Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank

Lampiran 1

Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung Bank

memiliki

modal

sebesar

Rp1.250.000,00

dan

ATMR

sebesar

Rp15.350.000,00. Bank tersebut hendak melakukan pengalihan aset senilai Rp4.500.000,00, dengan asumsi sebagai berikut: Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak terdapat keuntungan atau kerugian). Penerbitan EBA sebesar nilai aset keuangan yang dialihkan. Pembayaran atas pengalihan aset keuangan dilakukan secara tunai. Underlying EBA berupa tagihan kepada pihak ketiga dengan bobot risiko 100%. Sebelum Setelah Sekuritisasi Aset Sekuritisasi Aset 1.250.000 (c) 1.250.000 15.350.000 (d) 10.850.000

Modal ATMR

(15.350.000 – 4.500.000)

KPMM Nilai Aset Keuangan Yang Dialihkan (NAKYD) (a) ATMR atas NAKYD [ 4.500.000 x 100%] Beban Modal [8% x NAKYD] (b)

8,14% 4.500.000 4.500.000 360.000

11,52%

1. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal yang menyediakan Kredit Pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama dan fasilitas penanggung risiko kedua yang memenuhi persyaratan: Fasilitas penanggung risiko pertama Fasilitas penanggung risiko kedua

(e)

Jumlah 350.000 (7,78% dari NAKYD)

Formula [{(e) ⎟ (a)} x 100%]

(f)

100.000 (2,22% dari NAKYD)

[{(f) ⎟ (a)} x 100%]

47

Jumlah Faktor pengurang (g) modal atas Fasilitas penanggung risiko pertama ATMR atas Fasilitas (h) penanggung risiko kedua Modal setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas ATMR setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas KPMM Bank setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas

Formula

350.000 (nilai terkecil antara beban modal dengan fasilitas)

[(b) >< (e)]

100.000

[(f) x 100%]

900.000

[(c) - (g)]

10.950.000

[(d) + (h)]

8,22%

2. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal yang menyediakan Kredit Pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama yang tidak memenuhi persyaratan karena melebihi 10% dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan. Jumlah Formula Fasilitas penanggung (i) 500.000 (11,11% dari NAKYD) [{(i) ⎟ (a)} x 100%] risiko pertama Faktor pengurang (j) 360.000 (nilai terkecil antara beban [(b) >< (i)] modal dengan fasilitas) modal atas Fasilitas penanggung risiko pertama ATMR atas Fasilitas (k) 500.000 [(i) x 100%] penanggung risiko pertama Modal setelah Sekuritisasi 890.000 [(c) - (j)] Aset dan Fasilitas ATMR setelah Sekuritisasi 11.350.000 [(d) + (k)] Aset dan Fasilitas KPMM Bank setelah 7,84% Sekuritisasi Aset dan Fasilitas

48

3. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank bukan sebagai Kreditur Asal yang menyediakan Kredit Pendukung: Jumlah Sebelum penyediaan Fasilitas Modal ATMR KPMM Kredit Pendukung Faktor pengurang modal atas Kredit Pendukung Setelah penyediaan Fasilitas Modal ATMR KPMM

Formula

(l) 1.800.000 (m) 15.000.000 (n) (o)

12,00% 500.000 (11,11% dari NAKYD) [{(n) : (a)}x100%] 360.000 (Nilai terkecil [(b) >< (n)] antara beban modal dengan kredit pendukung) 1.440.000 15.000.000

[(l) - (o)] [(m)]

9,60%

49

Lampiran 2

Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas Bank

memiliki

modal

sebesar

Rp1.250.000,00

dan

ATMR

sebesar

Rp15.350.000,00. Bank tersebut hendak melakukan pengalihan aset senilai Rp4.500.000,00, dengan asumsi sebagai berikut: Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak terdapat keuntungan atau kerugian). Penerbitan EBA sebesar nilai aset keuangan yang dialihkan. Pembayaran atas pengalihan aset keuangan dilakukan secara tunai. Underlying EBA berupa tagihan kepada pihak ketiga dengan bobot risiko 100%.

Modal ATMR

Sebelum Setelah Sekuritisasi Aset Sekuritisasi Aset 1.250.00 (c) 1.250.000 15.350.000 (d) 10.850.000 (15.350.000 – 4.500.000)

KPMM Nilai Aset Keuangan Yang Dialihkan (NAKYD) (a) ATMR atas NAKYD [ 4.500.000 x 100% ] Beban Modal [8% x NAKYD] (b)

8,14% 4.500.000 4.500.000 360.000

11,52%

1. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal yang juga sebagai penyedia Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan: Jumlah Formula Fasilitas Likuiditas (e) 450.000 (10,00% dari NAKYD) [{(e):(a)} x 100%] ATMR atas Fasilitas (f) 450.000 [(e) x 100%] Likuiditas Modal setelah Sekuritisasi Aset 1.250.000 [(c)] dan Fasilitas ATMR setelah Sekuritisasi 11.300.000 [(d) + (f)]

50

Jumlah

Aset dan Fasilitas KPMM Bank setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas

Formula

11,06%

2. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal yang juga menyediakan Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan karena melebihi 10% dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan: Jumlah Fasilitas Likuiditas Faktor pengurang modal atas Fasilitas Likuiditas

(g) (h)

Formula

500.000 (11,11% dari NAKYD) 360.000 (nilai terkecil antara beban modal dengan fasilitas) 500.000

ATMR atas Fasilitas (i) Likuiditas 890.000 Modal setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas 11.350.000 ATMR setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas KPMM Bank setelah 7,84% Sekuritisasi Aset dan Fasilitas

[{(g) ⎟ (a)} x 100%]

[(b) >< (g)]

[(g) x 100%] [(c) - (h)] [(d) + (i)]

3. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank bukan sebagai Kreditur Asal yang memberikan Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan: Jumlah Sebelum penyediaan Fasilitas Modal ATMR KPMM Fasilitas Likuiditas Faktor pengurang modal atas Fasilitas Likuiditas Setelah penyediaan Fasilitas Modal ATMR KPMM

(j) (k) (l) (m)

1.800.000 15.000.000 12,00% 450.000 360.000

1.440.000 15.000.000 9,60%

Formula

[(b) >< (l)]

[(j) -(m)] [(k)]

51

Lampiran 3

Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Pemodal Bank

memiliki

modal

sebesar

Rp1.250.000,00

dan

ATMR

sebesar

Rp15.350.000,00. Bank tersebut hendak melakukan pengalihan aset senilai Rp4.500.000,00 dengan asumsi sebagai berikut: Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak terdapat keuntungan atau kerugian). Penerbitan EBA sebesar nilai aset keuangan yang dialihkan. Pembayaran atas pengalihan aset keuangan dilakukan secara tunai. Underlying EBA berupa tagihan kepada pihak ketiga dengan bobot risiko 100%.

Sebelum Setelah Sekuritisasi Aset Sekuritisasi Aset 1.250.000 (c) 1.250.000 15.350.000 (d) 10.850.000

Modal ATMR

(15.350.000 – 4.500.000)


8,14% 4.500.000 4.500.000 360.000

11,52%

1. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal yang juga sebagai Pemodal yang memenuhi persyaratan:

Investasi EBA – senior tranche Investasi EBA – junior tranche

(e)

Jumlah Formula 350.000 (7,78% dari NAKYD) [{(e) ⎟ (a)} x 100%]

(f)

100.000 (2,22% dari NAKYD) [{(f) ⎟ (a)} x 100%]

52

Faktor pengurang modal atas Investasi EBA – junior

(g)

ATMR atas investasi EBA (h) – senior Modal setelah Sekuritisasi Aset dan Investasi EBA – junior ATMR setelah Sekuritisasi Aset dan Investasi EBA - senior KPMM Bank setelah Sekuritisasi Aset dan Investasi EBA

Jumlah 100.000 (nilai terkecil antara

Formula [(b) >< (f)]

beban modal dengan investasi EBA – junior)

350.000 1.150.000

11.200.000

[(e) x 100%] [(c) - (g)] [(d) + (h)]

10,27%

2. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal yang juga sebagai Pemodal yang membeli EBA (senior tranche) dan memiliki EBA (junior tranche) melalui tukar-menukar dengan aset keuangan yang dialihkan yang tidak memenuhi persyaratan: Jumlah Formula Investasi EBA – senior (i) 300.000 (6,67% dari NAKYD) [{(i) ⎟ (a)} x 100%] tranche Investasi EBA – junior (j) 250.000 (5,56% dari NAKYD) [{(j) ⎟ (a)} x 100%] tranche Total EBA yang (k) 550.000 (12,22% dari NAKYD) [{(k) ⎟ (a)} x 100%] dimiliki Faktor pengurang (l) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (k)] beban modal dengan modal atas investasi investasi EBA) EBA ATMR atas investasi (m) 550.000 [(k) x 100%] EBA Modal setelah Sekuritisasi 890.000 [(c) -(l)] Aset dan Investasi EBA ATMR setelah Sekuritisasi 11.400.000 [(d) + (m)] Aset dan Investasi EBA KPMM Bank setelah 7,81% Sekuritisasi Aset dan Investasi EBA

53

Lampiran 4 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk seluruh fasilitas yang disediakan Bank Bank

memiliki

modal

sebesar

Rp1.500.000,00

dan

ATMR

sebesar

Rp15.000.000,00. Bank tersebut hendak melakukan pengalihan aset senilai Rp4.500.000,00 dengan asumsi: Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak terdapat keuntungan atau kerugian). Penerbitan EBA sebesar nilai aset keuangan yang dialihkan. Pembayaran atas pengalihan aset keuangan dilakukan secara tunai. Underlying EBA berupa tagihan kepada pihak ketiga dengan bobot risiko 100%.

Modal ATMR

Sebelum Setelah Sekuritisasi Aset Sekuritisasi Aset 1.500.000 (c) 1.500.000 15.000.000 (d) 10.500.000 (15.000.000-4.500.000)


10,00% 4.500.000 4.500.000 360.000

14,29%

1. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung dan Pemodal EBA yang keduanya memenuhi persyaratan dengan total fasilitas tidak melampaui batas maksimum 20% dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

54

Jumlah Formula [{(e) ⎟ (a)} x 100%] Fasilitas penanggung (e) 450.000 (10,00% dari NAKYD) risiko pertama Investasi EBA (f) 250.000 (5,56% dari NAKYD) [{(f) ⎟ (a)} x 100%] senior tranche Total fasilitas 700.000 (15,56% dari NAKYD) [{(e)+ (f)} ⎟ (a) x 100%] Faktor pengurang (g) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (e)] beban modal dengan modal atas Fasilitas fasilitas) penanggung risiko pertama ATMR atas investasi (h) 250.000 [(f) x 100%] EBA Modal setelah 1.140.000 [(c) - (g)] Sekuritisasi Aset dan Fasilitas penanggung risiko pertama ATMR setelah 10.750.000 [(d) + (h)] Sekuritisasi Aset dan Investasi EBA KPMM Bank setelah 10,60% Sekuritisasi Aset dan Fasilitas penanggung risiko pertama serta Investasi EBA

2. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung yang jumlah fasilitasnya melampaui batas maksimum 10% dan sebagai Pemodal EBA yang tidak melampaui batas maksimum 10% dengan total fasilitas tidak melampaui batas maksimum 20%, dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

Fasilitas penanggung risiko pertama Investasi EBA - senior tranche Total fasilitas Faktor pengurang modal atas Fasilitas penanggung risiko pertama ATMR atas Fasilitas penanggung risiko

(i)

Jumlah 500.000 (11,11% dari NAKYD)

Formula [{(i) ⎟ (a)} x 100%]

(j)

250.000 (5,56% dari NAKYD)

[{(j) ⎟ (a)} x 100%]

(k)

750.000 (16,67% dari NAKYD) [{(i)+ (j)} ⎟ (a) x 100%] 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (i)] beban modal fasilitas)

(l)

500.000

dengan

[(i) x 100%]

55

Jumlah pertama ATMR atas investasi (m) EBA Modal setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas penanggung risiko pertama ATMR setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas penanggung risiko pertama serta Investasi EBA KPMM Bank setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas penanggung risiko pertama serta Investasi EBA

Formula

250.000

[(j) x 100%]

1.140.000

[(c) - (k)]

11.250.000

[(d) + (l) + (m)]

10,13%

3. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas dan Pemodal EBA masing-masing tidak melampaui batas maksimum 10% dengan total fasilitas melampaui batas maksimum 20% dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan. Jumlah Formula Fasilitas penanggung (n) 300.000 (6,67% dari NAKYD) [(n) ⎟ (a) x 100%] risiko pertama Fasilitas Likuiditas (o) 400.000 (8,89% dari NAKYD) [(o) ⎟ (a) x 100%] Investasi EBA - senior (p) 250.000 (5,56% dari NAKYD) [(p) ⎟ (a) x 100%] tranche (21,11% dari NAKYD) [{(n)+ (o) + (p)} ⎟ (a) x 100%] Total fasilitas 950.000 Jumlah maksimum (q) 900.000 (20% dari NAKYD) fasilitas Kelebihan fasilitas (r) 50.000 [{(n)+ (o) + (p)} - (q)] Faktor pengurang (s) 300.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (n)] beban modal dengan modal atas Fasilitas fasilitas) penanggung risiko pertama [(o) x 100%] ATMR atas Fasilitas (t) 400.000 Likuiditas [(p) x 100%] ATMR atas Investasi (u) 250.000 EBA [(c) - (r) - (s)] Modal setelah Sekuritisasi 1.150.000 Aset dan kelebihan maksimum seluruh Fasilitas serta Fasilitas penanggung risiko pertama

56

ATMR setelah Sekuritisasi Aset, Fasilitas Likuiditas, Investasi EBA serta ATMR atas Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan karena melampaui batas maksimum Fasilitas KPMM Bank setelah Sekuritisasi Aset dan Fasilitas

Jumlah 15.650.000

Formula [(d) +(t)+ (u) + (a)]

7,35%

4. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung melampaui batas maksimum 10% dan Pemodal EBA tidak melampaui batas maksimum 10%, tetapi total fasilitas melampaui batas maksimum 20% dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan. Jumlah Formula Fasilitas penanggung (v) 500.000 (11,11% dari NAKYD) [(v) ⎟ (a) x 100%] risiko pertama [(w) ⎟ (a) x 100%] Investasi EBA - senior (w) 450.000 (10,00% dari NAKYD) tranche Total fasilitas 950.000 (21,11% dari NAKYD) [{(v)+ (w)} ⎟ (a)x 100%] Jumlah maksimum (x) 900.000 (20,00% dari NAKYD) fasilitas Kelebihan fasilitas (y) 50.000 [{(v)+ (w)} - (x)] Faktor pengurang modal (z) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (v)] atas Fasilitas penanggung beban modal dengan risiko pertama fasilitas) ATMR atas Fasilitas (aa) 500.000 [(v) x 100%] penanggung risiko pertama [(w) x 100%] ATMR atas Investasi EBA (bb) 450.000 Modal setelah Sekuritisasi Aset 1.090.000 [(c) - (y) - (z)] dan Fasilitas penanggung risiko pertama serta kelebihan maksimum seluruh Fasilitas ATMR setelah Sekuritisasi Aset 15.950.000 [(d) + (aa) + (bb) + (a)] dan Fasilitas penanggung risiko pertama, Investasi EBA serta ATMR atas Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan karena melampaui batas maksimum Fasilitas KPMM Bank setelah Sekuritisasi 6,83% Aset dan Fasilitas

57

Lampiran 55 Lampiran

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE ADMINISTRASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM RANGKA SEKURITISASI

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari

2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum disebutkan bahwa kelangsungan usaha bank tergantung pada kemampuan dan efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit. Sekuritisasi aset merupakan alternatif cara mitigasi risiko kredit. Penyelenggaraan sekuritisasi aset kredit bank di samping perlu memperhatikan dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam rangka menghindari bank dari kemungkinan menghadapi risiko yang lebih besar juga perlu didukung dengan administrasi kredit yang baik. Kebutuhan masyarakat akan perumahan yang terus meningkat perlu didukung pasokan pembiayaan yang sustainable. Sehubungan dengan hal tersebut, sekuritisasi kredit pemilikan rumah merupakan alternatif dalam rangka mendukung kesinambungan pasokan pembiayaan perumahan. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sekuritisasi kredit pemilikan rumah sekaligus mendukung pengembangan pasar sekunder kredit pemilikan rumah yang sehat serta tetap memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan nasabah debitur kredit pemilikan rumah, perlu dilakukan pembakuan proses administrasi kredit pemilikan rumah yang dicakup pada Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi (SOP KPR).

B.

Cakupan Pedoman Penyusunan SOP KPR Pedoman Penyusunan SOP KPR merupakan acuan minimum bagi bank dalam

rangka membakukan proses administrasi KPR yang ditujukan untuk mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR bank. Pedoman Penyusunan SOP KPR mencakup pembakuan proses administrasi penyelenggaraan KPR sejak dari tahap originasi, yaitu bank sebagai originator KPR sampai dengan KPR disekuritisasi yaitu bank sebagai servicer KPR

59

C.

Kewajiban Menyelenggarakan Administrasi KPR Dalam

rangka

menyelenggarakan

administrasi

KPR

yang

baik

serta

memperhatikan aspek transparansi informasi dan aspek perlindungan debitur KPR, setiap bank wajib memiliki SOP KPR tertulis yang paling kurang mencakup pembakuan proses administrasi KPR yang sesuai dengan Pedoman Penyusunan SOP KPR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

D.

Dasar Hukum Pedoman Penyusunan SOP KPR Bank Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap aktivitas perbankan

dalam menyalurkan KPR. Penyaluran KPR penting untuk senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam rangka mendukung mitigasi risiko kredit melalui sekuritisasi. Penyelenggaraan administrasi KPR yang baik akan membantu bank untuk melakukan sekuritisasi KPR dengan lebih efisien. Dengan demikian, dasar hukum Pedoman Penyusunan SOP KPR adalah : 1.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.

2.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

E.

Definisi

1.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit konsumi untuk kepemilikan rumah tinggal berupa rumah tapak atau rumah susun atau apartemen (tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan agunan berupa rumah tinggal yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.

2.

Loan to Value Ratio (LTVR) adalah angka rasio antara jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan.

3.

Sekuritisasi KPR adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset berupa KPR yang didasarkan pada pengalihan aset berupa KPR dari Kreditur Asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset berupa KPR kepada investor.

60

4.

Efek Beragun Aset Kredit Pemilikan Rumah (EBA KPR)

adalah surat

berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset berupa KPR yang

dialihkan oleh Kreditur Asal. 5.

Penerbit EBA KPR adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas sekuritisasi aset berupa KPR.

6.

Kreditur Asal (Originator) KPR adalah pihak yang mengalihkan aset berupa KPR kepada Penerbit.

7.

Penyedia Jasa (Servicer) KPR adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi,

dan

melakukan

tindakan-tindakan

lainnya

dalam

rangka

mengupayakan kelancaran dari arus kas aset berupa KPR yang dialihkan kepada Penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan Penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada Reference Entity apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan. 8.

Reference Entity adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset berupa KPR yang dialihkan.

9.

Refinancing KPR adalah aktivitas penyediaan dana kembali oleh Bank melalui penggantian pinjaman KPR debitur.

10. Repurchase Agreement (Repo) KPR adalah transaksi jual beli aset berupa KPR yang mewajibkan penjual untuk membeli kembali aset berupa KPR yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

61

B A B II MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi KPR yang baik sehingga memperlancar dan mempermudah proses sekuritisasi yang merupakan bagian dari mitigasi risiko kredit, diperlukan perhatian dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. SOP KPR wajib mencakup mengenai tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris terkait dengan penyelenggaraan administrasi KPR yang paling kurang terdiri dari : 1.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

2.

Kecukupan kebijakan, sistem dan prosedur;

3.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; dan

4.

A. 1.

Sistem pengendalian intern.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup : a.

memberikan persetujuan atas SOP KPR Bank dalam rangka pembakuan proses administrasi KPR; dan

b.

mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap implementasi SOP KPR.

2.

Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup : a.

menetapkan SOP KPR Bank yang mencakup pembakuan proses administrasi KPR dan merupakan bagian dari kebijakan penyaluran KPR oleh Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;

b.

memastikan bahwa pelaksanaan administrasi KPR di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam SOP KPR;

62

c.

melakukan evaluasi SOP KPR Bank secara berkala, termasuk melakukan penyesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

d.

memastikan bahwa SOP KPR Bank telah disebar luaskan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai unit KPR.

B.

Kecukupan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Bank wajib memiliki kebijakan, sistem dan prosedur dalam menyelenggarakan

administrasi KPR yang paling kurang mencakup : 1.

kebijakan yang mengatur mengenai penetapan unit organisasi dan pegawai Bank dalam rangka penyelenggaraan proses administrasi KPR sejak dari tahap originasi sampai dengan KPR disekuritisasi;

2.

kebijakan dan prosedur penata usahaan dokumen KPR;

3.

kebijakan dalam rangka pengembangan sistem aplikasi untuk pemrosesan data dan/atau informasi berbasis teknologi; dan

4.

kebijakan dalam rangka pengembangan sistem aplikasi untuk pelaporan kinerja debitur KPR.

C.

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko

penyelenggaraan adminsitrasi KPR, Bank wajib memastikan bahwa : 1.

calon debitur KPR telah memahami hak dan kewajibannya yang terkait dengan pengadministrasian data dan informasi KPR debitur sebagaimana tercakup di dalam perjanjian KPR;

2. pegawai Bank pada unit kerja penyelenggaraan administrasi KPR telah melakukan verifikasi dalam rangka meyakini bahwa penatausahaan dokumen telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku; dan 3.

penatausahaan dokumen KPR untuk setiap debitur dilakukan secara terpisah dengan memisahkan antara penatausahaan dokumen KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi.

63

D.

Sistem Pengendalian Intern Dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian

intern di dalam penyelenggaraan administrasi KPR, maka Bank wajib : 1. melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap kesesuaian penyelenggaraan administrasi KPR dengan SOP KPR bank; dan 2.

menindak lanjuti dan menata usahakan dokumen hasil temuan audit terhadap penyelenggaraan administrasi KPR yang mencakup tanggapan Pengurus Bank atas hasil audit tersebut termasuk batas waktu perbaikannya.

64

B A B III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KPR

Dalam rangka menyelenggarakan proses administrasi KPR sehingga mampu mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR serta memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan debitur KPR, penyelenggaraan KPR oleh perbankan perlu didukung oleh pembakuan proses administrasi KPR sejak tahap originasi KPR sampai dengan KPR disekuritisasi.

A.

Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Originasi KPR Dalam rangka originasi KPR oleh Unit KPR, Bank

wajib paling kurang

memisahkan pelaksanaan 5 proses sebagai berikut : 1.

Penawaran KPR Dalam rangka penawaran KPR, Bank wajib menyediakan dokumen penawaran KPR tersendiri yang merupakan dokumen yang disampaikan kepada nasabah dalam rangka penawaran KPR yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut : a.

Persyaratan calon debitur KPR yang paling kurang mencakup persyaratan kewarga negaraan dan persyaratan penghasilan.

b.

Persyaratan KPR yang paling kurang mencakup : 1)

Persyaratan agunan KPR yaitu : a)

Hak Tanggungan (HT) atas Tanah dan Bangunan;

b)

Akta Jaminan Fidusia atas : (1) semua tagihan, hak, wewenang dan klaim uang ganti rugi asuransi yang timbul berdasarkan polis asuransi kerugian dan asuransi jiwa debitur; dan (2) tagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang timbul karena terdapatnya pemutusan hak debitur atas tanah sebelum jatuh waktu berakhirnya hak tersebut.

65

2)

Persyaratan minimum uang muka KPR sebagai berikut : a)

paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari nilai harga jual tanah dan bangunan; atau

b)

apabila uang muka KPR kurang dari 20% (dua puluh per seratus) dari nilai harga jual tanah dan bangunan, maka KPR wajib dijamin oleh lembaga penjamin dengan besarnya penjaminan yang ditetapkan berdasarkan rasio antara jumlah maskimum pemberian KPR oleh Bank dibandingkan dengan nilai agunan.

3)

Persyaratan asuransi yang mencakup kewajiban untuk : a)

asuransi jiwa untuk masing-masing debitur KPR dengan nilai pertanggungan yang paling kurang sama dengan nilai KPR yang diberikan Bank;

b)

asuransi umum yang paling kurang mencakup proteksi terhadap kebakaran dengan nilai pertanggungan paling kurang sama dengan hasil penilaian bangunan rumah pada saat pemberian KPR; dan

c)

asuransi wajib dilengkapi dengan suatu bankers clause untuk kepentingan Bank sebagai originator.

4)

Biaya KPR yang akan menjadi beban debitur KPR dan rinciannya.

5)

Penalti yang dikenakan untuk pelunasan KPR yang dipercepat (prepayment penalty) dan pinalti atas keterlambatan debitur dalam pemenuhan kewajibannya.

6)

Kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi debitur untuk bisa melakukan refinancing KPR.

7)

Persyaratan dokumen untuk pengajuan permohonan KPR.

c. Porsi pemberian KPR oleh Bank diatur sebagai berikut : 1) porsi pemberian KPR oleh Bank

paling tinggi sebesar

80%

(delapan puluh per seratus) dari harga jual tanah dan bangunan, sehingga angka rasio antara

jumlah maksimum KPR yang bisa

66

diberikan bank terhadap nilai agunan (Loan to Value Ratio)

paling

tinggi adalah 80% (delapan puluh per seratus); 2) formula untuk penetapan jumlah maksimum KPR sebagai berikut : Jumlah Maksimum KPR yang bisa diberikan bank = 80% x nilai taksasi terhadap harga jual tanah dan bangunan yang terendah antara penilaian bank dan

penilaian

independent

appraisal d.

Sistem perhitungan angsuran KPR dan metode pembayaran angsuran KPR.

e.

Kebijakan bunga KPR dan sistem perhitungan bunga KPR yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

2.

1)

tingkat bunga KPR;

2)

bunga KPR tetap atau bunga KPR yang bisa disesuaikan;

3)

formula perhitungan bunga KPR; dan

4)

kondisi yang menyebabkan terjadinya penyesuaian bunga KPR.

Analisis Permohonan KPR Dalam rangka memelihara konsistensi di dalam melakukan analisis permohonan KPR, Bank wajib paling kurang membakukan hal-hal sebagai berikut : a.

metode dan formula dalam rangka melakukan penilaian atas kemampuan membayar calon debitur;

3.

b.

metode dan formula dalam rangka melakukan penilaian atas agunan;

c.

kriteria independent appraisal dalam rangka melakukan penilaian agunan;

d.

format Laporan Analisis Permohonan KPR; dan

e.

format Laporan Penilaian Agunan.

Pengambilan Keputusan KPR Dalam rangka pengambilan keputusan KPR, Bank wajib menetapkan

prosedur baku paling kurang dalam rangka

:

67

a. menyampaikan keputusan secara tertulis tentang penerimaan atau penolakan permohonan KPR calon debitur termasuk alasan apabila dilakukan penolakan; b. mengevaluasi hasil pengambilan keputusan kredit dalam rangka memastikan tidak terdapatnya penyimpangan di dalam proses pengambilan keputusan KPR serta menetapkan kebijakan perbaikan yang diperlukan; dan c.

menatausahakan dokumen keputusan kredit dari masing-masing pemohon KPR.

4.

Pelaksanaan Akad Kredit Dalam rangka pelaksanaan akad kredit, Bank wajib menetapkan prosedur baku paling kurang dalam rangka memastikan : a.

Kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan untuk akad kredit.

b.

Terdapatnya surat keterangan resmi (cover note) dari Notaris yang menyatakan bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih digunakan dalam proses administrasi di instansi Pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan kepada Bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan.

c.

Perjanjian Kredit paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut : 1)

Perjanjian KPR harus memuat : a)

pernyataan debitur bahwa agunan yang diserahkan kepada Bank tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain; dan

b)

pernyataan debitur untuk tidak menjaminkan kembali agunan yang telah diserahkan kepada Bank.

2)

Perjanjian KPR didukung oleh dokumen yang : a)

memadai dan masih berlaku;

b)

dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia; dan

c)

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

68

3)

Perjanjian KPR memuat klausula yang menentukan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur serta pernyataan jaminan antara kreditur awal dan debitur terkait dinyatakan berakhir, dalam hal terdapat pelunasan penuh atas jumlah yang wajib dibayar oleh debitur berdasarkan perjanjian KPR.

4)

Perjanjian KPR memuat mekanisme penagihan angsuran KPR dan

kemungkinan penggunaan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan penagihan angsuran KPR secara kolektif. 5) Perjanjian KPR memuat sistem perhitungan suku bunga KPR, termasuk kemungkinan perubahan suku bunga KPR dan kondisi yang mendasari terjadinya perubahan suku bunga KPR serta waktu pemberlakukan perubahan suku bunga KPR. 6) Perjanjian KPR memuat persetujuan debitur kepada bank yang memungkinan bank untuk melakukan penjualan putus dalam rangka sekuritisasi atau kemungkinan untuk melakukan Repo terhadap KPR debitur. 7)

Perjanjian KPR memuat hak dan tanggung jawab Bank dan debitur KPR dalam rangka pelaksanaan eksekusi agunan.

8)

Perjanjian KPR memuat persetujuan debitur kepada Bank untuk menggunakan data/informasi terkait debitur dan/atau agunan KPR dalam rangka melakukan sekuritisasi KPR.

5.

Pencairan Kredit Dalam rangka pencairan kredit, Bank wajib menetapkan prosedur baku paling kurang dalam rangka : a.

Memastikan telah dipenuhinya kewajiban calon debitur KPR yaitu paling kurang sebagai berikut : 1)

menyerahkan dokumen pendukung permohonan KPR yang sah yang antara lain terdiri dari sertifikat hak atas tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampirannya, Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang telah ditanda tangani oleh calon debitur

69

KPR, dan polis asuransi jiwa dan polis asuransi kerugian atas bangunan; 2)

menanda

tangani

perjanjian-perjanjian

yang

terkait

dengan

pengikatan agunan;

3)

memberikan kuasa kepada Notaris atau PPAT untuk menyerahkan secara langsung kepada Bank dokumen-dokumen yang terkait dengan agunan seperti sertifikat hak atas tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan dan/atau Sertifikat Fidusia yang disampaikan oleh penjual tanah dan bangunan;

4)

membuka rekening pada Bank sebagai Kreditur Asal KPR dan memberikan kuasa pendebetan rekening tersebut kepada Bank dalam rangka pembayaran angsuran KPR; dan

5)

b.

melunasi biaya KPR.

Menata usahakan dokumen pencairan kredit dari masing-masing debitur KPR.

B.

Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Bank Dalam menjalankan fungsi sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR,

Bank wajib

melakukan hal-hal yang paling kurang sebagai berikut : 1. membangun komunikasi dengan debitur KPR melalui unit Customer Loan Service (CLS); Unit

Customer Loan Service Bank paling kurang mencakup fungsi-fungsi

sebagai berikut : a.

melayani kebutuhan informasi debitur KPR;

b.

memastikan penyelenggaraan penagihan angsuran KPR yang sesuai dengan kebijakan Bank; dan

c. 2.

memastikan terselesaikannya permasalahan pinjaman KPR dari debitur.

menatausahakan dokumen KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi;

70

Dalam rangka penatausahaan dokumen KPR yang merupakan aset bank dan dokumen KPR yang sudah disekuritisasi, Bank wajib memiliki prosedur baku paling kurang dalam rangka : a. penerimaan, penatausahaan, peminjaman dan penyerahan kembali dokumen KPR;

3.

b.

pemeliharaan dokumen KPR; dan

c.

pengamanan dokumen KPR.

mengelola data dan informasi KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi; Dalam rangka pengelolaan data dan informasi KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi, Bank wajib paling kurang memiliki sistem informasi untuk : a.

mendukung pemantauan dan penyusunan laporan rutin kinerja debitur KPR; dan

b.

menyampaikan informasi kinerja debitur KPR dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi kepada investor EBA KPR, bagi Bank yang telah melakukan sekuritisasi KPR.

4.

memantau secara perodik kinerja debitur KPR yang menjadi aset Bank dan kinerja debitur KPR yang sudah disekuritisasi; Dalam rangka pemantauan secara periodik kinerja debitur KPR yang menjadi aset Bank dan KPR yang sudah disekuritisasi, Bank wajib paling kurang : a.

memiliki format baku laporan kinerja debitur KPR yang paling kurang mencakup informasi tentang pembayaran angsuran KPR, tunggakan KPR, perubahan status debitur KPR, terjadinya pelunasan KPR yang dipercepat (prepayment) dan terjadinya refinancing; dan

b.

memiliki informasi mengenai kinerja debitur yang bersangkutan

atas

fasilitas kredit dari Bank selain KPR termasuk kartu kredit. 5.

mendukung proses penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection); Dalam rangka mendukung kelancaran penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection), Bank wajib paling kurang menyusun sistem dan prosedur

71

operasional mengenai collection baik yang dilakukan oleh unit kerja Bank dengan menggunakan tenaga collector yang merupakan pegawai Bank maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga termasuk alternatif tindak lanjut penanganan permasalahan collection. 6.

melaksanakan eksekusi agunan; Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan, Bank wajib paling kurang melakukan hal-hal sebagai berikut : a.

menetapkan prosedur baku dalam rangka eksekusi agunan;

b.

memastikan proses dan tahapan eksekusi agunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

c.

C.

menetapkan jangka waktu penyelesaian eksekusi agunan.

Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Pihak Ketiga Dalam menjalankan fungsi sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR, Bank dapat

menunjuk pihak ketiga untuk dan atas nama Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR terbatas pada : 1.

penyelenggaraan penatausahaan dokumen KPR; Dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan dokumen KPR oleh pihak ketiga, Bank wajib paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

terdapatnya kriteria yang paling kurang memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen KPR debitur dalam rangka seleksi pihak ketiga yang menjadi mitra Bank sebagai penyelenggara penatausahaan dokumen KPR; dan

b.

terdapatnya perjanjian kerjasama secara tertulis antara Bank dengan pihak penyelenggara penatausahaan dokumen KPR yang paling kurang memuat :

2.

1)

wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak;

2)

mekanisme penyelesaian permasalahan; dan

3)

hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama.

penyelenggaraan penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection) atau

penyelenggaraan eksekusi agunan;

72

Dalam rangka penyelenggaraan penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection) atau penyelenggaraan eksekusi agunan oleh pihak ketiga, Bank

wajib paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

terdapatnya kriteria dalam rangka seleksi pihak ketiga yang akan menjadi mitra Bank sebagai penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi agunan;

b.

terdapatnya pedoman tertulis yang ditetapkan oleh Bank sebagai acuan penyelenggaraan collection atau penyelenggaran eksekusi agunan oleh pihak ketiga; dan

c.

terdapatnya perjanjian kerjasama secara tertulis antara Bank dengan pihak penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi agunan yang paling kurang memuat : 1)

wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak;

2)

mekanisme penyelesaian permasalahan; dan

3)

hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama.

73

B A B IV SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan administrasi KPR perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami peranan dari administrasi KPR yang baik di dalam mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR. Bank penyelenggara KPR wajib memiliki kebijakan SDM untuk menetapkan petugas administrasi KPR. Kebijakan SDM Bank dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrais KPR paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut : 1.

Penetapan pegawai Bank yang ditunjuk sebagai petugas administrasi KPR.

2.

Penetapan kriteria kompetensi sebagai dasar penunjukan SDM Bank sebagai petugas administrasi KPR yang paling kurang mencakup :

3.

a.

pengetahuan di bidang pembiayaan perumahan; dan

b.

pengalaman bekerja di unit KPR Bank.

Penyusunan Pedoman Kerja tertulis bagi petugas administrasi KPR yang memuat tugas pokok dan tanggung jawab petugas administrasi KPR pada saat bertindak sebagai Kreditur Asal (Originator) KPR dan sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR.

4.

Menyelenggarakan pelatihan secara berkala dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas administrasi KPR dan/atau mengikut sertakan petugas administrasi KPR di dalam pelatihan yang terkait dengan pengetahuan di bidang pembiayaan perumahan.

74

Lampiran 6 Format Laporan Transaksi Derivatif Bank Bank ……….. REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF Periode tanggal :*) POSISI VALUTA ASAL (dalam Rupiah) Long Short (2) (3)

TRANSAKSI (menurut jenis transaksi) (1)

Dalam Jutaan Rupiah KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) Keuntungan Kerugian Total Kumulatif Neto (4) (5) (6)=(4)+(5)

I. Dengan Pergerakan Dana 1. Nilai Tukar 2. Suku Bunga 3. Kombinasi 1 dan 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

II. Tanpa Pergerakan Dana 1. Nilai Tukar 2. Suku Bunga 3. Kombinasi 1 dan 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

Jumlah Modal bank: Margin deposit nasabah pihak terkait : Margin deposit nasabah bukan pihak terkait :

0 0 0

Persentase Kerugian = Jumlah Total Kumulatif Neto x 100% Modal Bank

75

*) Diisi sesuai dengan periode : a. Minggu I setiap tanggal 1 s/d 7 b. Minggu II setiap tanggal 8 s/d 15 c. Minggu III setiap tanggal 16 s/d 23 d. Minggu IV setiap tanggal 24 s/d akhir bulan

76

Lampiran 7 7 Lampiran Format Laporan Transaksi Derivatif Bank Bank …….. REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF Periode tanggal :*) POSISI VALUTA ASAL (dalam Rupiah) Long Short (2) (3)

TRANSAKSI (menurut pihak lawan transaksi) (1) I. Dengan Pergerakan Dana 1. Transaksi dengan Nasabah Pihak Terkait a. Bank b. Non-Bank 2. Transaksi dengan Nasabah Bukan Pihak Terkait a. Bank b. Non-Bank II. Tanpa Pergerakan Dana 1. Transaksi dengan Nasabah Pihak Terkait a. Bank b. Non-Bank 2. Transaksi dengan Nasabah Bukan Pihak Terkait a. Bank b. Non-Bank Jumlah Modal bank: Margin deposit nasabah pihak terkait : Margin deposit nasabah bukan pihak terkait :

Dalam Jutaan Rupiah KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) Keuntungan Kerugian Total Kumulatif Neto (4) (5) (6)=(4)+(5)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

77

Persentase Kerugian = Jumlah Total Kumulatif Neto x 100% Modal Bank *) Diisi sesuai dengan periode : a. Minggu I setiap tanggal 1 s/d 7 b. Minggu II setiap tanggal 8 s/d 15 c. Minggu III setiap tanggal 16 s/d 23 d. Minggu IV setiap tanggal 24 s/d akhir bulan

78

Lampiran 8

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI DERIVATIF

Laporan Transaksi Derivatif yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia adalah Laporan Rekapitulasi Transaksi Derivatif seperti contoh format pada lampiran 1 dan 2 pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tanggal 15 September 2005 atau pada Tabel 1 dan 2 pada Petunjuk Pengisian Laporan Transaksi Derivatif ini. Untuk keperluan pengisian format laporan tersebut, dapat digunakan format kertas kerja seperti pada Tabel 1a s/d 8b sebagai acuan. Kertas kerja tersebut tidak perlu disampaikan kepada Bank Indonesia. I. Rekapitulasi Transaksi Derivatif (Tabel 1 dan 2) 1. Kolom 2 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi long untuk masing-masing kelompok Transaksi Derivatif dalam valuta asal yang pengisiannya dalam kolom ini dikonversikan ke dalam valuta Rupiah. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 2. Kolom 3 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi short untuk masing-masing kelompok transaksi derivatif dalam valuta asal dikonversikan ke dalam valuta Rupiah. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 3. Kolom 4 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan keuntungan dalam equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok

79

Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 4. Kolom 5 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan kerugian dalam equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 5. Kolom 6 Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) keuntungan dan kerugian dalam Rupiah dan tercatat dalam perkiraan rugi/laba untuk masing-masing kelompok selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2.

II. Kertas Kerja Tabel 1a s/d 8b 1. Kolom 2 & 3 Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) dari masing-masing posisi baik long maupun short dalam valuta asal untuk setiap jenis pihak lawan transaksi dan setiap jenis Transaksi Derivatif yang pengelompokannya didasarkan kepada adanya pergerakan dana (Tabel 1a s/d 4b) dan tanpa pergerakan dana (Tabel 5a s/d 8b). Pengisian masing–masing posisi tersebut, baik long maupun short, tidak dikompensasikan (set-off). Pencatatan posisi long maupun short dalam valuta asal yang ditatausahakan

oleh

masing-masing

bank

dilakukan

berdasarkan

kelaziman yang berlaku dalam praktek di pasar internasional, antara lain:

80

1.1 Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan nilai tukar (Foreign Exchange) posisi dimaksud adalah dilihat dari posisi reference currencynya. Contoh : a) Untuk transaksi currency forward USD/IDR maka pencatatan posisi beli (long) maupun jualnya (short) adalah dengan melihat posisi USDnya sebagai reference currency sebesar nilai nominalnya. b) Untuk transaksi forex swap (transaksi spot dan forward yang dilakukan secara simultan ) dan forward – forward, maka pencatatan posisi long maupun short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari reference currency yang tanggal jatuh waktu/penyelesaiannya lebih panjang (far date atau forward date). Dengan demikian apabila bank memiliki posisi beli swap USD/IDR sebesar USD 5,000,000.00 dengan jangka waktu 6 bulan pada tingkat premi swap Rp. 130.00 atau dengan kata lain bank sebenarnya memiliki posisi jual spot sebesar USD 5,000,000.00 dan beli forward sebesar USD 5,000,000.00 maka bank mencatat posisi forex swap tersebut sebagai long swap USD/IDR sebesar USD 5,000,000.00. c) Untuk transaksi currency option, pencatatan posisi long maupun short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari reference currency-nya. Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual option call USD/beli put JPY maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short call option USD/JPY sebesar nominal USD yang ditransaksikan. d) Untuk transaksi currency futures, pencatatan posisinya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun jual (short) dari indeks currency futures yang dimiliki. Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual JPY futures maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short JPY

81

futures sebesar nominal JPY yang ditransaksikan 1.2

Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan suku bunga (interest rate) maka pencatatan posisi dimaksud dilihat dari suku bunga yang fixed sebesar nilai nominalnya yang biasanya nilai nominal dana pokok tersebut tidak bergerak (no movement of fund) atau lazim disebut sebagai notional amount. Contoh : a. Untuk Transaksi Derivatif interest rate swap/IRS maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat posisi beli (long) maupun melihat posisi jual (short) dari suku bunga yang fixed sebesar nilai nominal notional amount yang ditransaksikan.

b. Untuk Transaksi Derivatif interest rate option (cap atau floor), maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short ) dari cap dan floor suku bunga yang ditransaksikan. c. Untuk Transaksi Derivatif forward rate agreement (FRA), maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari interest rate currency yang ditransaksikan dalam FRAs tersebut sebesar nilai notional amount-nya. 1.3

Untuk Transaksi Derivatif yang merupakan kombinasi dari nilai tukar dan suku bunga maka pencatatan posisi long maupun short-nya mengacu pada kelaziman yang berlaku dalam praktek di pasar international.

82

2. Kolom 4 dan 5 Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) keuntungan dalam valuta asing dan rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short, untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market. 3. Kolom 6 dan 7 Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) kerugian dalam valuta asing dan rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short, untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market. 4. Kolom 8 Kolom ini adalah kumulatif netto keuntungan dan kerugian dalam equivalen Rupiah. Konversi dari valuta asing dalam valuta Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.

83

Format Laporan Transaksi Derivatif Bank-Bank

Tabel 1

BANK ABC REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF Periode tanggal s/d Dalam jutaan rupiah **) TRANSAKSI (menurut jenis transaksi) (1) I. Dengan Pergerakan Dana 1. Nilai Tukar 2. Suku Bunga 3. Kombinasi 1 dan 2 II. Tanpa Pergerakan Dana 1. Nilai Tukar 2. Suku Bunga 3. Kombinasi 1 dan 2 Jumlah Modal bank *) : Margin Deposit nasabah pihak terkait : Margin Deposit nasabah bukan pihak terkait:

POSISI VALUTA ASAL

KEUNTUNGAN/KERUGIAN Keuntungan

(Kerugian)

(4)

(5)

Total Kumulatif Neto (6) = (4) + (5)

Long (2)

Short (3)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 *) Modal yang digunakan untuk laporan masa I, II, dan III adalah modal per tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan masa IV menggunakan modal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan.

Persentase keuntungan/(kerugian)= Jumlah Total Kumulatif Neto x 100% Modal Bank

**)Untuk mengkonversikan nilai valuta asal ke dalam valuta rupiah dipergunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.

84

Format Laporan Transaksi Derivatif Bank-Bank

Tabel 2 BANK ABC REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF Periode tanggal s/d

Dalam jutaan rupiah TRANSAKSI (menurut pihak lawan transaksi) (1) Dengan Pergerakan Dana 1. Transaksi dengan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank 2. Transaksi dengan Bukan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank II. Tanpa Pergerakan Dana 1. Transaksi dengan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank 2. Transaksi dengan Bukan Pihak Terkait a. Bank b. Non Bank Jumlah Modal bank *) : Margin Deposit nasabah group bank : Margin Deposit nasabah non group bank :

POSISI VALUTA ASAL

KEUNTUNGAN/KERUGIAN Keuntungan

(Kerugian)

(4)

(5)

Total Kumulatif Neto (6) = (4) + (5)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Long (2)

Short (3)

0 0

I.

Persentase keuntungan/(kerugian)= JJumlah Total Kumulatif Neto x 100% Modal Bank

*) Modal yang digunakan untuk laporan masa I, II, dan III adalah modal per tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan masa IV menggunakan modal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan. **)Untuk mengkonversikan nilai valuta asal ke dalam valuta rupiah dipergunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.

85

KERTAS KERJA Tabel 1a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) TRANSAKSI/JENIS PRODUK

Keuntungan/ (Kerugian)

POSISI (dalam valuta asal) Keuntungan

(1) 1.1 Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)

(Kerugian) Dalam Valas (6)

Dalam Rp (7)

Total Kumulatif Neto Dalam Rp (8) = (5) + (7)

86

KERTAS KERJA Tabel 1b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) Keuntungan/ (Kerugian) TRANSAKSI/JENIS PRODUK


(1) B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap - Rp - USD - EUR - ............ dsb 2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb 3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb 4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B Jumlah

87




(1) 1.2 Transaksi Dengan Pihak Terkait –Non Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


88




Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)



89




(1) 1.3 Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


90




Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)



91




(1) 1.4 Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBukanBank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


92




Long (2)

Short (3)

DalamValas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)



93

KERTAS KERJA Tabel 5a BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) TRANSAKSI/JENIS PRODUK



(1) 2.1.Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali Valas/IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


94

KERTAS KERJA Tabel 5b BANK ABC RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) Keuntungan/ (Kerugian) TRANSAKSI/JENIS PRODUK



Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)



95




(1) 2.2.Transaksi Dengan Pihak Terkait –Bukan Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


96




Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)



97




(1) 2.3.Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


98




Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)



99




(1) 2.4.Transaksi Dengan Bukan Pihak TerkaitBukan Bank A. Nilai Tukar 1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 3. Currency Option - Put Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb - Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb 4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali IDR 5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


100




Long (2)

Short (3)

Dalam Valas (4)

Dalam Rp (5)


Dalam Rp (7)


C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B

Jumlah

101

Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank

Recommend Documents