:.t. antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAEUPATEN HATMAHERA UTARA

NOMOR: Og TAHUN2072 TENTANG RENCANA

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA

UTAM

TAHUN 2012 - 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HATMAHERA UTAM,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,

berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usahabahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

:

.t.

Pasal 18 : 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945; 2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196O tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Rl Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2013);

t

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 7962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Rl Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2759);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Rl Nomor 3209);

5.

Undang-Undang Nomor

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3419);

7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan lndonesia (Lembaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3647);

8.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3656);

9.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3881);

10.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Rl Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3274);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Rl Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4374);

tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4L69);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

1)

13.

Undang * Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung ( LembaranNegara Rl Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor a264\;

14.

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor Ll"5 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4327);

t5

Undang-Undang Nomor 7 TahLtn 2004 tentang Sumbcr Daya Air (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4377);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor g5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 21411);

17. Undang-Undang Nomor ZS Tahun ZOO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 21421);

31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Rl Tahun 2OO4 Nomor 11g, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang_ Undang Rl Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5073);

18. Undang-Undang Nomor

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2O(X Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 21437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 48214);

20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun

2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4444);

21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Rl Tahun 2@7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4700);

22. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4723);

23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 6T,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4724);

24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4725);

25. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor S4,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4739);

26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rt Nomor 4746);

27. Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2008 tentang

pelayaran

(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4849);

28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200g tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Rl Tahun 2O0g Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4851); 29. Undang-Undang Nomor L Tahun 2009 tentang penerbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4956); 30.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4959);

31. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4966);

32. Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5015); -1-1.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5024);

34. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5052);

35. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5059);

36. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 506g);

- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Rl Tahun2010 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5168);

37. Undang

38. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5170);

39- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5188);

40. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

41. Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Eenda Cagar Alam (Lembaran Negara Rl Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3516); 42. Peraturan Pemerintan Nomor 4L Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3526);

4i. Peraturan Pemerintan Nomor 68 Tahun 1998 tentang

Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Rl Tahun 1998 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3776);

44. Peraturan Pemerintan Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3907);

45. Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3934);

Pemerintan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2001

16. Peraturan

Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4075); 4'7.

Peraturan Pemerintan Nomor

61 Tahun 2001 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Rl Tahun Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3526); 48-

Peraturan Pemerintan Nomor

10 Tahun 2001 tentang

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Rl Tahun Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4146); 49.

2001 Nomor 58 2001 Nomor

128

Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4230);

s0.

.51 .

Peraturan Pemerintan Nomor

16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4385); Peraturan Pemerintan Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4453);

tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan

52. Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2004

Lembaran Negara Rl Nomor 4452);

5i. Peraturan Pemerintan Nomor

16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Rl Tahun 2OO5 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 44901;

54. Peraturan Pemerintan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4587);

55. Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4624);

56. Peraturan Pemerintan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);

57. Peraturan Pemerintan Nomor 40 Tahun 20O6 tentang Tata

Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4664]r;

58. Peraturan Pcmcrintan Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Kegiatan

Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Rl Tahun 2OO8 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4777); 59. Peraturan Pemerintan Nomor

3 Tahun 2008 tentang Fata Hutan

Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4814); 60. Peraturan Pemerintan Rl Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran

Negara Rl Nomor 4826);

61. Peraturan Pemerintan Nomor 7I Tahun 2008

tentang Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 48281; 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4833);

62. Peraturan Pemerintah Nomor

63- Peraturan Pemerintan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4858);

60. Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5103);

61. Peraturan Pemerintah l.,lomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Rl tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5160); 62- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Penrbangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dengan Persetujuan Bersama DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DTWAN PERWAKIIAN RAKYAT

Dan

BUPAIIHALMAHERA UTARA MEMUTUSKAN:

HALMAHERA UTARA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAEUPATEN HALMAHERA UTARA RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2012 - 2032. BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasal

ini yang dimaksud dengan : Halmahera Utara; Daerah adalah Kabupaten Bupati Halmahera Utara; Kepala Daerah adalah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

blam

! I I

1

Peraturan Daerah

adalah Presiden RePublik RePublik lndonesia kekuasaan pemerintahan negara lndonesia yang memeganB

Pemerintah

Tahun Dasar Negara Republik lndonesia Undang-Undang dimaksud sebagaimana 1945.

perangkat Daerah sebagar unsur Daerah adarah Bupati dan

pemerintah

penyelenggara

Halmahera Utara; Pemerintahan Daerah Kabupaten

daratan' ruang laut dan ruang udara adalah wadah yang meliputi ruang tempat manusia dan sebagai satu kesatuan wilayah' termasuk ruang didalam bumi kelangsungan melakukan kegiatan' dan memelihara Ruang

makhluk

lain hidup,

kehidupannYa.

wujud struktur ruang dan pola ruang' hasil perencanaan tata ruang' Rencana tata ruang adalah jaringan pusat-pusat permukiman dan sistem susunan adalah ruang Struktur ekonomi sebagai pendukung kegiatan sosial p,urrrn, a.n ,"r"na yang berfungsi memiliki hubungan fungsional' masyarakat yang secara hirarkis meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilaYah vans

Tata

ruang adalah

;;]ffi:;;;;;;;,,;"i t-: g n peru nt ka n " " ":tata ffi ffi ,: ;;";, ",1* i' " *'' :l ::Ttjlpemanraatan 111i11i, ruans' proses perencanaan sistem :;;;; ffiil;; ';;;' pengendalian pemanfaatan ruang' -: L,,-li.l^\,-

Ii

ruang

dan

Penyelenggaraan pembinaan,

ndun

da

u

meliputi pengaturan' penataan ruang adalah kegiatan Yang

penataan ruanS' pelaksanaan dan pengawasan 8

ll,

penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

Pelakanaan melalui

pemanfaatan ruang.

ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penYUsunan dan pelaksanaan program

13, Pemanfaatan

beserta

pembiayaannYa.

11. Pengendalian

pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

tata ruang yang telah ditetapkan. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif sesuai

dengan rencana

fungsional. 16, (awasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 17, (awasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi dan/atau aspek

kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya

buatan.

budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya

18, Kawasan

manusia dan

9,

sumberdaya buatan.

Peruntukkan Pertambangan adalah wilayah Yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan Umum; Eksplorasi; Operasi-Prod uksi; dan pasca tambang baik Kawasan

maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi 0, Kawasan perdesaan adalah wilayah Yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan diwilayah darat

kegiatan

ekonomi.

wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

I1. Kawasan perkotaan adalah

nasional adalah wilayah Yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,ekonomi, sosial, budaYa, dan/atau

I2. Kawasan strategis

lingkungan,

termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

ll,

Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;

ll.

Kawasan

Kawasan

karena

strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan mempunyai pengaruh sanBat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap

ekonomi, sosial,

budaya dan/atau lingkungan.

perkotaa n

disebut PKN adalah kawasan atau beberaPa kegiatan skala internasional' nasional' yang berfungsi u ntuk melaYani Pusat

Kegiatan Nasional Yang selaniutnya

pr0vinsl. Pusat

Kegiatan WilaYah yang selanjutnYa

yang

berfungsi untuk

perkotaan disebut PKW adalah kawasan

melayani kegiatan skala provinsi atau

bebera Pa

kabupaten/kota

yang disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang selanjutnya Lokal Kegiatan luut 1, kecamatan' kegiatan skala kabupaten atau beberapa berfungsi untuk melayani PKLp adalah kawasan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut LE. Pusat Kegiatan meniadi PKL' perkotaan yang dipromosikan untuk adalah kawasan Nasional yang selanjutnya disebut PKSN Strategis Kegiatan Pusat D, perbatasan mendorong pengembangan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk negara.

disebut PPK adalah kawasan perkotaan desa' kegiatan skala kecamatan atau beberapa yang berfungsi untuk melayani pusat permukiman yang selanlutnya disebut PPL adalah ll. Pusat Pelayanan Lingkungan kegiatan skala antar desa' yang berfungsi untuk melayani perseorangan dan/atau korporasi' 11, Orang adalah orang termasuk masvarakat orang, Ol""ot"n*un' kelompok orang 13. l'4asvarakat adalah lain dalam pemangku kepentingan non pemerintah hukum adat, korporasi, dan/atau penyeienggaraan Penataa n ruang' dalam perencanaan tata ruang' p,,un rnury.r.t"t adalah partisipasi aktif masyarakat pemanfaatan ruang" pemanfaatan ruang, dan pengendalian disebut BKPRD adalah Penataan Ruang Daerah' Yang selaniutnYa

S,

Pusat

Pelayanan Kawasan yang selanjutnya

Koordinasi Undang-undang yang aiuentuk untuk mendukung pelaksanaan badan bersifat ad_hoc Utara dan Penataan Ruang di Kabupaten Halmahera Nomor 26 Tahun 2007 tentang koordinasi penataan ruang di

Badan

mempunyai

fungsi membantu tugas Bupati dalam

daerah.

BAB II PENATAAN TUIUAN, KEBIJAKAN, DAN STR,ATEGI Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

RUANG

Pasal 2 hnataan ruang Kabupaten

tinS aman, pdambangan, pembangunan

mewujudkan ruang wilayah Halmahera Utara bertujuan untuk pengembangan seltor pertanian'

nyaman dan produktif melalui sesuai dengan prinsip-prinsiP kelautan, industri dan kepariwisataan

Yang berkelanjutan '

t0

Bagian Kedua Kebljakan Penataan Ruang Pasal 3

mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, kebijakan penataan ruang. penataan ruang Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada (1), terdiri atas : kawasan-kawasan perkotaan dalam suatu sistem hirarki kota yang , nyaman, efisien dalam pengelolaan dengan mempertimbangkan prinsip_ pembangunan yang berkelanjutan;

kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, ikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh n dan

perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

dan perwujudan kegiatan budidaya unggulan (pertanian, n dan kelautan) yang secara optimal mampu meningkatkan Kabupaten dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya lingkungan; dan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Pasal 4 pengembangan kawasan-kawasan perkotaan dalam suatu sistem hirarki kota harmonis, nyaman, efisien dalam pengelolaan dengan mempertimbangkan

p pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal

penetapan kawasan perkotaan Tobelo sebagai pKW; mendukung penetapan kawasan perkotaan Galela, Malifut dan Kao sebagai pKL dan kawasan perkotaan Loloda Utara sebagai pKLp; menetapkan kawasan-kawasan perkotaan Kecamatan sebagai pusat-pusat kegiatan mendukung

yang

melayani skala kecamatan dan desa berupa ppK dan

mengembangkan pusat pusat

ppl;

pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh

pertumbuhan;

keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar rebih kompetitif dan menjaga

efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; lebih

l1

peningkatan kualitas

dan Jangkauan pelayanan Jaringan

, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang

prasarana

terpadu dan merata di

wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b berupa: meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan perayanan transportasi darat, laut, dan udara; memberikan akses antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pemasaran/outret;

mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama

di

kawasan

meningkatkan pasokan energi dan peningkatan aksesibiritas masyarakat terhadap energi;

jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimar serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan meningkatkan

tenaga

listrik; dan

meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

pemeliharaan

dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan

hidup

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c , berupa : menetapkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung; mewujudkan kawasan berfungsi rindung daram satu wirayah daram satu daerah aliran sungai (DAS) dan pulau dengan ruas paring sedikit 30% (tiga puruh persen)

dari

dan pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang luas DAS

telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

It .l

melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

terjadinya tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin mencegah

kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan

tetap memelihara dan meningkatkan

kualitas nilai serta keanekaragamannya.

pengembangan dan perwujudan kegiatan budidaya unggulan (pertanian,

ngan dan kelautan) yang secara optimal mampu

meningkatkan t2

perekonomian Kabupaten dengan

tetap memperhatikan daya dukung dan

daya

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa: a, menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan tampung

alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewuiudkan keseimbangan pemanfaatan ruang sumber daya

wilayah; b.

mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana

sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekita rnya;

secara

c.

mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;

d.

menetapkan kawasan pertanian sebagai salah dari sudut

satu kawasan strategis kabupaten

kepentinga n ekonomi;

kawasan pertanian pangan berkelanjutan; f. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus e. menetapkan

pulau untuk

meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; g.

mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan lndonesia (ALKI), Zona Ekonomi Ekslusif lndonesia, dan/atau.landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional;

h,

mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;

i. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat

j. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana

di

kawasan rawan bencana. l5l

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berupa : a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan kemanan; Strategi

b.

mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;

c.

dan

turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

ll

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WITAYAH

Bagian Kesatu

Umum Pasal 5

struktur ruang wilayah Kabupaten Halmahera Utara terd iri atas : a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem.iaringan prasarana utama; dan c. sistem jarrngan prasarana lainnya' peta dengan tingkat ketelitian Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam ll, yang meruPakan bagia n tidak 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Rencana

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan Pasal 5

{l)

kegiatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

Pusat-pusat dimaksud

a, PKW; b. PKL; c. PKLp; dan d. PPK;

pl

ll

yaitu Kawasan Perkotaan Tobelo (1) huruf b, yaitu yaitu kawasan perkotaan PKL sebagaimana dimaksud Pada ayat perkotaan Kao. ialela, ka wasa n pe rkota a n M a I ifut, dan kawasan (1) hurufc, yaitu Kawasan Perkotaan Loloda PKLp sebagaimana di maksud Pada ayat PKW

sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a,

Utara PPK

sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

huruf d, terdiri atas

:

a. kawasan perkotaan Dum-Dum di Kecamatan Kao Teluk;

b. kawasan perkotaan

Tolabit di Kecamatan Kao Barat;

c. kawasan perkotaan Daru di Kecamatan Kao Utara; d. kawasan perkotaan Kusuri di Kecamatan Tobelo Barat'; Timur'; e. kawasan perkotaan Mawea di Kecamatan Tobelo

perkotaan Kupa-Kupa di Kecamatan Tobelo Selatan; g. kawasan perkotaan Pitu di Kecamatan Tobelo Tengah; Utara; h. kawasan perkotaan Gorua di Kecamatan Tobelo

{.

kawasan

perkotaan Soakonora di Kecamatan Galela Selatan; j. kawasan perkotaan Dokulamo di Kecamatan Galela Barat; Utara; dan k. kawasan perkotaan Salimuli di Kecamatan Galela Kepulauan; J. kawasan perkotaan Dama di Kecamatan Loloda

L

kawasan

i4

11. ruas

t2.

Trans Gamsungi ll

-

Gonga;

- Wangongira; 13. ruas Trans Halut - Boulamo; 14. ruas Trans Halut - Gayok; 15. ruas Soasio - Dokulamo - Lapter; 15. ruas Seki - Gotalamo; ruas Ngidiho - Lapi ; 18. ruas Lapi - Dorume; ruas Trans Halut

19. ruas

Limau

-

Ake Aru;

20. ruas Kota Soasio;

21. ruas Kao

-

Toliwang;

22. ruas Kusuri

-

23. ruas sp Biang 24. ruas Kao 25. ruas

-

Toliwang;

-

Popon;

Dimdim;

Pediwang

-

Tunuo;

26. ruas Kota Kao; 27. ruas

Malifut

28. ruas

Kota Malifut;

29. ruas

Kota Darume; dan

30. ruas

Lingkar Pulau Doi.

-

sp Ngoali;

prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (l-) huruf b, yaitu penumpang tipe C yang terdapat di robelo, Malifut, Galela dan Loloda Utara. layanan lalu lintas sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : trayek angkutan barang, meliputi :

1. Ternate - Tobelo; 2. Ternate - NHM; 3. Ternate * Galela; 4. Tobelo - Morotai; 5. Tobelo - Subaim; 6. Tobelo - Galela ; 7. Tobelo - Kao ;

8, 9.

Tobelo

-

Kao Barat;

- Malifut ; Tobelo - KupaKupa;dan Galela - Loloda. Tobelo

trayek angkutan penumpang,

Sidangoli

-

meliputi

:

Galela;

Sidangoli - Tobelo;

Tobelo-Sofifi; dan Tobelo

-

Darume.

l6

sebagalmana sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas : penyeberangan, meliPUti :

- Daruba (Morotai) - Subaim (Haltim); - Subaim

Dorume

-

dimakud Pada aYat (1)

;

(Haltim);

Dama;

Dama

-

Tobelo;

Dama

-

Morotai; dan

Gorua-Bitung. penyeberangan, meliPuti

:

Tobelo Utara; Pelabuhan Gorua di Kecamatan Pelabuhan Doro di Kecamatan Kao Utara; Loloda Utara; dan Pelabuhan Dorume di Kecamatan Loloda Kepulauan' Pelabuhan Dama di Kecamatan Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal

9

dalam Pasal 8 aYat (1) huruf transportasi laut sebagaimana dimaksud kepelabuhanan; dan pelayaran.

pada Halmahera Utara sebagaimana dimaksud kepelabuhanan di KabuPaten huruf a, terdiri atas : Tobelo di Kecamatan Tobelo : buh"n p"ngr.pul berupa pelabuhan

pengumPan, meliPuti : Galela Utara; Pelabuhan Salimuli di Kecamatan Tobelo Utara; Pelabuhan Tolonuo di Kecamatan Kao Utara; Pelabuhan Pediwang di Kecamatan Kao Utara; Pelabuhan Eobale di Kecamatan Utara; Pelabuhan Daru di Kecamatan Kao Kao Teluk; Pelabuhan Bobane t8o di Kecamatan

Pelabuhan Kao di Kecamatan Kao; Utara; Pelabuhan Jere di Kecamatan Galela

Loloda Kepulauan; Pelabuhan Dama di Kecamatan Loloda Utara; Pelabuhan Ngajam di Kecamatan Galela; Pelabuhan Galela di Kecamatan Tobelo Timur; Pelabuhan Meti di Kecamatan Loloda Utara; dan Pelabuhan Dorume di Kecamatan Tobelo Timur' . Pelabuhan Mawea di Kecamatan t7

Terminal khusus Perusahan Pisang Galela di Kecamatan Galela; Terminal khusus Tanjung Barnabas di Kecamatan

Malifut;

erminal khusus Pertamina di Kecamatan Tobelo Selatan; erminal khusus Bimoli di Kecamatan Tobelo Selatan; dan Terminal khusus PPI di Kecamatan Tobelo Tengah.

di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimakud pada ayat adalah Alur

(1)

Pelayaran ALKI llla

1 I

Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara

I

Pasal 10 jaringan transportasi udara sebagaimana

dimakud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

kebandarudaraan; dan udara untuk penerbangan.

kebandarudaraan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a. terdiri atas :

udara pengumpan yaitu Bandar Udara Kuabang

di

Kecamatan Kao dan

Udara Gamarmalamo di Kecamatan Galela; dan

udara khusus yaitu Bandar udara Kobok di Kecamatan Kao Teluk. udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri

udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang di wilayah udara Kabupaten; dan

udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan ndangan yang berlaku. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 11

n prasarana

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,

'.

Janngan energr;

jaringan telekomunikasi; jaringan sumber daya air; dan prasarana pengelolaan lingkungan.

l8

paragral

I

Sistem Jarlngan Energi Pasal 12 jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi

:

pembangkit tenaga listrik; dan jaringan prasarana energi.

tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : Pembangkit Listrik renaga uap (pLTU) terdapat di Desa Balisosang Kecamatan Malifut

Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara; Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (pLTD) terdapat di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Malifut, dan Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara; dan Desa

Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di desa Wangongira dan Ngoali; d. Pembangkit Listrik renaga panas Bumi (pLTpB) dan Batubara terdapat di Desa Mamuya dan Desa Akesahu; dan c. Pembangkit

Listrik Tenaga surya (PLTs) dikembangkan di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.

e. Pembangkit

prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa transmisi tenaga listrik, terdiri atas: a. gardu

induk, terdapat di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Malifut, Kecamatan Loloda

Utara; b,

jaringan Saluran Udara Tegangan

Ektra Tinggi

(SUTET)

yaitu menghubungkan

pLTp

Jailolo dengan PLTD Tobelo; dan c. jaringan

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu menghubungkan Malifut, Tobelo dengan Kailupa. Paragraf Z Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 13 jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1L ayat (1) huruf

jaringan kabel; b. sistem jaringan seluler; dan c. sistem jaringan satetit. a.

sistem

jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Wilayah Tobelo, Galela, Kao dan Malifut serta Loloda Utara. Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa pengembangan Base Transceiver System (BTS)

tersebar diseluruh wilayah Kabupaten. Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di seluruh

wilayah Kabupaten terutama di daerah,daerah yang tidak terjangkau jaringan

label.

l9

Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber DaYa Air

Pasal 14 lllsistem

jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c,

terdiri atas

:

a.

Wilayah Sunga i (WS);

b.

Daerah lrigasi (Dl);

c. Cekungan

Air Tanah (CAT);

untuk air minum, e. jaringan air minum ke kelompok pengguna; f. sistem pengen da lia n banjir;

d,

prasarana air baku

g. sistem h,

sistem

pengendalian erosi/longsor; dan pengamanan panta i.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu wS Halmahera Utara yang merupakan WS dalam satu kabupaten, yang terdiri atas DAS Supu, DAS Melalomo, DAS Lelei, DAS Pusu, DAS Pakawani, DAS Tapi, DAS Pitau, DAS Saeo, DAS

(WS) [)Wilayah Sungai

Limau, DAS Tohaki, DAS Togawa, DAS Lututo, DAS Lobe, DAS Popilo, DAS Gorua, DAS Upa, DAS Walaloe, DAS Mawea, DAS Gongamicik, DAS Tunuo, DAS Boeng, Taolas, DAS DAS Daru, DAS Jati, DAS Soasangaji, DAS Kao, DAS wangeotak, DAS Dodowo, DAS

Tabanoma, DAS Akelamo, DAS Pip, DAS Kosidi, DAS Goluk, DAS Domera, DAS Lakara, DAS Domen, DAS Ngajam, DAS Asimiro, DAS Dorume, DAS Puru, DAS Doitia, DAS Satu, DAS Tolalo, DAS llafameko, DAS Kailupa, DAS Gisi, DAS Pocao, 0AS Salangadeke, DAS Dagasuli, DAS Dama, DAS Tolonuo, DAS Kakara Besar, DAS Tagalaya, DAS Miti, DAS Magaliho, DAS Gumilamo, DAS Ngolo, DAS Loloda, DAS Domudomu, DAS

Tosomolo, DAS Lll

Daerah

Kahatola, dan DAS Eobale.

lrigasi (Dl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurLrf b

terdlri atas:

a. Dl

kewenangan nasionalyaitu Dl Wongongira;

b. Dl

kewenangan provinsi Yaitu Dl Toboulamo, Dl Malifut, Dl 8iang, Dl Toliwang dan Dl

Leleseng; dan c, Dl

kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu Dl Tolabit, dan Dl Pediwang. Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

fi)Cekungan

lintas kabupaten Yaitu CAT Kao dan CAT Galela; dan b. CAT dalam kabupaten yaitu CAT Tobelo dan CAT Posiposi.

r.

CAT

i)Prasarana

a.

air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d

air bersih untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan pembangunan sumber dan distribusi permukiman perkotaan; dan

b.

pengembangan lnstatasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di setiap ibukota kecamatan.

20

|6}Jaringanairminumkekelompokpenggunasebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf primer dan sekunder dengan mengikuti e yaitu berupa pengembangan sistem iaringan pola jaringan jalan dan peletakan bangunan' pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf f terdiri atas: [)sisrem

dimensi saluran (normalisasi saluran) dengan luas area tangkapan; untuk mengatur debit yang masuk b. pembuatan bendali pada alur anak-anak sungai

a.

penyesuaian

ke

c.

sungai utama; dan

perbaikan saluran

yang ada

di

wilayah Halmahera Utara terutama

di

daerah

perkotaan. p)Sistem

g pengendalian erosi/longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

terdiri

atas:

penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi curam pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat persen; yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 pembangunan tembok penyokong (talud) pada b. melakukan rekayasa teknik berupa curam yang lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat persen; memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada

a. melakukan

c. melakukan

diindikasi memiliki kerawanan teriadinVa erosi dan longsor; lereng pada lokasid. melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lokasi yang dimungkinkan. pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas: {9)Sistem pengamanan bakau pada kawasan hutan a. melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman lokasi-lokasi yang

telah mengalami penggundulan; lepas pantai pada lokasi-lokasi b. melakukan pembangunan konstruksi pemecah ombak dengan gelombang air laut yang relatif besar; penyokong (talud) pada c. melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok bakau yang

lokasi.lokasiyangdinilaimemilikikerawananterhadapabrasldantsunami;dan (tanggul) pada lokasi-lokasi yang d. melakukan pembangunan konstruksi penahan dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami' Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 15 sebagaimana dimaksud lllsi$em prasarana pengelolaan lingkungan (1) huruf d, terdiri atas : a.

sistem pengelolaan persampahan;

b.

sistem pengelolaan

dalam Pasal

5

ayat

limbah;

iaringan drainase; dan d, jalur eva kuasi bencana.

c. sistem

21

p)Sistem atas

pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

:

Tempat Pengolahan Sementara (TPS)

tersebar di setiap ibukota kecamatan; dan b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Galela a.

menggunakan metode son itory landfill. 13)Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. sistem individual, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan dari setiap dengan

disediakan oleh setiap pemilik bangunan, baik limbah domestik dari setiap rumah tangga, maupun limbah khusus dari kegiatan pertanian, pertambangan, industri, kesehatan, laboratorium dan lain{ain; kegiatan dan harus

b.

yaitu sistem pengelolaan limbah yang dikelola secara bersama komunitas tertentu; dan

sistem komunal, dalam suatu

terpusat, yaitu sistem pengelolaan limbah yang dikelola secara terpusat oleh Pemerintah Kabupaten, berupa lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang akan

c. sistem

dikembangkan flSistem

di kawasan perkotaan Tobelo.

jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

terdiri atas: primer, yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai besar yang ada di

a drainase

Kabupaten Halmahera Uta ra;

sekunder, Vaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier; dan

b.

drainase

c,

drainase kawasan

tersier, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di

perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.

evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdiri atas: banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan banjir, yaitu dengan dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah

lalur

l. jalur evakuasi bencana

dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih

lokasi tinggi;

bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi

b.jalur evakuasi

telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar; I jalur evakuasi bencana tsunami vang dikembangkan pada kawasan-kawasan pesisir Iawan tsunami, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan dan/atau bangunan evakuasi yang

tertutup yang bersifat tegak lurus menjauhi dari garis pantai mengarah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang

drainase pada iebih

tinggi; dan

evakuasi bencana gempa bumi yang dikembangkan pada kawasan-kawasan perkotaan rawan gempa bumi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan menuju

d,jalur

ruang

-

ruang terbuka di kawasan perkotaan.

22

SAB IV RENCANA POI.A RUANG WIIAYAH

Bagian Kesatu

Umum Pasal 16

pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan

kawasan

pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll yang merupakan bagian tidak kan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 17 lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),

terdiri atas

:

hutan lindung; yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

perlindungan setempat; konservasi;

rawan bencana alam; lindung geologi; dan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 18

hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdapat di Loloda Kepulauan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Utara, Galela Barat, Kecamatan Galela, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan dan Kecamatan Kao Teluk dengan luasan kurang

lebih 59'620,64 Ha'

23

Kawasan

Paragtat 2 Kawasan Bawahannya Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Pasal 19

bawahannya sebagaimana yang memberikan perlindungan terhadap kawasan : dalam Pasal 17 huruf b, terdir'r atas bergambut; dan resapan air.

(1) huruf a' terdapat di Kecamatan rrgambut sebagaimana dimaksud pada ayat Malifut' lmatan Kao 8arat, Kecamatan Kao, dan Kecamatan pada ayat (1) huruf b' terdapat di seluruh rsapan air sebagaimana dimaksud di wilayah KabuPaten.

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan SetemPat Pasal 2O

dalam Pasal 17 huruf c' terdiri perlindungan setempat sebagaimana dimaksud kawasan semPadan Pantai; kawasan semPadan sungai;

danau/waduk; kawasan sekitar mata air; dan ruang terbuka hijau kota. kawasan sekitar

laut tertinggi ke arah

darat; atau

atau

pantainya curam tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik terial denganjarakproporsional terhadapbentukdan.kond':' T::U,Otl:.": f,^-r-^-l .r pada ayat (1) huruf b terdapat di sempadan sungai sebagaimana dimaksud

daratan sepanjang

rah Aliran Sungai dengan ketentuan

:

permukiman tidak bertanggul diluar kawasan daratan sepanjang tepian sungai besar

tepi sungai; tidak bertanggul diluar kawasan permukiman daratan sepanjang tepian anak sungai puluh) meter dari tepi sungai; atau dengan lebar paling sedikit 50 (lima berupa sempadan sungai yang diperkirakan untuk sungai dikawasan permukiman antara 10 - 15 meter' cukup untuk dibangun jalan inspeksi pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar rasan sekitar danau sebagaimana dimaksud ketentuan: rau yang ada di Kabupaten dengan (seratus) meter dari jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100

dengan lebar 100 (seratus) meter dari

daratan dengan

titik pasang air danau tertinggi; atau 74

--

sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap dan kondisi fisik danau.

sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa berjarak 100 m di sekitar mata air yang ada di wilayah Kabupaten. terbuka hiiau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf e terdapat di perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimum 30 % dari terbangun yang terdiri atas 20 % ruang iirbuka hijau publik dan 10% ruang hijau privat.

Paragraf 4 Kawasan Konservasi

Pasal2l konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d,

terdiri atas

:

suaka alam; dan

pelestarian alam.

ayat (1) huruf a, terdiri atas : Alam meliputi; Kawasan Air Kaca Wangongira, Kawasan Air Panas Mamuya, Air Terjun Ruko, Kawasan Puncak Gunung Dukono). suaka margasatwa meliputi; Kelelawar di Desa Tobo-Tobo, Burung di Hutan Toguraci Kao Teluk, Eurung Nuri, Burung Kakatua, Burung di Galela, lkan Duyung di Desa Tagalaya, Cacing Laut/Laor di perairan laut

suaka alam sebagaimana dimaksud pada

pelestarian alam sebagaimana di maksud pada (1) huruf b, meliputi; Taman alam

terdiri atas;

wisata alam darat adalah Danau Duma. Talaga Paca, Talaga Lina, Pantai Pantai Luari, Pantai Gamlaha, Pantai Kumo, Pantai Bobale, Pantai , Talaga Biru, Talaga Makete, Air Terjun dll. wisata alam laut adalah Taman Laut Tagalaya, Taman Laut Tobo-Tobo. pantai berhutan bakau ( Kawasan pulau-pulau kecil, Pantai Samola, Upa, Tioua, Yaro, Mawea, Galela dan Kao); dan n Padang Lamun berada di sepanjang pesisir pulau-pulau di Halmahera

Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 22 van bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e,

terdiri atas

:

rawan longsor, dan rawan banjir.

rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Loloda Utara dan Kecamatan Galela Utara.

25

rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Malifut, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Utara, Galela Barat, Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda Utara. Paragral 6 Kawasan Lindung Geologi Pasal 23 lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f kawasan

rawan gempa bumi; dan

kawasan

rawan tsunami.

rawan gempa

terdiri atas:

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdapat di

Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Kao.

rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kao Teluk, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Utara, Galela, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Kepulauan, dan Kecamatan Uta ra.

Paragral 7 Kawasan.Undung [ainnya Pasal 24

lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas a.

kawasan pengungsian satwa;

b.

terumbu karang; dan

:

koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. l(awasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat disimau Kecamatan Galela Utara, Pulau Tobo-Tobo Kecamatan Loloda kepulauan' Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di c.

kawasan

laut Kakara dan Taman Laut Tobo-Tobo. l(awasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat {1)huruf c, terdapat di Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pulau ToboTobo. Iaman Laut Tagalaya, Taman

Bagian Ketiga Kawasan BudidaYa Pasal 25 budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),

terdiri atas

:

peruntukan h utan Produksi; peruntukan h utan rakyat; peruntukan perta nian; 26

peruntukan p€rikanan; peruntukan pertambangan; peruntukan industri; peruntukan pariwisata; peruntukan permukiman; dan peruntukan lainnya

Paragraf I Kawasan Peruntukan Hutan produksi pasal 26

peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, hutan produksi terbatas; kawasan hutan produksi tetap; dan kawasan

hutan produksi yang dapat dikonversi. hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan luasan kurang lebih 1Ha. hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar

kawasan

Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan luasan

kurang lebih 1g.60466 Ha. hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c tersebar di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan luasan kurang lebih ,31 Ha.

Parcgrat 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Pasal 27 peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b terdapat Tobelo Barat, Kao Utara dan Kecamatan Kao Teluk-

Paragraf 3 Kawasan Peruntukan pertanian Pasal 28

peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf q terdiri peruntukan tanaman pangan; kawasan peruntukan hortikultura; kawasan

kawasan peruntuka n

perkebunan; dan kawasan peruntukan peternakan.

z'1

peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a,

di Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Barat, dan Tobelo Selatan.

peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di seluruh wilayah kecamatan;

peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf atas

c,

:

peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di seluruh kecamatan; dan peruntukan perkebunan pala, cengkih, Kopi, Vanili, lada dan cokelat, di Loloda Utara, Galela, Galela Barat, Galela Utara, Kao, Tobelo Barat.

peruntukan peternakan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf d, atas:

peruntukan peteranakan investasi terdapat di Kecamatan Tobelo Barat Utara, Gelela Barat dan Loloda Utara; dan Kawasan

peruntukan peternakan rakyat tersebar diseluruh kecamatan. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 29

peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, peruntukan perikanan tangkap; peruntukan budidaya perikanan; dan pengolahan ikan. peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a, Loloda Kepulauan dan Loloda Utara; Galela;

Tobelo; Kao, dan

Malifut. peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Budidaya Perikanan Air Tawar terdapat

di

Wilayah Tobelo Selatan, Tobelo Barat, Wilayah Kao Barat, Wilayah Kao, Wilayah Malifut, Wilayah garat dan Galela Selatan.

laut terdiri atas: Morineculture terdapat di Wilayah Malifut, Wilayah Tobelo Timur, Wilayah n Perikanan Budidaya

Tobelo Selatan dan Wilayah Loloda Kepulauan;

Timur' Wilayah Kao Utara' dan Rumput Laut terdapat di Wilayah Tobelo Wilayah Galela. pada ayat (1) huruf c' peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud Utara' Wilayah Tobelo Timur' di Wilayah Loloda Kepulauan, Wilayah Loloda Tobelo dan WilaYah Galela Utara'

Pangkalan perikanan didukung dengan pengembangan kawasan

Loloda Utara' lkan (PPl) di Kecamatan Tobelo, Kao, Galela dan

Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 30 Pasal peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

26

huruf

e

atas:

peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan n peruntukan pertambangan pana bumi; sebagaimana O'Tl:'1 peruntukan pertambangan, mineral dan batubara Malifut' Kao Teluk' Kao Earat ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Loloda Utara dan Galela Barat, Kecamatan Galela Utara' Kecamatan

-

ratan Galela,

Kepulauan.

dimaksud pada ayat (1) peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dan Kecamatan Galela' b, terdapat di Kecamatan Kao Teluk rn

Paragral 6 Kawasan Peruntukan lndustri Pasal 31

25 huruf peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal kawasan

f' terdiri

peruntukan industri sedang; dan

Kecamatan Kao.

dimaksud pada ayat ,rrn p"run,rk.n industri kecil/rumah tangga sebagaimana

wilayah Kabupaten Halmahera Utara' huruf b, tersebar di seluruh kecamatan di

29

Paragrat 7 Kawasan Peruntukan Parlwlsata Pasal 32

peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf g, terdiri

peruntukan pariwisata budaya; dan peruntukan pariwisata alam. peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Kecamatan Galela, Tobelo dan Kao;

peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo Barat Kecamatan 6alela, Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara, dan Kecamatan Loloda Kepulauan.

Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 33

peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf h terdiri

peruntukan permukiman perkotaan; dan peruntukan permukiman perdesaanperuntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, di ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera

peruntukan permukiman perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten.

Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 34

peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 26 huruf iyaitu berupa peruntukan pertahanan dan keamanan. peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas:

Distrik Militer (KODIM) 1508fiobelo di Kecamatan Tobelo; dan Polres Tobelo C, Yonif 732/Banau di kecamatan fobelo; dan Markas Brimob Rayon Militer (Koramil) terdapat di kecataman-kecamatan di witayah

30

Pasal 35

kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal fungsi kawasan yang bersangkutan 25 - 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu sebagaimana diatur dalam dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan

Peraturan

Daerah ini.

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dari badan atau pejabat adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi Halmahera Utara' yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten pemanfaatan kawasan sebagaimana

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 36

strategis yang ada di Kabupaten Halmahera Utara' terdiri atas a. Kawasan Strategis Provinsi; dan

l1) Kawasan

:

Strategis KabuPaten strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 12) Rencana kawasan bagian tidak terpisahkan dari sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll yang merupakan b. Kawasa n

Peraturan Daerah ini.

Pasal 37 kwasan

dirnaksuci Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana

Halbar 36 avat (1) huruf b, Yaitu kawasan pengembangan ekonomi Halut kawasan strateeis dari sudut kepentlngan ekonomi Haltim - Pulau Morotai yang merupakan

dahm

Pasal

-

Pasal 38

Iil

Kawasan

(1) huruf c' Straiegis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3{i ayat

terdiri atas:

yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; sosial budaya; b. kawasan Yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan a. kawasan

lingku nga n

hiduP; dan

pertahanan keamanan' cl kav.,asan yang memiiiki niiai strategis dari srrclLlt kcpentingan pada ayat {1) strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pUsat ,jasa dan industri, Kawasan huruf a terdiri atas Kawasan Ekonomi Tobelo sebagai perkebunan, Kawasan Ikonomi Kao dan Kao Barat sebagai kawasan pertanian dan Kawasan Ekonomi Galela sebagai Ekonomi Malifut sebagai kawasan pertambangan,

i2) Kawasan

ll

lndustri dan Pertambangan, Kawasan Ekonomi Loloda sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat b yaitu Kawasan Galela.

strategis

dari sudut

kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan

dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Kao

-

Malifut, Kawasan

dan Kawasan Tobelo.

strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud (1) huruf d yaitu Kawasan pulau terluar Loloda Kepulauan. Pasal 39 operasion

a

lisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara disusun

RinciTata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat

dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

.

Pasal 4O

ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan

pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-unda ngan. Pasal 41

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 avat (2) disusun indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran lyang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

n program pemanfaatan ruang bersumber dari Negara, Anggaran Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan

dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja

pendanaa n.

sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

32

BAB VII

KETENTUAN PENGENDATIAN PEMANTAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum Pasal 42

(etentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten' Ketentuan pengendalian a.

pemanfaatan ruang terdiri atas

:

ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizina n;

c. ketentuan d. arahan

insentif dan disinsentif; dan

sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 43 (etentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)

huruf

a

pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; digunakan sebagai

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan

t. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas : a. kawasan sekitar prasarana transportasi; b. kawasan sekitar prasarana energi; c. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan d. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; KetenLuan

unrum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran lyang

merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan Pasal 44

merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang cialam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang Vang ditetapkan dalam Ketentuan pe rizina n

Peraturan Daerah ini.

hin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan nya.

izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan perund ang-u nd a nga n.

Pasal 45

perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Halmahera Utara na dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : pflnsrp; lokasi; izin penggunaan izin

pemanfaatan tanah; dan

mendirikan bangunan; isme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) huruf a

I

-

d diatur lebih lanjut

Peraturan Bupati. Bagian Keempat

l(etentuan lnsentif dan Disinsentif Pasal 45

insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan tnt.

dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 47

berian inseniif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. n insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai kewenangannya. Pasal zl8

yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat terdiri atas

:

penyediaan dan pengadaan infrastruktur; keringa nan pajak;

pemberian kompensasi; pemberian imbalan; . Sewa ruang;

urun saham;

i4

kemudahan prosedur perizinan; dan/atau pemberian Penghargaan'

insentif diatur dengan Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pasal 49

dimaksud dalam Pasal 47 yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana (1),

terdiri atas

:

pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan Pajak Yang tinggi; pengenaan komPensasi; dan/atau penalti.

disinsentif diatur dengan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Bupati. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 50

d merupakan acuan dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf administratif kepada Pelanggar pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi n sanksi sebagaimana

teihadap : pola ruang; dengan rencana struktur ruang dan i.*.nfa"t"n ruang yang tidak sesuai peraturan zonasu ' pelanggaran ketentuan umum ruang Yang diterbitkan berdasarkan pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang diterbitkan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin genaan sanksi dilakukan

berdasarkan RTRW kabuPaten;

dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang pelanggaran ketentuan yang ditetapkan

diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; terhadap kawasan yang oleh peraturan pemanfaatan ruang yang menghalangi akses milik umum; dan/atau perundang-undangan dinyatakan sebagai yang tidak benar' izin yang diperoleh dengan prosedur

yang

pemanfaatan ruang dengan

Pasal 51

peringatan tertu lis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan iokasi; pencabutan izin;

fungsi ruang; dan/ atau

administratif. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dikenakan sanksi

berupa: tertulis; sementara kegiatan; n sementara PelaYanan umum; bangunan; fungsi ruang; dan/atau

administratif. Pasal 52 yang melakukan pelanggaran terhadap rencana

tata ruang yang telah ditetapkan

peraturan perundang-undangan' kan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 53

antar wilayah, dibentuk Badan rangka koordinasi Penataan ruang dan kerjasama Penataan Ruang Daerah. Penataan Ruang Daerah susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan EuPati.

BA8 IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DATAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 54

berhak: n mewujudkan penataan ruang wilavah, masvarakat hui rencana tata ruang;

pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan leh penggantian yang layak atas kerugian pada peraturan perundangn sesuai dengan rencana tata ruang dan mengacu

:i

yang beriaku; 36

ukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

ukan

tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai

rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dari

n gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan '7

't t

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Pasal 55 pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan n akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangu ndanga n n ruang sesuai dengan izin

sebagai milik umum.

Pasal 56

kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangPelaksanaan

undangan.

aturan pemanfaatan ruang Yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin Kaidah dan

pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Eagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 57 masyarakat dalam penataan ruang

di Daerah dilakukan antara lain melalui:

dalam penyusunan rencana tata ruang; asi dalam

pemanfaatan ruang; dan

dalam pengendalia n pemanfaatan ruan8.

Pasal 58 masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada tahap perencanaan tata masukan mengenai

:

penyusunan rencana tata ruang; an arah pengembangan wilayah atau kawasan;

kasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan; n konsepsi rencana

tata ruang; dan/atau

rencana tata ruang.

kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur dalam perencanaan tata ruang. Pasal 59

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pemanfaatan ruang mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; sama dengan

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat

pemanfaatan ruang;

memanfaatkan ruang Vang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang telah ditetapkan; efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang ruang udara, dan ruang

di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta

dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan angan.

Pasal 60

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

57 dalam

pengendalian

ruang dapat berupa:

terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan serta pengenaan sanksi;

dalam memantau dan mengawasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang meianggar tata ruang yang telah ditetapkan; dan

keberatan terhadap keputusan pejabat nan yang dianggap tidak sesuaidengan rencana

yang berwenang terhadap

tata ruang.

38

Pasal 57

secara langsung dan/atau masyarakat di bidang penataan ruang dapat disarnpaikan

ll) Peran

tertulis. {2)

l3l

(1)' dapat disampaikan kepada Bupati masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

Peran

(1) .iuga dapat disampaikan me{alui masyarakat sebaBaimana dimaksud pada ayat Bupati' unit kerja terkait yang ditunjuk oleh peran

Pasal 62 Oalam

membangun sistem ingkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dengan mudah oleh dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses

rangka

nformasi

m en

masyarakat.

Pasal 63 lelaksanaan

dilaksanakan sesuai dengan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang

lelentuan Peru

ndang-und

a

nga

n'

BAB X PENYIDIKAN Pasal 64

li

Pelabat khusus

Pemerintah Daerah diberi wewenang tindak pidana di bidang penataan

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan sebagai penYidik untuk melakukan penyidikan

ruang.

dimaksud pada ayat (1) adalah ll) wew"enang penyidikan sebagaimana

:

keterangan atau laporan berkenaan a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut dengan tindak pidana di bldang rnenjadi lengk

a

P dan jela>;

mengenai orang pribadi atau badar,l b' meneliti, mencari, dan nlengumptrlkan keterangan dcngan tindak pidana penataan tentang kebenaran pcrbuatan dilakukan sehubungan ruang tersebut; orang pribadi atau badan sehubungan c. meminta keterangan dan bahan bukti dari ruang ters€bu! dengan tindak pidana di bidang penataan dokumen-dokumen lain berkenaan d. memeriksa buku-buku, cataian-catatan dan ruang tersebuti dengan tindak pidana di bidang penataan bahan bukti pembukuan, Pe n catata n e. rellkukan penggeledahan untuk mendapatkan penyitaan terhadap bahan bukti dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan

f.

,"

t.rsebut; pelaksanaan tugas penyidikan tind a k meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pidana di btdang penataan ruang tersebut' ruangan atau tempat' l..r".f-, berh-enti dan/atau melarang seseorang meninggalkan dan memeriksa identitas orang dan/atau orlr'r.., pemeriksaan sedang berlangsung dimaksud dalanr huruf e; dokumen yang dibawa sebagaimana t9

pidana di bidang penataan ruang memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak tersebuu

memanggil

saksi atau orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka;

menghentikan PenYidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu

untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di peraturan perundangbidang penataan ruang tersebut, berdasarkan ketentuan undangan yang berlaku.

(1), memberitahukan dimulainya penyidikan idik sebagaimana dimaksud pada ayat

kepolisian runr"to-.ikrn hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik yang sesuai

Hukum Acara Pidana dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Tata Ruang WilaYah ini di

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana yang berlaku; n sanksi sesuai ketentuan Perundang - Undangan BAB XIII

KETENTUAN I-AIN-TAIN Pasal 55 tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: n Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

wilayah kabupaten; tan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di judkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; pan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan n ruang kawasan

strategis Kabupaten'

Pasal 67

Utara adalah 20 (dua wakiu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera (satu) kali dalam 5 (lima) tahun' puluh) tahun dan dapat ditiniau kembali 1 yang berkaitan dengan bencana alam ska la Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu wilayah yanB ditetapkan dengan Peraturan besar dan/atau perubahan batas teritorial d aPat n, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara

Jangka

perundang-u nd a nga

1(satu) kali dalam 5 (lima) tahu n. dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan Peninjauan kembali sebagaimana

ditinjau kembali lebih dari

ap

abila terjad

i

kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Halmahera utara tahun 2012'2032 dilengkapi dengan Rencana dan Alburn Peta yang merupakan bagian yarrg tidak tetpisahkan dari perubahan

fl

Peraturan Daerah

ini.

[]

Dalam

hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh

Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

[)

Hal-hal

yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepaniang mengenai teknis

pelaksanaan Rencana

Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

lll

12)

berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua petaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Can belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini' Dengan

berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; Oengan

b,

telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan

izin pemanfaatan ruang yang

fungsi kawasan berciasarkan Peraturan Daerah ini,

yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, 2. untuk

izin yang telah diteibitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang tinrbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan

Peraturan Daera h ini. d.

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Perat{lran Daerah dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

agar

.11

BA8

XV

KETENTUAN PENUTUP Pasal 59

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Daerah ini orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halamhera Utara

ditetapkan di Tobelo pada tanggal :27 Deseyber 2O\2 EUPATI HALMAHER'IUTARA'

HEIN NAMOTEMO di Tobelo 27 Desember 2012

doerah kobupaten holmahero utaro tohun 2072 nomor

I

)

42

PEMERINTAH KABIn)ATEN IIALMAIIERA UTARA

LAMPIRANI RANCANGAN PNRATIJITAN DAERAH KABUPATIIN ITALIVIAHER.,\ UTARA NOMOR ........ TAr{rIN 2012

3

4

3

"fobelo Utara "lobelo Selatan

3

3 Sekunder

Mawea Kusuri

3

J

()

'fobelo Timur Tr:belo llarat

1.>

3

Salimuli

J

2 (PKL) Sekunder 3 Tersier

8

Galela Galela Utara Ga.lela Selatan

1

3

9

l0

Ga.laela Barat

ll

Ka.o

t2 l3 14

Kao Utara Kao Barat Kao Teluk

t5

Malifut

l6

Loloda Utara

t'l

Loloda Kepulauan

enr (in

l

Dokulamo

J .',

2 (PKL) Sub Primer

Daru

3

3

'I'nlahit Dum Dum Neofakiaha

3

3

3

3

Dorume Dama

3

2 (PKL) Sekunder 3 0KLP) Sekunder 3 Tersier

l 3

4

1.

Konsullrsi unit sanrbunsan ruma (SR) (l/o/h) Konsumsi unil hidran umum (HU) (l/o/h) Konstrrnsi unit rron donrestik l/olh (."to\ Kehilanean air (o/o ) fraktor maksimum Day

2. l. 4. 5, 6. f'aktor Peak-Hour 7. .lum lah irva per - SR 8. Jumlah irvaper-i{U a. iiisa lokal di iarinean distribusi (mka)

10. Jam Operasi I l. Volume Reservoir (% mat day de.man 12. SR: l{tJ l3. Clakupal pela\ anan

lw6tiat

lTr"

_

ItglrrrTlrt"-"rw

190

170

30

150 30

r30

30

20-10 20-30

20-30 20 -30

20-30 20-30

20-30 20-30

to0 30

30

20-30 7n

l_l

l.l

t.l

l.l

1.5

1.5

I.5

1.5

1.5

5

)

6

6

l0

100

100

100

10

l0

l0

z4 20

24 20

50 : 50 s/d 80:20

t.l

*+)90

- 200 l0

?00

24 20

24

24 20

50:50s/d80:20

80:20

90

90

70 :30 90

100

l0

20

70:30 t) 70

r,r

45

75

-a5

t5 -25

30-40 100 100

IPL'I

100

90 IPI-,7

10 60

Cubluk

4

-DaeiiFbemenghasilan Mer.reneah/tinsg tta.rah Kanrpung dengan Jaringan Air Bersih IVI.C-K

Ferkantoran (bukan tempat

JU- I\,U l0

tingCeD-

S.-tuerun. terpisah k;rln"nsionat S r., W-=.3er"ers OartYa tokat I Small Bore Sewor lrrtcrceplcrr Sewer I ll ,,""n D;^' t\niaitnrrnr 5ambungan KUmAll

Servet

Minimrrrlr

Falrtor aesekarr piPa - Ks t t-^1."+i.i"A/ PV(' r'rrPVC] Eleton

(ilass Rein forcecl i?lastics (GRP) Vitrified Clav (VC)

)ctrsl

z - J x 4llrarrl lakl_rald J X allraur laur_r d6 I ,l alllalrr ra@_r4a

f

k'ola6af'n

20 l/hari/otang

I grqalllulrR l(gauaaul

liran Maksintum f

-

r,---.-^-^^^-:-.1,,-J

Industri A

Vrral vularr,<

LU - JV Urr4t r/ur4rl<

;

i----.,*

tz^r,,sacinaol .l"n Shallow Seq'er

dia 100 mm

2.

Small Bore Sewer

dia

e

v^-,,--.inral

dia I 50 mm

Qarwpr

50 mm

4. Shallorv Sewer 5. Small Bore Sewer

dia 100 mm dia 100 mm

6. Konvensional Sewer

0.75 m/d

r

(iL-ll

8.

Smalt Bore Sewer

^.., e-.,,a.

0.5 m/d I luaK auat rer

u4l,J

(c"jS$gUMt't") 0.03 mm 0,l5 mm 0.06 mm 0.06 mm

47

:r, r,, tuh p"

nJGJiVin!1."ffi

lJalant ribUrln (pl

Perlindunga-n terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan 1>engendalian banj ir, baik untuk Kau,asan perl indungan setempat (ruang terbuka hijau)

a. Jalur sempadan sungai dan pantai b. Kawasan sekitar danau/bendungan/waduk c. Kawasan sekitar tegangan tinggi d. Sempadanjalan Bv Pass Halut e. Taman Kora dan Demakaman umum a. Taman lingkungan untuk 100 penduduk dent'an luas 100 m2, atau standar I m2lpdd yang dapat berdekatan dengan fasilias pendidikal SD b. Taman skala kelurahan atau untuk I 000 - 2000 penduduk dengan dan taman-taman den€ran tuas 6,00 m2;, atau standar 0,3 m2lpdd. c. Taman skala Kecamatan atau untuk 10,000 penduduk dengan luas 2000 m2,

l(au ilsan rau an bencana

Kalvasan yarrg diidentifikasi memiliki potensi mengalami bencana alam gunung merapi, tsunami dan banjir

Tobelo Utara (rawan gunung merapi), Kao Barat. Tobelo dan sekitar aliran air (rawan banjir), sepanjang pesisir pantai (rarvan

19

a.

Kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan yang diperrrnnrkkan bagi hutan terbatas, dirnana eksploitasi l.ranya me.lalui tebang pilih dan tanam

Karvasan hutan d6nlaii

Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap, dimana eksploitasi melalui tebang pilih atau tebang habis dan lanam

Karvasan hutan dengan faktor^faktor lereng lapangan, jenis tanah. curah hujan yang mempunyai nilai skor <124, di luar hutan suaka alam. hutal rvisata dan

fiFtti

yang mempunyai nilai skor 125-174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/Kpts/U m/E/81 &

q37lKptsrun/1 l/80)

b.

Kawasan hutan produksi tetap

c.

Kawasan hutan produksi konversi

1

Karvasan Pertanian Kawasan tanaman pangan

Kawasan hutan yang bilamana dipe.rlukan dapat dialihfungsikan

hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/KptsUrn/8i 8l & 837/KptsnJm/1 l/80) Karvasan hutan dengan fakor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang rnempun"vai nilai skor <124, di luar hutan suaka alam. hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dan hutan konversi lainnya (SK Mentan l\*o

683/Kptstum/8/81 & 837/Kptstun/l li80) a.

lahan basah

h.

Kalvasan tanaman pangan lahan kering

c.

Kawasan tananlan tirhunad perkebunan

d.

Kavr,25i1-1

pctent akatt

Kawasan yang diperuntr,rkkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengaimnoya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman parrgan Iahan kering untuk tanaman palawija, holtiku ltlrra atau tanaman pangan

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/ perkeburran yang menghasilkan bahan pangan maupun bahan baku industri

Kawasan yang diperuntukkan bagi pelemakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak

Karvasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem doo atlu potensi pengembangan pengairan yang memiliki : a. Ketinggian <1000 m & kelerengan <4002 b. Kedalaman efektif lapisan tanal atas 30 cm Karvasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengaift[r dan memiliki: a. Ketinggian < 1000 m

b. Kelerengan 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm. Karvasan yang sesuaj untuk tanaman tirhunan/ perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor : a. Ketinggian < 2000 m b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efeklif lapisan tanah atas >30 cm. Karvasan yang sesuai untuk petemakan/ penggembalaan hewan besar, yang

memiliki a. Ketinggian <1000 m & kelerengan <150lo b. Jenis tanah & iklim sesuai untuk padang rumput alamiah 50

Ka*asan yang di-peruntukkan bagi penkanon baik berupa pirtatnbakan /kolam dtrn perairan Karvasan pertalt.lban gan

t
a.Kelerengan<8o/'o b. Persediaan air

Fn"**"*;lf'Li-f ;;;il;;;"1;k

.t*i""*'t*iat"ganyangditetapkan.Departemen daerah masing-rt'utIng vung

*ttpunvai

potensi bahan

yarlg segerit akarr dilakukan kegiatan Kawasan perindustrian

K^*"""G"g rn.'*'*lti

"b. Tercukupinl'a

rcu*asun ynng a;peruntukkan bagi kegiatan

Ku,"usan yang memiliki : a. Keindahan alan dan keindahrn Danorama gan kebudavaan bern i ) ai t i n ggi ;. c. Baneunan oeninggalan budaya dan atau

n

g

a i p"-trntu

sumbel air baku c. Adanya sistem pcmbttangarr limbah yang signifikan a. iiJoii."nintu,ilkan damlak sosial negatif p-ung"n lalran basah yang beririgasi dan e. Tidak berlokasi di kawasan tunumo"

N;;;;;;il,t"t

Karvasan Perm lk imall

p"t-yut^ttn lokasi industri

kkan ba gi i ndustn, ^-*.*n-v" berupa tempat pelnrLsatan keqiatan industry

f

K"**--y""g

d

iPerunrukkarr bagi

Kar"asan yang memiliki

dt"

d

i

i

T

lt-tl,:Il

:l:'ji::

:

ada K".esuaian'lahar dengan masukan teknologi yang ^, b. Ter-iamitrnya ketersediaan air berkembang terkait dengan kawasan hunian v'ang telah ada/ ;.

i;k;;i.t"ft

a.

iiaat u"rl&asi di ku*"t?n tul*ten,E*g4g]4!9oi*"1t

51

' .;:1. 'j "'i i a-" '

Tabel 08 Komoditis unggulan perkebunan di Kabuprten Halmahera Utars

KomoditasUneC4@_-

l,o kasi

'fobr:lo, Galela, Kao, Loloda Utara

kelapa, cengkeh, kakao, pala, kopi,

vanili

dan lada-

Tabel 09 Kriteria lokasi kegiatan perurnahan dan permukiman

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan! Peru rnahan dan

permttkiman

Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 ' 25Yo); Teiseriia ,umber air, baik air tanatr miupun air yang
Tidak berada pada kawasan Iindung; T:idak terletak pada kawasan budidaya penaniar/pen1'angga;

Tabel 10 Kriteria Lokasi Kegiata[ Perdagangan dan Jasa

Kamkteristik lokasi dan kesesueian lahan: Perdagangan dan .lasa

Tidak terletak pada kawasan lindung dan kau'asan bencana alam; Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari selumh penjuru kota; pos Dilengkapi dengan sarana antara laii tempat parkir umum, bank/ATM. pos potisi, pos pemadam kebakaran, kantor pengunjung: kegiatan serta pembintu. tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial

52

l

,:\tllran Ket(rntuan

:

c. i

'\trrlen

K

ritt-ria

:

,\nju fa tl

:i.

b.

,i

I

I

b. c. l'clrrbahan I'cr nan f;ratari Ruang

a. l). c. d.

N'[emeni potensi kau,as.:rn industri urltuk peningkatan nilai tam N'leninqkatkan rrilai tambah sumberrlaya alanr yallg tcrdapat di dalam dan di N'f emDedahanl(an kelestarirn fungsl linskungan hidun. l3erupa ri,ilayah yung dapal dinar,firatkan untuk kegiatan industri; 'Iidak rnengganggLl kelcstarian lungsi lingkungan lriiLup; dan/atau

'fidak nrelgubelr luhan

Mingembangkan klaster,klaster industri. terutama industri unggulan di sektor pertaniatr, perikanan, kelautan, darl pariwisata. nrelalui peningkaran kualitas SDIr{, penelltian dan penqembangan. teknologi tepal guna. akses kepada pasar lokal, nasic-'nal maupun intemasional, akses kepada bahan baku. ahses kepada infiastruktur. akses kepada permodalarl. sena pencjptann iklim usaha lang kondusif. N{engintegras ikan klaster-klaster industri ,lengan pusat-pusat pengernbangan wilayah dan sistem.iaringan ['ansPorlasi \\'ilavah. N{elakukan pengawasan terhadap 1>engembangan kawasan industrl dan melakukan penertiban kepada pihak-piltak vanq melanggar Kegiatan yang tidak sesLrai dengan kegiatan industri dilarang. l)ibatasi kegiatan industrj bagi karvasan rawan bencana tirlggi. l)iperboleh-kan penguasaan./ penilikan tanah yang lelah ada dan tidak sejalan dengan industri. dengan syarat tidak diintensifkan dan diekstensiikan. Pemanfaatan berdampak negatifterhadap keseimbangan ekologis dil

53

Pernrukirnrn

Taman sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kota dapat

dipertahankan. KDB rendah (5

-

20o/o

l.Pemmahan unit tunggal dengan peletakan r€nggang ditujukan untuk pembangunan unit rumah tunggal dengan

Zona Perumahan Renggang

penggunaan pelengkap kebun pertanian atau taman (PT-l ).

mengal
oleh unit-unit hunian untuk keluarga tunggal dengan peletakan bangunan rtnggang, ysng bukan taman dan juga tidak ditata secara rapat (PR- l ).

kehidupannya.

Zona I)erunrahan Dere t

L

. Perumahan unit tunggal tipe gandeng atau deret dalam perpetakan kecil dengan akses jalan lingkungan; . Zona ini mr:rupakan peluang transisi antara lingkungan perumahan unit tunggal dengan lingkungan perumahan

.

susun kepadatan tinggi. KDII sangat tingei (> 75%).

Ditempati oleh unit-unit hunian untuk keluarga tunggal dengan peletakan bangunan rapat/deret: Diproyeksikan sebagai peralihan dari perumahan tunggal padat ke perumahan susun padat. Peraturan pembangunan pada zona

ini dibedakan: l.Perumahan Deret Untuk Keiuarga Tunggal dengan peletakan bangunan rapat/deret (PD2. Perumahan deret maksimum

Zona I)erunrahan Susun

Kau,asan l)erdagangan dan Jasa

Zona I:)angunan Pemerintah

. Perumahan unit tunggal banl,ap 6"ntun kepadalan yang bervariasi; . Setiap zona perumahan susun dintaksudkan menetapkan kriteria pembangunan yang mengkonsolidasi tipe+ipe bangunan spesifik, dan rnenjarvab masalah-masalah lokasi yang berkenaan dengan rencana penggunaan lahan di sekitamya.

Menyediakan area untuk menampung tenaga kerja secara terbatas, terutama untuk kepentingan pelayanan kepada warga kota maLtpun untuk kepentingan nasional dan

intemasional.

I);

4 lantai. peralihan dari

3 karakter kepadatan, yaitu rendah, sedang, dut tirggi. Peraturan pembanguna:r pada zona ini dibedakan: l. Perumahan Susun Kepadatan Rendah (PS-i); 2. Perumahan Susun Kepadatan Sedang (PS-2); 3. Perumahan Susun Kepadatan Tinggi dengan Penggunaan

Komersial Terbatas (PS-3); 4. Perumahan Susun Kepadatan Sedang dengan Penggunaan

1.

2.

Kantor pemerintah, baik pusat maupun propinsi/kabupaten&ota, baik tuuggal maupun komplek (BP- I): Kantor l<edutaan atau oerwakilan asing (BP'2

I

1

. Sistem Perkotaan

Fusat Pelavanan llirarki 1 Penataan Kawasan lbukot4 D"6t1 Kawasan lbukota Kabupaten

tT;"""tbr"s* ,lt"r-;.""*n

Pemerintahan

h P"mb",Ur*n K"*rsan

Pr-rsat

lTi-mb"ogunan Karvasalr

Jasa Perdagangan

Ilappeda" Dinas PU. Pusat

Ilappeda, Dinas I'U. Dinas Tata Kota,

d. Penataan Land Mark Kota

Pusat

IFen gemban

gan Kawasan

P

Bappeda, Dinas I'U.

erkotaan

Pusat

Bappeda, Dinas PU.

f. Pembangun Fasos dan Fasum

F P""yusi"-

P*"t*-

Pusat

Bapped4 Dinas PU.

Zonasi Ka"vasan Kota

Pusat

APBN,APBD

h. Konsolidasi Lahan

;

Peny,rsu"an

hTetyffi""

Re""-a

Rinci Tata Ruang Kawasan

Pe."t,tran Zonasi Karvasan Kota

Galelq Kao, Malifut,Loloda Utara Galelao Kao,

Bappeda, Dinas PU

Bappeda, Dinas PU

Malifut,Loloda Utara

I

Progr:rm Pcngembangan Bappeda, Dinas PU

c. Penataan Lingkungan Kawasan Kota

d. Peningkatan fungsi kalvasan pemerintahan

Galela, Kao,

Bappeda, Dinas PU

Malifut,Loloda lJtara Ilappeda, Dinas ItU

e. Pembaugunan Fasos dan fasum

f. Konsolidasi Lahan

3. Pens€mbangan Puslt Pelayanan Hirar\1! a. Penyusunan Rertcana Rirrci Tata Ruang Pusat Kecamatan

Tobelo Tengah, Tobelo Utara,

tlappeda. Dinas PU

Tobelo Selatan. Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao Utara, Kao Barat, Kno Teluk, Loloda Kepulauan

I

Lrrn jutan

l-abel

13.

Progrrrm Prngembangan

Us

u Ian Program

b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kecamatan

K

Lokasi arvasan Pst

Tobelo Tengah, Tobelo Utara,

Sumber

lliaya

Waktu Pelok3anatn

Intansi Pelaksana

I

APBD

Bappeda, Dinas I)U

APBD

ilappeda, Dinas I'U

II

In IV

Tobelo Selatan. Tobelo Timur, Tobelo Barat, Gale)a Utara, Galela Selatan, Galela Barat. Kao Utara, Kao Barat,

Kao'feluk. Loloda Kepulauarr c. Penataan Lingkungan Kawasan l)st Kecamatan

Tobelo Tengah, Tobelo Utara,

Tobelo Selatan. Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat. Kao Utara, Kao Barat, Kao Teluk. Loloda Kepulauan

57

d. Peningkatan firngsi kalvasan pemerintaharr

Tobelo Tengah. Tobelo Utara,

Tobelo Selatan. Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Ilarat, Kao Utara, Kao Barat,

Kao Teluk. Lbloda Kepulauau e. Pembargunan Fasos dan fasum

Tobelo Tengah. Tobelo Utara,

Tobelo Seiatan. Tobelo Timur, Tobelo Barat, Calela Utara, Galela Selatan, Galela Barat. Kao Utara, Kao Barat, Kao Teluk. 4. Pembangunan

Klwastn Iterdesnan

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Desa

b. Peningkatan Irasilitas sosial dan Utnum c. Penataan l-ingkungan Kawasan Pusat Desa

Bappeda, Dinas I'U

Sistem Tran spo rta s i

1. P€ngembangan Sistem Xranspertasi a. Pembangunan Jakan

(a) Pembangunan Jalan 1b) Pembangunan

Dara-

H-lffiypass

.t"ring.n ning noad

b, Peningkacan Jaringan Jalan ia) Peningftatan jUngan latatr ffu.as rvosi*-

Kalipitu (b) Peningkatan 6-int;J;G-n RuBs wl(oPopilo (c) Peningkatan Jaringffii-Ruas roleG

Kabupaten

Tobelo, Galela

Tobelo Tobello Tobello

Jaringun-atanEiftffii

Tobello selatan

Katana (e) Penlngkatan Jaringan Jalan Ruas TogoliuaGamsungi II

Tobello selatan

(d) Peningkatan

t) P.n in gkutu n j a rin gan :rGn-iirai66R$a-Kupa (g) Peningkatan Ju.ingan Jalin--Ruas Trani Halut-Talaga paca (h) Peningkatan Jaringan Jalan RuasTrans

Tobello selatan

Gamsungi tt-Gr:nga (i) Peningkatan Jaringan lalan Ruas

Tobello selatan

1

Tiins

Tobello selatan Tobello selatan

Halut-Wawongira

O

Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Soasio

Galela

Dokulamo-Lapter

(k) Peningkatan Jaringan-aGnffis Sekll Gotalamo

Galela

APBN, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov,

APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, r\PBD APBD Prov, APBD

Dep. PU, Dinas PU Dinas Pti

Dinas PU Dinas PtJ Dinas PU

Dinas PtJ Dinas

PLJ

Dinas

Pll

Dinas PU Dinas PtJ Dinas Pu Dinas PtJ Dinas PU

59

%

Program Pcngembangan

IJsulan Program

Lok'.sl

(l) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Ngidiho-

Galela

LaPi

(m) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Lapi-

Galela

Darume 1n) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Simau-

Galela

Ake L'a (o) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Soa-

Galela

Siu

(p) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kao-

kao

Toliwang (q) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas ToliwangKusuri .laringan Jalan Ruas Sp BiangPeningkatan 1r')

kao

kao

Popon

(s) Peningkatan Jaringan Jalan ltuas Kao-

kao

Dimdim (t) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas PediwangTunuo (u) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Kao (v) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas MalifutSp.Ngoali (w) Peuingkatan Jaringan Jalan Rua.s Kota

kao kao

Malitut Malitut

Malifut 1x) Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota

Darume c. Peningkatan Jalan antar Desa

Loloda Utara Selnua

Kecamatan

Biaya APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD r\PBD Pror,, APBD APBD Prov, APBD r\PBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, APBD APBD Prov, r\PBD r\PBN, r\PBD

rnri;ar-EEEFi-

I

rr

ITI

Dinas PU Dinas Pu Dinas PIJ Dinas PIJ Dinas Pt.I Dinas PtJ Dinas

P{.1

Dinas PU Dinas Pll Dinas PtJ Dinas PtJ Dinas PtJ Dinas Pu Dinas PtJ

60

Biaya d. l'embangunan I cnn (a) Terminal C

inir

Pelqksan{ {

II

rlt

IY

I

1b 1 Sub T erm inll e. [)engenrbangan D(rnnal{a Penleberangan

I)orum

lntrnsi

'fobelo Kota Kecamatarl Dolume - Dana

;\PBD APBD ,,\PBN,

Dishub Dishub Dephub.

D

ishub

i\PBD

e

2. ['engembangan Sistem Trlnspottasi Laut a. Peningkatan Salana-Prasarana Pelabuhan

h. I'embangLrnan PPliTPl c. I'engembangarr Derrmaga,itambatan perahau

J. I'engembanqan Sistem Transpoftasi Udara Penyusr.rnan aturan Zonasi Kltwasan sekitar .i. S rtenr [.nurgi

l.

Tobel., Galc la

APBN,

Dephub. Dishub

Tiap Kecamatan

APBD APBN, APBI)

DI(I', Dinas

Pulau 2 Kecil.

Kao, Galela

z\PBN

Kclautan Dephub

r\PBN,

Ilappeda, Dishub

,,\PBD

Randara l-arna Pcngem bangan ,faringan Transmisi Tenega

Listrik a. ['eninqkatan Kapasitas I)r:nrbangkit I-istrik

Tobelo dan

APBN,

Malifut

r\PBD,

Dep. ESDM. PLN. Dinas F.SD\4

investasi swasta

b. l)eningkatan clan perluasrn Jaringan Distribusi

Se

luruh

Kecamatan

2. Penqembangan E nergi Alternatif ircngernbangan'1'eknologi Irnergi SLrna

Pulau 2 Kecil

APBN, ,\PB D, investasi swasia z\PBN, z\PBD,

Dep. ESDM, PLN, Dinas ESDM

I)ep. ESDM, PLN, I)irras ESDM

in,u estas i

swasta 61

IJsulan Program 3. Peningkatan Kanasitas Deno BBM a. I)embartgunan Depo

Dep. ESDM, PLN,

BIIM

Dinas ESDM

b. l)engembangan Jaringan Distribusi IIBM

Dep. ESDM, PLN,

Semua

Dinas ESDM

Kecamatan

4. Sistenr Sutnber Daya Arr

1.

Konservasi SDA a. Penataan Kawasan LindLrng sekitar Mata air

b. Perlindungan Kawasan I'allgkapan air c. Penetapan Kau,asan sempadan Sr-rngai, darrau, Waduk 2. Pendayagunaan SDA a. Pengentbangan Sistem Pengolahan Air Bersih

PDAM, Dinas PtJ

b. Peningkaran Jarinqan Pelayanan Air bersih

PDAM, Dinas PU

c. Pembangunan ft igasi dan waduk

a.Pemban gunan sarana pengendali bartjir

b. Pembuatan bangunan pengaman pantai

Kawasan

Pesisir

r\PBD

Dinas Kirnpraswil,

I)inas LH Dinas Kirnpraswil, Dinas LH

62

PrlngeD.rbangan 5

Sistem l-eiekornun ikasi

IrFiyr

rv

1. Peningk.atan Jangkauan Pelayanan

Telekomunikasi a. P€ngembangan Jaringan sistem tersteterial

Semua kota

,,I,PBN,

Kecamatan

APBD,

Dep,'Dinas kominfo, Telkom, Srvasta

investasi swasta b, Pembangunan Jaringan sistem Satelit

Pulau 2 Kecil

APBN, APBD,

Dep,Dinas kominfo. Telkom, Srvasta

investasi swasta

c. Pembangunan BTS utk 'l'elepon seluler

Semua kota

APBN,

Kecamatan

APBD,

DepiDinas kominfo, Telkom, Srvasta

investasi swasta

6. Sistem Pcngelo laan L,ingkungan

1. Penqembangan Sistem Pengelolnan SamDah a. Pembangunan TPA Modern Skala Kota

Tobelo, Galela

APBD

Dinas Lll. Dinas PI.J

b. Pembangunan l'PS Modern Skala Kecamatan c. Pembangunan TPr\ Mandiri

Semua

Kecamatan Pulau 2 Kecil

APBD

Dinas LH, Dinas PLl

APBD

Dinas Lll, Dina-s PU

2. Penqembangan Sistem Pengelohan Limbah Pernbangunau UPL Skala Kota

Kota2 Kecamatan

APBD

Dinas Lli, Dinas

P

PU

6l

l-.rnj utan 'I abel

Progmm 1. Kawasian

Lkasi

Usulan Program

Pengelolaan

l.

Lindung

Sumber Biaya

lYaktu Intansi Pelaksana

P€lak3anaan

I

Penrantapan Karvasan Suaka Alam dan Cagar

II

III ry

Alam Pernantapan Kawasan Suaka r\lanr'faman [-aut

'lobelo

APBN,

r\PBD

I)inas Kehutanan. Dinas Kelautan &Perikanarr

2. Pemantapan Karvasan [,indung Setempat a. Penataan

l.ingkunaan Serrrpadan Pantai

Semua

Kecamatan

3.

b. Penataan Lingkungan Kawasan Sempadan Sungai

Semua

c. Penataan Lingkungan Sempadan danau

Danau

d. l)enatairn Lingkungan Kawasan Llutan Bakau

Semua Pantai

K€canlatan

APBN, APBD APBN, APBD APBN, r\PBD APBN, APBD

Dinas Kehutnnan

f)inas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

Kan'asan Konsen'asi Wilayah Laut a. Penetapan Kawlrstrn Konservasi Larrt Daerah

'fobelo

APBN,

Dinas Kelautan

&Perikanan

APBD b, Penetapan Kawasan Konservasi Terumbu

I(arang 4. Pentatapan Kawasan Resiko Bencana a. Penetapan kawaasan resiko tinggi bencana

semua pulau-

r\PBN,

pulau

APBD

Kawasan Kota

APBN, APBD

'fepi Pantai,

Dinas Kelautan

&Perikanan

tsappeda, Dinas

Sosial,LH

Kawasan Perbukitan Tobelo, Galela

64

IJsrrlan Program b, Penetapan aturan zonasi kawasan resiko IJencana

tsappeda,

Kawasan Kota

APBN,

'lepi Pantai,

APBD

i]LH

r\PBN, r\PBD,

Dinas Pertanian

Kesbangpol,

Kawasatr

Perbukitan c. Penetapan Zona-Zona evakuasr Knrvasan

Budirlava

l. Kflwrsrn Pertanian a. Pengembangan KeLwasan Pertanian Lahan Basah

Kao, Kao Barat

swasta.

r\PBN, ,,\PBD,

b, Pengenbangan Kawasan Pertanian Laha.n

Kering

Dinas Peftanian

swasla,

r\PBN, APBD,

c. Penyedia,en Lahan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian

swasta,

Bappeda, Dinas Pertanian

d. Penetapat Kawasan Penanian Abadi

e. Pengembangan karvasan aplo industria

Kao, Tobelo Selatan

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

f. Pengembangan Lahan urtuk Komoditas Linggulan

2. K-arvasan Pcrkebunan a. Optima.lisasi lahan untuk tanaman perkebunan

b, Penetapan Kawasan Perkebunan Skala Besar:

Dinas Perkebunan

Bappeda, Dinas

Kao,Tobelo,Gale la

Perkebunan

d. Revitalisasai Kawasan PerLebunan Ilaklat

Kao,Tobelo,Calela

APBN, APBD,

Dinas Perkebunan

investasi, e. Peningkatan sarana dan pra.sarana yang memadai

untuk menunjang kegiatan agribisn

Kao,Tobelo,Galela

is

APBN, APBD,

Dinas Perkebunan

investasi, Dinas Perkebunan

f. Pengembangan Inclustri berbasis Perkebunan

g. I)engenrbangan Kawasan Perkebunan Komoditas

Llnggulan

Kao,Tobelo,Galela

Dinas Perkebrrnan

3. Karyasan Permukiman dan Perkotaan dan Perdesaan a. Penyusunan RTBL Kawasan lbukota Baru b. Panataan Lingkungan Permukiman Skala besar

c. Revitalisasi sarana dan prasarana perkotaan

d. Pengembangan Manjemen Pertanahan Perkotaan dan Perdesaan e. Pemetaan slatus tanah Perkotaan dan Perdesaan

f. Penatrrgunaan Tanah perkotaan dan perdesaart g. Kerjasama Pengelolaan Kawasan perkotaanh. llevitalisasi Kau,asan Permukiman Pantai

4. Karvasan Jasa dan a. R€vitalisasi Kawasan Perdagangan-Jasa yang ada

Bapedq Dinas Perdagangan.

Perirrdustrian b. Pengenbangan pusat perdagangan skala regional

Dinas Perdagangan

Intansi Peleksanrr

usulan Program

b.p"mbung@

Ilapped4 Dinas Kelautan dan Perikanan, Pl-I,

c. I'engkaj inn

dii-Tl"br'rr**,

K,

*, *n

I

ndrrstri

Pengolahan Ikan

d,

Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PLl,

Kawasan Petkotaan

I'embungffii

APBN, APBD, investasi

Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, PU,

e. pengelnbangan hatcherl'skala rumah tangga

Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pt.l,

r. Pcnetllpan zona perlind.rrrg.]tn kualitls air

Bappeda, Dinas Kelautan dan

kawasat) budidava

I'erikanan, Pl-I,

g

l'engcnrbrngan Kaoaian B,rdidava LauV

Kabupaten Halnrahera Utara

,,\PBN, APBD,

Bappeda, Dinas Kelautan dan

investasi

Perikaran, P[.],

swasta,

perhubungan.

Kerjasama

'[iap Kecamatan

Bappedq Dinas Kelautan dan Perikanan. Pl-1,

Progrflm

--%

IJsulan Progranr

Fengelolaan

Lokasi

Biry!

lnt€nJiPailEFSElE::

7. Karvasan Pariwisata a. Penataan Kawasan Wisata

(a) Peningkata.n Daya

larik Objek

Wisata

Kawasan Strategis Pariwisata

APBN, APBD,

I

n

III

I\'

Bapped4 Dinas Parirvisata, PU

investasi swasta"

(b) Penataan Lingkungan Kawasan

Kawasan Strategis Parirvisata

APBN, r\PBD,

Bappeda, Dinas Parirvisata, PU

investasi swasta"

(c) Pembangunan Sarana dan Pmsarana

Kawasall Strategis Parirvisata

APBN, APBD,

Bappeda, Dinas Parirvisata, P[J

investasi swasta" b. Penataan Kawasan Wisata Lainnva

8. Karvasan Pertambansan a. Inventarisasi Dan Petencanaan Pengembangan Kawasan Pertarnbangan

b. Perencanaan Penyedian Bahan Galian C Untuk PembangLrnan

Sesuai Rencana Pola Ruang

Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara

APBN, APBD, investasi swast&

Bappeda, Dinas Kelautan dan Perftanan. PU, Parirvisata

APBD,

Dinas

investasi

Pertambangan,

swasta,

BKPMD

APBD, investasi

Dinas Pertambangan,

swasta,

BKPMD

,ri:: i1,l

70

1-{r

I(r\\

asan

l)t'rrrukinran

Zona Penrnrahan

'l-anan

Zorra Penrmahan Rerggang

Rumah tinggal dengan pekaratrgan luas. dimaksudkan agar pengembangan perumahan berkepadatan rendah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kota dapat dipertahankan. KI)ll lr:ndah (5 - 20r'o S.PenLrnahan unit tunggal dengan peletal(alt r€nggang ditu,itLkan untuk pembangunan uuit rumah tunggal dengan mengakomodasikan berbagai ukuran perpetakan dan jenis bangunan perumahan serla mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan hunjan, I<arakter, dan suasana kehidupannya. ,1. KDB menengah (20 50% . Perurnahan unit tunggal tipe gandeng atau deret dalam perpetakan kecil dengan akses jalan lingkungan; . Zosa ini merupakan peluang fi'ansisi antara lingkungan perumahan unit tunggal dengan lingkungan penrmahan

-

Zona Penrmahan Derct

susun kepadatan tinggi. KDll sangat tinggi (> 75%).

Zona Perumahan Susun

. Perurnahan unit tunggal banyak dengan kepadalan yang bervariasi;

. Setiap zona perumahan susutt dirnaksudkan menetapkan kriteria pembangunan yang menpJ
n .lasa

Menyr,:diakan irrea unflnk menampung tenaga kerja secara terbatas, terurtama untuk kepentingan pelayanan kepada warga kota maupun untuk kepentingan nasional dan

internasional.

Hanya boleh digunakan untuk unit-unit hunian -'-ang berkarakter hunian pedusunan atau rumah tanran, dengan penggunaan pelengkap kebun pertanialr atau taman (PT-l )'

Oiternpal oleh unil-unit hunian untuk keluarga tungBal dengan peletakan bangunan retlggang, yang bukan tamall dan.juga tidak ditata secara rapat (PR-l ).

Oiternpati ot"tt unit-unit hunian untuk keluarga tunggal dengan peletakan bangunan rapatlderet: Diproyeksikan sebagai peralihan dali perunrahan tunggal padat ke perumahan susun padat. Perattlran pembangunan pada zona

ini dibedakalr: l. Perumahan Deret Untuk Keluarga Tunggal dengan peletakan bangttnan rapatrderet (PD- I); 2. Perumahan deret maksimum 4 lantai, peralihan dari rumah tunsqal Dadat ke perumaian susun

tr4".ititi : t *"tter

kepadatan, yaitu rendah. sedang, dan pada zona ini dibedakan: pembangunan tinggi. Peraturan 5.Perumahan Susun Kepadatan Rendah (PS-l); 6.Perumahan Srrsun Kepadatan Sedang (PS-2); 7. Perumahan Susun Kepadatan Tinggi dengan Penggunaan Komersial Terbatas (PS-3); 8. Perumahan Susun Kepadatan Sedang dengan Penggunaan Komersial'Ierbatas (PS-4 3. Kantor pemerintah, baik pusat maupun propirrsi/kabupaterVkota, baik tunggal maupun kornplek (BP- l):

4.

Kantor l<edulaan atau perwakilan ming (BI'-2

],EMERTNTAH KABTJPATtrN HALMAHERA UTARA

LANIPNRAN

II

RANCANGANPERATUIIANDAERAHKABUPATtrNI{ALIVIAIIERAtiTARA NOMOR,.,..... TAHUN 2012

72

SAMUDERA PASIFIK

1

PENYU3UI{AN

FENCAI.IA TAIA RUANG wlLAy^ll KAAUPATEN HALMAH€RA UTAR,A

'e;.

Putau u6rotAt

i ,

- S.Ifrn

SAMUDET? A

PAS/Fi K

Kabupaton

Halmah€la Tlmur

PENYUslUNAN IAIA FIUAI{O WTLAYAH

KABI'PATEN HALMAH€R VTAF]^ 'IENCANA TASUN

Ffaa

I A

'.;

rrafirur

20ti.203r

Fanrr(! altar

ril^t

r

a-. ',""-o '...i=#.

a bhr-.

I A-fu-

r] h-*X xt-

3=

7V

*r*o

a.^. a ,i rbrf,'bldr.b

lF\,***."

b6a

^'.

FGE.qai.

D €Mr

71

Garnbar 03 Zona \vila]'ah pengembangan (Wp) Kabupaten ll|lmahera Ut:tra

Plrfiulul{lat

FETC.'T'A TAIA

xatt

E'A'F wlIAYTI

PATtr t{at.Ialena ur^raa

Tlllt{

1011-2011

PEIA FCIIBIOA'I lrrLtYrH pE roa{taracr.x T6^J<ar,o

h

A^ a

I

50040

n Fr,-

'rdlx6-. l'e"rG

;ffi

-,}tr*

1-

i i.ll

j\.

75

i J,;ilP

Gambat 04 Peta Rencana Pengembangur Sistem Transportasi di Kabupafe n llalnahera lJtara

,iAN4UD[,qA P4S/FIK PENYUST,,NAN REN CANA IAIA RUANO WLAYAH KARUPATEN HALMAHEFT tJTA'iA TAHUN 20rr-?O3r

Putau A,iorclai

PFiA STRUKiIJR

A

!*

N'^^6&TAS 1

.50{a{

ssb-*

f:, I I

Kabupaten l-lalmahera

B€rat

Kabupst€n Halmah€ra Timur

Ir l

i

\-

76

IAHUN 20,t1-2031

tgta

!l.l.

A

f-Ffl \;,.1

?t itttotrt

*

1 :

at UDARA t(mo

Plti^r'rqr,,r na€R^{ ** rq6tPrtCt rsua llEi^lrr^i^

78

I'ENVU9Ul{AN RUAllO WnlYAF

RENCAAIA

KASUPATEN HALMA}TE"A t.rTAR 'ATA TAttuN 2011-201t PETA eEBARAN PLIO

I

A

.b

1: roooo

Li.6: i

la*i-

b.."4-

l--lE=-

l-"lb-b . F:IEE* i-_'1hb'd -nr--"1hr-be 14F:-".,frr**'f=FEr_-lk.tuh F- h r-iEi-lbe.h

Hl:;@i-]s "l *i\'" lgl :-c-'; a@

t{

79

k^aUP^TENHAIM FEMgt^u

Pulau Mbrctht

A

SAMUDERA PASIFIK

O'-**.*"

l*

r : tdroo

r-hL-r6'

r-F*r.:ai

Kabupgten Halrnahera Tlrnur

,'"t

PCiIYIJ]IIXAl.

RrxcAla taT ilra,.o wrrrs xa'ritailtfariar-n^r

ir\rrf^u tr,lui zaa . 2!rr!

.

Kabrrpatd) Halmahora

Tlmur

81

SAMUDEM PASII.IK PENYUAUNAN

RENCANATA?A RUAt{d WN KAAUPAIEN HAI.MAI{€R]A T-rTAR^ ^V^H raHUN 2011_203.r

Putau' MorotLI PEIA

fblrFErl^faf{ar

ir.

l

l{

taw a.L i/lDara

I &mo

.?:--;-===!-b

A a hb'.-FF . bbb'_ .bE-r-

'*ff 4 i4j

I.--| lal.-r-l-J-n_rr

E:ElElH* |_jrdr.r-fra I trqi5i.

PASIFIK

lGbupaten Halmah€ra

Tlmur

m t.)44

* p€stra,{r(a xo^EF x "^" " E!.** x qrarEN}|^l'r. l*i @^fu

FENYU6UNA"

RENCANA TATA RUANO WTLAY^H KABUPAaeN HATMAHERA ur^.ii

IAHUN

A

20 11"2O3.t

E-:9,=+':-*

Perlkanan dan Porgudanggn

LJhrrr.crb

PASIFIK

Portanlan dan Pergudangan

li

Kabupat€fl Halrnahera Barat

lGwasan Psrgudangan

i{i-.iiii;i*i;;Lai

Kabopaten Halmahgra lndustrl Portanlan, K€hutanan dan P€rgud an0En,

Tlmur

1*,\

r \

ffi*m*,x,r.lw u

ffiT.|ffiemu |Fr ioDll'1..6lll.l^'^

A

r-

tt!@ ..Ea_&-='lt-..5._

@*m;r.,m*^,,

85

S/'MUDEP#.PA9FIK

P.-

PENYI'!U"AN

RENCANA TA"A AUANO W|LAYAH KABUPATEI' IIAL{^.HERA UTAiA. TAHUX 20ll.2l'lt

I4rtau M6t$tl

PETA ARA.H.AN PERIAI'BI.I.IOAN

A

Stat. ,t: IO.OOO .L-+---!F

--h

I lh*h

SAMUD€RA PASIFIK

a pon6. Bu-, 13 EAa. a Nh6, I aou s"'"

,i t!

l--ihbk i-lhbl* Flhl-h-

l

r'_1htt-k

pr,r. ran"t aa" ear" Nr""e-'

lGbupatsn l-ialmah€ra

Tlmur

l%fl: 5r l-i*';k

lg

..'.,- ia,.^rus.r m x^&FrFNMre*qqA^ tr::,,, -*'*!EF*

86

PENYUSUNAN

IVILAYAH RENCANA TAIA RU KAAUPATEN TIA,\IAII€RA 'Ig UTARA TAlluN 2011-2031

Er^ri,r*rdr

ttut^latqfrAt

rarEradR

A

FlklAb

r! --

f?q\"^*,.

-".i

r;1;r

87

R!tiGAXA

PE.r^E]!|i€olti'rll6a^F

A

*

i

:

!0006

E--t:€**-

Oi...b,o6

...:-,;;;-*;-;:; Kab!patEn

-- -_- -

Halmahera

'llmur

..t-

88

(;ambar.l8Peneni:u'rnZonasiKawesan*"'..o,,"".,.li-ffi

PErmr8uur

nfllCnflA TAIA RUAltO wt-AYA]t I(ABT'I"ATEi

}IA-ill'lENA

TAiJta

A

UTARA

20lt-2031

i4

1 : 50000

E--:!1.=t-

+ rl.,n h.brb-il

NADAT FER€r|CA

arr F€ta.r€(tst

l(r3l.F rEx

oaERrH

ra'gt{:RrrJ.^u

Pllfn

cn,'aat{

tEr.cana ta?A RllArlc llllAvlft r luPAlEL luLnl.EA utl ia

laf,rlt

h

2011-20!t

a.!.!Ei:l|::--I-j

pEglrr.ara o Er^lr lEl -" "*-al-* xranarExtr lrafiER^ur RA G}l "

91

1 i1:,f ;.,n.,...r 6ri?i r!:.;.r;.'1/ r'!1. ?, it":tr'( .':r ' i1 * !'i\t!r{i lru;ta.4t

Pll.Yrrlttaatr TA.'a Rt ataic w|t YAt xaqrP^rcn x Ltaa€avtAR^

illLc^ra

tar{rta&.2ttt

Putau t/dlrot5t

PETA KAWASAN STRATEGIS

t*

A

i ' .;::co.c$ros"r" i

SAMUDERA PASIFIK

---.,,* J..

Kabupaten Halmah€ra

Tlmur

t:t!&

.]bl/-l.b *

xryn.i

.-hdvi!s

r/6rl