I I I I I I I I I I I I I I
t I I I I I
IMAN, INTELEIffUATITAS DAN INTEGRITASMAHASISSTA DAIA,M PEMBA}IGunIN
Oleh: Dr. MustopadidjajaAR, MPIA.
Pidato Ilmiah Pada Dies Natalis Ke-43 Himpunan Mahasiswa Islam GIM[) Jakarta,5 Februari 1990
t t I I I I I I
t I I I I I I I I
t l
I
IMAN, INTELEKTUALITAS DAN INTEGRITAS MAHASIS\)T/A DAI-{M PEMBANGUNAN Oleh: Dr. Mustopadidjaja AR, MPIA.
'Adanya
kepemimpinan yang berwatak dengan persyaratan moral dan mental yang tinggi, abdi rakyat yang benar-benar berjuang merealisasikan keimanan sebagai Pancasilais sejati, merupakan syarat yang harus dimiliki demi tegaknya pemerintahan yang berwibawa, dipercayai rakyat, di samping keterampilan teknis dan konsepsi yang realistis dalam menyusun kebijaksanaanf rencana ekonomi untuk menyukseskan Tri Tuntutan Rakyat yang ketiga menuju masyarakat Pancasila" (Mustopadidjaja AR, The Leader, the Man and the Gun, KAMI-FE UI, t966).
Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Adik-adik Mahasiswa, Para Hadirin dan Hadirat Sekalian, Assalamulaikum Wr \Vb. Pertama-tama marilah kita paniatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas segalarahmat dan nikmat serta ampunan yang telah dilimpahkanNya kepada kita sekalian. Berkat taufiq dan hidayahnya pulalah p^da malam hari ini kita bersama bisa berkumpul merayakan Dies Natalies HMI yang ke 43. Lebih bermakna lagi kesempatan berkumpul ini terasa, oleh karena kita bersama diminta memikirkan sesuatu yang cukup penting, yaitu masalah "keuntuhan iman, intelektualitas, dan integritas mahasiswa mewujudkan demokratisasi" yang merupakan thema dies sekarang ini.
I I I I I I I I I T
t I I I I I I I I I I
Kemudian perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar HMI yang mengundang saya untuk mengisi Pidato Ilmiah pzda perayaan ini, dengan mengacu kepada thema tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian yang berkenan meluangkan waktu mendengarkan uraian ini. Uraian yang saya sampaikan ini singkat saja, hanya beberapa halaman, karena bukan saja waktu untuk menyiapkannya terbatas tetapi lebih-lebih lagi adalah karena pengetahuan saya mengenai permasalahan yang dimintakan kepada saya untuk menguraikannya sangat terbatas. Thema yang dipilih dalam rangka perayaan dies sekarang ini menggambarkan hasrat dan semangat seorang ataupun sekelompok warga negara, untuk berperan serta memikul tanggung jawab dalam.kehidupan bernegara dan bermasyarakat, untuk secara positif melakukan kreativitas yang bermanfaat bagi kepentingan umum, bagi kemajuan bangsa, negara dan tanah air. Semuanya itu dilakukan "secara tertib", penuh integritas, sebab dilakukan dengan niat dan dalam rangka ibadah, sebagai pengabdian yang merupakan perwujudan iman dan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dalam referensi inilah saya akan mencoba memberikan uraian yang mengacu pada thema dies, dengan memilih judul "iman, inteletualitas, dan integritas mahasiswa dalam pembangunan". Alhamdulillah saya ucapkan dalam hati, karena pada generasi yang lebih muda ini berkembang semangat seperti itu, sebab hanya kepada generasi yang beriman, berilmu pengetahuan dan penuh integritaslah kelanjutan pembangunan yang merupakan pengamalan Pancasila, perjuangan bangsa dan negara di tanah air tercinta ini, bisa dititipkan, bisa diwariskan. Secara sistematik uraian ini akan sayabagi atas beberapabagian Pertama-tama saya ingin
memberikan
alasan mengapa kata "demokratisasi" ditukar
"pembangunan" dan hubu"*".r antara keduanya, kemudian akan disusul dengan
I I I I I I I I I I
t I I I I I I I
t t I
uraian yang menggambarkan persepsi saya mengenai iman, ilmu, dan ahlak sebagai pangkal tolak dari amal ibadah yang secara keseluruhan merupakan ciri-ciri bagi integritas seorang intelektual yang beragama. Pada bagian akhir saya akan mencoba menguraikan hubungan dinamik
ant"ra integritas mahasiswa, demokrasi
('demokratisasi") dan pembangunan, akan melihat secara singkat dan sederhana relevansi beberapa pengertian konseptual yang telah diungkapkan sebelumnya dalam konteks pembangunan1.
Demokratisasi pada hemat saya adalah suatu proses sosial yang merupakan
realisasi dan aktualisasi nilai yang dianggap luhur, dan didasarkan pada etika, norma dan aturan yang berlaku, sesuai dengan keluhuran nilai yang dianu!
serta
mengarah pada perwujudan cita-cita dan pencapaian tujuan bersama dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya katakan demokratisasi sebagai "proses sosial", dimaksudkan bahwa semangat, nilai-nilai dan tanggung jaurab demokrasi tersebut termanifestasikan dalam keseluruhan dimensi kegiatan kehidupan, di bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya dengan kecenderungan untuk melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat di dalamnya dengan martabat dan hak-hak kemanusiaan yang sama. Demokratisasi yang didefinisikan sebagai aktualisasi nilai, realisasi atau perwujudan nilai secara positip, konstruktif dan produktif itu, pada hakikinya merupakan kreativitas insani yang dilakukan dengan penuh kehormatan atas hak dan martabat manusia, dan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia tersebut dalam bdrbagai dimensinya. Nilai-nilai yang disepakati bersama, seperti falsafah hidup bangsa dan negara, mendasari, menyemangati dan memberi arah pada tiap kegiatan yang ditujukan pada kepentingan dan kemajuan bersama, masyarakat, bangsa dan negara. Demokrasi yang memungkinkan proses demokratisasi itu dengan demikian merupakan sistem dan proses yang didasari nilai-nilai tertentu, mengamalkan nilai-
I I I
t I
t I
t I I I I I I I I I I
t T
nilai tersebut dalam setiap kegiatan dari keseluruhan struktur institusi pendukungnya, dan terarah padapencapaian nilai-nilai yang lebih tinggi sebagai hasilnya. Secara umum dan sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai "kedaulatan (krasi) ralcyat (demo)". Apakah hubungan kedaulatan rakyat ini dengan berbagai dimensi "proses sosial" yang meliputi keseluruh segi kehidupan sosial politik ekonomi sebagaimana kita definisikan di atas. Dalam literatur kita mengenal demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan sebagainya.Referensi pengertian-pengertian
dan mekanisme demokrasi secara "politis" dapat kita baca
antara lain pada uraian Pak Moerdiono mengenai Sistem Politik Pancasila (Sekretariat Negara, RI, 1989). Pada hemat saya konseptualisasi demokrasi dan demokratisasi yang saya uraikan di atas adalah sejalan dengan pendapat Pak Moerdiono;
atau uraian Pak Moerdiono
tersebut dapat dijadikan contoh
empirikanya dengan Pancasila sebagai sistem nilai yang mendasari dan mempedomani keseluruhan institusi demokrasi di dalamnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyentuh ungkapan demokrasi dalam dimensi dan tingkatan lainnya, khususnya di bidang kegiatan ekonomi dan sosial. Sebagaimana kita ketahui, pilihan terhadap demokrasi merupakan produk perkembangan sejarah politik dan pemerintahan modern. Demokrasi pada umumnya disepakati merupakan alternatif terbaik dalam penyelen ggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi, unfuk mencapai berbagai tujuan dan cita-cita dalam hidup kebangsaan dan kenegaraan, secara lebih efisien dan efektif. Pengalaman bangsa kita membuktikan benarnya kesimpulan ini. Sejarah perkembangan politik dan pemerintahan bangsa-bangsalain juga demikian. Alternatif dari demokrasi adalah sistem "otoritarianism", adalah sistem "etatisme". Bangkitnya "orde baru" dimulai
I I I I I I I T I I I I I I I l
I I I I
sekirar seperempatabadyang lalu, dan perkembangan di RRC dan sebagian negaranegara Eropa Timur terakhir ini, demikian juga perkembangan ekonomi di Uni Soviet, merupakan bukti-bukti naiftrya "otoritarinisme, naifirya "etatisme". Namun predikat tersebut terakhir ini, yaitu bahwa demokrasi adalah sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengeja wantah, dalam mewujudkan "kemakmuran yang berkeadilan, keadilan yang berkemakmuran", dalam mewujudkan nila-nilai kemanusiaan secara manusiawi, sepenuhnya harus dibuktikan
oleh para
pendukung demokrasi. Demokrasi dengan demikian juga berarti kerja keras yang lahir dari rasa tanggung jawab yang tumbuh
sebagai k€sadaran pribadi untuk
mengejar kebaikan dan kemajuan bersama; bukan karena paksaan, sebab "anti paksaan" juga merupakan karakteristik dari demokrasi. Kerja keras itu diperlukan
dalammewujudkan demokrasi, kerja keras dari
seluruh individu dan lapisan masyarakat dalam memikul tanggung jawab demokrasi, kerja keras dalam merealisasikan dan mengaktualisasikan diri dan segala aspirasi nilai kemanusiaan yang luhur untuk kepentingan bersama dalam berbagai dimensinya. Hal ini berarti demokrasi, "kedaulatan ralqat', harus tercerna dalam keseluruhan bidang kehidupan. Di samping harus termanifestasikan di bidang politik, demokratisasi, tanggung jawab demokrasi juga harus dapat terealisasikan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian berarti perwujudan demokrasi tidak hanya pada bidang politik, tidak hanya pada keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, sebagaimana lazimnya secara umum diartikan dengan demokrisi, melainkan juga pada tingkatan pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang diambil. Perwujudan demokrasi, tanggung j4wab "demokrasi" dari warga negara dalam pelaksanaan keputusankeputusan politik, bahkan lebih besar lagi, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan sektor-sektor pembangunan lainnya.
Mengapa?. Dari segi ekonomi,
I
t t I I
t t t I I I T I I I I
t I I I
kemampuan Pemerintah relatif terbatas; dari segi politik keseluruhan institusi politik telah mufakat bahwa penyelenggaraan pembangunan didasarkan pada "demokrasi ekonomi". Pilihan terhadap "demokrasi ekonomi" adalah keputusan politik untuk mewujudkan "kedaulatan rakyat" dalam menentukan pilihan dan memanfaatkan secara maksimal potensi dan peluang yang timbul dalam rangka berbagai kegiatan usaha ekonomi dan sosial guna menacapai tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih tinggi. Dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi ini diperlukan sistem ekonomi atau perangkat kelembagaan ekonomi di mana warga negara "secara berdaulat" dapat merealisasikan kreativitasnya secara produktif
dan
menguntungkan dalam berbagai bidang dan jenis kegiatan usaha. Yang menjadi masalah adalah sampai di mana kemampuan masyarakat untuk memikul tanggung jaurabdemokrasi di bidang ekonomi dan sosial tersebut, secara berdauiat, mantap dan mandiri. Kita semua mengetahui, bahwa untuk dapat memikul tanggung jawab demokrasi di bidang ekonomi dan sosial, lembagaJembaga ekonomi dan sosial yang ada di negara kitapun masih menghadapi berbagai kelemahan. Pembangunan kelembagaan sosial dan ekonomi ini, perlu mendapat perhatian sehingga dapat berperanan sebagai institusi demokrasi, dapat berperan secara efektif dan mandiri untuk mewujudkan
"kemakmuran yang berkeadilan, dan keadilan yang
berkemakmuran" sesuai semangat dan cita-citademokrasi. Dari uraian di atas tampak kiranya alasan mengapa saya mengganti kata "demokratisasi"menjadi "pembangunan".Secarasederhana, kita melihat kesamaan makna di antara k.h.rurryu. Demokratisasi dan pembangunan kita definisikan sebagai proses realisasi dan aktualisasi nilai, beranjak dari, senantiasa mengindahkan, dan terarah pada pencapaian : nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dalam dan bagi kehidupan bersama. Jauh sebelum ini Bapak Kepala Negara kita
I I
t t I I I I I I I I I I I T I I I T
menegaskan bahwa "Pembangunan dan Demokrasi harus berjalan seiring. Sebab pembangunan tanpa demokrasi dapat berarti penindasan, dan demokrasi tanpa pembangunan dapat berarti masa depan tanpa harapan @residen Soeharto, pada Munas Ke 8, KCVRI,1987). 2.
Realisasidan aktualisasi nilai yang didasari iman, ilmu dan peng€tahuan dan
ditujukan kepada kebaikan bersama adalah merupakan
wujud integritas dan
tanggung jawab manusia sosial dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sepenuhnya dapat dipandang sebagai bagian dari ibadah kepadaNya- Keadaan dan perilaku ini agaknya merupakan konsepsi hidup, pandangan hidup, sikap hidup, cara hidup dan tujuan hidup sepenuhnyz dari manusia yang beragama, beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam keterlibatan manusia dalam proses demokratisasi ang merupakan aktualisasi nilai yang didasari keimanan, dengan perilaku dan tindakan yang didasari pemikiran dan ilmu pengetahuan serta ditujukan pada perwujudan nilai-nilai luhur dalam dan bagi kehidupan bersama tersebut, seorang (muslim) akan melihat ketepatan posisi hidupnya dalam perspektif firman Allah Swt "Tidak Kuciptakan zin dan manusia, kecuali untuk beribadah padaKu" (surat Al-D zariat, ayat 56). Dalam hubungan ini kata "ibadah" bagi saya merupakan kunci bagi pemahaman dan realisasi secara dinamik dari iman, intelektualitas dan integritas secara utuh dan terpadu. Sesuai dengan firmanNya, dapat kita simpulkan bahwa ibadah merupakan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada manusia, karena itu ibadah merupakan kewajiban mutlak dari setiap insan yang beriman. Dalam hubungan ini saya ingin menekankan, bahwa dalam "demokratisasi" atau realisasi dan aktualisasi nilai itu terkandung makna dan hasrat penyempurnaan dan kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah tersebut tergantung pada banyak
I I I I I I I I I I I I I I I I I
t t I
faktor, seperti ketepatan menafsirkan ajaran agama yang berisikan pedoman, perintah dan laranganNya dan cara berkomunikasi denganNya; tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tehnologi yang dimiliki; serta pengetahuan dan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut bidang kegiatan hidup yang digeluti, dan sebagainya. Berbagai faktor tadi tidak berdiri sendiri, dan
menunjukan ketidak
mungkinan manusia bertindak sendirian untuk memenuhinya. Ketiga faktor tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila ada dan merupakan produk bersama dan dalam suasana kebersamaan.Ilmu sosiologi melihat fenomena kebersamaan ini sebagai tanda dan persyaratvn bagi eksistensi manusia selaku mahluk sosial. Dalam dimensi lain, jauh sebelumnya Tuhan memerintahkan manusia dan bangsabangsa di muka bumi ini untuk saling mengenal. Dalam interaksi antara manusia dan bangsa-bangsatersebut, banyak hal-hal negatif mungkin terjadi di samping halhal positif yang didambakan. Dalam iklim dan kecendrungan demikian, Muhammad SA.Wmenekankan kepada ummat manusia di muka bumi ini bahwa kerasulannya dimaksudkan Tuhan untuk menyempurnakan ahlak, meningkatkan budhi pekerti; sebagaimana sabdanya, "sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak". Ahlak yang mulia tersebut harus termanifestasikan sebagai perilaku dalam setiap dimensi kegiatan dan kehidupan, apalagi dalam memikul tanggung javtab demokrasi. Ahlak y^ng mulia akan tercerminkan dari sikap y^ng proporsional, "tahu diri",
bertindak tertib baik dalam hubungan horisontal
maupun vertikal, baik dalam kaitan hablum minnallah maupun dalam rangka hablum minannas. Tertib yang saya maksudkan adalah mengikuti tata nilai dan norma-norma positif serta aturan dan kebijaksanaan yang berlaku, baik "kebijaks^naan Tuhan" yang termuat
dalam berbagai kitabNya, maupun
"kebijaksanaan negara" sebagai produk proses demokrasi, termasuk
B
dalam
I I I I I I T I I I I
t I I I I I I T I
mengupayakan perubahan
aturan dan kebiiaksanaan negara yang"menurut
penilaian bersama secara objektif rasional perlu penyesuaian karena perubahan keadaan. Dari sini kita melihat iman, ilmu pengetahuan dan ahlak merupakan determinan bagi penyempurnaan dan kesempurnaan ibadah bagi kemajuan manusia dan kemanusiaan, sebagai realisasi dan aktualisasi hidup keagamaan dan keimanan manusia kepada Tuhan. Sebab itu agama (Islam) mengajarkan manusia untuk mengejar ilmu tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Dan Tuhan akan meninggikan derajag akan memulyakan orang yang berilmu. Aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan akan lebih efektif apablla didukung oleh tehnologi yang tepat. Kunci bagi kemajuan tehnologi adalah ilmu pengetahuan, sebab itu pula kita dapat menyimpulkan bahwa aktualisasi iman harus dapat tercermin dalam kemajuan ilmu dan tehnologi yang diperlukan
untuk
lebih menjamin
kesempurnaan ibadah. Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa nilai ketiga rangkaian faktor berupa "iman, ilmu, dan ahlak" akan menentukan kualitas dan kesempurnaan ibadah manusia beragama dalam berbagai dimensi amal kegiatannya. Dengan nilai ketiga faktor tersebut itu pulalah integritas intelektual beragama khususnya, dan kualitas manusia, nilai tambah dan keunggulan komparatif sumberdaya manusia pada umumnya akan ditentukan. 3.
Dengan keunggulan komparatif yang dimiliki sumber daya manusianya,
sejarah membuktikan bahwa berbagai negara yang sumber daya alamnya relatif terbatas, telah berhasil menyelenggarakan dan melebihi tingkat kemajuan pembangunan dari negara-negara y^ng berada dalam posisi sebaliknya. Hal ini mengandung arti bahwa keinginan untuk meningkatkan ibadah, berperanserta
I I I I I I I I I I I
t I I I I I I I I
dalam pembangunan bangsa sebagaimana ditandai oleh thema demokratisasi dengan definisi seperti di atas, harus diwujudkan dengan upaya keras untuk meningkatkan kualitas manusia sehingga memiliki keunggulan komparatif. Saya katakan kita harus memiliki keunggulan komparatif, sebab dalam rangka ibadah umat manusia harus berlomba, harus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Dalam hubungan inipun Allah Swt telah mengingatkan bahwa "Nasib sesuatu bangsa baru akan mengalami perubahan, hanya apabila bangsa tersebut berjuang merubahnya" (Surat Al Ra'd, ayat LL). Posisi negara dan bangsa kita baru akan berubah pada tingkat yang lebih maju dalam peta perkembangan pembangunan dunia apabila bangsa kita senantiasa berhasil menyelenggarakan pembangunan secara meningkat dan berkelanjutan. Kita semua mungkin mengetahui posisi Indonesia dalam peta kemajuan pembangunan sosial ekonomi dunia. Kitapun mengetahui posisi dan tahap pembangunan yang tengah kita jalani. Pada akhir dekade 90-an yangberarti akhir dari abad 20 ini, diharapkan bangsa Indonesia sudah dapat mulai menginjak tahap awal dari proses tinggal landas. Pada awal abad 2l diharapkan proses tinggal landas sudah dapatberlangsung secara lebih mantap. Kita bergembira dan berbesar hati, bahwa kemajuan besar dan sangat berarti telah berhasil dicapai sebagai hasil pembangunan yang dilakukan dalam sekitar dua dekade terakhir ini. Namun kitapun menyadari bahwa tantangan perjuangan di masa-masa datang memerlukan kerja keras dan rasa tanggung jawab yang lebih besar, yang hanya mungkin dapat dihadapi dengan tingkat keberhasilan yang memuaskan apabila kualitas sumber daya manusia dalam keseluruhan institusi-institusi demokrasi dan pembangunan yang ada cukup mendukungnya. Sebab itulah para pemimpin bangsa kita, secara demokratis konstitusional memutuskan dalam GBHN 1988 untuk menempatltan "peningkatan kualitas sumber daya manusia" sebagai salah satu prioritas penting
I T I
t t I T I I I
t t I I I I I I I
t
dalarn pembangunan nasional. Demokrasi dan demokratisasi beranjak dari semangat aktualisasi diri manusia secara penuh sehingga keberadaannya dalam kehidupan lebih bermakna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesamanya, bagi bangsa dan negaranya. Aktualisasi diri mengandung makna "learning process", dan ini yang ingin saya tekankan kehadapan adik-adik mahasiswa semua, sehingga bisa mengembangkan secara optimal seluruh bakat d"n pot"rrsi yang merupakan rahmat Tuhan kepada kita untuk kemudian diamalkan ("ilmu-amaliyah, amal-ilmiyah") bagi kemajuan bangsa, negara, tanah air dan kemanusiaan, sehingga amal perbuatan kitapun lebih bermakna. Dan tempat untuk beramal bhkati mewujudkan demokratisasi itu, tidak saja dalam instinrsi-institusi politik, tetapi juga pada berbagai lembaga ekonomi dan sosial; dan tidak ada dari lembaga-lembaga tersebut yang tidak membutuhkan peningkatan kemampuan professional dan idealisme. Di antara sekian banyak karakteristik dari kualitas sumber daya manusia adalah dimilikinya "iman, ilmu dan ahlak" yang mendasari semangat dan menjamin integritas dan kualitasnya dalam beribadah, untuk memikul tanggung jawab demokrasi dan pembangunan secara kreatif dan efektif di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Kesempurnaan ibadah seseorang pada dasarnya tergantung pada kualitas iman, ilmu dan ahlak yang dimilikinyayang sekaligus mencerminkan kualitas dirinya sebagai sumber daya manusia. Hal ini berlaku dalam tiap bidang kegiatan, baik politik, maupun sosial ekonomi. Kalau kita definisikan politik sebagai sesuatu yang berhubungan atau merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada abad modern ini dilakukan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaannegara dalam berbagai siklusnya,
11
I I I I I T I I I I I I I I I I I I T I
maka mereka yang ingin mengisi demokrasi dalam bidang politik akan merasakan kebutuhan untuk menguasai ilmu dan pengetahuan mengenai kebijaksanaan neg ra, kebijaksanaan publik, atau kebijaksanaan pemerintahan dengan berbagai metodologi dan pengetahuan relevan yang diperlukan. Persyaratan profesional serupa sebenarnya berlaku bagi kegiatan'kegiatan dalam institusi-institusi demokrasi di bidang ekonomi dan sosial. Sebab itu secara sederhana, sekali lagi kita bersama melihat bahwa proses demokratisasi juga harus berisikan proses pengembangan diri, suatu "learning process" sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kualitas, meningkatkan keunggulan komparatif
sumber daya
manusia. Dengan cara itu kita bisa mengharapkan institusi-institusi politik ekonomi dan sosial kia dapat lebih meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian bukan saja berbagai kebijaksana n yang meliputi berbagai bidang kehidupan sosial ekonomi politik itu, sebagai keputusan-keputusanyang dihasilkannya akan lebih berkualitas, tetapi siap dilaksanakan secara operasional, efektif dan efisien. Sebagaimana telah dikemukakan, tanggung ja'wab demokrasi tidak terhenti, berakhir, pada tingkat pembuatan kebijaks ^naan yang terarah pada pencapaian berbagai tujuan yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, juga pada tahap implementasinya. Integritas dan kualitas profesional para pendukung demokrasi pada tahap implementaii kebijaksanaan ini, khususnya yang bergerak pada instiitusi-institusi ekonomi dan sosial, akan menentukan pula berhasil tidaknya mereka mewujudkan cita-cita demokrasi, mencapai tujuan dan cita-cita luhur masyarakat,bangsa dan negara. Dalam negara demokrasi seperti neg ra kita, implementasi kebijaksanaankebijaksan aan neg ra dalam berbagai bidang pembangunan akan melibatkan lebih banyak institusi-institusi sosial ekonomi dalam masyarakat. Pada tahap pembangunan dewasa ini sekalipun berbagai kelemahan dan kekurangan masih
72
I I I T
t t t I I I
t I I I I I T I I I
-l
pembangunan dewasa ini sekalipun berbagaikelemahan dan kekurangan masih melekat pada institusi ekonomi dan sosial kita, namun berbagai kegiatan yang dilakukan "institusi-institusi demokrasi" yang bergerak dalam bidang pembangunan sosial ekonomi tersebut terasa telah dapat secara lebih langsung mengisi kebutuhan masyarakat luas, berupa berbagai barang dan jasa, sekaligus termasuk lapangan kerja.Ini merupakan gambaran demokratisasi yangterjadi, gambaran dari realisasi tanggung jawab demokrasi di bidang sosial ekonomi yang memungkinkan keterlibatair kreatif produktif masyarakat luas dan mempunyai makna dalam mewujudkan semangat dan cita-cita demokrasi, dalam mewujudkan "kemakmuran yang berkeadilan, keadilan yang berkemakmuran". Demikianlah; sebagai akhir dari uraian ini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa demokrasi dan demokratisasi yang memberikan peluang merealisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai bidang kehidupan, sebagai suatu ibadah, kualitas dan kuantitasnya tergantung pada mutu
iman, ilmu dan
ahlak yang dimiliki para pendukungnya, Untuk penyempurn.aan dan kesempurnaan ibadah tersebut diperlukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan yang relevan sesuai dengan bidang kehidupan yang digeluti, serta ahlak yang terpuji. Di atas saya mengemukakan bahwa hanya kepada generasi yang memiliki iman, ilmu dan penuh integritaslah, kelanjutan dan kelangsungan pembangunan y^ng merupakan pengamalan Pancasilaini dapat diwariskan. Iman kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, merupakan karakteristik dan kunci sila pertama; bersama ilmu dan ahlak akan memberikan jaminan terhadap integritas ibadah, karenanya akan dapat pula menjamin ketepatan wawasan, kelestarian, keutuhan dan perwujudan Pancasila. Dengan iman, ilmu dan ahlak yang tinggi maka pelaksanaan tanggung jawab demokrasi dan pembangunan dapat dilihat sebagai
t3
I T. r
ibadah yang dilakukan dengan penuh intbgritas, yangakan menjamin kelangsungan Pembangunan Nasional dan kematapan pembangunan nasional sebagai realisasi
t
Pancasila dalam tiap tahapannya. Dari sini kita melihat relevansi thema dies ini dalam konteks pembangunan hari ini dan esok.
I
I I I I I
Sekian,'Wallahu'alam. 'Wassalamulaiakum'Wr. Wb.
J akarta,5 Februari, L990.
t I I I
t T
t t I I
t4
