SURVEILLANCE GRUP KORPORASI Seminar Sehari dan Executive Round Table Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia JAKARTA, 13 Januari 2016
2
Latar Belakang - Keuangan Stabilitas Sistem
PBI No.16/11/PBI/2014 -
Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Tanggal 1 Juli 2014
Sistem Pembayaran
Moneter
Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
Mencegah dan mengurangi risiko sistemik
Makroprudensial
Undang Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas
Meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan
Pengawasan Konglomerasi / Grup Korporasi Pengawasan Konglomerasi Keuangan berdasarkan berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
PENGGUNA DANA Grup Korporasi
Large, Complex, Interconnected
SUMBER DANA DOMESTIK : Lembaga Keuangan dan Pasar Keuangan
Potensi Risiko Sistemik
Korporasi Keuangan
Korporasi Non Keuangan
LUAR NEGERI : Lembaga Keuangan dan Pasar Keuangan
3
4
Peran Grup Korporasi dalam Stabilitas Sistem Terdapat interconnectedness yang kuat antara grup korporasi dengan sistem keuangan Keuangan Ketidakstabilan pada grup korporasi akan berdampak pada sistem keuangan Sistem Keuangan Bank Besar BANK
Grup Korporasi
Risiko Grup Korporasi terhadap Sistem Keuangan 1 Market Risk (Nilai Tukar)
BANK
Grup Bank Utama BANK PP
ULN unhedged
Depresiasi Rupiah
ULN Default
Rating Obligasi ↓
Pada Sep’97, ULN Indonesia USD133,3 Miliar, ULN Korporasi USD 65,6 Miliar (49,21% ULN Indonesia).
Interconnectedness
Survey Goldman, Sachs & Co. Pasar Modal
IKNB - PP - Lainnya
• >40% utangnya merupakan ULN • 50%-nya fully unhedged • 50% lain, hedged <50% hutang
2 Credit Risk (Default Risk)
Utang Luar Negeri
Risiko Kredit
Repayment Capacity ↓
Hutang USD 100 juta
Awal Juli 1997 Rp 243 Miliar Akhir 1997 Rp 500 Miliar
Okt 2015 • ULN Indonesia USD 304,12 miliar • ULN Swasta USD 167,50 miliar
Mitigasi Risiko Grup Korporasi 1 Penyaluran kredit secara berlebihan dari Bank kepada pihak terafiliasi di suatu Grup Korporasi PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.
2 Utang Luar Negeri dalam jumlah besar dan tidak dilakukan lindung nilai (hedging) PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Lindung Nilai dengan melakukan transaksi Lindung Nilai Valuta Asing terhadap Rupiah minimum 25% dari : selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan
PBI No. 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto bagi Bank Umum
5
6
Tantangan & Hal-Hal yang Dilakukan TANTANGAN
Keterbatasan Data: 1
Data korporasi non listed terbatas.
2
Data dari hasil survey tidak optimal, karena respond rate rendah / responden tidak mengisi lengkap).
HAL YANG DILAKUKAN BI PBI No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
TUJUAN Memitigasi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh ULN swasta, khususnya korporasi nonbank, yang dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya meningkat sangat pesat.
Pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan:
1 Jan 2015 s.d. 31 Des 2015
1 Jan 2016 s.d. 31 Des 2016
Rasio Lindung Nilai
<3 bulan: 20% 3 s.d. 6 bulan: 20%
<3 bulan: 25% 3 s.d. 6 bulan: 25%
Rasio Likuiditas
<3 bln : 50%
<3 bln : 70%
Peringkat Utang
Sejak 1 Jan 2017
Wajib
Transaksi Lindung Nilai dalam rangka pemenuhan Kewajiban Rasio Lindung Nilai
Tidak harus dengan perbankan di Indonesia
Harus dengan perbankan di Indonesia
Penerapan Sanksi Administratif
Mulai tw IV
Sudah diterapkan
Sumber: FAQ PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Non Bank.
7
Kesimpulan
PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
GRUP KORPORASI
8
