RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN Batang Tubuh PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TERINTEGRASI TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki kecukupan permodalan yang memadai;
b.
bahwa sejalan dengan kompleksitas usaha dan risiko konglomerasi keuangan, maka konglomerasi keuangan harus memiliki pengelolaan modal yang memadai;
Penjelasan ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
I. UMUM Kondisi sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan, cushion untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (unexpected losses), dan jaring pengaman (safety net) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, sehingga mendukung kondisi dan kestabilan Konglomerasi Keuangan. Besaran modal yang harus disediakan oleh suatu Konglomerasi Keuangan sangat bergantung pada risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kondisi usahanya secara keseluruhan, Konglomerasi Keuangan wajib memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, 1
Batang Tubuh
c.
d.
Penjelasan memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis Konglomerasi Keuangan, baik pada dirinya maupun LJK anggota Konglomerasi Keuangan, serta menyediakan modal yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut.
bahwa dengan adanya kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan konglomerasi keuangan yang memadai diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 2
3.
4.
5.
6.
Batang Tubuh Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
Penjelasan
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN
OTORITAS
JASA II. PASAL DEMI PASAL 3
Batang Tubuh KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
1.
2.
3.
4.
Penjelasan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1 Lembaga Jasa Keuangan yang Cukup jelas. selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Konglomerasi Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teritegrasi bagi konglomerasi keuangan. Entitas Utama adalah Entitas Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teritegrasi bagi konglomerasi keuangan. Perusahaan Anak adalah Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teritegrasi bagi 4
Batang Tubuh konglomerasi keuangan. 5. Manajemen Permodalan Terintegrasi adalah proses yang berkesinambungan untuk memelihara permodalan pada tingkat yang memadai sehingga dapat mendukung rencana bisnis Konglomerasi Keuangan maupun mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas Konglomerasi Keuangan. 6. Direksi adalah: a. bagi LJK berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi LJK berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi LJK berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian; d. bagi LJK yang berbentuk hukum Usaha Bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan; e. bagi LJK yang berstatus sebagai
Penjelasan
5
Batang Tubuh kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 7. Dewan Komisaris adalah: a. bagi LJK berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi LJK berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi LJK berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian; d. bagi LJK yang berbentuk hukum Usaha Bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan; e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
Penjelasan
6
Batang Tubuh Pasal 2 (1) Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari modal minimum Konglomerasi Keuangan yang dipersyaratkan (aggregate regulatory capital requirement). (2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi. (3) Rasio KPMM terintegrasi merupakan perbandingan antara Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (aggregate net equity) dengan Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (aggregate regulatory capital requirement). (4) Selain kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Pasal 3 (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan modal
Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Penyediaan modal minimum terintegrasi bertujuan mengantisipasi risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan.
untuk
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 3 berwenang Ayat (1) minimum Risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dan membutuhkan 7
Batang Tubuh terintegrasi lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Konglomerasi Keuangan menghadapi risiko yang membutuhkan ketersediaan modal lebih besar. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kecenderungan penurunan modal yang berpotensi menyebabkan modal Konglomerasi Keuangan berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta anggota Konglomerasi Keuangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan permodalan untuk meningkatkan permodalan dan hal-hal lain sesuai ketentuan di masing-masing sektor.
Penjelasan ketersediaan modal lebih besar misalnya risiko transaksi intra grup.
Pasal 4 LJK anggota Konglomerasi Keuangan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Pasal 4 Contoh tindakan yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan tidak memenuhi ketentuan antara lain melakukan pembayaran dividen secara berlebihan yang mengakibatkan permodalan Konglomerasi Keuangan tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi.
Ayat (3) Hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan modal antara lain: a.pembatasan kegiatan usaha tertentu; b.pembatasan bonus dan insentif lainnya; dan/atau c.pengaturan atau penundaan distribusi dividen, sesuai ketentuan di masing-masing sektor keuangan.
BAB II TOTAL MODAL AKTUAL 8
Batang Tubuh KONGLOMERASI KEUANGAN (AGGREGATE NET EQUITY) Pasal 5 Pasal 5 (1) Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Ayat (1) Keuangan (Aggregate Net Equity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Contoh 1: ayat (3) merupakan nilai nominal penjumlahan dari modal aktual masingmasing LJK secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak dalam Konglomerasi Keuangan, sesuai ketentuan di masing-masing sektor keuangan.
Penjelasan
Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LJK A, LJK B, dan LJK C. Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity) adalah penjumlahan dari modal aktual LJK 1, LJK A, LJK B, dan LJK C, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Contoh 2:
9
Batang Tubuh
Penjelasan
Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK A, LJK B, dan LJK C. Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity) adalah penjumlahan dari modal aktual LJK A, LJK B, dan LJK C, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. (2) Dalam hal suatu sektor keuangan Ayat (2) memiliki pengaturan perhitungan Contoh 1 permodalan konsolidasi terhadap Perusahaan Anak, maka modal aktual yang diperhitungkan dalam Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity) adalah modal secara konsolidasi
Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LJK A, LJK B, dan LJK C. Pada LJK 1 terdapat ketentuan yang mengatur perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Dengan demikian, Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity) 10
Batang Tubuh
Penjelasan adalah modal aktual LJK 1 secara konsolidasi dengan LJK A, LJK B, dan LJK C. Contoh 2:
Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LJK A, LJK B, LJK C, dan LJK D. Pada LJK 1 terdapat ketentuan yang mengatur perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Dengan demikian, Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity) adalah penjumlahan modal aktual LJK 1 secara konsolidasi dengan LJK A, LJK B, dan LJK C ditambah dengan modal aktual LJK D secara individu.
11
Batang Tubuh (3) Dalam hal pengaturan perhitungan Ayat (3) permodalan konsolidasi tidak Contoh memperhitungkan modal suatu Perusahaan Anak, maka modal aktual Perusahaan Anak dimaksud diperhitungkan dalam Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity).
Penjelasan
Konglomerasi Keuangan terdiri atas bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, dan asuransi. Berdasarkan ketentuan yang mengatur bank, penyertaan kepada Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi menjadi faktor pengurang modal dalam perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak sehingga modal perusahaan asuransi tersebut tidak ditambahkan ke modal bank secara konsolidasi. Dengan demikian, perhitungan Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity) adalah modal aktual bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak berupa Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Efek ditambah dengan modal aktual perusahaan asuransi secara individu.
12
Batang Tubuh Pasal 6 Modal aktual masing-masing LJK secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sesuai ketentuan di masing-masing sektor keuangan ditetapkan sebagai berikut: a. untuk bank adalah modal inti aktual dan modal pelengkap aktual sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum; b. untuk perusahaan pembiayaan adalah modal yang telah disesuaikan aktual sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan; c. untuk perusahaan asuransi/reasuransi adalah nilai aktual dari selisih antara aset yang diperkenankan (AYD) dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; d. untuk perusahaan efek adalah modal kerja bersih yang disesuaikan (MKBD) aktual sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD.
Penjelasan Pasal 6
Huruf a Modal inti dan modal pelengkap diperhitungkan setelah faktor pengurang modal. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
13
Batang Tubuh Pasal 7 Pasal 7 (1) Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Ayat (1) Keuangan (Aggregate Net Equity) wajib Cukup jelas. dikurangi dengan faktor pengurang modal berupa: a. penyertaan LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan; dan b. penempatan dana hasil penerbitan instrumen modal LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan berupa instrumen modal (regulatory capital), (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak menjadi faktor pengurang modal sepanjang: a. telah diperhitungkan dalam perhitungan modal; atau b. telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal, di masing-masing sektor.
Penjelasan
Ayat (2) Huruf a Contoh Pada ketentuan permodalan di bank umum, penyertaan kepada perusahaan dengan kepemilikan 20% (dua puluh persen) atau kurang telah diperhitungkan dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko. Dengan demikian, penyertaan dimaksud tidak menjadi faktor pengurang modal dalam perhitungan Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity). Huruf b Contoh: Pada ketentuan permodalan di bank umum, penyertaan kepada perusahaan anak (contoh: kepemilikan bank lebih dari 20% dan bank 14
Batang Tubuh
BAB III TOTAL MODAL MINIMUM KONGLOMERASI KEUANGAN (AGGREGATE REGULATORY CAPITAL REQUIREMENT) Pasal 8 (1) Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan nilai nominal penjumlahan dari modal minimum secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang dipersyaratkan bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan di masing-masing sektor keuangan.
Penjelasan memiliki pengendalian) telah diperhitungkan dalam perhitungan permodalan bank sebagai faktor pengurang modal. Dengan demikian, penyertaan dimaksud tidak menjadi faktor pengurang modal dalam perhitungan Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity).
Pasal 8 Ayat (1) Contoh 1:
Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LJK A, LJK B, dan LJK C. Total Modal Aktual (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement) adalah penjumlahan dari modal minimum yang dipersyaratkan bagi LJK 1, LJK A, LJK B, dan LJK C, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. 15
Batang Tubuh
Penjelasan Sehingga rasio KPMM terintegrasi dihitung sebagai berikut:
Contoh 2:
Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK A, LJK B, dan LJK C. Total Modal Aktual (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement) adalah penjumlahan dari modal minimum yang dipersyaratkan LJK A, LJK B, dan LJK C, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Sehingga rasio KPMM terintegrasi dihitung sebagai berikut:
16
Batang Tubuh
Penjelasan
(2) Dalam hal suatu sektor keuangan Ayat (2) memiliki pengaturan perhitungan Contoh 1: permodalan konsolidasi terhadap Perusahaan Anak, maka modal minimum yang dipersyaratkan yang diperhitungkan dalam Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement) adalah modal minimum secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang dipersyaratkan. Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LJK A, LJK B, dan LJK C. Pada LJK 1 terdapat ketentuan yang mengatur perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Dengan demikian, Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement) adalah modal minimum yang dipersyaratkan bagi LJK 1 secara konsolidasi dengan LJK A, LJK B, dan LJK C. Sehingga 17
Batang Tubuh
Penjelasan rasio KPMM terintegrasi dihitung sebagai berikut:
Contoh 2:
Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LJK A, LJK B, LJK C, dan LJK D. Pada LJK 1 terdapat ketentuan yang mengatur perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Dengan demikian, Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement) adalah modal minimum yang dipersyaratkan bagi LJK 1 secara konsolidasi dengan LJK A, LJK B, dan LJK C ditambah dengan modal minimum yang dipersyaratkan bagi LJK D secara individu. Sehingga rasio KPMM terintegrasi dihitung 18
Batang Tubuh
Penjelasan sebagai berikut:
(3) Dalam hal pengaturan perhitungan Ayat (3) permodalan konsolidasi tidak memperhitungkan modal suatu Perusahaan Anak, maka modal minimum yang dipersyaratkan bagi Perusahaan Anak dimaksud diperhitungkan dalam Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement). Konglomerasi Keuangan terdiri atas bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, dan asuransi. Berdasarkan ketentuan yang mengatur bank, penyertaan kepada Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi menjadi faktor pengurang modal dalam perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak sehingga modal perusahaan asuransi tersebut tidak ditambahkan ke modal bank secara konsolidasi. Dengan
demikian,
perhitungan
Total
Modal
Minimum
(TMM) 19
Batang Tubuh
Pasal 9 Modal minimum secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang dipersyaratkan bagi masingmasing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan di masing-masing sektor keuangan ditetapkan sebagai berikut: a. untuk bank adalah modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum;
Penjelasan Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement) adalah modal minimum yang dipersyaratkan bagi bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak berupa Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Efek ditambah dengan modal minimum yang dipersyaratkan bagi perusahaan asuransi secara individu. Sehingga rasio KPMM terintegrasi dihitung sebagai berikut:
Pasal 9
Huruf a Contoh: Bank A memiliki profil risiko 2 (dua) dan memiliki kewajiban penyediaan modal mínimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Apabila bank memiliki ATMR sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka modal minimum sesuai profil risiko adalah sebesar 9% x Rp1.000.000.000.- = 20
Batang Tubuh b. untuk perusahaan pembiayaan adalah modal yang telah disesuaikan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan;
Penjelasan Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Huruf b Contoh: Perusahaan Pembiayaan A memiliki nilai aset yang telah disesuaikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Apabila rasio permodalan mínimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), maka modal yang telah disesuaikan mínimum adalah sebesar 10% x Rp2.000.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
c. untuk perusahaan asuransi/reasuransi adalah nilai minimum dari selisih antara aset yang diperkenankan (AYD) dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
Huruf c Contoh: Perusahaan Asuransi A memiliki modal mínimum berbasis risiko (MMBR) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Apabila target tingkat solvabilitas ditetapkan sebesar 120% (seratus dua puluh persen), maka nilai mínimum dari selisih antara aset yang diperkenankan (AYD) dengan kewajiban adalah sebesar 120% x Rp1.000.000.000,- = Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). d. untuk perusahaan efek adalah nilai Huruf d minimum modal kerja bersih yang Cukup jelas. disesuaikan (MKBD) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD. BAB IV MANAJEMEN PERMODALAN KONGLOMERASI KEUANGAN Pasal 10 Pasal 10 Penerapan Manajemen Permodalan Cukup Jelas. Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib dilakukan oleh 21
Batang Tubuh Entitas Utama, Direksi dan Komisaris Entitas Utama.
Penjelasan Dewan
Pasal 11 (1) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. (2) Tanggung jawab Direksi Entitas Utama paling kurang: a. menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan b. melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal secara terintegrasi; (3) Tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama paling kurang: a. mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal secara terintegrasi;
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Huruf a Evaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal dilakukan secara berkala paling kurang satu tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 22
Batang Tubuh b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, Huruf b strategi, dan prosedur pengelolaan Cukup jelas. modal secara terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
Penjelasan
Pasal 12 Pasal 12 Dalam rangka penerapan Manajemen Cukup jelas. Permodalan Terintegrasi, Entitas Utama wajib paling kurang: a. memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi; b. melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi; c. memantau dan melaporkan modal secara terintegrasi; d. memiliki sistem pengendalian intern yang memadai; e. melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Pasal 13 (1) Kebijakan pengelolaan permodalan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a paling kurang memuat kebijakan mengenai: a. tingkat permodalan untuk memenuhi persyaratan modal minimum (regulatory capital);
Pasal 13 Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas.
23
Batang Tubuh Penjelasan b. sumber-sumber permodalan baik Huruf b mengenai sumber permodalan internal perlu internal maupun eksternal Kebijakan Konglomerasi Keuangan; mempertimbangkan hambatan dalam melakukan transfer modal antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan baik karena kondisi internal Konglomerasi Keuangan maupun karena faktor eksternal Konglomerasi Keuangan seperti adanya ketentuan yang berlaku dari otoritas yang menghambat dilakukannya transfer modal. c. tindakan yang dilakukan Konglomerasi Keuangan: 1. untuk mengantisipasi seluruh risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas Konglomerasi Keuangan; 2. pada saat modal berada di bawah target yang ditetapkan; dan 3. untuk memastikan kepatuhan Konglomerasi Keuangan pada ketentuan yang berlaku mengenai modal minimum. (2) Prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling kurang memuat prosedur perencanaan, penilaian kecukupan, pemantauan permodalan Konglomerasi Keuangan.
Huruf c Cukup jelas.
Ayat (2) Dalam proses perencanaan modal mempertimbangkan antara lain target permodalan, risiko, strategi, dan rencana bisnis Konglomerasi Keuangan serta kondisi makroekonomi.
Pasal 14 Pasal 14 (1) Dalam melakukan penilaian kecukupan Cukup jelas. modal secara terintegrasi sebagaimana 24
Batang Tubuh dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Entitas Utama wajib mempertimbangkan dan mengidentifikasi: a. indikasi double atau multiple gearing dalam Konglomerasi Keuangan yang menyebabkan modal Konglomerasi Keuangan dinilai lebih besar dari yang seharusnya (overstated); b. indikasi excessive leverage yaitu terdapat pinjaman berlebihan suatu LJK yang ditempatkan dalam bentuk modal pada LJK lain; c. hambatan untuk melakukan transfer modal dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan; dan d. risiko yang signifikan mempengaruhi Konglomerasi keuangan. (2) Entitas Utama wajib mendokumentasikan hasil penilaian kecukupan modal secara terintegrasi. (3) Penilaian kecukupan modal secara terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dalam melengkapi tugas dan tanggung jawab SKMRT untuk melakukan penerapan manajemen risiko terintegrasi.
(1) Dalam
Pasal 15 melakukan pemantauan
Penjelasan
Pasal 15 dan Cukup jelas. 25
Batang Tubuh pelaporan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Entitas Utama wajib memiliki sistem informasi yang dapat memberikan informasi dan menghasilkan laporan yang memadai termasuk dampak risiko terhadap kebutuhan modal Konglomerasi Keuangan. (2) Laporan yang dihasilkan dari sistem informasi wajib disampaikan secara berkala kepada Direksi Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. (3) Pemantauan dan penyampaian laporan modal secara terintegrasi dilakukan oleh SKMRT dalam melengkapi tugas dan tanggung jawab SKMRT untuk melakukan penerapan manajemen risiko terintegrasi.
Penjelasan
Pasal 16 Pasal 16 Entitas Utama wajib memiliki sistem Cukup jelas. pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yang memadai untuk memastikan keandalan dari penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi.
Kaji
ulang
Pasal 17 penerapan
Pasal 17 Manajemen Cukup jelas. 26
Batang Tubuh Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dalam melengkapi tugas dan tanggung jawab SKAIT untuk melakukan penerapan manajemen risiko terintegrasi. BAB V PELAPORAN Pasal 18 (1) Entitas Utama wajib menyampaikan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara semesteran untuk posisi akhir Juni dan Desember. (3) Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirmya bulan laporan yang bersangkutan dengan alamat: a. Departemen Pengawasan yang bertanggung jawab mengawasi LJK Entitas Utama, bagi Entitas Utama yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa
Penjelasan
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
27
Batang Tubuh Keuangan; atau b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi LJK Entitas Utama yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya. (5) Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. modal aktual dari masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan; b. Total Modal Aktual (TMA) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Net Equity); c. modal minimum yang dipersyaratkan bagi masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan; d. Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (Aggregate Regulatory Capital Requirement); e. Rasio KPMM terintegrasi; f. Rincian penyertaan antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan g. Rincian penempatan dana hasil penerbitan instrumen modal LJK kepada LJK lain dalam bentuk modal
Penjelasan
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Format laporan sebagai berikut
28
Batang Tubuh (regulatory capital).
Penjelasan
29
Batang Tubuh
Penjelasan
Pasal 19 Pasal 19 Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu Penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi secara dapat meminta Entitas Utama untuk sewaktu-waktu dapat dilakukan antara lain dalam hal Otoritas Jasa menyampaikan Laporan Kecukupan Keuangan memerlukan informasi mengenai kondisi permodalan Permodalan Terintegrasi. Konglomerasi Keuangan terkini dalam rangka pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan. BAB VI LAIN-LAIN Pasal 20 Penerapan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas LJK-LJK yang sejenis, berlaku efektif pada saat penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dimaksud telah berlaku efektif pada masing-masing sektor.
Pasal 20 Yang dimaksud dengan “LJK-LJK yang sejenis” adalah LJK-LJK yang diatur oleh ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang sama di masing-masing sektor keuangan. Contoh: 1. LJK-LJK berupa perusahaan asuransi. 2. LJK-LJK berupa perusahaan efek. 3. LJK-LJK berupa bank perkreditan rakyat.
BAB VII SANKSI Pasal 21 Pasal 21 Entitas Utama yang dinyatakan terlambat Cukup jelas. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari 30
Batang Tubuh kalender keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penjelasan
Pasal 22 Pasal 22 Konglomerasi Keuangan yang melanggar Cukup jelas. ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4; Entitas Utama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan; c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan; d. pembatasan kegiatan usaha; e. perintah penggantian manajemen; f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan. Pasal 23 Pasal 23 Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor keuangan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN 31
Batang Tubuh Pasal 24 Pasal 24 Kewajiban penyampaian Laporan Cukup jelas. Kecukupan Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pertama kali dilakukan untuk posisi laporan Desember 2015.
Penjelasan
Pasal 25 Pasal 25 Pengenaan sanksi kewajiban membayar Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mulai berlaku sejak: a. 1 Januari 2018, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4; b. 1 Juni 2018, untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank. Pasal 26 Pasal 26 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Cukup jelas. dalam Pasal 22 mulai berlaku sejak: a. 1 Januari 2019, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4; b. 1 Juni 2019, untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.
32
Batang Tubuh BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pasal 27 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Cukup jelas. Keuangan ini berlaku, LJK tetap wajib menerapkan ketentuan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.
Penjelasan
Pasal 28 Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai Cukup jelas. berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta 33
Batang Tubuh
Penjelasan
Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
HAK
ASASI
YASONNA HAMONANGAN LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
34
