FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Syarifah (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara) Fotarisman Zaluchu
(Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Sumatera Utara)
HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-29 September 2011
PELAYANAN KESEHATAN
PERUBAHAN PENTING
AKOMODASI KOMPOSISI KESEHATAN MASYARAKAT
WHO REKOMENDASI PRIMARY
HEALTH CARE (PHC)
Reformasi Universal Coverage Reformasi Service Develary Reformasi Kepemimpinan
Reformasi Kebijakan Publik
Dalam kebijakan PHC mengedepankan pentingnya keadilan bagi semua orang • Akses • Pelayanan bermutu
Konsep aksesibility & partisipasi Puskesmas, Posyandu & fasilitas kesehatan lainnya partisipasi masyarakat & forum bagi warga untuk mengelola & merencanakan pelkes bagi mereka
Penerapan konsep PHC di Provinsi Sumatera Utara, untuk kemudian merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan dasar yang sesuai dengan kebutuhan Provinsi Sumatera Utara
PENDEKATAN STUDI Menggunakan metode deskriptif di dalam mengevaluasi pelaksanaan PHC (kuantitatif/kualitatif) PEMILIHAN LOKASI • Studi kualitatif di Kota Medan • Studi kuantitatif di 6 Kabupaten Kota
Informan 3 kelompok (kualitatif) •1 •1 •2 •2
kelompok kelompok kelompok kelompok
pakar 2 orang penyusun & pengguna program 2 orang kader masyarakat
Sumber data dari kabupaten terpilih • Kota Medan • Kota Tebing tinggi • Kota Pematang siantar • Kabupaten Samosir • Kabupaten Nias • Kabupaten Serdang Bedagai
Data Sekunder
Data Primer Masyarakat umum & kader
• Dokumen dari kabupaten/kota terpilih
• Wawancara mendalam dengan stakeholder penyusun program (Dinkes Prop SU) • Penyelenggara program pelayanan (PUSKESMAS)
• Focus Group Discusion (FGD)
Kualitatif
Kuantitatif
•Analisis tematik & analisis isi
•Perbandingan antara alokasi budget kegiatan preventif & kuratif
Perkembangan penerapan PHC di Sumatera Utara • Puskesmas & posyandu layanan dalam penerapan PHC
• Jumlah Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara 2.426 buah (naik 7,5%) • Jumlah posyandu di Provinsi Sumatera Utara 18.101 (naik 98). • Angka ini meningkat mencapai 15 persen jika dibandingkan situasi pada tahun 2005.
◦ Menurut UU No. 36 tahun 2009 upaya kesehatan
Perbandingan Anggaran Kesehatan (APBD) di Beberapa Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Utara
Perbandingan Anggaran Pengobatan di Beberapa Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Utara
Perbandingan Anggaran Pencegahan di Beberapa Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Utara
Upaya kesehatan tertinggi kota medan, proporsi anggaran 60% terkecil kabupaten sergai
Kelompok Masyarakat
Pengetahuan masyarakat mengenai Puskesmas masih sangat terbatas,
Puskesmas Sebagai Tempat Berobat
Belum banyak berpartisipasi dalam posyandu & program lain
Aktivitas melibatkan kader posyandu •Menimbang, pemeriksaan jentik, penyuluhan CTPS, Gizi,
IMD
Keterlibatan kader tidak seragam •Kader tidak pernah diberitahu bagaimana melakukan penyuluhan. •Takut memberikan informasi pada masyarakat takut salah •Penyuluhan jarang dilakukan, paling-paling ada di puskesmas di tempat tunggu pasien
PHC Relevan • Dalam konsep desentralisasi, pelkes seharusnya memang melibatkan masyarakat & pemerintah.
PHC diterapkan pada level Puskesmas • Ada integrasi & kerjasama, tapi tanggung-jawab Puskesmas. • Puskesmas mandiri dalam hal pendanaan. • Pemberdayaan masyarakat itulah yang selama ini “hilang” di dalam konsep PHC.
PHC penting, Cuma masyarakat yang kita harapkan pemahamannya tentang puskesmas sebagai pelayanan primer untuk kesmas belum sampai.
Mereka menganggap puskesmas sebagai tempat pengobatan
“Persoalan perencanaan kesehatan memang masih menjadi
kendala di dalam memaksimalkan peran Puskesmas”
PHC penting bukan hanya menjadikan program kesehatan baik meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Pelayanan kesehatan bukan tujuan akhir.
Tujuan akhir upaya mensejahterakan masyarakat
Mengedepankan “pendekatan kesejahteraan” dari pada kuratif. Perubahan struktur pelkes Masalah pengorganisasian SDM Perencanaan puskesmas berbasis masyarakat Proporsi alokasi anggaran kesehatan, preventif, promotif, kuratif Anggaran berbasis kinerja
Puskesmas jangan dibebani target-target berupa retribusi
Minimal • Memperkuat Basis Lokal. Mendorong Mekanisme Sistem yang lebih integratif. Sesuai UU Kesehatan. Tanggung-jawab terhadap upaya kesehatan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah & masyarakat (ayat 1 pasal 49 UU Kesehatan). Kebijakan upaya kesehatan mengedepankan upaya pencegahan & promotif dibandingkan kuratif & rehabilitatif.
• Mendorong fungsionalisasi PHC. • Mendorong peningkatan kualitas SDM.
Maksimal Pembentukan Tim Manajemen Kesehatan Daerah. • Mendorong penerapan PHC pada setiap level kebijakan dalam siklus manajemen • Mengkoordinir jalannya pelaksanaan upaya kesehatan setiap daerah secara komprehensif & berkelanjutan
• Dibentuk di Kabupaten/ Kota dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan & KB, PKK, dll.
Pembentukan Balai Kesehatan Rakyat (BAKESRA) • Bakesra wadah pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di desa/kelurahan dikembangkan secara bertahap
• Sarana prasarana, pembiayaan maupun ketenagaan sesuai dengan kemampuan & kebutuhan masyarakat setempat.
Pembentukan Balai Kesehatan Rakyat (BAKESRA) Bentuk pelayanan
• Pelayanan Posyandu, Pos Obat Desa (POD), Pondok Bersalin Desa (Polindes) • BAKESRA Lembaga Swadaya Fungsional (LSF) bergerak dalam bidang pembinaan kesmas, promotif & pelayanan medik dasar (kuratif) sesuai dengan kompetensi petugas kesehatan diselenggarakan oleh Komite Kesehatan Desa (KKD)
Penerapan konsep PHC di Provinsi Sumatera Utara hanya dilakukan dengan konsep penyelenggaraan aktifitas di Puskesmas & Posyandu.
Kemandiriana di dalam menyelenggarakan PHC berbasis pada masyarakat masih belum maksimal dikerjakan. Peran Puskesmas & Posyandu, masih menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan, belum menjadi institusi yang memandirikan upaya kesehatan yang berkelanjutan & penuh rasa tanggungjawab dari masyarakat.
Pelibatan kelompok masyarakat masih belum maksimal dikerjakan, termasuk masih minimnya aktifitas kader kesehatan di dalam upaya pencegahan kesehatan. Aktifitas para kader masih terbatas pada program kesehatan yang disusun melalui Puskesmas.
Adanya kendala teknis administratif menyebabkan Puskesmas tidak dapat menyusun kebutuhan & anggaran institusinya sendiri
Direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun model kajian yang lebih menyeluruh mengenai penerapan upaya kesehatan yang terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Model ini seharusnya berasal dari sebuah kajian & penelitian (ayat 3 pasal 50 UU Kesehatan).
Untuk dapat mencapai visi agar rakyat Sumatera Utara tidak sakit, maka penerapan konsep pencegahan seharusnya dikedepankan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara bisa mengeluarkan panduan teknis berupa Peraturan Gubernur mengenai penerapan pencegahan kesehatan di dalam penyusunan Program & Anggaran di Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara juga bisa mendorong alokasi tenaga fungsional kesehatan masyarakat yang lebih banyak pada level Puskesmas.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencoba mulai menerapkan konsep PHC di suatu wilayah tertentu sebagai daerah uji coba melalui pendekatan minimal sampai dengan maksimal. Konsep ini bisa diterapkan melalui kerjasama dengan lembaga terkait (Dinas Kesehatan, Balitbang Provinsi Sumatera Utara & Perguruan Tinggi)
