat pelayanan keuangan beberapa 1. kecamatan. Pusat pengolahan atau pengumpulan 2. barang beberapa kecamatan Simpul Transportasi beberapa kecamatan 3.

2.

3

Fungsi Kecamatan

2.

Kegiatan perikanan Kawasan pertambangan

3.

Simpul Transportasi beberapa kecamatan 3.

Kawasan wisata

4.


4.

Kegiatan maritim.

5.

Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan.

5.

Permukiman skala besar


153

No

Kota

Hirarki

Peran Kota

5

6

7

8

9

Sawang

Tanjung Berlian

Buru

Durai

Tebing

PPK

PPK

PPK

PPK

PPK

Fungsi Kecamatan Pusat Pemerintahan

7.

6. Sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun Kawasan permukiman perkotaan

1.

Pusat pengumpulan barang skala lokal.

1.

2.

Pusat pelayanan keuangan lokal.

2.


3.

Pusat perdagangan dan jasa skala lokal.

3.

Kawasan perkebunan

4.

4.

Kawasan Wisata

5.

Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal. Simpul transportasi lokal

5.


6.


6.

Kegiatan perikanan

1.


1.

2.


2.


3.


3.

Kawasan perkebunan

4.

4.

Kawasan Wisata

5.


5.

Pusat agropolis

6.


6.


7.

Kegiatan perikanan

1.


1.

2.


2.


3.


3.

Kawasan Wisata

4.

4.


5.


5.

Kegiatan perikanan

6.


1.


1.

2.


2.


3.


3.

Kawasan Wisata

4.

Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal.

4.


5.

5.

Kegiatan perikanan

1.

Simpul transportasi lokal. Dan kawasan permukiman perkotaan Pusat pengumpulan barang skala lokal.

1.

Kawasan industri

2.


2.

Kawasan wisata

3.


3.

Kegiatan maritim.

4.

Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal. 4.

5.

Simpul transportasi lokal. Dan kawasan permukiman perkotaan

6.

Kawasan Perdagangan dan pelabuhan bebas

6.

Permukiman skala besar

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun 2011-2031 memuat program-program pemanfaatan ruang yang dibagi jangka 154


waktu pelaksanaannya menjadi empat tahap dengan masingmasing tahap berdurasi lima tahun. RPJM Kabupaten Karimun 2011-2016 tentunya perlu menyelaraskan muatannya dengan program pemanfataan ruang khususnya di tahap 1 (2010-2014). Indikasi program pemanfaatan ruang kabupaten 2011-2031 menyatakan bahwa Rencana Jaringan Transportasi meliputi Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi baik darat, laut dan udara. Pada Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi Darat, indikasi program terletak pada peningkatan jalan dan peningkatan serta pembangunan terminal. Peningkatan jalan ini meliputi jalan kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 4, lokal primer dan jalan lingkungan. Semua peningkatan jalan akan dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I dan lima tahun keII, kecuali peningkatan jalan lingkungan yang akan dilaksanakan sampai pada tahapan lima tahun ke-IV pada pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun. Selain peningkatan jalan tersebut, terdapat pembangunan jalan strategis kabupaten yang akan diselesaikan pada tahapan lima tahun ke-I guna mendukung akses menuju pelabuhan nasional dan internasional di Pulau Karimun. Sedangkan untuk program peningkatan terminal dan pembangunan sub terminal, akan dilaksanakan pada lima tahun ke-I. Pada perwujudan sistem prasarana transportasi laut, indikasi program akan dititik beratkan kepada peningkatan pelabuhan pada skala regional, nasional dan internasional yang dilakukan pada lima tahun ke-I. Sedangkan perwujudan sistem prasarana udara akan dilakukan melalui program peningkatan bandar udara Sei Bati yang juga dilaksanakan pada lima tahun ke-I. Untuk Rencana Jaringan Energi, Sistem Jaringan Prasarana Energi akan diwujudkan pada peningkatan layanan di seluruh kecamatan dan pembangunan pembangkit yang juga dilaksanakan di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Tebing. Program tersebut akan dilaksanakan dari lima tahun ke-I sampai pada lima tahun ke-IV. Hal ini terjadi juga pada Rencana Jaringan Telekomunikasi, dimana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi akan dititik beratkan pada program peningkatan pada seluruh wilayah permukiman yang dilakukan sepanjang lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV. Kemudian untuk rencana sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana sumber daya air diwujudkan pada kawasan resapan air, irigasi dan pengadaan air bersih. Irigasi akan dikhususkan di Pulau Kundur, sedangkan untuk kawasan resapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

155

air dan pengadaan air bersih dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Karimun. Semua program tersebut akan dilaksanakan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV terkecuali untuk program kawasan resapan air yang hanya akan dilaksanakan pada lima tahun ke-I. Rencana struktur ruang Kabupaten Karimun selanjutnya adalah rencana pengembangan pusat kegiatan, dimana PKW terletak di Tanjung Balai Karimun sedangkan untuk PKL terletak di Meral, Moro dan Tanjung Batu. Program peningkatan fungsi terhadap kedua hal tersebut akan dilaksanakan sepanjang lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV. Kemudian pusat-pusat kegiatan/permukiman pada tingkatan PPK di Kabupaten Karimun meliputi peningkatan fungsi PPK Sawang pada lima tahun ke-I, PPK Tanjung Berlian pada lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II, PPK Buru pada lima tahun ke-I, PPK Durai pada tahun ke-I, dan PPK Tebing pada lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II. Terdapat juga rencana sistem jaringan lainnya yang meliputi air limbah dan drainase yang dilaksanakan di seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.2. Tabel III.2. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun

No

I. I.1

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Waktu pelaksanaan Arah pemanfaatan Lima Lima Lima Lima Ruang/Indikasi Lokasi tahun tahun tahun tahun Program ke-I ke-II ke-III ke-IV

Rencana jaringan transportasi Peningkatan jalan Perwujudan sistem kolektor primer 1 prasarana transportasi darat

Peningkatan jalan kolektor primer 2

Peningkatan jalan kolektor primer 4 Peningkatan jalan lokal primer

156

Tg Balai-Meral Meral-Parit Rampak Parit rampak-Pel. Roro Parit rampak-Parit Benut Parit Benut-SP Jelutung Sp Jelutung-Pasir Panjang Sp seibati-Sp pongkar Sp Pongkar-Pel. Malarko Sp Kapling-Sp RSUD SP RSUD-Sp stadion PKW Tanjung Balai Karimun-PPK Tebing-Bandara Seibati PKL Meral-PPK Tebing PKL Tanjung Batu-PPK Sawang PPK Tebing-PPK Tanjung Berlian


No


Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Waktu pelaksanaan Arah pemanfaatan Lima Lima Lima Lima Ruang/Indikasi Lokasi tahun tahun tahun tahun Program ke-I ke-II ke-III ke-IV PPK Tanjung Berlian-PPK Sawang PPK Buru PKL Moro PPK Durai P Belat P Combol P Beram Peningkatan jalan Pulau-pulau kecil lingkungan Peningkatan terminal Pasir Panjang Kota Baru (Pulau Karimun) Tanjung Batu (Pulau Kundur) Pembangunan Sub Terminal

I.2

I.3

Perwujudan sistem prasarana transportasi laut

Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara Kecamatan Kundur Barat Pembangunan Jalan Menuju pelabuhan strategis kabupaten nasional dan internasional di P Karimun Peningkatan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Pelabuhan Internasional Tanjung Batu Pelabuhan Malarko Parit Rampak Tanjung Tiram Peningkatan Tanjung Berlian, Selat Pelabuhan Nasional Beliah Pelabuhan Buru Pelabuhan Moro Pelabuhan Durai Peningkatan Parit Rampak Pelabuhan Regional Peningkatan Bandar Bandara Sei Bati Udara

Perwujudan sistem prasarana transportasi udara II. Rencana jaringan energi II.1 Sistem Peningkatan Layanan Seluruh Kecamatan Jaringan Pembangunan Tebing Prasarana Pembangkit Energi Seluruh Kecamatan III. Rencana jaringan telekomunikasi Peningkatan Seluruh wilayah III.1 Sistem permukiman Jaringan Prasarana Telekomunikasi IV. Rencana sistem jaringan sumber daya air


157

No


Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Waktu pelaksanaan Arah pemanfaatan Lima Lima Lima Lima Ruang/Indikasi Lokasi tahun tahun tahun tahun Program ke-I ke-II ke-III ke-IV Kawasan Resapan Air Kabupaten Karimun Irigasi Pulau Kundur Air Bersih Seluruh Kecamatan

IV.1 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air V. Rencana pengembangan pusat kegiatan V.1 PKW Tanjung Peningkatan fungsi Kota Tanjung Balai Balai Karimun Karimun V.2 PKL Meral Peningkatan fungsi Meral V.3 PKL Moro Peningkatan fungsi Moro V.4 PKL Tanjung Peningkatan fungsi Tanjung Batu Batu V.5 PPK Sawang Peningkatan fungsi Sawang V.6 PPK Tanjung Peningkatan fungsi Tanjung Berlian Berlian V.7 PPK Buru Peningkatan fungsi Buru V.8 PPK Durai Peningkatan fungsi Durai V.9 PPK Tebing Peningkatan fungsi Tebing VI. Rencana Sistem Lainnya V.1 PKW Tanjung Peningkatan fungsi Kota Tanjung Balai Karimun Balai Karimun V.2 PKL Meral Peningkatan fungsi Meral V.3

PKL Moro

Peningkatan fungsi

Moro

V.4

PKL Tanjung Batu

Peningkatan fungsi

Tanjung Batu

V.5

PPK Sawang

Peningkatan fungsi

Sawang

V.6

PPK Tanjung Berlian

Peningkatan fungsi

Tanjung Berlian

V.7

PPK Buru

Peningkatan fungsi

Buru

V.8

PPK Durai

Peningkatan fungsi

Durai

V.9

PPK Tebing

Peningkatan fungsi

Tebing

VI.

Rencana Sistem Lainnya

VI.1 Sistem Jaringan Lainnya

Air Limbah Drainase

Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

III.2.2. Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang bagian pertama adalah rencana kawasan lindung dimana perwujudan kawasan hutan lindung dan mangrove dilaksanakan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-II di Kecamatan Tebing, Meral, Moro, Kundur, dan Kundur Utara. Selanjutnya rencana pola ruang bagian kedua adalah rencana kawasan budidaya yang perwujudannya dibagi ke dalam 10 (sepuluh) program. Program-program tersebut antara lain Perwujudan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada kawasan yang 158


termasuk HTR di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Program tersebut dilaksanakan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun keII. Program berikutnya adalah perwujudan kawasan pertanian di Kecamatan Kundur Utara dan pertanian lahan kering serta holtikultura di Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara dan Buru. Kedua program tersebut dilaksanakan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV. Kemudian program selanjutnya adalah perwujudan kawasan perkebunan di Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara dan Buru. Sedangkan perwujudan kawasan perikanan berlokasi di Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Sugi, Pulau Papan, Pulau Mandar, Kecamatan Buru, Durai, Tebing, Meral, dan Kundur Barat. Untuk pelaksanaannya kedua program tersebut akan diwujudkan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV. Selanjutnya untuk perwujudan kawasan pesisir, perwujudan pengembangan pertambangan dan energi, perwujudan kawasan permukiman, dan perwujudan kawasan laut akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan Kabupaten Karimun dengan alokasi waktu pelaksanaan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun keIV untuk kawasan pesisir dan pengembangan pertambangan dan energi, serta lima tahun ke-I untuk kawasan permukiman dan perwujudan kawasan laut. Sedangkan untuk perwujudan kawasan pariwisata akan dilaksanakan pada seluruh wilayah pariwisata Kabupaten Karimun dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.3 Tabel III.3. Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Karimun Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Waktu pelaksanaan Lima Lima Lima Lima Lokasi tahun tahun tahun tahun ke-I ke-II ke-III ke-IV

Pola Arah pemanfaatan No Rencana Ruang Ruang/Indikasi Program I. I.1

Rencana kawasan lindung Perwujudan Perwujudan Kawasan Kawasan Hutan Lindung Lindung dan Mangrove

KecamatanTebing Meral Moro Kundur Kundur Utara II. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis II.1 Perwujudan Perwujudan HTR Kawasan yang termasuk HTR Kawasan Budidaya Perwujudan Kecamatan Kundur Kawasan Pertanian Utara


159

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Waktu pelaksanaan Pola Arah pemanfaatan No Rencana Ruang Lima Lima Lima Lima Lokasi Ruang/Indikasi tahun tahun tahun tahun Program ke-I ke-II ke-III ke-IV Perwujudan Kecamatan Kundur Pertanian Lahan Kundur Barat Kering dan Kundur Utara Holtikultura Buru Perwujudan Kecamatan Kundur Kawasan Kundur Barat Perkebunan Kundur Utara Buru Perwujudan Pulau Kundur Kawasan Perikanan Pulau Belat Pulau Sugi Pulau Papan Pulau Mandar Kecamatan Buru Durai Tebing Meral Kundur Barat Perwujudan Kabupaten Karimun Kawasan Pesisir Perwujudan Kabupaten Karimun Pengembangan Pertambangan dan Energi Perwujudan Seluruh wilayah Kawasan Pariwisata Pariwisata Kabupaten Karimun Perwujudan Seluruh Kecamatan Kabupaten Karimun Kawasan Permukiman Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

III.3. Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 III.3.1. Visi Pembangunan Kerangka Visi Indonesia 2014 sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2010-2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” dengan penjelasan sebagai berikut: Kesejahteraan Rakyat, yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 160


Demokrasi, yakni terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan, yakni terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. III.3.2. Misi dan Agenda Pembangunan Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.


161

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kotakota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan III.3.3. Sasaran Pembangunan Terdapat tiga sasaran utama pembangunan Nasional yang tertera pada dokumen RPJMN 2010-2014. Tiga sasaran pembangunan Nasional tersebut antara lain sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat, perkuatan pembangunan demokrasi, dan pembangunan penegakan hukum. Rincian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

162


Tabel III.4. Sasaran Pembangunan Nasional 2010-2014 No

Pembangunan

I. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat 1. Ekonomi a Pertumbuhan Ekonomi b Inflasi c Tingkat Pengangguran (terbuka) d Tingkat Kemiskinan 2. Pendidikan a b c d e f g

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) Meningkatnya APM/SMPLB/MTs/Paket B (persen) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)

Sasaran

Rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun Rata-rata 4-6 persen per tahun 5-6 persen pada akhir tahun 2014 8-10persen pada akhir tahun 2014 Status Awal (tahun 2008) 7,50

Target Tahun 2014 8,25

5,97

4,18

95,14

96,00

72,28

76,00

64,28

85,00

21,26

30,00

Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

3. Kesehatan a b c d

Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)

4. Pangan a Produksi Padi b Produksi Jagung c Produksi Kedelai d Produksi Gula

Status Awal (tahun 2008) 70,70 228,00

Target Tahun 2014 72,00 118,00

34,00

24,00

18,40

<15,0

Tumbuh 3,22 persen per tahun Tumbuh 10,2 persen per tahun Tumbuh 20,05 persen per tahun Tumbuh 12,55 persen per tahun

e Produksi Daging Sapi 5. Energi a Peningkatan kapasitas pembangkit listrik b Meningkatnya rasio elektrifikasi c Meningkatnya produksi minyak bumi d Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi 6. Infrastruktur

Tumbuh 7,30 persen per tahun

a

Pembangunan Jalan Lintas Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur, dan Papua

Hingga tahun 2014 mencapai 19.370 km

b

Pembangunan jaringan prasarana dan

Selesai tahun 2014

3.000 MW pertahun Pada tahun 2014 mencapai 80 persen Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barel perhari Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW


163

No

Pembangunan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan sisitem transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda

c

Penuntasan pembangunan jaringan serat Selesai sebelum 2013 optik di Indonesia Bagian timur Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di selesai tahun 2014 4 Kota Besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)

d

Sasaran

I. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi Indonesia a

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum; Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dengan indeks rata-rata 70 pada akhir tahun 2014 Menyelenggarakan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, dengan tingkat partisipasi politik rakyat 75% dan berkurangnya diskriminasi hak pilih dan memilih; Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi Pada tahun 2014: Indeks demokrasi Indonesia: 73

b

Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum

Persepsi masyarakay pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

Sumber : RPJM Nasional 2010-2014

III.3.4. Arah Kebijakan Umum Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan 164


infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. III.3.5. Prioritas Nasional Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Dalam RPJMN 2010-2014 terdapat sebelas prioritas nasional yang akan dilaksanakan. Sebelas Prioritas Nasional ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. III.3.6. Sasaran dan Arah Pembangunan Wilayah Sumatera Pengembangan wilayah diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan tetap mempertahankan momentum pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

165

di Jawa-Bali dan Sumatera. Wilayah Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah pusat perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan wilayah Jawa. Wilayah Sumatera berada pada posisi strategis nasional karena dari arah tenggara sampai timur dilintasi oleh ALKI yang memanjang dari Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Alur laut ini terbuka bagi pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya. Wilayah Sumatera bagian timur dan utara juga terbuka bagi pelayaran menuju kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Eropa. Dengan demikian, wilayah Sumatera berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Wilayah Sumatera memiliki akses perdagangan paling strategis jika dibandingkan dengan pulau besar lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Berbagai prasarana dan sarana, peluang usaha dan ketersediaan sumber daya manusia di wilayah Sumatera tersedia secara memadai. Wilayah Sumatera diharapkan menjadi wilayah penopang utama dalam menghadapi persaingan global, terutama dengan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sumatera, tujuan pembangunan wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2010—2014 adalah untuk: 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera; 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan di wilayah Sumatera; 3. Mengembangkan jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 4. Mengembangkan Sumatera bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi; 5. Mengembangkan Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis; 6. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai. 166


Jika mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera kurun waktu tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut : 1. meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita; 2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera; 3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 4. berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi; 5. berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis; 6. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai. Secara spesifik sasaran pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pendapatan per kapita di Kepulauan Riau dan wilayah lainnya di Sumatera adalah sebagai berikut: Tabel III.5. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Nasional 2010-2014

Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Kemiskinan (%)

Pengangguran (%)

2010

2014

2010

2014

2010

2014

NAD

4,5 - 5,0

5,5 - 6,1

19,8- 21,9

12,5- 13,8

7,4 - 8,2

5,7 - 6,3

Sumatra Utara

6,4 - 7,1

6,9 -7,6

10,7- 11,9

6,8 - 7,5

10,3- 11,4

9,4 - 10,4

Sumatra Barat

4,4 - 4,8

6,0- 6,5

8,9 - 9,8

5,7 - 6,3

8,4 - 9,3

7,5 - 8,3

Riau

4,6 - 5,0

6,5 - 7,2

8,5 - 9,4

5,2 -5,8

5,8 -6,4

5,6 - 6,2

Jambi

4,8 - 5,3

6,9 -7,6

7,2 - 8,0

4,6 -5,1

4,2 - 4,7

3,1 - 3,5

Sumatra Selatan

5,5 - 6,0

6,2 - 6,9

14,5- 16,0

9,2 -10,2

7,9 - 8,7

6,8 - 7,6

Bengkulu

4,5 - 5,5

6,2 - 6,9

18,9- 20,9

12,0- 13,3

2,6 - 2,9

1,6 - 1,9

Lampung

5,5 - 6,1

6,2 - 6,9

17,6- 19,4

11,2- 12,4

5,4 - 6,0

4,7 - 5,2

Bangka Belitung

4,9 - 5,5

6,1 - 6,7

6,6 -7,3

4,2 - 4,6

3,7 - 4,1

2,4 - 2,7

Kepulauan Riau

7,0- 7,4

7,5- 8,2

7,6- 8,5

4,2- 4,7

3,3- 3,7

1,5- 2,4



167

Tabel III.6. Sasaran Angka Kematian Bayi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pendapatan per Kapita Nasional 2010-2014

Provinsi

Angka Kematian Bayi

Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan hidup

Pendapatan Perkapita (RP. Ribu)

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

32

30

8,90

9,30

69,08

69,61

7.972,22

8.882,23

Sumatra Utara

23

20

8,88

9,16

71,64

72,46

8.425,00

9.374,50

Sumatra Barat

27

23

8,25

8,56

70,58

71,70

7.926,09

9.343,21

Riau

22

20

8,44

8,78

71,92

72,57

21.137,34

28.137,51

Jambi

27

24

7,84

8,08

70,43

71,26

5.853,36

6.843,80

Sumatra Selatan

25

23

7,84

8,08

70,97

71,79

8.292,60

8.886,26

Bengkulu

29

25

8,08

8,26

69,97

71,06

4.752,32

5.370,53

Lampung

25

21

7,86

8,42

70,98

72,21

4.809,39

5.277,32

Bangka Belitung

26

24

8,10

9,30

70,72

71,35

8.680,22

8.991,85

Kepulauan Riau

20

19

9,60

10,80

72,38

72,73

26.270,96

28.178,43

NAD


III.3.7. Strategi Pengembangan Wilayah yang terkait dengan Kepulauan Riau Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi dan arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMN 2010-2014 adalah: 1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera 2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik. 3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah. 4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana. 5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan 168


Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antar daerah. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi pengembangan kewilayahan di dalam RPJMN 20102014 yang terkait dengan wilayah Sumatra terutama Kabupaten Karimun antara lain: 1. Wilayah Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah pusat perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia. 2. Pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; lumbung energi nasional, pusat perdagangan dan pariwsata sehingga wilayah Sumatera menjadi salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. 3. Batam, Bintan dan Karimun merupakan salah satu lokasi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) dari 4 lokasi di pulau Sumatera yang dilalui jalur perdagangan internasional dan menjadi buffer Negara maju di sekitarnya. 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis diarahkan untuk mencapai suatu pengelompokan kawasan fungsional yang memberikan backward dan forward linkages serta multiplier effects bagi daerah di sekitar kawasan tersebut secara regional, nasional, dan internasional untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan pembangunan antardaerah. Pengembangan kawasan strategis tidak terlepas dari pengaturan hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

169

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pengelola kawasan antardaerah, yang hal ini diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan, dibutuhkan sinergisme dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan pengelola kawasan dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam rangka optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan multiplier effects bagi daerah sekitar baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional, dibutuhkan dukungan dan intervensi kegiatan pembangunan yang multisektor dalam mewujudkan pengembangan kawasan strategis dan dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. 5. Kepulauan Riau merupakan salah satu propinsi yang termasuk kawasan perbatasan Negara. Dalam RPJMN 2010-2014 dijelaskan yang dimaksud dengan kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulaupulau kecil terdepan (terluar). UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya. Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perbatasan meliputi 10 (sepuluh) kawasan perbatasan dengan negara tetangga, termasuk 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terdepan (terluar) yang memiliki nilai strategis sebagai lokasi penempatan titik dasar yang berperan penting dalam penentuan garis batas negara. 6. Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Secara keseluruhan kawasan perbatasan dengan negara tetangga 170


tersebar di 12 (dua belas) provinsi. Kawasan perbatasan darat tersebar di 4 (empat) provinsi,yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2004 Km, di Papua antara RI-PNG sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor Leste sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara itu, kawasan perbatasan laut berada di 11 (sebelas) provinsi yang meliputi provinsiprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Gambar III.1.

Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pada 12 provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya, dan di dalamnya akan dikembangkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Pada periode 2010—2014, akan diupayakan percepatan pembangunan 20 PKSN sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan secara bertahap Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang untuk berinteraksi langsung dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

171

kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (inward looking) yang memandang kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan, menjadi berorientasi ke luar (outward looking), yang didalamnya fungsi kawasan perbatasan di samping sebagai wilayah pertahanan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Tabel III.7. Pusat Kegiatan Strategis Nasional No

Provinsi

1

Kalbar

2

Kaltim

3

Sulut

4

NTT

5

6

7

172

Papua

Kepulauan Riau

Riau

Kab/Kota 1 2 3 4 5 6

Sambas Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu Nunukan

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Malinau Kutai Barat Kepulauan Talaud Kepulauan Sangihe Kupang Timor Tengah Utara Belu Alor Rote Ndao Keerom Merauke Boven Digoel Pegunungan Bintang Kota Jayapura Supiori Kepulauan anambas Karimun Kota Batam Natuna Kota Bintan Dumai Bengkalis

PKSN Paloh Aruk Jagoibabang Entikong Nanga Badau Nunukan Simanggaris Long Midang

Melonguane Tahuna Kefamenanu Atambua

Merauke Tanah Merah Jayapura

Batam Ranai Dumai


No

Provinsi

8 9

Papua Barat Maluku

10 11 12

Maluku Utara Sumatra Utara NAD

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Kab/Kota Rokan Hilir Indragiri hilir Kepulauan Meranti Raja Ampat maluku Barat Daya maluku tenggara Barat Kepulauan Aru Morotai Serdang Bedagai Kota Sabang

PKSN

Saumlaki Sabang

Sumber : BAPPENAS, 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

III.4. Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kota/Kabupaten yang membentuk satu kesatuan wilayah dibawah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu pembangunan wilayah yang dilakukan di Kabupaten Karimun tentunya harus dapat bersinergi pembangunan Kota/Kabupaten lain dan dengan arah pembangunan yang dikembangkan oleh provinsi. Begitu juga halnya terhadap penyusunan RPJM Kabupaten Karimun. Prosesnya haruslah mengacu pada RPJM Kepulauan Riau yang telah disusun. Sebagai dasar yang dijadikan landasan, maka aspek yang harus diperhatikan pada dokumen RPJM Provinsi meliputi Visi, Misi dan Tujuan Provinsi Kepulauan Riau. III.4.1. VISI Sebagaimana tercantum pada dokumen RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015, maka Visi Provinsi Kepulauan Riau adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan”. Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu bunda tanah Melayu, sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan. Adapun empat kata kunci tersebut terkandung pengertian dan pemahaman sebagai berikut: 1. Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu menunjukkan bahwa Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru berakhir pada awal abd ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada tahun 2015, Kepulauan Riau akan menjadi Provinsi yang kembali akan akan mentabalkan tamaddun/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

173

kejayaan Melayu dalam masa kekinian dan beroriantasi masa depan. 2. Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya secara layak, meningkat pendapatannya dan standar pembangunan manusia. 3. Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah kondisi dimana Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya Melayu memiliki sifat dan perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya, terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum dan perundang-undangan. 4. Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan dengan tidak membedakan suku bangsa. III.4.2. MISI Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat 3. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan wilayah 4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik) 5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas 6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti, dan supremasi hukum 174


8. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan gender 9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan III.4.3. TUJUAN Adapun tujuan yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut: Misi 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalamkehidupan masyarakat Tujuan: 1) Memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat melalui pemahaman, penghayatan serta pengamalan dan norma budaya melayu 2) Melakukan pembinaan terhadap potensi dan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah 3) Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam kegiatan pembangunan daerah 4) Melestarikan, melindungi dan mengembangkan budaya Melayu dan budaya lainnya 5) Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sejarah Melayu Misi 2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat Tujuan: 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulaupulau kecil terdepan untuk pengembangan perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan 2) Mengembangkan perikanan budidaya secara terpadu dan berkelanjutan 3) Mengembangkan industri pengolahan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan 4) Mengembangkan industri bioteknologi kelautan secara terpadu dan berkelanjutan 5) Mengembangkan industri dan jasa maritim


175

Misi 3. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan wilayah Tujuan: 1) Mengembangkan pariwisata bahari secara terpadu dan berkelanjutan 2) Mengembangkan pariwisata budaya secara terpadu dan berkelanjutan 3) Mengembangkan wisata berbasis keunggulan daerah sebagai kawasan bisnis, perdagangan bebas dan industri di Batam, Bintan dan Karimun Misi 4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik) Tujuan: 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian 2) Memperkuat kelembagaan penyuluh pertanian 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian 4) Mengembangkan pasar produk-produk pertanian baik dalam maupun luar negeri 5) Meningkatkan jumlah dan jenis produk-produk olahan pertanian 6) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat 7) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap modal 8) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha 9) Membangun keterkaitan yang saling memperkuat antara industri besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 10) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat Misi 5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas Tujuan: 1) Meningkatkan ketersediaan utilitas dasar khususnya air bersih dan komunikasi 2) Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber energi khususnya listrik dan gas 176


3) Meningkatkan infrastuktur pendukung FTZ 4) Meningkatkan infratruktur perhubungan penunjang konektivitas dan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah 5) Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran khususnya bagi pelayanan publik dan pelayanan investasi 6) Mengurangi disparitas antar wilayah melalui pemerataan infrastruktur Misi 6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas Tujuan: 1) Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di desa-desa 3) Melengkapi jumlah tenaga guru pada bidang-bidang tertentu khususnya ilmu eksakta, olahraga dan agama 4) Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada daerahdaerah di luar ibukota kabupaten/kota 5) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 6) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja 7) Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 8) Melengkapi jumlah dan Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat 9) Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan sarana dan prasarana yang memadai Misi 7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti, dan supremasi hukum Tujuan: 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 2) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

177

Tabel II.1. Persentase Luas Wilayah Daratan, Lautan dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun Kecamatan Km² % Km² %

Recommend Documents