PENGAWASAN TERINTEGRASI TERHADAP KONGLOMERASI KEUANGAN
Endang Kussulanjari Tri Subari Disajikan dalam rangka Seminar Nasional Internal Audit 2015 Solo, 15 April 2015
Agenda
1
Mengapa pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan penting?
2
Apakah Konglomerasi Keuangan?
3
Bagaimana kerangka pengawasan dan pengaturan Konglomerasi Keuangan yang dikembangkan OJK?
4
Kapankah implementasi Keuangan dilakukan?
pengawasan
Konglomerasi
2
Latar Belakang Konglomerasi Keuangan Perkembangan teknologi & informasi di SJK
1
2
Peningkatan dalam proses informasi Efisiensi oleh teknologi informasi Perkembangan inovasi teknologi keuangan terkait transaksi sekuritisasi dan derivatif
Deregulasi Adanya kelonggaran dalam kepemilikan dan operasional di subsektor jasa keuangan
Kebutuhan SJK makin kompleks dan beragam
3
Peningkatan kebutuhan manajemen aset oleh individu Konsumen (perusahaan) butuh jasa keuangan yang makin beragam & global
Menurunnya pendapatan
4
5
Penurunan keuntungan dari kegiatan perbankan tradisional Perkembangan TI menyebabkan meningkatnya biaya & memungkinkan perusahaan TI menyediakan jasa keuangan
Globalisasi Perusahaan konglomerasi keuangan global ekspansi hingga ke Indonesia
Mengembangkan strategi nama (brand)
6
Menyediakan berbagai jenis jasa dan produk keuangan Meningkatkan efisiensi Fokus pada kebutuhan konsumen/nasabah Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi Diversifikasi kebutuhan usaha Menyediakan one stop shopping
Menyebabkan lahirnya Konglomerasi Keuangan
Menggunakan nama identik untuk seluruh anak perusahaan Efek sinergi makin kuat jika menyediakan one stop shopping 3
Pengawasan Konglomerasi Keuangan Permasalahan pada Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Bank
1
Perusahaan Sekuritas
2 Perusahaan Asuransi
Perhitungan permodalan ganda (double laveraging) & kesempatan untuk melakukan regulatory arbitrage karena: Adanya perbedaan pengaturan di sektor keuangan; Perbedaan prinsip kehati-hatian di sektor keuangan. Kemungkinan adanya risiko sistemik dari satu LJK kepada seluruh grup Konglomerasi Keuangan.
3
Benturan kepentingan.
4
Pengawasan individual tidak lagi memadai mengatasi masalah di atas.
Oleh karena itu: Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan menjadi penting terutama untuk menghindari terjadinya risiko sistemik dan terjadinya arbitrase disisi pengaturan dan pengawasan oleh LJK, serta mengambil tindakan pengawasan yang tepat. 4
Pengertian Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi.
Jenis Konglomerasi Keuangan Horizontal Group
Vertical Group
Apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama.
Apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK.
Mixed Group Apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat vertical group dan horizontal group. 5
Pengertian Konglomerasi Keuangan Contoh Jenis Konglomerasi
6
Cakupan Pengawasan Konglomerasi Keuangan
Grup Konglomerasi Keseluruhan Industrial/ Komersial
Pemegang Saham Pengendali Terakhir/Pengendali
Real Estate/Property
Konglomerasi Keuangan Bank
Sekuritas
Asuransi
Perusahaan Pembiayaan
Lainnya
7
Cakupan Pengawasan Konglomerasi Keuangan
8
Cakupan Pengawasan Konglomerasi Keuangan 1. Entitas Utama 2. Perusahaan Anak Badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang terdiri dari: 1. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan > 50% 2. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan 50% atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan 3. Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50% yang memenuhi persyaratan yaitu: a. kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan b. masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing; 4. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, wajib dikonsolidasikan.
3. Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan Anaknya Perusahaan Terelasi (sister company) adalah beberapa LJK yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama dan secara kelembagaan maupun hukum terpisah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain yang memenuhi cakupan Konglomerasi Keuangan. OJK berwenang melakukan penyesuaian terhadap cakupan Konglomerasi Keuangan.
9
Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menentukan Entitas Utama untuk mengintegrasikan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan.
Dalam hal induk Konglomerasi Keuangan adalah LJK, maka Entitas Utama adalah induk Konglomerasi Keuangan tersebut.
Dalam hal Konglomerasi Keuangan dimiliki dan/atau dikendalikan oleh perorangan/ perusahaan non keuangan atau perusahaan/perorangan yang berkedudukan di luar negeri.
Contoh: Konglomerasi Bank Mandiri
Contoh: Konglomerasi Citibank
• Pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama. • Entitas Utama yang ditunjuk adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) yang paling baik
OJK berwenang menunjuk LJK lain sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. 10
Identifikasi Awal Konglomerasi Keuangan Terdapat 34 Konglomerasi Keuangan di Indonesia (terutama yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan yang memiliki bank): Vertical Group: 14 Konglomerasi Keuangan; Horizontal Group: 12 Konglomerasi Keuangan; Mixed Group: 8 Konglomerasi Keuangan; Penguasaan Konglomerasi Keuangan di Indonesia dari sisi aset.
70% Konglomerasi Keuangan
Identifikasi masih terus dilakukan terutama untuk Konglomerasi Keuangan NonBank (IKNB).
11
Kerangka Pengawasan & Pengaturan Pasal 5 UU OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pengawasan Terintegrasi
Pengaturan Terintegrasi
Siklus Pengawasan Terintegrasi Manajemen ManajemenRisiko RisikoTerintegrasi Terintegrasi
Tata KelolaRisiko Terintegrasi Manajemen Terintegrasi Permodalan Manajemen Risiko Terintegrasi
12
Peraturan Manajemen Risiko Terintegrasi POJK NO. 17/POJK.03/2014 tanggal 12 November 2014 4 Pilar Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama a. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama b. Organisasi dan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi a. Cakupan Kebijakan Manajemen risiko Terintegrasi b. Cakupan prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi a. Identifikasi Risiko b. Pengukuran Risiko c. Pemantauan Risiko d. Pengendalian Risiko e. Sistem Informasi Manajemen Risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Risiko kredit Risiko pasar Risiko likuiditas Risiko operasional Risiko hukum Risiko reputasi Risiko stratejik Risiko kepatuhan Risiko transaksi intra-grup Risiko asuransi
Jenis Risiko yang wajib dikelola Konglomerasi Keuangan adalah 9 jenis Risiko (kecuali Risiko Asuransi). Dalam hal terdapat perusahaan Asuransi dan/atau Reasuransi, maka Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk 10 jenis Risiko. 13
Peraturan Tata Kelola Terintegrasi POJK NO. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014
Untuk mengintegrasikan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama paling kurang memiliki: Entitas Utama Entitas Utama
Dewan DewanKomisaris Komisaris Komite Tata Kelola Terintegrasi
Direksi Direksi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
14
Jadwal Implementasi Menyusun kerangka, prosedur, pedoman, dan identifikasi persiapan infrastruktur di internal OJK; Menyusun pengaturan terkait pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan; Sosialisasi & pelatihan di internal & eksternal OJK.
Penguatan pengawasan terintegrasi, terutama SDM & infrastruktur pendukung seperti teknologi informasi.
2013 - 2014
2015
2016 - 2017
Juni 2015: peraturan pengawasan terintegrasi diimplementasikan untuk Konglomerasi Keuangan dengan entitas utama bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; Desember 2015: diimplementasikan untuk seluruh Konglomerasi Keuangan.
2018 OJK terus meningkatkan dan menguatkan metodologi dan proses pengawasan terintegrasi yang dilakukan.
15
Sekilas OJK WBS
16
OJK WBS 2015: Tahun Penguatan Integritas A. Pengendalian Gratifikasi 1. Penandatanganan Pernyataan Komitmen Anti Gratifikasi (program nasional bersama KPK). 2. Menyusun dan memastikan penerapan code of conduct yang mengatur do’s and dont’s perilaku seluruh jajaran OJK 3. Edukasi kepada stakeholders, termasuk vendors.
Pengendalian Gratifikasi
Governance 2015
B. Fungsi Anti Fraud OJK 1. Fungsi khusus untuk edukasi, penyusunan strategi, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud/korupsi.
C. Penguatan Whistleblowing System (WBS) 1. WBS OJK akan ditangani oleh pihak independen untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas sistem. 2. Transparansi diperbaiki sehingga dapat dimonitor penyelesaiannya. 3. Mendorong partisipasi publik, dan membuka seluas luasnya pengaduan masyarakat.
2. Termasuk pengendalian gratifikasi, monitoring LHKPN, data analytic, dan penuntasan tindaklanjut WBS. 17
OJK WBS
Video OJK WBS 18
19
