Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat Pasal

Ayat

BatangTubuh

Penjelasan

BAB I. KETENTUAN UMUM 1 DalamPeraturanOtoritasJasaKeuanganini yang dimaksuddengan: 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnyadisebut BPR adalah Cukupjelas Bank Perkreditan Rakyat sebagaimanadimaksuddalamUndangUndangtentangPerbankan. 2. Bank Umumadalah Bank Cukupjelas UmumsebagaimanadimaksuddalamUndangUndangtentangPerbankan. 3. Agunan Yang DiambilAlih (AYDA) adalahaset yang diperoleh BPR Cukupjelas dalamrangkapenyelesaianKredit, baikmelaluipelelanganataudiluarpelelangan, berdasarkanpenyerahansecarasukarelaolehpemilikagunanatauber dasarkansuratkuasauntukmenjualdiluarlelangdaripemilikagunan dalamhalDebiturtelahdinyatakanMacet, dengankewajibanuntuksegeradicairkankembali. BAB II. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT 2 (1) BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 12% (dua Cukupjelas belas perseratus) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). (2) BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% Cukupjelas (delapan perseratus) dari ATMR 3 (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : Cukupjelas a. modal inti (Tier 1) yang meliputi : 1. Modal inti utama; 2. Modal inti tambahan; dan b. modal pelengkap (Tier 2). (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya Dalam hal modal inti negatif maka modal pelengkap dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus diperhitungkan sebesar 0 (nol). perseratus) dari modal inti. 4 (1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat Huruf a (1) huruf a angka 1 terdiri atas : Yang dimaksud dengan modal disetor adalah a. Modal Disetor; dan modal yang telah disetor secara riil dan efektif Hal 1dari14


Ayat

BatangTubuh

Penjelasan

b. Cadangan tambahan modal, yang terdiri atas : oleh pemiliknya serta telah disetujui Bank 1. agio; Indonesia. 2. dana setoran modal; Bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, 3. modal sumbangan; modal disetor terdiri atas simpanan pokok, 4. cadangan umum; simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur 5. cadangan tujuan; dalam ketentuan mengenai Perkoperasian. 6. laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; dan Huruf b 7. laba tahun berjalan, diperhitungkan sebesar 50% (lima Angka 1 puluh perseratus) setelah taksiran pajak. Yang dimaksud dengan agio adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Angka 5 Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Hal 2dari14


Ayat

BatangTubuh

Penjelasan Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Angka 6 Yang dimaksud dengan laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak adalah laba tahun-tahun lalu dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Dalam hal BPR mempunyai saldo rugi tahuntahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Angka 6 Yang dimaksud dengan laba tahun berjalan adalah laba setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Perhitungan taksiran hutang pajak dikecualikan apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

(2)

Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf a angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh; b. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu

Huruf a. Cukup jelas Huruf b. Cukup jelas Hal 3dari14


Ayat

(3)

(4)

BatangTubuh dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi; c. pembayaran imbal hasil tidak dibayarkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau memiliki laba yang tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil dan pembayaran tidak diakumulasikan pada tahun buku berikutnya; d. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung; e. tingkat imbal hasil paling tinggi sama dengan suku bunga dana pihak ketiga terendah di BPR tersebut; f. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh BPR di masa mendatang; g. tidak memiliki hak menerima pembayaran dividen. h. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal; i. penarikan atau pelunasan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan penarikan atau pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat. Modal inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos: a. goodwill; b. disagio; c. rugi tahun-tahun lalu; dan d. rugi tahun berjalan. Dalam perhitungan laba atau rugi untuk pos-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (deferred tax).

Penjelasan

Huruf c. Cukup jelas

Huruf d. Cukup jelas Huruf e. Cukup jelas Huruf f. Cukup jelas Huruf g. Cukup jelas Huruf h. Cukup jelas Huruf i. Cukup jelas Cukup jelas

Pajak tangguhan (deferred tax) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan Hal 4dari14


5

Ayat

(1)

(2)

6

(1)

(2)

BatangTubuh

Penjelasan

dari perhitungan laba atau rugi maka aktiva pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus). AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Cukup jelas pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti. AYDA yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak Cukup jelas pengambilalihan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko. Dana Setoran Modal (DSM) yang diakui sebagai komponen Cukup jelas modal inti adalah dana setoran modal yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor yaitu RUPS atau rapat anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. DSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi Cukup jelas persyaratan sebagai berikut : a. ditempatkan dalam bentuk deposito pada rekening khusus (escrow account) pada Bank Umum di Indonesia atau BPR yang bersangkutan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. [nama calon pemegang saham]” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan; b. Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a. yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan hanya berlaku bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPR. c. tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau Hal 5dari14


Ayat

BatangTubuh calon pemegang saham; penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan e. tidak diberikan imbal hasil, jasa bunga dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud. f. telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan riil dan efektif BPR wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi dalam rangka penambahan modal disetor paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan permohonan penambahan modal disetor sebagai dana setoran modal ekuitas oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal DSM tidak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f., maka DSM dimaksud dikategorikan sebagai DSM Kewajiban dan dapat ditarik kembali oleh penyetor. Apabila setoran modal dilakukan oleh pemegang saham dan jangka waktu untuk menyelesaikan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka pemegang saham yang bersangkutan tidak dapat memperoleh dividen atas seluruh kepemilikan sahamnya selama belum menyelesaikan administrasi dana setoran modal dimaksud. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham bank tersebut termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi. Modal sumbangan bagi BPR milik Pemerintah Daerah yang berasal dari dari Pemerintah Daerah dapat dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik.

Penjelasan

d.

(3)

(4)

(5)

7

(1)

(2)

Penyelesaian administrasi tersebut termasuk proses persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan DSM Kewajiban adalah DSM sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi BPR

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Hal 6dari14


Ayat (3)

8

BatangTubuh

Modal sumbangan dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan (3). Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : i. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh; ii. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi; iii. hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir. iv. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; v. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; vi. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. vii. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil yang dinyatakan dalam dokumentasi perjanjian; viii. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal. Pengajuan permohonan persetujuan dilakukan oleh BPR dengan menyampaikan program pembayaran kembali; ix. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti;

Penjelasan Cukup jelas

Cukup jelas

Hal 7dari14


Ayat

BatangTubuh

Penjelasan

x.

b. c. d.

9

(1)

(2)

(3)

pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat Surplus revaluasi aset tetap; PPAP umum, setinggi-tingginya sebesar 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluh ribu) dari ATMR; Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR BPR dapat melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk Cukup jelas aset tetap (inbreng) berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Asettetap yang dapatdigunakansebagaitambahansetoran modal Cukup jelas harusmemenuhipersyaratansebagaiberikut: a. berupatanahdanbangunan yang diperuntukanataudigunakanuntukoperasional BPR dantelahdibaliknamaatasnama BPR. b. BPR wajibmenggunakanasetberupatanahdanbangunantersebutun tukkegiatanoperasional BPR dalamwaktu paling lama 3 (tiga) tahunsetelahtambahansetoran modal padahurufa di atasdisetujuiOtoritasJasaKeuangan. c. Tambahansetoran modal dalambentukinbrengtidakdapatdilakukanoleh BPR dalam status PengawasanKhususdanoleh BPR yang belummemenuhipersyaratan modal inti minimum. Apabilajangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf b Cukup jelas terlampauidanasettetapdimaksudbelumdigunakanuntukkegiatan operasional BPR, makajumlah modal disetordalambentukasettetaptersebuttidakdapatdiperhitungkanse bagaikomponen modal disetor. Hal 8dari14

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat Pasal 10

Ayat (1)

(2)

11

BatangTubuh

Penjelasan

Permohonan persetujuan setoran modal dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal bebas dari tuntutan atau sengketa; b. hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen; c. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota; dan d. bukti pengumuman paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang: a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR; b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur BPR; c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang. Hasil penilaian oleh lembaga penilai independen sebagaimana Cukup jelas dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit disertai rincian yang memuat nilai atau harga, jenis atau macam, status dan tempat kedudukan.

BPR dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus (tantiem) dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional. Contoh: Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai Hal 9dari14


12

BAB 13 14

15

16

Ayat

BatangTubuh

Penjelasan

dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus. ATMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari aset neraca Cukupjelas BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset. III. PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BPR wajibmemilikijumlah modal inti paling kurangsebesar Cukup jelas Rp6.000.000.000,00 (enammiliar rupiah). Pemenuhankewajiban modal inti minimum Cukup jelas sebagaimanadimaksuddalamPasal 13dapatdilakukanmelaluipenambahan modal disetor, pertumbuhanlaba, Merger, KonsolidasiatauAkuisisi. (1) BPR wajibmenjaga agar jumlahmodal inti minimum senantiasa Cukup jelas paling kurangsebesar Rp6.000.000.000,00 (enammilar rupiah). (2) BPR dilarangmelakukanpembagianlaba yang Cukup jelas mengakibatkanmenurunnya modal intisehingga modal intimenjadikurangdari Rp6.000.000.000,00 (enammilar rupiah). (3) Dalamhal modal inti BPR menjadikurangdari Cukup jelas Rp6.000.000.000,00 (enammilar rupiah), maka BPR wajibmeningkatkan modal intimenjadi paling kurangsebesar Rp6.000.000.000,00 (enammilar rupiah)paling lambat: a. 6 (enam) bulansejaklaporanbulanan yang dikirimkankeOtoritasJasaKeuanganmenunjukkan modal intimenjadi di bawahketentuanatau b. 6 (enam) bulansejaktanggalrisalahhasilpemeriksaandalamhal modal intimenjadi di bawahketentuansebagaiakibathasilpemeriksaanOtoritasJa saKeuangan BPR yang berdiridengan modal disetorkurangdariRp6.000.000.000,00 Cukup jelas Hal 10dari14


Ayat

BatangTubuh

Penjelasan

(enammilar rupiah)wajibmemenuhijumlahmodal inti minimum paling lambat 4 (empat) tahunsetelahmemperolehizinusahadari OJK. BAB. IV. SANKSI 17 BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Cukupjelas dan 11 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan faktor permodalandan/atau; c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 18 BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sebagaimana Cukup jelas dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Penurunan Tingkat Kesehatan BPR untuk faktor permodalan; b. Larangan membuka jaringan kantor; c. Larangan melakukan kegiatan usaha berupa Pedagang Valuta Asing,payment point, dan layanan Perangkat Perbankan Elektronik (PPE); d. Pembatasan wilayah pelayanan (penyaluran dana) menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi BPR (kantor pusat atau kantor cabang); e. Pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR, atau imbalan kepada pihak terkait; f. Larangan melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yg ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; g. Melakukan merger atau konsolidasi atau diakuisisi; dan/atau Hal 11dari14


Ayat

BatangTubuh

h. Mengalihkan kepemilikan saham. (1) BPR yang terlambat menyampaikan action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hariketerlambatan. (2) BPR yang tidak menyampaikan action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban BPR untuk menyampaikan action planpemenuhan modal inti minimum. BAB V. KETENTUAN PERALIHAN 20 BPR wajibmemenuhirasio KPMM sebagaimanadimaksudpadaPasal 2 danjumlah modal inti minimum sebagaimanadimaksudpadaPasal 13 paling lama pada 31 Desember 2019 21 (1) Direksidari BPR yang padasaatmulaiberlakunyaketentuaninibelummemenuhirasio KPMM sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 dan/ataujumlah modal intisebagaimanadimaksuddalamPasal 13 wajibmenyusunrencanapemenuhanrasio KPMM dan/atau modal inti minimum dalambentukaction plan denganpersetujuanRapatUmumPemegangSaham. (2) Action plansebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibdisampaikankepadaOtoritasJasaKeuangan paling lama 6 (enam) bulansetelahberlakunyaketentuanini. (3) Action plan sebagaimana pada ayat (1)disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat: a. Kantor Regional 1, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagiBPR yang berkantorpusat di wilayahkerja Kantor PusatOtoritasJasaKeuangan; b. Kantor Regional atau Kantor OtoritasJasaKeuangansetempat, 19

Penjelasan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Hal 12dari14


22

BAB. 23 24

25

Ayat

BatangTubuh

bagi BPR yang berkantorpusat di luarwilayahkerja Kantor PusatOtoritasJasaKeuangan. (1) BPR dinyatakanterlambatmenyampaikanaction plan sebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (2) apabila BPR menyampaikanaction plan setelahbatasakhirwaktusebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (2) sampaidengan paling lama 1 (satu) bulansejakbatasakhirpenyampaian. (2) BPR dinyatakantidakmenyampaikanaction plan sebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (2) apabila BPR belummenyampaikanaction plan dalamkurunwaktuketerlambatansebagaimanadimaksudpadaaya t (1) (3) Apabilatanggalpenyampaianlaporansebagaimanadimaksuddala mPasal 14 ayat (2) danpemenuhan modal inti minimum sebagaimanadimaksuddalamPasal 15 ayat (3) jatuhpadahariliburatauhariSabtu, makapenyampaianataupemenuhan modal inti minimum dilakukanpadaharikerjapertamasetelahhariliburdimaksud. VI PENUTUP Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9. (1) DenganberlakunyaPeraturanOtoritasJasaKeuanganinimakaPer aturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentangKewajibanPenyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dicabutdandinyatakantidakberlaku. (2) KetentuanpelaksanaanPeraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang KPMM BPR,

Penjelasan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Hal 13dari14


26

Ayat

BatangTubuh

sepanjangtidakbertentangandenganPeraturanOtoritasJasaKeu anganinidinyatakantetapberlakusampaidengandicabut, digantiataudiperbaharui. PeraturanOtoritasJasaKeuanganiniberlakusejaktanggalditetapkan

Penjelasan

Cukupjelas

Hal 14dari14

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Recommend Documents